BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 39
TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLITAR Menimbang
: bahwa
pemerintah
daerah
dalam
rangka untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, maka sebagai tindak lanjut Pasal 24 Peraturan
Daerah
Kabupaten
Blitar
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
maka
pemungutan untuk
dalam
Pajak
pelaksanaan
Reklame
menyusun
perlu
pedoman
pelaksanaannya yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.
[Dinas Pendapatan Kab. Blitar 2013]
-2Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah
Kabupaten
dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 9); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dengan
tentang Surat
Penagihan Paksa
Pajak
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor
Lembaran
42,
Tambahan
Negara
Republik
Indonesia Nomor 3686);
-35. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang
Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi
(Lembaran
dan
Nepotisme
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3851); 6.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang
(Lembaran
Pengadilan Negara
Pajak
Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4189); 7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang
(Lembaran
Keuangan Negara
Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4286); 8.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang
Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4355); 9.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
-4(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008
tentang
Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor
Lembaran
59,
Tambahan
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang
Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan
(Lembaran
Negara
Daerah Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang
Jalan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor
Lembaran
132,
Tambahan
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4444);
-512. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang
(Lembaran
Pelayanan Negara
Publik
Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang
Pajak
Daerah
dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
130,
Negara
Republik
Tahun
Tambahan
2009
Lembaran
Indonesia
Nomor
5049); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang
Peraturan
Pembentukan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Acara
Undang-Undang Pidana
Republik
Hukum
(Lembaran
Indonesia
Tahun
Negara 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
-616. Peraturan Tahun
Pemerintah
2005
Nomor
tentang
58
Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
140,
Negara
Republik
Tahun
Tambahan
2005
Lembaran
Indonesia
Nomor
4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005
tentang
Pembinaan
dan
Penyelenggaraan
Pedoman
Pengawasan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
2006
(Lembaran
tentang Negara
Jalan Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4655); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007
Urusan
tentang
Pembagian
Pemerintahan
antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran
-7Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif
Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut berdasarkan Penetapan
Kepala
Daerah
atau
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak; 22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
tentang
Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana diubah kedua kalinya dengan
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Menteri
kedua
Dalam
Tahun 2006;
Atas
Negeri
Peraturan Nomor 13
-824. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah; 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
43
Tahun
1999
tentang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor
3
Tahun
2001
tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemeintah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2001 Nomor 3/C); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor
19
Tahun
2008
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinasdinas
Daerah
Kabupaten
Blitar
(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/D);
-930. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 2/A); MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN TENTANG
BUPATI
PEDOMAN
BLITAR
PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3.
Bupati adalah Kepala Daerah.
4.
Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokoknya membidangi Perpajakan Daerah.
5.
Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokoknya membidangi Perpajakan daerah.
6.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidabg
perpajakan
daerah
sesuai
perundang-undangan yang berlaku.
peraturan
- 10 7.
Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten
Blitar,
Pemerintah
yang
Kas
Daerah
ditunjuk
adalah
oleh
Bank
pemerintah
Kabupaten untuk memegang Kas Daerah. 8.
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang,
dengan
mendapatkan
imbalan
langsung
secara
tidak dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. 9.
Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya,
badan
usaha
milik
negara
(BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi,
dana
pensiun,
persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya teramsuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 10.
Pajak Reklame adalah pejak atas penyelenggaraan reklame.
11.
Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya untuk tujuan komersial,
dipergunakan
untuk
memperkenalkan,
- 11 menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa, atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dilihat atau dibaca dan / atau didengar dari suatu tempat umum. 12.
Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13.
Panggung/lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan Reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa Reklame.
14.
Nilai Strategis Lokasi Reklame yang selanjutnya disingkat
(NSLR)
adalah
ukuran
nilai
yang
ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut
berdasarkan
kriteria
kepadatan,
pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha. 15.
Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah jumlah nilai perolehan harga/ biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang
dikeluarkan
oleh
pemilik
dan/atau
penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi
yang
wajar
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. 16.
Nilai
Strategis
Penyelenggaraan
Reklame
(NSPR)
adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada
- 12 lokasi
penyelenggaraan
reklame
berdasarkan
pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif. 17.
Nilai
Sewa
Reklame
(NSR)
adalah
nilai
yang
ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. 18.
Ukuran Reklame adalah luas bidang reklame yang didapatkan
dari
perkalian
antara
lebar
dengan
panjang bidang reklame. 19.
Harga Dasar Ukuran Reklame adalah harga yang ditetapkan untuk setiap satuan luas papan reklame.
20.
Ketinggian Reklame adalah jarak antar ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata dan dinyatakan dalam ukuran meter.
21.
Harga Dasar Ketinggian Reklame adalah harga yang didasarkan pada jarak tegak lurus imaginer antara ambang
paling
atas
bidang
reklame
dengan
permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri. 22.
Nilai
Fungsi
Ruang
(NFR)
adalah
nilai
yang
didasarkan pada letak reklame dalam ruang yang terbuka maupun yang tertutup. 23.
Nilai Sudut Pandang (NSP)
adalah nilai yang
didasarkan mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen,
yang
persimpangan
ditentukan lima,
berdasarkan
persimpangan
dari
empat,
persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor.
- 13 24.
Nilai Fungsi Jalan (NFJ) adalah nilai yang didasarkan pada klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial
untuk
penyelenggaraan
reklame
yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah. 25.
Harga Dasar Nilai Lokasi Reklame adalah harga yang didasarkan pada luas, bidang, lokasi, sudut pandang dan ketinggian reklame.
26.
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
27.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan daerah. 28.
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
29.
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
30.
Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan
perpajakan daerah.
perundang-undangan
- 14 31.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
32.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
33.
Surat
Setoran
disebut
SSPD
penyetoran
Pajak
Daerah,
adalah
pajak
yang
yang
selanjutnya
bukti
pembayaran
telah
dilakukan
atau
dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 34.
Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
35.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat
SKPDKB
adalah
surat
ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang pokok
terutang, pajak,
jumlah besarnya
kekurangan sanksi
jumlah yang masih harus dibayar.
pembayaran
administrasi
dan
- 15 36.
Surat
Ketetapan
Pajak
Daerah
Kurang
Bayar
Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 37. 38.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya ketetapan
disingkat yang
SKPDLB
menentukan
adalah
besarnya
surat jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak lebih besar dari pajak yang terutang, atau tidak seharusnya terutang. 39.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN
menentukan
adalah
jumlah
pajak
surat yang
ketetapan
yang
terutang
sama
besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar, atau pajak tidak terutang. 40.
Surat
Tagihan
Pajak
Daerah,
yang
selanjutnya
disingkat STPD atau surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi beupa bunga dan / atau denda. 41.
Pembayaran Pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
42.
Surat
Keputusan
Pembetulan
adalah
surat
keputusan untuk membetulkan kesalahan teknis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam
- 16 penerapan yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD. 43.
