DILEMA KEBIJAKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT PADA SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA Oleh NUR FITRIA
Pendahuluan Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara memanfaatkan
sumber
daya
pendukungnya
(sustainable
resources).
Pembangunan biasanya diupayakan dengan pertumbuhan ekonomi guna mendukung peningkatan kesejahteraan. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi seringkali menimbulkan dampak berupa pencemaran dan kemerosotan kualitas sumber daya alam serta kesenjangan sosial. Oleh karena itu, muncul paradigma baru terhadap pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh rakyat yaitu tentang sustainable development atau pembangunan berkelanjutan (Sutikno & Maryunani, 2006, pp. 222-223). Tidak seperti paradigma pembangunan pada umumnya, sustainable development diklaim mampu menghadirkan harmonisasi antara pembangunan dan lingkungan. Konsep ini diharapkan oleh banyak pihak dapat menghadirkan kepedulian tata kelola pembangunan sekarang atas keberadaan generasi dan sumber daya alam dimasa mendatang. Dimana aspek ekologi, sosial dan ekonomi menjadi pilar yang sangat penting dalam pelaksanaannya. Konsep pembangunan menjadi semakin kompleks, tidak hanya sebatas pada masalah pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga meliputi masalah sosial dan lingkungan (Budiman, 1995, p. 9). Sejumlah literatur teori pembangunan telah banyak menyebutkan bahwa faktor deteminan dalam proses pembangunan itu meliputi tiga hal, yaitu tenaga kerja, modal dan sumber daya alam. Bila dilihat dari perspektif jangka panjang, diantara ketiga faktor, maka sumber daya alam adalah faktor yang paling sulit dijaga ketersediaannya secara kuantitas maupun kualitas. Satu sisi, pertumbuhan ekonomi produktif perlu ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat luas. Namun dikesempatan berikutnya, proses produksi itu berdampak signifikan pada
penurunan sumber daya alam. Situasi inilah yang ingin coba ditengahi oleh konsep sustainable development. Lantas, bagaimana dengan sumber daya minyak dan gas bumi sendiri yang notabene adalah sumber daya non-renewable yang memiliki nilai strategis di dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Termasuk Indonesia. Apakah dengan laju pertumbuhan manusia yang pesat seperti sekarang ini mampu dijadikan bahan kebijakan pemerintah untuk produktif tanpa melupakan bahwa cadangan migas kita juga harus dijaga ketersediaan dan keberlanjutannya? Bagaimana pemerintah bisa menyelaraskan antara kebutuhan masyarakat atas migas dengan keberlanjutan sumberdaya migas itu sendiri? Sustainable of Development Konsep sustainable development ini pertama kali dibuat pada tahun 1972 pada United Conference on Human Development di Stockhlom yang dihadiri oleh 113 negara dan 19 perwakilan dari oganisasi internasional. Konferensi tersebut merupakan forum internasional pertama yang secara ekslusif mengetengahkan isu lingkungan. John Volger (2007) dalam bukunya The International Politics of Sustainable Development mencatat, pada saat itu ada 27 orang ahli yang berupaya mengartikulasikan hubungan antara lingkungan dan pembangunan. Mereka menyatakan bahwa although in individual instances there were conflicts between environmental and economic priorities, they were intrinsically two sides of the same coin (Paul, 2008, p. 577). Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya permasalahan
lingkungan
memiliki
nilai
prioritas
yang
sama
dengan
pembangunan. Karena forum perdana, konferensi Stockhlom ini sempat menuai kritik dari bebeapa pihak yang menyatakan bahwa: a. Konferensi tersebut masih membatasi nilai-nilai efektifitas karena proteksi lingkungan dan kebutuhan akan pembangunan, terutama di negara-negara berkembang dimana masih terlihat adanya kebutuhan yang saling bersaing satu sama lain yang berujung pada perpecahan. Tidak ada pola koordinasi;
2
b. Konferensi tersebut juga lebih terkait dengan cara mengidentifikasi daya tarik menarik (trade-offs) antara pembangunan dan lingkungan daripada mempromosikan harmonisasi hubungan antar keduanya. Pasca konferensi Stockhlom, konsep ini kian populer di tahun 1987 dengan dirilisnya laporan Our Common Future oleh United Nation’s World Commission on Enviroment and Development (WCED), yang juga disebut sebagai Brundtland Commission (Lertzman & Vredenburg, 2005, p. 242). Itu sebabnya, konsep sustainable development seringkali diatribusikan pada Brundtland Report (Hulse, 2007, pp. 11-12) bahwa: … We must ensure development meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs and adds: Sustainable development is not a fixed state of harmony, but rather a process