Panduan Analisa Kebijakan Publik
PANDUAN
PELATIHAN ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK
Panduan Analisa Kebijakan Publik
Diterbitkan pertama kali di Indonesia oleh IMPACT (Inspiration for Managing People’s Action) Jl. T Iskandar No. 50, Lambhuk, Banda Aceh, 23118 Email.
[email protected];
[email protected]; Website. www.impactaceh.org Copyright © 2008 IMPACT
Penulis Suraiya Kamaruzzaman, Cut Risma Aini Hak cipta dilindungi Undang-undang. Tidak diperkenankan mereproduksi atau dipergunakan dalam bentuk apapun atau dengan menggunakan mesin atau elektronik, termasuk fotokopi, rekaman atau penyimpanan informasi dan sistem pencarian data tanpa izin tertulis dari penerbit.
Panduan Analisa Kebijakan Publik
PENGANTAR Keberadaan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Aceh telah memberikan konstribusi yang signifikan bagi terjadinya perubahan baik tatanan politik, sosial dan budaya maupun tatanan ekonomi menuju Aceh Baru yang maju, sejahtera dan damai. Konstribusi OMS ini terlihat pada masa konflik politik dan bersenjata maupun pemulihan kondisi paska penandatanganan perdamaian termasuk pemulihan kondisi pada saat rekonstruksi/rehabilitasi akibat bencana gempa dan tsunami. Perubahan pada tatanan baru yang sedang terjadi ini akan melahirkan tantangan-tantangan baru pula yang sangat kompleks dan membutuhkan penanganan yang lebih baik, berkualitas dan teruji. Karena itu, upaya mengembangkan kapasitas OMS sebagai organisasi pembelajaran yang efektif, inovatif dan transformatif serta dilakukan dengan proses yang sistematik dan berkelanjutan dalam upaya menjawab berbagai perubahan tersebut adalah merupakan inisiasi penting dan strategis. Sebagai sebuah organisasi perkumpulan fasilitator pembaruan sosial, IMPACT yang beranggotakan para fasilitator andalan dan aktivis OMS mengambil prakarsa untuk mengembangkan peningkatan kapasitas OMS. IMPACT terus berupaya mendorong penguatan melalui penyediaan jasa terpadu, penguatan pelaksanaan program pemulihan masyarakat Aceh pasca konflik dan tsunami, serta pengembangan pusat pembelajaran bagi gerakan OMS. Dalam menjalankan misinya, menjadi penting bagi IMPACT untuk terus mengembangkan strategi pembelajaran yang berkelanjutan dengan menghasilkan panduan fasilitasi bagi fasilitator IMPACT sebagai alat dan media yang digunakan dalam meningkatkan kapasitas OMS. Panduan fasilitasi penguatan OMS ini lahir melalui Program ANCORS (Acehnese Civil Society Organization Strengthening) kerjasama IMPACT, ADF, dan YAPPIKA serta didukung oleh USC Canada dan CIDA. Program ini melibatkan 14 mitra di enam Kabupaten di Aceh. Panduan fasilitasi ini hadir ditangan anda berkat partisipasi dan kontribusi banyak pihak, sehingga sepatutnyalah IMPACT mengucapkan terima kasih kepada YAPPIKA, USC Canada dan CIDA yang telah mendukung lahirnya panduan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Handoko Soetomo, Fauzi Abdullah, Toto Rahardjo dan Fahmi (REMDEC), Alamsyah yang telah memberikan masukan atau catatan penting bagi panduan. Ucapan terima kasih kepada para fasilitator IMPACT sebagai tim penulis yang telah bekerja keras mengumpulkan bahan, meriview dan menuliskan panduan. Terima kasih kepada Royani dan Khairul Umami yang telah menyusun tata letak dan desain grafis. Dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam pengantar ini. Semoga panduan fasilitasi ini bermanfaat dan dapat digunakan bagi pihakpihak yang memiliki komitmen untuk memperkuat kapasitas OMS sehingga dapat berperan sesuai fungsinya dalam membangun tatanan masyarakat yang lebih adil dan demokratis.
Banda Aceh, Juli 2008 Ramadhana Lubis Direktur Eksekutif IMPACT
i
Panduan Analisa Kebijakan Publik
DAFTAR PANDUAN POKOK BAHASAN
1. Orientasi
2. Perspektif
3. Analisa Kebijakan Publik
ii
SUB POKOK BAHASAN
WAKTU
SLIDE
1.1Penjelasan posisi pelatihan dalam kerangka program
150 menit
.......
1.2Posisi individu dalam perubahan sosial di Aceh
150 menit
A
2.1Pengantar Advokasi
150 menit
B
2.2Pengantar Riset Advokasi
90 menit
C
2.3Pendekatan Dalam Riset Advokasi
60 menit
D
3.1Pengantar Analisa Kebijakan
150 menit
E
3.2Analisa Kebijakan Untuk Pelayanan Publik
150 menit
F
3.3Metodelogi
180 menit
G
Panduan Analisa Kebijakan Publik
DAFTAR ISI PENGANTAR
i
DAFTAR PANDUAN
ii
DAFTAR ISI
iii
POKOK BAHASAN PERTAMA
1
POKOK BAHASAN KEDUA
4
POKOK BAHASAN KETIGA
11
ORIENTASI
22
PERSPEKTIF
25
ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK
35
MATERI TRAINING
53
ANALISA KONDISI EKONOMI
64
ANALISA KONDISI PENDIDIKAN
75
ANALISA KONDISI KESEHATAN
77
iii
Panduan Analisa Kebijakan Publik
Pokok Bahasan Pertama
1
Panduan Analisa Kebijakan Publik
1.1 Penjelasan posisi pelatihan dalam kerangka program 1.2 Posisi individu dalam perubahan sosial di Aceh
Pengantar untuk Fasilitator MELAKUKAN ADVOKASI ATAU BEKERJA PADA PROYEK ADVOKASI? Sessi ini bermaksud membawa peserta kepada suasana pelatihan. Untuk itu diperlukan penjelasan tentang posisi pelatihan ini dalam kerangka program secara keseluruhan, dan kemudian dilanjutkan dengan orientasi diri. Pada tahap orientasi diri metode yang digunakan adalah melihat kembali perubahan-perubahan yang terjadi pada diri peserta dengan latar perubahan sosial yang terjadi di aceh. Bagian ini penting bagi fasilitator untuk mencermati masing-masing peserta dan mengajak mereka untuk masuk pada pembahasan nilai-nilai penting yang harus dibangun oleh mereka.
