KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI BBM KE GAS UNTUK SEKTOR TRANSPORTASI Oleh: A. Edy Hermantoro Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Pada: Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2013 “Hilirisasi Industri Dalam Rangka Mencapai Target Pertumbuhan Industri Nasional” 12 Februari 2013
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
DAFTAR ISI I.
PENDAHULUAN
II.
KEBIJAKAN DAN SASARAN PENGELOLAAN MIGAS NASIONAL
III. KONDISI MIGAS IV. ALOKASI GAS BUMI UNTUK SEKTOR TRANSPORTASI V.
INFRASTRUKTUR
VI. KEBIJAKAN HARGA GAS VII. PELUANG PERTUMBUHAN INDUSTRI OTOMOTIF
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
I. PENDAHULUAN
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
DASAR PEMIKIRAN a. b. c. d. e. f.
Perpindahan penggunaan BBM ke bahan bakar gas harus dikerjakan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sumber daya minyak semakin menipis mendorong diversifikasi energi, serta mendukung penggunaan energi yang lebih bersih. Pemanfaatan gas untuk transportasi akan didorong sesuai dengan ketersediaan gas dan infrastruktur. Untuk pelaksanaan diversifikasi BBM ke gas, Pemerintah mendorong melalui percepatan pembangunan infrastruktur. CNG didahulukan untuk dimanfaatkan di daerah yang tersedia sumber gas bumi dan infrastruktur penyaluran. Berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan, i. Untuk pertama kali sampai dengan akhir tahun 2013, PT Pertamina (Persero) mendapat penugasan untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG (Pasal 7 ayat 1) ii. Penyediaan dan pemasangan Konverter Kit dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan dari Menteri Perindustrian (Pasal 10 Ayat 1) iii. Untuk tahun 2012, pelaksanaan penyediaan dan pemasangan Konverter Kit dilaksanakan oleh Menteri ESDM berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian (Pasal 22)
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
TUJUAN PROGRAM DIVERSIFIKASI Diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan nasional pada bahan bakar minyak
Meminimalkan penyalahgunaan BBM bersubsidi
Efisiensi Anggaran Pemerintah
TUJUAN
Mengurangi beban biaya bahan bakar pemilik kendaraan
Menyediakan bahan bakar bersih, praktis dan efisien serta murah ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
STRATA SOSIAL PERSENTASE KELOMPOK RUMAH TANGGA PENERIMA SUBSIDI YANG MEMANFAATKAN BBM BERSUBDISI
Persentase Nilai Subsidi Persentase Penyerapan BBM Bersubsidi (%)
100
• 25% masyarakat berpenghasilan bulanan tertinggi menikmati 77% BBM bersubsidi.
75
• 25% masyarakat berpenghasilan bulanan terendah menikmati 15% BBM bersubsidi.
77% 50
25
Bottom 25 %
Top 25 %
• MAKA TERDAPAT KETIDAKSEIMBANGAN ALOKASI BBM BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT.
15% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
0
Persentase Strata Sosial (%)
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Source : Susenas 2008 dan World Bank 2010
LANDASAN HUKUM PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK SEKTOR TRANSPORTASI (1) 1. Perpres 15 Tahun 2012 (Revisi Perpres 55/2005 dan Perpres 9/2006) a. Perubahan Konsumen Pengguna BBM Bersubsidi b. Pembatasan Penggunaan Jenis BBM Tertentu oleh pengguna secara bertahap c. Badan Pengatur melakukan pengaturan, pengawasan dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan
pelaksanaan pendistribusian Jenis BBM Tertentu bagi konsumen pengguna 2. Perpres 64 Tahun 2012 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan a. Pemerintah menugaskan kepada Pertamina (Persero) untuk penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas berupa CNG sampai dengan akhir tahun 2013 b. Pemerintah memberikan bantuan Konverter Kit dan pemasangannya secara gratis untuk angkutan umum 3. Surat Keputusan Menko Perekonomian No. KEP-14/M.EKON/03/2012 a. Koordinasi perumusan kebijakan pengendalian BBM Bersubsidi b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian BBM Bersubsidi c. Koordinasi evaluasi kebijakan pengendalian BBM Bersubsidi 4. Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2012 a. Pengaturan penggunaan BBM di sektor Perikanan, tidak dibatasi tonase kapal b. Pembelian BBM dengan rekomendasi SKPD terkait
KESDM
LANDASAN HUKUM PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK SEKTOR TRANSPORTASI (2) 5.
Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2012 a. Pentahapan pembatasan penggunaan Bensin RON 88 dan Minyak Solar
Mulai 1 Juni 2012 kendaraan dinas, Pemerintah Daera, BUMN dan BUMD di wilayah Jabodetabek tidak dibolehkan menggunakan BBM bersubsidi Mulai 1 Agustus 2012 kendaraan dinas, Pemerintah Daera, BUMN dan BUMD di wilayah Jawa, Bali tidak dibolehkan menggunakan BBM bersubsidi Mulai 1 September 2012 pelarangan penggunaan solar bersubsidi untuk angkutan barang pada kegiatan perkebunan dan pertambangan b. Pelarangan penggunaan BBM untuk penyediaan tenaga listrik 6.
SE MESDM NO. 02 E/10/MEM/2012 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Jenis BBM Tertentu Untuk Kegiatan Perkebunan Dan Pertambangan a. Pengecualian pada usaha pertambangan kecil jenis tertentu b. Pengaturan penyediaan tangki timbun secara bersama
KESDM
II. KEBIJAKAN DAN SASARAN PENGELOLAAN MIGAS NASIONAL
KESDM
KEBIJAKAN DAN TARGET PENGELOLAAN SUB SEKTOR MIGAS INDONESIA KEBIJAKAN MIGAS Jaminan Ketersediaan Migas
TARGET TAHUN 2025
Alokasi Pemanfaatan Migas
Mempertahankan tingkat produksi minyak mentah sekitar 1 juta barel per hari;
Penetapan Harga Migas Pengusahaan Migas Non Konvensional Konservasi Produksi Migas Peningkatan Kapasitas Nasional Dalam Pengusahaan Migas
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu 50% oleh perusahaan nasional; Terpenuhinya kebutuhan bahan baku industri & bahan bakar nasional secara mandiri; Penggunaan barang dan jasa nasional sebesar 91%;
KEBIJAKAN BAHAN BAKAR Jaminan Pasokan Bahan Baku dan Bahan Bakar Kategorisasi Bahan Bakar Penetapan Harga Diversifikasi Bahan Bakar Standar Dan Mutu Bahan Bakar
Penggunaan sumber daya manusia (SDM) Nasional sebesar 99%; Tercapainya keselamatan operasi migas tanpa kecelakaan & tanpa kegagalan operasi, serta tercapainya lingkungan tanpa gas suar bakar dan tanpa pembuangan limbah.
Penghematan BBM 10 KESDM
III. KONDISI MIGAS
KESDM
CADANGAN GAS BUMI INDONESIA (STATUS : 1 JANUARI 2012)
NAD NATUNA
7,08
50,27 1,23
SUMATERA UTARA KALIMANTAN 16,65
SUMATERA TENGAH
PAPUA
9,28
MALUKU 16,03
24,14
2,57
SUMATERA SELATAN
15,21
SULAWESI JAWA BARAT 2,98
JAWA TIMUR 5,26
TERBUKTI CADANGAN GAS BUMI ( TSCF )
KESDM
= 103.35 TSCF
POTENSIAL
=
TOTAL
= 150.70 TSCF
47.35 TSCF
SUMBER DAYA CBM & POTENSIAL SHALE GAS CBM RESOURCES BASIN
SHALE GAS POTENTIAL
RESOURCES (TCF)
Central Sumatra Ombilin
52.50 KLASAFET FORMATION
0.50
South Sumatra
183.00
Bengkulu
3.60
Jatibarang
0.80
Barito
101.60
Pasir/Asem
3.00
Kutai
80.40
Berau
8.40
North Tarakan
17.50
Southwest Sulawesi
2.00
Total
Conventional Reserve Vs Unconventional Resources (TCF) 153 453,3 Unconventional Resources 87%
453.30 574
CBM
Shale Gas
Conventional
KESDM
PEMANFAATAN GAS BUMI DOMESTIK TAHUN 2012 City Gas 0%
Own Used 14%
Electricity (PLN) 21%
Industry 42%
Trader (PGN) 20%
Plant 3%
Total Pemanfaatan Gas Domestik: 3.543 MMSCFD
KESDM
POTENTIAL MARKET FOR UNCONVENTIONAL RESOURCES (CBM = 453 TCF and SHALE GAS = 574 TCF)
IV. ALOKASI GAS BUMI UNTUK SEKTOR TRANSPORTASI
KESDM
ALOKASI GAS BUMI UNTUK SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2012 NO.
LOKASI
PRODUSEN GAS Pertamina EP
1.
2.