of change in which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of technological development, and institutional change are made consistent with future as well as present needs. The report goes on to say: … the development process is not easy or straightforward... and in the final analysis, sustainable development must rest on political will. Dari definisi tersebut, Ciegis, Ramanauskiene, & Martinkus (2009, p. 30) menangkap ada dua konsep besar dalam mengoperasionalisasikan sustainable development yaitu: a. konsep kebutuhan (the concept of needs), khusunya kebutuhan pokok masyarakat miskin di dunia (the world’s poor), mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. b. gagasan limitasi (the idea of limitations) sebagai efek dari teknologi dan struktur sosial atas kemampuan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan. Bagi negara berkembang, tentu ini akan berimbas pada ketimpangan pola pembangunan dan pertumbuhan ekonomi karena standar dan tata cara pemanfaatan lingkungan dibatasi oleh negara maju. Selain itu, dari definisi konsep sustainable development tersebut juga menggabungkan dua tujuan penting, yaitu pertama, untuk memastikan kesesuaian,
3
jaminan, kehidupan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Ini adalah tujuan dari pembangunan (development). Kedua, untuk kehidupan dan tenaga kerja (sumber daya manusia) yang sesuai dengan keterbatasan bio-fisik yang dimiliki oleh lingkungan. Ini adalah tujuan dari keberlanjutan (sustainability).
Dua tujuan
tersebut memang nampak kontradiktif, tapi itu harus bisa dicapai secara bersamaan. Di sisi lain, realisasi konsep sustainable development ini menyisakan hal yang sangat problematis. Namun demikian, menurut penulis ada empat kata kunci lain yang sebenarnya penting guna memahami konsep sustainable development yaitu: a. Daya dukung sumber daya alam Daya dukung sumber daya alam ini bisa menyangkut dua pengertian. Pertama, ketersediaan sumber daya alam itu sendiri. Kedua, kemampuan sumber daya alam itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam yang dapat dipebaharui tentu memiliki daya dukung yang tidak terbatas, namun bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, daya dukungnya tentu memiliki keterbatasan. Suatu saat pasti akan habis karena proses produksi yang tidak terkontrol melalui kebijakan yang berperspektif jangka panjang. b. Kemauan politik (political will) Dalam konteks kebijakan, kemauan politik sangat berpengaruh terhadap segala keputusan pemerintah baik dalam program maupun kegiatan. c. Etika Agar proses pembangunan itu bisa dipertanggungjawabkan oleh seorang pemimpin/pengambi kebijakan, maka etika sangat diperlukan, bahkan penting. Nilai Strategis Minyak dan Gas Bumi: Sekarang dan Masa Depan Perlu kita ketahui bersama, Bab XIV Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial telah menetapkan cabang-
4
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terlihat bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tidak saja merupakan kesepakatan politik namun juga dijabarkan dakam berbagai aspek ekonomi, sampai pada sosial dan budaya. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan, kesejahteraan harus diatur dengan mengacu pada tata nilai budaya geografi. Pokok aturan itu disebut geo-nasionalisme sebagai konsep yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang terdiri dari geo-sosial, geo-politik dan geo-ekonomi (Patmosukismo, 2011). a. Geo-sosial sebagaimana diartikan dari ayat 1, yakni setiap keputusan nasional harus menerapkan prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan; b. Geo-politik sebagaimana diartikan dari ayat 2, yakni produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; c. Geo-ekonomi sebagaimana diartikan dari ayat 3 yang menyatakan bahwa seluruh potensi ekonomi nasional harus dikuasai negara untuk tujuan kemakmuran bersama. Saat ini pemakaian energi mix di Indonesia lebih dari 90% menggunakan energi berbasis fosil, yaitu minyak bumi 54,4%, gas 26,5% dan batubara 14,1% (Thaheer, Hasibuan, & Ma'ruf, 2010, p. 42). Minyak dan gas bumi mempunyai nilai sangat strategis bagi kepentingan hidup bangsa Indonesia, yaitu sebagai sumber energi dalam negeri dan sumber penerimaan negara yang sangat signifikan (Romadhon, 2011, p. 1). Sumber daya alam migas sebagai modal dasar pembangunan nasional mengandung arti harus dikembangkan untuk memperbesar nilai ekonominya agar dapat dinikmati oleh orang banyak, dalam hal ini rakyat Indonesia. Selain itu migas juga memiliki arti yang khusus untuk pertahanan nasional dan persoalan-persoalan mengenai migas mengandung aspek-aspek internasional (Patmosukismo, 2011, p. 96).