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
44.
Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa
pajak
atas
banding
terhadap
surat
keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. 45.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
46.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data keadaan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yan g ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
47.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan
keterangan
lainnya
dan
dalam
mengolah
rangka
data
pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan daerah. 48.
Penyidik
Pegawai
Negei
Sipil,
yang
selanjutnya
disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negei sipil
- 17 tertentu dilingkungan Pemeintah Kabupaten Blitar yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Blitar yang memuat ketentuan pidana. 49.
Penyidikan
adalah
serangkaian
tindakan
yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negei Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pajak daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
BAB II DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal 2 (1)
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
(2)
Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut : a. Dalam hal diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan
jenis
reklame,
bahan
yang
digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, reklame.
jumlah
dan
ukuran
media
- 18 b. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga,
Nilai
Sewa
Reklame
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak / masa
penyelenggaraan
memperhatikan
reklame
faktor-faktor
dengan
sebagaimana
dimaksud huruf a. (3)
Dalam
hal
Nilai
Sewa
Reklame
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan
menggunakan
faktor-faktor
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2). Pasal 3 (1)
Cara
Penghitungan
Pajak
Reklame
sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 ayat (3) ditetapkan : a. Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) didasarkan atas NJOR dan NSPR, dengan rumus : NSR = NJOR + NSPR b. NJOR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dihitung
berdasarkan
ukuran
reklame,
harga
dasar ukuran reklame, ketinggian dan harga dasar ketinggian reklame dengan rumus : NJOR = (Ukuran Reklame x Harga Dasar Ukuran Reklame) + (Ketinggian Reklame x Harga Dasar Ketinggian Reklame).
- 19 c. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame dihitung berdasarkan Nilai Fungsi Ruang (NFR), Lokasi Pemasangan, Nilai Sudut Pandang (NSP) dan Nilai Fungsi Jalan (NFJ), dengan rumus : NSPR = (NFR + NSP + NFJ) x Harga Dasar NSPR (2)
Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana pada
ayat
(1)
huruf
c
dalam
wilayah
daerah
diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori yaitu : a. Klasifikasi Utama. b. Klasifikasi A c. Klasifikasi B d. Klasifikasi C Dengan ketentuan sebagai berikut : a. Klasifikasi Utama. Reklame yang dapat dilihat dari 2 (dua) arah atau lebih yang terpasang pada persimpangan jalan (pertigaan, perempatan, perlimaan) antara jalan provinsi dan jalan kabupaten dengan radius 200 meter, dan terpasang pada area perdagangan dan pusat-pusat perbelanjaan. b. Klasifikasi A. Reklame yang terpasang pada persimpangan jalan kabupaten
(pertigaan,
perempatan,
perlimaan)
dengan radius 200 meter, dan terpasang pada jalan Kabupaten/Provinsi.
- 20 -
c. Klasifikasi B. Reklame yang terpasang dalam gedung dan atau lokasi kepadatan kegiatan yang hanya terlihat dari dalam
gedung
tempat
usaha
(Supermarket,
Minimarket, Pertokoan, Pasar, Terminal ataupun bentuk
usaha
lainnya)
dan
area
kegiatan
sekitarnya. d. Klasifikasi C. Reklame
yang
terpasang
pada
jalan
selain
klasifikasi A dan klasifikasi B. (3)
Dasar dan rumusan perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran
yang
merupakan
bagian
tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 (1)
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dihitung dari perhitungan Nilai Sewa Reklame.
(2)
Sebagaimana pada ayat (1) tersebut, Nilai Pajak Reklame dihitung dengan rumus : 25 % x (NJOPR + NSPR).
(3)
Perhitungan sebagaimana pada ayat (2) terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- 21 BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN Pasal 5 (1)
Dalam
rangka
mendapatkan
data
wajib
pajak,
dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah daerah, yang memiliki objek pajak di wilayah Kabupaten Blitar. (2)
Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
diawali
dengan
mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan yang diberikan kepada wajib pajak. (3)
Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan pandataan dengan
jelas,
lengkap
dan
benar,
serta
mengembalikan kepada petugas pajak. (4)
Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataanyang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai NPWPD. Pasal 6
(1)
Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
(2)
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi
dengan
jelas,
lengkap
dan
benar
serta
- 22 ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD dan atau Kepala SKPD yang ditunjuk sesuai jangka waktu yang ditentukan. (3)
Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data,
yang
merupakan
hasil
akhiryang
akan
dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.
BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 7 (1)
Berdasar SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), Bupati atau Kepala DPPKAD dan atau Kepala
SKPD
yang
ditunjuk
menetapkan
pajak
terhutang dengan menerbitkan SKPD. (2)
Apabila
SKPD
(Surat
Ketetapan
Pajak
Daerah)
sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama atau kurang 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah
diterima,
dikenakan
sanksi
administrasi
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari pajak terhutang sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Pasal 8
- 23 (1)
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : a.
SKPDKB;
b. SKPDKBT; c. (2)
SKPDN.
SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diterbitkan : a.
apabila
berdasarkan
pemeriksaan
atau
keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat)
bulan
dihitung
sejak
saat
terhutangnya pajak; b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak; c.
apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan
dikenakan
sanksi
administrasi
berupa
kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
- 24 dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat)
bulan
dihitung
sejak
saat
terhutangnya pajak. (3)
SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan
sanksi
administrasi
berupa
kenaikan
sebesar 100 % (seratus persen) dari kekurangan pajak tersebut. (4)
SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan
jumlah
kredit
pajak
atau
pajak
tidak
terhutang dan tidak ada kredit pajak. (5)
Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
BAB V MASA PAJAK Pasal 9
- 25 (1)
Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya
sama
dengan
jangka
waktu
penyelenggaraan reklame. (2)
Penetapan masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis reklame sebagai berikut : a. Masa pajak untuk reklame tetap/permanen jangka waktu 1 (satu) tahun adalah Megatron, Papan Nama Tiang Bersinar, Papan Nama Tiang, Papan Nama Toko Bersinar, Papan Nama Toko, Papan Nama Kaca/Neon Box, Papan Nama Tembok, Kendaraan, Template/Seng dan Pengecatan Iklam pada tembok/dinding/genteng; b. Masa pajak untuk reklame Insidentil jangka waktu menit, hari, minggu, bulan dan atau 3 (tiga) bulan adalah Spanduk, Umbul-umbul, Baliho, Layar Cover,
Tenda
Plakchain,
Toko,
Plastik
Selebaran,
Balon
Gantung,
Poster,
Udara,
Apung,
Slide/Film, Suara, Peragaan dan Sinar Laser.
