DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN
Tahun Sidang
: 2014-2015
Masa Persidangan
: I
Jenis Rapat
: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Hari, Tanggal
: Rabu, 16 September 2015
Pukul
: 10.45 – 11.45 WIB
Sifat Rapat
: Terbuka
Pimpinan Rapat
: Didik Mukrianto, SH.
Sekretaris Rapat
: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si. Kabag Sekretariat Pansus DPR RI
Tempat
: Ruang Rapat Pansus B DPR RI Gedung Nusantara II Lt. Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara
: Mendengarkan Masukan dari Pakar
Anggota yang Hadir
:
Anggota yang Izin
:
Undangan
: 1. HKI UNIVERSITAS INDONESIA (HENING HAPSARI) 2. HKI INSITUT PERTANIAN BOGOR (I KETUT M. ADHYANA) 3. LIPI (NURUL T. RACHMAN)
KETUA RAPAT (DIDIK MUKRIANTO, SH): Mengingat anggota kita masih banyak yang di komisi, biasanya nanti akan merapat pelan-pelan setelah di komisi juga sedang berjalan. Tidak usah khawatir karena rapat ini kita memang ingin mendapatkan masukan yang sebanyakbanyaknya dan hasil masukan ini juga kita rekam. Insha Allah ini juga akan sangat bermanfaat buat kita semuanya dalam menyusun atau membahas RUU Paten ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus. Yang terhormat Ibu Hening Hapsari, Kasubdit Pengembangan dan Pengelolaan HKI Direktorat Kemitraan dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia. Yang kami hormati Bapak I Ketut M. Adhiyana, Kasubdit HKI dan Inovasi Direktorat Riset dan Inovasi Institut Pertanian Bogor. Yang kami hormati Bapak Nurul Taufiqurrahman, Kepala Pusat Inovasi LIPI. Seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kit bisa menghadiri pertemuan RDPU ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Berdasarkan laporan dari sekretariat bahwa rapat hari ini dihadiri dan ditandatangani oleh 8 dari 30 anggota Pansus. Untuk itu dengan seijin saudarasaudara RDPU ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. RAPAT DIBUKA PUKUL 10.45 WIB. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Hening Hapsari, Kasubdit Pengembangan dan Pengelolaan HKI Direktorat Kemitraan dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia. Kemudian kepada yang terhomat Bapak I Ketut M. Adhiyana, Kasubdit HKI dan Inovasi Direktorat Riset dan Inovasi Institut Pertanian Bogor. Dan Bapak Nurul Taufiqurrahman, beliau ini selaku Kepala Pusat Inovasi LIPI, yang telah bersedia memenuhi undangan RDPU pada Pansus RUU tentang Paten pada hari ini dengan agenda mendengarkan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Paten. Bapak-Ibu dan hadirin yang kami hormati. Rapat hari ini akan berlangsung sampai dengan pukul 12.00 WIB namun apabila masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Apakah susunan rapat dan waktu rapat tersebut dapat kita setujui? RAPAT : SETUJU Yang terhormat Saudara Pimpinan, Anggota Pansus, dan
Bapak-Ibu Narasumber yang hadir. Perlu kami sampaikan bahwa RUU tentang Paten merupakan RUU inisiasi dari pemerintah dan saat ini sedang dalam proses pembahasan di Pansus DPR RI ini. Sebagai bahan masukan untuk fraksi-fraksi dalam menyusun DIM, Pansus RUU tentang Paten pada hari ini mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum guna mendengarkan masukan atau tanggapan mengenai RUU tentang Paten dari bapakbapak yang hadir di depan kita dari UI, IPB maupun LIPI. Untuk mempersingkat waktu kami persilahkan, kita gilir mungkin dari, ini request pimpinan kami dengan kesepakatan kita bersama. Mohon perkenannya Ibu Hening Hapsari dari Universitas Indonesia untuk bisa menyampaikan masukan dan tanggapan kepada kita semuanya. Kami persilahkan. HKI UNIVERSITAS INDONESIA (HENING HAPSARI): Terima kasih Bapak Ketua. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Hening Hapsari dari Universitas Indonesia, kebetulan saya belum bikin presentasi pak karena kami baru terima DIM nya kemarin tapi ada beberapa hal yang akan kami tanggapi mengenai RUU ini. Mungkin yang pertama di Pasal 2 pak, Pasal 2 kami mengusulkan untuk ini di sin tertulis Paten dan Paten sederhana tapi kami mengusulkan agar disebut secara jelas ini paten biasa dan paten sederhana, karena banyak inventor ini kalau paten dia beroikirnya agak rancuh. Paten biasa kalau di state secara tegas paten dan paten sederhana, seperti itu usulan kami. Untuk Pasal 3 nya karena mengusulkan adanya paten biasa kita juga sejalan dengan Pasal 2 bahwa paten biasa dan seterusnya. Selanjutnya kami mengusulkan di Pasal 24 ayat (2) poin E bahwa di sini adalah gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi. Kami mengusulkan agar disebut dengan jelas bahwa gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi jika dalam deskripsi dilengkapi dengan gambar invensi, karena tidak semuanya dilengkapi oleh gambar invensi. Jadi kalau jika ada baru dilengkapi, kami mengusulkan seperti itu. Di Bab IV untuk pengumuman dan pemeriksaan substantif, ini kami mengusulkan memang waktunya dipercepat pak karena memang selama ini aplikasi Paten granted itu sangat lamanya. Jadi kami itu di Universitas kadang-kadang selalu di tanyakan ini kenapa Bu Hening kok kita aplikasi sudah lama sekali tapi granted baru bisa bisa 4-5 tahun. Mungkin ini bisa dipercepat dibeberapa hal seperti untuk pengumuman. Mungkin kami mengusulkan agar hanya 12 bulan, di sinikan tertulis 18 bulan kalau makin cepat kan makin baik. Untuk ayat (3) nya, kami mengusulkan di sinikan harus disertai alasan untuk paling cepat 6 bulan ini. Jadi kami mengusulkan tidak usah ada kata-kata disertai alasan ya, kami mengusulkan seperti itu. Untuk Pasal 47 juga ini mengenai jangka waktu pak, mengenai jangka waktu memang kami usulkan banget kalau bisa ini dipercepat mungkin tidak 6 bulan tapi 3 bulan pengumuman ini. Selanjutnya untuk pemeriksaan substantif di Pasal 50, di sinikan 36 bulan. Ini cukup lama pak 3 tahun pak. Jadi memang rata-rata akhirnya Paten itu baru granted 5 tahunan. Sementara kita itu sudah bayar biaya pemeliharaan pada saat filling date. Jadi memang begitu