Jabodetabek
Surabaya, Gresik dan Sidoarjo
Palembang
2,00
PT PHE ONWJ
4,00
Perusahaan Gas Negara
5,00
JOB Talisman Jambi-Merang
2,00
TOTAL
23,10
PHE WMO
5,20
Santos (Madura Offshore) Pty Ltd.
5,00 10,20
Pertamina EP
1,35
Sarana Pembangunan Palembang Jaya
0,85
TOTAL TOTAL KESELURUHAN Penandatanganan MOU telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2012 KESDM
10,10
Medco E&P Indonesia
TOTAL
3.
VOLUME (MMSCFD)
2,20 35,50
KEBUTUHAN GAS UNTUK DIVERSIFIKASI BBM KE CNG MMSCFD
WILAYAH Jawa-Bali (CNG hanya Jawa)
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
33,3
42,3
82,0
2,2
2,2
2,2
Kalimantan
-
-
-
Sulawesi
-
-
-
Maluku dan Papua
-
-
-
35,5
44,5
84,2
Sumatera
Total Catatan:
1 MMSCFD gas bumi dapat dimanfaatkan untuk 1000 kendaraan dengan perkiraan penggunaan 30 liter/hari. Dengan demikian ketersediaan gas tersebut di atas dapat dimanfaatkan oleh 35.500 kendaraan untuk tahun 2012.
KESDM
III. INFRASTRUKTUR
KESDM
INFRASTRUKTUR 1.
SISTEM PIPA DISTRIBUSI GAS BUMI Pemanfaatan gas untuk sektor transportasi saat ini terkendala oleh terbatasnya jaringan pipa distribusi gas di daerah-daerah yang memiliki aktivitas transportasi tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengalokasikan anggaran tahun 2013 sebesar Rp 237,425 Milyar untuk membangun pipa distribusi gas terintegrasi untuk keperluan pemanfaatan gas sektor transportasi.
2.
STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR GAS (SPBG) Dengan jumlah alokasi gas yang disediakan, tidak mampu diserap oleh SPBG yang ada saat ini, sehingga terjadi idle gas yang tidak dapat dimanfaaatkan Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengalokasikan anggaran tahun 2013 sebesar Rp 237,425 Milyar untuk membangun SPBG terintegrasi untuk keperluan pemanfaatan gas sektor transportasi.
3.
KONVERTER KIT Diperlukan kesiapan kendaraan yang dilengkapi konverter kit agar dapat memanfaatkan ketersediaan gas. Kementerian ESDM telah menginisiasi kegiatan pembagian dan pemasangan konverter kit untuk kendaraan umum dan Pemerintah. Dengan terbitnya Perpres 64 Tahun 2012 maka pengaturan, pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemasangan konverter kit dilakukan oleh Menteri Perindustrian
KESDM
KENDARAAN BERBAHAN BAKAR GAS DAN SPBG CNG/LGV ( status Juni 2012)
Wilayah
Jenis Pengguna
CNG
Jumlah SPBG
LGV
CNG
LGV
11
11
2
-
-
300
150
-
2.314
46
-
1.193
Busway
433
-
Surabaya & Sidoarjo
Angkot
440
-
Taxi
800
-
Palembang
Angkutan Umum
666 + 200
-
5
-
5.003
1.539
18
11
Kendaraan Dinas Jakarta, Jawa Barat dan Banten
Angkot Taxi Taxi Eksekutif
TOTAL
KESDM
Jumlah Kendaraan
RENCANA PEMBANGUNAN SPBG CNG TAHUN 2012 – 2014 (Berdasarkan Rancangan Permen ESDM Tentang Pentahapan Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Yang Diperuntukkan Bagi Kendaraan Bermotor Untuk Transportasi Jalan Berupa Compressed Natural Gas Tahun 2012 – 2014) Wilayah
Jabodetabek
Banten Jawa Barat
Jawa Timur
Sumatera Selatan Sumatera Utara Jambi Riau Kep. Riau Kalimantan Timur
Jenis SPBG
Existing 2012
Tambahan 2012
Tambahan 2013
Tambahan 2014
TOTAL
Online/Mother station
12
1
6
-
19
Daughter station
-
-
-
-
0
Mobile Refueling Unit
-
-
8
-
8
Online/Mother station
1
-
1
-
2 0
Daughter station
-
-
-
-
Online/Mother station
2
-
-
-
1
Daughter station
-
-
-
-
0
Online/Mother station
2
2
-
-
4
Daughter station
1
2
-
-
3
Mobile Refueling Unit
-
-
-
3
3
Online/Mother station
2
-
-
-
2
Daughter station
3
-
-
-
3
Mobile Refueling Unit
-
-
-
2
2
Online/Mother station
-
-
-
1
1 3
Daughter station
-
-
-
3
Online/Mother station
-
-
-
1
1
Daughter station
-
-
-
3
3
Online/Mother station
-
-
-
1
1
Daughter station
-
-
-
3
3
Online/Mother station
-
-
-
1
1
Daughter station
-
-
-
3
3
Online/Mother station
-
-
2
1
3
Daughter station
-
-
4
2
6
23
5
21
24
73
TOTAL
Keterangan: *) Dari 23 SPBG Existing di Tahun 2012, yang beroperasi: - Jakarta 6 SPBG - Jawa Barat 0 SPBG - Banten 0 SPBG - Jawa Timur 1 SPBG
- Palembang 1 SPBG
KESDM
IV. KEBIJAKAN HARGA
KESDM
KEBIJAKAN HARGA GAS Kebijakan harga gas untuk sektor transportasi seyogyanya dapat mengakomodasi keekonomian di sisi kegiatan hulu migas dan memperhatikan daya beli masyarakat. Kementerian ESDM dalam menetapkan harga bahan bakar gas untuk sektor transportasi menggunakan basis formula gas.
