DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG P A T E N

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN

Tahun Sidang

: 2014-2015

Masa Persidangan

: I

Jenis Rapat

: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

Hari, Tanggal

: Kamis, 8 Oktober 2015

Pukul

: 10.30 – 12.40 WIB

Sifat Rapat

: Terbuka

Pimpinan Rapat

: H. JOHN KENEDY AZIS, SH.

Sekretaris Rapat

: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si. Kabag Sekretariat Pansus DPR RI

Tempat

: Ruang Rapat Pansus B DPR RI Gedung Nusantara II Lt. Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Acara

: Memperoleh masukan mengenai RUU Tentang Paten

Anggota yang Hadir

: 11 orang dari 30 orang anggota. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

H. John Kenedy Azis, SH. (Ketua Pansus/F-PG). Risa Mariska, SH. (Wakil Ketua/F-PDIP). Didik Mukrianto, SH. (Wakil Ketua/F-PD). H. Firmandez (Anggota/F-PG). Jamal Mirdad (Anggota/F-Gerindra). H. Bambang Riyanto, SH. M.Si. (Anggota/F-Gerindra) 7. Budi Youyastri (Anggota/F-PAN). 8. Anang Hermansyah (Anggota/F-PAN). 9. Ir. M. Nasim Khan (Anggota/F-PKB). 10. SY. Anas Thahir (Anggota/F-PPP). 11. Sahat Silaban (Anggota/F-Nasdem). Anggota yang Izin

:

Undangan

: 1. Asosiasi Konsultan HKI (AKHKI). 1. Cita Citrawinda. 2. Debbie Manurung. 3. Johana Listyorini. 4. Mustofa Kamal.

2. Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO). 1. Ikhsan Ingratubun. 2. Hermawati Setyorini. 3. Aristyanto Wahyu Widodo. 3. Kamar Dagang dan Industri (KADIN). 1. Rudy D. Siregar. 2. Mangara Tobing. 3. Sutrisno Wantono. 4. Iwan Naslim

KETUA RAPAT (H. JOHN KENEDY AZIS, SH): Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Paten, Yang kami hormati para nara sumber dari Asosiasi konsultan HKI, AKHKI, Ibu Citra Winda dan kawan-kawan, Yang kami hormati dari Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO), Yang terhormat Bapak Ikhsan Ingratubun dan kawan-kawan, Yang kami hormati dari Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Yang terhormat Bapak Rudi Siregar beserta jajaran. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Illahirabi Allah Subhanahuwata’ala yang telah melimpahkan karunia nya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri pertemuan Rapat Dengar Pendapat Umum dalam keadaan sehat wal’afiat, menurut laporan Sekretariat pada hari ini telah di tandatangani 8 dari 30 Anggota Pansus yang terdiri dari 5 Fraksi, untuk itu dengan ijin Saudara-saudara rapat Dengar Pendapat Umum kami buka untuk umum dan terbuka umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB) Pimpinan dan Anggota Pansus yang kami hormati; dan Para Narasumber yang kami hormati. Kami dari Pansus RUU Paten, mengucapkan banyak terima kasih kepada Asosiasi UMKM Indonesia, pada Asosiasi Konsultan HKI dan Kamar Dagang Industri (KADIN) yang telah bersedia, memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Paten pada hari ini dengan agenda mendengarkan masukan, ataupun tanggapan terhadap RUU tentang Paten yang pada saat ini dalam pembahasan di DPR RI. Sebetulnya RDPU Hari ini Pansus juga mengundang Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) namun berhalangan hadir karena pada saat ini karena APINDO saat ini sedang melaksanakan rapat pleno Pimpinan APINDO yang mengharuskan kehadiran seluruh Pimpinan APINDO. Rapat hari ini akan berlangsung sampai pukul 12, namun apabila masih ada halhal yang perlu di diskusikan dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Apakah susunan acara dan waktu rapat yang kami sampaikan tadi dapat kita setujui? (RAPAT : SETUJU) Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus; dan Para Narasumber yang kami hormati. RUU tentang Paten merupakan RUU Pemerintah jadi merupakan usul dari Pemerintah, usulan dari Pemerintah dan pada saat ini sedang dalam proses pembahasan di Pansus DPR RI, sebagai bahan masukan untuk Fraksi-fraksi, dimana dalam Pansus ini ada 10 Fraksi, dalam penyusunan Daftar Inventaris Masalah, atau (DIM) Pansus RUU tentang Paten pada hari ini mengadakan rapat dengar pendapat umum guna mendengarkan masukan atau tanggapan mengenai RUU tentang Paten dari para nara sumber dimana RUU tersebut telah kami kirim sebelum nya kepada para nara sumber. Baik lah untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada, dari mana kita mulai dulu ini? Dari AKUMINDO, baik kami persilahkan dari AKUMINDO untuk mempresentasikan masukan ataupun tanggapan tentang RUU Paten tersebut, waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. KETUA UMUM AKUMINDO (IKHSAN INGRATUBUN): Terima kasih Pak Johni Pimpinan sidang,

