AGUSTUS 2015

VOLUME X | NO. 95 / AGUSTUS 2015

ISSN 1907-6320

Vol. X No. 95 / Agustus 2015

1

2

MediaKeuangan

Daftar Isi Reportase

13.

Ekonomi Terkini

25 Menteri Keuangan Lantik

32 Bersatu Mengurangi Waktu

Tujuh Pejabat Eselon I

Tunggu

Kemenkeu

Kolom Ekonom

26 Kemenkeu Berkomitmen

40 Pelajaran Reformasi

Tekan Gratifikasi

Birokrasi dari Yunani

Wawancara

Generasi Emas

27 Inklusi Keuangan Tambah

44 Kisah Tentara Indonesia di

Investasi Pembangunan

Negeri Korea

Potret Kantor

Opini

30 Demi Menjaga Stabilitas

46 Strategi Pengembangan

Sektor Keuangan

Pasar Sukuk Negara

Figur

Regulasi

32 Membela Kepentingan

48 Subsidi Imbal Jasa

Rakyat

Penjaminan Dukungan Pemerintah Bagi Pengusaha Mikro

5 Dari Lapangan Banteng

Laporan Utama

6 Eksposur

13 Kebijakan Tepat Saat

21 Pelaku Usaha Sambut Baik

Ekonomi Melambat

Pembebasan PPnBM

16 Infografis

23 Bebas PPnBM, Dongkrak

18 Industri Sejahtera

Pertumbuhan Ekonomi

10 Lintas Peristiwa

Masyarakat Bahagia Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro. Ketua Pengarah: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Neneng Euis Fatimah. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Dianita Suliastuti. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan. Redaktur Unit Eselon I: Arief Rahman Hakim (DJBC), Wawan Ismawandi (BPPK), Hasan Lufthi (Ditjen PBN), Dendi Amrin (DJP), Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Etti Dyah Widyati (Itjen), Fachroedy Junianto (DJPK), Adya Asmara Muda (BKF), Syahruddin (DJPU), Dwinanto (DJKN), Joko Triharyanto (BKF). Redaktur Foto: Gathot Subroto, Muchamad Ardani, Fr. Edy Santoso, Eko P.W, Tino Adi Prabowo, Andi Al Hakim, Aminuddin Afif, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putu Chandra Anggiantara, Imam Joedono, Faisal Ismail, Aditya Arifianto. Tim Redaksi: Hadi Siswanto, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Ahmady Muhajiri, Rahmat Widiana, Dewi Rusmayanti, Iin Kurniati, Eva Lisbeth, Indri Maria, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Arfindo Briyan Santoso, Wardah Adina, Danik Sulistyowati, Krisna, Cahya Setiawan, Nurul Fajar Dwi Yuwono, Mohamad Imron, Muparrih, Shera Betania, Purwito, Pandu Putra Wiratama, Gondo Harto, Putra Kusumo Bekti, Victorianus M.I. Bimo Adi, Yeti Wulandari, Novita Asri Hartati, Pradany Hayyu M., Irma Kesuma Dewi, C.S. Purwowidhu, Amelia Safitri, Abdul Aziz, . Desain Grafis dan Layout: Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arfindo Briyan Santoso Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. E-mail: [email protected].

Inspirasi

Jalan-jalan

50 Keikhlasan Sang Pegawai

54 Memacu Adrenalin

Teladan

dengan Paralayang

Renungan

Selebriti

52 Peluit Terakhir

56 Belajar Sampai Mati

Film 53 Minions

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

Vol. X No. 95 / Agustus 2015

3

4

MediaKeuangan

Dari Lapangan Banteng

Pajak Barang Mewah Dihapuskan

A

ktivitas ekonomi masih lambat. Akibatnya, kegiatan konsumsi menurun. Pemerintah tidak tinggal diam untuk memperbaiki situasi ini. Beberapa langkah ditempuh untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri. Salah satunya dengan menghapus Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) pada sejumlah kelompok barang. Untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah gejala pelambatan ekonomi, Pemerintah melakukan penghapusan atas sebagian barang selain kendaraan bermotor dari objek PPnBM. Peraturan ini diberlakukan mulai tanggal 9 Juli 2015. Hal ini dianggap perlu, mengingat sebagian besar barang yang tergolong mewah sudah banyak dikonsumsi masyarakat akibat perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi yang pesat.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/ PMK.10/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Beberapa kelompok barang yang diatur dalam kebijakan ini ialah peralatan elektronik, alat olah raga, alat musik, branded goods, serta perabot rumah tangga dan kantor. Penghapusan PPnBM tentunya mengurangi penerimaan pajak, namun hal ini hanya bersifat jangka pendek. Potensi yang hilang dari penerimaan PPnBM tahun lalu sekitar Rp800 miliar, namun hal ini menimbulkan efek lain, yaitu terciptanya stimulus ekonomi. Produk dalam negeri akan dapat lebih berdaya saing dan produsen dalam negeri dapat beroperasi lebih banyak lagi. Pemerintah berharap kebijakan

ini akan memiliki dampak positif dan bersifat jangka panjang, tentunya juga dengan efek multiplier . Dengan adanya kebijakan ini, akan mengurangi potensi penyelundupan barang karena harga barang di dalam negeri menjadi lebih murah. Selain itu, peningkatan daya saing produk negeri diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Dengan hidupnya industri dalam negeri, maka akan meningkatkan pertumbuhan industri dan investasi. Hal tersebut akan menciptakan tambahan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Diharapkan dengan adanya kebijakan penghapusan sebagian besar objek PPnBM ini dapat membantu menjaga stabilitas perekonomian dalam jangka pendek yang selanjutnya dapat mengoptimalisasikan penerimaan perpajakan dalam jangka panjang.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia @KemenkeuRI

#TahukahAnda PPnBM untuk barang tertentu mulai dihapuskan, berlaku mulai tanggal 9 Juli 2015. Kebijakan penghapusan PPnBM diharapkan dapat menaikkan daya beli masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa barang yang terkena penghapusan PPnBM sbb: alat elektronik, peralatan rumah dan kantor, alat musik & olahraga, dll. Menurut Tweeps, adakah barang lain yang lebih baik dihapus PPnBM-nya?

tweet tweet www.kemenkeu.go.id

@anispamma Yg benar2 mewah saja. Tdk semua barang elektronik mewah tapi ada juga yg mewah. Seperti halnya kendaraan

@hanumswari Sy setuju utk penghapusan PPnBM krn dpt melindungi konsumen berpenghasilan rendah atas hak utk memiliki Barang Mewah #OpiniAnda

@glrhn Alat kesehatan

Kementerian Keuangan RI

@KemenkeuRI

Kemenkeu RI

Vol. X No. 95 / Agustus 2015

5

Eksposur

Sinergi

S 6

ekali dalam sebulan, pada hari Jumat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko mengadakan program Sinergi. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain olah raga bersama, capacity building, dan penyerahan penghargaan kepada pegawai teladan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kebugaran dan meningkatkan semangat kerja sama di antara para pegawai.

MediaKeuangan

Foto Dok. DJPU

Vol. X No. 95 / Agustus 2015

7

Eksposur

8

MediaKeuangan

Amalan-Amalan Ramadan

R

amadan adalah bulan penuh kebaikan. Setiap umat Islam berlomba-lomba menjalankan berbagai amalan baik, tak terkecuali para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Mulai dari melakukan bakti sosial, membagikan takjil kepada para pengguna jalan, menyelenggarakan kajian, hingga memberikan santunan kepada anak yatim yang membutuhkan.

Foto Putu Candra, Muhamad Ardani, Anas Nur Huda, dan Djayadi

Vol. X No. 95 / Agustus 2015

9

Lintas Peristiwa

h

Daera

30 06 /

Teks dan Foto DJP

Kanwil DJP Jakarta Utara Gelar Pelatihan e-Faktur

K 26 06 /

Teks dan Foto DJPK

Rapat Koordinasi Kebijakan Pengalokasian DAK Tahun 2016

D

irektur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, mengundang pimpinan unit eselon I Kementerian/Lembaga untuk mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dalam penyusunan kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun 2016 di Ruang Rapat Bali, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Jumat (26/06). Tujuan diselenggarakannya rakor dalam rangka penyusunan reformulasi dan penguatan DAK untuk mendukung implementasi Nawacita serta pencapaian prioritas nasional yang dituangkan dalam tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.

DWP Kementerian Keuangan Selenggarakan Bazar Ramadhan

01 07 /

Teks Bagus Wijaya Foto Biro KLI

10

MediaKeuangan

D

harma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Keuangan menyelenggarakan Bazar Ramadhan pada tanggal 1 – 3 Juli 2015 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. Acara yang bertema “Ragam Karya Nusantara Dan Kreasi Busana Muslim, Bersama siapkan hati menyambut Idul Fitri 1436H” dibuka oleh Menteri Keuangan. Dalam pembukaannya, Menkeu menyampaikan bahwa selain bertujuan menyediakan berbagai produk untuk keperluan Ramadhan dan persiapan Idul Fitri, kegiatan ini juga memiliki sebuah visi yang mulia, yaitu untuk turut memfasilitasi pengembangan UKM. Dengan mengusung sebuah ide baru, penyelenggaraan bazar kali ini diupayakan menjadi sarana promosi potensi keunggulan produk dalam negeri, serta menjadi ajang kompetisi sehat bagi para UKM yang mampu menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri.

urang lebih 150 Wajib Pajak Badan dan Konsultan Pajak mengikuti pelatihan aplikasi e-Faktur yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Jakarta Utara di Aula KPP Madya Jakarta Pusat, pada Selasa (30/06). Pelatihan penggunaan aplikasi e-Faktur ini dilatarbelakangi oleh banyaknya Wajib Pajak Badan khususnya para Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum paham tentang pembuatan Faktur Pajak dalam bentuk elektronik. Sementara, sejak 1 Juli 2015 ketentuan Keputusan Dirjen Pajak mewajibkan PKP di seluruh wilayah Jawa dan Bali untuk menerbitkan Faktur Pajak dalam bentuk elektronik.

h

Daera

02 07 /

Teks dan Foto DJP

KPP Pratama Palu Gijzeling Penanggung Pajak

h

Daera

02 07 /

D

Teks dan Foto DJBC

Dirjen Bea dan Cukai Menyerahkan BMN Beras 110 Ton untuk Rakyat

irektur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Heru Pambudi melaksanakan penyerahan Barang Milik Negara (BMN) berupa beras eks-hasil penindakan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Partogi Pangaribuan pada Kamis (02/07) di Gudang BULOG, Batu Ampar, Batam. Barang hasil penindakan berupa 110,575 ton beras. Barang BMN tersebut telah diproses penetapan status penggunaannya untuk Kementerian Perdagangan sebagai “Cadangan Beras Pemerintah.” Selanjutnya, jika nanti diperlukan dapat dipergunakan untuk operasi pasar dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan khususnya pada bulan puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1436 H.

K

antor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah dan Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM melakukan penyanderaan (Gijzeling) terhadap dua orang penanggung pajak PT. UPP yang terdaftar di KPP Pratama Palu, pada Kamis (02/07). Penanggung Pajak tersebut yaitu ST/44th (wanita) sebagai Direktur dan TT/52th (pria) sebagai pemegang saham. Kedua Penanggung Pajak disandera di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Palu. Sesuai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah diterbitkan, perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan besar hasil pertanian ini menunggak pajak sebesar Rp3,2 miliar.

Layanan Bersama Co-location Permudah Stakeholders DJPB dan DJKN

D h

Daera

08 07 /

Teks dan Foto DJPB

irektorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk pertama kalinya meresmikan co-location layanan bersama rekonsiliasi Laporan Keuangan (LK) dan Aset, bertempat di ruang pelayanan KPKNL Surabaya, pada Rabu (08/07). Dengan diresmikannya co-location layanan bersama ini, para stakeholder menjadi lebih mudah dalam menjangkau berbagai layanan yang diselenggarakan oleh DJPB dan DJKN. Layanan bersama yang diberikan berupa rekonsiliasi LK dan Laporan BMN, Layanan informasi terpadu bidang Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Pengelolaan Pembiayaan, serta Layanan keuangan lainnya termasuk administrasi hibah. Vol. X No. 95 / Agustus 2015

11

Lintas Peristiwa

h

Daera

09 07 /

Teks dan Foto DJP

Kanwil DJP Jawa Barat II Bagikan Takjil Bagi pemudik

K h

Daera

08 07 /

Teks DJBC

KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda Gagalkan Penyelundupan Trenggiling

K

antor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda menyelenggarakan konferensi Pers atas penggagalan upaya penyelundupan ekspor jenis barang trenggiling pada Rabu (08/07). Modus yang dilakukan oleh pelaku dalam upaya penyelundupan ini yaitu melaporkan dalam dokumen dan menyamarkan kemasan sebagai fresh fish dengan berat total bruto 1.452 kg di gudang cargo Bandara Internasional Juanda. Penggagalan upaya ini berdasarkan kecurigaan dari petugas PT. Jasa Angkasa Semesta (JAS) selaku cargo handling yang kemudian dilaporkan kepada petugas Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

DJPPR Selenggarakan Sosialisasi Revisi Tentang Akuntansi Sukuk

18 06 /

D

Teks dan Foto DJPPR

irektorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menyelenggarakan sosialisasi Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 110 (2015) tentang Akuntansi Sukuk di Auditorium A Gedung Frans Seda DJPPR Kemenkeu, pada Kamis (09/07). Acara tersebut menghadirkan narasumber Ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) dan M. Jusuf Wibisana M. Ec. Ak., CA., CPA. Dalam sosialisasi ini dipaparkan bahwa dengan adanya Revisi PSAK 110 (2015) diharapkan tidak ada lagi keraguan terkait pencatatan Sukuk, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi pada Sukuk.

12

MediaKeuangan

antor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II membagikan 300 bungkus paket yang berisi takjil, souvenir dan leaflet perpajakan gratis dalam rangka Aksi Simpatik kepada pengendara roda 4 (empat) di Rest Area KM 19 Bekasi pada Kamis (10/07). Tim Kanwil sampai di Lokasi dan langsung melancarkan aksi bagi-bagi takjil seusai mengurus perizinan dengan pihak Rest Area. Kondisi jalan tol Jakarta-Cikampek terpantau lancar karena jumlah pemudik yang terbilang belum ramai, namun sebagian besar pengendara roda empat yang singgah pada Rest Area tersebut adalah pemudik.

Laporan Utama

Kebijakan Tepat Saat Ekonomi Melambat Mulai 9 Juli, pemerintah menghapus Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) pada sejumlah kelompok barang. Bagi sebagian kalangan, kebijakan ini dianggap tepat, apalagi dilakukan pada saat ekonomi sedang lesu. Selain berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat, industri dalam negeri bisa terangkat dan penyerapan tenaga kerja diharapkan meningkat.

D

alam konferensi pers yang diadakan pertengahan Juni lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa melalui penghapusan PPnBM, pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat dan mendorong industri dalam negeri. Apalagi sejumlah barang yang dihapuskan pungutan pajaknya telah diproduksi di sini.”Kami ingin menggairahkan industri dalam negeri,” kata Menkeu. Biaya pengawasan juga menjadi pertimbangan. Dengan fakta di lapangan bahwa biaya pengawasan kepatuhan pajak terhadap sejumlah barang lebih tinggi dari angka pajak yang dihasilkan, maka penghapusan PPnBM menjadi lebih efektif. Di samping itu, penghapusan PPnBM juga dilakukan dengan pertimbangan status beberapa barang yang sudah tidak lagi termasuk kategori mewah karena sudah dikonsumsi secara luas oleh masyarakat.”Misalnya televisi. Saat ini sulit untuk mengatakan bahwa televisi adalah barang mewah karena sudah jadi barang umum dan kebutuhan,” ujar Menkeu. Dalam jumpa wartawan yang berlangsung di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak itu, Menkeu berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Dihapuskannya PPnBM dipandang dapat menekan ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian, dampak positifnya diharapkan dapat terasa pada optimalisasi penerimaan

perpajakan secara umum. Lebih jauh, stabilitas perekonomian dalam jangka pendek diharapkan dapat terjadi dan selanjutnya mendorong optimalisasi penerimaan perpajakan dalam jangka panjang. Terakhir, pemerintah juga berharap kebijakan ini dapat mengurangi kecenderungan masyarakat membeli barangbarang yang dihapuskan PPnBM-nya di luar negeri.”Misal tas perempuan, kan kadang ibu-ibu lebih suka beli di Singapura karena lebih murah. Kalau hilang PPnBM, harga tasnya bisa sama dengan di luar negeri,” kata Menkeu. Menkeu memastikan bahwa barang-barang super mewah tetap dikenai PPnBM. Kelompok barang tersebut terdiri atas hunian mewah, kapal pesiar (yacht), pesawat terbang, dan senjata api.”Barang super mewah tentunya hanya dikonsumsi oleh orang kaya dan mampu beli,” katanya. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/ PMK.10/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Latar belakang Pemerintah dapat memahami pro dan kontra yang terjadi di masyarakat dengan adanya kebijakan penghapusan PPnBM. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Vol. X No. 95 / Agustus 2015

13

Beberapa barang yang diatur dalam kebijakan penghapusan PPnBM.

