[Dinas Pendapatan Kab. Blitar 2013]

BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 39

TAHUN 2012

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLITAR Menimbang

: bahwa

pemerintah

daerah

dalam

rangka untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, maka sebagai tindak lanjut Pasal 24 Peraturan

Daerah

Kabupaten

Blitar

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,

maka

pemungutan untuk

dalam

Pajak

pelaksanaan

Reklame

menyusun

perlu

pedoman

pelaksanaannya yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.

[Dinas Pendapatan Kab. Blitar 2013]

-2Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah

Kabupaten

dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 9); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara

Republik


Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara

Republik


Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dengan

tentang Surat

Penagihan Paksa

Pajak

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor

Lembaran

42,

Tambahan

Negara

Republik

Indonesia Nomor 3686);

-35. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang

Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi

(Lembaran

dan

Nepotisme

Negara

Republik


Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 3851); 6.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

tentang

(Lembaran

Pengadilan Negara

Pajak

Republik


Lembaran

Negara



tentang

(Lembaran

Keuangan Negara

Negara Republik


Lembaran

Negara



tentang

Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran

Negara


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

-4(Lembaran

Negara

Republik


Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008

tentang

Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran


Nomor

Lembaran

59,

Tambahan

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang

Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan

(Lembaran

Negara

Daerah Republik


Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004

tentang

Jalan

(Lembaran


Nomor

Lembaran

132,

Tambahan

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4444);

-512. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang

(Lembaran

Pelayanan Negara

Publik

Republik


Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang

Pajak

Daerah

dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Nomor

130,

Negara

Republik

Tahun

Tambahan

2009

Lembaran

Indonesia

Nomor

5049); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang

Peraturan

Pembentukan

Perundang-Undangan

(Lembaran

Negara

Republik


Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Acara

Undang-Undang Pidana

Republik

Hukum

(Lembaran

Indonesia

Tahun

Negara 1983

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

-616. Peraturan Tahun

Pemerintah

2005

Nomor

tentang

58

Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Nomor

140,

Negara

Republik

Tahun

Tambahan

2005

Lembaran

Indonesia

Nomor

4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

2005

tentang

Pembinaan

dan

Penyelenggaraan

Pedoman

Pengawasan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun

2006

(Lembaran

tentang Negara

Jalan Republik


Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4655); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007

Urusan

tentang

Pembagian

Pemerintahan

antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran

-7Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif

Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut berdasarkan Penetapan

Kepala

Daerah

atau

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak; 22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007

tentang

Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana diubah kedua kalinya dengan

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Menteri

kedua

Dalam

Tahun 2006;

Atas

Negeri

Peraturan Nomor 13

-824. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006

tentang Prosedur

Penyusunan Produk Hukum Daerah; 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

43

Tahun

1999

tentang

Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor

3

Tahun

2001

tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemeintah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2001 Nomor 3/C); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor

19

Tahun

2008

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinasdinas

Daerah

Kabupaten

Blitar

(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/D);

-930. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 2/A); MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN TENTANG

BUPATI

PEDOMAN

BLITAR

PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Blitar.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.

3.

Bupati adalah Kepala Daerah.

4.

Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokoknya membidangi Perpajakan Daerah.

5.

Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokoknya membidangi Perpajakan daerah.

6.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidabg

perpajakan

daerah

sesuai

perundang-undangan yang berlaku.

peraturan

- 10 7.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten

Blitar,

Pemerintah

yang

Kas

Daerah

ditunjuk

adalah

oleh

Bank

pemerintah

Kabupaten untuk memegang Kas Daerah. 8.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang,

dengan

mendapatkan

imbalan

langsung

secara

tidak dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. 9.

Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya,

badan

usaha

milik

negara

(BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi,

dana

pensiun,

persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya teramsuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 10.

Pajak Reklame adalah pejak atas penyelenggaraan reklame.

11.

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya untuk tujuan komersial,

dipergunakan

untuk

memperkenalkan,

- 11 menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa, atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dilihat atau dibaca dan / atau didengar dari suatu tempat umum. 12.

Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

13.

Panggung/lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan Reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa Reklame.

14.

Nilai Strategis Lokasi Reklame yang selanjutnya disingkat

(NSLR)

adalah

ukuran

nilai

yang

ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut

berdasarkan

kriteria

kepadatan,

pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha. 15.

Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah jumlah nilai perolehan harga/ biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang

dikeluarkan

oleh

pemilik

dan/atau

penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi

yang

wajar

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. 16.

Nilai

Strategis

Penyelenggaraan

Reklame

(NSPR)

adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada

- 12 lokasi

penyelenggaraan

reklame

berdasarkan

pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif. 17.

Nilai

Sewa

Reklame

(NSR)

adalah

nilai

yang

ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. 18.

Ukuran Reklame adalah luas bidang reklame yang didapatkan

dari

perkalian

antara

lebar

dengan

panjang bidang reklame. 19.

Harga Dasar Ukuran Reklame adalah harga yang ditetapkan untuk setiap satuan luas papan reklame.

20.

Ketinggian Reklame adalah jarak antar ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata dan dinyatakan dalam ukuran meter.

21.

Harga Dasar Ketinggian Reklame adalah harga yang didasarkan pada jarak tegak lurus imaginer antara ambang

paling

atas

bidang

reklame

dengan

permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri. 22.

Nilai

Fungsi

Ruang

(NFR)

adalah

nilai

yang

didasarkan pada letak reklame dalam ruang yang terbuka maupun yang tertutup. 23.

Nilai Sudut Pandang (NSP)

adalah nilai yang

didasarkan mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen,

yang

persimpangan

ditentukan lima,

berdasarkan

persimpangan

dari

empat,

persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor.

- 13 24.

Nilai Fungsi Jalan (NFJ) adalah nilai yang didasarkan pada klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial

untuk

penyelenggaraan

reklame

yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah. 25.

Harga Dasar Nilai Lokasi Reklame adalah harga yang didasarkan pada luas, bidang, lokasi, sudut pandang dan ketinggian reklame.

26.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

27.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan

perundang-undangan

perpajakan daerah. 28.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

29.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

30.

Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan

perpajakan daerah.

perundang-undangan

- 14 31.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

32.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.

33.

Surat

Setoran

disebut

SSPD

penyetoran

Pajak

Daerah,

adalah

pajak

yang

yang

selanjutnya

bukti

pembayaran

telah

dilakukan

atau

dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 34.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

35.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya

disingkat

SKPDKB

adalah

surat

ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang pokok

terutang, pajak,

jumlah besarnya

kekurangan sanksi

jumlah yang masih harus dibayar.

pembayaran

administrasi

dan

- 15 36.

