DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN
Tahun Sidang
: 2014-2015
Masa Persidangan
: I
Jenis Rapat
: Rapat Dengat Pendapat (RDP)
Hari, Tanggal
: Kamis, 1 Oktober 2015
Pukul
: 10.00 - 11.30 WIB
Sifat Rapat
: Terbuka
Pimpinan Rapat
: H. JOHN KENEDY AZIS, SH.
Sekretaris Rapat
: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si. Kabag Sekretariat Pansus DPR RI
Tempat
: Ruang Rapat Pansus B DPR RI Gedung Nusantara II Lt. Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara
: Memperoleh Masukan Mengenai RUU Paten
Anggota yang Hadir
: 9 orang dari 30 orang anggota 1. H. John Kenedy Azis, SH. (Ketua Pansus/F-PG) 2. H. Sarifuddin Sudding, SH. MH. (Wakil Ketua/F-Hanura). 3. H. Firmandez (F-PG). 4. Dwie Aroem Hadiatie, S.I.Kom (F-PG). 5. Sartono, SE. MM (F-PD). 6. Budi Youyastri (F-PAN). 7. Hj. Rohani Vanath (F-PKB). 8. H. M. Nasir Djamil, S.Ag. M.Si. (F-PKS). 9. Sahat Silaban (F-Nasdem).
Anggota yang Izin
:
Undangan
: 1. Dr. Sadjuga, M.Sc. (Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual)
2. Drs. Dadi Alamsyah, M.Si. (Kepala Sub Direktorat Valuasi dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual/Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan). 3. Yetti Rochadiningsih, S.Sos. (Kepala Sub Bidang Lemlitbang, Bidang Perguruan Tinggi dan Lemlitbang, Asdep Kekayaan Intelektual dan Standarisasi Iptek). 4. Noviana Dwi Harsiwi. (Analis). 5. Syarif Hidayat. (Kabag Hukum Kerjasama Informasi/Dirjen Risbang).
dan
Layanan
KETUA RAPAT (H. JOHN KENEDY AZIS, SH): Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Yang terhormat saudara Anggota Pansus tentang Paten, Yang terhormat Saudara Direktur Pengelolaan Pengayaan Intelektual Kemenristek Dikti, Dan yang terhormat para nara sumber yang telah memenuhi undangan kami, Serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Illahirabbi Allah Subhanahuwata’ala yang telah banyak memberikan rahmat, taufik dan hidayah nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan pansus ini dengan dalam keadaan sehat wal’afiat dalam rangka menerima masukan atau tanggapan terhadap RUU Paten yang dalam pembahasan di DPR pada saat ini. Menurut laporan dari Sekretariat Pansus Paten pada pagi hari ini telah di tandatangani 7 dari 30 Anggota Pansus yang terdiri dari 5 dari 10 Fraksi, dengan seijin Saudara-saudara Rapat Dengar Pendapat kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 10.35 WIB) Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada para nara sumber yang telah bersedia memenuhi Undangan Rapat Dengar Pendapat Pansus RUU tentang Paten pada hari ini dengan agenda mendengarkan atau tanggapan terhadap RUU tentang Paten. Rapat hari ini akan berlangsung sampai pukul jam berapa Pak Nasir, sampai pukul 12, namun apabila masih ada hal-hal yang perlu di diskusikan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan rapat apakah susunan acara dan rapat yang kami sampaikan tadi dapat kita setujui? (RAPAT : SETUJU) Anggota Pansus dan Para nara sumber yang kami hormati. Sebagaimana kita ketahui bahwa RUU tentang Paten merupakan RUU dari pemerintah dan saat ini sedang dalam proses pembahasan di Pansus DPR RI sebagai bahan masukan untuk Fraksi-fraksi dalam menyusun Daftar Inventaris Masalah atau DIM, Pansus RUU tentang Paten pada hari ini mengadakan Rapat Dengar Pendapat guna mendengarkan masukan ataupun tanggapan daripada nara sumber mengenai RUU tentang Paten yang pada saat ini kita bahas. Untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Para Nara sumber, saya mohon ijin ini narasumber nya, para nara sumber untuk menyampaikan masukan dan tanggapan nya. ada saudara DR. Sadjuga Msi, ada Saudara Drs, Dadi Alamsyah Msi, dari Kepala Sub Direktorat Evaluasi dan Fasilitasi kekayaan intelektual, Dirjen Kepala Riset dan Pengembangan, dan tadi saudara DR. Sadjuga Msi, adalah dari Direktur Pengelolaan Pengayaan Intelektual, ada Ibu Eti Rohadiningsih beliau dan ada Pak Syarif Hidayat, Pak Syarif Hidayat, Pak DR. Sadjuga, jadi saya pikir mulai bisa dimulai dari Saudara DR. Sadjuga Msi. Waktu dan tempat kami persilahkan.
DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (DR. SADJUGA M.Sc): Terima kasih, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kami akan menyampaikan masukan pandangan kami sebagai seorang yang menekuni di bidang paten. Bapak-Ibu yang kami hormati. Memang Undang-undang Paten sudah lahir sejak tahun 1989 kemudian juga sudah di revisi pada tahun menjadi tahun 97 kemudian 2001, kemudian sekarang kita akan merevisi kembali, ini mungkin sebelum kami menceritakan (tidak jelas) kita menyampaikan bahwa keadaan paten di Indonesia ini itu di daftarkan di Dirjen Kekayaan Intelektual di Kemenkum HAM itu sebagian besar memang dimiliki oleh dari Asing, dari kita sendiri dari Indonesia itu sedikit mungkin hanya sekitar 1/10 nya atau 20% sekitar 10 sampai 20%. Nah itu memang ada permasalahan-permasalahan yang perlu kita dorong supaya paten domestik itu meningkat, gitu ya Pak, nah sekarang permasalahanya ada di mana gitu, kenapa kok Paten itu di Indonesia dari domestik itu dilihat tidak banyak. 1. Memang permasalahanya itu penelitian di Indonesia itu memang jumlah nya sangat sedikit, sehingga menghasilkan Paten juga tidak banyak sekali. Nah kemudian proses untuk mendaftarkan paten itu juga membutuhkan waktu yang lama, nah itu permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kemudian setelah itu adalah pada waktu sudah menjadi Paten dan industri kan pemilik Paten itu yang dari Pegawai Negeri atau ASN itu belum bisa memperoleh manfaat nya itu secara penuh gitu. Jadi di dalam rangka untuk RUU Paten ini, itu memang sebagai konsekuensi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi salah satu nya yang sudah saya sebutkan, tapi sebenarnya disini ada 13, ada 13 masukan yang perlu di catat, yaitu pada halaman di latar belakang itu yang bagian (e) itu ada 13 alasan mengapa perubahan Undang-undang nomor 14 tahun 2001 itu dilakukan. 1. Yaitu adalah memang perlu menyediakan kemudahan bagi inventor dalam negeri yang terdiri dari UKM dan peneliti ASN. Kemudian juga banyak sekali permohonan Paten itu disampaikan oleh Lembaga Nerlaba dan oleh Individu di dalam negeri. Kemudian yang berikutnya adalah selama ini di dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2001 permohonan Paten yang berkaitan dengan sumber daya genetik itu belum di atur dengan jelas gitu, nah sekarang kita usulkan supaya diperjelas disana. Kemudian Pemerintah itu memang perlu memberikan tanggapan cepat itu bagi Paten-paten yang diperlukan untuk menanggapi atau mengatasi permasalahan kesehatan atau pertahanan atau keamanan, dalam hal ini misalnya kasus Eight exited eight itu perlu pemerintah segera bisa secara legal itu mengambil Paten yang diluar negeri untuk bisa di industrikan di Indonesia. Kemudian juga mengingat wilayah Indonesia itu yang sangat luas, sekarang ini untuk mendaftarkan Paten itu harus datang ke Kantor Paten yang ada di sekarang di Kuningan, di jalan Kuningan di Jalan HOSL. Cokro Aminoto itu di seluruh Indonesia, nah itu sangat jauh sangat menyulitkan, oleh sebab itu memang sudah saat nya bahwa kita harus bisa mendaftarkan itu dengan cara online karena memang sekarang juga sudah keluar ada Undang-undang ITE itu maka kita sesuaikan ke arah sana. Kemudian tadi sudah saya sebutkan juga didalam pembagian royalti untuk ASN (Aparatur Sipil Negara ) itu sekarang baru diatur dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 tahun 2015, nah itu sebenarnya belum ada dasar Undang-undang nya, nah ini di dalam Undang-undang yang akan kita revisi ini nanti menjadi memperoleh ilegal fisis yang lebih kuat begitu, meskipun memang didalam PMK 72 belum sepenuhnya memenuhi keinginan dari para pemegang Paten gitu.
Kemudian yang berikutnya lagi adalah pembayaran Paten yang sekarang ini kalau Paten itu dihasilkan oleh lembaga Penelitian Pemerintah atau Perguruan Tinggi itu dirasakan untuk memelihara itu cukup besar biayanya mahal, itu akan mengurangi biaya penelitian sementara paten itu belum bisa di industrikan itu memerlukan pengaturan tersendiri. Nah kemudian juga untuk penggunaan dibidang medis itu kita mengharapkan supaya sebelum paten itu habis yaitu selama 20 tahun, itu pada tahun ke 17 itu Lembaga Penelitian atau industri yang lain, itu boleh melakukan penelitian, kemudian nanti pada pas habis waktu nya pas 20 tahun itu sehingga bisa masuk ke pasar, biar bisa menjadi obat generik gitu di harapkan akan menjadi lebih murah obat itu gitu. Kemudian tentang yang berikutnya lagi tentang paralel inport kalau sekarang ini tentang pengaturan Paralel inpor itu tidak begitu jelas gitu, nah sebenarnya memang kalau orang memiliki paten di daftarkan di Indonesia itu inpor yang di luar negeri dengan paten yang sama itu tidak boleh atau kalau boleh harus membayar royalti kepada pemegang paten itu. Nah itu belum jelas diatur. Nah kemudian kalau misalnya ada wabah penyakit disini di Indonesia kemudian ada obat di patenkan di Indonesia sementara belum di produksi, itu di kecualikan supaya bisa beli di inpor gitu, jadi kalau tadi secara umum dilarang tapi kalau untuk obat ataupun untuk pertahanan itu boleh menginpor dari luar meskipun seandainya sudah di daftarkan di Indonesia itu. Kemudian perubahan nomenklatur kalau sekarang ini di Dirjen Kekayaan Intelektual itu masih ada hak kekayaan intelektual Dirjen HKI, nah kita mengusulkan itu nanti ada lagi Legal fisis nya bahwa nama nya itu bukan hak kekayaan intelektual Dirjen nya tapi Dirjen Kekayaan Intelektual. Kemudian juga di tempat kami itu Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual, bukan Hak Kekayaan Intelektual. Karena kekayaan intelektual itu lebih umum, lebih netral dan di dunia juga banyak melakukan itu. Kemudian untuk masukannya itu di dalam butir (F) besar itu, kita mengusulkan itu. 1. Adalah adanya Industrial Property Otomation System yaitu nanti tadi yang berkaitan dengan pendaftaran online