DINAMIKA DIDALAM TUBUH KABINET BERSATU. Faridah T, S.Pd., M.Pd. NIP Widyaiswara LPMP Sulawesi Selatan

DINAMIKA DIDALAM TUBUH KABINET BERSATU

Faridah T, S.Pd., M.Pd. NIP.19651216 198903 2 012 Widyaiswara LPMP Sulawesi Selatan

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011

http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=134:dinamika-kabinet-bersatu&catid=42:widyaiswara&Itemid=203

Dalam sebuah zaman akan melahirkan warna tersendiri sebagai ciri zaman itu, setiap pergantian kekuasaan/ pemerintahan akan melahirkan warna itulah yang menjadi kesan pada pemerintahan yang ada. Demikian pula pemerintahan Indonesia mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdul Rachman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudoyono memiliki warna pemerintahan yang berbeda – beda. Pada pemerintahan SBY – JK maka kita akan melihat bagaimana warna yang ditampilkan kedua pemimpin ini dalam melaksanakan pemerintahannya. Melalui keputusan presiden No. 17 / 2006 Presiden SBY membentuk unit kerja presiden untuk pengelolaan program reformasi yang di singkat UKP3R tugas utamanya adalah membantu presiden dalam memantau, pengendalian, pelancaran, dan percepatan program dan agenda reformasi. Tugas lainnya adalah memperbaiki iklim reformasi, perbaikan administrasi pemerintahan, peningkatan usaha kecil dan menengah, peningkatan kinerja dan perbaikan penegkan hukum. Kepada UPK3R mendapat fasilitas yang setara dengan menteri. Disatu sisi pembentukan UKP3R dinilai positif. Setidaknya presiden menyadari adanya disorientasi kebijakan dan implementasinya khususnya dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Namun dititik dari dimensi analisis kebijakan public, pembentukan lembaga ini berpotensi memperlemah peran, tugas, dan fungsi lembaga yang sudah ada. Atau berpotensi pula terhadap konflik antar lembaga birokrasi karena perannya yang overlapping. Atas

kemunculannya

tersebut,

berbagai

tanggapan

pun

mulai

mengemukakan permintaan pengendapan lembaga ini datang dari berbagai kalangan selain kritikan dari lawan-lawan politik partai pengusung SBY juga datang dari elemen masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakat seperti Muhammadiyah dan NU. Namun yang menengahkan kita adalah kritikan dan ancaman tersebut mencuat tidak hanya dari DPP tetapi juga dari DPD, partai golkar mensinyalir adanya upaya memperkecil peran wakil presiden (wapres) yang nota bene ketua umum partai golkar. Kemunculan UKP3R ini, banyak mengatakan bahwa dikabinet bersatu ini mengindikasikan adanya ketidak saling percayaan antara presiden SBY dan wakil presiden JK dalam hal pelaksanaan program kerja. Kemudian juga terkesan bahwa keegoan yang kemudian yang dikemudian muncul karena semua mau jadi presiden akhirnya tidak ada keharmonisan antara presiden dan wakil presiden karena mereka berjalan sendiri-sendiri. Kemudian terkesan hanya memikirkan kekuasaan mereka untuk jangka panjang tanpa memikirkan

kondisi Negara yang semakin

mengkhawatirkan, bencana datang silih berganti menelan korban jiwa, kerugian materil, dan yang dikemudian hari mendapat perhatian serius dari pemerintah.


Kalau kita flash back kebelakang, sebenarnya telah ada komitmen awal pembagian tugas antara presiden dan wapres. Wapres ketika itu diserahi tugas dan kewenangan dibidang ekonomi. Namun seiring waktu komitmen awal itu sepertinya kurang mendapat porsi dan layak utamanya mengenai posisi kunci di bidang perekonomian, keuangan, perdagangan, dan energi kerap langsung diselesaikan ke istana presiden. Di tambah lagi dengan adanya UKP3R tugas presiden wapres semakin menciut dan mengecil. Padahal tanpa dukungan politik partai golkar dilegislatif sulit bagi pemerintah untuk meloloskan program ekonominya. Disorientasi politik di istana ini berimbas pada kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Kabinet Indonesia Bersatu memegang merupakan kabinet hasil kompromi politik, Awalnya partai golkar tidak termasuk pihak yang mendesain cabinet. Sebab, waktu itu partai golkar menyusun Wiranto dan Shalohuddin Wahid, adalah kompetitor SBY-JK. Lazimnya suatu kompromi yang ingin mencapai sesuai dengan pendekatan win win solution. Ada tawar menawar politik (political barginning) kendati dalam prosesnya terjadi tarik menarik kepentingan melalui transaksi politik take and give. Cabinet akhirnya terbentuk. Seberapa besar daya tarik kekuasaan pada saat itu terjadi di Cikeas. Tergantung variable politik yng dominan seperti