Surat

Ketetapan

Pajak

Daerah

Kurang

Bayar

Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 37. 38.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya ketetapan

disingkat yang

SKPDLB

menentukan

adalah

besarnya

surat jumlah

kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak lebih besar dari pajak yang terutang, atau tidak seharusnya terutang. 39.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat

SKPDN

menentukan

adalah

jumlah

pajak

surat yang

ketetapan

yang

terutang

sama

besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar, atau pajak tidak terutang. 40.

Surat

Tagihan

Pajak

Daerah,

yang

selanjutnya

disingkat STPD atau surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi beupa bunga dan / atau denda. 41.

Pembayaran Pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

42.

Surat

Keputusan

Pembetulan

adalah

surat

keputusan untuk membetulkan kesalahan teknis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam

- 16 penerapan yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD. 43.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

44.

Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa

pajak

atas

banding

terhadap

surat

keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. 45.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

46.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data keadaan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yan g ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.

47.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan

keterangan

lainnya

dan

dalam

mengolah

rangka

data

pengawasan

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan daerah. 48.

Penyidik

Pegawai

Negei

Sipil,

yang

selanjutnya

disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negei sipil

- 17 tertentu dilingkungan Pemeintah Kabupaten Blitar yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Blitar yang memuat ketentuan pidana. 49.

Penyidikan

adalah

serangkaian

tindakan

yang

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negei Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pajak daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal 2 (1)

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.

(2)

Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut : a. Dalam hal diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan

jenis

reklame,

bahan

yang

digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, reklame.

jumlah

dan

ukuran

media

- 18 b. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga,

Nilai

Sewa

Reklame

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak / masa

penyelenggaraan

memperhatikan

reklame

faktor-faktor

dengan

sebagaimana

dimaksud huruf a. (3)

Dalam

hal

Nilai

Sewa

Reklame

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan

menggunakan

faktor-faktor

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2). Pasal 3 (1)

Cara

Penghitungan

Pajak

Reklame

sebagaimana

dimaksud pada pasal 2 ayat (3) ditetapkan : a. Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) didasarkan atas NJOR dan NSPR, dengan rumus : NSR = NJOR + NSPR b. NJOR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dihitung

berdasarkan

ukuran

reklame,

harga

dasar ukuran reklame, ketinggian dan harga dasar ketinggian reklame dengan rumus : NJOR = (Ukuran Reklame x Harga Dasar Ukuran Reklame) + (Ketinggian Reklame x Harga Dasar Ketinggian Reklame).

- 19 c. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame dihitung berdasarkan Nilai Fungsi Ruang (NFR), Lokasi Pemasangan, Nilai Sudut Pandang (NSP) dan Nilai Fungsi Jalan (NFJ), dengan rumus : NSPR = (NFR + NSP + NFJ) x Harga Dasar NSPR (2)

Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana pada

ayat

(1)

huruf

c

dalam

wilayah

daerah

diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori yaitu : a. Klasifikasi Utama. b. Klasifikasi A c. Klasifikasi B d. Klasifikasi C Dengan ketentuan sebagai berikut : a. Klasifikasi Utama. Reklame yang dapat dilihat dari 2 (dua) arah atau lebih yang terpasang pada persimpangan jalan (pertigaan, perempatan, perlimaan) antara jalan provinsi dan jalan kabupaten dengan radius 200 meter, dan terpasang pada area perdagangan dan pusat-pusat perbelanjaan. b. Klasifikasi A. Reklame yang terpasang pada persimpangan jalan kabupaten

(pertigaan,

perempatan,

perlimaan)

dengan radius 200 meter, dan terpasang pada jalan Kabupaten/Provinsi.

- 20 -

c. Klasifikasi B. Reklame yang terpasang dalam gedung dan atau lokasi kepadatan kegiatan yang hanya terlihat dari dalam

gedung

tempat

usaha

(Supermarket,

Minimarket, Pertokoan, Pasar, Terminal ataupun bentuk

usaha

lainnya)

dan

area

kegiatan

sekitarnya. d. Klasifikasi C. Reklame

yang

terpasang

pada

jalan

selain

klasifikasi A dan klasifikasi B. (3)

Dasar dan rumusan perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

lampiran

yang

merupakan

bagian

tak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 (1)

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dihitung dari perhitungan Nilai Sewa Reklame.

(2)

Sebagaimana pada ayat (1) tersebut, Nilai Pajak Reklame dihitung dengan rumus : 25 % x (NJOPR + NSPR).

(3)

Perhitungan sebagaimana pada ayat (2) terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

- 21 BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN Pasal 5 (1)

Dalam

rangka

mendapatkan

data

wajib

pajak,

dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah daerah, yang memiliki objek pajak di wilayah Kabupaten Blitar. (2)

Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(1)

diawali

dengan

mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan yang diberikan kepada wajib pajak. (3)

Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan pandataan dengan

jelas,

lengkap

dan

benar,

serta

mengembalikan kepada petugas pajak. (4)

Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataanyang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai NPWPD. Pasal 6

(1)

Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.

(2)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi

dengan

jelas,

lengkap

dan

benar

serta

- 22 ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD dan atau Kepala SKPD yang ditunjuk sesuai jangka waktu yang ditentukan. (3)

Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data,

yang

merupakan

hasil

akhiryang

akan

dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 7 (1)

Berdasar SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), Bupati atau Kepala DPPKAD dan atau Kepala

SKPD

yang

ditunjuk

menetapkan

pajak

terhutang dengan menerbitkan SKPD. (2)

Apabila

SKPD

(Surat

Ketetapan

Pajak

Daerah)

sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama atau kurang 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah

diterima,

dikenakan

sanksi

administrasi

berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari pajak terhutang sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Pasal 8

- 23 (1)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : a.

SKPDKB;

b. SKPDKBT; c. (2)

SKPDN.

SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diterbitkan : a.

apabila

berdasarkan

pemeriksaan

atau

keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh

empat)

bulan

dihitung

sejak

saat

terhutangnya pajak; b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak; c.

apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan

dikenakan

sanksi

administrasi

berupa

kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan

- 24 dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh

empat)

bulan

dihitung

sejak

saat

terhutangnya pajak. (3)

SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan

sanksi

administrasi

berupa

kenaikan

sebesar 100 % (seratus persen) dari kekurangan pajak tersebut. (4)

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan

jumlah

kredit

pajak

atau

pajak

tidak

terhutang dan tidak ada kredit pajak. (5)

Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

BAB V MASA PAJAK Pasal 9

- 25 (1)

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya

sama

dengan

jangka

waktu

penyelenggaraan reklame. (2)

Penetapan masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis reklame sebagai berikut : a. Masa pajak untuk reklame tetap/permanen jangka waktu 1 (satu) tahun adalah Megatron, Papan Nama Tiang Bersinar, Papan Nama Tiang, Papan Nama Toko Bersinar, Papan Nama Toko, Papan Nama Kaca/Neon Box, Papan Nama Tembok, Kendaraan, Template/Seng dan Pengecatan Iklam pada tembok/dinding/genteng; b. Masa pajak untuk reklame Insidentil jangka waktu menit, hari, minggu, bulan dan atau 3 (tiga) bulan adalah Spanduk, Umbul-umbul, Baliho, Layar Cover,

Tenda

Plakchain,

Toko,

Plastik

Selebaran,

Balon

Gantung,

Poster,

Udara,

Apung,

Slide/Film, Suara, Peragaan dan Sinar Laser.