Tujuan
Hasil yang Diharapkan
Media dan Peralat
1 Melihat kembali dimana posisi pelatihan dalam kerangka program keseluruhan 2 Menggali proses yang dialami peserta dalam perkembangan sosial yang berlangsung 3 Mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan selama rentang periode konflik/damai, rehabilitasi dan rekonstruksi Kesepakatan tentang lingkup materi, proses dan gagasan program besar dari advokasi kebijakan melalui penguatan oragnisasi masyarakat sipil di Aceh. Dengan demikian mitra OMS memahami secara benar keseluruhan program yang akan dilakukan.
Slide ... Alat lain : projectror, spidol, metaplan, flipchrt, notebook Bahan bacaan ...
Waktu
90 Menit
2
Panduan Analisa Kebijakan Publik
L a n g k a h L a n g k a h Fasilitasi
1. Fasilitator menyampaikan kepada peserta tentang maksud dan tujuan, serta hasil yang diharapkan dari materi ini 2. Penjelasan kerangka program dan posisi lokakarya ini dalam kerangka tersebut oleh Fasilitator, dan dilanjutkan dengan tanya jawab. 3. Peserta diajak untuk menyepakati proses dan apa yang mungkin dicapai dalam lokakarya ini. 4. Fasilitator mengajak peserta mendeskripsikan beberapa periode perubahan di Aceh (dari konflik hingga rekonstruksi). Peserta menambahi berbagai hal yang dinilai kurang. 5. Peserta diajak untuk mengungkapkan kondisi dan aktivitas mereka pada masing-masing periode, dan kemudian menceritakan perubahan-perubahan yang mereka rasakan terjadi pada diri mereka, terutama perubahan nilai dan cara pandang yang mereka rasakan sebagai respon atas berbagai perubahan. 6. Peserta diajak untuk merekonstruksi ulang prinsip dan peran yang diyakini perlu dijadikan komitmen bersama, dan apa yang dapat dilakukan dengan program ini.
Catatan Bagian ini menjadi alat pengenalan awal terhadap kondisi peserta sebelum pelatihan. Maka sebaiknya fasilitator lebih banyak membiarkan peserta mengekspresikan pemikirannya, jangan terlalu diarahkan agar mereka menerima suatu prinsip-prinsip tertentu.
3
Panduan Analisa Kebijakan Publik
Pokok Bahasan Dua
4
Panduan Analisa Kebijakan Publik
2.1 Pengantar Advokasi
Pengantar untuk Fasilitator NEGARA BERUBAH, ADVOKASI JUGA BERUBAH. Sessi ini bermaksud untuk mengantarkan peserta pada pemahaman advokasi dan kemudian melihat bahwa telah terjadi perubahan dalam berbagai hal terhadap advokasi bersamaan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada negara. Tujuan
1. Mendorong peserta untuk menyepakati batasan pengertian dan tujuan advokasi 2. Mendorong peserta memahami kerangka kerja advokasi berdasarkan pengalaman 3. Menggali informasi dari peserta tentang praktek advokasi di Indonesia dan di Aceh 4. Peserta menyepakati proses dan teknis fasilitasi sub pokok bahasan pengantar advokasi (catatan, bisa dilakukan juga di awal sesi untuk keseluruhan training)
Hasil yang Diharapkan
1. Adanya pemahaman bersama tentang tafsir advokasi serta tujuannya 2.Adanya pemahaman kerangka kerja advokasi 3.Peserta paham perkembangan sejarah advokasi di Indonesia dan Aceh
Media dan Peralat
Slide: Kerangka kerja Alat-alat lain: projektor, spidol, metaplan, flipchat, nootbook. Bahan bacaan no: Paper tentang Pengantar Advokasi oleh M.Billah.
Waktu
120 Menit
5
Panduan Analisa Kebijakan Publik
L a n g k a h L a n g k a h Fasilitasi
1. Fasilitator menyampaikan kepada peserta tentang tujuan dan hasil yang diharapkan pada peserta mengenai sub pokok pengantar advokasi 2. Fasilitator mengajukan beberapa pertanyakan kepada peserta, misalnya apa yang diketahui tentang advokasi, tujuan advokasi berdasarkan pengalaman peserta. 3. Menggambar Menggambar. Minta masing-masing peserta membuat gambar kejadian atau peristiwa di atas kertas plano yang menurut mereka dapat menjelaskan tentang advokasi. Ingatkan bahwa gambar tidak boleh berbentuk diagram atau yang sejenisnya. Waktu yang disediakan 20 menit. 4. Minta masing-masing peserta menjelaskan secara singkat gambar yang mereka hasilkan. Catat pada plano hal-hal penting yang didapat dari penjelasan mereka. Ini penting untuk melihat pemahaman awal peserta dan akhiri dengan beberapa kesimpulan tentang apa itu advokasi dan perkembangannya. 5. Lanjutkan diskusi dengan menggunakan slide yang berisi pertanyaan kritis untuk membahas perbedaan advokasi dan politik, perbedaan NGO dengan parpol dan lainnya. 6. Fasilitator mengajak peserta memperdalam nilai-nilai dan etika yang perlu dipegang dalam menjalankan advokasi, tuliskan pada flipchart. 7. Fasilitator menanyakan pengalaman peserta dalam melakukan advokasi, lalu merekontruksikannya menjadi «kerangka kerja» advokasi. 8. Narasumber, presentasi kerangka kerja berdasarkan studi kasus. 9. Tekankan bahwa kerangka kerja dirancang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
Catatan Kalau topik ini tidak menggunakan narasumber, fasilitator harus memahami dengan baik kerangka kerja advokasi. Lebih baik sudah di buat dalam bentuk slide yang dapat di tayangkan dengan projektor. Kalau ada narasumber, langkah ketiga tidak perlu dilakukan. Fasilitator juga perlu menjelaskan kepada peserta bahwa kerangka ini tidak baku.
6
Panduan Analisa Kebijakan Publik
2.2 Pengantar Riset Advokasi
Pengantar untuk Fasilitator MENGGUGAT KAUM AKADEMIK. Sessi ini bermaksud untuk mengajak peserta untuk melihat bahwa standar nilai atau pendekatan yang selama ini sudah terbiasa digunakan oleh kaum akademisi bukanlah satu-satunya cara yang terbaik dalam melakukan riset atau analisa. Dengan menggunakan beberapa pernyataan kritis, peserta diajak untuk masuk ke pendekatan riset advokasi. Tujuan
• Membangun pemahaman mengenai riset advokasi. • Membangun pemahaman tentang perbedaan antara riset advokasi dengan riset konvensional.