dan ada sistem nya untuk bisa mengetahui lebih cepat gitu mana paten itu sudah di paten kan di tempat lain atau belum itu akan menjadi lebih cepat, lebih mudah. Kemudian juga Paten yang di manfaatkan oleh Pemerintah dalam rangka untuk keamanan, keselamatan dan apabila terjadi wabah di Indonesia yang memerlukan obat yang di miliki paten di negara lain, nah itu supaya bisa digunakan oleh Pemerintah dengan wajib gitu. Kemudian juga tuntutan perdata untuk paralel inpor dan boler profesion itu tadi sudah saya sebutkan alasannya gitu ya, bahwa kita menginginkan supaya pada tahun 17 ke 17 itu paten dari obat itu sudah bisa digunakan oleh lembaga penelitian dalam rangka untuk nanti ke pada tahun 20 itu produk sudah bisa masuk ke pasar dengan generik. Berikutnya lagi adalah bahwa paten yang dibidang obat-obatan, kesehatan itu tidak boleh di perpanjang gitu, jadi pada waktu habis ya sudah gitu, harus dibuat publik saja gitu, karena itu supaya obat menjadi lebih murah. Kemudian untuk akses benefit sharing jadi kalau misalnya seseorang mematenkan sumber daya genetik yang dari Indonesia itu. 1. Harus di declare. Kemudian setelah di declare di terangkan nanti kalau menghasilkan keuntungan financial harus dibagi dengan yang memiliki genetik resources tadi yaitu di Indonesia. Nah kemudian yang berikutnya lagi adalah tentang tadi royalti itu supaya PNS atau ANS itu bisa memperoleh manfaat ekonomi nya. Kemudian juga untuk istilahnya untuk kebaharuan itu kalau dulu yang sekarang ini terjadi itu adalah bahwa kalau hasil penelitian itu dipublikasikan itu maksimum 6 bulan harus sudah di daftarkan di dalam paten, kalau tidak seperti itu sudah dianggap publik domind, nah ini kita minta supaya diperpanjang menjadi 12 bulan agar para
peneliti itu mempunyai kesempatan untuk bisa mendaftarkan paten meskipun sudah dipublikasikan dalam bentuk jurnal dan lain-lainnya. Kemudian hak paten itu, paten itu bisa juga di usulkan untuk menjadi tanggungan menjadi borof gitu ya menjadi objek fisia, yang sebelumnya tidak pernah diatur. Kemudian berikutnya lagi adalah bahwa Komisi banding Paten itu diperluas wewenangnya itu sehingga ada dispute misalnya mengapa saya kok tidak di umum kan? Atau kenapa yang paten ini kok tidak di kabulkan itu bisa diklaim disitu atau bisa di adukan ke Komisi banding itu. Kemudian Paten itu di usulkan juga agar bisa diwakafkan jadi seperti hal nya kekayaan-kekayaan lain itu bisa di wakafkan. Kemudian untuk kelonggaran dalam biaya pemeliharaan itu kita harapkan bahwa selama 5 tahun untuk UKM, kemudian untuk Lembaga Pendidikan dan Lembaga Penelitian yang sifatnya itu non komersial itu, bisa di bebaskan dari kewajiban untuk membayar paten, setelah selama 5 tahun, itu sebelum bisa di industrikan. Berikutnya lagi adalah sekarang ini di dalam rangka untuk meneliti paten itu diperlukan waktu yang lama kala karena salah satu nya adalah resources nya itu, paten examaner nya itu sedikit jumlahnya, itu harus dipenuhi dari Dirjen HKI saja. Nah untuk yang selanjutnya itu kita usulkan agar bisa outsourching dari Tenagatenaga ahli dari luar Dirjen Kekayaan Intelektual, itu jadi bisa outsourching itu. Kemudian berikutnya lagi adalah apabila satu paten itu di batalkan karena berbagai macam alasan gitu karena dispute atau yang lain, itu pembayaran royalti itu sudah berhenti gitu, sudah tidak di lanjutkan gitu, kalau yang dulu tidak diatur dengan jelas. Juga misalnya nanti terjadi pembatalan paten karena dispute terus dimenangkan oleh penggugatnya nanti pembayaran royalti nya itu bukan kepada yang dulu pemilik nya yang dulu adalah pemilik yang ditetapkan yang baru yang sebagai pemenang. Kemudian juga untuk lisensi wajib atas permintaan negara berkembang, nah itu tadi sudah saya singgung juga semula itu bahwa tadi misalnya ada paten obat tertentu yang sangat diperlukan di Indonesia kemudian belum di produksi di Indonesia itu kita bisa paralel inpor, misalnya inpor dari luar negeri dengan mengalihkan dari hak paten atau nanti royaltinya bisa di atur kemudian gitu tapi tidak, tidak tinggi nilainya. Kemudian juga kalau misalnya di Indonesia bisa memproduksi obat yang dipaten kan, di lindungi paten nya, kemudian negara lain, negara berkembang memerlukan, kita boleh memproduksi dan mengekspor kesana gitu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tentang ketentuan hukum pidana nya itu di perkuat atau di perberat sedikit itu saya kira tanggapan-tanggapan kami yang utama nya. Nah kemudian kalau kita lihat sebagai sasaran nya itu memang kita ingin meningkatkan jumlah pemohon paten yang khusus nya itu dari dalam negeri tadi dengan memudahkan akses nya gitu melalui online terus kemudian proses nya itu juga lebih singkat karena examaner nya bisa outsourching. Terus kemudian paten nya kalau nanti menghasilkan royalti gitu bisa diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara. Kemudian juga bisa dilindungi dengan lebih baik, bisa dipasilitasi itu tadi juga supaya tidak memberatkan biaya pemeliharaan paten kalau misalnya paten itu belum di industrikan, itu sasarannya sebenarnya ke arah sana. Terus kemudian obyek nya memang tadi adalah satu nya adalah genetik resources kita, sebagai kekayaan di tanah air, kemudian juga orang-orang yang terlibat di dalam paten. Nah landasan pilosofisnya itu sebenarnya merupakan penghijauan lahan dari Undang-undang Dasar 45 yang sudah di amandemen yaitu di pasal 28 (c) ayat (1) itu disana disebutkan bahwa semua orang itu, semua warga negara itu berhak untuk menikmati dan mengambil keuntungan dari kemanfaatan tekhnologi IPTEK disana, jadi merupakan satu hak dasar manusia, maka ini perlu di lindungi tentang hak kekayaan intelektual itu. Nah landasan yuridisnya adalah memang supaya semua pengurusan paten itu tidak terhambat kemudian juga bisa memberikan landasan supaya Perguruan Tinggi itu