BAB VI KETENTUAN PEMASANGAN REKLAME Pasal 10 (1)
Pemasangan dilengkapi
reklame dengan
bertiang
IMB
permanen
ukurannya
harus
ditentukan
sebagai berikut : a. Reklame Bando jalan ukuran minimal 5 x 10 meter (dua tiang) tinggi minimal 7 meter dari permukaan tanah sampai bidang papan reklame terendah;
- 26 b. Reklame Bertiang melintang jalan ukuran 4 x 6 meter keatas (satu tiang) minimal diatas 6 meter dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah; c. Reklame Bertiang tidak melintang jalan ukuran 4 meter x 6 meter tinggi minimal 3 meter dan atau menyesuaikan
dari
permukaan
tanah
sampai
bidang reklame terendah; d. Reklame Bertiang Neon Box dan Non Neon Box (satu tiang) ukuran 1 meter x 2 meter (bolak balik) tinggi minimal 2,5 meter apabila tidak melintang jalan, apabila melintang jalan tinggi minimal 4 meter
dari
permukaan
tanah
sampai
bidang
reklame terendah; dan e. Reklame bertiang melintang jalan (satu tiang) ukuran dibawah 4 meter x 6 meter tinggi minimal 6 meter dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah. (2)
Pemasangan reklame Non Permanen, ukurannya ditentukan sebagai berikut : a. Reklame jenis spanduk ukuran minimal 0,9 meter x 6 meter ketinggian diatas 5 meter dari bidang tanah terendah; b. Banner ukuran minimal dengan ketinggian 1 meter dari bidang tanah terendah; c. Umbul-umbul ukuran minimal 0,9 meter x 5 meter dengan ketinggian 1,5 meter dari bidang tanah terendah;
- 27 d. Reklame jenis spanduk melintang jalan minimal ketinggian 6 meter dari permukaan tanah sampai bidang papan reklame terendah; e. Banner
minimal
ketinggian
2
meter
dari
permukaan tanah sampai bidang papan reklame terendah; dan f.
Umbul-umbul minimal ketinggian 2 meter dari tanah kebidang reklame terendah.
(3)
Titik tiang reklame permanen dilarang di tempatkan di trotoar/bahu jalan. Pasal 11
(1)
Pemasangan reklame harus sesuai dengan ukuran, bahan, isi, gambar dan lokasi yang tertera dalam surat izin pemasangan.
(2)
Pemasangan reklame wajib memelihara lingkungan dan
harus
memperhatikan
serta
menyesuaikan
keserasian lingkungan dilihat dari ukuran, tata warna, tata letak dan tata ruang. (3)
Terhadap pemasangan reklame yang salah satu unsurnya, yaitu ukuran, bahan, isi, gambar, dan lokasi tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin pemasangan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pihak pemasang dikenakan kewajiban untuk
mengurus
membayarpajak berlaku.
izin
sesuai
pemasangan dengan
baru
ketentuan
dan yang
- 28 (4)
Lokasi penempatan dan ukuran reklame bertiang permanen harus sesuai dengan rekomendasi dari tim teknis perizinan reklame.
(5)
Pemasangan dipasang
reklame
setelah
bertiang
mendapatkan
permanen izin
dapat
mendirikan
bangunan.
BAB VII LARANGAN PEMASANGAN REKLAME Pasal 12 Dalam upaya m enjaga ketertiban dan keamanan berlalu lintas,
menjaga
kota/lingkungan,
keindahan maka
maupun
penyelenggara
kebersihan
reklame
agar
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a.
Dilarang memasang reklame didepan rambu-rambu lintas, sampai dengan tempat yang dimaksudkan oleh rambu-rambu tersebut;
b.
Dilarang memasang reklame di depan lampu lalu lintas (traffic light) sampai dengan jarak 100 meter;
c.
Pemasangan reklame spanduk di depan rambu-rambu lalu lintas sekurang-kurangnya berjarak 100 meter dari rambu-rambu tersebut;
d.
Pemasangan reklame spanduk yang melintang jalan berjarak sekurang-kurangnya 100 meter dari spanduk yang lainnya;
- 29 e.
Pemasangan reklame spanduk yang melintang di jalan berjarak sekurang-kurangnya 200 meter dari reklame bando jalan;
f.
Jarak reklame bando jalan dengan bando jalan yang lain sekurang-kurangnya 1 kilo meter searah ruas jalan;
g.
Terhadap berakhir
reklame masa
yang
telah
berlakunya
rusak
sehingga
dan
belum
mengganggu
keindahan kota harus diperbaiki kembali, dilepas oleh pihak
pemasang
atau
dilepas
oleh
pihak
yang
berwenang; h. Terhadap pemasangan reklame tetap, harus diadakan perawatan dan perbaikan secara rutin setiap periode tertentu; i.
Dilarang memasang reklame yang ditempelkan pada tiang listrik, telepon, traffic light, dan dipaku di pohonpohon, pagar, tembok bangunan dan lain-lain yang mengganggu keindahan kota;
j.
Terhadap pemasangan reklame yang menggunakan penerangan listrik diwajibkan memasang meteran listrik sendiri;
k.
Dilarang
memasang
reklame
selain
tempat
pemasangan yang sudah diizinkan; l.
Pemasangan reklame baik yang bersifat insidentil maupun permanen tidak boleh menutupi reklame yang lainnya;
- 30 m. Dilarang
memasang
reklame
insidentil
maupun
permanen diatas jembatan; n. Dilarang memasang reklame sebelum izin pemasangan reklame diperoleh dari instansi berwenang; o.
Apabila memasang reklame sebelum izin diterbitkan akan ditertibkan oleh instansi berwenang secara sepihak;
p.
Pemasangan
reklame
permanen
bertiang
dilarang
menempatkan tiang pada jalan, bahu jalan dan trotoar kecuali reklame neon box ukuran 1 meter x 2 meter (bolak balik) dan reklame penunjuk arah dibawah ukuran 1 meter x 1 meter; q.
Bidang dan atau papan reklame bertiang permanen yang melintang jalan tidak boleh melebihi ¼ (satu per empat) badan jalan yang ada; dan
r.
Dilarang menempatkan reklame yang dapat menutupi pandangan terhadap sarana pelayanan publik berupa kantor pemerintah, sarana kesehatan dan bangunan pelayanan publik lainnya. BAB VIII JAMINAN Pasal 13
(1)
Pemasangan reklame yang menyebabkan rusaknya taman dan atau ruang terbuka hijau, pihak yang bertanggungjawab
terhadap
reklame
dimaksud
berkewajiban memperbaiki kembali, paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesainya pemasangan reklame.