Foto Taufik Rahman

14

MediaKeuangan

Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Goro Ekanto, saat ditemui Media Keuangan belum lama. Menurut Goro, pertimbangan suatu barang dikenai PPnBM sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sangat mulia. Yang utama adalah untuk menjaga keseimbangan beban antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan tinggi. Di samping itu, pengenaan PPnBM dilakukan untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah, perlindungan produsen kecil, dan mengamankan penerimaan negara. Dalam prakteknya, pengenaan PPnBM atas suatu barang, terutama atas barang yang pemenuhan kewajiban PPnBM-nya sulit diawasi, justru menimbulkan kecenderungan Wajib Pajak untuk tidak patuh. Kondisi ini mengakibatkan penurunan penerimaan negara secara keseluruhan.”Apalagi jika barang-barang yang tergolong mahal itu tidak dikenai PPnBM di negara lain, sehingga mendorong sebagian masyarakat untuk bepergian ke luar negeri untuk membelinya,” kata Goro. Pengenaan PPnBM juga berakibat pada semakin mahalnya harga barang. Dengan pengawasan yang sulit dilakukan secara optimal, timbul dorongan sebagian oknum pengusaha untuk melakukan penghindaran

pajak PPnBM.”Dan penghindaran pajak itu juga dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban pajak-pajak lainnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh),” ujar Goro. Dengan demikian, potensi penerimaan pajak yang hilang semakin besar. Di sinilah penghapusan PPnBM terhadap sebagian barang diharapkan bisa mengoptimalkan penerimaan pajak secara menyeluruh. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebagian oknum pengusaha juga menyebabkan persaingan yang tidak sehat, khususnya bagi kalangan pengusaha yang sudah patuh. Bila kondisi ini dibiarkan, pengusaha yang patuh menghadapi ancaman gulung tikar. Efek dominonya adalah hilangnya pekerjaan sebagian karyawan perusahaan. Yang paling penting dari penghapusan PPnBM, lanjut Goro, adalah antisipasi terhadap gejala perlambatan ekonomi global yang saat ini sedang terjadi. Perlambatan ekonomi dapat memengaruhi nilai tukar rupiah dan memicu kenaikan berbagai jenis barang, termasuk barang-barang yang selama ini dikenai PPnBM.”Kenaikan harga akan mengurangi daya beli masyarakat. Dampak lebih lanjutnya adalah penurunan produksi dalam negeri,” kata dia. Senada dengan Menkeu, Goro yakin penghapusan PPnBM atas beberapa jenis barang akan membantu menjaga daya beli masyarakat. Dengan demikian, penghapusan PPnBM dapat menjaga ketersediaan lapangan kerja secara tidak langsung.

Peraturan penunjang Kebijakan penghapusan PPnBM atas kelompok barang tertentu dapat mengurangi penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif pemungutan PPh Pasal 22 atas impor yang dihapuskan pengenaan PPnBM nya menjadi 10 persen. Pada saat yang sama, tujuan lainnya adalah agar dampak peningkatan impor atas barang yang dihapuskan pengenaan PPnBM-nya dapat dikurangi. Beberapa kelompok barang yang diatur dalam kebijakan ini adalah peralatan elektronik (AC, lemari es, mesin cuci, TV, dan kamera), alat olah raga (alat pancing, peralatan golf, selam, dan selancar), alat musik (piano dan alat musik electrik), branded goods (pakaian, parfum, aksesoris, tas, arloji, dan barang dari logam), serta perabot rumah tangga dan kantor (karpet, kasur, furniture, porselin, dan kristal). Pemungutan PPh Pasal 22 ini diatur dalam PMK Perubahan Keempat PMK 154/

"Kondisi Indonesia sebetulnya tidak seperti di Amerika Serikat dan negara maju lainnya dimana orangorangnya cenderung lebih rasional." Kadek Dian Sutrisna

PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Dalam keterangan pers yang dikeluarkan oleh Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal per tanggal 11 Juni 2015, disebutkan latar belakang diterbitkannya PMK tersebut adalah untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan perpajakan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha tertentu melalui mekanisme pemotongan/ pemungutan PPh. Dari sudut pandang pengamat, kebijakan penghapusan PPnBM mendapatkan apresiasi. Salah satunya dari Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Kadek Dian Sutrisna. Menurut Kadek, sebelum kebijakan penghapusan PPnBM diterapkan, pemerintah perlu secara cermat menetapkan obyek barang yang dianggap cocok dengan karakteristik barang mewah pada waktu tersebut. Prinsip dasar inilah yang harus dipegang. Dengan menetapkan kriteria barang mewah sebagai dasar pembuatan kebijakan, dampaknya akan lebih terasa.”Memang harus tahu karakteristiknya seperti apa, sehingga dasar kebijakan penghapusannya berangkat dari definisi barang mewah,” kata Kadek. Dari segi definisi, dia melihat bahwa penetapan karakteristik obyek yang dihapuskan PPnBM sudah cukup tepat. Begitu juga dari segi waktu pengambilan kebijakan. Dengan demikian, target yang diharapkan pemerintah untuk meningkatkan konsumsi dan mengejar pertumbuhan ekonomi berpotensi untuk dicapai. Dalam kesempatan yang sama, Kadek juga sepakat dengan langkah pemerintah menyesuaikan tarif PPh Pasal 22. Menurutnya, penghapusan PPnBM dan penyesuian tarif PPh Pasal 22 dapat dipandang sebagai kebijakan satu paket. Dalam kondisi pertumbuhan konsumsi melambat, Kadek melihat pemerintah bukan hanya berpikir bagaimana mencapai target pajak, melainkan juga meningkatkan stimulus perekonomian. Pemerintah berekspektasi mendapatkan revenue dari komponen pajak lain yang disesuaikan tarifnya. Langkah ini tidak diambil oleh setiap pemerintah di negara-negara lain yang mengalami perlambatan ekonomi.“Ada pemerintah yang membabi buta, peningkatan penerimaan dilakukan dengan menaikkan target pajak serta merta menjadi 30 persen, sehingga

semua barang terkesan dikenai pajak,” ujar Kadek mencontohkan. Kondisi perekonomian global dan dalam negeri memang tidak dapat dikatakan prima. Berdasarkan catatan Kadek, Indeks Kepercayaan Konsumen pada Juni telah mengalami penurunan. Jika diprediksi pada semester kedua, leading indicator untuk mengukur konsumsi seperti penjualan sepeda motor dan konsumsi listrik dinilai masih mengalami penurunan. Di samping itu, permintaan semen, makanan dan minuman, termasuk rokok juga menurun. Dengan memilih kebijakan seperti ini, Kadek melihat pemerintah memikirkan alternatif menggenjot perekonomian dengan cermat.”Kalau ini kan benar, bahwa dalam perlambatan ekonomi, jika dihilangkan PPnBM-nya dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Melihatnya harus general equilibrium. Ini adalah kebijakan yang tepat,” kata dia.

Efek pengganda Penghapusan PPnBM atas sejumlah kelompok barang menjadikan dispossible income masyarakat lebih tinggi, sehingga berpengaruh terhadap konsumsi. Dengan memperhatikan bahwa konsumsi memberikan kontribusi terbesar kepada Produk Domestik Bruto, tentu diharapkan terdapat multiplier effect terhadap keseluruhan kondisi perekonomian. Penyerapan tenaga kerja bisa menjadi salah satu akibat efek pengganda. Asalkan kondisinya, Kadek memberikan catatan, pemerintah bisa mengatur atau menjadikan konsumsi lebih stabil. “Kondisi Indonesia sebetulnya tidak seperti di Amerika Serikat dan negara maju lainnya dimana orang-orangnya cenderung lebih rasional,” kata Kadek. Kecenderungan yang terjadi di masyarakat negara maju, ketika mereka melihat pemerintah melakukan pemotongan pajak saat ini, maka pilihannya adalah menabung. Masyarakat di sana yakin bahwa ke depan pemerintah akan tetap menaikkan pajak untuk menutupi defisit.”Mereka akan berpikir untuk tidak menambah konsumsi karena takut ke depan pajak akan naik,” Kadek melanjutkan. Sementara di Indonesia, masyarakatnya cenderung lebih konsumtif. Penurunan pajak lebih berpotensi untuk mendorong konsumsi. Namun, sekali lagi Kadek menekankan bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk menjaga ekspektasi inflasi yang mungkin timbul di masyarakat. Teks Dwinanda Ardhi Vol. X No. 95 / Agustus 2015

15

Barang Kena Pajak Yang Tidak Lagi

Menjadi Objek PPnBM Peralatan Elektronik 10%

Pemanas Air

10%-20%

Lemari Pendingin

10%-20%

10%-20%

TV

AC

10%

Monitor

20% Kompor

10% Mesin Cuci

20%

Microwave Oven

20% AC Mobil

20%

Proyektor

10%

Alat Fotografi

16

MediaKeuangan

20%

10%

Perekam Video

20%

Mesin Cuci Piring

Mesin Pengering

Alat Olahraga

10%

Alat Pancing

30%

50%

Pakaian dan Kacamata Selam

30%

Tongkat Golf

Perlengkapan Ski Air, Papan Layar, Papan Selancar

30%

Bola Golf dan Perlengkapan Lain Selain Tongkat

Alat Musik

30%

Menembak: Peluru, Senjata, dan PIstol

20%

Organ, Gitar, dan Keyboard

40%

Branded Goods

Saddlery dan Harness

20%

20%

Piano Tegak, Grand Piano

Wewangian

40%

40%

40%

Kursi, Kasur dan Permadani

Peralatan Rumah dan Kantor

40%

Jam dan Arloji

Kaca Kristal

Tas dan Pakaian

40%

40%

Alas Kaki

Lampu

75%

40% Porselen dan Ubin

dari batu mutiara dan logam hasil tempaan dari emas, platina, mulia

40%

selain perhiasan 17 dan keperluan lab

Vol. X No. 95 / Agustus 2015

Laporan Utama

Industri Sejahtera Masyarakat Bahagia

18

MediaKeuangan

Penghapusan pajak barang mewah dapat menurunkan harga produk. Dengan begitu, konsumsi domestik meningkat, lantas perkembangan industri melonjak.

J

elang lebaran, pusat perbelanjaan sesak bagai gudang. Para pengunjung datang bergantian membeli barang-barang kebutuhan. Tak terkecuali branded goods, kian berhamburan penuh potongan (harga).

Pergeseran Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini menjadi salah satu faktor pendorong perubahan gaya hidup masyarakat. Implikasinya, terjadi pergeseran nilai pada beberapa jenis barang yang semula dianggap sebagai kebutuhan tersier berubah menjadi kebutuhan primer. Kondisi ini membuat konsumen dengan ekonomi kelas menengah mulai beralih ke barang-barang mewah sehingga meningkatkan terjadinya kesenjangan dengan konsumen kelas bawah. Untuk itu, pada tahun beberapa tahun lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan minat belanja kelas menengah. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/ PMK.011/2013 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Tak lama kemudian, aturan tersebut diubah dalam PMK Nomor 130/PMK.011/2013 tentang perubahan atas PMK sebelumnya. Namun yang terjadi di lapangan banyak penyimpangan. Barang bawaan penumpang yang dibeli dari luar negeri cenderung diselewengkan, membuat pengawasan kerap sulit dilakukan. Selain itu, ketatnya persaingan antara pengusaha taat pajak dengan para pengemplang serta maraknya black market yang melakukan penyelundupan, menurunkan potensi penerimaan. Ditambah lagi kondisi ekonomi global masih mengalami ketidakpastian. Alhasil, perekonomian

tanah air terkena imbas penurunan. Rupiah berada di kondisi memprihatinkan sehingga daya beli masyarakat merosot signifikan. Tercatat, pada kuartal pertama perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan ke bawah sebesar 4,7 persen sementara nilai tukar mencapai kisaran 13 ribu rupiah per dolar Amerika. Melihat kondisi ini, pemerintah tak tinggal diam. Kementerian Keuangan juga tak bungkam dengan mengeluarkan kebijakan mengenai penghapusan PPnBM atas sejumlah barang untuk meningkatkan konsumsi masyarakat agar tingkat perekonomian kembali meningkat. Regulasi tersebut terdapat dalam PMK Nomor 106/ PMK.010/2015 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. Setidaknya ada lima kelompok barang yang dikeluarkan dari kategori barang mewah, yaitu peralatan elektronik, alat olahraga, alat musik, peralatan rumah dan kantor maupun branded fashion seperti pakaian, tas, alroji, dan sebagainya. Sementara itu, barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang tetap dipertahankan menjadi objek PPnBM sebatas barang-barang yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat berpenghasilan sangat tinggi. Kelompok hunian mewah, kapal pesiar, pesawat maupun senjata api tercatat masih dikenai PPnBM dengan besaran pajak antara 20 hingga 75 persen.

Potensi Menurut Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Goro Ekanto, kebijakan ini memang berdampak pada pemasukan negara tetapi tidak signifikan. “Saya kira potensi yang hilang (dibandingkan) dari penerimaan PPnBM tahun lalu sekitar Rp800 miliar tapi kemudian (akan) ada stimulus ekonomi. Barang kita bisa lebih berdaya saing dan produsen dalam negeri bisa beroperasi lebih banyak lagi,”

Barang yang Tetap Dikenai PPnBM Sumber: PMK Nomor 106/PMK.010/2015 (diolah) Kelompok Barang Pengrajin kayu ukir di Jepara.

Batasan

Tarif

350 m2 Hunian Mewah

Tetap 20%

Landed house, apartemen 150 m2

Kapal Foto Langgeng Wahyu

Jenis Barang

Perahu, kapal pesiar, yacht

Tetap

Tetap 40% dan 75%

Pesawat

Balon udara, helikopter, pesawat terbang

Tetap

Tetap 40% dan 50%

Senjata Api

Peluru, senjata, pistol

Tetap

Tetap 40% dan 50% Vol. X No. 95 / Agustus 2015

19

Penghapusan PPnBM ini ditujukan untuk menciptakan beberapa multiplier effect yang bersifat jangka panjang.

ujarnya. Dengan kata lain, penghapusan PPnBM ini ditujukan untuk menciptakan beberapa multiplier effect yang bersifat jangka panjang. Pertama, kebijakan ini diprediksi dapat mengurangi potensi penyelundupan barang karena disparitas harga barang selundupan dari luar dan dalam negeri semakin mengecil atau bahkan lebih rendah. Kedua, kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan daya saing produk yang mampu mendorong industri dalam negeri, baik yang terkena pengaruh langsung maupun industri lain yang terkait. Ketiga, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong industri dalam negeri menjadi basis produksi, baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional. Keempat, tumbuhnya industri dan investasi akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat sehingga pengangguran berkurang. Kelima, kebijakan ini berpotensi menurunkan impor dan meningkatkan ekspor sehingga diharapkan dapat memperbaiki posisi transaksi perdagangan luar negeri. Salah satu contohnya, penjualan furniture berbahan dasar kayu jati yang dibuat pengrajin kayu di Jepara. Pada saat kebijakan PPnBM belum dihapuskan, konsumen beralih pada produk sejenis (impor) dari negara lain. Maka dari itu, ketika kebijakan ini diterapkan diharapkan industri dalam negeri menjadi lebih kompetitif. Ketika industri lebih kompetitif, maka pasar akan lebih berkembang dan lapangan kerja lebih terbuka. Selain itu, semakin besar produk, maka harga akan rendah. Semakin turun harga produk maka tingkat konsumsi masyarakat meningkat dan berpotensi menaikkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Selanjutnya, semakin banyak barang yang terjual berarti menambah pendapatan perusahaan dan berpotensi pada kenaikan penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada perusahaan tersebut. Dengan kata lain,

20

MediaKeuangan

dalam jangka panjang, penghapusan PPnBM ini dapat mengoptimalkan penerimaan negara. “(Dalam jangka pendek) Dengan turunnya harga produk maka produksi dalam negeri bisa meningkat, (sehingga) akan menambah lapangan kerja. Ini salah satu jalan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Dengan berlakunya peraturan ini kita bisa mengeliminasi persaingan tidak sehat antara wajib pajak nakal dan wajib pajak yang sudah patuh,” jelas Goro. Disisi mekanisme pelaksanaan, Direktur Perpajakan 1, Direktorat Jenderal Pajak, Irawan mengakui bahwa pihaknya tidak menyiapkan tim khusus yang memeriksa pelaksanaan regulasi penghapusan PPnBM di lapangan. Namun demikian, kata Irawan, Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan melakukan koordinasi. Misalnya dalam pemungutan pajak atas importasi barang serta pengawasan wajib pajak melalui pertukaran data, audit dan kegiatan lainnya. “Tetap akan ada perbedaan antara barang selundupan dengan legal, paling tidak dari pajak tapi bukan berarti semua barang impor bisa bebas pajak supaya bebas penyelundupan. Justru pengawasan (impor ilegal) harus diperkuat. Sama seperti beli handphone, ada yang mau beli di black market tapi tidak semua karena ada orang yang mau yang asli, lebih terjamin,” ujar Irawan. Selanjutnya, untuk mengurangi dampak serbuan barang impor atas barang mewah yang dihapuskan pengenaan PPnBM-nya, pemerintah melakukan penyesuaian tarif pemungutan PPh atas impor barang tertentu. Dalam PMK perubahan keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22, pemerintah menaikkan tarif pemungutan yang semula 7,5 persen menjadi 10 persen atas impor barang yang dikenakan PPnBM. Pemerintah juga memperluas penunjukan pemungut PPh dan objek pemungutan PPh pasal 22. Perluasan pemungut PPh pasal 22 meliputi pertama, DJBC atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral non logam. Kedua, seluruh BUMN dan beberapa anak perusahaan BUMN. Ketiga, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian atas batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Keempat, industri atau eksportir yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Kelima, produsen emas batangan. Irawan menambahkan bahwa kekhawatiran utama dalam pelaksanaan penghapusan PPnBM ialah tidak tercapainya tujuan untuk mendorong daya beli masyarakat. “Yang terpenting ialah konsumsi bisa tumbuh. Kadang orang bergerak ditataran persepsi, akhirnya melihat situasi ini menunggu dulu. Saya yakin uangnya ada, mau konsumsi tapi menunggu. Sekarang yang pemerintah lakukan memberi insentif, tarifnya diturunin, dibebasin (pajak) untuk mendorong (konsumsi),” jelasnya.