Hasil yang Diharapkan
• Adanya kesepakatan mengenai batasan definisi riset advokasi. • Adanya kesepakatan mengenai perbedaan antara riset advokasi dengan riset konvensional.
Media dan Peralat
Bahan presentasi (Slide) Nomor 5, 6 dan 7. Alat-alat lain: Notebook, LCD, Laser Point, Flipchat, plano, spidol dan Isolatif kertas. Bahan bacaan : metodelogi riset, dan lain-lain.
Waktu
120 Menit
L a n g k a h L a n g k a h Fasilitasi
1. Fasilitator menyampaikan materi dan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan definisi riset advokasi. 2. Fasilitator membagi peserta dalam 3 (tiga) kategori jawaban terhadap beberapa pernyataan yang disampaikan: setuju, tidak setuju dan ragu-ragu. 3. Tanyajawab : di mana peserta dimintakan untuk menyampaikan alasan pemilihan terhadap 3 (tiga) kelompok jawaban beberapa pernyataan fasilitator. 4. Fasilitator menyimpulkan mengenai batasan definisi mengenai riset advokasi.
7
Panduan Analisa Kebijakan Publik
5. Fasilitator membagi peserta dalam 3 (tiga) kelompok untuk mendiskusikan perbedaan antara riset advokasi dengan riset konvensional, dari aspek: tujuan, objek riset, pelaksana riset, hasil yang ingin dicapai, dan basis keabsahan. 6. Fasilitator membagikan alat bantu kerja peserta dan diksusi kelompok. 7. Pemaparan hasil kerja kelompok dan pemberian tanggapan oleh kelompok lain. 8. Fasilitator menyimpulkan perbedaan antara riset advokasi dengan riset konvensional.
Catatan Fasilitator sebaiknya menyiapkan beberapa contoh hasil riset advokasi yang pernah dibaca bagi peserta, dan menjelaskan garis besarnya jika masih ada waktu yang tersisa.
8
Panduan Analisa Kebijakan Publik
2.3 Pendekatan Dalam Riset Advokasi
Pengantar untuk Fasilitator DARI MANA MEMULAI RISET ADVOKASI? Pendekatan riset advokasi yang akan dibahas dalam sessi ini, bukanlah metode riset. Metode riset akan dibahas pada sessi akhir dari pelatihan. Pendekatan yang dimaksud adalah pijakan awal yang relatif sering digunakan dalam melakukan riset advokasi. Pendekatan pertam a berbasis kasus, dan pendekatan kedua berbasis isu. Pemahaman ini penting bagi peserta agar dapat melihat keterkaitan diantara keduanya. Tujuan
Membangun pemahaman mengenai beberapa pendekatan yang menjadi pijakan awal dalam riset advokasi.
Hasil yang Diharapkan
• Peserta mampu mengidentifikasi dua jenis pendekatan yang menjadi pijakan awal untuk melakukan riset advokasi.
• Peserta mampu melihat keterkaitan antara kedua pendekatan tersebut. Media dan Peralat
Bahan presentasi Alat-alat lain: notebook, LCD, laser point, flipchat, plano, spidol dan Isolatif kertas. Bahan bacaan : metodelogi riset, dan lain-lain.
Waktu
60 Menit
L a n g k a h L a n g k a h Fasilitasi
1. Fasilitator menyampaikan materi tentang dua pendekatan riset advokasi berdasarkan objek analisa (pendekatan berbasis kasus dan pendekatan berbasis isu) 2. Tanyakan pada peserta: pendekatan mana yang akan digunakan sesuai dengan karakteristik persoalan yang dihadapi dalam agenda advokasi mereka? 3. Diskusikan kapan dan bagaimana dua pendekatan (isu dan kasus) saling terkait.
9
Panduan Analisa Kebijakan Publik
4. Ajak peserta untuk melihat contoh kasus yang ada dalam bacaan. 5. Diskusikan bagaimana suatu pendekatan kasus dalam banyak hal perlu diagregasi kedalam pendekatan isu, dan sebaliknya suatu advokasi yang dimulai dengan pendekatan isu memerlukan adanya suatu kasus nyata sebagai pendukung. 6. Tanyakan pada peserta: apa implikasinya pada kerangka advokasi yang ingin dibangun?
Catatan Jika ada peserta yang telah berpengalaman melakukan riset advokasi, jadikan ia nara sumber dan bimbing untuk menjelaskan secara terstruktur hal-hal penting apa yang dapat dijadikan pelajaran dari pengalamannya.
10
Panduan Analisa Kebijakan Publik
Pokok Bahasan Tiga
11
Panduan Analisa Kebijakan Publik
3.1 Pengantar Analisa Kebijakan
Pengantar untuk Fasilitator TERJEBAK DI PERMUKAAN. Sessi ini bermaksud untuk mengajak peserta pada dua hal penting: pertama, melihat pengaruh cara pandang terhadap rumusan kebijakan; dan kedua, mengajak peserta untuk melihat perangkap persoalan yang berada di permukaan sehingga sering kali suatu kebijakan yang drumuskan menjadi dangkal.
Tujuan
Hasil yang Diharapkan
Media dan Peralat
1. Membangun pemahaman peserta tentang kebijakan publik, lingkup dan cara pandang yang mempengaruhi perumusannya. 2. Memperkenalkan kerangka dasar analisa kebijakan publik.
