Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan Sharing Session “Pengaturan dan Praktek Delegasi Wewenag” Bank Indonesia, Jakarta, 26 Agustus 2015
Contents
Overview HAN tentang Kewenangan Sumber Kewenangan Diskresi Praktek Pelimpahan Kewenangan Penutup
Overview HAN tentang Kewenangan Kewenangan Pemerintahan: kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik (UU-AP psl. 1). Tindakan (Administrasi Pemerintahan): perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (UU-AP psl. 1). Perbuatan (Hukum) Pemerintah: perbuatan yg menimbulkan hubungan hukum dan/atau akibat hukum tertentu, berupa pembuatan peraturan (regeling), keputusan (beschikking), atau perbuatan nyata (feitelijke rechts-handelingen). Perbuatan Pemerintahan yang menyimpang: perbuatan melawan hukum (onrechtsmatige overheidsdaad), perbuatan menyalahgunakan wewenang (detournement de pouvoir), serta perbuatan yg sewenang-wenang (abus de droit).
Peta Perbuatan Pemerintah
(Sumber: M. Guntur Hamzah)
Overview HAN tentang Kewenangan
Setiap Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat yang berwenang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan (konsiderasi): a) Peraturan perundang-undangan; dan b) AUPB (algemeene beginselen van behoorlijk bestuur). Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Tindakan. AUPB terdiri dari: kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yg baik. (UU AP Psl 8, 10)
Sumber Kewenangan ATRIBUSI: pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD 1945 atau UU. DELEGASI: pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yg lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat yg lebih rendah dengan tanggungjawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. MANDAT: pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yg lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat yg lebih rendah dengan tanggungjawab tetap berada pada pemberi mandat. (UU AP Psl 1 dan 11)
Pelimpahan Kewenangan: Delegasi vs Mandat DELEGASI
MANDAT
Terjadi antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain; pihak pemberi wewenang memiliki Terjadi dalam hubungan kerja internal antara kedudukan lebih tinggi dari pihak yg diberikan atasan dan bawahan. wewenang. Tidak terjadi pengakuan/pengalihtanganan Terjadi pengakuan kewenangan atau kewenangan (yg diberi mandat hanya bertindak pengalihtanganan kewenangan. untuk & atas nama pemberi mandat) Pemberi delegasi tidak wajib memberi instruksi kepada yg diserahi wewenang mengenai penggunaan wewenang tsb namun berhak untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang tsb.
Pemberi mandat wajib memberikan penjelasan kepada yg diserahi wewenang & berhak meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang tsb.
Tanggungjawab atas pelaksanaan wewenang berada pada pihak yg menerima wewenang tsb.
Tanggungjawab pelaksanaan wewenang tidak beralih dan tetap berada pada pemberi mandat.
Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya Merupakan pelaksanaan tugas rutin. telah ada. (UU AP Psl 13-14)
Tentang Delegasi Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam per-UU-an; Wewenang delegasi dapat di subdelegasikan, dengan catatan: o dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan; o dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. o paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat 1 tingkat di bawahnya.
Jika pelaksanaan wewenang delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yg memberikan pendelegasian kewenangan dapat menarik kembali wewenang yg telah didelegasikan. (UU AP Psl 13)
Tentang Mandat Pejabat yang menerima mandat (melaksanakan tugas rutin) terdiri atas: a. Pelaksana Harian (Plh): melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan b. Pelaksana Tugas (Plt): melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
Badan dan/atau Pejabat yg menerima mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat yg memberikan mandat. Jika pelaksanaan wewenang mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat yg memberikan mandat dapat menarik kembali wewenang yg telah dimandatkan. Badan dan/atau Pejabat yg memperoleh Mandat tidak berwenang mengambil Tindakan yg bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. (UU AP Psl 14)
PK terkait Pendatanganan Surat - 1
Pelimpahan wewenang “Atas nama” (a.n.) Pengertian
Merupakan jenis pelimpahan wewenang secara mandat dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya. Dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat di bawahnya.
Ketentuan
1) Pelimpahan wewenang dalam bentuk tertulis; 2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan; 3) Tanggung jawab akhir akibat pelimpahan wewenang tersebut berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang; 4) Pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus memberikan pertanggungjawaban kepada pejabat yang melimpahkan wewenang
PK terkait Pendatanganan Surat - 2 Pelimpahan wewenang “Untuk Beliau” (u.b.) Pengertian
Merupakan jenis pelimpahan wewenang secara mandat, dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat di bawahnya. Digunakan jika yang diberikan kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b) digunakan setelah ada atas nama (a.n.)
Ketentuan
1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat struktural dibawahnya. 2) Materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya. 3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti (Plt. atau Plh.) 4) Tanggung jawab akhir akibat pelimpahan wewenang tersebut berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang.
PK terkait Kekosongan Jabatan - 1
Pelaksana tugas (Plt.) Pengertian
Merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
Ketentuan
1) Bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya. 2) Digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena menunggu ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut. 3) Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif ditetapkan
PK terkait Kekosongan Jabatan - 2 Pelaksana tugas harian (Plh.) Pengertian
Merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
Ketentuan
1) Dipergunakan apabila pejabat yg berwenang menandatangani naskah dinas tidak berada di tempat. 2) Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif kembali di tempat. 3) Tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin. 4) Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh tidak membawa dampak terhadap kepegawaian dan tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Harian.