Perkenalkan pertama Pak yang hadir pada hari ini, tak kenal maka tak sayang, Bapak sudah menyebutkan nama kami apalagi pakai yang terhormat, nah kami pakai yang mulia Pak, para Anggota Dewan yang Mulia, terima kasih banyak telah mengundang kami dalam RDP hari ini, Pansus tentang Hak Paten. Kami hadir sebagai Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, atau AKUMINDO yang hari berkesempatan hadir Wakil Ketua umum kami, Ibu Ermawati Rini dari Semarang, kami dari Sulawesi Selatan tapi dengan Ingratubun berarti juga dari Maluku Pak, tapi pengusaha nya dari kecil sampai sekarang sudah mulai menengah, kecil menengah dan Pak Hanan adalah salah satu pelanggan kami Pak, di daerah Selatan kalau Bapak dengar Raja Konro Daeng Naba itu hak Paten kami, ya Pak, dulu sekarang sudah omset nya sudah lebih kurang hampir 2 Milyar sebulan, rentan terhadap paten-paten ini. Nah jadi saya ikut hadir Bu Wakil Ketua umum ini adalah eksportir furniture dari Semarang, ada jasa dari Kabid Pariwisata dan Ekonomi kreativ kami juga berkesempatan hadir Pak Haris, Inshallah akan hadir ada Kabid kami dari Hukum dan HKI yang ikut membidangi hal ini, sekali lagi apresiasi Pak kami berikan yang mulia Bapak-bapak Anggota Dewan dalam hal menanggapi RUU tentang Hak Paten. Tanggapan kami yang pertama Pak, yang baik-baik dulu Pak ya, yang baik-baik dulu. Hak Paten yang dibuat RUU ini sudah menurut hemat kami sudah sangat ideal, dan sudah sejalan dengan semangat Indonesia dalam hal menghadapi juga masyarakat Ekonomi Asean, sekali lagi Pak dalam Rapat-rapat kami dalam Badan Pemerintah atau Pemerintah dengan Badan-badan yang lain termasuk OJK, itu semua kebijakan-kebijakan yang diambil atau Undang-undang yang diambil, pasti isi nya Paten, kalau Bahasa Medan itu canggih-canggih semua, pokok nya Paten lah, idealis Pak Johni, yang mulia. Hanya saja, tapi kalau yang baik-baik dulu, yang baik-baik dulu Pak ya, Paten nya sudah bagus, idealis dalam bernegara juga sudah termasuk di dalam nya. Yang kedua adalah hak Paten ini akan jatuh kepada kewenangan Menteri Hukum dan HAM, proses semua kami akan masuk kepada atau impelementasi, implementasi Undang-undang ini akan masuk kepada Menteri Hukum dan HAM. Nah kesimpulan kami dari semua yang kami di Undang dalam rapat-rapat Dengar Pendapat ataupun tanggapan kami terhadap kebijakan yang diambil pemerintah, atau apalagi sekarang Anggota Dewan, bahwa semua itu sudah mencakup dalam semangat bernegara. Yang kami garis bawahi Pak John, ini sekali lagi kami garis bawahi adalah apakah kebijakan regulasi Hak Paten ini sampai kepada pelaku, sampai kepada Pelaku secara dasar, kami garis bawahi lagi Pak, bahwa ancaman-ancaman kenapa saya contohkan merk kami Pak, sudah betul-betul orang akan melihat bahwa ini rame nih, masakannya rame, frame nya rame, oke, kalau di contoh ini pasti cepat-cepat juga mendapatkan keuntungan. Ancaman yang kami hadapi sekarang ini, menjelang MEA 2016, serangan Pak, dikatakan, apakah Indonesia siap, terhadap serangan MEA, masyarakat Ekonomi Asean, jawabannya, pasti tidak, mohon maaf Pak ya, pasti tidak, tetapi kebijakan telah diambil, kebijakan telah dilaksanakan, atau kebijakan telah diputus oleh, bangsa ini. Nah apakah yang harus kami lakukan, apa yang kami harus mintakan adalah perlindungan, kan gitu Pak, perlindungan dari Bapak-bapak, sebagai pengambil keputusan, dari sisi kami Pak UMKM, kami mungkin sedikit memberikan gambaran, UMKM ini roh nya adalah kami selama nya, masukan dia sebagai istilah nya kalau hujan Pak John, Bapak-bapak yang mulia, kalau hujan ini adalah hujan rintik aja Pak, gerimis, gerimis karena dia bukan projek, dia berusaha, kecil-kecil Pak, gerimis, tapi dia minta lama, stamp, rejeki nya sedikit-sedikit, untuk mempertahankan hidup nya tapi mohon lama, gerimis tapi lama ya, ya lama-lama juga banjir Pak ya, Inshaallah bisa jadi kaya juga tapi kan naik kelas, itu satu daripada UMKM. Yang kedua semangat kita dalam, semangat kami dalam Asosiasi UMKM adalah, Bapak-bapak semua yang mengambil kebijakan Indonesia ini, silahkan Pak kesimpulan kami semua bagus, tetapi mohon kira nya di dalam implementasi atau di dalam tergambar dalam Undang-undang ini ada tiga asas Pak, mudah, mudah, murah, cepat, mudah, murah, cepat. Kita sekarang Pak, ini mohon maaf ini, diberikan kemudahan atau diberikan kemurahan contoh, kalau saya my point IZO kita dari UMKM poin of view contoh Pak, kur paket kebijakan sudah dilaksanakan dengan Pak Ikhsan bunga sudah di turunkan loh, dari 22 ke 12%, saya bilang Top, tapi taukah Bapak-bapak bahwa Asean akan

mendatang kemari dengan bunga dibawah 2 digit, itu salah satu Pak, tetapi pada kenyataannya Pak, walaupun dengan 12% dengan 22% UMKM is not problem, terbukti Pak, mohon maaf ini Pak, mohon maaf, betul-betul Bapak boleh datang ke pasar, dengan rentenir tanda kulit, dengan quick action dia berikan, oke no problem dengan itu, apalagi dengan 12%, pemerintah yang ada sekarang melalui LPDB dan setersusnya atau Lembaga Keuangan Perbankan, memang terikat dengan Undangundang, diberikan kemudahan, diberikan murah, tetapi tetap akses nya susah, dengan persyaratan yang begitu bukan main. Nah sekali lagi Pak tentang hal ini mungkin semangat yang ini yang perlu mungkin kami share saja kepada Bapak-bapak sebagai mohon perlindungan kepada kami, kepada Para pengusaha UMKM, kalau mikro Pak, kalau ada UM Mikro, itu mungkin tidak terlalu, tidak terlalu mempusingkan tentang Hak Paten, kenapa Pak? karena disitu rentan nyontek, jiplak, contoh, Soto Ayam misal nya Pak ya, ini di ikuti lagi Soto Ayam ini, tapi mirip saja rasa-rasa nya, karena tidak menggunakan industri atau tekhnologi yang sifatnya tinggi. Nah tetapi kalau sudah mulai kecil ke menengah, harus, harus hak Paten, harus Hak Cipta dan seterus nya, nah sekali lagi Pak John di Rapat Dengar Pendapat kali ini, bahwa menurut hemat kami RUU yang Bapak akan atau Pemerintah atau DPR akan jatuhkan adalah sesuai dengan idealisme kita, sebagai bernegara sudah sesuai, hanya saja Pak implementasi terhadap Undang-undang ini harus menyentuh kepada sampai kepada tingkat RW. Nah disini adalah pungsi sosialisasi, kami paham Pak, atau RUU Undangundang yang Bapak-bapak buat protap nya adalah setelah itu dimasukan di Televisi atau media-media dan seterusnya. Tetapi implementasi kepada sampai kepada tingkat bawah, ini yang terasa kurang, ini yang terasa sangat, sangat kurang, salah satu contoh Pak, tentang LPDP, ya Pak ya, sekarang sudah turun 5%, jadi sampai ke bawah, enggak tau, sampai kebawah enggak tau, ada kebijakan misalnya Pemerintah LPII juga enggak tau, yang diberikan kepada siapa, kepada para pengusaha-pengusaha besar juga, bahkan BUMN, nah yang masuk, nah hal yang ini menjadi perhatian kami, sebagai kumpulan atau Asosiasi usaha soal UMKM, kami iri dan cemburu Pak John, mohon maaf ini Bapak-bapak dari kalangan Partai atau Partai Politik. Salah satu contoh yang membuat kami iri dan cemburu dari UMKM ini adalah kami berikan contoh tentang gagal bayar Pak, gagal bayar terhadap pengusahapengusaha besar, atau raksasa seperti Lapindo, perusahaan ini kan gagal bayar, tetapi dengan kebijakan Pemerintah diberikan bantuan, diberikan bantuan untuk menutup pembayaran, apakah UMKM, apakah Pelaku-pelaku UMKM bisa misalnya yang gagal panen, yang gagal bayar, Nelayan dan seterusnya ini juga bisa dibuat perlindungan, threatment yang katakanlah sama, dengan pengusaha-pengusaha besar, seperti itu, sekali lagi Pak, kita sudah tau bahwa Dollar tinggi, dollar naik, tapi tetap aja kami Pak no problem, dengan dollar naik Pak John, karena komponen-komponen lokal, itu kami pergunakan, tidak ada yang lain gitu Pak. Nah jadi sekali lagi Pak terhadap RUU Pansus Hak Paten, kami dari AKUMINDO mengatakan bahwa itu sudah sangat ideal, silahkan di terapkan Pak sebagai Negara Indonesia, dan pengusaha-pengusaha kecil di dalam Indonesia, Cuma hanya saja, hanya saja mohon disaat implementasi Undang-undang ini juga selain di Menkum HAM, di harmonisasikan kepada, nah ini kelemahan kita juga Pak, Undang-undang ini diharmonisasikan kepada semua Pemerintah atau semua Departemen terkait, dan Badan-badan juga mengetahui tentang Undang-undang Hak Paten ini, dan apa-apa yang telah di paten kan, nah ini Pak, apa-apa yang telah dipatenkan, Pak John, inipun tidak dibertahukan kepada kita, kepada kami, bahkan kepada Kementerian-kementerian terkait. Nah, pada kesempatan ini juga Pak John, tentang berulang-ulang kami sampaikan, Undang-undang nomor 20 tahun 2008, tentang UMKM, kami mohon, kami mohon, kami mohon betul ini dan Alhamdulillah Bapenas juga sudah kami iring kemarin, tolong di sempurnakan kembali karena Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM itu hanya mencakup UMKM itu sebagai objek, posisi UMKM sebagai objek, di tujukan kepada siapa Undang-undang itu, kepada hanya tata kelola, hanya kepada Pemerintahan, keinginan kami yang kami usulkan kepada Bapak-bapak yang mulia adalah Undang-undang UMKM yang kedepan ini, adalah Undang-undang UMKM yang sifatnya UMKM sebagai subjek, pelaku, karena dia sebagai subjek, harapanharapan perlindungan itu muncul keberpihakan pemerintah muncul, tergambar betul kalau dia sebagai subjek, nanti mohon Bapak boleh koreksi saya, karena menurut