1. Peserta mampu merumuskan apa itu kebijakan publik. 2. Peserta mengetahui lingkup kebijakan publik di daerah. 3. Peserta memahami dua cara pandang utama yang mendasari perumusan kebijakan publik, perbedaan dan variasinya. 4. Peserta dapat mengidentifikasi cara pandang atau pendekatan yang digunakan dalam suatu kebijakan yang diterpakan di daerah melalui beberapa contoh kasus. 5. Peserta mengetahui kerangka dasar analisa kebijakan yang akan digunakan. Slide No: E2, E.3, E4, E5, E.6 Alat-lat lain: Infocus, Notebook, Kertas plano, Flipchart, Metaplan, Spidol. Bahan Bacaan:
Waktu
120 Menit
12
Panduan Analisa Kebijakan Publik
L a n g k a h L a n g k a h Fasilitasi
1. Fasilitator menjelaskan diagram yang menggambarkan realisme lahirnya suatu kebijakan publik (SLIDE-E.2). Ajak peserta untuk mendiskusikan: apa itu kebijakan publik? Tuliskan dalam plano, dan tarik kesimpulan umum dari diskusi tersebut. Tanyakan pada peserta: mengapa bisa terjadi suatu kebijakan publik yang semu? 2. Fasilitator menjelaskan fungsi dan bentuk kebijakan publik di daerah dalam rangka desentralisasi. Ajak peserta untuk melihat beberapa cara pandang utama yang mempengaruhi substansi suatu kebijakan (universal vs residual), dan implikasi dan dampaknya terhadap pendekatan yang dianut oleh suatu kebijakan publik (SLIDE-E.3). 3. Peserta diajak untuk mencermati beberapa contoh kasus, dan mendiskusikan pendekatan apa yang menjadi nilai-nilai dasar atas pilihan kebijakan tersebut (SLIDE-E.4). 4. Setelah mencermati perbedaan cara pandang yang menjadi dasar perumusan suatu kebijakan publik, peserta diajak untuk mendiskusikan kerangka dasar analisa suatu kebijakan publik. Gunakan diagram performa, konteks dan faktor (SLIDE-E.5). 5. Peserta diajak untuk mengutarakan argumen mereka satu per satu bagaimana agar suatu kebijakan publik efektif, kemudian fasilitator memperlihatkan slide tentang berbagai kelompok cara pandang terkait dengan pertanyaan berikut (SLIDE-E.6). 6. Jelaskan apa pentingnya memahami cara pandang tersebut.
Catatan Jika dirasakan perlu dan waktu memungkinkan, lakukan refleksi singkat dengan peserta apakah ada perbedaan yang mereka rasakan dalam cara melihat persoalan setelah menjalani sessi ini.
13
Panduan Analisa Kebijakan Publik
3.2 Analisa Kebijakan Untuk Pelayanan Publik
Pengantar untuk Fasilitator MENCOBA MENGANALISA. Sessi ini dimaksudkan untuk mengajak peserta mencoba menggunakan kerangka analisa kebijakan untuk kasus di kabupaten mereka dengan fokus pelayanan publik. Jika tersedia nara sumber, sebaiknya di letakkan pada awal sessi. Tujuan
Hasil yang Diharapkan
Media dan Peralat
1. Memberikan pemahaman tentang posisi pelayanan publik dalam rangkain penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 2. Memberikan gambaran umum tentang berbagai topik yang terkait dengan pelayanan publik. 3. Memfasilitasi peserta untuk mencoba menggunakan kerangka analisa kebijakan untuk pelayanan publik. 4. Peserta mengetahui dan dapat mengkritisi proses perumusan kebijakan publik 1. Peserta mampu menggunakan kerangka analisa kebijakan untuk isu pelayanan publik dengan menggunakan informasi atau data di daerah mereka. 2. Peserta dapat menyusun suatu kertas analisa kebijakan untuk kasus pelayanan publik di daerah mereka. Slide No: F.2, F.3 Alat-lat lain: Infocus, Notebook, Kertas plano, Flipchart, Metaplan, Spidol. Bahan Bacaan: Data-data kabupaten dalam angka, data indikator kesehatan dan pendidikan kabupaten. Peraturan-peraturan tentang standar pelayanan minimal (SPM) Peraturan-peraturan tentang pelayanan publik ( misalnya UU No.10/ 2004)
Waktu
120 Menit
14
Panduan Analisa Kebijakan Publik
L a n g k a h L a n g k a h Fasilitasi
1. Fasilitator menjelaskan beberapa isu penting terkait dengan pelayanan penyelenggaraan publik di daerah, mulai dari hakhak ekosob, pembagian urusan antar pemerintah, hingga kriteria keterjaminan hak (SLIDE-F.2). 2. Ajak Peserta melihat kembali diagram kerangka analisa kebijakan. Berikan satu contoh proses analisa dan merumuskan rekomendasi sementara yang mengarah pada kebijakan (SLIDEF.3). 3. Bagi peserta berdasarkan tiga kelompok (kesehatan, pendidikan dan satu issu lain yang disepakati). 4. Minta mereka melakukan proses serupa dengan contoh proses analisa pada masing-masing kelompok. Gunakan data-data yang tersedia dan pengetahuan yang mereka miliki. Manfaatkan Flipchart, kertas plano dan metaplan yang tersedia untuk membantu proses analisa bersama. Kemudian minta mereka menulis makalah ringkas (tidak lebih dari 2 halaman selama 60 menit) berdasarkan hasil analisa tersebut. 5. Minta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka, dan tarik beberapa hal penting yang perlu dicermati dalam melakukan analisa.
Catatan Fasilitator harus menyediakan contoh-contoh kasus pelayanan publik dan jika memungkinkan, fasilitator dapat mengundang narasumber khusus untuk menjelaskan proses yang berlangsung di wilayahnya.
15
Panduan Analisa Kebijakan Publik
3.3 Metode Analisa
Pengantar untuk Fasilitator MERUMUSKAN DUGAAN MENDALAMI KONTEKS. Sessi ini bermaksud untuk mengajak peserta melihat pentingnya dua jenis analisa (kuantitatif dan kualitatif) dijalankan. Pendekatan kuantitatif bermanfaat untuk merumuskan dugaan awal, sedangkan pendekatan kualitatif bermafaat untuk mendalami persoalan dan faktor (konteks). Tujuan
1. Memberikan pemahaman tentang tahapan dan sumber informasi dan data yang diperlukan untuk melakukan analisa kuantitatif. 2. Memberikan contoh-contoh perumusan dugaaan berdasarkan analisa kuantitatif. 3. Memberikan beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan analisa kualitatif. 4. Memberikan contoh-contoh hasil analisa kualitatif.
Hasil yang Diharapkan
1. Peserta mengerti tahapan dan mampu mengidentifikasi berbagai sumber data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan analisa kuantitatif. 2. Peserta mampu menyusun alat-alat studi dan melakukan analisa kualitatif.
Media dan Peralat
Slide No: G.2, G.3, F.3, F.4, F.5 Alat-lat lain: Infocus, Notebook, Kertas plano, Flipchart, Metaplan, Spidol. Bahan Bacaan: Skenario Role play.
Waktu
180 Menit
L a n g k a h L a n g k a h Fasilitasi
16
1. Ajak peserta melihat perbedaan antara metode analisa kuantitatif dan kualitatif, dan kemudian mendiskusikan kelebihan dan kekurangannya (SLIDE-G.2). 2. Jelaskan tahapan analisa kuantitatif, dan berikan contoh sumbersumber dan langkah analisa yang dapat dilakukan untuk melakukan analisa kuantitatif dan merumuskan dugaan-dugaan awal (SLIDE-G.3).