"Dengan turunnya harga produk maka produksi dalam negeri bisa meningkat, (sehingga) akan menambah lapangan kerja. Ini salah satu jalan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi." Goro Ekanto

Teks Iin Kurniati

Laporan Utama

Pelaku Usaha Sambut Baik Pembebasan PPnBM

Foto Dwinanda Ardhi

Vol. X No. 95 / Agustus 2015

21

Sejak 9 Juli 2015 pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) secara resmi diberlakukan. Kebijakan yang dimaksudkan untuk menjaga daya beli dan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri ini serta merta menuai tanggapan dari banyak pihak termasuk pelaku usaha.

22

MediaKeuangan

W

akil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengatakan, barang mewah harus dikategorikan ulang secara berkala seiring perubahan zaman dan tumbuhnya kelas menengah Indonesia. Hasil pengkategorian ulang itulah yang menentukan apakah suatu barang dapat dikurangi, ditambah, atau dihapuskan PPnBMnya. Meski dua barang berbeda memiliki nilai yang sama, harus dilihat lagi apakah barang tersebut termasuk kebutuhan dasar atau sekedar untuk kesenangan dan pendukung status sehingga pajaknya pun harus berbeda. Dicontohkan Tutum, di Indonesia mobil seharusnya tidak lagi diklasifikasikan barang mewah karena memang dibutuhkan untuk mobilitas akibat masih buruknya transportasi umum. Namun mobil termasuk barang mewah di Singapura atau Hongkong karena pemerintah kedua Negara tersebut mendorong masyarakatnya naik kendaraan umum yang sudah direncanakan baik dan menaikkan harga kendaraan pribadi. Tutum tak memungkiri kebijakan ini cukup berani dan bermanfaat. Apalagi pembebasan PPnBM juga berlaku untuk barang yang menjadi alat bantu dunia kesehatan dan pendidikan seperti komputer. Artinya pembebasan PPnBM dapat turut memperbaiki kualitas hidup dan bukan sekedar tuntutan gaya hidup. “Suatu barang dapat dikatakan mewah karena kepentingannya, bukan sekedar karena harganya mahal. Alat pendidikan seperti buku meskipun mahal bukan barang mewah” ujarnya. Ketua Pelaksana Festival Jakarta Great Sale 2015 Ellen Hidayat mengatakan dengan pembebasan PPnBM diharapkan harga di Indonesia dapat bersaing dengan negara tetangga sehingga produk branded lebih banyak yang masuk. Dengan demikian variasi merek makin banyak dan tenant mix di pusat belanja makin menarik. Pada akhirnya pusat belanja Indonesia akan sejajar dengan pusat belanja negara tetangga terutama dari sisi ketersediaan branded products. Tentunya pusat belanja juga akan menjadi daya tarik untuk meningkatkan pariwisata.  Menurut Ellen konsumen Indonesia yang berbelanja ke luar negeri cukup banyak. “Bila nantinya para retailer produk branded bisa membuktikan harga produknya dapat sebanding dengan harga di negara tetangga, tentunya sejumlah konsumen segmen menengah ke atas ini juga harus dilayani”, kata Ellen. Hal ini akan mendorong konsumen untuk berbelanja produk branded di Indonesia. Selain itu, keberadaan produk impor yang beraneka ragam tentu akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.

Di sisi lain Ellen berharap kebijakan pembebasan PPnBM juga dibarengi dengan kecepatan penanganan pengeluaran barang impor dari pelabuhan. Dengan begitu konsumen Indonesia juga dapat memperoleh produk new arrival dengan lebih cepat dan tepat waktu. Apalagi selama ini konsumen Indonesia termasuk peka terhadap barang baru. Ditemui di tempat berbeda, Sekretaris Jenderal Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Amkri) Abdul Sobur memperkirakan penjualan produk mebel untuk pasar dalam negeri bisa tumbuh sekitar 20 persen. Amkri juga optimis akan terjadi peningkatan omzet menjadi Rp7-8 triliun dari sekarang Rp6 triliun. “Bayangkan satu orang konsumen bisa seolah dapat diskon 40 persen. Ekonomi bisa running dan multiplier effect terjadi lebih cepat. Negara tetap aja mendapat untung tapi dari pajak” kata Sobur. Dijelaskan Sobur lebih lanjut saat ini banyak kondominium, hotel, apartemen, hingga villa yang dibangun dan semuanya memerlukan mebel. “Tidak ada satupun dari mereka yang ingin lesehan, bahkan sekarang ada rumah dijual sepaket dengan interiornya. Industri ini otomatis akan bergairah karena harganya lebih terjangkau bagi konsumen”, jelasnya. Ditanya mengenai pengaruh gengsi masyarakat yang lebih memilih merek luar, Sobur mengatakan bahwa itu tugas lain yaitu kampanye. Ia mencontohkan di Jepang produk impor dari luar Jepang umumnya lebih murah. Meski begitu masyarakat Jepang tetap lebih senang membeli barangnya sendiri yang relatif lebih mahal dengan kualitas yang sama. Fanatisme tersebut terbangun karena ada unsur nasionalisme. Ditambahkan Sobur agar dapat bersaing mutu produk mebel lokal juga harus ditingkatkan. “Masyarakat yang level pendidikannya tinggi memiliki apresiasi tinggi pada barang pilihan yang tidak kalah dengan barang impor”, tuturnya. Lebih jauh Tutum mengingatkan untuk meningkatkan gairah belanja dalam negeri pemerintah harus mengoptimalkan semua dimensi. Tak hanya melakukan pembinaan peningkatan kualitas produk, namun juga menekan struktur biaya yang lain seperti perijinan, efisiensi transaksi, dan melakukan pembinaan branding serta pemasaran. Atmosfer wisata belanja dengan sendirinya akan terbentuk. “Saya tidak menjamin harga di dalam negeri bisa lebih murah dibanding di luar negeri, namun setidaknya konsumen jadi memiliki alternatif lain”, tutup Tutum.

Teks Irma Kesuma

Laporan Utama

Bebas PPnBM, Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

P

ajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Bagaimana bisa salah satu komponen pajak dihapuskan? Tentu saja logikanya akan mengurangi pendapatan negara. Namun Kemenkeu berani mengambil sebuah strategi untuk mendongkrak penerimaan pajak. Kebijakan penghapusan PPnBM pun digulirkan. Kontroversi tak membuat Kemenkeu pesimis mengambil langkah ini. Untuk lebih menggali kebijakan tersebut, simak perbincangan Media Keuangan dengan Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Goro Ekanto berikut ini.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/ PMK.010/2015 mengenai pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pro-kontra tentu tak terelakkan.

Apa latar belakang Pemerintah menerapkan kebijakan penghapusan PPnBM? Pertama, filosofi pengenaan PPnBM ini sebenarnya diperuntukkan bagi barang yang bukan termasuk kebutuhan pokok, harganya mahal, dan dikonsumsi oleh masyarakat tertentu untuk menunjukkan status sosial. Ada beberapa barang yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, televisi sekarang sudah tidak bisa dikategorikan lagi sebagai barang mewah. Kedua, selama ini pengenaan PPnBM tidak bisa mengawasi barang tentengan

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Goro Ekanto.

Foto Bagus Wijaya

Vol. X No. 95 / Agustus 2015

23

(barang yang gampang diperjualbelikan). Jadi cenderung malah diselewengkan sehingga membuat penerimaan pajak akan turun. Ketiga, ini bertujuan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara wajib pajak yang patuh dan wajib pajak yang nakal. Keempat, kondisi ekonomi yang lesu akan menggerus ekonomi masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan akan mendongkrak konsumsi masyarakat. Saya kira itu empat alasan mengapa PPnBM ini dicabut.

Berapa perhitungan jumlah penerimaan pajak yang hilang dari penerapan kebijakan ini? Dengan mengacu pada penerimaan PPnBM tahun lalu untuk barang-barang yang dihapuskan PPnBM-nya, jumlah penurunan PPnBM berkisar antara Rp800-900 miliar. Namun penurunan tersebut diperkirakan akan tertutup dengan kenaikan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai akibat kenaikan kepatuhan wajib pajak.

Beberapa pengamat di media menilai kebijakan penghapusan PPnBM ini kurang tepat karena dapat mengurangi penerimaan pajak. Apa saja multiplier effect yang bisa didapatkan dari penerapan kebijakan ini?

Penurunan penerimaan pajak, khususnya PPnBM, biasanya lebih bersifat jangka pendek. Pemerintah berharap kebijakan ini akan memiliki dampak positif lebih luas dan bersifat jangka panjang.

24

MediaKeuangan

Penurunan penerimaan pajak, khususnya PPnBM, biasanya lebih bersifat jangka pendek. Pemerintah berharap kebijakan ini akan memiliki dampak positif lebih luas dan bersifat jangka panjang. Sebelum PPnBM dihapuskan, tingkat penyelundupan barang ke Indonesia sangat tinggi. Selain itu, pengawasan pajak juga tidak mudah dilakukan. Kebijakan ini dirumuskan mengatasi permasalahan tersebut. Efek selanjutnya, diharapkan produk dalam negeri mengalami peningkatan sehingga mendorong investasi dan pertumbuhan industri. Tentu saja ini bisa menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.

Setelah kebijakan ini diterapkan, berapa perkiraan potensi pendapatan yang bisa diperoleh negara? Besar potensi pendapatan yang akan diperoleh negara sulit diperkirakan secara akurat. Namun, logika ekonominya, penghapusan PPnBM akan menyebabkan harga jual barang menjadi lebih murah sehingga akan meningkatkan daya beli konsumen. Dengan adanya peningkatan konsumsi, maka akan mendorong produksi barang oleh industri terkait. Peningkatan produksi dan penjualan disertai kepatuhan pengusaha dalam memenuhi

kewajiban pajaknya akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, khususnya PPn dan PPh.

Ada sejumlah opini yang berkembang di masyarakat bahwa kebijakan ini justru semakin meningkatkan jumlah impor. Apa upaya Pemerintah untuk tetap melindungi industri dalam negeri? Pemerintah tentunya menyadari bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan impor yang mungkin disebabkan karena kenaikan permintaan atas barang yang dihapuskan PPnBM-nya. Untuk mengantisipasi hal itu, pada saat yang bersamaan Pemerintah mengenakan PPh Pasal 22 atas impor barang-barang yang dihapus PPnBM-nya dengan tarif sebesar 10 persen. Tarif ini lebih tinggi dari yang dikenai atas impor produk lainnya. Penghapusan PPnBM yang dibarengi dengan upaya pembatasan impor ini diharapkan dapat mendorong industri dalam negeri untuk dapat lebih meningkatkan produksinya.

Apakah Pemerintah pernah melakukan koordinasi dengan kalangan para pengusaha sebelumnya? Menteri Keuangan beberapa kali melakukan pertemuan dengan asosiasi pengusaha terkait penetapan kebijakan ini. Para pengusaha juga setuju terhadap langkah Pemerintah ini, karena selama ini pengawasan pajak untuk barang tentengan (barang mewah yang mudah dibawa) itu agak susah. Jadi mereka sangat mendukung dengan ide penghapusan PPnBM ini. Selain itu, Menteri Keuangan juga telah mempertimbangkan berbagai masukan, tidak hanya dari kalangan pelaku usaha, tetapi juga dari kalangan akademisi, ekonom, dan instansi lain yang terkait.

Apa harapan setelah diberlakukannya PMK Nomor 106/ PMK.010/2015 mengenai pembebasan PPnBM? Dengan turunnya harga produk diharapkan produksi dalam negeri bisa meningkat. Ini salah satu jalan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Kemudian, produksi yang meningkat tadi diharapkan juga akan menambah lapangan kerja. Dengan berlakunya peraturan ini mudah-mudahan kita bisa mengeliminasi atau menghilangkan persaingan yang tidak sehat antara wajib pajak yang nakal dan wajib pajak yang sudah patuh sehingga harga bisa bersaing secara sehat.

Teks Pradany Hayyu

Reportase

Pejabat Eselon I Kemenkeu.

Foto Anas Nur Huda

Menteri Keuangan Lantik Tujuh Pejabat Eselon I Kemenkeu

M

enteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melantik tujuh pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (1/7). Tiga dari tujuh pejabat tersebut dilantik karena mutasi jabatan, sementara empat lainnya memperoleh promosi jabatan. Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sejumlah pejabat yang mengalami mutasi jabatan yaitu pertama, Hadiyanto, diberhentikan dengan hormat dari jabatan lamanya sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk kemudian diangkat menjadi Sekretaris Jenderal. Kedua, Vincentius

Sonny Loho, diberhentikan dengan hormat dari jabatan lamanya sebagai Inspektur Jenderal, untuk kemudian diangkat menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Terakhir, Kiagus Ahmad Badaruddin, diberhentikan dengan hormat dari jabatan lamanya sebagai Sekretaris Jenderal untuk kemudian diangkat menjadi Inspektur Jenderal. Selanjutnya, pejabat yang mengalami promosi jabatan yaitu pertama, Heru Pambudi, diangkat menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kedua, Ken Dwijugiasteadi, diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak. Ketiga, Suryo Utomo, diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak. Terakhir, Puspita Wulandari, diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak. Dalam sambutannya usai pelantikan, Menkeu mengungkapkan

bahwa mutasi dan promosi jabatan merupakan hal yang biasa di lingkungan Kementerian Keuangan. “Sebagai satu organisasi besar, dengan struktur yang juga besar, mutasi, promosi adalah hal yang biasa sebagai bagian dari dinamika organisasi,” ungkapnya.  Khusus kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru saja dilantik, Menkeu berpesan agar dapat melindungi produk-produk dalam negeri dari serbuan barangbarang impor ilegal. Selain itu, ia juga berharap agar Dirjen Bea dan Cukai juga dapat melakukan pemberantasan peredaran pita cukai palsu. “Tentunya juga melakukan penegakan hukum, terutama terhadap kasus-kasus cukai palsu yang masih banyak beredar di wilayah Indonesia,” jelasnya.

Teks Amelia Safitri

Vol. X No. 95 / Agustus 2015

25

Reportase

Penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi.

Foto Anas Nur Huda

Kemenkeu Berkomitmen Tekan Gratifikasi

K

ementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen menekan perilaku koruptif dalam gratifikasi. Sebagai simbol dukungan pada hal tersebut, para pejabat Eselon I di lingkungan Kemenkeu menandatangani spanduk yang menunjukkan komitmen untuk mengendalikan gratifikasi. Pada acara Penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro menegaskan bahwa komitmen ini tidak sekedar berlaku di atas kertas saja. Komitmen ini juga harus disertai implementasi berupa kesadaran diri untuk tidak memberi maupun menerima sesuatu yang berpotensi menjadi gratifikasi. “Ada kebiasaan tanda pemberian, tanda terima kasih kepada petugas atau aparat, bisa bentuk barang atau uang. Pemberian inilah gratifikasi. Ini negatif dan memicu perilaku koruptif di kemudian hari. Potensi perilaku koruptif inilah yang ingin kita cegah melalui komitmen pengendalian

26

MediaKeuangan

gratifikasi,” ungkap Menkeu di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (24/06). Sebenarnya menurut Menkeu, pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenkeu sendiri sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu. Buktinya, Kemenkeu mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Selama dua tahun beturut-turut memperoleh penghargaan dari KPK sebagai Kementerian/Lembaga (K/L) yang melaporkan gratifikasi yang dilimpahkan menjadi hak milik negara di tahun 2012, dan sebagai instansi pelapor gratifikasi terbesar pada 2013,” papar Menkeu. Untuk itu, Menkeu memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai Kemenkeu yang telah membuktikan komitmennya atas pengendalian gratifikasi. Meskipun disisi lain, Kemenkeu masih punya Pekerjaan Rumah untuk mengendalikan tindakan gratifikasi di lingkungannya. “Saya berharap kita selalu aware atas

pandangan masyarakat. Berbenah menjadi aparatur yang bersih,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengapresiasi komitmen Kemenkeu dan berharap kegiatan ini bukan sekedar seremonial. “Ini merupakan bentuk awal komitmen bagi semua elemen Kemenkeu untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi.” Ketua KPK mengingatkan pula jika para pejabat terlanjur menerima, maka mereka harus segera melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK. “Jika terlanjur menerima, Anda harus segera melaporkan pada KPK dalam waktu paling lama 30 hari kerja,” katanya. Sebagai informasi, acara ini juga dihadiri oleh Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, serta para pejabat eselon dari Kementerian Keuangan.