hemat kami Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM hanya sebatas UMKM sebagai subjek, tetapi usulan kami mohon kami sebagai subjek, atau sebagai pelaku. Nah sehingga kalau kami sebagai pelaku Undang-undang tentang kor penyerapan tentang program pemerintah yang (tidak jelas) ini, pasti akan terserap Pak, pasti akan terserap, setau saya kawan-kawan BRI kemarin, Pak Ikhsan ini kita ada sekitar 30 Triliyun, hanya tinggal 2, 3 bulan, apa bisa terserap, saya bilang, sejauh anda menggunakan dengan persyaratan perbankan, mohon maaf, pasti akan sulit, pasti akan sulit. Nah jadi sekali lagi Pak, terhadap Undang-undang yang Bapak kami berikan kepada kami, hemat kami bahwa itu sudah sangat ideal, materi sudah kita juga oke, dan silahkan tetapi garis-garis bawahi ada masukan-masukan kami, terhadap UMKM seperti yang kami sampaikan Pak. Saya kira itu demikian dari pertama dari kami, terima kasih banyak. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Memang Pak kami Pansus ini yang dipercaya sebagai yang duduk sebagai untuk melakukan pembahasan terhadap RUU tentang Paten ini, memang berusaha semaksimal mungkin yang kami bisa, untuk mengakomodir, ya Pak ya saran-saran atau masukan-masukan. Makanya nanti, kami tidak ada penyesalan dikemudian hari, jangan nanti AKUMINDO wah kok ini enggak masuk, kok ini tidak ada, KADIN juga demikian atau HKI, makanya seluruh lapisan yang kira-kira nya terkait dengan Undang-undang Paten ini kami semuanya Undang, baik dari Praktisi maupun dari Akademisi, maupun dari Pakar dan lain semacam nya kita undang untuk memberikan masukan dalam, dalam konteks pembahasan RUU Paten ini. Mungkin ada tambahan dari Ibu Hermawati Setiorini, kalau ada kami persilahkan 5 menit silahkan kalau ada tambahan. Baik, baik untuk kesempatan selanjutnya kami persilahkan kepada yang mewakili Kadin. Pak Siregar silahkan Pak Siregar.

KADIN (RUDI D SIREGAR): Terima kasih Bapak Pimpinan Pak John Azis, Selamat Pagi semua Bapak/Ibu sekalian, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Setelah kami membaca Pak, isi dari RUU Paten ini, kami memiliki kesimpulan bahwa menurut penilaian kami dari RUU yang baru ini cukup komprehensif Pak, mengatur mengenai Paten dibandingkan Undang-undang yang sebelum nya kalau enggak salah ada tiga kali revisi setahu saya, cukup lengkap, cukup komprehensif Pak, dan jumlah pasal nya jauh lebih banyak dibandingkan Undang-undang paten yang lama ya, disini 19 Draf, 165 Pasal tetapi yang perlu masukan dari kami Pak, karena paten ini udah banyak berhubungan dengan produsen, khususnya industri Kadin mewakili pelaku industri dan bisnis, tentunya harapan kami sebagai pelaku bisnis dengan muncul nya RUU Undang-undang Paten yang baru ini, lebih banyak menguntungkan kepentingan pengusaha lokal ya, ini harapan kami ya, kalau Paten ini lebih banyak kaitanya dengan program-program industri yang tentu nya di nikmati dan digunakan oleh konsumen, masyarakat.

