PT. Central Proteina Prima, Tbk. 19th Floor Wisma GKBI JI. [end. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 - Indonesia Phone: +62 21 5785 1788
CPPRIMA
Fax:
+62 21 5785 1808
Pedoman Kerja Direksi PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk
Pedoman Kerja Direksi
A. Umum 1. PT Central Proteina Prima Tbk (,'Perseroan'') adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ("BEl''). Sebagai emiten yang . terdaftar di BEl maka CP Prima tunduk pada semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal Indonesia; 2. Direksi sebagai pengurus Perseroan, dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang
berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Pengelolaan perusahaan yang baik berlandaskan pada prinsip-prinsip
Good
(GCG) yaitu: transparansi (transparencY),
akuntabilitas (accountabilitY),
pertanggungjawaban (responsibilitY), kewajaran (fairness) saham
Governance
kemandirian (tndependencyi,
dan
dalam rangka memenuhi kepentingan pemegang
(shareholders)
lainnya (pegawai,
Corporate
dan
pemangku
kepentingan (stakeholders)
konsumen, masyarakat, regulator, mitra kerja, dan
lain-lain), serta berdasarkan nilai-nilai dan etika yang berlaku di dalam Perseroan; 3. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi mempunyai peran yang sangat penting dalam mengelola jalannya usaha Perseroan, sehingga diperlukan Pedoman Kerja sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan tugas,
tanggung
jawab,
dan
wewenangnya
untuk
memenuhi
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya; 4. Pedoman
Kerja
Direksi
ini
disusun
sebagai
melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi efektif,
transparan,
kompeten,
independen,
pedoman
dalam
secara
efisien,
dan
dapat
dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan, sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
B. Landasan Hukum
Pembentukan, struktur, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Direksi sebagaimana dituangkan dalam Pedoman Kerja Direksi ini berlandaskan pada dasar hukum berikut: 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; 2. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 3. Keputusan Direksi Bursa Jakarta (BEJ) No. Kep-305/BEJ/07-2004. Peraturan Pencatatan Nomor I-A tanggal 19 Juli 2004 tentang Ketentuan Umum Pencatatan bersifat Ekuitas di Bursa.
c.
Tugas, Tanggung lawab dan Wewenang
Tugas,
tanggung
jawab,
dan
wewenang
Direksi
diatur
terutama
berdasarkan POJK no.33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Anggaran Dasar Perseroan, yang secara garis besar meliputi: 1. Direksi bertugas untuk
memimpin,
mengurus dan mengendalikan
.Perseroan dan anak perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Perseroan; 2. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau
Perusahaan Publik untuk
kepentingan
Emiten atau
Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
D. Nilai-nilai
Dengan
adanya
melaksanakan
Pedoman
tugasnya
Kerja
setiap
Direksi,
saat
akan
Direksi
Perseroan
bertindak
dan
dalam bersikap
berdasarkan pnnsip-pnnsip akuntabilitas, rangka
GCG secara konsisten yaitu:
transparansi,
pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran dalam
memenuhi
kepentingan
kepentingan lainnya (pegawai,
pemegang
saham dan
pemangku
konsumen, masyarakat, regulator, mitra
kerja, dan lain-lain), serta berdasarkan Standar Etika dan Nilai-nilai budaya yanq berlaku di Perseroan, serta selalu mematuhi peraturan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Perseroan.
E. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Direksi Komposisi, struktur dan Persyaratan Keanggotaan Direksi diatur terutama dalam POJK no.33jPOJK.04j2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan undang-undang lain yang berlaku, yang secara garis besar meliputi: 1. Direksi Perseroan paling sedikit terdiri dari dua orang anggota dan jumlah Direksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur; 2. Direksi Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS; 3. Anggota Direksi harus berintegritas, orang perorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya,
memiliki
perundang-undangan
dan
komitmen
untuk
mematuhi
pengetahuanjkeahlian
yang
peraturan dibutuhkan
Perusahaan. Selain itu, anggota Direksi juga tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan pailit, serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan Negarajsektor
mempunyai kewajiban yang tertunda dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
keuangan, serta tidak
pernah
atau masalah dengan RUPS
F. Kebijakan Rapat
Rapat Direksi terutama diatur dalam POJK no.33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan peraturan lain yang berlaku, yang secara garis besar meliputi: 1.. Direksi mengadakan rapat minimal satu kali dalam satu bulan yang dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi; 2. Direksi mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris Perseroan minimal satu kali dalam empat bulan yang dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 3. Pengambilan keputusan rapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila
tidak
tercapai
musyawarah
mufakat
maka
pengambilan
keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak. 4. Forum kehadiran rapat Direksi ditandatangani oleh anggota Direksi yang hadir, dan risalah rapat maupun keputusannya disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan berlaku mengikat terhadap seluruh anggota Direksi. 5. Forum
kehadiran
dalam
rapat
Dewan Komisaris dengan
Direksi
ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, dan risalah rapat maupun keputusannya disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan berlaku mengikat terhadap seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
G. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
1. Dalam
melaksanakan
tugasnya
mengelola
Perseroan,
Direksi
bertanggung jawab kepada RUPS; 2. Direksi dalam fungsinya sebagai pengurus Perseroan, menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Perseroan kepada RUPS;
3. Laporan pengelolaan Perseroan oleh Direksi merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan; 4. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan
yang
disampaikan
kepada
RUPS untuk
memperoleh
. persetujuan; 5. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunandan pengesahan atas laporan keuangan berarti RUPStelah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
kepada masing-masing anggota Direksi
sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masinq-masinq anggota Direksi dalam hal terjadi
tindak
pidana
atau
kesalahan dan
atau
kelalaian
yang
menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset Perseroan; 6. Pertanggungjawaban
Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan
akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
Jakarta, 3 Desember 2015 PT. CENTRALPROTEINAPRIMATbk
Irwan Tirtariyadi Presiden Direktur
Saleh Yu Wakil Presiden Direktur
Sutanto Surjadjaja Wakil Presiden Direktur
Achmad Wahyudi Direktur Tidak Terafiliasi
Fredy Robin Sumendap Direktur
Aris Wij van Direktur
Emannuel Ramli Direktur
Sidarta Sidik Direktur
/
0
