FUNGSI ADVOKASI SERIKAT PEKERJA DALAM LINGKUP PERUSAHAAN
Pusat Kajjian Kebijakan dan Advokasi Perburuhan
HAK BURUH DAN HAK SERIKAT BURUH Hak Buruh
Hak Serikat Buruh
Bersifat personal, hanya melekat pada diri buruh sendiri
Bersifat kolektif, milik bersama, melekat pada kelompok buruh ketika mereka mulai berorganisasi/berserikat
Buruh= bekerja dengan menerima upah, dan dibawah perintah orang lain Timbul bersamaan ketika buruh mengikatkan diri untuk bekerja dan berlaku hanya selama buruh tersebut menjadi buruh. Fungsinya untuk menjamin penghidupan dan kondisi kerja setiap buruh Tergantung negosiasi individual, seberapa mampu si buruh ybs melakukan tawarmenawar tertinggi
Hak ini bukan milik perorangan buruh, melainkan milik organisasi yang dibentuk para buruh Gunanya untuk melindungi hak-hak buruh (anggotanya) untuk perjuangkan kesejahteraan buruh dan keluarganya (UU 21 tahun 2000)
Negosiasi kolektif, secara bersama-sama diperjuangkan, dan banyak varian lain yang dapat menjadi daya tawar negosiasi
SP BERFUNGSI MENGADVOKASI KEPENTINGAN ANGGOTA Advokasi merupakan segenap aktifitas pengerahan sumber daya yang ada untuk membela, memajukan, bahkan merubah tatanan untuk mencapai tujuan yang lebih baik sesuai keadaan yang diharapkan. Advokasi dapat berupa upaya hukum formal (litigasi) maupun di luar jalur hukum formal (non litigasi). (www.bantuanhukum.info)
advokasi adalah aksi aksi sosial, politik dan budaya yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan dilakukan secara terkumpul (kolektif), mengikutsertakan berbagai taktik termasuk lobby, kampanye (campaign), mendirikan koalisi, memberikan tekanan aksi massa, serta riset yang digunakan untuk mengubak kebijakan. (Insist Pers, 2002) Advokasi---------------------------------------> Strategi menentukan keberhasilan
BEBERAPA ASPEK PENTING DALAM MEYUSUN STRATEGI ADVOKASI? 1.
TARGET
2.
PRIORITAS PERJUANGAN peran SP banyak, perlu pembagian peranan yg jelas
3.
REALISTIS
4.
ANALITIS
5.
ALOKASI WAKTU ADVOKASI
6.
DUKUNGAN LOGISTIK
PENYELESAIAN BIPARTIT 1.
Penyelesaian Dilakukan Secara Bipartit Antara Pekerja/Serikat Pekerja Dengan Pengusaha Secara Musyawarah Untuk Mufakat (Psl 3 Uu 2/2004) Lihat Juga Permen 31/2008 Perundingan Bipartit Adalah Perundingan Antara Pekerja/Buruh Atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Dengan Pengusaha Untuk Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Satu Perusahaan.
1.
Perundingan Dilakukan Sebanyak–banyaknya 3 (Tiga) Kali Dalam Waktu Paling Lama 30 Hari Sejak Tanggal Dimulainya Perundingan.
2.
Dalam hal salah satu pihak telah meminta dilakukan perundingan secara tertulis 2 (dua) kali berturutturut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan perundingan, maka perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan (PERMEN 31/2008).
3.
Setiap Perundingan, Dibuat Risalah Perundingan : Nama Lengkap Dan Alamat Para Pihak Tanggal Dan Tempat Perundingan Pokok Masalah Atau Alasan Perselisihan Pendapat Para Pihak Kesimpulan Atau Hasil Perundingan Tanggal Serta Tandatangan Para Pihak
BIPARTIT WAJIB DILAKSANAKAN, PENYELESAIANNYA BERSIFAT WIN-WIN ANTARA PARA PIHAK
TAHAPAN PERUNDINGAN BIPARTIT Sebelum perundingan
Setelah
SEBELUM I.
Buat tertulis form pengaduan anggota
II.
Buat tertulis Kronologis perkara/kasus
III.
Analisis kasus internal dan menyeluruh
IV. Inisatif pihak yang dirugikan V.
Perorangan non anggota dapat memberikan kuasa kepada SP
VI. Pihak pengusaha harus menyelesaikan ecara langsung VII. Dapat memminta perangkat organisasi sebagai pendamping VIII. dapat memberikan kuasa kepada pengurus serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan tersebut untuk
SAAT PERUNDINGAN 1.
Para pihak menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan;
2.
Buat dan sepakati tatib dan agenda peruningan
3.
Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan perundingan, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerja/buruh bekerja walaupun belum mencapai 30 (tiga puluh) hari kerja;
4.
Setelah mencapai 30 (tiga puluh) hari kerja, perundingan bipartit tetap dapat dilanjutkan sepanjang disepakati oleh para pihak;
5.