Jadi kaitanya Paten lebih banyak juga di farmasi, kemudian industri otomotif, kemudian sofware, Handpone kita juga tekhnologi nya itu kebanyakan tekhnologi yang kita inpor ya, kita gunakan itu supaya di Paten kan Pak, jadi sebenarnya ini sangat strategis terkait dengan masalah bisnis dan ekonomi, dan posisi Indonesia pada saat ini adalah sebagai pengguna, sebagai market atau konsumen dari brand-brand luar negeri, asing Pak. Kita Indonesia ini tahun kalau enggak salah 2002, itu sudah menjadi Anggota WIPO (Word Intelectual Property Organisation) dan kita juga sebagai Anggota WTO tentunya Indonesia harus patuh komplay dengan aturan-aturan yang sifatnya Internasional, salah satu nya kalau konsekuensi nya kalau kita sudah menjadi Anggota WTO dan WIPO harus juga mengikuti aturan-aturan Internasional, contohnya konferensi Burn, Konferensi Paris, ini kan semua negara anggota WIPO itu wajib mengikuti aturan-aturan yang sudah diatur di konfrensi Internasional, jadi RUU nya nanti harus kita bertentangan dengan aturan-aturan diakui oleh Negara Internasional Pak, ini saya enggak tau, saya bukan akademisi bukan ahli hukum yang bisa mengkaji ini, tapi mungkin ini masukan dari kami agar kita juga nanti satu saat tidak diberikan sangsi oleh WTO atau WIPO udah resmi menjadi Anggota. Ini yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan sebelum di sahkan apakah aturan-aturan di dalam pasal-pasal ini bertentangan enggak dengan konfrensi Burn, dengan konfrensi Paris kan, ini juga perlu kita Undang Akademisi yang memang menguasai hukum-hukum paten internasional. Kemudian selanjutnya kalau di dalam yang saya tau di dalam aturan atau pilosofi paten biasanya ada dua sistem, yang digunakan sistem first to file sama first to invent, nah setau saya Indonesia itu atau Dirjen HKI itu menganut sistem, sistem first to invent artinya gini, kalau saya jelaskan sistem first to file itu suatu sistem yang memberikan hak kepada pihak yang mendaftar atas invesi baru sebagai persyaratan yang mendaftar, kalau sistem first to invent sistem yang memberikan hak kepada yang menemukan inovasi pertama. Nah dua sistem ini biasanya masing-masing negara itu beda-beda nih, kalau di kita yang berlaku yang mendaftar lebih dulu walaupun dia menemukan lebih dulu itu dia yang dilindungi oleh hukum, nah dualisme ini kan harus kita kaji, jangan sampai nanti ada misalkan brand asing yang sudah menemukan lebih dulu dia merasa dirugikan nanti kita kena sangsi oleh WTO ini juga perlu jadi masukan Pak. Selanjutnya saya lihat banyak kasus-kasus sengketa-sengketa paten ya, misalkan kaya Iphone dengan Samsung, kemudian Yahoo dengan Google dengan facebook ini sering sekali sengketa, bahkan yang lebih parah nya ada suatu negara di Afrika yang komplain dengan Pemerintah Amerika dimana salah satu perusahaannya di paten kan produk formasi yang asalnya bahan nya itu herbal nya itu dari salah satu Negara Afrika, Negeria misalkan kaya Pari itu banyak komplain dari Nigeria, kenapa Pemerintah Amerika mempatenkan produk herbal yang dia temukan, padahal asal Pari itu dari Nigeria, ini saya pernah baca kasus seperti itu, nah ini seperti nya Amerika sendiri itu melanggar itu, aturan-aturan hak paten yang sudah di sepakati secara Internasional, ini juga menjadi masukan juga, jangan sampai nanti produk-produk kita yang asli Indonesia itu di paten kan di Negara lain tanpa sepengatahuan produsen atau penemu nya Indonesia karena sistem nya memperbolehkan siapa yang mendaftarkan lebih dulu dia di lindungi oleh hukum, ini juga kalau saya lihat di dalam lapangan apalagi kawan-kawan konsultan HKI ini paling banyak menemukan kasus-kasus itu kebetulan saya juga lawyer banyak kasus-kasus sengketa paten merk ya, merk dagang dan lisensi segala macam itu seperti nya pelanggaran-pelanggaran atau interuksi langgar nih, oleh negara-negara yang negara yang negara-negara maju yang banyak merk nya di jual di negara berkembang seperti kita gitu Pak. Saya bisa mengkaji satu persatu karena masalah waktu tapi saya lihat Indonesia walaupun masuk lima besar negara yang paling membajak, jadi jujur aja kalau kawankawan saya dari luar negeri bilang kata nya negara kalian banyak membajak ya sama kaya China, itu produk-produk Amerika, termasuk sofware, Handpone itu paling banyak di bajak di China, Indonesia juga, tetapi sebaliknya produk-produk herbal, kita unggulan yang terutama yang sumber daya alam kita kaya sumber daya alam itu banyak juga di negara-negara maju, salah satu nya Amerika Pak, saya enggak tau disini dalamin detil satu persatu pasal apakah ini lebih berpihak kepada produsen lokal atau produsen luar, saya belum mengkaji ini, tapi ini masukan dari saya mewakili para pelaku bisnis dan industri tentunya berharap, Undang-undang ini nanti kalau di pisahkan atau di

undangkan ya lebih banyak berpihak melindungi kepentingan pelaku bisnis Indonesia walaupun kita lebih banyak sebagai daerah konsumen daripada produsen ya. Kemudian yang kedua mengenai jangka waktu berlaku nya hak Paten, setau saya hak paten dan mungkin hak paten intelektual lain itu hanya berlaku 20 tahun, mendapat perlindungan dari pemerintah, nah setelah 20 tahun, yang saya tau itu menjadi publik domind atau milik publik, siapapun boleh menggunakan merk tersebut atau paten tersebut, nah ini apakah masukan dari kami apakah perlu di undangkan juga atau masukan satu pasal bahwa apabila masa berlaku paten itu sudah berakhir itu secara jelas di step di dalam pasal ini bahwa semua produsen boleh menggunakan, nah ini juga harus jelas gitu. Nah yang saya dapat informasi dari Dirjen HKI, katanya ada, hampir 7000 hak Paten yang sudah kadaluarsa masa nya Cuma mereka bingung kata nya, pengusaha sendiri enggak berinisiatif untuk menggunakan itu, karena enggak ada yang minta kata nya, saya bilang kenapa enggak di publikasi Pak? gitu, harus dipublikasi oleh Dirjen HKI, sehingga produsen ini bisa menggunakan dan membutuhkan secara ekonomi dan bisnis gitu Pak, ini juga perlu di masukan dalam salah satu pasal bahwa kalau sudah 20 tahun itu menjadi milik publik dan di umumkan oleh Dirjen HKI misalkan, sehingga masyarakat tau mana yang sudah kadaluarsa mana yang belum sehingga kalau misalkan dia pakai enggak di gugat di pengadilan Niaga. Kemudian mengenai kepastian hukum Pak, ini juga menjadi keluhan dari para pelaku bisnis utama produsen dari luar ya yang mengatakan bahwa sisi peradilan kita dalam menyelesaikan sengketa HKI ini dianggap terlalu lama tidak efesien apakah perlu juga di atur disini, masa penyelesaian sengketa nya sekian lama gitu, jadi enggak berlarut-larut enggak hight cost ini juga sangat membantu. Kemudian mengenai ketentuan pidana, masukan dari kami perlu juga HKI yang menguasai ini Pak, apalagi Pak John Azis saya atau lawyer yang sudah berpengalaman tidak semua Hakim, Polisi atau Jaksa, menguasai masalah intelektual property right karena kalau sampai Hakim nya enggak menguasai mengenai paten, bahaya Pak gitu, karena ini sangat tekhnis dan sangat kaitanya dengan masalah teknologi ya, jadi pakar hukum pun belum tentu menguasai Pak, masalah-masalah teknis mengenai intelektual property right, jadi jangan orang yang sebenar nya tidak sepenuh nya kita anggap melakukan tindak pidana, di pidana kan, gitu, padahal ini bukan masalah pidana tapi masalah lebih kepada bisnis, tapi karena disini ada ketentuan pasal pidana dia di pidanakan, karena sengketa ini kan belum tentu para Hakim, Polisi ngerti Pak masalah Intelectual Property Right, Hakim nya pun harus menguasai kalaupun misalkan bukan Polisi menjadi penyidik nya digunakan PPNS penyidik Pegawai Negeri Sipil yang benar-benar menguasai, biasanya orang Dirjen HKI. Nah pengadilan Niaga nya pun harus Hakim yang benar-benar sudah minimal di training Pak, mengenai HKI ini, jadi enggak bisa sembarangan Hakim juga ini yang memutuskan perkara sengketa HKI ini karena sangat tekhnis gitu Pak. Saya rasa itu Pak Pimpinan, sebelum nya saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang. KETUA RAPAT: Terima kasih yang terhormat Pak Rudi Siregar yang telah menyampaikan masukan ataupun tanggapanya terhadap RUU Paten, tadi saya lupa Pak menyampaikan kepada AKUMINDO tentang apakah kalau seumpamanya pengusahapengusaha dari UMKM yang gagal bayar, dapat juga ditangulangi sebagaimana pengusaha-pengusaha yang besar gitu ya Pak. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa UMKM di Indonesia adalah penyelamat bangsa kalau saya katakan, yang ketika kita krisis tahun 98 ya Pak ya, siapa yang berkiprah, siapa yang bisa bertahan tidak lain adalah UMKM Pak, saya mohon maaf pada kawan-kawan Fraksi yang lain, kebetulan kami dari Fraksi Golkar menanggapi hal ini dengan baik Pak, kami menginisiasi ada-ada aja dengan Undang-undang penjaminan, nah itu kita tujukan 100%, boleh di katakan 90% itu untuk UMKM Pak, 90% dan sekarang sudah tahapan pembahasan juga dan saya salah satu Panja nya tentang Undang-undang penjaminan. Ya mudah-mudahan itu bisa, bisa kita undangkan dengan cepat dan itu bisa mengatasi permasalahan UMKM pengusaha-pengusaha dari UMKM ini, gitu Pak ya. Dan saya tertarik kepada apa yang disampaikan oleh Pak Rudi, memang saya setuju itu Pak, kalau misalnya di Hakim itu harus Hakim yang mengerti tentang masalah