- 31 (2)
Apabila setelah lewat 7 (tujuh) hari penyelenggara reklame tidak memperbaiki kerusakan yang terjadi, pihak
yang
berwenang
dapat
melakukan
pembongkaran. Pasal 14 (1)
Terhadap pemasangan reklame yang berakhir masa berlakunya izin dan tidak melakukan perpanjangan izin
pemasangan
maka
kepada
penyelenggara
reklame diwajibkan untuk membongkar reklame yang telah habis masa berlakunya. (2)
Reklame
permanen
yang
sudah
habis
masa
berlakunya izin dan pajak reklame selanjutnya tidak diperpanjang
oleh
pihak
pemasang
maka
papan/konstruksi reklame harus dibongkar oleh pihak pemasang atas biaya sendiri, apabila pada batas
waktu
3
pembongkaran
(tiga) oleh
bulan pihak
tidak
dilakukan
pemasang
maka
papan/konstruksi reklame tersebut menjadi aset pemerintah daerah. (3)
Apabila papan reklame permanen telah habis masa berlakunya
dan
pihak
pemasang
masih
memperpanjang izin namun pada saat perpanjangan sebelum
memiliki
materi
reklame
maka
pihak
pemasang harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah
untuk
diisi
materi
himbauan
tentang
pemerintahan. (4)
Pemasangan
reklame
baik
permanen
maupun
insidentil yang mengakibatkan kerugian materi, jiwa,
- 32 kesehatan dan keselamatan orang lain baik disengaja maupun
tidak
menjadi
tanggungjawab
pihak
pemasang. (5)
Apabila penyelenggara reklame tidak melakukan pembongkaran terhadap reklame yang telah habis masa berlakunya, maka pemerintah daerah secara sepihak akan melakukan pembongkaran dan apabila dalam kegiatan pembongkaran reklame dimaksud dibutuhkan/mengeluarkan biaya maka pembayaran yang dikeluarkan tersebut harus ditanggung oleh atau menjadi tanggungjawab penyelenggara reklame tersebut
(6)
Besaran
uang jaminan pembongkaran ditetapkan
sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Pajak Reklame. (7)
Biaya sebagaimana dimaksud ayat (5) diambilkan dari uang jaminan yang telah disetor pada saat pengurusan izin pemasangan reklame. BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15
(1)
Pembayaran pajak dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu
yang
ditentukan
dalam
SPTPD,
SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. (2)
Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor
- 33 ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. (3)
Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
(4)
Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jatuh pada hari libur maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pasal 16
(1)
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus lunas.
(2)
Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun
waktu
tertentu,
setelah
memenuhi
persyaratan yang ditentukan. (3)
Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
(4)
Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai
batas
memenuhi
waktu
persyaratan
yang
ditentukan
setelah
yang
ditentukan
dengan
- 34 dikenakan
bunga 2 % (dua persen) sebulan dari
jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Pasal 17 (1)
Pembayaran
pajak
secara
angsuran
dan/atau
penundaan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati. (2)
Permohonan
angsuran
dan/atau
penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri foto copy
SKPD
serta
alasan
angsuran
dan/atau
penundaan pembayaran. (3)
Kepala
DPPKAD
ditunjuk
dan
mengadakan
atau
Kepala
penelitian
SKPD
yang
terhadap
wajib
pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian
persetujuan/penolakan
angsuran
dan/atau penundaan kepada wajib pajak. (4)
Jangka waktu angsuran diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran yang dibayar secara teratur setiap bulan dalam waktu 1 (satu) tahun takwim.
(5)
Jangka
waktu
penundaan
pembayaran
pajak
diberikan paling lama 2 (dua) bulan dari berakhirnya masa pajak dalam 1 (satu) tahun takwim. BAB X TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN SERTA KRITERIA WAJIB PAJAK PENYELENGGARA PEMBUKUAN Bagian Kesatu
- 35 Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan Pasal 18 (1)
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.
(2)
Dokumen yang elah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan. Pasal 19
(1)
Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku jenis pajak.
(2)
Atas dasar buku jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan perjenis pajak.
(3)
Berdasarkan
daftar
penetapan,
penerimaan
dan
tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis pajak sesuai masa pajak. Bagian Kedua Kriteria Wajib Pajak Penyelenggara Pembukuan Pasal 20 (1)
Wajib
pajak
yang
melakukan
kegiatan
usaha
pemasangan reklame dengan jumlah pembayaran pajak diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
per
pembukuan.
tahun
wajib
menyelenggarakan
- 36 (2)
Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku. BAB XI TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 21
(1)
Surat teguran,
surat peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (2)
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
(3)
Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dikeluarkan oleh Kepala DPPKAD dan atau Kepala SKPD yang ditunjuk. Pasal 22 (1)
Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi
dalam
jangka
waktu
sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. (2)
Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21
- 37 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Pasal 23 (1)
Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.
(2)
Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk dengan mengeluarkan
Surat
Perintah
Penagihan
Pajak
Seketika dan Sekaligus. (3)
Terhadap
wajib
pajak
ketentuan
sebagaimana
yang
tidak
dimaksud
memenuhi
dalam
Surat
Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2),
segera
dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, dan Surat Perintah Membayar Pajak. BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 24 (1)
Wajib
pajak
pengurangan, secara
tertulis
dapat keringan kepada
mengajukan dan
permohonan
pembebasan
Bupati
melalui
pajak Kepala
- 38 DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) disertai bukti dan alasan yang jelas. (2)
DPPKAD atau SKPD yang ditunjuk mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap wajib pajak sebagai
bahan
pertimbangan
pemberian
persetujuan/ penolakan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. (3)
Pemberian
pengurangan,
pembebasan
pajak
tersebut
keringanan tidak
dan
menunda
kewajiban pembayaran pajak. BAB XIII TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 25 (1)
Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat : a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKDT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan kekeliruan
tulis,
kesalahan
dalam
hitung,
penerapan
dan/atau peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;
- 39 b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; c. Mengurangkan
atau
menghapuskan
sanksi
administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. (2)
Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan
dan
penghapusan
atau
pengurangan
sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas. (3)
Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat prmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
(4)
Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, pengurangan
permohonan ketetapan
pembetulan, dan
pembatalan,
penghapusan
atau
pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.
- 40 BAB XIV TATA CARA PENYELESAIAN KEBARATAN DAN BANDING Pasal 26 (1)
Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas sesuatu : a. SKPD; b. SKPDKB; c. SKPDKBT; d. SKPDLB
(2)
Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB diterima oleh
wajib
pajak,
pemotongan/pemungutan
atau oleh
tanggal
pihak
ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang
jelas,
kecuali
apabila
wajib
pajak
dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (3)
Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- 41 (4)
Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk tidak
memberikan
keputusan,
permohonan
keberatan dianggap dikabulkan. (5)
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak. Pasal 27
(1)
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk lainnya.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan surat keputusan tersebut.