Panduan Analisa Kebijakan Publik
3. Perlihatkan kembali diagram analisa konteks sebagai contoh kasus analisa kualitatif (SLIDE-F.3). Perjelas kepada peserta tahapan yang dilakukan untuk menghasilkan anlisa tersebut. 4. Jelaskan kepada peserta beberapa metode dasar (SLIDE-F.4) yang dapat digunakan untuk melakukan analisa kualitatif (observasi, FGD dan wawancara mendalam). 5. ROLE PLA Y . Fasilitator membagikan lembar skenario kepada PLAY peserta dan meminta tiga dari mereka untuk berperan menjadi peneliti, sedang yang lain menjadi komunitas. Minta mereka mendalami skenario dan berbagi peran. Lakukan role play seperti yang tertera pada petunjuk tahapan (SLIDE-F.5) 6. REFLEKSI REFLEKSI. Ajak peserta untuk merefleksikan apa yang terpenting dari proses yang terjadi dalam role play, terutama yang berkaitan dengan metodelogi. 7. DISKUSI KELOMPOK KELOMPOK. Bagi kembali peserta dalam kerja kelompok, dan minta untuk menyusun beberapa pertanyaan kunci yang dapat menjadi panduan para pelaksana di kabupaten pada masingmasing tahapan analisa kuntitatif, maupun kualitatif (observasi, FGD dan wawancara mendalam). 8. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok dan mengkritisi beberapa bagian yang penting untuk dipertajam. Ajak peserta untuk mencermati bahwa dua metode analisa (kuantitatif dan kualitatif) salaing terkait dan membutuhkan hipotesa atau dugaan yang perlu diuji. Jelaskan beberapa prinsip dalam pengujian dugaan untuk analisa kualitatif dalam riset advokasi.
Catatan Dalam sessi ini, fasilitator sebaiknya mencermati betul perkembangan pemahaman peserta dalam menggunakan alat-alat analisa, termasuk dalam merumuskan beberapa
17
Panduan Analisa Kebijakan Publik
POKOK BAHASAN
Orientasi
SUB POKOK BAHASAN
Dimana Kita Berada
TUJUAN
• Perserta menge-
•
Perspektif
Pengantar Advokasi
Apa itu Riset Advokasi
18
2 JPL
2 JPL
kati batasan definisntif tentang advokasi Peserta menyepakati proses dan teknis fasilitasi yang dapat digunakan untuk memberikan pengantar tentang advokasi
• Peserta menyepa-
•
WAKTU
tahui posisi lokakarya ini dalam program Peserta menyepakati beberapa hal penting yang perlu dan mungkin dicapai dalam lokakarya ini
• Peserta menyepa-
•
LANGKAH
kati batasan definisntif tentang riset advokasi Peserta menyepakati proses dan teknis fasilitasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan apa itu riset advokasi.
1 JPL
Panduan Analisa Kebijakan Publik
POKOK BAHASAN
SUB POKOK BAHASAN
Dua Pendekatan Riset Advokasi
TUJUAN
• Peserta menge-
•
Penulisan Modul
LANGKAH
WAKTU
1 JPL
tahui dan menyepakati batasan definitif masingmasing pendekatan dalam riset advokasi. Peserta dapat mengetahui dan mengkritisi proses dan teknis fasilitasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan pendekatan riset advokasi.
• Peserta menyepa-
2 JPL
kati proses dan teknis fasilitasi dan media belajar yang dapat digunakan dalam: (i) tahap orientasi; (ii) pengantar advokasi; (iii) penjelasan apa itu riset advokasi; (iv) dua pendekatan dalam riset advokasi..
19
Panduan Analisa Kebijakan Publik
POKOK BAHASAN
SUB POKOK BAHASAN
Analisa Kebijakan Publik
Pengantar analisa kebijakan
TUJUAN
• Peserta mengetahui
•
Analisa kebijakan untuk pelayanan publik
Metode Analisa Kebijakan Publik: Kualitatif dan kuantitatif
20
WAKTU
2 JPL
dan menyepakati kerangka dasar dan lingkup analisa kebijakan. Peserta dapat mengetahui dan mengkritisi proses dan teknis fasilitasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan kerangka dasar dan ruang lingkup analisa kebijakan.
• Peserta mengetahui
•
LANGKAH
2 JPL
dan dapat menerapkan kerangka analisa kebijakan untuk pelayanan publik. Peserta dapat mengetahui dan mengkritisi proses dan teknis fasilitasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan kerangka analisa kebijakan untuk pelayanan publik.
• Peserta mengetahui dan menyepakati berbagai metode yang akan digunakan dalam melakukan analisa kebijakan publik.
2 JPL
Panduan Analisa Kebijakan Publik
POKOK BAHASAN
SUB POKOK BAHASAN
TUJUAN
LANGKAH
WAKTU
• Peserta dapat mengetahui dan mengkritisi proses dan teknis fasilitasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan metode analisa kebijakan publik. Penulisan Modul
POKOK BAHASAN
2 JPL
• Peserta menyepakati proses dan teknis fasilitasi dan media belajar yang dapat digunakan dalam: (i) menjelaskan kerangka analisa kebijakan secara umum, (ii) analisa kebijakan untuk pelayanan Publik; (iii) Metode anlisa kebijakan publik; SUB POKOK BAHASAN
TUJUAN
LANGKAH
WAKTU
Merancang Kerangka Kerja
2 JPL
Penulisan Modul
2 JPL
Evaluasi Dan Rencana Tindak
2 JPL
21
ORIENTASI
Panduan Analisa Kebijakan Publik
22
• Kesepakatan tentang lingkup materi, proses dan teknis fasilitasi yang dapat digunakan untuk memberikan materi orientasi bagi mitra di wilayah kerja.
Hasil Yang Ingin Dicapai
• Melihat kembali dimana posisi pelatihan dalam kerangka program keseluruhan • Menggali proses yang dialami peserta dalam perkembangan sosial yang berlangsung • Mendiskusikan teknis fasilitasi yang dapat digunakan untuk memberikan materi orientasi.
Tujuan Sessi:
A.1 Pengantar Advokasi
Panduan Analisa Kebijakan Publik
23
24
• Apa kejadian yang paling mempengaruhi? • Apa dampak yang paling dirasakan (disadari atau tidak) terhadap orientasi, prinsip-prinsip, cara membangun relasi, dsb.? • Mengapa pilihan itu dilakukan? • Apa yang yang ingin dilakukan ke depan?