perolehan suara

partai (legitimasi politik). Popularitas dan kapabilitas pimpinan partai dan track record partai dan dukungan kepercayaan social (social capital) partai dan dukungan dari partai itu. Atau kekuatan politik lainnya. Implikasi kompromi politik itu menghasilkan warna kabinet yang pelangi, mesti kabinet ini menyandang predikat kabinet Indonesia bersatu, realitasnya masih sulit bersatu. Sebab, anggota kabinet di isi oleh anggota, pengurus, bahkan ketua umum partai, yang kerap masih memiliki kepentingan politik terselubung untuk kepentingan partainya dikemudian hari. Sehingga warna partai lebih dominan daripada warna kabinet. Kondisi ini pun berimbas keberbagai kebijakan pemerintah. Sebut saja kasus pendirian staf khusus menteri yang fasilitasnya setingkat esolon 1. kendati sifatnya non structural, aroma, dan nuansa politiknya lebih dominan dibandingkan profesionalnya. Ramai-ramailah pos staf khusus ini diisi oleh orang – orang partai akibatnya beberapa pekerjaan pada Direktur jenderal (Dirjen) “di ambil alih” oleh staf tersebut. Hal ini disebabkan oleh kedekatan emosional dan parati politik personel staf khusus dengan menterinya )sama sama orang partai) dibandingkan dengan para dirjen sebagai jabatan karier birokrasi (non politik). Awalnya SBY menginginkan agar pemerintahannya kuat, diizinkan JK untuk merebut

posisi ketua umum partai golkar yang sebelumnya partai golkar

memosisikan diri sebagai partai oposisi bersamaan dengan PDIP dan partai lainya. Namun setelah terpilihnya JK menjadi ketua umum golkar, konstelasi politik di partai


beringin ini berubah, Satu persatu kader-kader golkar yang berhaluan oposisi yang duduk di DPP maupun di DPR di copot dan digantikan oleh kader – kader JK untuk mengamankan kebijakan duet SBY – JK. Kemesraan SBY – JK mulai terganggu ketika perombakan kabinet tahun yang lalu dan berbagai kebijakan ekonomi kabinet yang awalnya dipercayakan SBY kepada JK lambat laun mulai mengendor sebagai akibat dari loyalitas menteri – menteri bidang ekonomi lebih dominan kepada SBY. Sehingga mulailah gesekan kepentingan merebak kepermukaan. Tidak hanya SBY dalam hal pembentukan UPK3R, JK pun tidak luput dari maneuver politiknya. Adanya inisiatif JK untuk mengajak PNS, memasuki kembali gelanggang politik dipandang kubu SBY akan membahayakan, satu sisi ide ini merupakan sebuah apresiasi terhdap hak politik seluruh warga Negara Indonesia namun pada sisi yang lain, masih menyimpan trauma orde baru yang menggunakan birokrat sebagai dulang suara politik bagi para penguasa. Diakui atau tidak, secara politik partai demokrat (SBY) dan partai Golkar (JK), merupakan dua kompetitor politik dalam pemilihan umum. Makanya tidak mengherankan bila menjelang 2009, mereka sudah mulai mempersiapkan strategi pemenangan pemilu dimasa yang akan datang. Dalam konteks ini, SBY-JK akan potensial secara politik menjadi seteru politik yang nyata untuk memperebutkan kursi kekuasaan di 2009. oleh karena itu, perombakan kabinet tahun yang lalu, isu tidak jadinya perombakan kabinet tahun ini dan pembentukan staf khusus menteri serta pembentukan lembaga UPK3R ini mengidikasikan adanya tarikan kepentingan politik para elite partai, dalam usaha perumusan peta kekuatan politik di masa yang akan datang. Karena adgium politik menegaskan bahwa tidak ada lawan dan kawan sejati, yang ada adalah kepentingan. Kemudian hanya kebijakan yang diambil SBY yang tidak populir dan dianggap tidak pro terhadap rakyat, popularitas SBY pun semakin menurun di mata publik. Masih hangat dimata kita pergulatan para elit politik kita di pusat dalam hal perebutan kedudukan dan mempertahankan satus que yakni resuffel anggota kabinet. Selama pemerintahan SBY-JK dalam tubuh cabinet bersatu sudah dua kali terjadi pergantian menteri. Pada bulan Mei 2007 yang lalu resufel kedua telah dilakukan, berbagai pertanyaan pun bermunculan mengapa presiden melakukan ressufel kabinet? Tanpa melihat sisi lain, SBY melakukan ressufel cabinet karena dinilai bahwa ada beberapa mentri yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga untuk memperbaiki kinerja cabinet dan mencapai tujuan maka ressufel dilakukan. Wacana ressufel menguak kepermukaan konstalasi politik pun semakin