Hak Paten, perlu juga kami sampaikan disini Pak kami para Anggota Pansus ini terdiri dari beberapa disiplin ilmu, ada yang Sarjana Hukum, ada yang berlatar belakang Ekonomi, ada yang berlatar Tekhnik dan lain sebagai macam nya, mengetahui UMKM ketika ini kami, eh, mengetahui Paten ketika kami di tempatkan disini, sebagai anggota Pansus Pak, jadi kami betul-betul juga sangat belajar dalam konteks ini maka nya kami undang pakar, kami undang Akademisi, dan lain sebagai macam nya, gitu kan ya Pak ya. Terima kasih atas masukan nya. Selanjutnya kami serahkan kepada yang terhormat dari Asosiasi Konsultan HKI, Ibu Cita Citra Winda. KADIN (RUDI D SIREGAR): Maaf Pimpinan, mohon maaf ada Anggota kami Pak, minta waktu 5 menit untuk ngasih masukan Pak? terima kasih Pak Pimpinan. KETUA RAPAT: Silahkan. KADIN (SUTRISNO WANTONO): Baik terima kasih Pimpinan. Seijin teman saya, dari Kadin kami Pak, tadi dua pembicara telah memberikan masukan kepada Bapak-bapak yang terhormat ini, kalau kita cermati memang Undangundang yang sudah 2 kali terbit 98 maupun 2001, ya sudah cukup bagus sebenarnya Pak, Cuma dalam aturan pelaksanaan nya yang jelimet Pak, kalau teman dari AKUMINDO tadi sudah sampai kebawah atau susah di akses itu itu betul fakta di lapangan, karena pelaksanaanya adalah pemerintah, dari Undang-undang itu harus ada yang nama nya peraturan pemerintah, nysusn peraturan Pemerintah saja teks time, nah Undang-undang belum di pahami peraturan Pemerintah nya yang kadang-kadang tidak masuk koridor dalam Undang-undang, mungkin ada kepentingan-kepentingan saya juga tidak tau, belum lagi aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian, entah itu Permen, belum lagi benturan di daerah, yang membikin Perda, yang kadang-kadang Perda itu sangat bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan di atas nya. Jadi tadi ada kawan kami yang harus menguasai seandainya kalau ada Pengacara atau Hakim yang menguasai ini betul itu. Kemudian yang kita harapkan sebenarnya tadi pelaku usaha di bawah, terutama paling kecil mestinya ditentukan dengan adanya paten ini, apa benefit yang diterima oleh pelaku bisnis kalau paten ini di lakukan atau di ajukan, kalau mau ributkan enggak ada guna nya percuma, kalau itu kegiatanya atau pelaksanaanya itu sangat njelimet tadi sudah di rekan AKUMINDO murah, cepat, sederhana itu yang kita harapkan, sehingga bergairah lah UMKM, apalagi pelaku disarankan untuk di review Undangundang nya, kalau kita lihat kereteria UMKM sangat sedih Pak, enggak ada artinya ketentuan dari Undang-undang UMKM di luar Pak. Ini mungkin kita harus komprehensif membaca nya kami sudah tegas-tegas apakah objek, apakah subjek pelaku usaha UMKM untuk paten ini, atau usaha besar saja yang diperlukan, ini masukan itu tadi sangat penting karena nanti pada saat Undang-undang di setujui itu di Undangkan, peraturan pemerintah nya pun harus juga end lite dan sifatnya harus dibatasi waktu nya harus keluar tanggal segini atau sekian waktu nya. Kemudian implementasi di lapangan, dari pengalaman kami Pak, karena pengalaman kami pernah di Birokrat dulu, ini tidak mudah sebenarnya membikin PP atau ego sektoral itu sangat kental dulu Pak, itu tadi dari teman-teman AKUMINDO itu saat ini pelaksanaan HKI itu semua punya, tapi yang punya eksekutor nya adalah Kementerian Kum HAM. KETUA RAPAT: Pak, Bapak sudah baca belum RUU nya. KADIN (IRWAN NASLIM):

Sudah saya dapatkan sudah baca semua itu, cuma ini pelaksanaanya, saya singkat lagi sedikit lagi. Pertama saya harapkan tahapannya tidak panjang dalam impelementasi nya RUU nya saya sudah baca Pak, Cuma tahap-tahap implementasi nya, kalau kita baca Pak persyaratan untuk pengajuan paten ini jelimet Pak terus terang aja jelimet, itu aja permintaan saya, dari teman-teman pelaku usaha, tadi yang di cermati perlu itu sistem yang di anut di Indonesia first to file, bagaimana yang menemukan, ini yang mengajukan pertama di akui, itu harus tegas, saya kira itu saja Pak, jadi penyederhanaan dalam proses Undang-undang ini, saya katakan tadi Undang-undang cukup sudah memenuhi apa yang akan dilakukan karena sifatnya harus kenyal, simpel dan nanti PP yang mengatur apalagi Permen itu yang bisa mengotak-atiknya. Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak, siapa nama nya Bapak? Pak Iwan Naslim, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan dari Asosiasi Konsultan HKI dalam hal ini Ibu Cita Citra Winda, waktu dan tempat kami persilahkan.

