Diskripsi Umum Mata Kuliah Hukum Internasional SKS.:3 Mata kuliah hukum internasional dengan bobot 4 SKS diberikan pada mahasiswa fakultas hukum di semester III setelah mahasiswa menempuh dan lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan atau Pengantar Hukum Indonesia. Mata kuliah ini sebagai prasyarat bagi mahasiswa yang akan mengambil matakuliah Hukum Organisasi Internasional danjuga sebagai prasyarat bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah-mata kuliah jurusan hukum Internasional. Mata kuliah hukum internasional diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa mengetahui dan memahami bahwa dalam hubungan antar negara juga dibutuhkan separangkat hukum yang harus diperhatikan dan mengikat negaranegara tersebut. Karena materi yang diberikan mencakup antara lain pengertian dan eksistensi hukum internasional, hak dan kewajiban negara dalam masyarakat internasiional, proeses penciptaan hukum mternasional, serta ketentuan-ketentuan hukum interaasional mana yang harus diindahkan oleh negara dan mana yang mengikat pada negara yang bersangkutan. Dengan mengikuti perkuliahan hukum internasional nantinya ketika mahasiswa sudah bekerja, lebih-lebih bila mewakili kepentingan negara dalam mengadakan hubungan internasional dapat mengetahui hak dan kewajiban negaranya. Bahan ajar hukum internasional ini disusun mulai dari pengertian, macammacam bentuk hukum internasional sampai pada penerapan hukum internasional tersebut dalam hubungan antar negara, baik hubungan damai maupun hubungan pertikaian. Bahan ajar ini disusun secara garis besar atau pokok-pokoknya saja, sehingga untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan dan membaca buku-buku yang diwajibkan.
BAGIAN PERTAMA KEBERADAAN HUKUM INTERNASIONAL
BAB I HAKIKAT HUKUM INTERNASIONAL
A. Klasifikasi H.I.: 1.
Dilihat dari materi yang diatur: a. Private international law (Hukum perdata internasional) : keseluruhan dari kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas-batas negara (masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda). b. Public international law (Hukum internasional publik): keseluruhan dari kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas-batas negara yang bukan bersifat perdata.
2.
Dilihat dari lingkup berlakunya: a. General rules of international law H.I. yang berlakunya dipertahankan olehseluruh masyarakat Internasional. b. Regional rules of international law H.I. yang. berlakunya dipertahankan oleh negara-negara dalam kawasan tertentu
Bila timbul pertentangan antara H.I. Universal dan H.I. Regional: •
Antara negara dalam regional dg negara luar regional
:
prioritas
H.I.
:
H.I. Regional
Universal •
Antara negara dalam regional diutamakan Hubungan
antara
keduanya:
saling
melengkapi
dan
mendukung.
Timbul kecenderungan regionalisme pengaturan: APEC, AFTA, NAFTA, dsb. 3.
Community law adalah H.I. Sui generis (MEE): langsung mengikat
negara anggotanya dan Pengadilan Nasional siap
mem-berlakukan dan diutamakan berlakunya. H.I macam ini tidak termasuk H.I. Regional.
B. Pengertian H.I.(international law).: 1. Dalam arti sempit: keseluruhan ketentuan hukum yang mengikat negara dalam hubungan mereka satu sama lain (inter se) 2.
dalam arti luas: keselurahan ketentuan hukum yang mengikat subyek H.I. dalam hubungan mereka satu sama lain (inter se)
•
Tujuan H.I.: Seperti halnya hukum pada umumnya, tujuan dari H.I. adalah menciptakan
lebih banyak hubungan internasional secara tertib dan terciptanya keadilan dalam masyarakat mieniasional. Di samping itu dengan H.I. diharapkan tercipta kepastian hukum atas hak dan fcrwajiban dari subyek H.L
C. Eksistensi H.I.: Pendapat Pertama; → H.I. bukan Hukum, tetapi merupakan moral internasional. → Austin Moral
: H.I. bukan hukum. tetapi merupakan moral internasional positif : sekumpulan aturan tingkah laku yg. didasarkan pd. Concience of man. yang pelaksanaannya dijamin dg. internal power
Hukum : aturan tingkah laku manusia. yg. dibuat oleh badan. legislatif yang pelaksanaannya dijamin dengan. external power Jadi H.I. bukan Hukum karena: → tidak dibuat oleh badan legislative → tidak. dapat dipaksakan pelaksanannya
Pfendapat kedua; →H.I. adalah Hukum → Menurut Oppenheim syarat adanya hukum (internasional): - adanya masyarakat (internasional) - adanya sekumpulan aturan tingkah laku dalam masyarakat (internasional) - adanya kesepakatan masyarakat (internasional) untuk menjamin pelaksanaan aturan tingkah laku. (external power)
Catatan: -
masyarakat internasional meliputi negara, individu, dan organisasi internasional
-
external power, berupa badan pengadilan internasional, tindakan negara lain.
-
karena external power dalam H.I. lemah, maka H.I. hukum yang lemah
-
adanya penguasa politik yang berdaulat bukan syarat adanya hukum.
Pratktek dalam masyarakat internasional: •
H.I. adalah hukum. Negara terikat pada perjanjian internasional, kebiasaan internasional
•
Bila terjadi pelanggaran terhadap H.I. tidak berarti H.I. bukan hukum.
•
H.I. mengenal sanksi. Sangksi:
adalah langkah-langkah, prosedur-prosedur dan sarana-sarana untuk me maksa negara untuk mematuhi kewajiban-kewajibannya menurut H.I.
D. Perkembangan Hukum Internasional.: H.I berkembang melalui
: - praktek hubungan. Negara-2 merdeka - pengaruh ajaran para ahli
Tonggak perkembangan masyarakat Int. modern : →Perjanjian Westphalia 1648: Isi :
- akhiri perang 30 th. Di daratan Eropa - mengakhiri kekaisaran Romawi Suci - pemisahan antara. masalah keagamaan dg. Kenegaraan. - mengakui kemerdekaan negara-2 kecil (Swiss, Nedherland, Jerman)
•
Pada awal perkembangannya, H.I. masih bertarap 'embrio', merupakan hukum "intermunisipal", yaitu terdiri atas aturan-aturan kebiasaan yang sudah mengkristal ke dalam hukum-hukum kebiasaan yang dipatuhi oleh kota-kota (hukum antar kota), karena pada waktu itu masyarakat internasionalnya masih berupa masyarakat antar kota.
Perkembangan H.I, dipengaruhi oleh ajaran: 1.
Hukum Alam
: hukum adalah serangkaian kaidah yang diturunkan oleh alam kepada. Akal budi manusia. hukum memperoleh kekuatan mengikat berdasarkan fakta bahwa hukum tidak lain adalah hukum alam. Negara tunduk pada H.I. karena hubungan mereka diatur oleh alam.
2. Positivisme
: Hukum merupakan ketentuan yg ditetapkan oleh penguasa yg berdaulat berdasarkan kehendak. HN timbul karena kehendak penguasa. H.I. timbul karena kehendak bersama (H.I. mengikat karena adanya kehendak negara untuk tunduk padaHI.)
3. Modern
: hukum merapakan hasil kesepakatan masyarakat, baik secara diam-diam (kebiasaan) atau terang-terangan (perjanjian)
masyarakat int. →polis / antar kota Jadi Perkemb. H.I.
:
ajaran para ahli→perjelas praktek hub antar neg politik →tumbuhnya neg-neg merdeka baru
hukum
→hasil praktek
internasional
→embrio