mengejar paten sebanyak-banyak nya supaya menjadi wild class University, landasan yang lainnya lagi itu bahwa sudah ada Undang-undang ITE maka kita bisa menggunakan juga proses untuk pendaftaran paten itu melalui online, landasan sosiologisnya yaitu adalah memang ada perubahan secara kondisi strategis baik nasional maupun internasional. Nah kemudian (tidak jelas) yang dibelakang itu merupakan penjabaran atau keterangan-keterangan lebih detil daripada yang kami usulkan, yang sudah kami sebutkan tadi. Pengantar kami sampai di sini Pak, kami siap untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak DR. Sadjuga M.Sc. Yang telah memberikan masukan ataupun tanggapan terhadap RUU Tentang Paten yang sedang kita bicarakan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Drs. Dadi Alamsyah M.Si, untuk menyampaikan masukan dan tanggapannya, waktu dan tempat kami persilahkan. KEPALA SUB DIREKTORAT VALUASI DAN FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL/DIRJEN PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN (DRS. DADI ALAMSYAH, M.Si): Terima kasih, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum nya mohon maaf mungkin Pimpinan sidang dan Anggota Dewan yang terhormat. Sebetulnya secara struktural, sekarang ini saya itu dibawah Pak Sadjuga Pak, jadi untuk materi Paparan hari ini kami hanya menyampaikan satu paparan ini saja, kemudian Anggota kami yang lain juga Pak Syarif Hidayat, juga dalam satu Dirjen dengan kami beliau sebagai Kabag Hukum Kedirjenan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara formal undangan dari DPR ini disampaikan ke Biro Hukum Humas kami tapi pada saat yang bersamaan dari unit kerja tersebut sudah atau sedang ada acara diluar kota tidak bisa ikut hadir di dalam kesempatan ini. Nah dengan latar belakang tersebut mungkin materi yang disampaikan Pak Sadjuga lah yang bisa kita eksplore untuk di diskusikan dengan para Anggota Dewan dan para ahli atau para nara sumber lainnya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan Pak, terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi Pak Dr. Sadjuga salam Dr. Alamsyah sama Pak Syarif Hidayat ini adalah satu instansi ya Pak ya, tapi tidak apa-apa karena memang sudah duduk di situ, barangkali kalau artinya ingin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Sadjuga, tidak ada masalah juga kalau seumpama nya masih ada mungkin yang dirasa perlu untuk ditambahkan atau dilengkapi atau disempurnakan, dari Pak Dr. Sadjuga waktu dan tempat kami berikan dengan seluas-luasnya kepada Bapak-bapak, silahkan Pak. Kalau masih ada, seumpamanya kalau tidak ada ya kami langsung masuk kepada pembahasan mungkin kepada Anggota Pansus yang bermaksud untuk melakukan pendalaman terhadap masukan-masukan atau tanggapan Bapak terhadap
RUU Paten ini akan kami lemparkan kepada Anggota tapi kalau seumpama nya masih ada tambahan-tambahan yang kira nya dianggap perlu dalam rangka pembahasan dalam rangka memberikan masukan terhadap RUU Paten ini kami persilahkan. KEPALA SUB DIREKTORAT VALUASI DAN FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL/DIRJEN PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN (DRS. DADI ALAMSYAH, M.Si): Saya rasa dari kami cukup itu Pak, tinggal kita perdalam dan kita diskusikan materi yang disampaikan Pak Sadjuga, karena penyiapannya pun kami lakukan bersama gitu. Terima kasih. KETUA RAPAT : Baik rupa nya satu pintu ini kan, Baik Pimpinan dan Anggota Pansus Paten yang kami hormati, Narasumber yang kami hormati, Demikianlah masukan atau tanggapan yang disampaikan oleh yang terhormat dari DR. Sadjuga Msi, selaku Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Selanjutnya kami persilahkan kepada Anggota untuk melakukan pendalamanpendalaman terhadap apa yang telah disampaikan oleh nara sumber kita DR.Sadjuga Msi, silahkan. F-PKS (H. M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si): Terima kasih Pak Ketua, Karena memang Anggota yang hadir juga terbatas saya tidak katakan sedikit, terbatas ini Pak, secara materi saya menyampaikan terima kasih atas masukan dan penjelasan terkait dengan Rancangan Undang-undang Paten ini, dan setahu saya memang Undang-undang ini tahun 2001 ya tahun lama nya ini, karena ini sudah cukup lama, saya jadi yang nama nya Muhammad Dimyati ini yang mana ini Pak? KEPALA SUB DIREKTORAT VALUASI DAN FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL/DIRJEN PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN (DRS. DADI ALAMSYAH, M.Si): Mohon maaf Pak Dimyati, Dr. Dimyati itu adalah Dirjen kami, beliau hari ini ada pelantikan di RN kemudian nanti siang ada tamu dari Iran, Menteri Ristek nya Iran. F-PKS (H. M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si): Baik, yang penting subtansi nya masuk kemari Pak ya, kalau masa orde baru itu Soeharto lebih memprioritaskan Anggota DPR dari pada terima-terima lainya, masalah orde baru itu kelebihan almarhum. Karena beliau tahu bagaimana peran DPR. Walaupun pada waktu itu DPR masih ruber stamp Pak ya. Baik Pak, yang mewakili Pak Dirjen yang saya hormati, Saya sekedar mencoba untuk membaca lembar perlembar dari paparan ini Cuma mungkin ada sedikit yang seperti nya agak ringan saya tanyakan soal masih rendah nya hak paten kita disini di halaman 3 disebutkan masih terendah di Asean, ya kan? Rendah di Asean, kira-kira, kira-kira pengalaman di Kementerian, apa sebenarnya yang menjadi faktor yang paling krusial sehingga kemudian kita ini masih rendah, atau jangan-jangan memang kita ada tapi kemudian paten itu kita serahkan ke orang, artinya kalau kita kumpulin nih, paten-paten yang kita miliki, artinya kita kumpulin yang mungkin saja ini bayangan saya prediksi saya, sehingga sebenarnya enggak rendah di Asean,