(3)
Pengajuan
permohonan
banding
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Pasal 28 Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 atau banding sebagaimana dimaksud pada pasal 27
dikabulkan
pembayaran
sebagian
pajak
atau
seluruhnya,
dikembalikan
dengan
kelebihan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- 42 BAB XV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 29 (1)
Wajib
pajak
dapat
mengajukan
permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk. (2)
Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana
kelebihan dimaksud
pembayaran pada
ayat
pejak
(1)
harus
memberikan keputusan. (3)
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,
permohonan
pengembalian
kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4)
Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
langsung
diperhitungkan
untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. (5)
Pengembalian
kelebihan
pembayaran
pajak
dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan
- 43 sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). (6)
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya DPPKAD
SKPDLB,
Bupati
melalui
Kepala
SKPD
yang
atau
Kepala ditunjuk
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. Pasal 30 Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat
(4),
pembayarannya
dilakukan
dengan
cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagi bukti pembayaran. BAB XVI PEMERIKSAAN PAJAK Bagian Kesatu Tujuan Pemeriksaan Pasal 31 Tujuan
pemeriksaan
pajak
adalah
untuk
menguji
kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- 44 Bagian Kedua Bentuk Pemeriksaan Pasal 32 (1)
Bentuk Pemeriksaan terdiri dari : a. Pemeriksaan Lengkap; b. Pemeriksaan Sederhana.
(2)
Pemeriksaan Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan ditempat wajib pajak untuk
tahun
sebelumnya
berjalan yang
dan/atau
lazim
tahun-tahun
digunakan
dalam
pemeriksaan pada umumnya. (3)
Pemeriksaan Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan : a. Dilapangan terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan
dengan
pemeriksaan
yang
menerapkan
lazim
dengan
teknik
bobot
dan
kedalaman yang sederhana; b. Di Kantor terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan yang
dilakukan
dengan
menerapkan
teknik
pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Bagian Ketiga Tata Cara Pemeriksaan Pasal 33 (1)
Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara :
- 45 a. Memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya
sebagai
bukti
pelunasan
kewajiban
perpajakan daerah; b. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya; c. Meminjam
buku-buku,
catatan
dan
dokumen
pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima; d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa; e. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan/atau tempattempat
lain
melakukan
yang
dianggap
pemeriksaan
di
penting
serta
tempat-tempat
tersebut; f. Melakukan
penyegelan
tempat
atau
ruangan
tersebut pada huruf e apabila wajib pajak atau wakil
atau
kesempatan
kuasanya untuk
tidak
memasuki
memberikan tempat
atau
ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan;
- 46 g. Meminta
keterangan
dan/atau
bukti
yang
diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa. (2)
Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara : a. Memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan
pajak,
buku-buku
catatan
dan
dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya; b. Meminjam
buku-buku
catatan
dan
dokumen
pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima; c. Memeriksa
buku-buku
catatan
dan
dokumen
pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya; d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa; e. Meminta
keterangan
dan/atau
bukti
yang
diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa. Pasal 34 (1)
Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk
- 47 bertindak
mewakili
wajib
pajak
kewenangannya,
dan
ditunda
dilanjutkan
untuk
selanjutnya pada
sesuai
batas
pemeriksaan kesempatan
berikutnya. (2)
Untuk
keperluan
pengamanan
pemeriksaan,
sebelum
pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan. (3)
Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah
dilakukan
penundaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan pegawai
dengan
wajib
pajak
terlebih yang
dahulu
meminta
bersangkutan
untuk
mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan. (4)
Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan
guna
kelancaran
pemeriksaan
serta
memberikan yang diperlukan, wajib pajak atau wakil atau
kuasanya
pernyataan
harus
penolakan
menandatangani membantu
surat
kelancaran
pemeriksaan. (5)
Apabila pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat
- 48 pernyataan
penolakan
membantu
kelancaran
pemeriksaan. (6)
Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
(7)
Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan
penolakan
pemeriksaan
dan
membantu
berita
kelancaran
acara
penolakan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan. Pasal 35 (1)
Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan SKPDKBT
sebagai atau
pelaksanaan
dasar
STPD
penerbitan
atau
ketentuan
tujuan
Peraturan
SKPDKB,
lain
untuk
Perundang-
Undangan Perpajakan Daerah. (2)
Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Pasal 36
(1)
Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan
- 49 dalam waktu paling lama 21 (dua pulu satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan. (2)
Pemberian
tanggapan
atas
hasil
pemeriksaan
lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan. (3)
Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib pajak.
(4)
Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPD dan/atau STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak.
(5)
Pemberitahuan
hasil
pemeriksaan
kepada
wajib
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakaukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan. Pasal 37 Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.
- 50 BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 38 (1)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)
Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada
ayat
Keputusan
Bupati
(1)
sesuai
ditetapkan peraturan
dengan
perundang-
undangan yang berlaku. BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan
reklame,
dan
ketentuan
lainnya
dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 51 BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan
Bupati
ini
dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.
Ditetapkan di Blitar Pada
tanggal
2012
BUPATI BLITAR,
HERRY NOEGROHO Diundangkan di Blitar pada tanggal
2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,
PALAL ALI SANTOSO BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2012 NOMOR :
- 52 -
53 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLITAR
A.
Nomor
:
Tanggal
:
PERHITUNGAN REKLAME PERMANEN 1. NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR) PERMANEN Ukuran dan Harga Reklame
Masa No.
Nilai Jual
Kelas Jalan dan Jenis
Pajak
Ukura
Harga
Harga
Reklame
(Tahun
n
Dasar
Ukuran
)
( M2)
(Rp/M2)
(Rp/M2)
3
4
5
6
a. Megatron
1
1
80.000,00
80.000,00
1,6
40.000,00
64.000,00
144.000,00
b. PN Tiang Bersinar
1
1
40.000,00
40.000,00
1,6
20.000,00
32.000,00
72.000,00
c. PN Tiang
1
1
30.000,00
30.000,00
1,6
15.000,00
24.000,00
54.000,00
d. PN Toko Bersinar
1
1
30.000,00
30.000,00
1.3
15.000,00
19.500,00
49.500,00
e. PN Toko
1
1
25.000,00
25.000,00
1.3
12.000,00
15.600,00
40.600,00
f. PN Kaca / Neon Box
1
1
50.000,00
50.000,00
1.3
25.000,00
32.500,00
82.500,00
g. PN Tembok
1
1
23.000,00
23.000,00
1,3
11.000,00
14.300,00
37.300,00
h. Kendaraan
1
1
40.000,00
40.000,00
1
20.000,00
20.000,00
60.000,00
i. Template / Seng
1
1
35.000,00
35.000,00
1
17.000,00
17.000,00
52.000,00
1 1.