Teks Novita Asri

Wawancara

Inklusi Keuangan Tambah Investasi Pembangunan

B

eberapa tahun terakhir, inklusi keuangan marak dibicarakan. Tujuannya adalah untuk meniadakan segala hal yang menghambat masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Apalagi, tidak teraksesnya layanan keuangan selama ini disebabkan berbagai faktor. Tidak hanya soal orang miskin yang tidak punya uang untuk menabung, tetapi juga ketersediaan layanan yang biasanya jauh dari pedesaan dan mahalnya ongkos menabung di bank. Lalu sejauh mana sebenarnya upaya ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan pembangunan nasional? Berikut petikan wawancara Media Keuangan dengan Direktur Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM UI), I Kadek Dian Sutrisna Artha.

Bagaimana relasi inklusi keuangan dengan kesejahteraan masyarakatt? Inklusi keuangan adalah bagaimana masyarakat terutama golongan bawah bisa mengakses produk institusi keuangan, baik perbankan, pasar keuangan, maupun yang lainnya. Secara teori ekonomi, semakin banyak masyarakat yang menggunakan produk keuangan biasanya kesejahteraan masyarakat semakin baik. Misalnya tabungan yang juga menjadi simpanan nasional dapat menjadi dana untuk pembangunan dalam bentuk investasi. Sehingga, semakin banyak akses dan semakin banyak penggunaan produk akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kalau masyarakat menengah ke bawah memiliki akses yang baik ke pasar keuangan, akan terjadi pemerataan distribusi, pendapatan, dan kemiskinan. Dengan mereka tahu bagaimana menggunakan jasa keuangan, mereka akan memiliki manajemen keuangan yang baik. Mereka akan berpikir bagaimana menabung dan meminjam uang dari perbankan atau pasar keuangan lainnya untuk investasi sebagai usaha keluar dari kemiskinan.

Seperti apa inklusi keuangan di negara-negara lain? Di Indonesia jumlah orang yang memiliki akun di pasar keuangan formal baru 20 persen. Di Malaysia sudah 66,7 persen. Kita lebih sebanding dengan Vietnam yang bahkan masih di atas

kita sedikit. Begitu juga dengan jumlah rumah tangga yang memiliki tabungan baik di institusi keuangan maupun non institusi keuangan hanya 48 persen. Di negara-negara maju rasionya lebih tinggi. Misalnya di Jepang, akses ke pasar finansial sudah sangat baik. Mereka bahkan mereka memiliki post bank yang menjangkau hingga ke pedesaan. Di Indonesia kantor pos belum dioptimalkan, baru sebatas untuk kirim surat dan wesel saja. Di Jepang kantor pos beroperasi seperti bank dan cabangnya mencapai pelosok (remote area). Dengan demikian, desa juga menjadi tempat potensial untuk menggali dana masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan keuangan negara dan bahkan sumber pembiayaan infrastruktur. Nah, karena di Indonesia iklusi keuangan masih rendah, maka tabungan domestik untuk membiayai investasi pun menjadi rendah. Akibatnya kita masih sangat tergantung pembiayaan dari luar. Begitu pula di Eropa. Transaksi yang menggunakan uang tunai relatif sedikit. Semuanya menggunakan e-money berupa kartu. Untuk mendapatkan kartu tersebut otomatis semua masyarakat harus memiliki akun di bank.

Apakah sulit membangun cashless society? Kita jangan dulu ke cashless society. Memperkenalkan masyarakat dengan perbankan di Indonesia Timur saja masih kurang. LPEM pernah melakukan Vol. X No. 95 / Agustus 2015

27

penelitian di Papua. Hasilnya, melek keuangan ( financial literacy) di sana masih rendah. Pengetahuan, akses, dan penggunaan produk keuangan terutama perbankan sangat terbatas. Hal ini tentu sangat memengaruhi keberhasilan beberapa program pemerintah yang dibuat di sana. Misalnya program bantuan usaha. Mereka tidak mengerti bagaimana cara mentransfer dan menyimpan uang. Hal yang paling mendasar adalah mereka belum begitu paham cara mengatur uang. Berapa persen untuk tabungan dan berapa persen untuk konsumsi. Akibatnya beberapa program menjadi tidak efektif dan tidak berkelanjutan. Mereka berpikir punya uang hanya untuk konsumsi dan tidak ada yang untuk ditabung. Perbankan di daerah sana tugasnya lebih berat dibanding di sini dengan masyarakat yang sudah melek keuangan. Sementara di daerah Jawa saat ini targetnya bukan inklusi

28

MediaKeuangan

keuangan lagi, tetapi bagaimana membuat inovasi keuangan berbasis elektronik sehingga masyarakat dapat mengakses perbankan dimana-mana.

Apakah penyesuaian terhadap inovasi perbankan memakan waktu lama? Seharusnya tidak, tetapi tetap tergantung permintaan masyarakat. Pengenalan teknologi dan inovasi keuangan tidak bisa dilakukan secara secara drastis. Harus ada proses edukasi dan sosialisasi yang baik sehingga masyarakat mengenal produknya, tahu manfaatnya dan akhirnya menggunakannya. Sama dengan produk keuangan asuransi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan low registration rate pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Pertama, sebagian masyarakat tidak memiliki cukup informasi mengenai manfaat asuransi. Kedua, pendapatan

Di Indonesia timur, ketika pemerintah membuat program pengentasan kemiskinan tetapi masyarakatnya sendiri tidak tahu bagaimana menggunakan bantuan yang diberikan, di sinilah perlu peran swasta. Kadek Dian Sutrisna Artha

Foto Bagus Wijaya

mereka rendah. Biasanya orang yang pendapatannya bisa mencukupi kebutuhan dasar baru berpikir memiliki asuransi. Kalau makan saja belum cukup apalagi membayar asuransi. Kasus asuransi ini juga berlaku untuk produk-produk keuangan yang lain.

karena bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) akan menaikkan tingkat suku bunganya. Apalagi saat ini obligasi pemerintah hampir 40 persen dimiliki asing sehingga sangat rentan terhadap gejolak global. Kalau di domestik kita memiliki simpanan yang tinggi, maka gejolak global tidak akan terlalu berpengaruh.

Apa faktor lain yang menghambat inklusi keuangan? Faktor penting lain adalah penambahan infrastruktur agar institusi keuangan kita bisa mengakses masyarakat pedesaan. Selama ini mereka lebih banyak berhubungan dengan institusi non formal. Masih banyak masyarakat yang memilih meminjam uang pada lintah darat atau tengkulak karena lebih mudah diakses. Mereka tidak perlu memberikan jaminan apa-apa kalau mau meminjam uang. Mereka minta bisa cepat mendapat pinjaman dengan syarat yang mudah.

Kelompok masyarakat mana yang perlu diprioritaskan dalam program inklusi keuangan? Sebenarnya di setiap daerah sangat heterogen kebijakannya. Ada yang menggunakan kebijakan kultural ada yang menggunakan pendekatan agama. Misalnya perbankan bisa memperkenalkan produknya pada kelompok ibu-ibu pengajian. Pendekatan peningkatan inklusi keuangan tidak bisa dengan one for all secara nasional. Harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan masing-masing daerah. Jangan sampai di Papua perbankan mengenalkan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terlebih dahulu, bisa gegar budaya. Proses edukasi manajemen keuangan belum selesai mereka sudah dikenalkan dengan ATM. Target mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan dan pemerataan tidak akan tercapai. Mereka malah akan menggunakan uangnya ke arah yang lebih konsumtif.

Bagaimana bila dikaitkan dengan perlambatan ekonomi saat ini? Indonesia memiliki masalah saving investment gap. Kita membiayai gap ini dari investasi luar atau mengeluarkan obligasi pemerintah yang dibeli asing. Kalau inklusi keuangan tinggi, targetnya tabungan nasional juga tinggi sehingga ketergantungan terhadap perekonomian global atau pembiayaan dari luar menjadi lebih terbatas. Kondisi ekonomi saat ini secara keseluruhan sangat dipengaruhi perekonomian global yang belum pulih. Ada risiko pembalikan arus modal

Partisipasi swasta terhadap program iklusi keuangan seperti apa ? Pengembangan finansial tergantung dimana dan bagaimana level pembangunan di setiap daerah. Kalau bicara masyarakat Jawa atau Jakarta kita sudah bicara inovasi keuangan. Isunya bukan lagi soal meningkatkan simpanan tetapi bagaimana meningkatkan efisiensi. Perbankan harus mendukung e-budgeting pemerintah. Cashless dengan e-money juga butuh peran swasta. Selain lebih efisien, menghitung pendapatannya juga akan lebih mudah. Di Indonesia timur, ketika pemerintah membuat program pengentasan kemiskinan tetapi masyarakatnya sendiri tidak tahu bagaimana menggunakan bantuan yang diberikan, di sinilah perlu peran swasta. Investor dan swasta perlu melakukan koordinasi agar program-program pemerintah ini efektif. Misalnya, bank tidak hanya memberikan kredit tetapi juga aktif memberikan edukasi. Jadi yang terpenting adalah pemetaan kondisi di masingmasing daerah. Program inklusi keuangan tidak bisa sama untuk semua daerah padahal level pembangunannya berbeda.

Apa saja indikator sebuah negara “melek” keuangan ? Kalau indikator makro adalah berapa rasio simpanan nasional terhadap Gross Domestic Product (GDP). Namun sebenarnya inklusi keuangan ini relatif berkaitan dengan pemerataan dan akses masyarakat. Harusnya indikatornya adalah sejauh mana masyarakat dengan pendapatan rendah memiki akses ke institusi keuangan. Hal ini sesuai dengan definisi inklusi keuangan yaitu proses dimana kelompok masyarakat bawah bisa mengakses jasa institusi keuangan.

Teks Irma Kesuma Dewi

Vol. X No. 95 / Agustus 2015

29

Potret Kantor

Demi Menjaga Stabilitas Sektor Keuangan Pusat Kebijakan Sektor Keuangan

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan hadir mewakili Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai tuntutan dalam fungsi pengawasan dan pengaturan sektor keuangan.

Gedung Badan Kebijakan Fiskal.

Foto Dok. Biro KLI

30

MediaKeuangan

N

egeri ini memiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengaturan dan pengawasan jasa sektor keuangan. Cikal bakal OJK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang berada di bawah Menteri Keuangan. Saat OJK terbentuk, tidak semua pengatur sektor keuangan dilepas oleh Kemenkeu. Kemenkeu masih memiliki peran yang melekat pada sektor keuangan. Untuk itu, digagaslah pembentukan Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) yang berada di bawah Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Kepala PKSK, Basuki Purwadi, dengan ramah menerima Media Keuangan untuk menjelaskan seluk beluk unit yang dipimpinnya ini. Basuki yang dilantik menjadi kepala pusat pada 6 Februari 2015 ini mengungkapkan hambatan yang dialami pada masa awal pembentukan PKSK. Proses pembentukan ini diakui Basuki tidaklah mudah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pengaturan dan pengawasan pasar modal harus mulai beralih ke OJK pada 31 Desember

2012. Dengan demikian, seharusnya PKSK sudah harus terbentuk dan mulai bekerja pada 1 Januari 2013. “Untuk membentuk suatu unit di kementerian baru, koordinasinya tidak hanya dengan kementerian yang bersangkutan, namun juga dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (MenPAN). Ada pembahasan mengapa unit tersebut harus dibentuk. Ini semuanya butuh waktu,” jelas Basuki. Untuk menjembatani masa transisi tersebut, Menteri Keuangan akhirnya membentuk Tim Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan (TPKSK) yang berada di bawah tanggung jawab Kepala BKF. Sembari berkoordinasi dengan MenPAN terkait berdirinya PKSK, TPKSK ini bekerja dengan diketuai oleh Isa Rachmatarwata (saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal). “Sumber daya manusia TPKSK ini diambil dari berbagai unit eselon I, kebanyakan dari BKF,” tambahnya. Akhirnya, Oktober 2014 MenPAN telah menyetujui pembentukan PKSK di bawah lingkup BKF.

Koordinasi Kuat

Menteri Keuangan meminta PKSK menciptakan dan mewujudkan grand design sektor jasa keuangan di Indonesia. Basuki Purwadi

Foto Arfindo Briyan

“Untuk menjaga sistem keuangan, dibutuhkan koordinasi yang kuat. Nggak mungkin dong Bank Indonesia jalan sendiri, Lembaga Penjamin Simpanan jalan sendiri, atau Kemenkeu jalan sendiri,” tambah Basuki. Untuk itu, dibentuklah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). FKSSK ini rutin melakukan pertemuan, baik pertemuan bulanan maupun pertemuan tiga bulanan. “Kami yang menggodok dan menyiapkan rapat, apa saja yang mau dibahas, juga menentukan lokasi rapat. Semua pembahasan dikumpulkan di sini,” jelas Basuki. Sejak TPKSK terbentuk, berbagai rapat sudah dilakukan. Pembahasan utama yang saat ini sedang gencar dibahas adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK). JPSK ini dibentuk untuk pencegahan krisis dan mekanisme penyelesaian krisis. “JPSK merupakan payung yang sifatnya penting sekali. Kita tidak pernah tahu dan tidak akan pernah mengharapkan mengalami krisis, seperti krisis yang dialami tahun 1997-1998. Dampaknya bukan hanya sektor perekonomian tetapi seluruh sektor. Jadi sifatnya preventif,” jelasnya. Perjalanan perumusan RUU JPSK tersebut tentu saja tidak mudah. Bagaimana menyatukan empat suara, yaitu Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS, dalam satu mufakat adalah suatu tantangan tersendiri. Meskipun BI dan OJK dan memiliki UU sendiri yang mengatur hal tersebut, namun dalam konteks stabilitas sistem keuangan tentu semuanya tidak bisa berjalan masingmasing. “Dalam proses penyusunannya, kami melihat empat semangat yang sama. Wajarlah ada diskusi dan perdebatan dalam proses harmonisasi. Harapan saya, tidak lama lagi akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera dilakukan pembahasan,” kata Basuki.

Struktur Organisasi Basuki menganalogikan PKSK ini seperti bayi yang baru lahir. Meskipun masih berumur 11 bulan, namun kinerjanya sangatlah kompleks. PKSK ini terdiri dari satu kepala pusat dan lima kepala bidang. Masing-masing kepala bidang

membawahi tiga subbidang ditambah bidang tata usaha. Lima bidang itu adalah bidang pengembangan industri keuangan konvensional, bidang pengembangan keuangan syariah, bidang pengembangan keuangan inklusif, bidang pemantauan sistem keuangan, dan bidang dukungan kesekretariatan FKSSK. Basuki yang membawahi 30 orang pegawai ini menjabarkan secara singkat tugas utama PKSK. Pertama, bagaimana menggali, meneliti, dan mempelajari rekomendasi kebijakan pengembangan industri keuangan baik konvensional dan syariah. Kedua, pengembangan keuangan yang inklusif, yaitu bagaimana caranya mengedukasi masyarakat agar bisa menggunakan jasa sektor keuangan. Ketiga, pemantauan stabilitas sistem keuangan. Pemantauan ini dengan bentuk memberikan report kepada pimpinan sebanyak tiga kali sehari. Di samping itu, juga ada laporan mingguan dan bulanan. Laporan tersebut meliputi informasi pergerakan harga saham dan pergerakan nilai rupiah.

Target dan harapan Dalam tahun 2015, Basuki memiliki target di bidang regulasi. Saat ini sudah ada lima RUU yang masuk Program Regulasi Nasional (Prolegnas) 2015, antara lain RUU Perubahan Perbankan, RUU Perubahan BI, RUU Perubahan Pasar Modal, RUU Perubahan Dana Pensiun, dan RUU Penjaminan. Dalam menjalankan tugasnya, Basuki bersama jajaran para staf berusaha memberikan yang terbaik bagi institusi. Ia optimis dapat menjalankan amanah dan mengejar target kerja dengan sebaik-baiknya. “Menteri Keuangan meminta PKSK menciptakan dan mewujudkan grand design sektor jasa keuangan di Indonesia. Bayangkan, ini kan luas sekali, meliputi bidang perbankan konvensional, syariah, keuangan inklusif,dan berikut juga pemeliharaannya,” tuturnya. Saat ditanya mengenai harapan terhadap unit yang dipimpinnya, berikut penuturannya, “Semoga PKSK bisa menjadi kantor yang baik dan bermanfaat. Secara internal, kami sangat terbantu sekali dengan adanya sumber daya manusia yang luar biasa. Tidak hanya luar biasa dari segi kompetensi, tapi juga komitmen. Kebanyakan dari mereka masih muda. Saya sangat beruntung,” kata Basuki sembari tersenyum.

Teks Pradany Hayyu

Vol. X No. 95 / Agustus 2015

31

Figur

Membela Kepentingan Rakyat Mekar Satria Utama Hidup bukan sekedar mencari materi semata. Mekar Satria Utama buktikan ia bela kepentingan rakyat dengan mengabdi pada negara.