5
Status sebaran migas Indonesia per 01 Januari 2011 menyatakan bahwa cadangan minyak mentah (terbukti) Indonesia masih sebesar 4.0 miliar barrel, dengan cadangan minyak potensial sebesar 3.69 miliar barrel sehingga total oil remaining reserve (MMTSB) adalah 7.7 miliar barrel. Perubahan perhitungan jumlah cadangan minyak ini bisa terjadi tergantung pada teknologi yang memungkinkan dapat diambil dan diangkat ke permukaan sehingga layak untuk dijadikan proven reserves (Pudyantoro, 2012). Cadangan sumber daya migas Indonesia sebagian besar terdapat di luar Pulau Jawa sedangkan pemakaiannya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Besaran cadangan ini pelu dikemukakan, selain untuk mengetahui sumber daya migas Indonesia , juga untuk mengetahui sampai seberapa lama lagi kita dapat memanfaatkan sumber daya migas untuk mendukung pembangunan nasional (Patmosukismo, 2011, pp. 88-89). Rezim Politik dalam Tata Kelola Migas Indonesia Secara historis, Indonesia setidaknya telah melewati 3 (tiga) rezim pemerintahan yaitu rezim Orde Lama, rezim Orde Baru dan rezim Reformasi. Selama tiga rezim ini berdiri, maka selama itu pula lah sejarah tata kelola migas di Indonesia berlangsung. a. Rezim Orde Lama Menyadari pentingnya sumber daya migas, pemerintah Indonesia pada dua dekade pasca kemerdekaan enggan menyerahkan pengelolaannya kepada asing. Pemerintah pada saat itu cenderung mengutamakan peletakan dasardasar kehidupan kebangsaan yang kokoh. Manifestasinya tampak dari keluarnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang memuat berbagai hal yang bersifat prinsip: pertama, segala bahan galian migas yang ada di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dikuasai negara; kedua, pertambangan migas hanya diusahakan oleh negara; ketiga, usaha pertambangan migas
6
(eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penjualan) sematamata dilaksanakan oleh perusahaan negara (Ma'arif, 2007, pp. 1-2). b. Rezim Orde Baru Semula
pemerintah Orde
Baru
menyatakan
keinginannya
untuk
menghapuskan “etatisme” (statism) dengan tujuan untuk membatasi ruang lingkup investasi negara dan untuk menjadikan perusahaan-perusahaan negara lebih sesuai dengan “hukum-hukum ekonomi yang normal, seperti berlaku bagi perusahaan-perusahaan swasta”. Eksistensi perusahaan negara makin diperkuat seperti ditandai dengan penggabungan Pertamin, Permigan, dan Permina, menjadi satu perusahaan nasional baru bernama Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN Pertamina). Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang khusus untuk perusahaan migas nasional, yakni Undang-Undang No 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Selanjutnya, Pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 22 tahun 1981yang memberi Pertamina tugas untuk mengamankan suplai migas bagi kebutuhan di dalam negeri. (Ma'arif, 2007, pp. 2-3). c. Rezim Reformasi – sekarang Jatuhnya kekuasaan rezim Orde Baru di tahun 1998, pemerintah melakukan perubahan kebijakan yang ditandai dengan keluarnya UndangUndang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang pada saat bersamaan mencabut UU Nomor 44 tahun 1960 dan UU Nomor 8 Tahun 1971. Perubahan ini ditanggapi oleh banyak pihak sebagai awal liberalisasi industri migas nasional. Karena kebijakan ini tidak lebih menjadi pintu masuk bagi perusahaan asing dalam pengelolaan industri (baik hulu dan hilir) migas Indonesia. Belajar dari Pengalaman Nigeria Pada konteks case by case, pandangan Stiglizt (2005, p. 13) tentang the resource curse bisa dijadikan pembenaran dimana rata- rata Negara- Negara kaya sumber daya alam memiliki performa lebih buruk ketimbang Negara yang minim sumber
7