Ketinggian dan Harga Dasar
2
Ketinggian (Indeks) 7
Harga
Harga
Objek Pajak
Dasar
Ketinggian
Reklame
(Rp/M2)
(Rp/M2)
(Rp/M2)
8
9
10
Kelas Utama
54 j. Pengecatan
Iklan
pada
tembok/dinding
1
1
23.000,00
23.000,00
1
11.000,00
11.000,00
34.000,00
a. Megatron
1
1
80.000,00
80.000,00
1,6
38.000,00
60.800,00
140.000,00
b. PN Tiang Bersinar
1
1
40.000,00
40.000,00
1,6
18.000,00
28.800,00
68.800,00
c. PN Tiang
1
1
30.000,00
30.000,00
1,6
13.000,00
20.800,00
50.800,00
d. PN Toko Bersinar
1
1
30.000,00
30.000,00
1.3
13.000,00
16.900,00
46.900,00
e. PN Toko
1
1
25.000,00
25.000,00
1.3
10.000,00
13.000,00
38.000,00
f. PN Kaca / Neon Box
1
1
50.000,00
50.000,00
1.3
23.000,00
29.900,00
79.900,00
g. PN Tembok
1
1
23.000,00
23.000,00
1,3
9.000,00
11.700,00
34.700,00
h. Kendaraan
1
1
40.000,00
40.000,00
1
18.000,00
18.000,00
58.000,00
i. Template / Seng
1
1
35.000,00
35.000,00
1
15.000,00
15.000,00
50.000,00
1
1
23.000,00
23.000,00
1
9.000,00
9.000,00
32.000,00
3
4
a. Megatron
1
1
80.000,00
80.000,00
1,6
36.000,00
57.600,00
137.600,00
b. PN Tiang Bersinar
1
1
40.000,00
40.000,00
1,6
16.000,00
25.600,00
65.600,00
/genteng 2.
Kelas A
j. Pengecatan
Iklan
tembok/dinding
pada
/genteng 1 3.
2
5
6
7
8
9
10
Kelas B
55 c. PN Tiang
1
1
30.000,00
30.000,00
1,6
11.000,00
17.600,00
47.600,00
d. PN Toko Bersinar
1
1
30.000,00
30.000,00
1.3
11.000,00
14.300,00
44.300,00
e. PN Toko
1
1
25.000,00
25.000,00
1.3
8.000,00
10.400,00
35.400,00
f. PN Kaca / Neon Box
1
1
50.000,00
50.000,00
1.3
21.000,00
27.300,00
77.300,00
g. PN Tembok
1
1
23.000,00
23.000,00
1,3
7.000,00
9.100,00
32.100,00
h. Kendaraan
1
1
40.000,00
40.000,00
1
16.000,00
16.000,00
56.000,00
i. Template / Seng
1
1
35.000,00
35.000,00
1
13.000,00
13.000,00
48.000,00
1
1
23.000,00
23.000,00
1
7.000,00
7.000,00
30.000,00
a. Megatron
1
1
80.000,00
80.000,00
1,6
34.000,00
54.400,00
134.400,00
b. PN Tiang Bersinar
1
1
40.000,00
40.000,00
1,6
14.000,00
22.400,00
62.400,00
c. PN Tiang
1
1
30.000,00
30.000,00
1,6
9.000,00
14.400,00
44.400,00
d. PN Toko Bersinar
1
1
30.000,00
30.000,00
1.3
9.000,00
11.700,00
41.700,00
e. PN Toko
1
1
25.000,00
25.000,00
1.3
6.000,00
7.800,00
32.800,00
f. PN Kaca / Neon Box
1
1
50.000,00
50.000,00
1.3
19.000,00
24.700,00
74.700,00
g. PN Tembok
1
1
23.000,00
23.000,00
1,3
5.000,00
6.500,00
29.500,00
h. Kendaraan
1
1
40.000,00
40.000,00
1
14.000,00
14.000,00
54.000,00
j. Pengecatan
Iklan
tembok/dinding
pada
/genteng 4.
Kelas C
56 i. Template / Seng j. Pengecatan
iklan
1
1
35.000,00
35.000,00
1
11.000,00
11.000,00
46.000,00
1
1
23.000,00
23.000,00
1
5.000,00
5.000,00
28.000,00
pada
tembok/dinding /genteng
Keterangan : Indeks Ketinggian : 1 meter - 3 meter
=
1
3,01 meter - 6 meter
= 1,3
6,01 meter - 9 meter
= 1,6
> 09,01
meter =
2
2. NILAI STRATEGIS PENYELENGGARAAN REKLAME (NSPR) PERMANEN.
No.
Kelas Jalan dan Jenis Reklame
1 1.
2
Nilai Fungsi Ruang
Nilai Sudut Pandang
Masa
Harga
Pajak
Dasar
Bobot
(Tahun)
(Rp/M2)
= 15 %
3
4
5
6
7
8
9
10
1
30.000,00
0,15
10
1,5
0,25
4
1
Skor
Nilai
Bobot = 25 %
Nilai Fungsi Jalan Bobot
Skor
Nilai
Jumlah
NSPR
Skor
Nilai
Nilai
(Rp/M2)
11
12
13
14
15
0,60
10
6
8,5
255.000,00
= 60 %
Kelas Utama a. Megatron
57 b. PN Tiang Bersinar
1
15.000,00
0,15
10
1,5
0,25
4
1
0,60
10
6
8,5
127.500,00
c. PN Tiang
1
12.000,00
0,15
10
1,5
0,25
4
1
0,60
10
6
8,5
102.000,00
d. PN Toko Bersinar
1
12.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
10
6
8
96.000,00
e. PN Toko
1
11.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
10
6
8
88.000,00
f. PN Kaca / Neon Box
1
20.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
10
6
8
160.000,00
g. PN Tembok
1
10.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
10
6
8
80.000,00
h. Kendaraan
1
17.000,00
0,15
10
1,5
0,25
4
1
0,60
10
6
8,5
144.500,00
i. Template / Seng
1
16.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
10
6
8
128.000,00
1
10.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
10
6
8
80.000,00
a. Megatron
1
29.000,00
0,15
10
1,5
0,25
4
1
0,60
7
4,2
6,7
194.300,00
b. PN Tiang Bersinar
1
14.000,00
0,15
10
1,5
0,25
4
1
0,60
7
4,2
6,7
93.800,00
c. PN Tiang
1
11.000,00
0,15
10
1,5
0,25
4
1
0,60
7
4,2
6,7
73.700,00
d. PN Toko Bersinar
1
11.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
7
4,2
6,2
68.200,00
e. PN Toko
1
10.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
7
4,2
6,2
62.000,00
f. PN Kaca / Neon Bok
1
19.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
7
4,2
6,2
117.800,00
g. PN Tembok
1
9.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
7
4,2
6,2
55.800,00
h. Kendaraan
1
16.000,00
0,15
10
1,5
0,25
4
1
0,60
7
4,2
6,7
107.200,00
j. Pengecatan iklan pada tembok/dinding/genteng 2.
Kelas A
58 i. Template / Seng j. Pengecatan iklan pada tembok/dinding/genteng
1 3.