BAB VI KETENTUAN PEMASANGAN REKLAME Pasal 10 (1)

Pemasangan dilengkapi

reklame dengan

bertiang

IMB

permanen

ukurannya

harus

ditentukan

sebagai berikut : a. Reklame Bando jalan ukuran minimal 5 x 10 meter (dua tiang) tinggi minimal 7 meter dari permukaan tanah sampai bidang papan reklame terendah;

- 26 b. Reklame Bertiang melintang jalan ukuran 4 x 6 meter keatas (satu tiang) minimal diatas 6 meter dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah; c. Reklame Bertiang tidak melintang jalan ukuran 4 meter x 6 meter tinggi minimal 3 meter dan atau menyesuaikan

dari

permukaan

tanah

sampai

bidang reklame terendah; d. Reklame Bertiang Neon Box dan Non Neon Box (satu tiang) ukuran 1 meter x 2 meter (bolak balik) tinggi minimal 2,5 meter apabila tidak melintang jalan, apabila melintang jalan tinggi minimal 4 meter

dari

permukaan

tanah

sampai

bidang

reklame terendah; dan e. Reklame bertiang melintang jalan (satu tiang) ukuran dibawah 4 meter x 6 meter tinggi minimal 6 meter dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah. (2)

Pemasangan reklame Non Permanen, ukurannya ditentukan sebagai berikut : a. Reklame jenis spanduk ukuran minimal 0,9 meter x 6 meter ketinggian diatas 5 meter dari bidang tanah terendah; b. Banner ukuran minimal dengan ketinggian 1 meter dari bidang tanah terendah; c. Umbul-umbul ukuran minimal 0,9 meter x 5 meter dengan ketinggian 1,5 meter dari bidang tanah terendah;

- 27 d. Reklame jenis spanduk melintang jalan minimal ketinggian 6 meter dari permukaan tanah sampai bidang papan reklame terendah; e. Banner

minimal

ketinggian

2

meter

dari

permukaan tanah sampai bidang papan reklame terendah; dan f.

Umbul-umbul minimal ketinggian 2 meter dari tanah kebidang reklame terendah.

(3)

Titik tiang reklame permanen dilarang di tempatkan di trotoar/bahu jalan. Pasal 11

(1)

Pemasangan reklame harus sesuai dengan ukuran, bahan, isi, gambar dan lokasi yang tertera dalam surat izin pemasangan.

(2)

Pemasangan reklame wajib memelihara lingkungan dan

harus

memperhatikan

serta

menyesuaikan

keserasian lingkungan dilihat dari ukuran, tata warna, tata letak dan tata ruang. (3)

Terhadap pemasangan reklame yang salah satu unsurnya, yaitu ukuran, bahan, isi, gambar, dan lokasi tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin pemasangan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pihak pemasang dikenakan kewajiban untuk

mengurus

membayarpajak berlaku.

izin

sesuai

pemasangan dengan

baru

ketentuan

dan yang

- 28 (4)

Lokasi penempatan dan ukuran reklame bertiang permanen harus sesuai dengan rekomendasi dari tim teknis perizinan reklame.

(5)

Pemasangan dipasang

reklame

setelah

bertiang

mendapatkan

permanen izin

dapat

mendirikan

bangunan.

BAB VII LARANGAN PEMASANGAN REKLAME Pasal 12 Dalam upaya m enjaga ketertiban dan keamanan berlalu lintas,

menjaga

kota/lingkungan,

keindahan maka

maupun

penyelenggara

kebersihan

reklame

agar

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a.

Dilarang memasang reklame didepan rambu-rambu lintas, sampai dengan tempat yang dimaksudkan oleh rambu-rambu tersebut;

b.

Dilarang memasang reklame di depan lampu lalu lintas (traffic light) sampai dengan jarak 100 meter;

c.

Pemasangan reklame spanduk di depan rambu-rambu lalu lintas sekurang-kurangnya berjarak 100 meter dari rambu-rambu tersebut;

d.

Pemasangan reklame spanduk yang melintang jalan berjarak sekurang-kurangnya 100 meter dari spanduk yang lainnya;

- 29 e.

Pemasangan reklame spanduk yang melintang di jalan berjarak sekurang-kurangnya 200 meter dari reklame bando jalan;

f.

Jarak reklame bando jalan dengan bando jalan yang lain sekurang-kurangnya 1 kilo meter searah ruas jalan;

g.

Terhadap berakhir

reklame masa

yang

telah

berlakunya

rusak

sehingga

dan

belum

mengganggu

keindahan kota harus diperbaiki kembali, dilepas oleh pihak

pemasang

atau

dilepas

oleh

pihak

yang

berwenang; h. Terhadap pemasangan reklame tetap, harus diadakan perawatan dan perbaikan secara rutin setiap periode tertentu; i.

Dilarang memasang reklame yang ditempelkan pada tiang listrik, telepon, traffic light, dan dipaku di pohonpohon, pagar, tembok bangunan dan lain-lain yang mengganggu keindahan kota;

j.

Terhadap pemasangan reklame yang menggunakan penerangan listrik diwajibkan memasang meteran listrik sendiri;

k.

Dilarang

memasang

reklame

selain

tempat

pemasangan yang sudah diizinkan; l.

Pemasangan reklame baik yang bersifat insidentil maupun permanen tidak boleh menutupi reklame yang lainnya;

- 30 m. Dilarang

memasang

reklame

insidentil

maupun

permanen diatas jembatan; n. Dilarang memasang reklame sebelum izin pemasangan reklame diperoleh dari instansi berwenang; o.

Apabila memasang reklame sebelum izin diterbitkan akan ditertibkan oleh instansi berwenang secara sepihak;

p.

Pemasangan

reklame

permanen

bertiang

dilarang

menempatkan tiang pada jalan, bahu jalan dan trotoar kecuali reklame neon box ukuran 1 meter x 2 meter (bolak balik) dan reklame penunjuk arah dibawah ukuran 1 meter x 1 meter; q.

Bidang dan atau papan reklame bertiang permanen yang melintang jalan tidak boleh melebihi ¼ (satu per empat) badan jalan yang ada; dan

r.