32

MediaKeuangan

Foto Arfindo Bagus Wijaya Briyan

Vol. X No. 95 / Agustus 2015

33

P

uluhan tahun lalu, di wilayah Tanjung Karang Bandar Lampung, terdapat sebuah keluarga yang hidup sangat sederhana. Sehari-hari, dalam satu kamar mungil, mereka terbiasa tidur bersama. Tak jarang jika saat makan tiba, sebutir telur pun dibagi empat untuk seluruh anggota keluarga. Tersebutlah Mekar Satria Utama, salah satu anak yang tinggal di sepetak rumah dinas milik pemerintah di sana. Kesederhanaan hidup yang dirasakan anak pasangan Ahmad Bastari Halik dan Rosmini ini justru tak membuatnya menyerah dan putus asa. Dibesarkan oleh sosok ibu yang disiplin dan menomorsatukan pendidikan, pria kelahiran Kotabumi, 23 Juni 1968 seolah haus menuntut ilmu. Alhasil, anak pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) ini berhasil masuk jajaran sekolah favorit sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri.

Ikuti jejak Nama merupakan doa dan harapan orang tua. Mekar Satria Utama memiliki makna membela kepentingan rakyat tugas satria utama. Benar saja, pasca lulus dari Universitas Padjajaran Bandung, pria yang memiliki panggilan Toto ini tergerak mengikuti jejak ayah dan sang kakak yang telah berprofesi sebagai abdi negara. “Saya lihat abang saya bagus di situ (Kementerian Keuangan). Pekerjaannya menantang dan punya tanggung jawab yang cukup besar. Hasilnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain (membela kepentingan rakyat),” ungkapnya. Toto juga mengakui ketertarikannya bergabung di Kementerian Keuangan yakni adanya kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di luar negeri untuk mengembangkan potensi diri. “Awalnya itu yang mendorong saya masuk (bekerja di Kementerian Keuangan).” Setelah diterima di Kementerian Keuangan, Toto tidak langsung ditempatkan di unit terkait. Anak keempat dari lima bersaudara ini

34

MediaKeuangan

sebelumnya harus mengikuti Diklat Penyesuaian Tugas Angkatan Ketiga, spesialisasi keahlian pajak selama 1,5 tahun bersama 150 orang calon pegawai lainnya. Setelah itu, sekitar tahun 1994, Toto ditempatkan sebagai pelaksana di Kantor Pelayanan Pajak Bogor. Tak lama berselang, Toto dipercaya sebagai Kepala Seksi Keberatan Pajak Penghasilan, Bidang Pajak Penghasilan, Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat, Bandung. Saat itulah, Toto mendapat kesempatan meneruskan sekolah ke luar negeri. Beruntung, Toto diterima melanjutkan pendidikan di Universitas Texas, Austin, sekolah akuntansi terbaik kelima di Amerika Serikat. Selepas memperoleh gelar Master of Professional Accounting pada Desember 1999, lelaki yang hobi membaca serial silat ini kembali ke tanah air. Penggemar Kho Ping Hoo ini kemudian ditempatkan pada Direktorat Perencanaan dan Potensi Perpajakan. Lalu,pada tahun 2002 Toto diangkat sebagai Kepala Seksi Penyiapan Sistem Perpajakan. Kala itu, Toto menjadi salah satu anggota tim yang membentuk Large Taxpayer Office (LTO), kantor modern pertama yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pendirian LTO ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggali potensi pajak demi menambah penerimaan negara. “Saya bekerja menyusun sistemnya, membuatkan aplikasi, mengatur kegiatan kerjanya. Tahun 2002, saya masuk (dipercaya) sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu,” jelas Toto. Setelah pembentukan LTO, DJP membentuk Kantor Wilayah Khusus. Toto lantas ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II. Di tahun 2008, Toto dipercaya sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga. Satu tahun kemudian, Toto diamanahkan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu. Selanjutnya tahun 2011, Toto memperoleh

kepercayaan sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia, DJP. Tepat satu tahun setelahnya, Toto dipercaya sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Terakhir, pada Maret 2015, Toto diangkat sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, DJP.

Anti konflik Toto mengalami tantangan terberat selama bekerja ketika ia menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Pada waktu itu, Toto harus menghadapi wajib pajak yang mempunyai usaha besar tetapi mereka belum patuh membayar pajak. “Permasalahan berat bagi saya bagaimana meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak tanpa harus menimbulkan konflik. Harus berhatihati supaya tidak menimbulkan gelombang besar. Bagaimana supaya keselamatan orang-orang di lapangan benar-benar terjaga. Jangan sampai nanti pegawai kita malah mengalami kesulitan, terancam keamanannya,” katanya. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Toto membina komunikasi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan meminta bantuan pihak ketiga untuk menjembatani komunikasi antara pihak DJP dengan wajib pajak yang mangkir. “Dalam pertemuan (dibicarakan) bagaimana menyelesaikan permasalahan tunggakan pajak yang dimiliki. Alhamdulillah melalui persuasi

"Permasalahan berat bagi saya bagaimana meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak tanpa harus menimbulkan konflik."

Foto dok. Bagus Wijaya

bagaimana business process, hukum perpajakan ataupun seperti apa akuntansi perpajakan. Disamping itu, Toto juga mendukung tahun pembinaan perpajakan yang telah dicanangkan oleh Presiden RI beberapa waktu lalu. Untuk mensukseskan gerakan tersebut, menurut Toto, pihaknya telah memberikan penghargaan bagi para wajib pajak maupun instansi yang telah memberikan data-data yang mendukung kegiatan perpapajakan. Sampai dengan saat ini, tercatat tak kurang dari 500 lembaga/instansi yang telah bekerja sama dengan DJP untuk memberikan data-data terkait perpajakan. Hal ini dilakukan untuk menyokong persiapan tahun 2016 sebagai tahun penegakan pajak.

TTL: Kotabumi, 23 Juni 1968 PENDIDIKAN: Sarjana Ekonomi Ketataniagaan Universitas Padjajaran (1993), Master of Professional Accounting (MPA) Universitas Texas, Austin, Amerika Serikat (1999) RIWAYAT JABATAN: Kepala KPP penanaman Modal Asing Tiga (20082009) – Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu (2009-2011) – Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia (20112012), Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah (2012-2015), Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (2015-sekarang)

Bukan hanya materi

seperti itu, jalan (selesai).” Toto yakin, ke depan, Instruksi Presiden tentang pengamanan aparat pajak akan mampu menjadi solusi terbaik. Peraturan tersebut ditujukan sebagai pengaman hukum bagi aparat pajak. Ketika petugas pajak melakukan penagihan pajak, mereka dapat terlindung dari tindakan kriminalisasi, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun aparat penegak hukum lainnya. “Masalahannya bukan terkait teknis perpajakannya, tapi bagaimana kita bisa menjaga harmonisasi dalam pelaksanaan tugas.” Sementara itu, dari sisi kehumasan, pihaknya tengah fokus dalam mensosialisasikan informasi perpajakan melalui program pendidikan. Sebelumnya, DJP sudah memasukkan pengetahuan dasar mengenai perpajakan melalui jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kali ini, DJP bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta perguruan tinggi memasukkan unsur pengetahuan perpajakan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi. Adapun konteks pembahasan yang akan dilakukan lebih konkret dan mendalam, seperti apa saja kegiatan perpajakan, bagaimana penghitungan atau penyuluhannya,

Suami dari Kepala KPP Tebet, Ana Astuti Nugrahaningsih ini yakin bahwa keluarga sangat berpengaruh pada kehidupan pribadinya. Sang ibu, kata Toto, memberikan pendidikan dasar yang baik serta kasih sayang yang besar pada dirinya dan saudarasaudaranya. “Ibu sudah meninggal, tinggal ayah saya sekarang. Ayah memberi pelajaran besar mengenai integritas. Ayah (bekerja) di Dinas Pekerjaan Umum, namanya lahan basah tapi kami tidak pernah mengalami kondisi seperti itu (tidak korupsi). Jadi (ayah) mengajarkan bahwa ada hal lain yang harus kita pertahankan dalam hidup, bukan hanya itu (materi),” ungkap Toto dengan mata berkaca-kata. Seperti kedua orangtuanya, Toto juga menyayangi kedua putrinya, Azlia Mabella Labitta dan Callista Zara Aurelia. Seringkali, Toto menemani Azlia, salah satu putri yang memiliki kelebihan spektrum autis untuk menonton pertunjukan musik Korea. “Kesukaan anak saya itu Korea. Setiap kali band Korea datang, harus nonton dan ditemani ayahnya. Yang penting bagi saya, anak saya aman, beruntung hidupnya dan selalu berbahagia sampai akhir zaman.”

Teks Iin Kurniati

Vol. X No. 95 / Agustus 2015

35

Ekonomi Terkini

Bersatu Mengurangi Waktu Tunggu Presiden Jokowi meminta agar dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok dapat dipangkas dari 5,5 menjadi 4,7 hari. Hal ini disampaikan Presiden saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (17/6). Sebagaimana dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, www.setkab.go.id, sekalipun tak bisa menyamai, Presiden berharap waktu tunggu barang keluar dari pelabuhan di Indonesia bisa mendekati negaranegara tetangga agar bisa bersaing. 36

MediaKeuangan

M

enurut Presiden, proses dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok merupakan yang terlama di Asia.“Ini menyangkut 18 kementerian dan lembaga yang semuanya berada di Tanjung Priok. Banyak sekali. Ini kita mau rapatkan dulu,” katanya. Dari monitoring media melalui dashboard Manajemen Strategi Komunikasi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, sejumlah pejabat yang terkait diketahui telah merespons arahan Presiden ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Susilo, kepada media mengatakan bahwa pemerintah akan segera menerapkan dua langkah utama untuk mengatasi persoalan dwelling time. Keduanya adalah memperkuat perangkat lunak dan sistem di pelabuhan Tanjung Priok dan mencari simpul-simpul yang bisa mempercepat proses di sektor perdagangan dan perhubungan. Sementara itu, Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel menyebutkan akan menindak semua importir yang baru mengurus izin ketika barangnya masuk ke pelabuhan. Salah satu penyebab lamanya waktu dari bongkar muat hingga barang keluar adalah pengurusan izin impor barang yang dilakukan setelah barang sampai di pelabuhan. Karena masih diurus, barang terpaksa menginap di pelabuhan sehingga menyebabkan proses bongkar muat yang lain terhambat.

Menteri Perhubungan (Menhub), Ignatius Jonan, di tempat berbeda, mengusulkan agar presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang menunjuk kepala otoritas pelabuhan (OP) untuk menjadi koordinator 18 kementerian dan lembaga yang melakukan pengoperasian di Pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan Keppres tersebut, kepala OP akan menjadi koordinator pelayanan satu atap di pelabuhan. Menhub juga mengusulkan agar pendapatan pegawai di 18 kementerian dan lembaga yang bekerja di Pelabuhan Tanjung Priok disamakan. Dengan kedua hal ini, Menhub meyakini, seluruh langkah perbaikan untuk menurunkan dwelling time akan lebih cepat. Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino, menyampaikan bahwa PT Pelindo II sebagai operator pelabuhan Tanjung Priok telah melakukan berbagai pembenahan. PT Pelindo II antara lain telah membangun layanan berbasis Information and Communication Technology (ICT). Dengan sistem ICT, seluruh tahapan pelayanan, mulai dari permintaan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga sistem pembayaran dapat direncanakan dan dikontrol melalui suatu sistem yang terintegrasi. Yang juga terkait dengan persoalan dwelling

time adalah Kementerian Keuangan, terutama melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada media mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berupaya untuk memberikan pelayanan kepabeanan yang baik dan tidak menghambat waktu proses bongkar muat hingga keluar pelabuhan. Menkeu juga menyebutkan bahwa salah satu masalah pelayanan impor di Pelabuhan Tanjung Priok adalah lamanya proses pre clearance di Kementerian Perhubungan.

Capaian DJBC Untuk turut menekan angka dwelling time, DJBC telah melakukan sejumlah upaya. Dalam siaran pers yang dikeluarkan tanggal 23 Juni lalu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bea dan Cukai Supraptono mengatakan bahwa upaya tersebut terdiri atas upaya yang bersifat operasional dan dalam bentuk kebijakan. Upaya-upaya yang bersifat operasional meliputi pre customs clearance, customs clearance, dan post customs clearance. Dalam upaya pre customs clearance, sejumlah langkah yang akan diambil adalah mendorong tingkat pemanfaatan fasilitas prenotification untuk jalur prioritas, melakukan koordinasi dengan importir untuk percepatan penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB), melakukan koordinasi berkala dengan

penerbit lartas (pembentukan Pusat Penanganan Perizinan Impor Ekspor Terpadu/P3IET) di Pelabuhan Tanjung Priok, dan mengusulkan penyempurnaan sistem Indonesia National Single Window, antara lain dengan percepatan jaringan dan penambahan fitur. Di samping itu, dalam rangka menjalankan upaya perbaikan pada tahap customs clearance, beberapa hal yang dilakukan adalah percepatan penyerahan hardcopy PIB, mandatori program penyerahan Dokumen Pelengkap Pabean (Dokap) Online, percepatan pelaksanaan pemeriksaan fisik, dan mendorong percepatan implementasi zonasi Target Penampungan Sementara (TPS). Upaya-upaya lain yang juga akan dilakukan adalah monitoring penarikan kontainer untuk periksa fisik dari terminal bongkar ke tempat pemeriksaan fisik, penertiban petugas lapangan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), dan pengadaan dua unit hi-co scan baru untuk Terminal JICT dan penambahan dua unit hi-co scan untuk New Kalibaru Port. Sementara itu, untuk fase post customs clearance, DJBC akan mendorong implementasi delivery order (DO) online di shipping line, mendorong integrasi TPS shipping line, tracking, dan bank dalam memberikan layanan post clearance serta pemanfaatan layanan 7 kali 24 jam. Dari sejumlah upaya operasional tersebut, terdapat beberapa capaian. Pada tahap pre customs clearance, dari 103 perusahaan jalur prioritas, saat ini 69 perusahaan telah memanfaatkan fasilitas pre-notification. Hal ini sebagai dampak dari pendampingan (asistensi) yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai (KPUBC) Tanjung Priok.

Menkeu menyebutkan bahwa salah satu masalah pelayanan impor di Pelabuhan Tanjung Priok adalah lamanya proses pre clearance di Kementerian Perhubungan.

Kemudian, pendampingan juga dilakukan terhadap 67 importir jalur hijau yang pre-clearance dan jumlah kontainernya tinggi. Tujuannya mempercepat proses penyerahan PIB. KPUBC Tanjung Priok saat ini juga telah berhasil membuat aplikasi pendukung APA (Analyzing Point Application) pada Unit Analyzing Point untuk melakukan pemantauan terhadap jumlah dokumen Analyzing Point yang masuk, sehingga dapat lebih cepat direspons setiap hari. Pada tahap customs clearance, telah terjadi penurunan waktu penyerahan hardcopy dokumen PIB jalur merah dan jalur kuning sebagai dampak dari pendampingan (asistensi) yang dilakukan oleh KPUBC Tanjung Priok (dari 1,72 hari pada Bulan Januari menjadi 1,2 hari pada Bulan Juni). Di samping itu, telah ditetapkan 653 perusahaan Jalur MKH (Merah-Kuning-Hijau) yang menggunakan program mandatori Dokumen Pelengkap Pabean Online (Dokap Online) dalam rangka percepatan penyampaian hardcopy dokumen PIB dengan ketentuan paling lambat 24 jam setelah mendapatkan nomor pendaftaran PIB. Penurunan juga terjadi pada waktu pemberitahuan Jalur Merah sampai dengan barang siap periksa fisik, termasuk waktu penarikan kontainer dari terminal bongkar ke tempat pemeriksaan fisik (Januari 3.96 hari, Februari 3.9 hari, Maret 3.01 hari, April 2.67 hari, Mei 3.01 hari, dan Juni—sampai dengan tanggal 15—2.71 hari). Sosialisasi kepada petugas lapangan PPJK khusus jalur merah dalam rangka mempercepat penyiapan barang untuk pemeriksaan fisik juga telah dilakukan. Capaian pada post customs clearance berupa koordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia dan pengusaha TPS. Tujuan dari koordinasi ini adalah mempercepat pengeluaran barang setelah mendapatkan izin dari DJBC.

Dorongan kebijakan Di samping upaya-upaya bersifat operasional, DJBC juga akan mendorong dari sisi kebijakan. DJBC berkomitmen untuk melakukan koordinasi lebih Vol. X No. 95 / Agustus 2015

37

intensif dengan Kementerian/ Lembaga/ Badan serta entitas terkait dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengawasan dengan cara berbagi (sharing) informasi atas risiko pelaku usaha. Koordinasi ini penting guna menciptakan manajemen risiko yang terintegrasi dan handal. Bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim, DJBC juga melakukan upaya koordinatif antara lain menyederhanakan perizinan yang tumpang tindih, melakukan evaluasi atas perizinan yang dapat diverifikasi di luar pelabuhan dengan tujuan mempercepat dwelling time, dan melakukan optimalisasi pengajuan perizinan sebelum kedatangan sarana pengangkut. DJBC juga akan mendorong penerbitan Instruksi Presiden terkait hasil stakeholder minilab, yaitu standardisasi manajemen risiko, standardisasi perhitungan dwelling time, penetapan Service Level Agreement (SLA), dan optimalisasi operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Yang juga penting adalah mengembalikan fungsi pelabuhan sebagai tempat kegiatan bongkar muat dan tempat penimbunan sementara, bukan sebagai tempat penimbunan umum (warehousing) dengan tetap memperhatikan aspek keadilan. Sebagai contoh jika ditemukan terdapat kesengajaan pelaku usaha menimbun barang cukup lama di pelabuhan, maka perlu dilakukan langkah penyegeraan pengeluaran barang dengan berdasarkan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga. Terakhir, DJBC berkomitmen untuk melakukan penyegeraan implementasi joint gate untuk beberapa TPS dalam satu kawasan pabean.