2
1
15.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
7
4,2
6,2
93.000,00
1
9.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
7
4,2
6,2
55.800,00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
a. Megatron
1
28.000,00
0,15
10
1,5
0,25
4
1
0,60
4
2,4
4,9
137.200,00
b. PN Tiang Bersinar
1
13.000,00
0,15
10
1,5
0,25
4
1
0,60
4
2,4
4,9
63.700,00
c. PN Tiang
1
10.000,00
0,15
10
1,5
0,25
4
1
0,60
4
2,4
4,9
49.000,00
d. PN Toko Bersinar
1
10.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
4
2,4
4,4
44.000,00
e. PN Toko
1
9.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
4
2,4
4,4
39.600,00
f. PN Kaca / Neon Box
1
18.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
4
2,4
4,4
79.200,00
g. PN Tembok
1
8.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
4
2,4
4,4
35.200,00
h. Kendaraan
1
15.000,00
0,15
10
1,5
0,25
4
1
0,60
4
2,4
4,9
73.500,00
i. Template / Seng
1
14.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
4
2,4
4,4
61.600,00
j. Pengecatan iklan pada
1
8.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
4
2,4
4,4
35.200,00
Kelas B
59 tembok/dinding/genteng 4.
Kelas C a. Megatron
1
27.000,00
0,15
10
1,5
0,25
4
1
0,60
1
0,6
3,1
83.700,00
b. PN Tiang Bersinar
1
12.000,00
0,15
10
1,5
0,25
4
1
0,60
1
0,6
3,1
37.200,00
c. PN Tiang
1
9.000,00
0,15
10
1,5
0,25
4
1
0,60
1
0,6
3,1
27.900,00
d. PN Toko Bersinar
1
9.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
1
0,6
2,6
23.400,00
e. PN Toko
1
8.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
1
0,6
2,6
20.800,00
f. PN Kaca / Neon Box
1
17.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
1
0,6
2,6
44.200,00
g. PN Tembok
1
7.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
1
0,6
2,6
18.200,00
h. Kendaraan
1
14.000,00
0,15
10
1,5
0,25
4
1
0,60
1
0,6
3,1
43.400,00
i. Template / Seng
1
13.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
1
0,6
2,6
33.800,00
1
7.000,00
0,15
10
1,5
0,25
2
0,5
0,60
1
0,6
2,6
18.200,00
j. Pengecatan iklan pada tembok/dinding/genteng
Keterangan : 1. PN pendekatan dari Papan Nama 2. Nilai Bobot dan Skor : a. Nilai Fungsi Ruang (NFR) 1) Bobot NFR = 15 % 2) Skor : -
Ruang Terbuka = 10
60 -
Ruang Tertutup = 5
b. Nilai Sudut Pandang (NSP) 1)
Bobot NSP = 25 %
2)
Skor : -
Sudut Pandang > 4 arah
= 10
-
Sudut Pandang
4 arah
= 8
-
Sudut Pandang
3 arah
= 6
-
Sudut Pandang
2 arah
= 4
-
Sudut Pandang
1 arah
= 2
c. Nilai Fungsi Jalan (NFJ) 1) Bobot NFJ = 60 % 2) Skor : -
Kelas Utama
= 10
-
Kelas A
= 7
-
Kelas B
= 4
-
Kelas C
= 1
3. NILAI SEWA REKLAME Nilai Sewa Reklame = Nilai Jual Objek Pajak Reklame + Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame Tarif Pajak Reklame= 25 % x Nilai Sewa Reklame Contoh : Nilai Pajak Papan Nama Tiang Bersinar pada Kelas Jalan Utama adalah : Nilai Sewa Reklame (NSR) = Rp. 72.000,00 + Rp. 127.500,00
= Rp. 199.500,00
61 Nilai Pajak Reklame (NPR) = 25 % x Rp. 199.500,00
= Rp. 49.875,00
PERHITUNGAN NILAI PAJAK REKLAME Masa No.
NJOPR
NSPR
NSR
( M2)
(Rp/M2)
(Rp/M2)
(Rp/M2)
3
4
5
6
7
a. Megatron
1
1
144.000,00
255.000,00
399.000,00
25
99.750,00
b. PN Tiang Bersinar
1
1
72.000,00
127.500,00
199.500,00
25
49.875,00
c. PN Tiang
1
1
54.000,00
102.000,00
156.000,00
25
39.000,00
d. PN Toko Bersinar
1
1
49.500,00
96.000,00
145.500,00
25
36.375,00
e. PN Toko
1
1
40.600,00
88.000,00
128.600,00
25
32.150,00
f. PN Kaca / Neon Box
1
1
82.500,00
160.000,00
242.500,00
25
60.625,00
g. PN Tembok
1
1
37.300,00
80.000,00
117.300,00
25
29.325,00
h. Kendaraan
1
1
60.000,00
144.500,00
204.500,00
25
51.125,00
i. Template / Seng
1
1
52.000,00
128.000,00
180.000,00
25
45.000,00
1
1
34.000,00
80.000,00
114.000,00
25
28.500,00
Kelas Jalan dan Jenis Reklame
Pajak (Tahun)
1 1.
Tarif
Ukuran
2
Pajak (%) 8
Nilai Pajak (Rp/M2)
9
Kelas Utama
j. Pengecatan iklan pada Tembok / Dinding / Genteng
62 2.
Kelas A a. Megatron
1
1
140.000,00
194.300,00
334.300.00
25
83.575.00
b. PN Tiang Bersinar
1
1
68.800,00
93.800,00
162.600.00
25
40.650,00
c. PN Tiang
1
1
50.800,00
73.700,00
124.500.00
25
31.125.00
d. PN Toko Bersinar
1
1
46.900,00
68.200,00
115,100.00
25
28.775.00
e. PN Toko
1
1
38.000,00
62.000,00
100.000.00
25
25.000.00
f. PN Kaca / Neon Box
1
1
79.900,00
117.800,00
197.700.00
25
49.425.00
g. PN Tembok
1
1
34.700,00
55.800,00
90.500.00
25
22.625.00
h. Kendaraan
1
1
58.000,00
107.200,00
165.200.00
25
41.300,00
i. Template / Seng
1
1
50.000,00
93.000,00
143.000.00
25
35.750.00
1
1
32.000,00
55.800,00
87.800.00
25
21.950.00
3
4
1
1
j. Pengecatan iklan pada Tembok / Dinding / Genteng
1 3.
2
5
6
7
8
9
Kelas B a. Megatron
137.600.00
137.200.00
274.800.00
25
68.700.00
63 b. PN Tiang Bersinar
1
1
65.600.00
63.700.00
129.300.00
25
32.325.00
c. PN Tiang
1
1
47.600.00
49.000.00
96.600.00
25
24.150.00
d. PN Toko Bersinar
1
1
44.300.00
44.000.00
88.300.00
25
22.075.00
e. PN Toko
1
1
35.400.00
39.600.00
75.000.00
25
18.750.00
f. PN Kaca / Neon Box
1
1
77.300.00
79.200.00
156.500.00
25
39.125.00
g. PN Tembok
1
1
32.100.00
35.200.00
67.300.00
25
16.825.00
h. Kendaraan
1
1
56.000.00
73.500,00
129.500.00
25
32.375.00
i. Template / Seng
1
1
48.000.00
61.600.00
109.600.00
25
27.400.00
1
1
30.000.00
35.200.00
65.200.00
25
16.300.00
a. Megatron
1
1
134.400.00
83.700.00
218.100.00
25
54.525.00
b. PN Tiang Bersinar
1
1
62.400.00
37.200.00
99.600.00
25
24.900.00
c. PN Tiang
1
1
44.400.00
27.900.00
72.300.00
25
18.075.00
d. PN Toko Bersinar
1
1
41.700.00
23.400,00
65.100.00
25
16.275.00
e. PN Toko
1
1
32.800.00
20.800.00
53.600.00
25
13.400.00
f. PN Kaca / Neon Box
1
1
74.700.00
44.200.00
118.900.00
25
29.725.00
g. PN Tembok
1
1
29.500.00
18.200.00
47.700.00
25
11.925.00
j. Pengecatan iklan pada Tembok / Dinding / Genteng 4.