KETUA ASOSIASI KONSULTAN HKI (CITA CITRAWINDA): Selamat pagi Bapak Pimpinan sidang yang terhormat, Bapak John Azis, dan juga Anggota Dewan; dan Para hadirin sekalian, Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan saya selaku Ketua Asosiasi Konsultan Kekayaan Intelektual bersama dengan Ibu Dewi juga sebagai pengurus dari Asosiasi Konsultan Kekayan Intelektual, saya akan urut beberapa pasal yang saya rasa baik dari sisi subtantif maupun redaksional, saya rasa masih membutuhkan penyempurnaan, dan ada beberapa hal nanti juga yang nanti bisa saya tanggapi sehubungan tadi ada beberapa pertanyaan atau mungkin bukan pertanyaan tapi penegasan dari beberapa hal yang di utarakan tadi baik dari AKUMINDO maupun dari Kadin. Jadi pertama mengenai ini nanti saya akan sampaikan Pak secara tertulis tapi kami sebetulnya sudah sampaikan tertulis kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Jadi pertama tentang sanggahan-sanggahan terhadap pandangan keberatan pengumuman, pada pasal 48, dimana di dalam pasal 48 disebutkan bahwa pemohon dapat memajukan secara tertulis penjelasan dan atau sanggahan terhadap pandangan keberatan suatu permohonan terkait dengan masa jangka waktu pengumuman, dalam masa pengumuman 6 bulan bisa diberikan keberatan kepada pihak ke tiga, atau pihak manapun yang berkepentingan terhadap permohonan paten tersebut. Nah disini jangka waktu nya 30 hari Pak, sedangkan dalam Undang-undang paten yang lama, itu diberlakukan dalam pasal 61 itu 3 bulan, nah kami dari Asosiasi berpandangan jangka waktu 3 bulan ini sangat singkat Pak, kalau 30 hari, 30 hari ini sangat singkat mengingat kadang-kadang inventor atau penemu ini atau pemohon aplicant ini berada di luar negeri, dan dalam hal membutuhkan atau memberikan argumentasi sehubungan dengan subtansi atau sifat dari pada sifat invensi itu sangat membutuhkan waktu, sehingga 30 hari ini menurut hemat kami adalah sangat singkat Pak, mungkin bisa dikembalikan sesuai dalam Undang-undang Paten yang lama, di dalam pasal 61 mengatur 3 bulan Pak, 3 bulan. Kemudian hal yang kedua disini terkait dengan permohonan banding Pak, permohonan banding ini di dalam Rancangan Undang-undang Paten disebutkan bahwa permohonan banding di ajukan paling lama 3 bulan, terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan, atau tanggal diterima nya secara langsung oleh Pemohon atau kuasa nya. Saya rasa ini tidak memberikan nanti kepastian di dalam praktek nya Pak, tanggal mana nanti yang di jadi kan penentuan bagi pemohonan sehubungan dengan

permohonan banding yang akan diajukan karena permohonan paten nya di tolak oleh Direktorat HKI. Jadi saya rasa disini penting untuk di pertegas pilih salah satu Pak, jadi apakah 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan, yaitu berarti surat ini dikeluarkan Direktorat HKI, jadi tiga bulan setelah kami menerima, misalnya saya sebagai pemohon menerima surat penolakan suatu permohonan, berarti kami kan bisa memberi upaya banding tapi tiga bulan ini sejak tanggal yang mana? apakah sejak tanggal pemberitahuan dari Direktorat HKI jadi notifikasi tentang permohonan Paten itu di tolak, atau tanggal diterima nya, nah ini kadang-kadang tanggal diterima juga karena post misal nya ya, bisa membutuhkan waktu gitu, jadi ini perlu di clear kan sebaiknya tanggal mana nanti yang digunakan di dalam tenggang waktu untuk bisa pemohon Paten itu mengajukan banding Pak. itu kedua. Ada hal lainya yaitu ketiga, ketiga kalau kita melihat di dalam Rancangan Undang-undang Paten, pasal 71 ini ada bab khusus Bab 7 Pak, Bab 7 ini tentang pengalihan hak dan lisensi paten, nah di dalam ayat 5 ini ada ketentuan baru yaitu hak atas paten dapat di jadikan sebagai objek jaminan fidusia, memang ini disesuaikan dengan subtansi dari Undang-undang Hak Cipta yang baru nomor 28 tahun 2014 yang sudah mengakomodasi bahwa hak cipta dapat di jadikan jaminan fidusia, hanya yang menjadi pertanyaan dari kami ini, kalau kita kembalikan ke judul bab 7 pengalihan hak dan lisensi Paten, padahal di butir 5 ini paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia, objek jaminan fidusia itu berbeda Pak, dengan pengalihan hak dan lisensi Paten, jadi ada menurut hemat kami sebaiknya di atur di dalam bab tersendiri yaitu Fidusia, atau jadi jaminan Fidusia, jadi nanti tidak rancuh di dalam penerapan dalam praktek nya karena pengalihan Paten itu jelas berbeda, paten di miliki oleh A dapat di alihkan oleh kepada B karena apa? Karena A misalnya pewarisan atau B karena muhibah, atau wasiat atau wakaf, tapi berbeda kalau kita bicara objek jaminan fidusia, jadi mungkin nanti bisa usul dari kami apakah pengalihan hak lisensi paten dan objek jaminan fidusia, itu mungkin bisa dibawah title, subtitle tersendiri tapi bisa terlihat perbedaan. KETUA RAPAT: Maaf, bisa di ulang tadi Bu? Apa Bu? KETUA ASOSIASI KONSULTAN HKI (CITA CITRAWINDA): Jadi jaminan di sini dalam ayat 5 Rancangan Undang-undang, eh sorry, pasal 71 butir 5 dalam Rancangan Undang-undang Paten, ini disebutkan “hak atas paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia” padahal pengaturan paten dapat di jadikan objek jaminan fidusia ini, tidak tepat dimasukan dalam bab 7 mengenai pengalihan hak dan lisensi paten jadi harus di pisah tersendiri ya, jadi bisa nanti menjadi disatukan jadi judul tersendiri sub judul Bab nya misalnya pengalihan hak lisensi hak paten dan objek jaminan fidusia. Kemudian pasal berikutnya yaitu pasal 84 ini sebetulnya diperjelas saja masalah Jangka waktu yang ditentukan, ini tidak di pertegas, dalam pasal 84 ini di dalam ayat 3 dan 4, disebutkan jangka waktu yang ditentukan, tapi tidak secara spesifik menyebutkan itu jangka waktu nya berapa lama. Kemudian, nomor 5 ya Pak, masukan dari kami Pasal 122 ayat 1 ini terkait dengan pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali dilakukan paling lambat 4 bulan sejak tanggal sertifikat paten diberikan. Nah ini kembali lagi di dalam praktek nya Pak, seringkali sertifikat paten itu terlambat dikeluarkan atau di terima oleh pemilik paten, jadi rasanya kalau dibilang paling lambat 4 bulan ini sangat sulit karena seringkali dalam praktek justru sertifikat itu baru diterima bisa 2 sampai 3 bulan, sejak tanggal penerbitan sertifikat, jadi terlalu lama, ini hanya saya usulkan mungkin bisa disebutkan bahwa paling lambat nanti nya 1 tahun, sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan, ini yang sehingga mewajibkan iuran tahunan itu satu tahun setelah tanggal sertifikat paten diterbitkan. Poin enam ini lebih pada redaksional, di dalam ayat 6 ini ada kekurangan saya perlu disempurnakan ini di dalam pasal 123, pasal 123 disini di dalam ayat 6 ini disebutkan apabila paten ini sebetulnya ada yang kurang, seharusnya apabila pemegang paten, apabila pemegang paten, jadi itu yang perlu di lengkapi ya, apabila pemegang paten, apa bila pemegang paten atau kuasa, jadi bukan Paten, pemegang paten ya.