A.3 Orientasi
Panduan Analisa Kebijakan Publik
PERSPEKTIF
Panduan Analisa Kebijakan Publik
25
26
• Kesepakatan tentang lingkup materi, proses dan teknis fasilitasi yang dapat digunakan untuk memberikan pengantar tentang advokasi bagi mitra di wilayah kerja.
Hasil Yang Ingin Dicapai
• Menyepakati batasan definitif tentang advokasi • Mendiskusikan teknis fasilitasi yang dapat digunakan untuk memberikan pengantar tentang advokasi.
Tujuan Sessi:
B.1 Pengantar Advokasi
Panduan Analisa Kebijakan Publik
Gambarkan dalam kertas plano apa yang anda bayangkan tentang advokasi (Peristiwa dan Proses)
Apa itu ADVOKASI? Perkembangan ADVOKASI di Indonesia • Fokus: dari kasus ke kebijakan • Lingkup: dari kekerasan fisik hingga hak-hak universal • Lingkup: dari kekerasan fisik hingga hak-hak universal • Lingkup: dari kekerasan fisik hingga hak-hak universal • Lingkup: dari kekerasan fisik hingga hak-hak universal
B.2 Pengertian dan Perkembangan
Panduan Analisa Kebijakan Publik
27
B.3 Kerangka Kerja
Panduan Analisa Kebijakan Publik
28
• Apakah advokasi merupakan kerja-kerja politik?
• Apa perbedaan NGO dan Parpol?
• Apa perbedaan advokasi dan politik
Beberapa Pertanyaan
B.4
Panduan Analisa Kebijakan Publik
29
30
• Kesepakatan tentang lingkup materi, proses dan teknis fasilitasi yang dapat digunakan untuk memberikan materi tentang riset advokasi bagi mitra di wilayah kerja.
Hasil Yang Ingin Dicapai
• Menyepakati batasan definitif tentang riset advokasi dan perbedaannya dengan riset konvensional • Mendiskusikan teknis fasilitasi yang dapat digunakan untuk memberikan pengantar tentang riset advokasi.
Tujuan Sessi:
C.1 Pengantar Riset Advokasi
Panduan Analisa Kebijakan Publik
1. Penelitian dirancang harus berbasiskan suatu teori yang telah diakui publik. 2. Penelitian dirancang untuk menyusun suatu dugaan (hipotesa) maupun untuk menjawab suatu dugaan. 3. Riset kuantitatif lebih akurat dibandingkan penelitian kualitatif. 4. Masyarakat tidak boleh dijadikan objek penelitian. 5. Masyarakat adalah mitra peneliti. 6. Suatu penelitian harus bebas nilai. 7. Suatu penelitian harus bersifat objektif, tidak untuk mendukung suatu kepentingan. 8. Suatu penelitian hanya sah jika dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi akademik.
Setuju — Ragu-ragu —— Tidak Setuju
C.2 Beberapa Pertanyaan
Panduan Analisa Kebijakan Publik
31
32
Basis Keabsahan
Hasil Yang Ingin Dicapai
Pelaksana Riset
Objek Riset
Tujuan
Riset Konvensional
Riset Advokasi
C.2 Riset Advokasi vs Konvensional
Panduan Analisa Kebijakan Publik
• Kesepakatan tentang lingkup materi, proses dan teknis fasilitasi yang dapat digunakan untuk memberikan materi tentang pendekatan dalam riset advokasi bagi mitra di wilayah kerja.
Hasil Yang Ingin Dicapai
• Mengenali beberapa pendekatan yang dilakukan dalam riset advokasi • Mendiskusikan teknis fasilitasi yang dapat digunakan untuk memberikan materi tentang pendekatan dalam riset advokasi.
Tujuan Sessi:
D.1 Pendekatan
Panduan Analisa Kebijakan Publik
33
34
Lingkup Kegiatan
Target Advokasi
Faktor Pendorong
Kecenderungan
Berbasis Kasus ( A)
Berbasis Isu (B)
D.2 Pendekatan Riset Advokasi
Panduan Analisa Kebijakan Publik
ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK
Panduan Analisa Kebijakan Publik
35
36
• peserta memahami kerangka dasar analisa kebijakan publik.
Hasil Yang Ingin Dicapai
• Mendefinisikan apa itu kebijakan publik • Mencermati fungsi kebijakan publik dalam rangka desentralisasi • Melihat beberapa cara pandang yang melatar belakngi substansi kebijakan. • Membahas kerangka dasar analisa kebijakan publik.
Tujuan Sessi:
E.1 Pengantar Analisa Kebijakan
Panduan Analisa Kebijakan Publik
Mengapa kebijakan publik semu terjadi?
E.2 Realisme Kebijakan Publik
Panduan Analisa Kebijakan Publik
37
38
• • • •
Urusan Wajib Urusan Pilihan Urusan Sisa Kewenangan Khusus
• • • •
Urusan Wajib Urusan Pilihan Urusan Sisa Kewenangan Khusus
Implikasi
Pelimpahan Urusan dan Kewenangan (Regulasi & Pelayanan)
E.3 Desentralisasi Kebijakan Publik
Panduan Analisa Kebijakan Publik
E.4 Cara Pandang dan Pendekatan
Panduan Analisa Kebijakan Publik
39
• • • • • •
40
Kasus bantuan langsung tunai Kasus beras untuk orang miskin Kasus sekolah negeri Kasus pelayanan kesehatan Kasus penghapusan 14 perda Kasus subsidi solar untuk nelayan
E.5 Beberapa Kasus
Panduan Analisa Kebijakan Publik
Performa
E.5 Kerangka Analisa Kebijakan Publik
Panduan Analisa Kebijakan Publik
41
42
• Cara Pandang Politis Bagaimana mengelola keterlibatan kelompok kepentingan dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan (partisipasi). • Cara Pandang Antropologis Bagaimana suatu kebijakan terhindar dari kontradiksi antara isi, struktur dan kultur. • Cara Pandang Ekonomi Bagaimana agar kebijakan mampu mendorong terjadinya alokasi sumber daya yang optimal. • Cara Pandang Manajemen Bagaimana agar kebijakan dapat mendorong pencapaian target berdasarkan standar kinerja tertentu. • Cara Pandang Normatif Bagaimana merancang suatu kebijakan agar dapat menjadi landasan legal untuk mencapai suatu tujuan. • Cara Pandang Teknokratik Bagaimana agar tersedia alat-alat yang mempermudah dan mendukung akurasi dalam proses pengambilan keputusan (tata laksana).
