TERM OF REFERENCE
DIALOG KEBIJAKAN DAN PELATIHAN ADVOKASI Hotel LPP Garden Ambarukmo Yogyakarta, 10 – 14 Februari 2014
I.
Latar Belakang
1.1 Ketimpangan dan Pembangunan di Indonesia Pembangunan ekonomi merupakan alat untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yaitu kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009 – 2014, tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat memerlukan terciptanya tiga kondisi dasar yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh serta; (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dilihat dari data yang ada, selama kurun waktu 2004 – 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia relative stabil, dari 5,0 % pada tahun 2004 kemudian meningkat menjadi 6,3 % pada tahun 2007 merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang untuk pertama kalinya di atas 6,0 % sejak krisis ekonomi tahun 1998. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir berada pada kisaran 6%. Sayangnya, pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan penurunan ketimpangan yang ada. Pada tahun 2011, gini ratio Indonesia mencapai angka 0,41 meningkat dari 0,34 pada tahun sebelumnya. Sebuah angka yang menunjukkan bahwa ketimpangan semakin melebar dan harus secara serius diatasi karena dimensi yang ada didalamnya sangat banyak. Tabel di bawah ini menggambarkan ketimpangan berdasarkan pengeluaran/konsumsi yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Sumber: Arief Anshori Yusuf, 2012
1|Page
Lebih lanjut menurut Arief Anshori, jika ketimpangan diukur dengan tingkat pendapatan, angka gini coeficient bahkan jauh lebih tinggi mencapai 0,46. Ketimpangan terus meningkat dan terjadi diberbagai daerah baik di Jawa maupun di luar Jawa. Lebih parah lagi, data BPS di tahun 2012 menunjukkan kekuatan ekonomi dari 20% penduduk terkaya terus meningkat dan menguasai hampir separuh (sekitar 49%) total pendapatan nasional, sementara 40% penduduk termiskin hanya menguasai sekitar 16% dari total kekayaan nasional. Beberapa alternatif kebijakan bisa diambil untuk mengatasi hal tersebut seperti, memperbesar alokasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan kaum miskin, sistem pajak yang progresif , alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur khususnya dluar Jawa dan penciptaan lapangan kerja. Saatnya juga untuk menjadikan ketimpangan sebagai salah satu indicator keberhasilan pembangunan karena penurunan kemiskinan sebagai focus utama pembangunan sudah tidak memadai lagi. Setidaknya ada dua alasan mengapa hal tersebut menjadi tidak memadai, yaitu a) Program kebijakan anti kemiskinan dalam bentuk tertentu justru dapat mempertajam ketimpangan (program social yang selektif dan yang menimbulkan stigma bagi penerimanya); b) dan sebaliknya beberpa program kebijakan pemerintah yang sekaligus dapat menurunkan ketimpangan dan kemiskinan (jaminan social universal). Upaya lainnya juga dilakukan oleh DPR, saat ini sudah mulai berkembang usulan penurunan ketimpangan menjadi ukuran keberhasilan pembangunan, misalnya Fraksi PDI Perjuangan sudah mengusulkan penurunan gini rasio (ketimpangan) dari 0,41 menjadi 0,40 serta pertimbangan akan dinamikan dunia internasional yang sudah mulai mengajukan ketimpangan dan penurunan ketimpangan menjadi ukuran capaian pembangunan paska 2015. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat sipil mendorong pembangunan yang bertujuan mengurangi ketimpangan melalui berbagai kebijakan yang tepat. Berkaitan dengan hal tersebut, INFID menyelenggarakan dialog kebijakan dengan para pengambil kebijakan dan juga pelatihan bagi masyarakat sipil yang ada diberbagai daerah.
1.2 Ketimpangan dan Advokasi INFID Mulai tahun 2012, INFID memberi perhatian terhadap ketimpangan. Hal ini dilandasi oleh kenyataan angka ketimpangan dari berbagai sektor yang terus meningkat. Salah satu kegiatan yang dilakukan di bulan Oktober hingga Desember 2013 adalah melakukan konsultasi terhadap anggota-anggota INFID di berbagai daerah diperkaya dengan masukan dari jaringan dan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dari anggota INFID terkait dengan peluang dan tantangan advokasi terutama dalam hal ketimpangan. Konsultasi yang menggunakan metode survey, wawancara dan diskusi terarah telah menghasilkan beberapa usulan untuk memperkuat advokasi INFID ke depan.