Dilarang menempatkan reklame yang dapat menutupi pandangan terhadap sarana pelayanan publik berupa kantor pemerintah, sarana kesehatan dan bangunan pelayanan publik lainnya. BAB VIII JAMINAN Pasal 13

(1)

Pemasangan reklame yang menyebabkan rusaknya taman dan atau ruang terbuka hijau, pihak yang bertanggungjawab

terhadap

reklame

dimaksud

berkewajiban memperbaiki kembali, paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesainya pemasangan reklame.

- 31 (2)

Apabila setelah lewat 7 (tujuh) hari penyelenggara reklame tidak memperbaiki kerusakan yang terjadi, pihak

yang

berwenang

dapat

melakukan

pembongkaran. Pasal 14 (1)

Terhadap pemasangan reklame yang berakhir masa berlakunya izin dan tidak melakukan perpanjangan izin

pemasangan

maka

kepada

penyelenggara

reklame diwajibkan untuk membongkar reklame yang telah habis masa berlakunya. (2)

Reklame

permanen

yang

sudah

habis

masa

berlakunya izin dan pajak reklame selanjutnya tidak diperpanjang

oleh

pihak

pemasang

maka

papan/konstruksi reklame harus dibongkar oleh pihak pemasang atas biaya sendiri, apabila pada batas

waktu

3

pembongkaran

(tiga) oleh

bulan pihak

tidak

dilakukan

pemasang

maka

papan/konstruksi reklame tersebut menjadi aset pemerintah daerah. (3)

Apabila papan reklame permanen telah habis masa berlakunya

dan

pihak

pemasang

masih

memperpanjang izin namun pada saat perpanjangan sebelum

memiliki

materi

reklame

maka

pihak

pemasang harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah

untuk

diisi

materi

himbauan

tentang

pemerintahan. (4)

Pemasangan

reklame

baik

permanen

maupun

insidentil yang mengakibatkan kerugian materi, jiwa,

- 32 kesehatan dan keselamatan orang lain baik disengaja maupun

tidak

menjadi

tanggungjawab

pihak

pemasang. (5)

Apabila penyelenggara reklame tidak melakukan pembongkaran terhadap reklame yang telah habis masa berlakunya, maka pemerintah daerah secara sepihak akan melakukan pembongkaran dan apabila dalam kegiatan pembongkaran reklame dimaksud dibutuhkan/mengeluarkan biaya maka pembayaran yang dikeluarkan tersebut harus ditanggung oleh atau menjadi tanggungjawab penyelenggara reklame tersebut

(6)

Besaran

uang jaminan pembongkaran ditetapkan

sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Pajak Reklame. (7)

Biaya sebagaimana dimaksud ayat (5) diambilkan dari uang jaminan yang telah disetor pada saat pengurusan izin pemasangan reklame. BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15

(1)

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu

yang

ditentukan

dalam

SPTPD,

SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. (2)

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor

- 33 ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. (3)

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

(4)

Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jatuh pada hari libur maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pasal 16

(1)

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus lunas.

(2)

Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun

waktu

tertentu,

setelah

memenuhi

persyaratan yang ditentukan. (3)

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

(4)

Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai

batas

memenuhi

waktu

persyaratan

yang

ditentukan

setelah

yang

ditentukan

dengan

- 34 dikenakan

bunga 2 % (dua persen) sebulan dari

jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Pasal 17 (1)

Pembayaran

pajak

secara

angsuran

dan/atau

penundaan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati. (2)

Permohonan

angsuran

dan/atau

penundaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri foto copy

SKPD

serta

alasan

angsuran

dan/atau

penundaan pembayaran. (3)

Kepala

DPPKAD

ditunjuk

dan

mengadakan

atau

Kepala

penelitian

SKPD

yang

terhadap

wajib

pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian

persetujuan/penolakan

angsuran

dan/atau penundaan kepada wajib pajak. (4)

Jangka waktu angsuran diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran yang dibayar secara teratur setiap bulan dalam waktu 1 (satu) tahun takwim.

(5)

Jangka

waktu

penundaan

pembayaran

pajak

diberikan paling lama 2 (dua) bulan dari berakhirnya masa pajak dalam 1 (satu) tahun takwim. BAB X TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN SERTA KRITERIA WAJIB PAJAK PENYELENGGARA PEMBUKUAN Bagian Kesatu

- 35 Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan Pasal 18 (1)

SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.

(2)

Dokumen yang elah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan. Pasal 19

(1)

Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku jenis pajak.

(2)

Atas dasar buku jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan perjenis pajak.

(3)

Berdasarkan

daftar

penetapan,

penerimaan

dan

tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis pajak sesuai masa pajak. Bagian Kedua Kriteria Wajib Pajak Penyelenggara Pembukuan Pasal 20 (1)

Wajib

pajak

yang

melakukan

kegiatan

usaha

pemasangan reklame dengan jumlah pembayaran pajak diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

per

pembukuan.

tahun

wajib

menyelenggarakan

- 36 (2)

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku. BAB XI TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 21

(1)

Surat teguran,

surat peringatan atau surat lain yang

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3)

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dikeluarkan oleh Kepala DPPKAD dan atau Kepala SKPD yang ditunjuk. Pasal 22 (1)

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi

dalam

jangka

waktu

sebagaimana

ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. (2)

Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21

- 37 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Pasal 23 (1)

Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.

(2)

Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk dengan mengeluarkan

Surat

Perintah

Penagihan

Pajak

Seketika dan Sekaligus. (3)

Terhadap

wajib

pajak

ketentuan

sebagaimana

yang

tidak

dimaksud

memenuhi

dalam

Surat

Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2),

segera

dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, dan Surat Perintah Membayar Pajak. BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 24 (1)

Wajib

pajak

pengurangan, secara

tertulis

dapat keringan kepada

mengajukan dan

permohonan

pembebasan

Bupati

melalui

pajak Kepala

- 38 DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) disertai bukti dan alasan yang jelas. (2)

DPPKAD atau SKPD yang ditunjuk mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap wajib pajak sebagai

bahan

pertimbangan

pemberian

persetujuan/ penolakan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. (3)

Pemberian

pengurangan,

pembebasan

pajak

tersebut

keringanan tidak

dan

menunda

kewajiban pembayaran pajak. BAB XIII TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 25 (1)

Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat : a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKDT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan kekeliruan

tulis,

kesalahan

dalam

hitung,

penerapan

dan/atau peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah;

- 39 b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; c. Mengurangkan

atau

menghapuskan

sanksi

administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. (2)

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan

dan

penghapusan

atau

pengurangan

sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas. (3)

Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat prmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4)

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, pengurangan

permohonan ketetapan

pembetulan, dan

pembatalan,

penghapusan

atau

pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

- 40 BAB XIV TATA CARA PENYELESAIAN KEBARATAN DAN BANDING Pasal 26 (1)

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas sesuatu : a. SKPD; b. SKPDKB; c. SKPDKBT; d. SKPDLB

(2)

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB diterima oleh

wajib

pajak,

pemotongan/pemungutan

atau oleh

tanggal

pihak

ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang

jelas,

kecuali

apabila

wajib

pajak

dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (3)

Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

- 41 (4)

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk tidak

memberikan

keputusan,

permohonan

keberatan dianggap dikabulkan. (5)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak. Pasal 27

(1)

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk lainnya.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan surat keputusan tersebut.