tapi mungkin karena Birokrasi nya rumit dan kemudian pembiayaan nya juga di biayai oleh orang luar misalnya, sehingga kemudian paten-paten kita itu menyeberang keluar Indonesia, sehingga kemudian terjadi lah kita menjadi terendah di Asean. Kemudian yang kedua apakah rendah ini karena, karena memang suasana Kapus yang tidak kondusif lagi untuk melakukan penelitian-penelitian, saya misalnya dan juga barangkali Bapak-Ibu Anggota di sini punya teman-teman, punya kolega di Perguruan Tinggi yang mereka setelah pulang dari luar negeri ya, mendapatkan BSD atau Doktor, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, di Kampusnya karena tidak ada sarana dan prasarana untuk mereka melakukan penelitian-penelitian, nah sehingga kemudian terjadilah apa yang disebut braind right pembajakan kaum intelektual gitu ya. Nah jadi saya lihat bukan Indonesia saja, negara-negara lain juga dibajak intelektual nya, mereka ketika selesai Kuliah di luar negeri kemudian dibajak karena mungkin kemampuan mereka tapi mereka-mereka yang punya jiwa nasionalisme, akhirnya kembali lagi ke negeri nya karena memang kata nya meskipun hujan emas di negeri orang hujan batu di negeri sendiri tidak, enak ujan batu lagi Pak. Nah karena nya apakah memang karena situasi dan kondisi di perguruan tinggi seperti ini yang kemudian membuat penemuan-penemuan itu menjadi minim, jadi kalau kita lihat Perguruan Tinggi, kemudian Birokrasi ya, yang di Kementerian Kemenkum HAM, lalu kemudian ada Kementerian yang mengurus masalah pendidikan dan Perguruan Tinggi nah dimana sebenarnya, dimana sebenarnya posisi Kementerian yang mengurus ini untuk mendorong, untuk mendorong soal paten ini Pak ya, barangkali demikian, terima kasih Ketua Rapat. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak Dr. Nasir Djamil Pak dari PKS itu kan ya, satu komisi dan satu Pansus kami, terima kasih Pak Nasir Djamil, Pak Sartono. F-PD (SARTONO. SE. MM): Terima kasih Pimpinan, Yang kami hormati Rekan-rekan Anggota Hak Paten dan Bapak dari Dirjen Kumham ya, Kumham. Saya juga setelah membaca latar belakang tentang revisi ini juga sulduh, sudah detil dan sudah dalam Pimpinan. Untuk pendalaman sudah dalam ini, saya juga ingin yang ringan juga. Begini Bapak, ini kan kadang-kadang para inventor ini tidak mau yang njlimet dan ribet, jadi untuk mendaftarkan sebagai nya tadi, nah ini kan juga kalau dahulu saya ingat ada Sadarkum program berapa puluh tahun yang lalu, nah ini juga perlu ada juga game pin gitu kali ya, sadar property intelektual gitu, di permudah setiap Kabupaten, Kecamatan yang betul-betul tentang tadi akses tadi online tapi bener-bener gitu dalam artian tidak hanya begitu saja, kan kadang-kadang ada syarat nya juga, kan untuk mendaftarkan property intelektual ini. Nah syarat yang bersyarat jadi kan syarat bersyarat ini kan begitu panjang nya juga gitu kan, untuk menyampaikan atau mendaftarkan hak paten ini, nah ini juga perlu disadarkan juga dari para inventor, mulai ke Kampus, mulai di Provinsi tentang begitu penting nya tentang property right ini, nah ini program-program yang ces pleng gitu, untuk memperkuat daripada apa-apa yang kita bahas ini kedepanya. Begitu saja Pimpinan. Terima kasih.
KETUA RAPAT : Terima kasih, yang terhormat Bapak Sartono SE, MM, dari Fraksi Partai Demokrat Pak. Selanjutnya kami persilahkan adinda Arum ada tambahan? Ibu Rohani ada, silahkan. F-PKB (HJ. ROHANI VANATH): Ya terima kasih Pimpinan, Yang terhormat Bapak Penceramah Rancangan Undang-undang Paten. Kita semua ketahui bahwa pelayanan Paten di Indonesia ini sangat jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara maju, contoh seperti Jepang, Singapura bahkan Malaysia, nah bagaimana Pemerintah mendorong publik seperti Lembaga-lembaga non komersil, atau UKM serta Perguruan Tinggi untuk antusias untuk mendaftar paten mereka. Nah kita ketahui bahwa UKM di Daerah-daerah terpencil itu untuk mendaftarkan paten mereka saja sangat berbelit-belit, nah bagaimana langkah pemerintah untuk mengantisipasi tentang pelayanan paten ini sehingga tidak diambil oleh negara asing karena ini merupakan hak, hak yang sangat, hak istilah nya bagi si paten itu, nah bagaimana langkah pemerintah mengambil kebijakan ini, itu saja sekian. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih, kami sampaikan yang terhormat kepada Ibu Hj, Rohani Vanath beliau adalah dari Fraksi PKB, Pak Saat ada tambahan, mungkin dari meja Pimpinan yang terhormat Bapak Sarifudin Suding silahkan. WAKIL KETUA (H. SARIFUDDIN SUDDING, SH. MH): Baik, terima kasih Ketua. Para narasumber yang saya hormati, Tadi narasumber memberikan satu penjelasan bahwa kita memang kaya tentang sumber kekayaan alam kita di bidang genetik dan sebagainya, hal ini memang menjadi perhatian kita juga dan diatur dalam pasal 25 dalam Rancangan Undang-undang ini. Yang jadi pertanyaan bagi kami apakah sumber daya genetik atau pengetahuanpengetahuan tradisional ini kan ketika di daftarkan menjadi hak paten, ya dalam Undang-undang ini memang harus di jelaskan secara benar tentang sumber daya genetik nya, lalu kemudian pengetahuan tradisional nya dalam diskripsi gitu loh dari mana asal nya dan sebagainya- dan sebagainya. Nah apakah berkaitan dengan usulan ini yang diatur dalam pasal 25 ini ada kaitanya dengan personal royalti gitu apa diatur, diatur lebih lanjut terhadap pembagian royalti terhadap pihak inventor maupun darimana sumber-sumber kekayaan genetik itu di dapatkan gitu kan dan pengetahuan-pengetahuan tradisionil yang didapatkan, sehingga itu disebutkan dalam suatu deskripsi ketika di daftarkan, saya kira ini minta penjelasan dari Bapak ini dalam kaitan masalah itu karena ini berkaitan dengan Sumber kekayaan alam kita Pak, cukup banyak dan saya kira para inventor dalam menemukan invensi nya kan banyak mengambil dari sumber-sumber kekayaan alam kita tapi kita tidak ada sirbunafit disitu. Nah bagaimana apakah kita rumuskan dalam pasal tersendiri menyangkut masalah itu atau gimana, karena ini belum diatur dalam Rancangan Undang-undang ini.