daya alam. Ada beberapa alasan, mengapa negara yang memiliki sumber daya alam besar cenderung mengalami kutukan tersebut. Pertama, karena negara tersebut secara ekonomis sangat tergantung pada sumber daya alam. Kedua, karena muncul paradox yang datang dari globalisasi – mereka yang menguasai sumber daya alam adalah orang-orang yang memiliki modal (wealthy) sementara distribusi hasilnya tidak sampai pada masyarakat miskin. Inilah yan disebut oleh Stiglitz sebagai the failure of globalization (Umar, 2012, p. 56). Kedengarannya memang cukup bertentangan dengan apa yang mungkin diharapkan. Tapi menurut Stiglitz, tidak semua negara yang kaya sumber daya alam harus mengeluarkan ongkos yang sama. Seperti 30 tahun lalu, Indonesia dan Nigeria memiliki pendapatan per kapita yang sebanding, dan keduanya memiliki kemandirian dalam pendapatan hasil minyak (oil revenues). Sekarang, GDP Indonesia mencapai US$ 846.8 milyar dengan GNI per capita US$2,940 , empat kali dari Nigeria yang GNPnya US$ 244 milyar dengan GNI per capita US$ 1,280 per tahun 2011. Apa yang terjadi di Nigeria saat ini bukanlah peristiwa ekonomi yang terjadi secara tiba-tiba, dan sebenarnya bisa dijadikan pembelajaran bagi Indonesia. Tidak sedikit penulis memeroleh paparan terkini yang menceritakan kegagalan pemerintah Nigeria dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya secara luas. Ketidakkonsistenan model kebijakan publik dari pemerintah negara bagian Delta (the Niger-Delta) diklaim sebagai biang keladinya. Delta merupakan satu diantara delapan negara bagian selatan di Nigeria yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bagi masyarakat Nigeria secara luas. Nigeria sebagai negara yang satu-satunya menggantungkan nasib pada minyak dan gas, dan sumber daya migas yang paling besar di negara bagian Delta (Jike, 2004). Sejak ditemukannya minyak di Oloibiri tahun 1958, seketika itu juga muncul harapan Nigeria untuk masa depan yang lebih baik. Namun sayangnya, waktu membuktikan lain. Keinginan dan ekspektasi atas penemuan minyak tersebut kian surut karena tidak memberikan dampak positif
8
terhadap mata pencaharian masyakat secara umum. Keuntungan yang harusnya kian bertambah dari penjualan minyak tidak menghasilkan apa-apa. Sejak penemuan minyak tersebut, seluruh aktivitas perekonomian termasuk pertanian harus rela tergusur dan terpusat pada aktivitas eksplorasi minyak saja. Pemerintah Nigeria justu menggeser perhatiannya dengan mengubah tanah pertanian menjadi ladang minyak dengan eksploitasi dan eksplorasi yang berlebihan di lingkungan Niger-Delta. Perekonomian negara yang awal multiproduct beralih menjadi mono-product. Itu memang menciptakan excessive wealth yang berlebihan bagi perekonomian nasional sementara masyarakat yang menjadi wilayah produsen minyak dibiarkan hidup krisis sosial-ekonomi dan krisis ekologi (Akpomuvie, 2011). Penyebab yang paling luas dan dominan dari degradasi lingkungan di Delta Niger adalah adanya tumpahan minyak dan pembakaran gas yang timbul dari eksplorasi dan eksploitasi minyak. Paparan akibat aktivitas pertambangan minyak tersebut memiliki dampak polusi air, tanah dan udara yang sangat berbahaya dan akan merambat pada kehidupan ekosistem, topografi dan tumbuh-tumbuhan terutama hutan hujan dan area mangrove (D, 2011, p. 162). Rupanya permasalahan tidak hanya sampai disitu. Akibat pembakaran gas, masyarakat banyak yang terserang carcinogenic, sakit tenggorokan, dan sakit pernapasan. Anak-anak akhirnya tidak sekolah, karena para orang tua tidak mampu untuk menyediakan makanan dan buku untuk belajar. Para generasi mudanya banyak merasa terasing dan tidak memiliki kemampuan lagi untuk mau berubah karena dampak yang cukup frontal dari peristiwa tersebut. Political Will: Penentu Bagi Keberlanjutan Generasi dan Sumber Daya Migas Indonesia di Masa Datang Todaro (1982) dalam Jike (2004, p. 697) menyatakan bahwa pembangunan itu mengacu pada perubahan multidimensional yang melibatkan progress atau peningkatan dalam struktur, institusi dan aspek kehidupan masyarakat secara umum yang membutuhkan percepatan pembangunan ekonomi, penurunan tingkat