(3)

Pengajuan

permohonan

banding

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Pasal 28 Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 atau banding sebagaimana dimaksud pada pasal 27

dikabulkan

pembayaran

sebagian

pajak

atau

seluruhnya,

dikembalikan

dengan

kelebihan ditambah

imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- 42 BAB XV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 29 (1)

Wajib

pajak

dapat

mengajukan

permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk. (2)

Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana

kelebihan dimaksud

pembayaran pada

ayat

pejak

(1)

harus

memberikan keputusan. (3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati melalui Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,

permohonan

pengembalian

kelebihan

pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4)

Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1)

langsung

diperhitungkan

untuk

melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. (5)

Pengembalian

kelebihan

pembayaran

pajak

dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan

- 43 sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). (6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya DPPKAD

SKPDLB,

Bupati

melalui

Kepala

SKPD

yang

atau

Kepala ditunjuk

memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. Pasal 30 Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat

(4),

pembayarannya

dilakukan

dengan

cara

pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagi bukti pembayaran. BAB XVI PEMERIKSAAN PAJAK Bagian Kesatu Tujuan Pemeriksaan Pasal 31 Tujuan

pemeriksaan

pajak

adalah

untuk

menguji

kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

- 44 Bagian Kedua Bentuk Pemeriksaan Pasal 32 (1)

Bentuk Pemeriksaan terdiri dari : a. Pemeriksaan Lengkap; b. Pemeriksaan Sederhana.

(2)

Pemeriksaan Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan ditempat wajib pajak untuk

tahun

sebelumnya

berjalan yang

dan/atau

lazim

tahun-tahun

digunakan

dalam

pemeriksaan pada umumnya. (3)

Pemeriksaan Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan : a. Dilapangan terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan

dengan

pemeriksaan

yang

menerapkan

lazim

dengan

teknik

bobot

dan

kedalaman yang sederhana; b. Di Kantor terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan yang

dilakukan

dengan

menerapkan

teknik

pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Bagian Ketiga Tata Cara Pemeriksaan Pasal 33 (1)

Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara :

- 45 a. Memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya

sebagai

bukti

pelunasan

kewajiban

perpajakan daerah; b. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya; c. Meminjam

buku-buku,

catatan

dan

dokumen

pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima; d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa; e. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan/atau tempattempat

lain

melakukan

yang

dianggap

pemeriksaan

di

penting

serta

tempat-tempat

tersebut; f. Melakukan

penyegelan

tempat

atau

ruangan

tersebut pada huruf e apabila wajib pajak atau wakil

atau

kesempatan

kuasanya untuk

tidak

memasuki

memberikan tempat

atau

ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan;

- 46 g. Meminta

keterangan

dan/atau

bukti

yang

diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa. (2)

Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara : a. Memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan

pajak,

buku-buku

catatan

dan

dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya; b. Meminjam

buku-buku

catatan

dan

dokumen

pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima; c. Memeriksa

buku-buku

catatan

dan

dokumen

pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya; d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa; e. Meminta

keterangan

dan/atau

bukti

yang

diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa. Pasal 34 (1)

Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk

- 47 bertindak

mewakili

wajib

pajak

kewenangannya,

dan

ditunda

dilanjutkan

untuk

selanjutnya pada

sesuai

batas

pemeriksaan kesempatan

berikutnya. (2)

Untuk

keperluan

pengamanan

pemeriksaan,

sebelum

pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan. (3)

Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah

dilakukan

penundaan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan pegawai

dengan

wajib

pajak

terlebih yang

dahulu

meminta

bersangkutan

untuk

mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan. (4)

Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan

guna

kelancaran

pemeriksaan

serta

memberikan yang diperlukan, wajib pajak atau wakil atau

kuasanya

pernyataan

harus

penolakan

menandatangani membantu

surat

kelancaran

pemeriksaan. (5)

Apabila pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat

- 48 pernyataan

penolakan

membantu

kelancaran

pemeriksaan. (6)

Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.

(7)

Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan

penolakan

pemeriksaan

dan

membantu

berita

kelancaran

acara

penolakan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan. Pasal 35 (1)

Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan SKPDKBT

sebagai atau

pelaksanaan

dasar

STPD

penerbitan

atau

ketentuan

tujuan

Peraturan

SKPDKB,

lain

untuk

Perundang-

Undangan Perpajakan Daerah. (2)

Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Pasal 36

(1)

Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan

- 49 dalam waktu paling lama 21 (dua pulu satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan. (2)

Pemberian

tanggapan

atas

hasil

pemeriksaan

lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan. (3)

Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib pajak.

(4)

Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPD dan/atau STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak.

(5)

Pemberitahuan

hasil

pemeriksaan

kepada

wajib

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakaukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan. Pasal 37 Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

- 50 BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 38 (1)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud

pada

ayat

Keputusan

Bupati

(1)

sesuai

ditetapkan peraturan

dengan

perundang-

undangan yang berlaku. BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan

reklame,

dan

ketentuan

lainnya

dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- 51 BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan

Bupati

ini

dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar Pada

tanggal

2012

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO Diundangkan di Blitar pada tanggal

2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

PALAL ALI SANTOSO BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2012 NOMOR :

- 52 -

53 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLITAR

A.

Nomor

:

Tanggal

:

PERHITUNGAN REKLAME PERMANEN 1. NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR) PERMANEN Ukuran dan Harga Reklame

Masa No.

Nilai Jual

Kelas Jalan dan Jenis

Pajak

Ukura

Harga

Harga

Reklame

(Tahun

n

Dasar

Ukuran

)

( M2)

(Rp/M2)

(Rp/M2)

3

4

5

6

a. Megatron

1

1

80.000,00

80.000,00

1,6

40.000,00

64.000,00

144.000,00

b. PN Tiang Bersinar

1

1

40.000,00

40.000,00

1,6

20.000,00

32.000,00

72.000,00

c. PN Tiang

1

1

30.000,00

30.000,00

1,6

15.000,00

24.000,00

54.000,00

d. PN Toko Bersinar

1

1

30.000,00

30.000,00

1.3

15.000,00

19.500,00

49.500,00

e. PN Toko

1

1

25.000,00

25.000,00

1.3

12.000,00

15.600,00

40.600,00

f. PN Kaca / Neon Box

1

1

50.000,00

50.000,00

1.3

25.000,00

32.500,00

82.500,00

g. PN Tembok

1

1

23.000,00

23.000,00

1,3

11.000,00

14.300,00

37.300,00

h. Kendaraan

1

1

40.000,00

40.000,00

1

20.000,00

20.000,00

60.000,00

i. Template / Seng

1

1

35.000,00

35.000,00

1

17.000,00

17.000,00

52.000,00

1 1.