Kelas C
64 h. Kendaraan
1
1
54.000.00
43.400.00
97.400.00
25
24.350.00
i. Template / Seng
1
1
46.000.00
33.800.00
79.800.00
25
19.950.00
1
1
28.000.00
18.200.00
46.200.00
25
11.550.00
j. Pengecatan iklan pada Tembok / Dinding / Genteng
BUPATI BLITAR,
HERRY NOEGROHO
B.
PERHITUNGAN REKLAME INSIDENTIL Ukuran dan Harga Reklame
No.
Jenis Reklame
1
2
Masa
Harga Dasar
NJOPR
NSPR
NSR
(Rp/M2)
(Rp/M2)
(Rp/M2)
6
7
8
Tarif Pajak
Nilai Pajak (Rp/M2)
Pajak
Ukuran
3
4
1 Bulan
1 Meter
18.000,00
18.000,00
6.000,00
24.000,00
25
6.000,00
1 Minggu
1 Meter
12.000,00
12.000,00
4.000,00
16.000,00
25
4.000,00
(Rp/M2) 5
(%) 9
10
1
Spanduk
2
Umbul – Umbul
3
Baliho
1 Bulan
1 Meter
50.000,00
50.000,00
30.000,00
80.000,00
25
20.000,00
4
Layar Cover
1 Bulan
1 Meter
18.000,00
18.000,00
6.000,00
24.000,00
25
6.000,00
65 5
Tenda Toko
1 Bulan
1 Lembar
18.000,00
18.000,00
6.000,00
24.000,00
25
6.000,00
6
Plastik Gantung
1 Bulan
1 Lembar
8.000,00
8.000,00
2.000,00
10.000,00
25
2.500,00
7
Poster
1 Bulan
1 Lembar
8.000,00
8.000,00
2.000,00
10.000,00
25
2.500,00
8
Plakchain
3 Bulan
1 Lembar
14.000,00
14.000,00
4.000,00
18.000,00
25
4.500,00
9
Selebaran
-
1 Lembar
1.500,00
1.500,00
500,00
2.000,00
25
500,00
10
Balon Udara
1 Minggu
1 Buah
250.000,00
250.000,00
150.000,00
400.000,00
25
100.000,00
11
Apung
1 Minggu
1 Kegiatan
100.000,00
100.000,00
40.000,00
140.000,00
25
35.000,00
12
Slide / Film
1 Menit
1 Menit
20.000,00
20.000,00
10.000,00
30.000,00
25
7.500,00
13
Suara
1 Menit
10 Menit
4.000,00
4.000,00
2.000,00
6.000,00
25
1.500,00
14
Peragaan
1 Hari
1 Hari
600.000,00
600.000,00
400.000,00
1.000.000,00
25
250.000,00
BUPATI BLITAR,
HERRY NOEGROHO
66
LAMBANG GARUDA
BUPATI BLITAR
PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR
TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKALME
BUPATI BLITAR
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor ..... Tahun 2011 tentang Pajak Reklame yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor .... Seri .... Tahun 2011 tanggal ...... Januari 2011, agar berjalan lancar, tertib dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan
Surat
Paksa
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 4.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
67 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
59,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009
Nomor
130,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
27
Tahun
1983
tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan
Pemerintah
Nomor
69
Tahun
2009
tentang
Pemberian Insentif Petugas Pemungut PAD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .......); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun ...... tentang ....... ............................................................................. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor ...... Tahun ....... tentang
Penyidik
Pegawai
Negeri
Sipil
di
Lingkungan
Pemeintah Kabupaten Blitar. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor ..... Tahun ....... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar.
MEMUTUSKAN
68
Menetapkan
:
PERATURAN
BUPATI
BLITAR
PELAKSANAAN
PERATURAN
TENTANG
DAERAH
PETUNJUK
KABUPATEN
BLITAR
NOMOR ...... TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME.
Pasal 1 Dengan Peraturan Bupati Blitar ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Pajak Reklame.
Pasal 2 (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. (2) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai beikut : a. Dalam
hal
diselenggarakan
orang
pribadi
atau
badan
yang
memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi dan jenis reklame. b. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa
pajak
/
masa
penyelenggaraan
reklame
dengan
tetap
memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf a.
Pasal 3 (1) Biaya pemasangan reklame termasuk biaya pembuatan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat (2) huruf a didasarkan pada standar biaya yang ditetapkan secara peiodik oleh Bupati. (2) Lama pemasangan atau jangka waktu penyelenggaraan reklame adalah harian, mingguan, bulanan dan / atau tahunan. (3) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat (2) dihitung dengan biaya pemasangan ditambah biaya pemeliharaan dibagi dengan unsur ekonomis atau lamanya pemasangan ditambah dengan nilai strategis. (4) Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud pasal (2) ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh faktor-faktor : a. Guna lahan (Potensi dari tempat / kawasan) dalam mencapai sasaran pemasangan reklame. b. Ukuran reklame. c. Sudut pandang reklame. d. Kelas jalan. e. Lokasi pemasangan reklame. (5) Menetapkan tarif pajak reklame sebesar 25 % dengan klasifikasi sebagai berikut : a. Klasifikasi Sangat Strategis :
69 Pemasangan reklame dilokasi wilayah pasar Kabupaten, pasar desa dan / atau sekitar komplek pertokoan. b. Klasifikasi Strategis : Pemasangan reklame dilokasi
sepanjang jalan arteri provinsi
maupun jalan arteri Kabupaten. c. Kurang Strategis : Pemasangan reklame dilokasi wilayah Blitar Selatan yang meliputi Kecamatan
Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Binangun dan
Wates.
Pasal 4 Dasar perhitungan dan tarif pajak reklame permanen dan insidental ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Pasal 5 Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Bupati ini.
Pasal 6 (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.
Ditetapkan di Blitar Pada tanggal ...............................
BUPATI BLITAR
HERRY NOEGROHO
Diundangkan di Blitar Pada tanggal .............................
SEKRETARIS DAERAH
70
Ir. BACHTIAR SUKOKARJADJI
Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor : .... / .....