2|Page
Secara umum konsultasi menghasilkan tiga hal penting yaitu masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mendorong perubahan kebijakan yang melindungi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Meskipun begitu masyarakat sipil perlu meningkatkan sinergi agar programprogram yang dijalankan bisa saling memperkuat. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah perlunya ada prioritas kerja bersama antar masyarakat sipil juga terus meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dalam upaya mempengaruhi kebijakan. Sesuai dengan temuan dari hasil konsultasi tersebut, maka akan diselenggarakan pelatihan advokasi ditambah dengan dialog kebijakan berkaitan dengan isu ketimpangan. Kegiatan akan diselenggarakan dalam sebuah rangkaian kegiatan yang kesemua kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk memperkuat kapasitas anggota dan jaringan INFID dalam mempengaruhi kebijakan yang ada.
2. Tujuan Kegiatan 1. Sharing pengalaman advokasi dan pengetahuan mengenai masalah pembangunan terutama dengan trend ketimpangan yang ada di berbagai daerah di Indonesia 2. Meningkatkan kapasitas advokasi baik nasional dan internasional sekaligus meningkatkan alat analisa terkait dengan isu ketimpangan 3. Melakukan identifikasi kebijakan-kebjakan (tantangan maupun peluang) baik di daerah maupun nasional yang mendorong meningkatnya angka ketimpangan maupun yang berkontribusi terhadap penurunan angka ketimpangan 4. Meningkatkan sinergi advokasi masyarakat sipil terutama anggota dan jaringan INFID dalam isu ketimpangan
3. Peserta 3.1 Kualifikasi peserta pelatihan: 1. Memiliki pengalaman melakukan advokasi kebijakan selama tiga sampai lima tahun 2. Staf lembaga yang memiliki kewenangan lembaga untuk melakukan advokasi kebijakan atau memutuskan hal-hal strategis 3. Staf menengah lembaga 4. Menyiapkan presentasi dengan cakupan trend dan bentuk ketimpangan di masing-masing wilayah lokasi peserta, advokasi kebijakan yang sudah dilakukan, dan rencana advokasi yang akan dilakukan
3|Page
3.2 Peserta yang diharapkan hadir terdiri atas: NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
LEMBAGA Koalisi NGO HAM Baist Bali Fokus AMAN Indonesia ELSAM Kalyanamitra Migrant Care YLBHI Yayasan Alfa Omega AcSI YLK Rumpun Yayasan Suara Nurani KSPPM Yapsel SCEDEI YTM LBBT Yayasan Setara Gita Pertiwi YBKS Cakrawala Timur Cindelaras, Forum LSM Gusdurian IDEA Indonesian Court Monitoring Lappera SAMIN Yasanti
WILAYAH Aceh Banten Denpasar Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Kupang Makassar Makassar Malang Manado Medan Merauke Padang Palu Pontianak Semarang Solo Solo Surabaya Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta
4.Waktu dan Tempat Kegiatan Kegiatan dilaksanakan pada: Hari, tanggal : Senin – Jumat, 10 – 14 Februari 2014 Pukul : 09.00 – 17.00 WIB Tempat : Hotel LPP Garden Ambarukmo, Yogyakarta Jl. Jl. Laksda Adisucipto Km.6 Yogyakarta Phone:0274-489185, Fax:0274-484177
4|Page
5. Agenda Kegiatan Tanggal, pukul 09 Februari 2014
Kegiatan
Output
Peserta tiba di lokasi acara
10 Februari 2013 09.00 – 09.30
Pembukaan oleh Direktur Eksekutif INFID
09.30 – 13.00
Perkenalan:
-
Adanya kesepakatan agenda dan alur pelatihan
-
Teridentifikasinya relasi kecenderungan advokasi sedang dilaksanakan
dan
-
Adanya gambara advokasi yang sedang dijalankan INFID