I Kadek Dian Sutrisna KOMENTAR PAKAR

Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI

L

PEM pernah mengadakan studi tentang logistic cost. Bagi investor, yang paling penting sebenarnya bukan physical infrastructure, tetapi soft infrastructure. Yang termasuk di dalamnya antara lain soal governance, transparansi, dan penegakan aturan hukum. Untuk urusan dwelling time, saya melihat aspek governance-nya bermasalah. Yang terlibat di Pelabuhan Tanjung Priok untuk pengiriman barang ini banyak instansi, sehingga biaya logistiknya menjadi tinggi. Di samping itu, yang juga menjadi “barang mewah” adalah koordinasi antarinstansi. Di dunia investasi, saat ini sudah ada layanan satu pintu. Saya berpikir penanganan urusan dwelling time harusnya dibuat seperti itu juga. Tidak perlu pengusaha mengurus izin pergudangan di institusi ini, lalu izin ekspor di institusi lain. Dibuka saja izin satu pintu. Hal ini akan mempercepat proses dan mengurangi cost. Kedua, selain soft infrastructure, yang juga penting adalah penggunaan teknologi. Koordinasi antarinstansi yang mewah tadi sebenarnya bisa difasilitasi dengan teknologi. Tidak perlu investor datang ke sebuah instansi dan kemudian keeseokan harinya datang lagi ke institusi lain untuk mengurus proses yang sama lagi. Dwelling time pada intinya adalah efisiensi proses dan biaya. Kalau logistic cost ditransfer dalam bentuk tingkat harga, maka harga ekspor dan impor kita sudah tidak kompetitif dengan negara lain. Kalau kita mau meningkatkan daya saing, maka harus dikurangi cost-nya.

Teks Dwinanda Ardhi

38

MediaKeuangan

Vol. X No. 95 / Agustus 2015

39

Kolom Ekonom

Pelajaran Reformasi Birokrasi dari Yunani Oleh: Joko Tri Haryanto*

M

emasuki tahun ke-6 periode krisis Yunani, parlemen secara resmi mengesahkan undang-undang pemangkasan pegawai negeri sipil (PNS) demi memuluskan pengucuran dana talangan (bailout) sebesar 7 miliar Euro. Hal tersebut senada dengan rekomendasi International Monetery Fund (IMF) sebagai pihak pemberi dana talangan yang mensyaratkan adanya efisiensi birokrasi melalui

40

MediaKeuangan

pemangkasan PNS. Berdasarkan UU yang resmi disahkan, sekitar 25 ribu PNS Yunani yang menyandang status guru dan polisi sontak akan kehilangan pekerjaan alias dirumahkan. Hal tersebut menyulut kemarahan publik. Ribuan demonstran turun ke jalan dan berteriak di depan gedung parlemen menyuarakan aspirasi masing-masing. Mereka berpendapat seharusnya pemerintah dan parlemen memiliki keberanian dalam negosiasi berbagai

persyaratan yang diajukan IMF. Dalam keterangannya, pemerintah justru beranggapan sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa apa yang mereka lakukan saat ini demi perbaikan negara di masa depan, mengingat krisis sepertinya belum menunjukkan tandatanda pemulihan. Sebelum membantu negaranegara yang terkena krisis, sesuai dengan Konsensus Washington, IMF selalu menyarankan negara-negara

kebijakan nilai tukar mata uang masing-masing negara anggota; 2) pemberian kredit lunak kepada negaranegara yang sedang mengalami krisis; dan 3) penyediaan tenaga ahli dan pelbagai dukungan lainnya bagi negara yang sedang melakukan pembenahan kebijakan ekonomi.

Pelajaran krisis

pasien untuk mengimplementasikan 10 elemen sebagai berikut: 1) disiplin fiskal; 2) prioritas pengeluaran publik; 3) reformasi pemungutan pajak; 4) liberalisasi finansial; 5) kebijakan luar negeri yang mendorong persaingan; 6) liberalisasi perdagangan; 7) mendorong kompetisi antara perusahaan asing dan domestik untuk menciptakan efisiensi; 8) mendorong privatisasi; 9) mendorong iklim deregulasi; 10) pemerintah melindungi hak kekayaan intelektual. Layaknya lembaga keuangan internasional, berbagai persyaratan yang diajukan tersebut memang sudah menjadi prosedur standar dalam setiap skema bailout krisis di suatu negara. Secara umum, IMF akan selalu bekerja melalui 3 skema yaitu: 1) mekanisme monitoring reguler terhadap kinerja dan kerangka

Secara umum, reformasi birokrasi masuk dalam elemen prioritas pengeluaran publik, dimana belanja negara yang tidak efisien khususnya belanja aparatur, ditengarai menjadi salah satu penyebab serius munculnya krisis di suatu negara. Hal yang sama dulu juga terjadi di Indonesia pada periode krisis 1997/1998 yang pada gilirannya menandai lahirnya era reformasi. Dan jika ditelaah lebih mendalam, apa yang sekarang direkomendasikan kepada Yunani, sejatinya tidak berbeda dengan apa yang dulu direkomendasikan kepada Pemerintah Indonesia. Dan yang pasti rekomendasi tersebut sekiranya selaras dengan semangat reformasi birokrasi yang gencar digelorakan saat ini. Jika pemerintah dan parlemen di Yunani menerjemahkan efisiensi birokrasi melalui aksi rasionalisasi besar-besaran di tubuh PNS, maka di Indonesia, kebijakannya diterjemahkan dalam bahasa reformasi birokrasi. Dengan semangat reformasi birokrasi tersebut, maka ke depan pemerintah berusaha menciptakan iklim PNS yang kompeten dalam menyongsong era kompetisi, mengingat hingga kini birokrasi di Indonesia sering dipandang sebagai profesi lahan korupsi semata ataupun profesi tanpa mengenal kompetensi. Akibatnya, belanja aparatur selalu dijadikan tolok ukur inefisiensi APBN setiap tahunnya. Hingga 2006, beban belanja pegawai yang mencapai Rp73,3 triliun dalam APBN, meningkat menjadi Rp112,8 triliun dalam APBN 2008. Tahun 2010 belanja tersebut sudah meroket hingga Rp148,1 triliun dan terakhir dalam APBNP 2014, pemerintah menganggarkan belanja pegawai sebesar Rp258,4 triliun. Jika diperhatikan, alokasi tersebut

bahkan sudah hampir mendekati besaran alokasi belanja subsidi BBM serta transfer ke daerah yang bersifat mengikat. Secara nasional, pemerintah sebetulnya sudah memiliki road map reformasi birokrasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Peraturan tersebut dilatarbelakangi oleh bencana krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 yang pada gilirannya memunculkan era reformasi. Era reformasi menuntut adanya berbagai keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas di semua lini kebangsaan, yang dimulai di bidang hukum, politik, ekonomi dan birokrasi yang dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. Perubahan tersebut dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam pembukaan UndangUndang Dasar 1945. Di dalam latar belakang penyusunan Perpres tersebut, reformasi bidang birokrasi dianggap paling tertinggal perkembangannya jika dibandingkan dengan pelaksanaan reformasi bidang politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karenanya, pada tahun 2004, pemerintah menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi. Dengan demikian, reformasi birokrasi gelombang pertama pada dasarnya secara bertahap mulai dilaksanakan pada tahun 2004. Pada tahun 2011, seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (Pemda) ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses Vol. X No. 95 / Agustus 2015

41

Tahun ini, Yunani sudah memasuki tahun ke-6 periode krisis.

Foto huffingtonpost.com Ilustrasi henewstribe.com

reformasi birokrasi. Pada tahun 2014 secara bertahap dan berkelanjutan, K/L dan Pemda telah memiliki kekuatan untuk memulai proses tersebut, sehingga pada tahun 2025, birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan. Dalam definisi pemerintah, reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu, reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik, reformasi birokrasi akan mencapai tujuan yang diharapkan, antara lain mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan, menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi, meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi, menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi serta dinamika perubahan lingkungan strategis. Akan tetapi, jika gagal dilaksanakan, reformasi birokrasi hanya akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak secara eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik (good governance), bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional. Reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang

42

MediaKeuangan

tindih (overlapping) antara fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, reformasi birokrasi pun perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat (level) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkahlangkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan/ rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as usual). Oleh karena itu, reformasi birokrasi nasional perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, melakukan modernisasi berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, serta menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru. Upaya tersebut membutuhkan suatu grand design dan road map reformasi birokrasi yang mengikuti dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan sehingga menjadi suatu living document. Upaya reformasi birokrasi tersebut sekiranya menjadi urgent mengingat berbagai keberhasilan reformasi di bidang lainnya telah membawa negara ini menuju level yang lebih tinggi. Reformasi bidang politik dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah berhasil meletakkan landasan politik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Suksesnya pelaksanaan Pemilu 2004 dan 2009 telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu barometer negara demokrasi terbesar di dunia. Dalam bidang ekonomi, reformasi juga telah mampu membawa kondisi ekonomi yang semakin baik, sehingga mengantarkan Indonesia kembali ke dalam jajaran middle income countries. Oleh karena itu, demi visi pelayanan publik berkelas dunia, sekiranya ide-ide positif dan segar dari masing-masing kepala daerah menjadi sebuah kewajiban. Demikian pula dukungan dari seluruh masyarakat dan stakeholders lainnya demi menjadikan aparat pemerintahan setangguh dan sekompeten swasta.

*Peneliti di BKF, Kementerian Keuangan

Vol. X No. 95 / Agustus 2015

43

Generasi Emas

Kisah Tentara Indonesia di Negeri Korea Suasana bulan Ramadan dan lebaran di kampung halaman teramat dirindukan oleh Yoni Herdian Yogaswara. Tahun ini akan menjadi lebaran kedua tentara di kesatuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) itu di negeri seberang, Korea Selatan. Yoga, panggilan akrabnya, tengah menyelesaikan pendidikan doktoral di Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) dengan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kerinduan itu sedikit terobati dengan keberadaan istri dan ketiga anak yang mendampinginya menjalani pendidikan. 44

MediaKeuangan

“K

angen banget dengan suasana sahur dan berbuka di tanah air,” kata Yoga pada awal perbincangan dengan Media Keuangan melalui fasilitas Skype beberapa waktu lalu. Di Daejeon, kota tempat Yoga dan keluarganya tinggal, bulan Ramadan tak berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Terkadang, untuk menciptakan suasana rumah, sang istri, Pipit Pitriani, memasak kolak dan panganan khas kampung halaman. Pada akhir pekan, mereka juga mengikuti kegiatan buka bersama yang diselenggarakan oleh komunitas muslim di sana. Berpuasa di negeri Korea diakui Yoga sangat menantang. Selain jatuh di musim panas, waktu puasa di sana juga berlangsung lama, sekitar 18 jam. Di samping itu, dengan komposisi penduduk yang beragama hanya sekitar 40 persen, ibadahibadah keagamaan cenderung dianggap tidak umum. Urusan mencari makanan halal pun sangat sulit. Namun, Yoga masih bersyukur karena professor pembimbingnya memberikan dispensasi dalam hal studi. Pada hari normal, terkadang Yoga harus berada di laboratorium untuk melakukan penelitian selama hampir 20 jam. ”Pada bulan puasa, saya bisa kembali ke rumah sebelum adzan Maghrib dan kembali keesokan harinya sekitar jam sembilan,” ujar pria kelahiran Cicalengka, Jawa Barat, 24 September 1979 itu.

Sekolah sambil mengasuh anak Yoga saat ini tengah duduk di semester tiga pada program doktoral di Departemen Aerospace Engineering. Empat bulan setelah tiba di Korea Selatan, istri dan ketiga anak laki-lakinya menyusul. ”Kami tinggal di apartemen yang berada di tengah-tengah antara kampus saya dan

istri,” kata dia. Sang istri yang bekerja sebagai dosen di Universitas Pendidikan Indonesia saat ini juga tengah berjuang meraih gelar S3 di Chungnam National University. Sambil sekolah, keduanya bahu membahu mengasuh Rasyid (9), Irsyad (7), dan Khalifa (5) yang masih duduk di bangku SD dan TK. Yang menarik, ketiga anak mereka justru bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Korea jauh lebih lancar dari orang tuanya. Tantangan hidup di negara orang makin besar dengan keterbatasan finansial. Living allowance LPDP menjadi andalan utama keluarga Yoga karena sang istri hanya mendapatkan tuition scholarship. Di samping itu, Yoga juga memutuskan untuk membatasi pengunaan gajinya sebagai tentara selama menempuh studi karena masalah nilai tukar dan biaya transfer. ”Cukup berat untuk mengaturnya, tetapi alhamdulillah bisa ditutupi dengan bekerja sebagai tutor di Universitas Terbuka di Korea Selatan. Istri saya juga diminta membantu mengajar bahasa Indonesia oleh teman kampusnya,” kata tentara dengan pangkat kapten itu.

Peluru kendali jarak jauh Ketertarikan untuk mendalami sistem pemandu dan kendali pada peluru kendali (Guidance and Control System of Missile/GCSM) menjadi alasan Yoga belajar sampai ke negeri Korea. Selain karena sudah terlibat dalam riset senjata dan amunisi sejak awal berdinas di TNI AU, penguasaan GCSM juga merupakan tolak ukur kemajuan teknologi pertahanan suatu negara. Keputusan untuk melanjutkan pendidikan bukannya tanpa pengorbanan. Yoga harus merelakan pangkat militernya tertunda dibandingkan rekan seangkatan. Keterbatasan data riset juga menjadi tantangan karena dia tidak diizinkan bergabung dalam riset laboratoriumnya. Riset tersebut bernilai strategis dan sensitif serta menyangkut keamanan informasi negara tempatnya belajar.”Bahkan saya dilarang memasuki laboratorium di seberang ruangan saya dengan ancaman deportasi,” ungkap lulusan terbaik program magister Program Studi Aeronautika and Astronautika di Institut Teknologi Bandung tersebut. Sebagai tentara, Yoga dapat memahami peraturan di kampusnya. Namun, pada saat yang sama, usahanya melakukan penelitian menjadi ekstra keras karena dia harus mencari data mentah secara mandiri. Di kampusnya, Yoga mendalami bidang optimal guidance system of missile. Secara umum yang dia pelajari adalah tentang cara kerja peluru

Cherry Blossom Festival bersama Keluarga.

menambahkan peluru kendali jarak jauh kedalam sistem pertahanan udara,” ujarnya. Pada kondisi terbaik, pertahanan udara bisa dilakukan dengan senjata pertahanan udara jarak pendek, peluru kendali jarak menengah, peluru kendali jarak jauh, dan pesawat udara. Yang dimiliki Indonesia saat ini adalah pesawat udara dan senjata pertahanan udara jarak pendek. Sementara, peluru kendali untuk pertahanan udara jarak sedang dan jarak jauh masih sangat membutuhkan pengembangan lebih lanjut.

Korean Society of Aeronautical and Space Sciences (KSAS) 2014 Spring Conference. Foto Dok. Pribadi

Harapan

kendali jarak jauh. ”Ketika ada sebuah amunisi yang ditembakkan, maka tugas saya adalah membuat peluru ini tahu posisinya terhadap sasaran, kemudian merancang bagaimana amunisi ini bisa bergerak menuju sasaran tersebut,” kata pria yang lama berdinas di Laboratorium Senjata dan Amunisi, Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AU tersebut. Tujuan penelitiannya adalah ketepatan perkenaan amunisi terhadap sasaran, baik itu sasaran bergerak maupun sasaran diam. Obyek penelitian yang diambil Yoga masih sangat jarang didalami di Indonesia. Menurut Yoga, jika berbicara mengenai GCSM di Indonesia, pertanyaan utamanya adalah bagaimana bisa membuat peluru kendali itu berfungsi. Pertanyaan selanjutnya

adalah mengapa harus peluru kendali. Penguasaan teknologi peluru kendali, kata Yoga, adalah batasan suatu negara sudah memiliki teknologi pertahanan yang dapat diandalkan. ”Negara yang mumpuni pertahanan militernya pasti sudah menguasai GCSM,” Yoga melanjutkan. Secara khusus, teknologi peluru kendali sangat penting untuk negara yang wilayahnya sangat luas seperti Indonesia. Pada pertahanan wilayah udara, Yoga memberikan contoh, yang dibutuhkan adalah pertahanan yang terintegrasi. “Pertahanan udara sekarang kan bertumpu pada pesawat tempur dan senjata pertahanan udara jarak pendek. Kalau kita mengandalkan pertahanan udara hanya dengan itu, effort-nya terlalu besar dibandingkan dengan kita

Yoga termasuk perwira batch pertama di korps TNI yang berangkat dengan skema pembiayaan dari LPDP. Dia memandang bahwa di tubuh TNI, pendidikan luar negeri masih kurang, terutama bidang sains, teknologi, rekayasa dan manufaktur. Keberadaan beasiswa LPDP dapat menyumbang banyak hal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) para tentara. ”Tentara butuh kemajuan dalam hal kualitas SDM yang didapatkan dari pendidikan luar negeri,” katanya. Dari kampus KAIST, Yoga berkomitmen untuk membawa pulang ilmu yang didapatnya dan masih langka di Indonesia. Dia sangat berharap dapat menyelesaikan pendidikan dan melewati seluruh tantangannya dalam waktu 3 atau 3,5 tahun. Tujuannya mulia. ”Ke depan, saya harus mampu berkontribusi dalam riset dan pengembangan industri teknologi pertahanan untuk meningkatkan harkat, martabat, wibawa, dan kehormatan Indonesia di mata dunia,” kata Yoga mengakhiri perbincangan.