KESDM
FORMULA HARGA JUAL GAS UNTUK TRANSPORTASI KE MASYARAKAT Harga jual Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk transportasi ditetapkan sesuai formula sebagai berikut : Harga jual = HCTP + Biaya Pengangkutan Gas + lnvestasi + O&M + Margin SPBG + Pajak dimana : a. HCTP adalah harga di titik penyerahan, bisa di well head maupun plan gate pipa hulu; b. Biaya Pengangkutan Gas adalah biaya pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi; c. lnvestasi adaiah biaya untuk pembangunan SPBG dan infrastruktur pendukungnya, dimana untuk tahun 2012 dan 2013 didanai dari APBN; d. O & M adalah biaya pengoperasian dan pemeliharaan SPBG dan infrastruktur pendukungnya antara lain biaya tenaga kerja dan biaya langganan listrik; e. Margin SPBG adalah besarnya keuntungan pengoperasian SPBG; f. Pajak adalah pajak bahan bakar untuk kendaraan bermotor.
KESDM
INSENTIF YANG DIBERIKAN UNTUK MENDORONG PENINGKATAN PEMANFAATAN GAS • Insentif Dengan Mengatur Harga Gas Di Hulu dengan pengaturan harga gas di hulu sebesar 4,72 USD/MMBTU dimungkinkan harga BBG ke konsumen sebesar Rp.3.100,-/lt (harga tersebut dimaksudkan masyarakat tertarik untuk menggunakan gas) • Insentif Pemberian Subsidi telah dibahas dengan Kementerian Keuangan dimungkinkan adanya subsidi sebesar Rp.1500,-/lt, namun masih terdapat kendala karena Kementerian Keuangan berkeinginan menggunakan metode Dry Out BBM subsidi
KESDM
V. PELUANG PERTUMBUHAN INDUSTRI OTOMOTIF
KESDM
SKEMA IDEAL PENGGUNAAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI (Kendaraan Bensin)
Roda 4
JENIS PENGGUNAAN
BBM Non Subsidi
Mobil dinas, mobil pribadi, taksi eksekutif
Taksi
Kendaraan Berbahan Bakar Bensin
BAHAN BAKAR
Angkutan Umum (termasuk UMKM)
Konverter Kit
JENIS KENDARAAN
LGV
CNG
BBM Subsidi
Roda 2 dan 3
KESDM
SKEMA IDEAL PENGGUNAAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI (Kendaraan Diesel) JENIS KENDARAAN
Roda 4
BAHAN BAKAR
Solar Non Subsidi
Mobil dinas, mobil pribadi,
Angkutan Umum Penumpang (termasuk UMKM)
Solar Subsidi
Konverter Kit/Dedicated
Kendaraan Berbahan Bakar Solar
JENIS PENGGUNAAN
CNG
> Roda 4 LNG
KESDM
SKEMA IDEAL PENGGUNAAN BAHAN BAKAR GAS
Berdasarkan skema ideal penggunaan bahan bakar gas untuk transportasi maka peluang industri otomotif akan tumbuh untuk memenuhi kebutuhan kendaraan mobil dinas, mobil pribadi, angkutan umum penumpang dan kendaraan niaga yang berbasis bahan bakar gas.
KESDM
www.esdm.go.id
KESDM