Nah berikutnya dalam tadi juga nara sumber menyampaikan tentang pelaksanaan paten oleh pihak Pemerintah ada pengecualian dalam hal pembayaran berkaitan dengan pertahanan keamanan, kebutuhan yang sangat mendasar untuk kepentingan masyarakat pasal 104. Tapi kita juga sangat sadar bahwa sebenarnya banyak para ilmuan kita dalam hal menemukan paten ini di dunia pendidikan gitu, ya dilembaga-lembaga pendidikan, tapi mereka kesulitan karena faktor biaya, faktor biaya yang begitu besar, biaya pemeliharaan, dan sebagainya begitu pula pendaftaran. Nah apakah untuk merangsang para ilmuan kita yang ada di Perguruan Tinggi ini katakanlah Lembaga-lembaga pendidikan itu juga dibebaskan itu, disamping ketentuan dalam pasal 104 seperti dalam ketentuan pasal 104 di jelaskan bahwa Pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten berdasarkan pertimbangan dengan masalah pertahanan keamanan dan sebagainya tadi itu diluaskan tadi itu. Nah apakah juga untuk merangsang dunia pendidikan kita dalam hal melakukan satu riset dan sebagai nya dalam hal menemukan paten ini juga bisa kita berikan kemudahan, dalam hal pemeliharaan, pembiayaan paten itu dan sebagainya. Saya kira itu dua hal yang saya minta penjelasan, terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih dari meja Pimpinan, yang terhormat Bapak H. Syarifudin Suding SH,MH dari Fraksi Partai Hanura yang telah melakukan pendalaman terhadap pemaparan yang telah disampaikan oleh nara sumber, saya pikir demikian Pak, silahkan dijawab mungkin mudah-mudahan bisa 10 menit 15 menit kalau memang bisa selesai selama 15 menit kalau tidak ada lagi kita selesaikan rapat kita hari ini, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAN INTELEKTUAL (DR. SADJUGA, M.Si): Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak Dr. Nasir Djamil saya pikir sudah menjawab pertanyaan nya sendiri karena beliau ahli gitu, luar biasa. Memang paten-paten kita gitu yang dihasilkan oleh intelektual kita itu ada yang didaftarkan di luar negeri dan bahkan oleh institusi luar negeri gitu karena memang mereka bekerja disana dan itu didalam perjanjian nya biasanya bahwa nanti paten itu akan di daftarkan oleh sponsor yang bersangkutan, nah itu permasalahan itu terjadi memang tadi betul sudah disampaikan bahwa dana penelitian kita itu sangat minimal sehingga para ahli tadi mau tidak mau untuk memelihara keahlianya itu bekerja di luar negeri gitu, nah ini memang untuk mengatasi itu tentu saja adalah dengan meningkatkan dana penelitian di lembaga pemerintah Indonesia kemudian juga memberikan insentiv-insentiv dalam artian bahwa nanti kalau menghasilkan itu juga bisa memperoleh royalti terus kemudian maka nya kita mengatur di dalam Undangundang yang kita akan revisi ini supaya tadi royalti terus kemudian juga menyambung dengan pertanyaan berikutnya adalah supaya juga tadi pemeliharaan itu tidak memberatkan begitu ya. Terus kemudian yang berikutnya lagi kita juga akan mendorong itu agar Universitas-universitas itu mendirikan apa yang kita sebut nama nya sentra HKI itu sebagai istilah nya tekhnological lesensing office gitu yang akan mengurusi dari kekayaan intelektual itu karena kalau misalnya peneliti itu, itu di bebani oleh harus mendraf sendiri paten itu, itu akan sulit, maka kita akan mendorong itu untuk agar ada tadi sentra HKI itu Pak. Itu memang betul yang Bapak sampaikan tadi gitu. Nah kemudian, pertanyaan berikutnya tentang sosialisasi itu memang Pak, karena pada dasar nya itu kan Bangsa kita itu kan bangsa komunal ya, bangsa yang bersamaan, jadi kalau menemukan sesuatu itu kenapa harus di klaim untuk diri sendiri, karena kan sebenarnya kalau rezim paten dan rezim kekayaan intelektual itu kan rezim sebenarnya individual gitu menghargai hak individu gitu, nah itu kesadaran seperti itu gitu, bahwa dasar nya itu memang kekayaan intelektual itu milik bersama, itu kalau
tidak di dorong-dorong itu memang ya sudah gitu seperti halnya pencipta-pencipta lagu yang dulu kemudian juga pencipta cerita itu kan tidak pernah mau mengklaim itu sebagai hak individu gitu ya. Nah ini memang perlu memerlukan sosialisasi permaaslahan nya kadangkadang dari para peneliti atau yang menghasilkan kekayaan intelektual itu tidak menyadari bahwa kalau kekayaan intelektual itu tidsak di daftarkan, tidak dilindungi itu, kalau mereka sendiri menggunakan sementara kekayaan intelektual itu kemudian di kelaim oleh orang lain, itu juga tidak bisa nanti akan bisa di tuntut gitu, seperti hal nya kasus misalnya design kalau ini bukan paten ya, tapi adalah design satu perhiasan begitu, mereka itu bekerja dengan pengusaha asing di produksi di Indonesia tapi kekayaan intelektual nya tadi design nya di daftarkan di luar negeri atau mungkin di Indonesia tapi atas nama perusahaan itu sehingga nanti yang menghasilkan kekayaan intelektual sendiri berupa design itu menghasilkan produk, itu di tuntut gitu. Nah demikian pula sebenarnya di dalam hal paten ini karena ini memerlukan sosialisasi yang cukup harus cukup gitu untuk bisa mendorong masyarakat atau kaum intelektual kita untuk memang melindungi kekayaan intelektual, itu memang kami di Kementerian Ristekdikti itu bagian sosialisasi itu ada. Kemudian dari Ibu Rohani tentang pelayanan paten itu, ini yang harus kita kawal dari segi kami itu adalah agar tadi sentra HKI yang sudah kami sebutkan tadi yang merupakan pengelolaan kekayaan intelektual di Universitas, ataupun di Lembaga Pendidikan itu di akui sebagai pengusul gitu kalau sementara ini itu usul itu Itor pribadi atau dari konsultan paten, kalau dari konsultan paten kan tentu harus bayar gitu kan mahal ini yang membikin membuat berat, nah nanti kita harapkan di dalam revisi Undang-undang ini bahwa sentra HKI itu juga intetity (intitas) yang diakui sebagai pengusul paten, nah itu nanti akan meringankan bagi pengusul-pengusul dari Perguruan