Gedung A.A. Maramis II Lt. 2 Jl. Lap. Banteng Timur No. 1Jakarta 10710 Telp/Faks. (021) 3846474 E-mail. [email protected] Twitter/Instagram. @LPDP_RI Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Teks Dwinanda Ardhi

Vol. X No. 95 / Agustus 2015

45

Opini

Strategi Pengembangan Pasar Sukuk Negara Oleh: Eri Hariyanto

P

eran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sesuai Undang-Undang nomor 19 tahun 2008, tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai defisit APBN termasuk untuk pembiayaan proyek-proyek Pemerintah. Peran SBSN semakin terasa ketika pemerintah menerapkan kebijakan anggaran ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan belanja tentu bukan hanya didukung penerimaan pajak dan non pajak tetapi juga instrumen pembiayaan termasuk Sukuk Negara.

46

MediaKeuangan

Indikasi menguatnya peran Sukuk Negara dalam pembiayaan APBN dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penerbitan Sukuk Negara dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), penerbitan Sukuk Negara saat pertama diterbitkan tahun 2008 hanya sebesar Rp4,7 triliun dan pada tahun 2015 direncanakan mencapai Rp90 triliun lebih. Total penerbitan Sukuk Negara sampai dengan akhir bulan Mei 2015 sebesar Rp247,5 triliun. Penerbitan Sukuk Negara saat ini lebih banyak dipergunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur dibandingkan dengan pembiayaan defisit APBN secara umum. Adanya Sukuk Negara sebagai instrumen

pembiayaan diharapkan dapat menambah kapasitas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Dengan memperhatikan faktafakta bahwa penerbitan Sukuk Negara mengambil peranan penting dalam keuangan negara, maka pemerintah selalu berupaya menerbitkan Sukuk Negara yang sesuai target APBN secara efisien. Kondisi tersebut dapat dicapai apabila pasar Sukuk Negara berkembang dengan baik.

Menuju Pasar SBSN yang Efisien, Aktif, dan Likuid Terciptanya pasar modal yang efisien, aktif, dan likuid sangat bergantung dengan kondisi makro ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter suatu negara. Kondisi makro ekonomi

yang stabil akan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi dan tabungan masyarakat di lembaga-lembaga keuangan. Hal ini juga akan mendorong tumbuhnya investor-investor individu maupun institusi yang ingin mengembangkan asetnya melalui pasar modal. Kondisi makro ekonomi yang stabil perlu dipertahankan agar pasar modal dapat tumbuh dengan baik dan investor nyaman berinvestasi. Investor memerlukan informasi yang transparan dan tepat waktu dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Ketersediaan informasi akan mendorong terciptanya pasar Sukuk Negara yang efisien. Menurut Husnan (2001:264) pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga-harga sekuritasnya mencerminkan informasi yang relevan. Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas, semakin efisien pasar modal tersebut. Untuk menopang penerbitan Sukuk Negara yang semakin besar jumlahnya, selain memerlukan pasar SBSN yang efisien juga diperlukan kondisi pasar yang aktif dan likuid. Pasar Sukuk Negara yang aktif dapat terbentuk apabila jumlah investor sebagai penawar (bider) maupun jumlah Sukuk Negara yang ditawarkan (offers) jumlahnya memadai. Pasar Sukuk Negara yang aktif dapat membentuk pasar Sukuk Negara yang likuid dimana terdapat banyak penawaran dan pembelian sehingga perdagangan mudah diselesaikan. Kondisi pasar Sukuk Negara yang ideal tersebut akan mengurangi risikorisiko investor seperti risiko pasar dan risiko likuiditas. Berkurangnya profil risiko akan menambah kepercayaan

investor sehingga dapat mengurangi nilai imbalan yang diminta oleh investor. Pada akhirnya hal ini akan berdampak pada efisiensi biaya penerbitan Sukuk Negara.

Strategi Pengembangan Pasar Sukuk Negara Upaya pengembangan pasar Sukuk Negara yang efisien, aktif dan likuid terus dilakukan agar penerbitan Sukuk Negara dalam jumlah yang mencukupi dengan biaya yan g efisien dan risiko yang terkendali dapat dilakukan secara berkesinambungan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Pertama, menjaga transparansi informasi pengelolaan Sukuk Negara. Investor memerlukan informasi pengelolaan Sukuk Negara terutama terkait profil kebijakan pemerintah, pengelolaan utang secara umum, maupun jadwal penerbitan Sukuk Negara dalam periode tertentu. Pemerintah termasuk DJPPR saat ini telah melakukan tranparansi informasi yang diperlukan oleh investor melalui berbagai media. Investor dapat dengan mudah mengetahui kebijakan pemerintah terkait pengelolaan utang secara umum maupun Sukuk Negara. Investor juga dapat melihat bahwa saat ini utang pemerintah sudah dikelola dengan baik sehingga rasio utang berada pada level aman. Transparansi informasi ini perlu dipertahankan agar investor semakin yakin menempatkan portofolio investasinya pada Sukuk Negara. Kedua, pengembangan basis investor dan inovasi produk. Pemerintah juga perlu mengembangkan basis investor Sukuk Negara yang heterogen

Penerbitan Sukuk Negara saat ini lebih banyak dipergunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur dibandingkan dengan pembiayaan defisit APBN secara umum.

agar pasar Sukuk Negara semakin likuid. Investor yang memiliki kebutuhan jenis instrumen, penilaian risiko, dan horison investasi yang berbeda akan mendorong likuiditas suatu pasar. Untuk itu, pemerintah perlu terus mengembangkan basis investor baik domestik, internasional, ritel maupun institusi. Investor institusi sektor keuangan syariah perlu mendapat perhatian khusus karena saat ini partisipasinya masih sangat kecil. Selain itu, investor kalangan menengah ke bawah juga perlu mendapat perhatian agar semakin banyak yang berpartisipasi. Hal ini juga mendukung pengembangan keuangan inklusif. Untuk itu pemerintah juga perlu melakukan inovasi produk sesuai dengan preferensi investor. Ketiga, pembentukan Primary Dealers System (PDS) SBSN. PDS adalah suatu kesepakatan antara pemerintah selaku pengelola SBSN dengan para dealer yang terdiri dari bank dan/atau perusahaan sekuritas untuk mengembangkan pasar SBSN. Adanya PDS akan mengurangi risiko pasar karena setiap dealer diwajibkan menyampaikan penawaran dalam setiap lelang penjualan SBSN. Selain itu dealer wajib memperdagangkan SBSN yang dimilikinya di pasar sekunder dalam jumlah tertentu. Kewajiban tersebut akan membantu Pemerintah dalam memenuhi target penerbitan SBSN dan mendorong likuiditas SBSN di pasar sekunder. Terakhir, pengembangan helpdesk Sukuk Negara. Sebagai upaya diseminasi informasi kepada masyarakat umum dan antisipasi kebutuhan informasi calon investor, maka diperlukan sarana prasarana pendukung. Calon investor akan merasa nyaman bila dapat memperoleh informasi dari satu tempat secara cepat dan tepat. Untuk itu pemerintah perlu mengembangkan suatu helpdesk yang merupakan centre point yang memberikan informasi atau bantuan kepada para calon investor dan masyarakat umum.

*Pegawai di DJPPR, Kementerian Keuangan

Vol. X No. 95 / Agustus 2015

47

Regulasi

Subsidi Imbal Jasa Penjaminan

Dukungan Pemerintah Bagi Pengusaha Mikro Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro

G

una mendorong berkembangnya sektor usaha mikro, Pemerintah menunjukkan dukungannya dengan memberikan subsidi imbal jasa penjaminan (IJP) dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Pengusaha yang sebelumnya tidak layak untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan (belum bankable) karena tiadanya agunan, dapat memenuhi persyaratan jaminan dari perusahaan penjamin melalui program KUR. Sebagai insentif, Pemerintah memberikan subsidi IJP sebesar 3 persen kepada perusahaan penjaminan dengan plafon kredit yang dijamin dibatasi sampai dengan Rp25 juta. Ketentuan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro.

Diawali perjanjian kerja sama Penetapan subsidi imbal jasa penjaminan didasari oleh ketentuan Pasal 8 Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasal tersebut menyebutkan bahwa ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.

48

MediaKeuangan

Komite Kebijakan yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan kementerian terkait bertugas memberikan arahan kebijakan KUR dalam pengusulan KPA dan target penyaluran KUR serta memberikan saran mengenai IJP. Selain itu, Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM juga bertugas menetapkan/ menunjuk perusahaan penjaminan agar bisa menjadi perusahaan penjamin KUR. Perusahaan penjaminan yang telah ditunjuk diharuskan membuat perjanjian kerjasama penjaminan KUR Mikro dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian teknis. Setelah ditunjuk, perusahaan penjaminan wajib menyampaikan rencana penjaminan tahunan KUR Mikro yang memuat rencana penjaminan untuk periode satu tahun anggaran. Rencana penjaminan tersebut dibuat berdasarkan penjaminan KUR Mikro yang masih berjalan pada tahun anggaran berikutnya dan target penyaluran tahunan KUR Mikro yang telah ditetapkan Komite Kebijakan. Penyampaian rencana penjaminan tahunan tersebut paling lambat disampaikan pada minggu pertama bulan Januari. Kewajiban lain yaitu mengajukan permohonan pembayaran IJP KUR Mikro kepada Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulan April dan Oktober setiap tahunnya. Data pendukung permohonan pembayaran berupa surat permohonan pembayaran IJP KUR Mikro, rincian

tagihan IJP KUR Mikro, kuitansi, salinan sertifikat penjaminan, dan arsip data komputer penjaminan KUR Mikro. Selanjutnya, KPA melakukan verifikasi berdasarkan data debitur yang terdapat dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Apabila SIKP belum ditetapkan, data yang digunakan bisa mengacu pada data perusahaan penjaminan. Proses verifikasi bisa dibantu oleh BPKP dengan memperhatikan kesepakatan bersama KPA dan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA. Proses berikutnya yakni membayarkan subsidi IJP kepada perusahaan penjaminan. Perhitungan pembayaran IJP-KUR mempertimbangkan besaran IJP-KUR Mikro dikalikan rasio penjaminan (coverage ratio) dikalikan outstanding KUR Mikro. Penghitungan ini berbeda pada PMK sebelumnya (PMK Nomor 190/PMK.05/2014) dimana IJP-KUR dihitung berdasarkan besaran IJPKUR dikalikan jumlah plafon KUR yang dijamin oleh pemerintah.

Pemeriksaan Perusahaan penjamin wajib menyampaikan laporan, informasi dan/ atau data terkait pelaksanaan pejaminan KUR Mikro kepada BPKP setiap tahun untuk diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan penyaluran KUR Mikro yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka

Alur PMK IJP-KUR Mikro

Penetapan KPA Penganggaran Pembayaran Dana/Pelaporan

IJP KUR mikro yang telah terbayarkan harus dikembalikan oleh perusahaan penjamin ke kas negara. Ini merupakan ketentuan baru yang belum diatur sebelumnya di dalam PMK Nomor 190/ PMK.05/2014.

Penutup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria aset maksimal Rp50 juta dan omzet maksimal Rp300 juta dalam satu tahun. Dari total pengusaha mikro, kecil dan menengah sebanyak 56,5 juta usaha, 98,9 persen di antaranya merupakan usaha mikro (data Kementerian Koperasi dan UKM, 2014). Meskipun jumlahnya tidak sedikit, pelaku usaha dalam kategori mikro sering mendapatkan hambatan

dalam mendapatkan akses perbankan karena tidak memiliki agunan sebagai salah satu prasyarat mendapatkan kucuran dana. Untuk mengatasi hal tersebut, sejak tahun 2007 Pemerintah telah meluncurkan program KUR yang bertujuan meningkatkan akses pengusaha UMKM pada sumber pembiayaan dengan mekanisme penjaminan kredit. Program ini terbukti telah mengentaskan jutaan pengusaha UMKM menjadi nasabah komersial dengan nilai non performing loan yang relatif kecil yaitu di bawah 5 persen. Dukungan Pemerintah dengan memberikan subsidi IJP kepada perusahaan penjamin merupakan mekanisme yang cukup efektif untuk membantu pengusaha mikro dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehatihatian bank. Pengaturan IJP yang berdasarkan outstanding kredit dan bukan berdasarkan plafon dirasa lebih

fair karena nilai kredit yang outstanding merupakan risiko yang akan ditanggung perusahaan penjaminan. Melalui dukungan tersebut, diharapkan dapat menurunkan suku bunga kredit mikro karena risiko yang ditanggung oleh bank semakin kecil dengan adanya jaminan dari perusahaan penjaminan. Ditambah lagi dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah, program KUR Mikro diharapkan lebih banyak dimanfaatkan oleh pengusaha mikro sebagai penggerak perekonomian Indonesia.

Teks Budi Sulistyo

Vol. X No. 95 / Agustus 2015

49

Inspirasi

Keikhlasan Sang Pegawai Teladan

Bekerja tanpa pamrih. Itulah yang selalu menjadi pegangan kuat Tri Yuliarto. Keikhlasannya dalam bekerja membuat Tri, begitu sapaan akrabnya, terpilih menjadi pegawai terbaik di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

50

MediaKeuangan

T

ri dibesarkan di lingkungan keluarga yang sederhana. Sang ayah bertugas di Suku Dinas Kebersihan DKI Jakarta, sedangkan ibu memikul tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Menghabiskan masa kecil di Cawang Jakarta Timur, Tri hidup dengan nilai-nilai kedisiplinan yang diterapkan oleh kedua orang tuanya. “Kamu harus jujur. Kalau jujur, kamu akan selalu dihormati orang,” kata Tri menirukan pesan orang tuanya. Kedisplinan dan kejujuran yang kental ini terus ia bawa hingga ke lingkungan kerja. Selepas lulus dari SMA Negeri 14 Jakarta Timur, Tri mengikuti seleksi pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan. “Saya tahu infonya dari teman-teman. Waktu itu tesnya di Senayan,”

kenangnya. Beruntung Tri berkesempatan mengikuti tes tersebut. Saat itu merupakan terakhir kalinya penerimaan calon pegawai lulusan SMA di Kementerian Keuangan. Setelah lulus, Tri sebenarnya bercita-cita melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Namun sayangnya ia tidak lolos seleksi. Kekecewaan itu tidak berlangsung lama, tahun 1985 Tri dinyatakan lolos seleksi menjadi pegawai Kementerian Keuangan.

Perjalanan Karier Mengawali karier dari pegawai golongan IIA, Tri ditempatkan di Direktorat Dana Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri.

II pada tahun 1997. Setelah itu mutasi menjadi Kepala Subseksi Anggaran II C-1/B pada tahun 2001. Pada tahun yang sama, Tri mengalamai penyesuaian jabatan menjadi Koordinator Pelaksana Anggaran II C-1/B. Selanjutnya, DJA kembali mengalami reorganisasi dengan meniadakan jabatan Koordinator Pelaksana. Tri akhirnya kembali menjadi pelaksana. Tri menganggap hal ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui. Tanpa berputus asa, Tri tetap bekerja memberikan yang terbaik bagi institusi. Pada tahun 2013 DJA mengeluarkan penetapan jabatan Analis Anggaran. Berdasarkan masa kerjanya, Tri akhirnya diangkat sebagai Analis Anggaran Senior hingga saat ini.

Menerima Penghargaan Mahana Praja

Tri Yuliarto.

Foto Bagus Wijaya

Dengan adanya perampingan organisasi pada tahun 1988, Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri dihapuskan dan digabung dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Perjalanan karier Tri terus naik secara bertahap melalui kenaikan pangkat berkala hingga menjadi golongan IIIA setelah ia menamatkan studi S1 dan melalui diklat penyesuaian. Perjalanan karier yang dihadapi Tri tak selamanya mulus. Pria yang dikaruniai satu putra dan dua putri ini dipromosikan sebagai Kepala Subseksi Anggaran Departemen Kehakiman II pada Direktorat Pembinaan Anggaran

Semangat Tri untuk terus memberikan yang terbaik bagi institusi akhirnya diapresiasi pada tahun 2015. Tri patut berbangga hati karena berhasil meraih anugerah Juara I Pegawai Terbaik Direktorat Jenderal Anggaran kategori pelaksana. Tri mengaku tak tahu saat dicalonkan sebagai salah satu kandidat dalam pemilihan tersebut. “Tiba-tiba saya dipanggil panitia untuk pengambilan foto. Foto tersebut akan dipasang di spanduk pada masing-masing unit di lingkungan DJA. Esoknya panitia mendatangi tiap ruangan dengan membawa kotak suara. Hari berikutnya, saat perhitungan suara saya mendapat informasi dari teman-teman kalau saya berada di posisi pertama. Kaget juga, mana mungkin saya menang,” katanya sembari tertawa. Saat diumumkan sebagai Pegawai Terbaik pada Rapat Kerja yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Anggaran, Tri dianugerahi Penghargaan Mahana Praja Tahun 2014 beserta piagam. Perasaan senang dan takjub tak percaya pun bercampur menjadi satu. Uniknya, saat diminta memberikan sambutan atas penganugerahan tersebut, Tri hanya mengucapkan tiga kalimat singkat, yaitu innalillahi wa innailaihi rojiun, alhamdulillah, dan terima kasih. “Saya mengucapkan innalillahi karena mendapat predikat pegawai terbaik merupakan beban buat saya. Dengan begitu, saya harus selalu menjaga sikap

agar selalu melakukan hal-hal yang baik. Sebenarnya saya belum pantas untuk dibilang yang terbaik, masih banyak kekurangan yang saya miliki,” ujar Tri.