E.6 Bagaimana Agar Kebijakan Efektif?
Panduan Analisa Kebijakan Publik
• Peserta dapat mencoba melakukan analisa kebiajakan terkait pelayanan publik dengan menggunakan kerangka dasar analisa yang tersedia.
Hasil Yang Ingin Dicapai
• Mengenal beberapa isu terkini terkait dengan pelayanan publik. • Melakukan simulasi analisa kebijakan terkait pelayanan publik.
Tujuan Sessi:
F.1 Analisa Kebijakan Untuk Pelayanan
Panduan Analisa Kebijakan Publik
43
F.2 Beberapa Isu Terkini
Panduan Analisa Kebijakan Publik
44
F.3 Contoh Kasus
Panduan Analisa Kebijakan Publik
45
46
• Pemerintah menyusun agenda penyelesaian sengketa lahan. • Pemda menginisiasi pensertifikatan lahan melalui kerja sama dengan BPN dan BRI (kredit sertifikat). • Pemda membuat sistem jaminan kesehatan yang tidak hanya berlaku untuk unit pelayanan pemerintah (puskesmas dan rumah sakit daerah), tapi termasuk unit pelayanan swasta (Dokter, bidan dan klinik swasta). • Pemda mengembangkan sistem subsidi pendidikan tidak hanya bagi sekolah negeri.
F.4 Apa Pemecahannya?
Panduan Analisa Kebijakan Publik
• Peserta dapat menyusun alat studi dan melakukan analisis.
Hasil Yang Ingin Dicapai
• Memparkenalkan kepada peserta dua jenis analisa (kuantitatif dan kualitatif). • Mengajak peserta untuk melihat tahapan dua jenis analisa tersebut dan posisinya dalam analisa kebijakan. • Mengajak peserta untuk mencoba merancang alat dan melakukan analisa.
Tujuan Sessi:
G.1 Metoda Analisis Kebijakan
Panduan Analisa Kebijakan Publik
47
48
Merumuskan Dugaan
Menganalisa Data
Mengklasifikasi Data
Mengumpulkan Data
Merumuskan Pertanyaan Penelitian
Merumuskan Isu
G.2 Analisa Kuantitatif
Panduan Analisa Kebijakan Publik
G.3 Pengertian dan Perkembangan
Panduan Analisa Kebijakan Publik
49
G.3.1 Analisa Kualitatif
Panduan Analisa Kebijakan Publik
50
• Proses dan metode, anlisa, dan hasil.
Refleksi (15 menit):
Simulasi (20 menit):
penelitian.
• Yang berperan sebagai peneliti merancang beberapa pertanyaan
peran.
• Yang berperan sebagai komunitas mendalami skenario dan berbagi
Persiapan (15 menit):
• Tiga orang berperan sebagai peneliti.
yang berada di pinggir kawasan perkebunan sawit (lihat skenario).
• Beberapa orang mengambil peran menjadi penduduk di desa X
G.3.1 Simulasi
Panduan Analisa Kebijakan Publik
51
G.3.1 Bagaimana Mensintesakan?
Panduan Analisa Kebijakan Publik
52
MATERI TRAINING
Panduan Analisa Kebijakan Publik
53
54
‘manusiawi’
sehingga tidak dapat hidup secara
kehilangan kemampuan ekonominya
suatu kondisi dimana seseorang
Kemiskinan…
PERSPEKTIF KEMISKINAN
Panduan Analisa Kebijakan Publik
Performa
Cara Pandang
Panduan Analisa Kebijakan Publik
55
56
• Mengurangi kerentanan yang dialami oleh masyarakat di daerah tersebut.
• Mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh faktorfaktor penyebab yang berada di luar rentang kendali pemerintahan daerah.
• Mengatasi faktor penyebab yang berada di dalam rentang kendali pemerintahan daerah.
Lingkup Strategi Daerah
Panduan Analisa Kebijakan Publik
(Problem Based)
Proses Perumusan Strategi
Panduan Analisa Kebijakan Publik
57
58
• • • • • • • •
Susenas Daerah Dalam Angka (DDA), Data Kemiskinan BKKBN dan BPS Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Anggaran (APBD) & Program Regulasi beberapa tahun terakhir (Perda, dan Perbup), Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Peta Kabupaten, Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan, termasuk dokumen hasil evaluasi program-program.
Beberapa sumber data
MENGUMPULKAN DAN MENGKLASIFIKASIKAN DATA
Panduan Analisa Kebijakan Publik
• Setelah semua dokumen tersebut terkumpul, dilakukan klasifikiasi atau pengelompokan pada data tersebut, karena data dalam dokumen tersebut “berserakan” dan harus disesuaikan dengan kebutuhan data dalam penyusunan SPKD. • Klasifikasi kebutuhan data didasarkan beberapa aspek analisa, antara lain: sosial-ekonomi, pelayanan (kesehatan, pendidikan, dll.), infrastruktur pendukung, dan lingkungan hidup.
Mengklasifikasikan Data
Panduan Analisa Kebijakan Publik
59
Data Ekonomi
Panduan Analisa Kebijakan Publik
60
Data Pendidikan
Panduan Analisa Kebijakan Publik
61
Data Kesehatan
Panduan Analisa Kebijakan Publik
62
Analisa Kondisi Pendidikan
Analisa Kondisi Kesehatan
Analisa Kondisi Ekonomi
Analisa Kondisi Sosial (a.l: gender)
Analisa Kondisi Infrastruktur Pendukung
Analisa Kondisi Lingkungan Hidup
•
•
•
•
•
•
Mencermati Kondisi Kabupaten
Panduan Analisa Kebijakan Publik
63
Analisa Kondisi Ekonomi
Panduan Analisa Kebijakan Publik
64
2
1
Mencermati PDRB PDRB adalah total nilai ekonomi (jumlah barang atau jasa yang diproduksi dikalikan harga) selama satu tahun. • Amati komposisi antar sektor selama 5 tahun terakhir, apakah ada kecenderungan perubahan komposisi? Sektor mana yang terus menurun? • Dalam struktur PDRB minimal perlu dicermati 3 sektor dominan, untuk mengetahui sektor mana yang memberikan kontribusi nilai tambah tertinggi di daerah. Mencermati Pertumbuhan Ekonomi Jika pertumbuhan per sektor diamati dalam beberapa tahun terakhir, dapat terlihat perbandingan pertumbuhan antar sektor. Bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi propinsi atau nasional. • Jika di bawah, ada kemungkinan sektor dominan memberikan kontribusi terbesar atas rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut. • Jika sebaliknya (tinggi), ada kemungkinan sektor dominan pula yang memberikan kontribusi terbesar atas pertumbuhan tersebut.