Ketinggian dan Harga Dasar

2

Ketinggian (Indeks) 7

Harga

Harga

Objek Pajak

Dasar

Ketinggian

Reklame

(Rp/M2)

(Rp/M2)

(Rp/M2)

8

9

10

Kelas Utama

54 j. Pengecatan

Iklan

pada

tembok/dinding

1

1

23.000,00

23.000,00

1

11.000,00

11.000,00

34.000,00

a. Megatron

1

1

80.000,00

80.000,00

1,6

38.000,00

60.800,00

140.000,00


1

1

40.000,00

40.000,00

1,6

18.000,00

28.800,00

68.800,00

c. PN Tiang

1

1

30.000,00

30.000,00

1,6

13.000,00

20.800,00

50.800,00

d. PN Toko Bersinar

1

1

30.000,00

30.000,00

1.3

13.000,00

16.900,00

46.900,00

e. PN Toko

1

1

25.000,00

25.000,00

1.3

10.000,00

13.000,00

38.000,00


1

1

50.000,00

50.000,00

1.3

23.000,00

29.900,00

79.900,00

g. PN Tembok

1

1

23.000,00

23.000,00

1,3

9.000,00

11.700,00

34.700,00

h. Kendaraan

1

1

40.000,00

40.000,00

1

18.000,00

18.000,00

58.000,00

i. Template / Seng

1

1

35.000,00

35.000,00

1

15.000,00

15.000,00

50.000,00

1

1

23.000,00

23.000,00

1

9.000,00

9.000,00

32.000,00

3

4

a. Megatron

1

1

80.000,00

80.000,00

1,6

36.000,00

57.600,00

137.600,00


1

1

40.000,00

40.000,00

1,6

16.000,00

25.600,00

65.600,00

/genteng 2.

Kelas A

j. Pengecatan

Iklan

tembok/dinding

pada

/genteng 1 3.

2

5

6

7

8

9

10

Kelas B

55 c. PN Tiang

1

1

30.000,00

30.000,00

1,6

11.000,00

17.600,00

47.600,00

d. PN Toko Bersinar

1

1

30.000,00

30.000,00

1.3

11.000,00

14.300,00

44.300,00

e. PN Toko

1

1

25.000,00

25.000,00

1.3

8.000,00

10.400,00

35.400,00


1

1

50.000,00

50.000,00

1.3

21.000,00

27.300,00

77.300,00

g. PN Tembok

1

1

23.000,00

23.000,00

1,3

7.000,00

9.100,00

32.100,00

h. Kendaraan

1

1

40.000,00

40.000,00

1

16.000,00

16.000,00

56.000,00

i. Template / Seng

1

1

35.000,00

35.000,00

1

13.000,00

13.000,00

48.000,00

1

1

23.000,00

23.000,00

1

7.000,00

7.000,00

30.000,00

a. Megatron

1

1

80.000,00

80.000,00

1,6

34.000,00

54.400,00

134.400,00


1

1

40.000,00

40.000,00

1,6

14.000,00

22.400,00

62.400,00

c. PN Tiang

1

1

30.000,00

30.000,00

1,6

9.000,00

14.400,00

44.400,00

d. PN Toko Bersinar

1

1

30.000,00

30.000,00

1.3

9.000,00

11.700,00

41.700,00

e. PN Toko

1

1

25.000,00

25.000,00

1.3

6.000,00

7.800,00

32.800,00


1

1

50.000,00

50.000,00

1.3

19.000,00

24.700,00

74.700,00

g. PN Tembok

1

1

23.000,00

23.000,00

1,3

5.000,00

6.500,00

29.500,00

h. Kendaraan

1

1

40.000,00

40.000,00

1

14.000,00

14.000,00

54.000,00

j. Pengecatan

Iklan

tembok/dinding

pada

/genteng 4.

Kelas C

56 i. Template / Seng j. Pengecatan

iklan

1

1

35.000,00

35.000,00

1

11.000,00

11.000,00

46.000,00

1

1

23.000,00

23.000,00

1

5.000,00

5.000,00

28.000,00

pada

tembok/dinding /genteng

Keterangan : Indeks Ketinggian : 1 meter - 3 meter

=

1

3,01 meter - 6 meter

= 1,3

6,01 meter - 9 meter

= 1,6

> 09,01

meter =

2

2. NILAI STRATEGIS PENYELENGGARAAN REKLAME (NSPR) PERMANEN.

No.

Kelas Jalan dan Jenis Reklame

1 1.

2

Nilai Fungsi Ruang

Nilai Sudut Pandang

Masa

Harga

Pajak

Dasar

Bobot

(Tahun)

(Rp/M2)

= 15 %

3

4

5

6

7

8

9

10

1

30.000,00

0,15

10

1,5

0,25

4

1

Skor

Nilai

Bobot = 25 %

Nilai Fungsi Jalan Bobot

Skor

Nilai

Jumlah

NSPR

Skor

Nilai

Nilai

(Rp/M2)

11

12

13

14

15

0,60

10

6

8,5

255.000,00

= 60 %

Kelas Utama a. Megatron

57 b. PN Tiang Bersinar

1

15.000,00

0,15

10

1,5

0,25

4

1

0,60

10

6

8,5

127.500,00

c. PN Tiang

1

12.000,00

0,15

10

1,5

0,25

4

1

0,60

10

6

8,5

102.000,00

d. PN Toko Bersinar

1

12.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

10

6

8

96.000,00

e. PN Toko

1

11.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

10

6

8

88.000,00


1

20.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

10

6

8

160.000,00

g. PN Tembok

1

10.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

10

6

8

80.000,00

h. Kendaraan

1

17.000,00

0,15

10

1,5

0,25

4

1

0,60

10

6

8,5

144.500,00

i. Template / Seng

1

16.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

10

6

8

128.000,00

1

10.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

10

6

8

80.000,00

a. Megatron

1

29.000,00

0,15

10

1,5

0,25

4

1

0,60

7

4,2

6,7

194.300,00


1

14.000,00

0,15

10

1,5

0,25

4

1

0,60

7

4,2

6,7

93.800,00

c. PN Tiang

1

11.000,00

0,15

10

1,5

0,25

4

1

0,60

7

4,2

6,7

73.700,00

d. PN Toko Bersinar

1

11.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

7

4,2

6,2

68.200,00

e. PN Toko

1

10.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

7

4,2

6,2

62.000,00

f. PN Kaca / Neon Bok

1

19.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

7

4,2

6,2

117.800,00

g. PN Tembok

1

9.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

7

4,2

6,2

55.800,00

h. Kendaraan

1

16.000,00

0,15

10

1,5

0,25

4

1

0,60

7

4,2

6,7

107.200,00

j. Pengecatan iklan pada tembok/dinding/genteng 2.