Mengidolakan Mantan Dirjen Anggaran Pribadi Tri yang rendah hati dan sederhana tercermin dari sosok yang ia kagumi selama ini. “Yang menjadi inspirasi saya dalam bekerja adalah ayah saya. Beliau merupakan seorang pekerja yang ulet. Di kalangan rekan kerjanya, beliau dikenal selalu menghargai pendapat dan kontribusi orang lain,” ujarnya. Selain sang Ayah, Tri juga mengidolakan mantan Direktur Jenderal Anggaran Achmad Rochjadi. “Beliau adalah sosok yang sangat saya hormati karena kejujuran dan ketegasannya. Beliau menjalin hubungan yang baik dengan atasan, sesama pejabat, bahkan bawahan hingga teman-teman cleaning service. Pokoknya tidak pandang kelas dalam bersosialiasi,” jelasnya. Sama halnya dengan pegawai lainnya, Tri memiliki harapan lebih terhadap institusi ini. Ia berharap, sistem remunerasi yang ada saat ini dapat ditinjau kembali. Artinya, remunerasi tidak diberikan berdasarkan grade saja, namun juga dibarengi dengan masa kerja golongan. Menurutnya, hal ini dimaksudkan agar kesejahteraan seluruh pegawai Kementerian Keuangan tercukupi. “Saya juga berharap agar sistem promosi dan mutasi menjadi lebih transparan dan objektif. Diharapkan bisa mengedepankan unsur kapabilitas, pangkat, dan masa kerja, bukan karena faktor lainnya,” kata Tri sembari tersenyum. Pria yang berdomisili di Cimanggis Depok ini bersyukur dengan apa yang telah ia raih. “Kesuksesan menurut saya adalah bisa berguna untuk sesama,” begitu jawab Tri saat ditanya mengenai makna kesuksesan. “Kesuksesan bukan berarti berlimpah harta. Harta yang banyak bisa saja menjadi cobaan kalau hanya dipakai untuk foya-foya,” ujarnya menutup pembicaraan dengan Media Keuangan.

Teks Pradany Hayyu

Vol. X No. 95 / Agustus 2015

51

Renungan

Ilustrasi shoot-film.com

Peluit Terakhir

P

eluit kereta api berbunyi nyaring, tanda perjalanan akan segera dimulai. Aku menggamit tangan kedua orangtuaku, hendak naik kereta. Orang-orang menyebutnya kereta kehidupan. Meski tak mengerti maksudnya, aku tak ambil pusing. Bagiku ini adalah kali pertama dan sudah tentu sangat menyenangkan. Senyum lebar tak pernah lepas dari bibirku. Ibu dan ayah duduk di kiri dan kanan, mengapit aku yang tak bisa diam bertanya ini itu. Mereka tentu akan selalu di sini, setia membersamaiku hingga perjalanan usai. Menjawab setiap pertanyaan. Membantuku di setiap kesulitan. Orang-orang bergantian naik dan turun. Beberapa dari mereka turut serta menjadi teman seperjalanan yang menyenangkan. Membuat perjalanan ini semakin asik dan seru. Namun, beberapa dari mereka sungguh menyebalkan. Tak jarang meninggalkan air mata kesedihan. Meski lebih banyak yang memberikan air mata bahagia, keceriaan, dan harapan. Perjalanan ini membuatku ingin berlama-lama bersama mereka. Tak terburu hendak sampai di tempat tujuan. Namun, tak pernah terlintas dalam

52

MediaKeuangan

pikiranku. Pada stasiun berikutnya, ibu dan ayah pamit untuk turun. Sungguh kupikir mereka akan terus membersamaiku hingga perjalanan ini usai. Inilah saatnya, kata mereka, untuk mengakhiri perjalanan. Mereka bilang ini kereta kehidupanku, jadi aku yang akan menyelesaikannya sendiri. Segenap sesak dan air mata, kulepas mereka. Meninggalkan lubang besar di hati. Menganga. Kereta terus saja melanjutkan perjalanannya. Tak peduli padaku yang menangis sesenggukan. Orang-orang juga terus datang dan pergi. Beberapa dari mereka mengobati rasa sakit selepas kepergian orangtuaku. Beberapa yang lain hanya datang tanpa menyapa, bahkan aku tak tahu persis di sebelah mana mereka duduk dalam gerbong kereta. Sisanya datang hanya untuk memberi kesedihan, menambah sakit pada hati yang terluka. Ya, di kereta ini aku dikenalkan pada perjumpaan dan perpisahan. Bahkan kini aku tahu, bagaimana rasanya jatuh cinta, apa itu air mata, serta bagaimana rupa kecewa. Lihatlah, bahkan aku jauh lebih dewasa sekarang. Kau lihat siapa yang duduk di sebelahku? Ya, seorang spesial yang berjanji akan terus menemaniku

sepanjang perjalanan ini. Menjadi alasan bagiku untuk terus melanjutkan perjalanan ini hingga usai. Satu hal yang aku lupa tanyakan pada ayah dan ibu dulu. Kapankah kereta ini akan sampai pada tempat tujuannya? Lihatlah, kereta ini sudah semakin ringkih sekarang. Bunyi peluitnya tak lagi senyaring dulu. Barangkali tujuan kereta ini sudah semakin dekat. Ah, bukan tak mungkin ayah dan ibu pun tak tahu kereta ini akan berjalan hingga kapan. Yang kutahu pasti, kereta ini akan berhenti di suatu tempat, sebentar lagi. Mengakhiri perjalanan panjang dengan peluit terakhirnya. Dalam senyap aku berbisik: Duhai kereta kehidupan, tolong sampaikan jika stasiun pemberhentian terakhir sudah dekat. Aku harus bersiap-siap. Kau tahu kenapa? Ini rahasia ya. Kata ibu dulu, di stasiun terakhir aku harus berpenampilan paling baik. Menjumpai Dia yang berkenan memberikan tiket kereta ini secara cuma-cuma. *terinspirasi dari pesan singkat seorang teman.

Teks Farida Rosadi

Buku

S

tuart, Kevin, dan Bob, minions yang menjadi cikal bakal dari film sekuel Despicable Me dari sutradara Pierre Coffin, dan Kyle Balda, hadir meramaikan bursa film box office pada musim panas 2015 ini. Perjalanan minions digambarkan sudah ada di planet ini lebih lama dari manusia, mulai dari bumi belum terbentuk, masa prasejarah, zaman batu, hingga masa sekarang. Mereka berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu melayani dan membahagiakan majikan yang paling keji yang mereka temukan. Itulah alasan minions dilahirkan. Mencari majikan sangat lah mudah bagi minios, yang sulit justru mempertahankannya. Itulah masalah yang dihadapi minions dari masa ke masa. Misi mereka mencari majikan membuat minions menjadi bagian dari peradaban dengan perbudakan terbesar dalam sejarah. Melayani Raja Mesir kuno yang kejam, hingga era Napoleon, dan mereka terus mencari majikan yang kejam untuk bisa dilayani. Mereka kelihatannya tak pernah menemukan majikan yang tepat. Bertahuntahun lamanya minions membangun peradaban mereka sendiri. Namun

mereka menyadari satu hal, tanpa majikan mereka tak punya tujuan. Oleh karena itu, minions menjadi murung dan sedih. Jika terus berlanjut lebih lama, minions akan binasa. Stuart, Kevin, dan Bob adalah tiga dari minions yang akhirnya memutuskan pergi berpetualang demi menemukan majikan yang tepat. Setelah melalui berbagai rintangan, akhirnya mereka berhasil mencapai kota New York dengan perahu kayu. Di New York, minions bertemu dengan majikan baru mereka yang teramat kejam bernama Scarlet. Scarlet memiliki ambisi menjadi Ratu Inggris sejak berumur lima tahun. Misi pertama yang diberikan Scarlet kepada minions adalah merebut mahkota Ratu Inggris. Dalam perjalanan menyelesaikan misi tersebut, minions bukan membantu Scarlet dalam memuluskan rencana jahatnya memiliki mahkota ratu, malahan Bob diangkat menjadi Raja Inggris karena berhasil menarik pedang dalam batu (berdasarkan mitos terkenal Inggris, ‘Sword In The Stone’). Scarlet merasa tertipu dan menganggap mereka pengkhianat. Di sisi lain, Stuart, Kevin, dan Bob mendapatkan penghargaan dari Ratu karena telah berjasa membawa keadilan dan keamanan di Inggris. Menariknya, film Minions disutradari oleh Pierre Coffin yang berdarah Indonesia. Ia memasukkan dua kata dalam bahasa Indonesia dalam dialog, yaitu saat Kevin mengucapkan “Kemari” sewaktu menunggu tumpangan ke Orlando dan “Terima Kasih” saat Bob menerima penghargaan dari Ratu Inggris di akhir tayangan. Film animasi yang menghibur ini layak ditonton pada akhir pekan bersama keluarga. Tingkah lucu Stuart, Kevin, dan Bob mampu menjadi obat rindu para penggemar berat minions dari kalangan tua hingga muda.

Judul: Minions Genre: Komedi, Animasi, Keluarga Sutradara: Pierre Coffin, Kyle Balda Produser: Chris Meledandri, Janet Healy Produksi: Universal Pictures Durasi: 90 Menit Rating: Semua Umur (SU) Pemain: Sandra Bullock, Jon Hamm, Steve Carell, Katy Mixon, Hiroyuki Sanada Pierre Coffin, Chris Renaud.

Peresensi Krishna Pandu Pradana Vol. X No. 95 / Agustus 2015

53

Wisata

MEMACU ADRENALIN DENGAN PARALAYANG “Pada hitungan ketiga kita mulai lari dan di ujung landasan angkat kaki tinggi-tinggi.”

54

MediaKeuangan

Kediaman Almarhum Affandi yang sekarang menjadi museum. Foto Adhi Kurniawan

S

etelah menempuh perjalanan hampir 4 jam dari Jakarta, siang itu saya tiba di perkebunan teh Gunung Mas Puncak, Cisarua Bogor. Di salah satu bagian perkebunan dibangun kompleks agrowisata yang menawarkan beragam aktivitas luar ruang, salah satunya paralayang. Olahraga dirgantara ini beberapa tahun terakhir menjadi atraksi yang diminati para wisatawan. Meski cuaca berkabut, antrean wisatawan yang ingin mencoba paralayang tetap mengular. Karena belum memiliki lisensi terbang, saya harus tandem bersama penerbang berlisensi. Saya diberikan disclaimer letter berisi pernyataan bahwa terbang dengan paralayang adalah atas keinginan sendiri dan siap menanggung segala risiko. Paralayang sepenuhnya mengandalkan tenaga angin sebagai penggerak. Penerbang dituntut bisa membaca arah angin dan mengendalikan parasut sehingga bisa melayang dengan baik dan memperhatikan keselamatan. Kecepatan angin yang ideal adalah 0-20 kilometer per jam. Lebih dari itu, sebaiknya penerbangan ditunda. Petugas memasang tali pengaman yang mengikat badan saya ke flight suit, berbentuk tas ransel besar dan berfungsi sebagai tempat duduk. Saya dipasangkan dengan penerbang senior, Opa David namanya. Pria asal

Timor itu membentangkan parasut di tanah dan merapikan tali penghubung ke flight suite. Berbeda dengan terjun payung di mana parasut baru dibuka setelah lompat dari pesawat dan melayang bebas di udara, pada olahraga paralayang parasut dibuka sejak hendak take-off. “Pada hitungan ketiga kita mulai lari dan di ujung landasan angkat kaki tinggi-tinggi”, Opa David memberi instruksi. Dia berkomunikasi melalui handy talkie dengan petugas yang berwenang memberi ijin take-off. Setelah semua oke, petugas tersebut memberi isyarat dengan mengacungkan ibu jari. Kami segera berlari ke ujung landasanagar parasut mengembang. Adrenalin semakin memuncak demi melihat posisi kami ada di bukit yang lumayan tinggi. Ketika kaki tak lagi menjejak tanah dan badan sepenuhnya berada di udara, ketakutan yang semula saya rasakan berubah menjadi ketakjuban.

Paralayang bermanuver dengan cepat. Dalam sekali ayunan yang kuat paralayang naik cukup tinggi. Setelah posisi stabil, Opa David mengizinkan untuk memotret. Segera saya siapkan kamera. Mesjid At-Taawun, landmark kawasan Puncak, menjadi bidikan pertama saya. Menyenangkan sekali rasanya leluasa merekam keindahan bentang alam Puncakdari ketinggian 1.500 kaki.

Kontur perkebunan teh yang berbukit-bukit tampak mempesona diselingi jalur berkelok Jalan Raya Pos yang dibangun atas inisiatif Daendels dua abad silam. Bangunan villa dan hotel tampak seperti miniatur mainan rumah-rumahan. Di batas cakrawala tampak samar suasana perkotaan Bogor. Angin berhembus sepoi sehingga gerakan paralayang terasa halus. Hampir 10 menit Opa David membawa saya bermanuver di udara. Saatnya melakukan pendaratan. Opa David perlahan mengurangi ketinggian. Beberapa meter sebelum menjejak tanah, kami mengangkat kaki agar tidak selip dan bertumpu pada bantalan flight suit untuk mendarat. Wuuss.. paralayang mendarat dengan mulus di lapangan berumput. Mantap! Menurut Opa David, tahun 1997 dia bersama Federasi Aero Sport Indonesia mulai memperkenalkan paralayang sebagai aktivitas wisataolahraga. Awalnya, hanya wisatawan Timur Tengah yang berminat. Memasuki tahun 2011 barulah wisatawan domestik mulai tertarik. Kini, berbagai event kejuaraan paralayang tingkat nasional dan internasional sering diadakan di tempat ini.

Teks Adhi Kurniawan Vol. X No. 95 / Agustus 2015

55

M

Selebriti

Belajar Sampai Mati Bagi sebagian public figure, materi bukan lagi hal yang dicari. Justru, berbagi pengalaman dan pengetahuan menjadi kebahagiaan tersendiri.

Foto Dianita Suliastuti

engenakan t-shirt berbalut jaket dan celana jeans, pria yang dikenal sebagai model, pemain sinetron sekaligus presenter ini duduk bersila di lantai, di antara tiga orang muridnya. Inilah gaya santai Ryan Syehan saat mengajar kelas privat acting, presenting dan modeling di sebuah pusat kebugaran. Berawal saat melihat para pendatang baru yang tampak kaku ketika melakukan adegan, pria kelahiran Jakarta, 10 Oktober 1982 silam, tergerak untuk membantu mereka. Akting, menurut Ryan, bukan sekedar apa yang diucapkan secara verbal namun merupakan satu kesatuan dengan ekspresi, emosi dan penjiwaan. “Akting itu seperti darah, urat nadi dan nafas menjadi satu kesatuan. Jadi, kalau acting harus total.” Untuk itulah, lelaki yang memulai karirnya sebagai model sampul majalah wanita ini bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman di dunia seni peran. “Ilmu yang kita kasih ke orang lain itu bukan hilang tetapi aku merasa makin dalam (matang). Yang terpenting, orang mau belajar karena kalau berhenti belajar selesai hidupnya. Belajar itu sampai mati,” ujarnya. Sejak itulah, Ryan pun kerap diminta menjadi pengajar tamu di sekolah broadcasting milik Helmy Yahya di Bandung. Tak hanya itu, Ryan juga sempat diminta mengajar di manajemen artis ‘Intermodel’ serta sejumlah tempat lainnya. Namun sekarang, pria yang pernah membintangi sinetron Cowok Pasar Baru ini mengaku lebih menyukai mengajar kelas privat. “Kalau sanggar kebanyakan muridnya, (jadi) tidak fokus. Di sini aku arahin, aku bikin labelnya, aku warnain. Packagingnya aku bentuk. Murid yang sudah aku cetak (karakternya), aku salurin,” ungkapnya. Pada dasarnya, metode pengajaran yang dilakukan Ryan merupakan penggabungan antara teori dan praktek langsung. Ryan berupaya mengusung konsep fun dengan membangun suasana santai dan akrab, tidak seperti guru dan murid. Ryan pun menyesuaikan metodenya dengan gaya belajar masing-masing siswanya karena setiap orang memiliki karakter dan pribadi yang berbeda. Ke depan, Ryan ingin menciptakan pelaku entertainment bukan hanya selebriti yang serba instan tetapi juga seniman berkualitas. “Impian aku membuat sekolah acting dimana production house dapat mengambil (orang-orang berbakat) di sini. Semoga dunia entertainment Indonesia makin maju dan bisa sejajar dengan Hollywood,” jelasnya.

Teks Iin Kurniati

56

MediaKeuangan

Vol. X No. 95 / Agustus 2015

57

58

MediaKeuangan