09.00 – 13.00
Presentasi dari peserta: Trend dan bentuk ketimpangan dari berbagai sektor dan berbagai wilayah di Indonesia
-
Adanya data mengenai trend dan bentuk ketimpangan di berbagai sektor dan di berbagai wilayah di Indonesia
13.00 – 14.00
Break
14.00 – 17.00
Roundtable discussion mengenai sifat dan trend ketimpangan: “Trend Ketimpangan dalam Dekade Terakhir”
-
Mengulas trend ketimpangan dalam dekade terakhir
-
Adanya usulan tindakan/kebijakan di berbagai level
-
Fasilitator Menjelaskan alur pelatihan
-
Peserta menjelaskan mengenai lembaga, peran peserta dalam advokasi kebijakan, dan program yang sedang dijalankan
13.00 – 14.00
Break
14.00 – 15.00
Melanjutkan perkenalan
15.00. 15.30
Coffee Break
15.30 – 17.00
Presentasi advokasi Internasional)
INFID
(nasional
dan yang
11 Februari 2013
Narasumber: -
5|Page
Trend Ketimpangan di Indonesia: Arief Anshori Yusuf dari Center for Economic and Development Studies, Fakultas Ekonomi UNPAD (Bandung)
Tanggal, pukul
Kegiatan
Output
12 Februari 2014 09.00 – 13.00
Ragam Tindakan Mengatasi Ketimpangan
-
Teridentifikasinya ragam kebijakan dan program pembangunan dalam rangka penurunan ketimpangan
-
Adanya sharing pengalaman advokasi baik di nasional maupun di daerah
-
Idem dengan sebelumnya
-
Adanya gambaran persepsi/kebijakan pemerintah, partai politik dan media massa terkait dengan ketimpangan
Narasumber: -
Kebijakan anggaran dan perpajakan, termasuk akses keuangan bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah: Prastowo, Perkumpulan Prakarsa (Jakarta)
-
Perempuan dan pembangunan di Indonesia: Kebijakan keterwakilan perempuan: Ibu Ruwaidah, Universitas Indonesia (Jakarta)
-
Ketimpangan layanan publik (pendidikan dan kesehatan): Bapak M. Hanief Arie, Deputi II UKP4, Deputi Pemantauan Prioritas Nasional dan Kelembagaan. UKP4, (Jakarta)
-
Kebijakan pertanahan oleh Bapak Dian Yanuardy, Sayogyo Institute (Jakarta)
-
Politik Ketimpangan Pembangunan: Ari Sujito, (Yogyakarta)
dalam IRE
13.00 – 14.00
Break
14.00 – 17.00
Presentasi peserta: Ragam Tindakan Mengatasi Ketimpangan
13 Februari 2014 09.00 – 13.00
Dialog Kebijakan: Ketimpangan dan Strategi Pembangunan Nasional Narasumber:
6|Page
‒
Strategi pengurangan ketimpangan dalam RPJM 2015 – 2019: Bpk Dr. Prasetijono Widjojo MJ. MA., Bappenas, (Jakarta)
-
Teridentifikasinya kendala dan tantangan dalam upaya penurunan ketimpangan
‒
Partai Politik dan Ketimpangan di Indonesia: Dadang Yuliantara, PDIP (Yogyakarta)
-
Teridentifikasi peluang advokasi kebijakan
‒
Peranan Media dalam mendorong penurunan ketimpangan, Muhammad Rofiuddin, AJI INDONESIA (Jakarta)
Tanggal, pukul
Kegiatan ‒
Output
Politik Ketimpangan dan Peranan Masyarakat Sipil: Dr. Hempry Suyatno, UGM (Yogyakarta)
13.00 – 14.00
Break
14.0 – 17.00
Pengamatan lapangan
-
Idem dengan sebelumnya
-
Adanya rumusan strategi advokasi dalam mendorong penurunan ketimpangan (penganggaran, peranan partai politik, program pembangunan, dll)
-
Adanya sinergi advokasi baik di nasional maupun di lokal
-
Idem dengan sebelumnya
14 Februari 2014 09.00 – 13.00
Rencana Aksi: Kerja kelompok
13.00 – 14.00
Break
14.00 – 17.00
Presentasi Kelompok
15 Februari 2014: peserta kembali ke daerah asal
6. Penyelenggara Kegiatan Kegiatan diselenggarakanoleh INFID bekerja sama dengan SAMIN Yogyakarta.
---000---
7|Page