PK terkait Kekosongan Jabatan - 3
Penjabat (Pj.) Pengertian
Merupakan pejabat sementara untuk jabatan tertentu.
Tanggung jawab
Melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
Diskresi Hanya dapat dilakukan oleh Pejabat yg berwenang. Tujuan: a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b) mengisi kekosongan hukum; c) memberikan kepastian hukum; dan d) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Lingkup: pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan yang … o o o o
memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur. karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap/tidak jelas. karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
Syarat: tidak bertentangan dengan ketentuan per-UU-an; sesuai dengan AUPB; berdasarkan alasan2 yg objektif; tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan dilakukan dengan itikad baik. (UU AP Psl 22-24)
Praktek Pelimpahan Kewenangan - 1 Semua instansi pemerintah (Kementerian, LPNK, LNS) pada dasarnya menjalankan kewenangan yang dilimpahkan melalui delegasi dari Presiden selaku pemegang kewenangan pemerintahan (eksekutif). o Presiden mengemban kewenangan atributif (diberikan oleh UUD 1945); o K/L menjalankan kewenangan delegatif.
Itulah sebabnya, sebagian besar K/L dibentuk dengan Perpres, dan sebagian dengan PP (hanya sedikit yang dibentuk dengan UU, misalnya KPK, KPU, KPPU, KPI, KPAI, LPS, LPSK, dsb. K/L dapat melimpahkan kewenangan kepada Gubernur (selaku wakil pemerintah) melalui asas dekonsentrasi. Dalam menyelenggarakan PTSP oleh provinsi, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi (psl. 10 Perpres No. 97/2014 tentang Penyelenggaraan PTSP).
Beberapa Contoh Pelimpahan Kewenangan PP No. 83/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang. Peraturan Kepala BKPM No. 9/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal kepada Kepala BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun. Peraturan Kepala BPN No. 2/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Keputusan Menteri Kesehatan No. 473/2014 Tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan APBN Kementerian Kesehatan yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota T.A. 2014. Keputusan Menteri ESDM No. 2339/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri ESDM Kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan.
Praktek Pelimpahan Kewenangan - 2 Di tingkat daerah, Provinsi dan Kab/Kota dibentuk melalui UU yg memberi kewenangan atributif melalui asas desentralisasi. o Provinsi dan Kab/Kota mengemban kewenangan atributif berdasarkan UU Pembentukan. o Gubernur menjalankan kewenangan delegatif melalui asas dekonsentrasi. o Bupati/Walikota menjalankan kewenangan delegatif melalui asas Tugas Pembantuan (medebewind).
Selanjutnya, bupati/walikota mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada camat/lurah. Beberapa kriteria yg dapat dipakai a.l.: o Dilihat dari lokus dan kepentingannya, lebih banyak dioperasikan di Kecamatan. Contoh: penanganan penyakit masyarakat seperti perjudian, PSK, dll. o Dilihat dari fungsi administratifnya, lebih bersifat pelaksanaan dari pada pengaturan. Contoh: pemberian ijin IMB (untuk luas tertentu), dll. o Dilihat dari kebutuhan dasar masyarakat, kewenangan tadi benar-benar dibutuhkan secara mendesak oleh masyarakat setempat. Contoh: pelayanan sampah, sanitasi, dll.
Contoh PK Bupati/Walikota ke Camat/Lurah
NO
LOKASI
DASAR HUKUM
BIDANG KEWENANGAN
1
Kota Bandung
Kep. Walikota No. 1342/2001
19 Bid Kewenangan, 96 rincian kewenangan
2
Kota Surabaya
Kep. Walikota No. 55/2001
15 Bid Kewenangan, 68 rincian kewenangan
3
Kabupaten Bandung
Kep. Bupati No. 21/2001
27 Bid Kewenangan, 109 rincian kewenangan
4
Kabupaten Sumedang
Kep. Bupati No. 44/2001
9 Bid Kewenangan, 18 rincian kewenangan
5
Kab. Lampung Utara
Kep. Bupati No. 299/2001
23 Bid Kewenangan, 317 rincian kewenangan
Penutup PK diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas/fungsi pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan umum. Beban instansi yang memberi PK berkurang, sekaligus memeratakan alokasi & distribusi anggaran ke unit-unit yang ada dibawahnya. Pelimpahan wewenang diharapkan dapat memberdayakan pihak yang menerima PK, sekaligus tidak perlu membentuk lembaga baru untuk menjalankan tugas tertentu shg menghemat anggaran. PK membutuhkan kelegawaan dan trust dari pejabat yang berwenang untuk berbagi dengan bawahannya. Agar efektif, PK juga membutuhkan koordinasi yang baik antara pihak pemberi dan penerima PK.
Semoga Bermanfaat … !!
Disampaikan Sharing Session “Pengaturan dan Praktek Delegasi Wewenag” Bank Indonesia, Jakarta, 26 Agustus 2015
