1 BAHAN MENTERI PERINDUSTRIAN PADA PRESS CONFERENCE TENTANG KEBIJAKAN TAX HOLIDAY PMK 159/PMK.010/2015 JAKARTA, 27 AGUSTUS Fasilitas Tax Holiday adala...
BAHAN MENTERI PERINDUSTRIAN PADA PRESS CONFERENCE TENTANG KEBIJAKAN TAX HOLIDAY PMK 159/PMK.010/2015 JAKARTA, 27 AGUSTUS 2015
1. Fasilitas Tax Holiday adalah fasilitas pembebasan dan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 159/PMK.010/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 192/PMK.011/2014. 2. Fasilitas Tax Holiday diberikan untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung khususnya pada industri pionir guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 3. Dasar hukum pemberian fasilitas Tax Holiday adalah: - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; - Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan; - Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
-
-
-
-
Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; Peraturan Menteri Perindustrian No. 93/MIND/PER/11/2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Sektor Industri; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan Pajak Penghasilan Badan; dan Keputusan Menteri Perindustrian No. 610/MIND/Kep/12/2011 tentang Tim Verifikasi dan Pengkajian Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Sektor Industri.
4. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 PMK No. 130/PMK.011/2011, usulan untuk memberikan fasilitas Tax Holiday harus diajukan oleh Menteri Perindustrian atau Kepala BKPM dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2011. Dengan demikian, batas akhir pengusulan fasilitas Tax Holiday adalah tanggal 15 Agustus 2014. Namun, dengan telah diterbitkannya PMK No. 192/PMK.011/2014, maka batas waktu pengusulan fasilitas Tax Holiday diperpanjang sampai dengan 15 Agustus 2015.
2
5. Dengan telah berakhirnya masa pemanfaatan fasilitas Tax Holiday pada tanggal 15 Agustus 2015, Kemenko Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan beberapa kali rapat teknis guna membahas kebijakan Tax Holiday kedepannya. Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat koordinasi tingkat teknis di Kemenko Bidang Perekonomian, K/L terkait sepakat untuk tetap meneruskan kebijakan pemberian fasilitas Tax Holiday dengan sekaligus melakukan penyempurnaan berdasarkan implementasi pengusulan fasilitas dimaksud. 6. Kebijakan Tax Holiday yang terbaru terbit dengan telah diundangkannya PMK No. 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2015. 7. Beberapa hal baru yang diatur dalam kebijakan Tax Holiday sebagaimana diatur dalam PMK No. 159/PMK.010/2015 adalah sebagai berikut: a. Besarnya Pengurangan PPh Badan - Besaran pengurangan PPh Badan sebesar 10% sampai dengan 100% tanpa ada tambahan pengurangan PPh Badan sebesar 50% selama 2 tahun - Khusus untuk Industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi dengan nilai investasi kurang dari Rp. 1 Trilyun maka besarnya pengurangan PPh Badan diberikan paling banyak sebesar 50% b. Jangka Waktu Pemberian Fasilitas - Jangka waktu pemberian fasilitas 5 sampai dengan 15 tahun. 3
- Dengan diskresi Menteri Keuangan untuk dapat memberikan fasilitas dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. c. Persyaratan - Persyaratan bahwa Wajib Pajak harus menyampaikan uraian penelitian mengenai ketentuan tax sparing di negara domisili dihapus - Ditambahkan persyaratan surat keterangan fiskal (surat yang menjelaskan bahwa WP tidak sedang disidik atau tidak punya hutang pajak) sebagaimana diamanatkan di dalam Perdirjen Pajak d. Status Sebagai Badan Hukum Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011 e. Bidang Usaha yang Mendapatkan Fasilitas Industri pionir mencakup 9 bidang usaha: 1) Industri logam hulu; 2) Industri pengilangan minyak bumi; 3) Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; 4) Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri; 5) Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan; 6) Industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi; 7) Industri transportasi kelautan;
4
8) Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan/atau 9) Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). f. Batasan Nilai Investasi - Minimal investasi Rp. 1 Triliun - Khusus untuk industri telematika atau teknologi informasi dan komunikasi minimal investasi Rp. 500 miliar dan memenuhi persyaratan memperkenalkan teknologi tinggi (high tech) g. Pengajuan Fasilitas oleh Wajib Pajak Wajib Pajak mengajukan usulan kepada Kepala BKPM h. Pembahasan Usulan Kepala BKPM berkoordinasi dengan Menteri terkait untuk melakukan; 1) Penelitian mengenai pemenuhan cakupan industri pionir 2) Penyusunan uraian penelitian mengenai hal-hal sebagai berikut: - Ketersediaan dan kontribusi rencana pembangunan infrastruktur di lokasi investasi - Penyerapan tenaga kerja domestik - Kajian mengenai pemenuhan kriteria sebagai industri pionir - Rencana tahapan alih teknologi yang jelas dan konkret i. Penyampaian Usulan kepada Menkeu 5
Jika kriteria dan persyaratan telah dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka Kepala BKPM dapat mengajukan usulannya kepada Menkeu. j.
Keputusan Pemberian Fasilitas - Komite Verifikasi tidak perlu berkonsultasi dengan Menko Perekonomian karena salah satu anggota Komite Verifikasi adalah wakil dari Kemenko Bidang Perekonomian - Proses konsultasi dengan Presiden dihapuskan - Dalam proses pemberian fasilitas, Menkeu dapat memutuskan tanpa atau dengan pertimbangan dan rekomendasi dari Komite Verifikasi
k. Dalam Hal Usulan Disetujui - Menkeu akan menerbitkan surat keputusan yang disampaikan oleh Wajib Pajak - Wajib Pajak harus menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% dari total nilai investasi paling lambat 7 hari sejak tanggal ditetapkan l.
Dalam Hal Usulan Ditolak Kementerian Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada Kepala BKPM.
m. Pemberian Fasilitas Tax Allowance bagi WP yang usulan Tax Holiday-nya Ditolak Terhadap WP yang usulan Tax Holiday-nya ditolak dan telah diterbitkan surat penolakan, dapat diberikan fasilitas Tax Allowance, sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 18 Tahun 2015. 6
n. Pencabutan Fasilitas Terhadap WP yang usulan Tax Holiday-nya ditolak dan telah diterbitkan surat penolakan, dapat diberikan fasilitas Tax Allowance, sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 18 Tahun 2015. o. Status Beberapa Wajib Pajak yang Telah Diusulkan Namun Sampai Saat Ini Belum Ada Keputusan Fasilitas akan dicabut jika Wajib Pajak: - Tidak mengajukan permohonan advance pricing agreement untuk Wajib Pajak yang berorientasi ekspor yang melakukan transaksi dengan pihakpihak yang memiliki hubungan istimewa - Melakukan praktik transfer pricing p. Masa Berlaku PMK PMK mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan batas waktu 16 Agustus 2018.