Tahapan Analisis
Panduan Analisa Kebijakan Publik
65
Struktur Ekonomi
Panduan Analisa Kebijakan Publik
66
3
Mencermati Sektor Dominan dan Daya Serap Tenaga Kerja Perhatikan sektor dominan dalam PDRB dan daya serap tenaga kerja per sektor. • Apakah sektor paling dominan juga menyerap tenaga kerja paling banyak? Jika tidak kemungkinan sektor tersebut lebih berkontribusi pada nilai tambah dan penerimaan pemerintah dari pada penciptaan lapangan kerja secara langsung. • Jika sektor dominan ternyata menyerap banyak tenaga kerja, perhatikan subsektor mana yang paling banyak menyerap tenaga kerja. • Bandingkan dengan perkembangan penduduk usia kerja, angkatan kerja dan pencari kerja. Perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor tersebut dengan penduduk usia kerja adalah kapasitas sektor/ subsektor dalam menciptakan matapencaharian bagi masyarakat.
Lanjutan..
Panduan Analisa Kebijakan Publik
67
68
•
•
Dari PDRB Sektor Pertanian (42,28%), nilai produksi sawah memberikan kontribusi terbesar (65,75% terhadap PDRB sektor pertanian). Dominasi komoditi padi dalam sektor pertanian juga terlihat dari luas lahan sawah mencapai 41,91% (sawah irigasi dan tadah hujan) dari total luas lahan pertanian.
Perkembangan sektor pertanian
Panduan Analisa Kebijakan Publik
4
Mencermati Produktifitas dan Struktur Modal/Asset/Alat Produksi Perhatikan sektor dominan dalam PDRB dan daya serap tenaga kerja per sektor. Perhatikan pula struktur alat produksi seperti: luas lahan pertanian, luas tambak, jumlah perahu yang ada, dsb. • Bandingkan antara PDRB (nilai tambah) masing-masing sektor/ subsektor dengan jumlah tenaga kerja. • Bandingkan antara luas lahan dan tenaga kerja di sektor pertanian. Apakah masih memiliki angka yang memadai untuk penghasilan per pekerja? Siapa dan apa peran kelompok masyarakat yang paling tertekan dalam struktur produksi pertanian tersebut? • Bandingkan antara jumlah perahu dan tenaga kerja sebagai nelayan. Apakah masih memiliki angka yang memadai untuk penghasilan per pekerja? Siapa dan apa peran kelompok masyarakat yang paling tertekan dalam struktur produksi perikanan tersebut?
Lanjutan..
Panduan Analisa Kebijakan Publik
69
Mata Pencaharian
Panduan Analisa Kebijakan Publik
70
Survei terhadap petani di jawa membuktikan, jumlah petani di atas 50 tahun mencapai 75%, usia 30-49 tahun sebanyak 13%, sisanya 12% berada di bawah 30 tahun. (Toto Subandriyo, Kompas, 17 Maret 2006) Implikasi: • Tanpa pergantian atau regenerasi yang seimbang, pada tahun 2008 diperkirakan akan terjadi krisis tenaga kerja di sektor pertanian. • Banyak petani miskin akan memperkerjakan anak usia sekolah sebagai tenaga tambahan. • Pertanian hanya merupakan kegiatan pengisi waktu pada hari tua.
Catatan Penting
Panduan Analisa Kebijakan Publik
71
72
•
Luas Kabupaten: 232.455 ha, dimana 114.996 ha (49,5 %) adalah kawasan hutan. Untuk mempertahankan kelangsungan mata pencaharian, sebagian besar rakyat terpaksa melakukan kegiatan pertanian di kawasan hutan negara (45,5% dari areal pertanian). Ada lahan sementara tak tergarap, tapi hanya memiliki luas 1,5%.
Bagaimana rakyat bertahan hidup? Kasus Dompu
Panduan Analisa Kebijakan Publik
5
Mencermati Daya Beli Masyarakat Perhatikan angka konsumsi per kapita dan kebutuhan hidup minimum • Bandingkan dengan konsumsi per kapita di tingkat propinsi atau nasional, apakah berada di bawah atau di atas?. • Bandingkan dengan kebutuhan hidup minimum, berapa besar kesenjangannya? perhatikan angka ginni ratio (jika tersedia di BPS), untuk mengetahui perbandingan antar kelompok masyarakat. Jika terjadi kesenjangan yang cukup tinggi, diperkirakan: (i) rendahnya konsumsi per kapita dapat berimplikasi pada rendahnya kemampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan dan kesehatan; (ii) rendahnya konsumsi per kapita juga akan berimplikasi pada upaya-upaya mempertahankan hidup dari kelompok yang tertekan dengan cara bermigrasi ke luar wilayah atau berganti mata pencaharian. Kondisi ini biasanya juga ditandai dengan ketergantungan yang cukup besar pada belanja pemerintah setempat sebagai salah satu sumber pendapatan dan penggerak ekonomi.
Lanjutan..
Panduan Analisa Kebijakan Publik
73
Daya Beli Masyarakat
Panduan Analisa Kebijakan Publik
74
Analisa Kondisi Pendidikan
Panduan Analisa Kebijakan Publik
75
76
Rata-rata usia sekolah untuk penduduk usia 15 tahun hanya 7,5 tahun, artinya besar kemungkinan banyak siswa yang mengalami putus sekolah.
Semakin tinggi jenjang sekolah, semakin berat daya tampung sekolah dan semakin rendah pula angka partisipasi (baik kasar maupun murni). Dapat diduga akses terhadap pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi semakin rendah.
Hasil yang telah dicapai
Panduan Analisa Kebijakan Publik
Analisa Kondisi Kesehatan
Panduan Analisa Kebijakan Publik
77
78
Rata-rata lama sakit mencapai 6 hari, sementara hanya 6,56% penduduk memiliki jaminan kesehatan, menunjukkan resiko kehilangan sumber pendapatan dan aset y a n g tinggi bagi KK miskin akibat sakit.
Data angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi yang tinggi, disertai data peringkat penyakit diare dan infeksi pernafasan sebagai penyebab penyakit rawat inap terlama mencerminkan kemungkinan akan kondisi hidup dan sanitasi yang buruk.
Kondisi Kesehatan
Panduan Analisa Kebijakan Publik