Nah mungkin kalau di perkenankan Bapak Pimpinan, kami bisa memberikan mungkin input, sanggahan ataupun, bukan sanggahan, tapi sifatnya lebih memberikan banyak lagi input sehubungan dengan penyempurnaan dari Rancangan Undangundang Paten terkait dengan beberapa tadi yang telah dikomentari baik dari Kadin maupun AKUMINDO. KETUA RAPAT: Silahkan Bu Cita, silahkan.

KETUA ASOSIASI KONSULTAN HKI (CITA CITRAWINDA): Baik Pak, jadi tadi ada beberapa poin yang saya rasa penting juga untuk disampaikan ya, tadi terkait dari pernyataan dari pihak Kadin sehubungan dengan subtansi daripada konvensi-konvensi internasional terkait dibidang kekayaan intelektual misalnya tadi disebutkan konvensi Paris ya, kemudian juga ada lagi tentu nya teratap jadi Paten cooperation Threety teratap kerja sama Paten atau persetujuan Trips street letter aspect of intelectual property right nya dan lain-lain, memang salah satu justru mengapa ada perubahan terhadap Undang-undang Paten yang berlaku selama ini di dalam praktek nya memang banyak sekali ditemui hambatan-hambatan dalam arti banyak ketentuan-ketentuan yang perlu disempurnakan, misalnya tadi ada ketegasan soal persetujuan Trips atau Paten cooperation threety, memang diantara nya mengatur dan sudah di akomodasi Pak di dalam Undang-undang Paten, terutama sekarang di dalam RUU yang penting itu pendaftaran dengan persyaratan minimum, minimum requarement itu sudah masuk yang sebetulnya sudah pengaturan secara Internasional, jadi aplicant mengajukan aplikasi hanya dengan persyaratan minimum itu yang penting sudah bisa memperoleh filing date, ya tanggal penerimaan, permintaan paten Pak. itu sudah di akomodasi. Kemudian tadi juga ada pertanyaan tentang dualisme daripada Undang-undang paten, disatu sisi kita menganut sistem konstitutif first to file system, tapi disisi lain juga sebetulnya menganut ada sistem first to invent tadi kalau tidak salah juga disebutkan, tapi sebetulnya begini, memang kalau kita lihat dari difinisi pasal 1 butir 1 atau angka 1 dari Undang-undang Paten itu sudah di jelaskan, Paten itu adalah hak eklusif, yang diberikan oleh negara kepada pemegang paten, jadi berarti disini sudah menyatakan secara tegas bahwa memang sistem nya adalah constitutive first to file, without any registration there were not protection, no paten protection. Oleh karena itu tapi di dalam praktek bisa terjadi Pak, orang nakal, pihak nakal dia daftarkan ini sering terjadi dan beberapa kali saya mengalami kasus, menangani kasu seperti ini, tapi kejadian yang terjadi kasus ini, itu justru dengan sistem first to file, tanpa ada pengaturan tentang first to invent kita bisa lihat first to invent ini didalam Rancangan Undang-undang Paten sudah dimuat dalam pasal 14, Pak tentang pemakai terdahulu. Jadi bisa terjadi seseorang mengajukan aplikasi paten, setelah dapat sertifikat padahal belum tentu dia sebetulnya pemilik paten yang sesungguhnya Pak, bisa jadi sudah ada pihak lain yang telah melaksanakan penemuan yang sama, tetapi dia tidak mendaftarkan permohonan paten nya, nah di dalam Undang-undang Paten sebetulnya pengaturan tentang pemakai terdahulu ini sudah ada di dalam, sudah berlaku di dalam Undang-undang paten nomor 14 tahun 2001, hanya memang peraturan pemerintah nya, peraturan pelaksanaanya belum ada, sehingga pemilik paten yang dapat sertifikat, kadang-kadang mereka semena-mena merasa bahwa oh saya ini adalah pemegang paten sesungguhnya, padahal ada pihak lain yang telah melaksanakan penemuan yang sama, hanya mereka, hanya katakan si B ini tidak mengajukan pendaftaran Paten, nah si A dia daftarkan paten, jadi si A punya sertifikat akhirnya A menggugat B dianggap B ini melakukan pelanggaran Paten. Nah dalam Undang-undang paten ada pengaturan pasal 14 tentang pemakai terdahulu sebetulnya memang ada perbedaan pemakai terdahulu berarti Undangundang paten mengakui ada hak pemakai terdahulu, hanya ada syarat yang harus di tempuh agar katakan seseorang diakui sebagai pemakai terdahulu, yaitu dengan mengajukan permohonan untuk di akui sebagai pemakai terdahulu karena pihak-pihak