Tinggi ataupun nanti pengusul-pengusul dari UKM mendaftarkan ke Sentra HKI tadi. Itu harapan nya seperti itu, memang di dalam proses ini sekarang ini kalau masyarakat umum itu, itu pasti akan mengalami kesulitan, sedangkan orang yang sudah berkecimpung di dalam dunia penelitian, itu untuk mendraf paten untuk mengajukan itu juga rumit, nah itu maka nya kami dari Kementerian Ristekdikti itu memfasilitasi itu semua gitu ya, ada sosialisasi, kemudian ada pelatihan kemudian ada sentra HKI, untuk sesuai di akui sebagai pendaftar, kemudian juga di dalam proses nya itu kita juga membantu untuk bisa mendaftarkan gitu, membiayai pendaftaran nya. Nah kemudian tadi tentang dari Bapak Sarifudin Suding, itu tentang royalti itu memang akan mendorong gitu para peneliti untuk mengejar paten itu, nah tadi tentang SDQ tadi Pak, itu kalau selama ini kalau misalnya ada peneliti dari luar negeri, mematenkan sesuatu begitu ya, bahan kimia atau mikrofia itu tidak ada ketentuan harus menceritakan atau merivew gitu bahwa mikrofia itu berasal dari mana gitu, nah dalam Undang-undang yang kita usulkan itu, itu akan memang di harus kan gitu, supaya nanti karena ada Nagoya Protokol itu bahwa kekayaan alam itu memang kekayaan bersama tetapi harus ada benefit sharing nya gitu jangan sampai misalnya ada sesuatu mikrofia atau pengetahuan yang diambil dari satu negara, satu daerah itu yang menikmati keuntungan ekonomi nya itu dari luar, nah dalam hal ini nanti akan kalau sudah diakui nanti kan berarti oh ada peran nya dari situ dari daerah itu, maka nanti keuntungan itu kita harapkan bisa gitu masuk ke daerah bersangkutan kalau dalam hal ini mungkin Indonesia gitu lah gitu, seperti itu, itu kita harapkan. Nah tadi tentang jabaran yang belum lengkap mungkin barangkali memang harus di atur sendiri karena rumit gitu ya, itu nanti cukup panjang kalau di tuangkan dalam Undang-undang semua barangkali nanti akan sangat menjadi akan sangat rumit itu mungkin pertimbangan nya seperti itu Pak, sehingga disitu di sebutkan pokok nya disebutkan dulu aja gitu, nah nanti kalau sudah di akui berartikan memang ada MWT disitu royalti gitu. Kemudian tadi tentang pemeliharaan paten pemerintah, nah itu yang kita usulkan Pak, ada satu lagi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk paten-paten yang sudah diajukan oleh UKM, IKM, kemudian dari Perguruan Tinggi, kemudian lembaga non profit kita harapkan itu supaya pada 5 tahun pertama selama itu belum di industrikan, free of charge gitu tidak ada biaya pemeliharaan.
Nah kalau sekarang ini kan siapapun juga gitu masyarakat kecil bahkan dari Perguruan Tinggi yang mempunyai paten ya harus memelihara, sementara yang membayar juga pemerintah, masuk ke pemerintah, nah ini yang kita upaya kan supaya tidak hanya masuk kantong kiri ke kantong kanan nambah rumit juga gitu, tapi ada pesan khusus Pak kalau kita harapkan, itu nanti kalau misalnya gitu ya, ada suatu hasil penelitian dari Perguruan Tinggi terus kemudian di perpanjang misal kan 5 tahun tadi free of charge kan, kemudian di perpanjang menjadi 10 tahun misalnya begitu terus kemudian dia tidak membayar gitu, itu mohon tidak di kriminalisasi gitu, nah itu nanti akan menjadi contoh nya begini Pak, misalnya ada peneliti gitu, dia benar sudah paten kan kreativ nya itu proses nya kan lama, bisa 7 tahun, bisa 10 tahun, nah kemudian pada waktu guaranted itu kan biaya pemiliharaanya itu mundur ke sampai pada waktu pendaftaran, itu kalau misalnya 10 tahun begitu kali 10.000.000 misalnya bagi 100 orang kan berat gitu ya, misalnya begitu, nah itu supaya kalau itu ya sudah kalau tidak bayar nanti di buat publik saja, sampai yang bersangkutan itu di kriminal kan itu kita harapkan seperti itu. Nah sekarang untuk memberikan semangat kepada para peneliti itu bahwa kekayaan intelektual harus dilindungi, kalau tidak di lindungi nanti kalau menggunakan akan juga di klaim oleh orang lain, tapi kalau dilindungi itu tidak di persulit kemudian kalau misalnya memang tidak bisa menghasilkan industri itu melindungi pengetahuan itu sendiri sebagai milik bersama yaitu publik domind gitu, tidak di monopoli oleh seseorang gitu, sebenarnya paten itu sendiri kan merupakan keseimbangan ya antara hak monopoli oleh seseorang dan milik publik gitu dimana monopoli itu hanya dibatasi maksimum 20 tahun gitu. Itu yang mungkin bisa saya tanggapi mungkin kami akan menunggu untuk pendalaman lebih lanjut. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih, yang terhormat Dr. Sadjuga, ijin untuk menyampaikan sedikit pendalaman berkaitan apa yang telah disampaikan khusus nya yang terakhir tadi, itu menyangkut biaya pemeliharaan tadi itu nara sumber. Biaya pemeliharaan itu muncul nya atau timbul nya sejak kapan? Apakah sejak di daftarkan, sejak permohonan di daftarkan, apa di catat, tercatat sebagai di daftarkan, tetapi belum, belum keluar, apakah pendaftar ini di terima atau tidak ataukah kapan itu pertama, ini yang bentar dulu jawab nya ada beberapa pertanyaan dari saya. Terus yang kedua Dr. Sadjuga ini dari Kementerian Kemenristekdikti kan ya, bukan dari Menkum HAM kan ya, dari Kemenristekdikti, ya dari Kemenristekdikti, nah apakah, apa perhatian terhadap Kemenristekdikti terhadap peneliti-peneliti atau inventor-inventor yang berdasarkan ini nya kami, berdasarkan audiensi kami dengan beberapa nara sumber, sebelum-sebelum nya bahwa Lembaga-lembaga riset itu kan banyak nya adalah di Universitas-universitas kan, di Perguruan Tinggi-perguruan Tinggi, apa perhatian Kemenristekdikti selama ini terhadap yang demikian, apakah ada diberikan reward, atau apa dan lain sebagai macam nya sehingga memancing kepada peneliti-peneliti itu atau kepada periset-riset itu untuk melakukan, atau untuk memperbanyak, untuk memperdalam memperbanyak pendaftaran paten nya, itu yang pertama, yang kedua. Terus yang kedua terus yang hadir juga di sini biasanya pertanyaannya selalu di lemparkan oleh Pak rekan saya yang terhormat Pak Sarifuddin Sudding ini, ini menyangkut sangsi pidana, ini kebetulan ada dari Bagian hukum ini, ada nara sumber sebelum-sebelum nya mengatakan sebaik nya sangsi pidana itu juga sudah disampaikan oleh nara sumber Pak Sadjuga, supaya di perketat, istilah nya tadi kalau enggak salah di perketat, ada nara sumber kami sebelum nya dari IPB itu menyampaikan itu kalau bisa di perberat Pak, di perberat jadi hukumannya itu dan selama nya kalau dilihat dari di sangsi pidana ini kan maksimal 2 tahun gitu kan ya, paling lama 2 tahun kalau yang bersangkutan saking ekstrim nya mereka ya paling singkat, ya paling singkat nya 2 tahun atau 4 tahun paling lama nya terserah, gitu kan ya, jadi apa pendapat nara sumber yang berkaitan dengan, dengan kontek yang