granted tinggal sisa 15 tahun lagi. Jadi ini kalau bisa ini dipercepat, kami mengusulkan 24 bulan. Untuk biaya permohonan ini kalau memang bisa dipercepat ya pas waktu pendaftaran saja sekalian langsung ditentukan biaya permohonan. Pas waktu pemeriksaan substanstif itu langsung disuruh bayar, jadi ini mempercepat waktu juga. Pasal 52 ini kami mengusulkan penambahan bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana ayat (5) disampaikan melalui surat resmi Direktur Paten kepada pemohon, karena ini seringkali pemohon tidak tahu ini pak. Jadi di sini kita bisa tahu oh sampai dimana sih proses aplikasi kita. Untuk Bab V, persetujuan atau penolakan permohonan. Kami mengusulkan untuk ayat (3) nya ini, kalau di sini saklek kan pak 3 bulan saja. Jadi kami mengusulkan 2 bulan tetapi bisa meminta perpanjangan waktu satu bulan. Jatuh sih sama 3 bulan tapi ini 2 bulan dulu tapi bisa minta perpanjangan 1 bulan. Jadi seperti. Ini ada penambahan ayat kami mengusulkan bahwa waktu perpanjangan tadi pak ya 1 bulan, pemohon ini tidak dapat menarik kembali permohonan atau melakukan perbaikan deskripsi dan klaim dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, sama sepertinya pak. Selanjutnya untuk Pasal 60 kami mengusulkan penambahan ayat pak, dalam hal kesalahan data pada sertifikat paten bukan karena kesalahan pemohon. Kalau kesalahan pemohon kan dikenakan biaya pak, maka permohonan perbaikan sertifikat paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan biaya. Karena mungkin saja dari pihak Dirjen KI nya yang salah, jadi seperti itu. Jadi kami mohon tidak dikenakan biaya kalau memang kesalahan tidak dari pemohon. Terakhir untuk Pasal 61, kami mengusulkan penambahan ayat. Bahwa pemeriksa setelah menerima tanggapan dari pemohon diberikan waktu paling lama 1 bulan untuk melakukan pemeriksaan atas tanggapan dari pemohon. Jadi ada waktu lagi untuk memberikan tanggapan, pemeriksaan atas tanggapan dari pemohon sesuai dengan ayat (10) disampaikan kembali melalui surat resmi kepada pemohon. Karena kita sering miss komunikasi pak, kalau kita tidak monitor kita tahu itu. Jadi saya sering kali akhirnya kita bikin mediasi paten karena si pemohon tidak tahu kesalahannya dimana dan itu tidak terinformasikan. Jadi kita panggil pemeriksa patennya datang ke UI kita mediasi itu untuk mempercepat supaya granted, tapikan kalau kita tidak melakukan mediasi tetap saja akhirnya lama. Jadi bagaimana caranya supaya komunikasi antara dari Dirjen KI kepada kami ini bisa lancar, ada surat pemberitahuan kalau mungkin belum lengkap dan sebagainya, harus diperbaiki aplikasinya dan lain sebagainya. Begitu pak. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Luar biasa paparan dari Ibu Henging Hapsari dan terima kasih atas masukannya. Ini tadi pimpinan sebelah saya bu, Ibu Risa ini membisikin saya luar biasa kalau perempuan ini to the point begitu tapi nafasnya ini maunya cepat-cepat. Risa ini yang protes bu kalau cepat-cepat tapi alhamdulillah terima kasih ibu masukannya luar biasa buat kita semuanya. Dan ini sudah masuk ke substansi langsung. Insha Allah inipun juga akan menjadi pengayaan kami bersama Kemenkum HAM untuk bersama merumuskan rumusan-rumusan Undang-Undang Paten ini betul-betul bisa mengakomodasi perubahan menuju kebaikan. Baik kepada
pemohon paten maupun stakeholder yang nanti akan menggunakan merek-merek paten tersebut. Dan memang perlu kami sampaikan semangatnya dari Kementerian Hukum dan HAM juga ingin melahirkan sebuah transparansi dan akuntabilitas yang utuh terkait dengan pendaftaran paten ini, termasuk bahwa harapan dari Kemenkum HAM juga ingin melakukan pelayanan yang prima melalui teknologi yang bisa diakses setiap saat, setiap waktu. Sehingga tidak akan lagi ada kendala-kendala terkait apa yang disampaikan kepada ibu, keterkaitan dengan komunikasi antara pemeriksa dan pengaju paten. Terima kasih ibu atas paparannya. Selanjutnya kami mohon perkenannya dari Bapak I Ketut M. Adhyana dari Institut Pertanian Bogor untuk bisa memberikan masukan kepada kita semuanya dalam rapat Pansus Paten ini. Selanjutnya kami persilahkan Pak Ketut untuk menyampaikan paparan dan masukannya. HKI INSITUT PERTANIAN BOGOR (I KETUT M. ADHYANA): Terima kasih. Selamat pagi semua. Pimpinan Sidang dan Para Anggota Dewan yang saya homati. Ibu Hening dari UI serta Pak Taufik dari LIPI. Jadi untuk hari sebenarnya kami waktu Prof. Siregar kemairn ke sini kebetulan saya dan Pak Hendra juga ikut ke sini. Sebagian sudah disampaikan tetapi hari ini kami akan fokus kepada usulan dari Pasal ke pasal dari Rancangan Undang-Undang yang disampaikan dan kami sudah kirimkan DIM nya. Serta hari ini kami coba sampaikan melalui presentasi. Sebelumnya kami cerita pengalaman seperti halnya tadi di beberapa perguruan tinggi di sini, bahwa sampai saat ini kesadaran akan masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual yang dulu disebut dengan HKI sekarang diubah menjadi KI berdasarkan Dirjen kemarin. Informasi dari Dirjen bahwa maka perlu, tadi sosialisasi tadi diperlukan. Jadi prinsipnya hampir sama apa yang disampaikan dari UI tadi. Kemudian dalam rangka memperkuat meningkatkan peran serta KI mulai dari sosialisasi, pendaftaran, sampai dengan pemanfaatan. Tadi dari UI jelas sekali menindaklanjuti bahwa saran-saran bahwa to the point ke timing, jadi waktu dari waktu lebih cepat lebih baik. Slogan itu selalu disebutkan walaupun bajunya merah ya. Jadi ini perlu