Buat risalah dalam setiap perundingan, apabila salah satu pihak tidak bersedia menandatangani, maka hal ketidaksediaan itu dicatat dalam risalah dimaksud;
SETELAH PERUNDINGAN- TINDAK LANJUT Apabila Tercapai Kesepakatan, Dibuat Perjanjian Bersama Secara Tertulis Dan Ditandatangani Oleh Para Pihak Perjanjian Bersama Tersebut Mengikat Dan Menjadi Hukum Serta Wajib Dilaksanakan Oleh Para Pihak. Didaftarkan Oleh Para Pihak Kepada Pengadilan Hubungan Industrial Untuk Mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran. Apabila Perjanjian Bersama Tidak Dilaksanakan Oleh Salah Satu Pihak, Maka Pihak Yang Dirugikan Dapat Mengajukan Eksekusi. Apabila Gagal Mencapai Kesepakatan, Salah Satu Pihak Dapat Mencatatkan Perselisihan Tersebut Kepada Disnaker Setempat Disertai Dengan Bukti Upaya Penyelesaian (Risalah Perundingan).
PERSELISIHAN: • HAK • KEPENTINGAN • PHK • ANTAR SP/SB
ALUR PENYELESAIAN PHI DI TINGKAT BIPARTIT SEPAKAT
BUAT PB
DAFTARKAN
TIDAK DILAKSANAKAN
PERUNDINGAN BIPARTIT:
EKSEKUSI
• Max 30 hr kerja • Setiap kali berunding, buatkan RisalahPerundingan
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
AKTA BUKTI PENDAFTARAN PB
GAGAL
CATAT KE DISNAKER: LAMPIRKAN RISALAH PERUNDINGAN
ICRATED DESIGN BY: INDRA MUNASWAR
ADMINISTRASI YANG DIPERLUKAN : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
FORMULIR KELUH KESAH KRONOLOGI KEJADIAN SURAT PERMOHONAN BERUNDING TANDA TERIMA SURAT PRESENSI PERUNDINGAN RISALAH PERUNDINGAN BIPARTIT SURAT KUASA KHUSUS PERJANJIAN BERSAMA SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA KE PHI 10. SURAT PERMOHONAN EKSEKUSI 12
RISALAH PERUNDINGAN BIPARTIT :
NAMA LENGKAP DAN ALAMAT PARA PIHAK TANGGAL DAN TEMPAT PERUNDINGAN POKOK MASALAHAN/ALASAN PERSELISIHAN PENDAPAT PARA PIHAK KESIMPULAN/HASIL PERUNDINGAN TANGGAL SERTA TANDA TANGAN PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERUNDINGAN
13
PERJANJIAN BERSAMA : TANGGAL DAN TEMPAT DIBUATNYA PERJANJIAN NAMA LENGKAP, JABATAN DAN ALAMAT PARA PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN ISI PERJANJIAN SECARA LENGKAP TANGGAL SERTA TANDA TANGAN PARA PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN DIBUBUHI MATERI Rp.6.000, DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PIHAK YANG BERWENANG/KOMPETEN 14
PERMOHONAN PENDAFTARAN PB : surat permohonan dgn lampiran :
perjanjian bersama asli, dibubuhi materai bukti legal standing para pihak
sk pencatatan dari disnaker, sk pengukuhan dari pc (tergantung yg meng sk kan), surat kuasa, akta pendirian perusahaan/akta notaris, surat kuasa dari direksi , jika diwakilkan
diajukan oleh para pihak/salah satu pihak yang membuat/menandatangani perjanjian bersama
15
KASUS POSISI-KERJA KELOMPOK Budi pekerja di perusahaan Multi nasional PT Cahaya Berkembang (PT CB) sejak tahun 2000 dibagian QC, perusahaan ini memproduksi jenis berbagai kayu lapis dan memiliki pekerja sejumlah 1000 orang. PT CB merupakan bagian dari CB Grup yang memiliki berbagai jenis anak dan cabang perusahaan di berbagai provinsi di Indonesia. Pada pertengahan agustus 2016, Budi dan 300 pekerja lainnya mendapatkan surat internal memo dari perusahaan yang isinya agar para pekerja tersebut memilih 2 pilihan berikut: 1.
Pekerja mengikuti relokasi perusahaan ke Kalimantan untuk bekerja di hutan produksi untuk menanam dan memanen
2.
Bagi pekerja yg tidak mengikuti, perusahaan akan memberikan uang kebijakan 1 kali ketentuan UUK
Sikap pekerja harus sudah ditentukan pada akhir September 2016. manakala tidak ada sikap dari pekerja, maka pekerja dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat apa-apa. Budi, pada tanggal 28 Agustus mengadukan hal ini, bagaimana bentuk tindakan SP ? Buat: - Standar form pengaduan - Kronologis kasus - Bentuk tindakan Bipartit SP