Kelas A

58 i. Template / Seng j. Pengecatan iklan pada tembok/dinding/genteng

1 3.

2

1

15.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

7

4,2

6,2

93.000,00

1

9.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

7

4,2

6,2

55.800,00

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a. Megatron

1

28.000,00

0,15

10

1,5

0,25

4

1

0,60

4

2,4

4,9

137.200,00


1

13.000,00

0,15

10

1,5

0,25

4

1

0,60

4

2,4

4,9

63.700,00

c. PN Tiang

1

10.000,00

0,15

10

1,5

0,25

4

1

0,60

4

2,4

4,9

49.000,00

d. PN Toko Bersinar

1

10.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

4

2,4

4,4

44.000,00

e. PN Toko

1

9.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

4

2,4

4,4

39.600,00


1

18.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

4

2,4

4,4

79.200,00

g. PN Tembok

1

8.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

4

2,4

4,4

35.200,00

h. Kendaraan

1

15.000,00

0,15

10

1,5

0,25

4

1

0,60

4

2,4

4,9

73.500,00

i. Template / Seng

1

14.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

4

2,4

4,4

61.600,00

j. Pengecatan iklan pada

1

8.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

4

2,4

4,4

35.200,00

Kelas B

59 tembok/dinding/genteng 4.

Kelas C a. Megatron

1

27.000,00

0,15

10

1,5

0,25

4

1

0,60

1

0,6

3,1

83.700,00


1

12.000,00

0,15

10

1,5

0,25

4

1

0,60

1

0,6

3,1

37.200,00

c. PN Tiang

1

9.000,00

0,15

10

1,5

0,25

4

1

0,60

1

0,6

3,1

27.900,00

d. PN Toko Bersinar

1

9.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

1

0,6

2,6

23.400,00

e. PN Toko

1

8.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

1

0,6

2,6

20.800,00


1

17.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

1

0,6

2,6

44.200,00

g. PN Tembok

1

7.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

1

0,6

2,6

18.200,00

h. Kendaraan

1

14.000,00

0,15

10

1,5

0,25

4

1

0,60

1

0,6

3,1

43.400,00

i. Template / Seng

1

13.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

1

0,6

2,6

33.800,00

1

7.000,00

0,15

10

1,5

0,25

2

0,5

0,60

1

0,6

2,6

18.200,00

j. Pengecatan iklan pada tembok/dinding/genteng

Keterangan : 1. PN pendekatan dari Papan Nama 2. Nilai Bobot dan Skor : a. Nilai Fungsi Ruang (NFR) 1) Bobot NFR = 15 % 2) Skor : -

Ruang Terbuka = 10

60 -

Ruang Tertutup = 5

b. Nilai Sudut Pandang (NSP) 1)

Bobot NSP = 25 %

2)

Skor : -

Sudut Pandang > 4 arah

= 10

-

Sudut Pandang

4 arah

= 8

-

Sudut Pandang

3 arah

= 6

-

Sudut Pandang

2 arah

= 4

-

Sudut Pandang

1 arah

= 2

c. Nilai Fungsi Jalan (NFJ) 1) Bobot NFJ = 60 % 2) Skor : -

Kelas Utama

= 10

-

Kelas A

= 7

-

Kelas B

= 4

-

Kelas C

= 1

3. NILAI SEWA REKLAME  Nilai Sewa Reklame = Nilai Jual Objek Pajak Reklame + Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame  Tarif Pajak Reklame= 25 % x Nilai Sewa Reklame Contoh : Nilai Pajak Papan Nama Tiang Bersinar pada Kelas Jalan Utama adalah : Nilai Sewa Reklame (NSR) = Rp. 72.000,00 + Rp. 127.500,00

= Rp. 199.500,00

61 Nilai Pajak Reklame (NPR) = 25 % x Rp. 199.500,00

= Rp. 49.875,00

PERHITUNGAN NILAI PAJAK REKLAME Masa No.

NJOPR

NSPR

NSR

( M2)

(Rp/M2)

(Rp/M2)

(Rp/M2)

3

4

5

6

7

a. Megatron

1

1

144.000,00

255.000,00

399.000,00

25

99.750,00


1

1

72.000,00

127.500,00

199.500,00

25

49.875,00

c. PN Tiang

1

1

54.000,00

102.000,00

156.000,00

25

39.000,00

d. PN Toko Bersinar

1

1

49.500,00

96.000,00

145.500,00

25

36.375,00

e. PN Toko

1

1

40.600,00

88.000,00

128.600,00

25

32.150,00


1

1

82.500,00

160.000,00

242.500,00

25

60.625,00

g. PN Tembok

1

1

37.300,00

80.000,00

117.300,00

25

29.325,00

h. Kendaraan

1

1

60.000,00

144.500,00

204.500,00

25

51.125,00

i. Template / Seng

1

1

52.000,00

128.000,00

180.000,00

25

45.000,00

1

1

34.000,00

80.000,00

114.000,00

25

28.500,00

Kelas Jalan dan Jenis Reklame

Pajak (Tahun)

1 1.

Tarif

Ukuran

2

Pajak (%) 8

Nilai Pajak (Rp/M2)

9

Kelas Utama

j. Pengecatan iklan pada Tembok / Dinding / Genteng

62 2.

Kelas A a. Megatron

1

1

140.000,00

194.300,00

334.300.00

25

83.575.00


1

1

68.800,00

93.800,00

162.600.00

25

40.650,00

c. PN Tiang

1

1

50.800,00

73.700,00

124.500.00

25

31.125.00

d. PN Toko Bersinar

1

1

46.900,00

68.200,00

115,100.00

25

28.775.00

e. PN Toko

1

1

38.000,00

62.000,00

100.000.00

25

25.000.00


1

1

79.900,00

117.800,00

197.700.00

25

49.425.00

g. PN Tembok

1

1

34.700,00

55.800,00

90.500.00

25

22.625.00

h. Kendaraan

1

1

58.000,00

107.200,00

165.200.00

25

41.300,00

i. Template / Seng

1

1

50.000,00

93.000,00

143.000.00

25

35.750.00

1

1

32.000,00

55.800,00

87.800.00

25

21.950.00

3

4

1

1


1 3.