dukungan dari pemerintah karena dengan adanya undangundang ini tentunya itu adalah jadi rujukan, karena kalau kita tahu bahwa nanti kalau undang-undang ini sudah ditetapkan PP-PP di bawahnya tentunya akan berguguran. Kemudian tadi sudah disampaikan juga proses yang sangat lama tadi. Di sini juga ditekankan kepemilikan. Jadi pemegang paten dalam kerja sama riset tentunya, dalam rangka mengadakan hubungan kerja khususnya swasta dan multi nasional di sini belum memperhatikan kontribusi dari intelektual dari perguruan tinggi. Nanti ada beberapa pasal kalau kita lihat di sana itu melemahkan dari pihak perguruan tinggi yang menggunakan, atau dalam hal ini adalah memiliki intelektuanya. Mungkin dari dana fasilitas mungkin itu dari pihak swasta atau yang diajak bekerja sama tetapi biasanya dari pihak perguruan tinggi. Kemudian kompleksitas dari pengaturan KI dalam kerja sama dalam bentuk konsorsium, ini juga perlu mendapat perhatian karena di dalam Rancangan Undang-
Undang ini juga nanti disebutkan ada untuk sumber daya genetik dan yang lainnya. Juga tentang kaitannya tentang royalti karena ini nanti adalah ujung-ujungnya kalau kita sudah komersialisasi, sudah komersil itu nanti terkait denga pembagian royalti. Kemudian di beberapa pasal juga kalau kami perhatikan di situ syarat kebaruan paten itu terkait dengan kewajiban civitas akademika yang kaitannya dengan publikasi. Itu adalah nanti apakah suatu hal atau hasil yang didapatkan ini jika ingin dipatenkan itu, yang definisi diumumkan itu beberapa tadi masih belum jelas saya kira, nanti akan kami bahas satu persatu. Kemudian beban pemeliharaan paten ini terhadap juga bahwa untuk komersialisasi itu relatif bukan hal yang mudah. Jadi beberapa ini kemarin juga kami sampaikan bahwa ini akan membebani bagi institusi pemegang paten. Terutama adalah paten-paten yang sudah tidak terpelihara atau yang sudah mati. Kalau itu bisa dimanfaatkan itu akan lebih bagus. Tadi sudah disebutkan untuk sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Ini karena sudah di state di dalam Rancangan Undang-Undang ini nanti perlu dipertegas kaitannya adalah dengan pembagian keuntungan. Kemudian berkaitan dengan paten-paten yang sudah menjadi milik umum atau sudah mati atau publik domain di sini. Itu harapannya adalah karena tujuannya dari apa yang dihasilkan dari paten ini adalah untuk kesejahteraan atau peningkatan ekonomi. tentunya hal ini akan bermanfaat kalau itu, yang telah diumumkan tersebut bisa digunakan seluas-luasnya untuk peningkatan kesejahteraan tadi. Jadi kaitannya dengan ekonomi. selain itu pemanfaatan langsung hasil paten untuk memperlancar siklus pengelolaan riset and development, juga yang berbasis HKI tentunya. Dari apa yang kami sampaikan di awal, 3 slide di awal ini kami langsung masuk ke bagian DIM yang diberikan ke kami. Kami coba telusuri satu persatu dan ada beberapa, kalau di sini ada 8 poin utama yang ingin kami sampaikan. Pertama, adalah di bagian pembuka. Pada bagian mengingat di sini karena terdapat klausul tentang sumber daya genetika dan pengetahuan tradisional, maka kami mengusulkan sebaiknya dimasukan juga undang-undang yang terkait dengan pengesahan convention on biological diversity dan/atau protokol Nagoya. Sehingga di sini kami mengusulkan usulan revisinya adalah ditambahkan undang-undang. Jadi di ayat (3) di sini di poin 3 ditambahkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati. Kemudian di poin 4, ditambahkan dalam bagian pembuka atau mengingat di sini, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2013. Di sini adalah tentang Protokol Nagoya, tentang akses pada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatan atas konvensi keanekaragaman hayati, karena di beberapa bagian pasal sudah disebutkan tentang sumber daya genetik. Kedua, yang kami coba lihat di sini adalah pemeriksa paten. Kenapa kami concern di sini? Karena kalau kita baca di Rancangan Undang-Undang dan naskah akademik itu ada beberapa hal yang adalah kontradiktif isinya. Pemeriksa paten kalau yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (8) di sini pemeriksa paten yang selanjutnya disebut pemeriksa adalah Pegawan Negeri Sipil. Itu klunya adalah Pegawai Negeri Sipil atau yang sekarang mungkin ada PNS di sini sebagian dari ANS yang karena keahliannya diangkat oleh menteri sebagai pejabat fungsional yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Yang jadi pertanyaan kami adalah apakah pemeriksa paten itu harus PNS? Itu yang pertama. Kedua, ketentuan ini kontradiktif dengan Pasal 52. Kalau kita lihat
di Rancangan Undang-Undang Pasal 52 itu ada kata-kata memperbolehkan outsourcing dari kantor paten dari negara lain dan ini pastinya belum tentu adalah Pegawai Negeri Sipil. Kemudian penekanannya adalah orang yang berkompeten ahli dibidang yang menjadi pemeriksa paten. Jadi kami lebih concern ke kompetensinya. Kemudian apakah memungkinkan ke depannya pemeriksa paten ini dijadikan sebagai suatu profesi, seperti itu. Sehingga usulan kami untuk yang Pasal 1 ayat (8) di sini pada Rancangan Undang-Undang ini adalah pemeriksa paten yang selanjutnya disebut pemeriksa adalah tenaga ahli dari pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN dan/atau non PNS yang diangkat oleh menteri sebagai pejabat fungsional atau pemeriksa ad hock yang diberik tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif permohonan. Jadi sebenarnya ini dibalik saja, jadi keahliannya yang ditonjolkan terus kemudian dia bisa PNS dan bisa juga non PNS. Usulan yang ketiga adalah kami melihat pada Pasal 6 ayat (1) huruf C. ini pengecualian tadi bahwa pada huruf C di sini diumumkan bahwa, kalau saya baca dari ayat (1) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaan invensi tersebut telah, yang C nya di sini adalah diumumkan oleh inventornya dalam sidang ilmiah, dalam bentuk ujian dan/atau tahap-tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, dan/atau forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Ini masih terlalu membatasi kalau kami lihat. Mengingat sidang imliah yang kaitannya dengan skripsi, ujian tesis, disertasi itu sifatnya tertutup. Kemudian ini adalah suatu kewajiban bagi penulis tersebut untuk mengumumkan. Jadi dia tidak boleh tidak harus diumumkan di situ. Sehingga usulan kami adalah bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf C direvisi dan ditambahkan satu ayat pengecualian. Di sini yang huruf C nya diubah menjadi diumumkan oleh inventornya dalam suatu tulisan di media masa dan/atau berkala ilmiah dan/atau forum ilmiah di Indonesia atau luar negeri dalam rangka pembahasan hasil penelitian. Jadi itu dikecualikan, jadi dianggap belum diumumkan dalam jangka waktu 6 bulan. Kemudian untuk yang bersifat tertutup yang kaitannya dengan ujian skripsi sampai dengan disertasi tadi, kami mengusulkan ada ayat tambahan yaitu pada ayat (2). Di sini dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) invensi tidak dianggap telah diumumkan jika invensi tersebut telah diumumkan oleh inventornya dalam forum ilmiah yang bersifat tertutup. Jadi tidak hanya di perguruan tinggi saja tetapi dibeberapa Litbang itu juga kalau misalnya melakukan pengumuman atau dia melakukan laporan penelitian itu tetap dianggap belum diumumkan. Kalau dia tertutup jangka waktunya tidak 6 bulan tapi dia walaupun lebih dari 6 bulan tetap dianggap belum diumumkan. Itu poin yang kedua. Sehingga pada Pasal penjelasan karena tadi kami merasa bahwa yang di Pasal 6 ayat (2) ini dipenjelasannya itu perlu ditambahkan. Jadi apa yang dimaksud dengan forum ilmiah yang bersifat tertutup itu adalah forum ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap-tahap ujian skripsi, tesis, disertasi kami tambahkan atau laporan penelitian yang merupakan kewajiban dalam proses akademik dan/atau pertanggungjawaban penelitan. Jadi kalimat yang terakhir itu adalah kaitannya dengan laporan biasanya di Litbang karena tidak ada ujian. Tetapi dia harus melakukan laporan penelitian tetap itu diumumkan. Keempat, yang kami lihat itu adalah di Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2). Di sini jelas disebutkan bahwa pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubunga kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut kecuali
diperjanjikan lain.kami untuk yang ayat (1) nanti kami berpikir adalah kalau kalimat itu dibalik tapi intinya sama. Jadi kalau itu misalnya dia bekerja sama nanti kepemilikannya adalah bersama. Kemudian yang Pasal 2 nya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jadi Pasal 12 ayat (1) juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya meskipun perjanjian tersebut tidak mengharuskan untuk menghasilkan invensi. Kerja sama yang dilakukan itu biasanya adalah berupa kerja sama research. Pada prakteknya Pasal 12 ayat (1) ini melemahkan pihak institusi peneliti atau inventor yang karena kekayaan intelektual dari inventor itu sendiri, kemudian sumber daya, institusi inventor itu tidak diperhitungkan sama sekali walaupun terdapat klausul kecuali diperjanjikan lain. Ini kami mengusulkan dibalik saja, jadi pada Pasal 12 ayat (1) kami mengusulkan pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam kerja sama riset adalah para pihak yang berkontribusi dalam melakukan riset tersebut kecuali diperjanjikan lain. Jadi artinya kalau kita bekerjasama itu pemegang patennya adalah para pihak yang berkontribusi. Sehingga pada ayat (2) nya kami mengusulkan bahwa maupun dia karyawan pekerja yang menggunakan data atau sarana yang dalam pekerjaannya meskipun perjanjian tersebut tidak mengharuskan untuk menghasilkan invensi adalah pihak yang memberikan pekerjaan kecuali diperjanjikan. Kalau yang ayat (2) nya saya kira sudah jelas sekali. Kelima, di sini yang kami usulkan adalah kami lihat pada Pasal 13 ayat (2). Pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah tersebut. Sebenarnya ini sudah perubahan dari Undang-Undang 18 tahun 2002, jadi sudah berubah. Kalau dulu adalah pemiliknya adalah pemerintah atau negara, ini sudah berubah artinya sudah membaik. Kemudian pada ayat (2) nya yang kami tekankan setelah paten dikomersialkan inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan imbalan atas paten yang dihasilkan dari sumber penerimaan negara bukan pajak. Kita tahu sekarang bahwa beberapa perguruan tinggi dengan PTN BH salah satu contohnya adalah kami di IPB. Itu berdasarkan PP 66 tahun 2013 statuta IPB Pasal 91 ayat (4) menyatakan bahwa penerima IPB dikategorikan sebagai bukan penerimaan negara bukan pajak atau non PNBP. Sehingga kalau paten ini kemudian institusi kami IPB mempunyai banyak paten terus kemudian ada pendapatan yang harus didapatkan kami tidak berhak atas itu. Sedangkan kami juga membayar walaupun nanti pembayarannya kami usulkan ada juga di pasal yang belakang. Ini juga perlu sinkronisasi terkait pemilikan pemegang paten oleh negara yaitu Undang-Undang 18 tahun 2002. Apakah ini masih tetap berlaku? Karena kalau ini tetap berlaku artinya ada kontradiktif. Kalau di sini dimiliki oleh instansi pemerintah pada Undang-Undang 18 tahun 2002 itu dimiliki oleh negara. Itu juga perlu dipertimbangkan dengan PP nya yaitu PP 20 tahun 2005. Jadi artinya kami sangat setuju dengan Pasal 13 dalam Rancangan Undang-Undang Paten ini karena sudah ada perubahan. Cuma harapan kami juga nanti bahwa kalau ini pemegang ini adalah institusi kemudian dapat dilakukan dengan mekanisme untuk yang penyebarluasannya keluasaan dalam komersialisasi. Jadi bisa jual putus lisensi atau yang lainnya. Ini untuk yang Pasal 13 ayat (2) jadi diusulkan adalah setelah paten dikomersialisasikan inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan imbalan atas paten yang dihasilkan dari sumber penerimaan negara bukan pajak dan/atau non PNBP. Itu usulan kami. Pasal 20 di sini disebutkan setiap pemegang paten atau penerima lisensi paten wajib membayar biaya tahunan. Pada Rancangan Undang-Undang telah