9
kemiskinan, dan meningkatkan pemerataan. Pengalaman yang terjadi di negara bagian Delta Nigeria tersebut merupakan deskripsi utuh bagaimana pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan pembangunan dihadapkan pada situasi yang dilematis (the dilemma of development). Satu sisi, produktifitas pembangunan harus selalu didongkrak, namun disisi lain sumber daya alam yang harusnya dapat dimanfaatkan dengan bijak justru dieksploitasi secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Karakter kebijakan pada rezim politik yang telah disampaikan sebelumnya bisa dijadikan indikasi awal bahwa politik memiliki pengaruh yang cukup sentral disamping fakto ekonomi dan sosial. Dalam agenda kebijakan, proses politik adalah tahapan penting dalam formulasi kebijakan. Peran
politik merupakan
peran awal pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan sustainable development. Kemauan politik pemerintah merupakan faktor yang bisa mempercepat proses terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (Sutikno & Maryunani, 2006, p. 227). Indonesia memang sempat berjaya pada oil boom’s era di tahun 1970an, namun pasca bom minyak tersebut Indonesia sempat mengalami masa paceklik. Penyebabnya jelas, harga minyak internasional menurun pada tahun 1982. Kelemahan dari industri migas memang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Pemerintah harus melakukan kebijakan penyesuaian ekonomi dalam negeri. Harga minyak dunia sangat memengaruhi harga minyak dalam negeri terlebih lagi bila menyangkut harga BBM. Disamping berkaitan erat dengan kebijakan ekonomi, proses penentuan tarif BBM di Indonesia sarat nuansa politik. Bila Indonesia ingin menyelamatkan dan menjaga ketersediaan migas dimasa mendatang pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memiliki kemauan politik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan beberapa faktor penting, diantaranya; Pertama, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dari barang dan jasa yang akan dihasilkan. Memang saat ini kita masih tergantung pada
10
bantuan modal dan j asa dari perusahaan pemodal asing. Tapi itu tidak bisa bersifat permanen, harus ada perencanaan pembangunan yang mandiri ketika proses alih teknologi sudah berjalan. Dengan bantuan teknologi berbasiskan kebutuhan lokal, sumber daya migas tidak lagi dijual dalam bentuk mentah tetapi diolah terlebih dahulu sehingga produk yang dihasil memiliki kualitas yang lebih baik dan mendatangkan pemasukan dari sisi ekonomi. Kedua, mengurangi eksploitasi sumber daya migas karena dari konteks industrialisasi hal yang paling tepat adalah mengolah. Meskipun prediksi future scarcity, dalam hal ini migas, seringkali meleset dari hitunga para ahli bukan berarti sumber daya migas yang masuk proven reserve bisa dengan mudahnya dikeruk habis. Tapi apakah itu yang akan selalu jadi sumber ketakutan di masa depan? Sementara kita yang hidup di generasi sekarang sebenarnya mampu mengendalikan perilaku konsumtif menjadi produktif dalam memanfaatkan cadangan migas. Ketiga, kebijakan pemerintah untuk mendorong pengendalian populasi penduduk juga harus masuk dalam agenda kebijakan pengelolaan migas. Karena, produksi migas saat ini masih digunakan secara konsumtif, belum produktif. Disamping itu, rekayasa kebijakan transportasi juga mendesak untuk dilakukan. Keempat, sustainable development adalah konsep pembangunan yang memiliki muatan keadilan. Di dalam proses politik juga diharuskan mengedepankan prinsip keadilan. Keadilan atas pemanfaatan sumber daya migas yang saat ini kita rasakan yang harus bisa diwujudkan melaui struktur dan kelembagaan. Keadilan ini bukan hanya dari aspek ekonomi tapi lebih luas lagi yaitu sosial. Keadilan itu bisa dilihat, misalnya, dari penetapan subsidi BBM yang tepat bagi masyarakat. Keadilan itu bisa tercermin dari struktur anggaran APBN yang seharusnya tidak timpang hanya di pengetatan anggaran subsidi energi, tapi juga pada peningkatan