memanas karena kader partai yang dilepas jabatannya tidak diterima oleh partai yang memiliki kader, maka yang nampak saling menjatuhkan satu samalain. Kemudian partai besarpun berebutan untuk mendapatkan posisi strategis. Banyak pengamat politik mengatakan bahwa ressufel pertama dan kedua di tubuh kabinet bersatu tidak ada bedanya. Yang ada hanyalah untuk memperkuat statusque, sehingga orang-orang yang dekat dengan pemerintah itulah yang akan terangkat terutama pada kader partainya untuk membangun sebuah oposisi kekuatan persiapan 2009 pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Nampak kita lihat bahwa saat ini yang mendominasi menteri di cabinet Indonesia bersatu adalah orang orang partai Demokrat dan partai Golkar. Kemudian juga nampak bahwa ressufle kabinet dilakukan karena adanya ronrongan dari luar, indikasinya bahwa presiden harus melakukan ressufle karena ada beberpa mentri yang dianggap membahayakan dan merugikan kedudukan presiden. Maka orang-orang yang dianggap berbahaya terutama mereka yang tidak menurut kepada presiden tidak diberikan lagi jabatan. Kemudian warna yang ada pada saat sekarang dalam pemerintahan SBY adalah saling mempertahankan ego, mengapa ketika presiden mengambil kebijakan yang mendukung resolusi nuklir Iran, berbagai kecaman pun timbul tak terkecuali DPR yang meminta interplase terhadap kebijakan SBY mendukung resoluisi nuklir Iran. Padahal Indonesia yang memuat politik luar negeri bebas aktif artinya tidak memihak dan ini jelas termuat dalam UUD 1945 yaitu ikut memelihara perdamaian dunia. Tentu saja kebijakan yang diambil presiden menimbulkan reaksi DPR sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan dalam hal pengambilan kebijakan. Kemudian presiden tidak mau menghadiri undangan DPR, dia hanya mengutus menteri. Tentu saja DPR tidak mau melakukan persidangan karena keterangan dari menteri dianggap tidak memuaskan karena bukan menteri yang mengambil kebijakan ini. Dan semakin mengindikasikan bahwa presiden SBY semakin memperlihatkan keegoannya sebagai kepala pemerintah karena tidak mau memenuhi panggilan DPR. Padahal kalau kita lihat fungsinya DPR, maka seharusnya presiden menghadiri undangan itu. Kekuasaan pemerintahan yang ada pada presiden atau biasa disebut kekuasaan eksekutif merupakan konsekuensi dianutnya system pemerintahan presidensil oleh UUD 1945. sebagai kepala eksekutif maka presiden mendapat banyak kewenangan guna menjalankan pemerintahannya. Namun selain memegang kekuasaan pemerintahan, presiden juga memiliki kewenangan dalam bidang perundang-undangan (legislatof). Hal ini terjadi karena undang – undang dibentuk atas persetujuan bersama antara presiden dan DPR. Selain dua kekuasaan itu,


presiden presiden memiliki satu kekuasaan lagi yakni kekuasaan sebagai kepala Negara, Implikasi kompromi politik itulah menghasilkan warna kabinet yang pelangi, meski cabinet ini menyandang predikat kabinet Indonesia bersatu, realitasnya masih sulit bersatu, sebab anggota kabinet diisi oleh anggota pengurus bahkan ketua umum partai yang kerap masih memiliki nkepentingan politik terselubung untuk kepentingan partainya dikemudian hari. Sehingga warna partai lebih dominan dari pada warna kabinet.

DINAMIKA DIDALAM TUBUH KABINET BERSATU. Faridah T, S.Pd., M.Pd. NIP Widyaiswara LPMP Sulawesi Selatan

Recommend Documents