dimasukan klausul tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional Undang-Undang Nomor 11 tahun 2013. Oleh karena itu sebaiknya pada bagian kewajiban juga ditambahkan klausul pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Sehingga kami usulkan ditambahkan satu ayat lagi, jadi Pasal 20 kami mengusulkan tambahan satu ayat lagi yaitu ayat (2) setiap pemegang paten atau penerima lisensi atas paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional wajib membagi keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetika dan/atau pengetahuan tradisional kepada penyedia sumber daya genetika dan/atau pengetahuan tradisional berdasarkan kesepakatan bersama. Ini tertuang dalam Protokol Nagoya. Selanjutnya Pasal 52 ayat (2) di sini tertulis untuk keperluan pemeriksaan substantif menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi pemerintah terkait atau meminta bantuan pemeriksa dari kantor paten negara lain. Ini apakah ahli atau fasilitas harus dari instansi pemerintah terkait, bagaimana bila ahli atau fasilitas yang tersedia bukan berasal dari instansi pemerintah. Makanya kami mengusulkan untuk ayat (2) ini direvisi menjadi untuk keperluan pemeriksaan substantif menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi terkait di Indonesia atau meminta bantuan pemeriksa dari kantor paten negara lain sesuai dengan pasal yang disebutkan sebelumnya. Untuk Pasal 121 di sini tertulis pada ayat (1) menteri menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan informasi paten. Kemudian ayat (2) nya dalam penyelenggaraan dokumentasi dan pelayanan informasi paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menteri membentuk sistem dokumentasi penjaringan informasi paten yang bersifat nasional. Ini kaitannya adalah untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk memanfaatkan paten yang telah berakhir masa perlindungannya atau paten yang ditarik kembali secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar royalti. Maka perlu diberikan kemudahan dalam mengakses informasi paten ini secara lengkap. Makanya kami usulkan di Pasal 121 ini ditambahkan ayat pada ayat (3) itu adalah informasi paten yang telah berakhir masa perlindungannya atau paten yang ditarik kembali sekurang-kurangnya terdiri atas bagian deskripsi, klaim, abstrak dan gambar. Jadi paten yang sudah mati ini bisa dimanfaatkan seperti yang kami jelaskan di awal tadi. Kemudian Pasal 122 ayat (2) ini yang kaitannya adalah pembayaran tadi. Tadi juga disampaikan yang dari UI bahwa di sini tertulis pada khususnya pada ayat (2) pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di situ disebutkan pembayaran untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 4 bulan sejak sertifikat paten diterbitkan. Ini tertulis pada ayat (2) nya sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya. Ini kami pikir bahwa bagaimana ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. Di situ dinyatakan bahwa biaya atau jasa pemeliharaan paten untuk UMKM, lembaga pendidikan, Litbang pemerintah adalah Rp. 0. untuk 5 tahun pertama. Ini juga kontradiktif apakah setelah kalau misalnya ini ditetapkan undang-undang ini pada Pasal 122 ayat (2) ini, berarti PP 45 ini apakah masih berlaku karena undang-undang ini juga berbeda. Terakhir, di sini yang huruf I Pasal 122 ayat (2) diusulkan supaya dia tidak kontradiktif dengan PP yang tahun 2014. Kami di sini mengusulkan pada bagian 3
ditambahkan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) biaya tahunan paten untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), lembaga pendidikan serta penelitian dan pengembangan (LITBANG) pemerintah adlah Rp. 0 untuk 5 tahun pertama sejak tanggal penerimaan. Jadi Pasal 122 ayat (1) dan (2) tetap berlaku tetapi dikecualikan supaya sesuai dengan Perarutan Pemerintah yang kami sebutkan sebelumnya tadi. Terima kasih saya kira itu yang kami usulkan beberapa perubahan dari pasalpasal yang disampaikan dalam Rancangan Undang-Undang ini. Terima kasih kepada pimpinan dan selamat pagi. KETUA RAPAT: Terima kasih atas saran dan masukannya luar biasa konkret. Ini kalau akademis ini memberikan masukan dan saran langsung kepada pokok masalahnya dan ini alhamdulillah insha Allah menjadi masukan yang sangat berharga buat kita Pansus untuk bisa mengakomodasi seluruh kepentingan pemohon paten maupun seluruh stakeholdernya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak I Ketut M. Adhyana dari IPB yang telah menyampaikan masukan-masukannya kepada kita semuanya pada rapat hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Nurul Taufik Rachman dari LIPI untuk bisa memberikan paparan dan masukannya kepada kita semuanya pada rapat hari ini. Kami persilahkan, monggo pak. LIPI (NURUL T. RACHMAN): Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pimpinan Sidang dan anggota. Bapak-ibu semua hadirin. Saya Nurul Taufik Rachman dari Pusat Inovasi LIPI, mohon maaf pak kami juga mendapatkan informasi ini langsung dari pimpinan, dari Sestama LIPI. Kami belum mendapatkan karena mungkin baru pertama kami ikut pak. Namun demikian kami ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan kami dan tadi saya sudah sempat membaca. Jadi