11
anggaran subsidi non-energi. Karena pendapatan negara dalam hal ini daerah penghasil migas sangat besar dari sisi dana perimbangan/dana bagi hasil migas. Bukan hanya daerah penghasil saja yang berhak merasakannya, tapi juga masyarakat di daerah non penghasil migas memiliki hak untuk memeroleh pemerataan pendapatan dan juga fasilitas pelayanan publik yang memadai. Karena tidak sedikit daerah penghasil migas, ternyata masih didapati masyarakatnya yang berada di bawah garis kemiskinan. Kelima, untuk memiliki komitmen politik yang kuat, seorang pemimpin daerah/negara
haruslah
memiliki
moral
dan
etika
yang
bisa
dipertanggungjawabkan. Etika ini juga bukan hanya miliknya pemimpin, masyarakat juga dituntut untuk menggunakan etika dalam memanfaatkan sumber daya yang sudah disediakan oleh alam. Dengan cara menjaga, tidak eksploitatif dan merusak lingkungan itu sendiri. Keenam, meskipun cadangan minyak yang terbukti (proven reserves) saat ini tidaklah besar, namun tidak menyurutkan para perusahaan asing dan lokal untuk ikut serta dalam investasi usaha hulu migas (eksplorasi dan eksploitasi) di Indonesia. Itu sebabnya, kebijakan proteksi juga penting untuk diambil oleh pemerintah. Penutup Pada akhirnya, konsep sustainable development ini bisa dioperasionalisasikan dengan baik dalam proses pembanguann khususnya dalam memanfaatkan sumber daya migas bila dilakukan dengan meningkatkan produktivitas barang/jasa namun tetap tidak menekan dengan cara eksploitatif, pemerintah perlu menyiapkan rekayasa kebijakan yang sejalan/linier dengan tujuan pembangunan dimana sektor energi dan non-energi bisa diperhatikan dengan baik. Kemudian yang terpenting adalah diterapkannya konsep keadilan, dan political will dalam mengawal kebijakan pembangunan.
12
Keywords:
Present
and
future
generations,
sustainable
development,
development, resources, oil and gas, political will, commitment, policy.
Referensi Budiman, A. (1995). Teori Pembangunan Dunia Ketiga. (W. S. Brata, Ed.) Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Ciegis, R., Ramanauskiene, J., & Martinkus, B. (2009, April). The Concept of Sustainable Development and Its Use for Sustainability Scenarios. Inzinerine Ekonomika-Engineeing Economics, Vol.2 , 28-37. Hulse, J. H. (2007). Sustainable Development at Risk. Ottawa, Canada: IDRC and CRDI. Lertzman, D. A., & Vredenburg, H. (2005). Indigenous Peoples, Resources Extraction and Sustainable Development: An Ethical Approach. Journal of Business Ethics, Vol. 56, 239-254. Ma'arif, S. (2007). Ekonomi Politik Kebijakan Migas. Sekolah Pascasarjana, Ilmu Administrasi Negara. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Patmosukismo, S. (2011). Migas: Politik, Hukum & Industri. Jakarta: PT. Fikahati Aneska. Paul, B. D. (2008, November 28). A History of The Concept of Sustainable Development: Literature Review. 576-580. Pudyantoro, A. R. (2012). A to Z Bisnis Hulu Migas. Jakarta Selatan: Petromindo. Romadhon, T. M. (2011). Efisiensi Production Sharing Contract sebagai Perjanjian Baku dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Yogyakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sutikno, & Maryunani. (2006). Ekonomi Sumber Daya Alam (I ed.). (A. E. Yustika, Ed.) Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Thaheer, H., Hasibuan, S., & Ma'ruf, A. (2010, Juli). Prioritas Strategi Pengembangan Investasi Energi Alternatif di Indonesia. Warta KMIL, Vol.9 No.1, 41-57.
13