demikian, mungkin itu saja tambahan pembicaraan dari kami mohon untuk diberikan suatu penjelasan. Terima kasih. DIREKTUR PENGELOLAAN KEKEYAAN INTELEKTUAL (DR. SADJUGA, M.SI): Terima kasih, tadi pertanyaannya mulai kapan di bayar itu untuk pemeliharaan, di dalam rezim paten itu perlindungan itu mulai di daftarkan, jadi nama nya first to fayale, itu nanti jadi pembayarannya ada saat di daftarkan, nah biasanya itu untuk guaranted itu kan paling cepat itu 6 tahun, 7 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, nah itu nanti terus tinggal ngitung mulai tadi di daftarkan, jadi kali 10 tahun tadi gitu, itu Pak, jadi yang itu menjadi cukup memberatkan disitu gitu. Nah kemudian untuk perhatian terhadap Peneliti dan lembaga dalam kaitan hak kekayaan intelektual ini itu dari Kementerian Ristek itu sudah sejak lama sekali Pak itu kita itu termasuk sebenarnya pioner di dalam menyelenggarakan nama nya oleh paten pada waktu itu kalau sekarang nama nya Rai HKI itu kita mendanai profosal-profosal atau draf paten yang paling potensial yang paling bagus untuk kita danai, tapi memang tidak besar gitu ya, untuk mendanai itu untuk satu paten itu kita beri sekitar 10.000.000 begitu tapi jumlah nya juga tidak begitu banyak karena terbatas nya anggaran, nah ini nanti dengan bergabung nya dengan dikti dengan dana yang cukup besar ini kita akan perbesar itu, itu yang kita lakukan. Terus kemudian jugakita mendorong untuk berdirinya tadi sentra HKI dimasingmasing lembaga penelitian ataupun perguruan tinggi, kemudian juga kita memeberikan ini Pak, anugerah kekayaan intelektual luar biasa, ini dulu adalah gagasan dari Tim pemberantasan pelanggaran kekayaan intelektual itu, jadi untuk merangsang itu maka orang yang mempunyai paten itu kita beri penghargaan, nah itu untuk pada waktu itu pertama kali menyelenggarakan itu, cukup besar menurut ukuran kami yaitu adalah 290.000.000 bagi paten atau kekayaan intelektual yang luar biasa. Kereteria luar biasa nya adalah kalau itu sudah sampai di industrikan dan menguntungkan, itu luar biasa nya disitu itu, nah itu salah satu pemenang nya itu untung nya itu adalah memang dia dulu di biayai oleh Pak Habibi sekolah nya dia luar biasa sekali kemudian menghasilkan alat yang luar biasa terus kemudian di patenkan di mana-mana kalau itu dipatenkan nya banyak terus itu salah satu nya memperoleh itu adalah DR. Warsito, sobat nya Pak Nasir Jamil itu, itu luar biasa sekali, salah satu nya tapi di bidang-bidang yang lain juga banyak itu dibidang nama nya perlindungan Paritas tanaman Pak, jadi paten itu sebenarnya kalau dibidang tanaman itu ada skim nya sendiri nama nya perlindungan paritas tanaman, itu juga banyak sekali yang luar biasa contoh nya misalnya padi Ciherang itu yang digunakan di seluruh Indonesia itu produk Indonesia digunakan di Indonesia sampai market share nya itu 60%, itu luar biasa sekali juga. Nah tadi ada pertanyaan tentang sangsi pidana, kalau menurut pandangan kami gitu, berat, berat tapi jangan terlalu berat gitu ya, karena sebenarnya yang paling berat itu nantikan sebenarnya kalau misalnya pelanggaran kekayaan intelektual nya itu pada waktu kekayaan intelektual itu sudah menjadi ekonomi kekuatan ekonomi yang besar sekali, nah itu nanti mereka akan ngesu dengan berapa persen, nah itu nanti sebenarnya pidana nya ada pada perushaan yang sudah menghasilkan tadi, itu membayar yang besar sekali gitu, misalnya contoh nya kalau di tingkat Internasional misalnya Apel gitu dengan Samsung gitu perusahaan di Korea gitu memang justru sengaja, yang melanggar itu biar besar dulu gitu, biar menghasilkan uang banyak dulu gitu baru nanti di sue, kemudian nanti akan membayar settle ment nya akan lebih besar gitu. Jadi kalau untuk perorang nya saya kira kalau dari pandangan saya sudah cukup berat Pak gitu, untuk segitu begitu ya, kalau di usulkan kaya nya 7 tahun Pak itu, di dalam usulannya, terima kasih Pak.
KETUA RAPAT: Terima kasih yang terhormat narasumber Dr. Sadjuga Msi, yang telah memberikan masukan dan tanggapanya buat kita semua, masukan dan tanggapan ini betul-betul sangat bermanfaat dan sangat berharga dan juga sekaligus menambah hasanah kami dalam melakukan pembahasan-pembahasan RUU tentang Paten ini untuk lebih lanjut nya. Kalau memang sudah tidak ada lagi pendalaman-pendalaman yang dilakukan Pak Sartono sudah selesai Pak, Pak Saad, Pimpinan, Bapak Sarifudin Suding, ya memang kalau seumpama nya bila sudah tidak ada lagi yang perlu kita sampaikan yang pada saat ini yang kita lakukan pendalaman-pendalaman atau masukan-masukan pada pagi hari ini. Rapat dengar pendapat Umum tentang RUU Paten dengan sembari mengucap Alhamdulillahirrabil’alamin, kita tutup. Terima kasih kepada paranara sumber yang telah memberikan masukannya, semoga Allah Subhanahuwata’ala memberikan berkah dan perlidungan nya buat kita bersama. (RAPAT DITUTUP PUKUL 11.30 WIB) Jakarta, 1 Oktober 2015 a.n Ketua Rapat SEKRETARIS RAPAT, Ttd DRS. ULI SINTONG SIAHAAN, M.SI. NIP. 19601108 199003 1002