dengan membaca ini tadi kami melihat undang-undang ini sangat familiar dan sangat baiknya, khususnya untuk kepentingan semuanya pak. Mungkin sedikit saya memperkenalkan saya adalah pemegang 18 paten pak dan kebetulan sekarang menjadi Kepala Pusat Inovasi. Jadi saya pelaku, saya juga penulis paten dan mungkin mohon maaf pak dan saya juga mengkomersialkan hasil paten kami dan ada lisensi ada 30 produk yang ada di luar pak. Saya pelakunya pak, mohon maaf ini saya objek termasuk. Dari membaca tadi pak mungkin bisa langsung dijalankan, kami ditugaskan di LIPI itu memang fokus kepada ini pak. Kami mungkin boleh saya sampaikan LIPI itu penghasil paten terbesar di Indonesia pak. Kami setiap tahun 40-50 paten bahkan 60 tahun ini paten yang kita hasilkan. Oleh karena itu dengan adanya undangundang kita mau tidak mau harus hilirisasi, ini sekarang tugasnya pusat inovasi ini
bagaimana paten terhilirisasi teralihteknologikan. Saya maksudnya dengan Pak Ragil Wakil Biro Bidang Hukum Paten berusaha keras bagaimana membawa hasil riset. Mungkin langsung saja, masukan kami pak dari situ memang di sini paten itu kalau kita bicara masalah komersial sebenarnya tidak terlalu besar di dalam aspek level komersialisasi tapi dengan adanya di tempat kami ada inkubator mendongkrak untuk menuju komersial. Dari sini pak kami ingin kasih masukan untuk dalam hal RUU, itu ada pertama Pasal 25 pak. Saya langsung saja ke substantif yang menurut kami tadi sudah dapat masukan dari UI dan IPB menurut saya bagus sekali. Ini yang berkaitan dengan kerjaan kami pak. Sekarang tertulis di Pasal 25 itu tentang yang genetik ya pak. Kami punya INACC pak, INACC itu pusat reposetori mikro pak. Kalau seandainya paten itu sudah dipatenkan tapikan mati pak dimana tempatnya. Harus ada, pemerintah harus menunjuk reposetori authority dan clearing house-nya. Kalau tidak susah pak sudah dipatenkan tapi kaya apa, kalau mau dijual juga susah pak. Karena ini kemarin sedang membuat Peraturan Dijen kalau tidak salah, Menteri, untuk tujuan itu pak. Jadi kita punya tempat penyimpanan bakteri-bakteri mikroba-mikroba yang ada di seluruh Indonesia standar internasionalnya ada. Oleh karena itu seharusnya ada, kalau tidak ini tidak bunyi paten ini nanti. Kedua, Pasal 76. Di sini pencatatan lisensi sebaiknya ditinjau lagi, mohon maaf pak ini memang sudah bagus tapi pihak industri biasanya, ini pengalaman pak, inikan birokrasi. Kalau tidak diumumkan berarti ya sebenarnya cepat-cepatan saja industri, ya kalau sudah ya sudahlah tidak usah kita diem-dieman saja. Ini birokrasinya nanti bagaimana mungkin perlu ditinjau ulang pak. Sebaiknya kan kita mengakselerasi kalau sudah lisensi itukan cepat ya, aturannya sudah baku enak kalau bisa segera ditindaklanjuti. Mungkin dua hal ini saja pak yang khusus untuk RUU. Masukan yang lain pak ini yang mungkin tidak terbahas, begini pak kita ini sangat kekurangan kemampuan menulis paten, SDM nya pak. Teman-teman peneliti banyak ternyata kami sekarang melakukan pembinaan-pembinaan, nanti di slideslide bawah bagaimana akitifitas pusat inovasi untuk membimbing ilmuwan-ilmuwan khususnya di LIPI. Sehingga kita itu punya strategi drafting paten lanjut. Jadi besok sebulan lagi kita akan menyelenggarakan drafting paten 30 peneliti LIPI dikumpullkan. Begitu selesai besok pak 30 paten langsung didaftarkan pak. Ini strategi-strategi kami LIPI sehingga kami bisa menghasilkan paten terbesar di Indonesia. Ini mohon maaf yang ingin kami sampaikan adalah pembinaan SDM untuk menghasilkan paten itu menurut saya perlu juga diatur di dalam Peraturan Undang-undang. Berikutnya lagi adalah tentang publikasi paten. Ketika dipublikasikan diumumkan, kan itu biasanya standar untuk diumumkan itu fullteknya kapan itu tidak jelas pak sampai sekarang. Jadi kita ngambang, ini sudah diumumkan tapi dimana ininya, tidak ada. Publik sering tanya ke saya, kita bisa mengakses dimana datanya. Kemudian berikutnya lagi pengaturan mekanisme hasil paten untuk menjadi produk yang dapat digunakan. Ini begini pak kasusnya, saya katakan pelaku tapi punya beberapa paten untuk nano teknologi. Saya ketua masyarakat nano indonesia pak. Jadi saya punya produk-produk bagaimana bahan baku sumber daya alam kita itu diolah, kemudian menjadi satu paten bahan baku obat-obatan Indonesia atau bahan baku ya mungkin kosmetik makanan Indonesia. Ternyata ini sudah ada sertifikat pak patennya. Ketika saya tanya ke Dirjen POM atau mungkin Dirjen Kesehatan, ini paten sudah ada, sertifikat sudah ada, mekanismenya supaya ini diakui menjadi bahan
baku yang terstandar, dalam artian bisa dipakai. Karena 95% perlu saya laporkan pak bahan baku di Indonesia adalah impor semuanya. Sementara sumber bahan baku lokal di Indonesia itu banyak tapi ketika sudah ada paten untuk digunakan sebagai obat dan lain sebagainya mekanisme itu tidak ada pak. Mohon ijin pak ini seandainya menjadi pemikiran bagi bapak-ibu sekalian ini bagus pak. Saya tanya mereka juga tidak bisa menjawab pak, ini skenarionya kaya apa. Terakhir ini pasca paten pak yang tidak dibahas. Tadi saya sampaikan ada beberapa paten pak, yang dibahas sebenarnya yang tadi royalti. Saya cerita pak saya membikin alat nano saya 1 hari saya bisa membuat 20 kilo. Per kilo itu dihargai 6 juta. Sehingga 1 kilo itu 120 juta, 1 tahun 40 milyar. Keuntungan itu bisa mencapai 70% persen pak tapi pada kenyataannya kita kalau mendapatkan royalti lisensi cuma paling 5%, keuntungan 70% itu hanya untuk industri. Sementara kita dapat 5% dibagi lagi 40% untuk kita. Terus di situ penemunya ada lima, dibagi lima lagi. Terus terang mohon maaf pak, peneliti di LIPI lebih baik penemuan saya, saya bawa mati katanya, tidak apa-apa. Ini kasus pak bagi