2

5

6

7

8

9

Kelas B a. Megatron

137.600.00

137.200.00

274.800.00

25

68.700.00

63 b. PN Tiang Bersinar

1

1

65.600.00

63.700.00

129.300.00

25

32.325.00

c. PN Tiang

1

1

47.600.00

49.000.00

96.600.00

25

24.150.00

d. PN Toko Bersinar

1

1

44.300.00

44.000.00

88.300.00

25

22.075.00

e. PN Toko

1

1

35.400.00

39.600.00

75.000.00

25

18.750.00


1

1

77.300.00

79.200.00

156.500.00

25

39.125.00

g. PN Tembok

1

1

32.100.00

35.200.00

67.300.00

25

16.825.00

h. Kendaraan

1

1

56.000.00

73.500,00

129.500.00

25

32.375.00

i. Template / Seng

1

1

48.000.00

61.600.00

109.600.00

25

27.400.00

1

1

30.000.00

35.200.00

65.200.00

25

16.300.00

a. Megatron

1

1

134.400.00

83.700.00

218.100.00

25

54.525.00


1

1

62.400.00

37.200.00

99.600.00

25

24.900.00

c. PN Tiang

1

1

44.400.00

27.900.00

72.300.00

25

18.075.00

d. PN Toko Bersinar

1

1

41.700.00

23.400,00

65.100.00

25

16.275.00

e. PN Toko

1

1

32.800.00

20.800.00

53.600.00

25

13.400.00


1

1

74.700.00

44.200.00

118.900.00

25

29.725.00

g. PN Tembok

1

1

29.500.00

18.200.00

47.700.00

25

11.925.00

j. Pengecatan iklan pada Tembok / Dinding / Genteng 4.

Kelas C

64 h. Kendaraan

1

1

54.000.00

43.400.00

97.400.00

25

24.350.00

i. Template / Seng

1

1

46.000.00

33.800.00

79.800.00

25

19.950.00

1

1

28.000.00

18.200.00

46.200.00

25

11.550.00


BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

B.

PERHITUNGAN REKLAME INSIDENTIL Ukuran dan Harga Reklame

No.

Jenis Reklame

1

2

Masa

Harga Dasar

NJOPR

NSPR

NSR

(Rp/M2)

(Rp/M2)

(Rp/M2)

6

7

8

Tarif Pajak

Nilai Pajak (Rp/M2)

Pajak

Ukuran

3

4

1 Bulan

1 Meter

18.000,00

18.000,00

6.000,00

24.000,00

25

6.000,00

1 Minggu

1 Meter

12.000,00

12.000,00

4.000,00

16.000,00

25

4.000,00

(Rp/M2) 5

(%) 9

10

1

Spanduk

2

Umbul – Umbul

3

Baliho

1 Bulan

1 Meter

50.000,00

50.000,00

30.000,00

80.000,00

25

20.000,00

4

Layar Cover

1 Bulan

1 Meter

18.000,00

18.000,00

6.000,00

24.000,00

25

6.000,00

65 5

Tenda Toko

1 Bulan

1 Lembar

18.000,00

18.000,00

6.000,00

24.000,00

25

6.000,00

6

Plastik Gantung

1 Bulan

1 Lembar

8.000,00

8.000,00

2.000,00

10.000,00

25

2.500,00

7

Poster

1 Bulan

1 Lembar

8.000,00

8.000,00

2.000,00

10.000,00

25

2.500,00

8

Plakchain

3 Bulan

1 Lembar

14.000,00

14.000,00

4.000,00

18.000,00

25

4.500,00

9

Selebaran

-

1 Lembar

1.500,00

1.500,00

500,00

2.000,00

25

500,00

10

Balon Udara

1 Minggu

1 Buah

250.000,00

250.000,00

150.000,00

400.000,00

25

100.000,00

11

Apung

1 Minggu

1 Kegiatan

100.000,00

100.000,00

40.000,00

140.000,00

25

35.000,00

12

Slide / Film

1 Menit

1 Menit

20.000,00

20.000,00

10.000,00

30.000,00

25

7.500,00

13

Suara

1 Menit

10 Menit

4.000,00

4.000,00

2.000,00

6.000,00

25

1.500,00

14

Peragaan

1 Hari

1 Hari

600.000,00

600.000,00

400.000,00

1.000.000,00

25

250.000,00

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

66

LAMBANG GARUDA

BUPATI BLITAR

PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR

TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR

TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKALME

BUPATI BLITAR

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor ..... Tahun 2011 tentang Pajak Reklame yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor .... Seri .... Tahun 2011 tanggal ...... Januari 2011, agar berjalan lancar, tertib dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan

Surat

Paksa

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 4.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

67 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2008

Nomor

59,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009

Nomor

130,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

27

Tahun

1983

tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan

Pemerintah

Nomor

69

Tahun

2009

tentang

Pemberian Insentif Petugas Pemungut PAD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .......); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun ...... tentang ....... ............................................................................. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor ...... Tahun ....... tentang

Penyidik

Pegawai

Negeri

Sipil

di

Lingkungan

Pemeintah Kabupaten Blitar. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor ..... Tahun ....... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN

68

Menetapkan

:

PERATURAN

BUPATI

BLITAR

PELAKSANAAN

PERATURAN

TENTANG

DAERAH

PETUNJUK

KABUPATEN

BLITAR

NOMOR ...... TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal 1 Dengan Peraturan Bupati Blitar ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Pajak Reklame.

Pasal 2 (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. (2) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai beikut : a. Dalam

hal

diselenggarakan

orang

pribadi

atau

badan

yang

memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi dan jenis reklame. b. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa

pajak

/

masa

penyelenggaraan

reklame

dengan

tetap

memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 3 (1) Biaya pemasangan reklame termasuk biaya pembuatan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat (2) huruf a didasarkan pada standar biaya yang ditetapkan secara peiodik oleh Bupati. (2) Lama pemasangan atau jangka waktu penyelenggaraan reklame adalah harian, mingguan, bulanan dan / atau tahunan. (3) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat (2) dihitung dengan biaya pemasangan ditambah biaya pemeliharaan dibagi dengan unsur ekonomis atau lamanya pemasangan ditambah dengan nilai strategis. (4) Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud pasal (2) ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh faktor-faktor : a. Guna lahan (Potensi dari tempat / kawasan) dalam mencapai sasaran pemasangan reklame. b. Ukuran reklame. c. Sudut pandang reklame. d. Kelas jalan. e. Lokasi pemasangan reklame. (5) Menetapkan tarif pajak reklame sebesar 25 % dengan klasifikasi sebagai berikut : a. Klasifikasi Sangat Strategis :

69 Pemasangan reklame dilokasi wilayah pasar Kabupaten, pasar desa dan / atau sekitar komplek pertokoan. b. Klasifikasi Strategis : Pemasangan reklame dilokasi

sepanjang jalan arteri provinsi

maupun jalan arteri Kabupaten. c. Kurang Strategis : Pemasangan reklame dilokasi wilayah Blitar Selatan yang meliputi Kecamatan

Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Binangun dan

Wates.

Pasal 4 Dasar perhitungan dan tarif pajak reklame permanen dan insidental ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5 Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6 (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar Pada tanggal ...............................

BUPATI BLITAR

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar Pada tanggal .............................

SEKRETARIS DAERAH

70

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADJI

Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor : .... / .....

[Dinas Pendapatan Kab. Blitar 2013]

Recommend Documents