saya. Yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya cuma kepentingan 5% menurut saya tidak terlalu besar bagi kita dan tidak perlu diatur. Kalau perlu uang masuk kasih saja semuanya ke negara. Yang dipentingkan diaturannya adalah disiplin pegawai pak. Boleh tidak pegawai negeri ini menjadi pemilik saham daripada indsutrinya, karena di luar negeri kita tahu Thomas Alfa Edison dan lain semuanya itu orang kaya semua. Tapi aturan di negara kita pegawai negeri, dulu pak PP Nomor 30 tahun 1980 itu memang kita tidak boleh memiliki usaha tapikan PP 53 disiplin pegawai tahun 2010 itu sudah boleh, tapi masih tabu pak. Sebenarnya boleh memiliki yang kita tidak bolehkan menjadi pegawai luar asing ya. Kalau seandainya kami penemunya okelah 70% keuntungan kami diberi saham kita bisa deal dengan industri, saya pemilik sahamnya misalkan 10%, 5% uang yang masuk royalti itu langsung saja untuk negara pak. Jadi kami mendapatkannya di saham itu menurut saya lebih bagus, tapi ini belum banyak jadi konflik kepentingan dan macam-macam. Ini pembahasan yang kriminalisasi, mohon maaf ini bahasanya kurang enak. Ilmuwan itu juga ada. Ini bagaimana pak, saya lapor karena mohon maaf pak curhat pak. Terima kasih pak sebelumnya, kira-kira ini mejadi bahan masukan bagi bapak semuanya. Kalau bisa peneliti diberi kebebasan pak untuk hal-hal yang seperti itu. Mungkin menurut saya kalau kita diberi kebebasan kita bisa lebih banyak menghasilkan. Terima kasih pak. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Nurul Taufik Rachman dari LIPI. Luar biasa masukan beliau karena sesungguhnya beliau ini sudah mewakili dari pemohon maupun stakeholder paten. Jadi lengkap sekali masukannya dan memang terkait dengan persoalanpersoalan teknis ini juga menjadi persoalan-persoalan ataupun masukan-masukan yang harus kita juga akomodasi di dalam penyusunan RUU Paten ini. Sehingga apa yang dirasakan oleh para penemu maupun pelaku dan seluruh stakeholdernya juga bisa terakomodir di dalam paten. Menarik ini memang apa yang disampaikan oleh Pak Nurul tadi. Bahwa yang kemarin juga menjadi stressing kita bersama di RUU Paten pada saat pembicaraan yang lalu bahwa kita berbicara negara kita negara besar. Negara kita kaya akan sumber daya hayati yang tidak terbatas. Namun bahwa yang
kemudian menjadi tugas dan pertanyaan kita semuanya bagaimana kemudian kita memanfaatkan sumber daya hayati ini untuk sebesar-besarnya perputaran keekonomian di Indonesia terkait dengan produk-produk yang akan dihasilkan beserta turunannya. Untuk itulah harapan kami juga di paten ini pertama bisa memproteksi dan kedua bisa mendatangkan kemanfaatan yang lebih besar terkait sumber daya hayati yang kita punya. Jangan hanya kita bicara kemudian imporimpor tapi sesungguhnya di negara kita ini juga tidak terbatas ketika kita bicara sumber daya hayati. Untuk itu mungkin setelah mendengar dari beberapa narasumber terkait dengan pendapat dan masukannya untuk memperdalam, kami persilahkan kepada bapak-ibu anggota Pansus untuk menyampaikan pendapat pandangan ataupun tanggapannya. Namun demikian perlu kami ingatkan karena memang kami sangat masukan dari para narasumber ini, kalau dari Pak Ketut mungkin sudah ada ya slidenya di kita. Kemudian dari Pak Nurul Taufik Rachman ini juga sudah ada di kita, mohon perkenannya nanti Bu Hening bisa disusulkan kalau berkenan nanti secara tertulisnya, ataupun para nurasumber ingin memberikan masukan yang lebih detil kepada kami terkait dengan rapat hari ini bisa disusulkan tertulisnya dan diserahkan kepada sekretariat. Selanjutnya kami persilahkan kepada bapak-ibu anggota Pansus yang ingin memberikan atau mendalami apa yang disampaikan narasumber. Kami persilahkan, monggo Bang Sahat. F-NASDEM (SAHAT SILABAN): Terima kasih pimpinan. Yang kami hormati dai Subdit PPHKI UI, IPB, dan HKI LIPI. Bahwa sudah banyak penjelasannya tentang keinginan kerinduan untuk bisa lebih cepat terbitnya masalah paten. Dari beberapa usulannya tentang perubahanperubahan tadi kami selaku Pansus Paten dari legislatif saya kira tidak keberatan asal hal dimaksud tidak bertentangan dengan keinginan daripada orang-orang yang mengusulkan patennya. Karena kalau kita lihat seperti Paten yang ada di dunia kurang lebih satu juta lima ratus, lalu kemudian 60% ini dimiliki oleh China. Kemarin juga sudah kita bicarakan apa salahnya kita mencontoh negara-negara yang maju itu untuk kepentingan masyarakat banyak, kan begitu. Untuk itu yang penting saya pikir jangan menjadi memberatkan pemohon yang akhirnya nanti pemohon tersebut menjadi malas untuk berinovasi dikemudian harinya. Itu yang pertama. Kedua, untuk pengurus paten. Saya kebetulan pernah dikontraktor bahwa ada kira-kira 15 tahun yang lalu timbul LPJK tapi karena itu diserahkan kepada pengusaha-pengusaha kayaknya syarat kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi. Maka secara pribadi saya menerangkan sebaiknya pengurus paten dimaksud adalah dari pegawai negeri karena lebih memahami arti daripada paten itu sendiri. Jadi saya kira untuk tanggapan yang penting itu bisa maju ke depan kami di sini mendorong hal yang dimaksud adanya perubahan-perubahan asal itu untuk kepentingan inventor-inventor kita. Kira-kira begitu. Terima kasih. KETUA RAPAT:
Terima kasih Bang Sahat. Selanjutnya mungkin ada dari bapak-ibu anggota yang ingin mendalami atau menanggapi apa yang disampaikan narasumber kami persilahkan. Dari meja pimpinan ada yang ingin menanggapi dari Bu Risa. Kami persilahkan. WAKIL KETUA (RISKA MARISKA, SH): Terima kasih pimpinan. Saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Hening, jadi sedikit pertanyaan dari saya bu. Terkait dengan proses pendaftaran, apakah ada kendala pada SDM nya dan kemudian dengan revisi Undang-Undang Paten yang sekarang ini ada namanya sistem e-filling. Maksud saya yang ingin saya tanyakan bagaimana pandangan atau pendapat ibu terkait dengan sistem pendaftaran dengan cara efilling tersebut. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik kalau sudah tidak ada lagi mungkin karena memang anggota kita yang memperdalam hari ini yang hadir ada beberapa saja. Walaupun waktu belum habis mungkin kita persilahkan dengan seijin rapat hari ini kita persilahkan para narasumber untuk menanggapi apa yang dilakukan oleh anggota sekaligus closing statement mungkin ya. Kami persilahkan kepada narasumber mungkin dimulai dari ibu kita yaitu Ibu Hening. Selanjutnya nanti bisa ke narasumber yang lain. Kami persilahkan bu. HKI UNIVERSITAS INDONESIA (HENING HAPSARI): Terima kasih Bapak Pimpinan. Selama ini kami sebagai kantor manajemen HAKI UI pada waktu melakukan pendaftaran mungkin tidak ada masalah ya, tapi untuk SDM ini mungkin yang bermasalah itu adalah pada waktu pemeriksaan substantif. Karena memang kita dapat info dari Dirjen KI sendiri bahwa pemeriksa paten itu jumlahnya sedikit jadi terbatas. Akhirnya membuat pemeriksaan itu menjadi lama tapi kalau pendaftaran selama ini tidak masalah. Dan mengenai e-filling ini juga lebih bagus ibu karena memang e-filling ini jadi lebih cepat tetapi memang yang kita soroti di sini memang SDM untuk pemeriksanya. Karena pemeriksanya kami dapat info bahwa itu sedikit jadi tidak sebanding dengan aplikasi yang masuk. Sehingga akhirnya membuat pemeriksaan itu menjadi lama. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Hening. Selanjutnya kami mohon dari Pak Ketut untuk memberikan closing statement pada RDPU hari ini. Kami persilahkan. HKI INSTITUT PERTANIAN BOGOR (I KETUT M. ADHYANA): Terima kasih pimpinan.
Sebelum closing statement, saya kira tadi pertanyaan atau tanggapan dari Pak Sahat dari Fraksi Nasdem. Itu saya kira memang kalau bertentangan saya kira tidak karena kami juga kemarin sebelum memberikan usulan ini kami coba untuk fokus grup diskusi dengan selain yang memegang paten juga dengan swasta. Terakhir baru 2 hari lalu kami dengan swasta juga. Apa sebenarnya keinginan swasta dalam rangka penetapan Rancangan Undang-Undang Paten ini. Itu yang pertama. Jadi sudah terwadahi. Kemudian tadi jumlah pemeriksa memang kalau kita di naskah akademik saja itu jumlahnya 93, dari pemerintahan 93 orang. Pemohonnya itu ada 8.066 itu yang tahun 2014. Itu yang jelas-jelas dituliskan di dalam naskah akademik. Jadi memang rasio pemeriksa substanitif sangat kurang. Makanya tadi ada outsourcing itu saya kira sudah ditetapkan sangat bagus. Jadi apa yang kami inginkan adalah Rancangan Undang-Undang ini mudah-mudahan sesuai dengan schedule untuk ditetapkan. Kalau tidak salah rencananya Maret 2016 ya. Saya kira itu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik terima kasih Pak Ketut. Selanjutnya kami persilahkan Pak Nurul Taufik Rachman untuk bisa memberikan tanggapan dan sekaligus closing statement pada rapat siang hari ini. Kami persilahkan Pak Nurul. LIPI (NURUL TAUFIK RACHMAN): Terima kasih Pak Ketua. Pimpinan dan Anggota. Kami sebenarnya tadi apa yang disampaikan bapak juga menurut saya bagus pak kami sangat mendukung karena memang di lapangan seharusnya seperti itu pak, kami juga sering menangani yang seperti itu. Terima kasih atas perkenannya untuk mendengarkan masukan dari kami pak. Kami berharap masalah yang kita hadapi di lapangan implementasinya menurut saya yang nanti harus di pateni lebih dalam. Sehingga harus alih teknologi dari hasil riset itu ke industri itu memang benar-benar jalan dengan baik pak. Saya mohon kiranya nanti ke depan bisa dibahas lebih dalam lagi tentang masalah itu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih para narasumber masukan yang luar biasa buat kita semua di RUU Paten. Namun kami tetap berharap dan kami sangat terbuka apabila ada halhal yang pada hari ini belum cukup atau belum tuntas diberikan kepada kami, kami sangat terbuka dan berharap bapak-ibu semuanya narasumber untuk senantiasa bisa memberikan masukan kepada kami Pansus Paten ini, agar apa yang kita bahas ini betul-betul menjadi sebuah Undang-Undang yang menjadi harapan kita bersama. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Nurul tadi betul bahwa UndangUndang ini, bahwa pembahasan ini bukan hanya sekedar bagaimana kita melahirkan sebuah undang-undang yang ideal, khususnya di bidang Paten.
Tentunya pelaksanaannya pun menjadi kewajiban kita bersama untuk kita kawal bersama. Dan termasuk peraturan-peraturan pelaksananya yang mungkin dibutuhkan pada pelaksana undang-undang. Tentunya ini terus-menerus akan kita kawal dan kita kembangkan agar dinamika paten ini juga betul-betul menjadi manfaat yang besar buat bangsa ini. Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus; serta Narasumber yang kami hormati. Demikianlah acara rapat hari ini semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya. Sehingga kita dapat menjalankan tugas yang sebaik-baiknya dan tidak lupa kami dari segenap Pansus Paten DPR RI menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Hening Hapsari dari Kasubdit HKI UI, Bapak Ketut M. Adhyana dari Kasubdit HKI dan Inovasi Direktorat Riset dan Inovasi IPB, dan juga kepada yang terhormat Bapak Nurul Taufik Rachman dari Kepala Pusat Inovasi LIPI yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan masukan kepada kita semuanya. Akhirrulkalam. Billahitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. RAPAT DITUTUP PUKUL 11.45 WIB.
Jakarta, 18 September 2015 a.n Ketua Rapat SEKRETARIS RAPAT, ttd. DRS. ULI SINTONG SIAHAAN, M.SI. NIP. 19601108 199003 1002