ini dia sudah lebih dahulu melaksanakan untuk penemuan yang sama, hanya memang di dalam praktek ini karena belum ada peraturan pemerintah, walaupun sudah ada Pak di dalam Undang-undang Paten yang lama, hanya memang belum bisa implementasikan ya, jadi yang sering kasian ini sudah ada beberapa kasus akhirnya timbul masalah diangkat pemakai terdahulu ini malah yang melanggar padahal pemakai terdahulu justru yang sudah lebih dulu melaksanakan penemuan yang sama, hanya dia kehilangan momen untuk mengajukan keberatan pada masa pengumuman paten ataupun dia tidak mengajukan gugatan pembatalan paten tersebut. Kemudian tadi juga disebutkan, jadi intinya dualisme ini di cover dalam Undangundang paten tapi diatur secara jelas dengan tentunya ada alasan yang sangat kuat untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang telah melaksanakan lebih dahulu, hanya nanti berbeda Pak, tidak bisa, perbedaanya juga penting sudah di atur dalam rancangan Undang-undang paten sama sebetulnya Undang-undang paten yang lama, bahwa pemakai terdahulu tidak bisa me-lisensi kan Pak, tidak bisa melisensikan sebagaimana pemilik paten bisa melisensikan paten nya kepada pihak lain, jadi dia bisa mewariskan tapi tidak bisa, dan begitu paten nya katakan si A yang sudah daftar berakhir, yang si B juga sudah sama-sama publik domen jadi tidak ada masalah mereka di dalam praktek nya si A juga tidak bisa dia terus komplain atau klaim dirinya sebagai pemegang paten karena tadi di katakan kalau paten 20 tahun sudah berakhir, menjadi publik domen. Kemudian tadi ada juga yang saya rasa sangat menarik dan saya lihat pengaturannya sudah, sudah ya diakomodasi dalam Rancangan Undang-undang Paten, yaitu tadi tentang sumber daya genetik, bahwa di Indonesia memang sebetulnya banyak terjadi bio firusy Pak, sama sebagaimana hal nya di India, tapi di India itu Asosiasi nya lebih gencar, bahkan waktu mereka menghadapi ada nya kasus terkait dengan sumber daya genetik bahkan di paten kan oleh (tidak jelas) pendiri di Amerika, Asosiasi di India tergerak untuk bagaiman bisa membatalkan paten tersebut. Nah oleh karena itu dengan kejadian yang seperti ini di dalam Rancangan Undang-undang Paten ini sudah diakomodasi ini yang penting itu karena apa, konsep benefit sharing, mekanisme benefit sharing yang selama ini tidak belum pernah terjadi belum pernah terlaksana di Indonesia dan selalu merugikan pihak Indonesia, pihak asing yang sudah mengerti tentang rezim HKI yang modern yaitu tentang intelectual property right mereka akan berdalih kepada perlindungan paten, tapi disatu sisi masalah kita sebutkan GRTKF (Genetic Resources Traditional Knoledge an Foxlore) kalau kita bicara paten lebih banyak terkait dengan genetik resources atau traditional knowledge itu memang baru di dalam Rancangan Undang-undang Paten ini Pak diatur, bisa dilihat nanti sudah diakomodasi di dalam pasal 25, pasal 25 Rancangan Undangundang paten itu sudah menyebutkan dan saya rasa ini bagus sekali bahwa sudah harus ada juga jika invensi berkaitan dengan atau berasal dari sumber daya genetik dan atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Saya ambil contoh sekarang kosmetik Jepang, perusahaan Jepang, itu menggunakan rumput laut Bali, dari Bali Pak, dan rumput laut Bali ini yang paling bagus kualitas nya, dan memang ya perusahaan kosmetik tentunya disini yang menikmati keuntungan komersil yang sangat tinggi, tapi sebetulnya penemu nya dari Bali Pak, satu orang Profesor, nah dengan demikian ini nanti perlu disebutkan, dari mana rumput ini berasal, dari Indonesia, jadi mereka, Jepang tidak bisa menklaim seolah-olah sumber daya genetik itu berasal dari Jepang, atau contoh Argentina, Brazil, negaranegara berkembang yang sangat potensial sebetulnya dengan spesies-spesies ya, ini kopi dan sebagai nya ini yang saya rasa sudah di akomodasi di dalam pasal 25 Undang-undang, eh Rancangan Undang-undang Paten, benefit sharing nya juga sudah di pertegas bahwa bagaimanapun penting keuntungan komersial yang diperoleh pemegang paten itu juga harus dibagi ada benefit sharing kepada negara ditempat asal daripada sumber daya genetik tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti dari AKHKI juga Pak yang bisa ditambahkan. KETUA RAPAT: Silahkan Ibu Debi kalau menambahkan kami kasih 5 menit barangkali, terima kasih.

ASOSIASI KONSULTAN HKI (DEBBI MANURUNG): Terima kasih kasih untuk Pimpinan sidang atas kesempatan nya. Yang terhormat hadirin, Saya mungkin hanya menambahkan sedikit kembali ke pasal masukan kami tentang masalah tanggal pengajuan banding, sebagaimana tadi telah disampaikan tadi ada dua pilihan di dalam Rancangan Undang-undang, dinyatakan tanggal terima atau tanggal pengiriman, kalau dari saya sendiri melihat bahwa dengan ketidak jelasan mengenai tanggal pengiriman karena tadi Dirjen HKI yang harus membuktikan kapan dia mengirimkan, ternyata beban nya harus nya ada di pemohon sendiri dia yang membuktikan kapan dia terima, kalau saya lebih mengusulkan bahwa hanya digunakan tanggal penerimaan surat penolakan. Kemudian, sebenarnya kalau dari tanggapan saya tentang Rancangan Undangundang ini, Rancangan Undang-undang Paten ini sudah baik dan bahkan saya kami mengapresiasi bahwa di dalam Rancangan Undang-undang yang sekarang telah diatur royalti untuk inventor dilembaga Pemerintahan. Mungkin saya ingin menyoroti sedikit untuk inventor (tidak jelas) yang tidak di lembaga Pemerintahan, Pasal 12 memang mengatur bahwa mereka harus mendapatkan imbalan tertentu yang bentuk nya malah diatur juga di dalam Pasal 12 ayat (4), namun pada kenyataanya kata-kata ketika bernilai ekonomis nya itu sering menjadi kendala bagi bahan inventor lokal di Indonesia, mereka sering sekali di nyatakan bahwa apa yang mereka terima itu sudah termasuk dalam gaji yang mereka terima atau dalam bonus tahunan yang mereka terima padahal ini semua tidak terkait dengan itu, mungkin ada bentuk pengawasan seperti dalam lisensi dinyatakan bahwa perjanjian lisensi itu tidak boleh merugikan keadaan ekonomi di Indonesia, mungkin di dalam Pasal 12 ini juga dapat di atur bahwa pemberian imbalan ini juga harus pro inventor tidak hanya ada satu pengaturan tertentu yang bisa memberikan benefit kepada inventor lokal kita. Kemudian saya juga memberikan, saya setuju dengan pendapat dari Kadin tadi, sebenarnya permasalahan di lapangan adalah ketidak adaan bahwa Pemerintahan untuk melaksanakan hal-hal yang ada di dalam Undang-undang seperti tadi Ibu Cita sampaikan, pemakaian terdahulu, pengalaman saya tahun 2006 saya memiliki klien yang dituntut satu perusahaan asing, bahwa apa yang dia lakukan melanggar paten yang mereka punya padahal dia memang sudah menemukan hal ini terlebih dahulu. Pada saat itu kami ingin mengajukan surat masalah pemakaian terdahulu yang bersangkutan sebagai pemakaian terdahulu, di Undang-undang tahun 14 tahun 2001 dinyatakan dapat dimintakan dengan membayar satu biaya tertentu, karena tidak ada PP, pada saat itu PNPP nya sendiri tidak mengatur biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon pemakai terdahulu kepada Pemerintah, jadi mungkin usulan kami tetap, bahwa Peraturan Pemerintah yang akan dicakup dalam Rancangan Undang-undang ini, mungkin diberikan batasan waktu sebagaimana di Rancangan Undang-undang merk, di nyatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini harus dibentuk dalam jangka waktu 2 tahun untuk menghindari hal-hal yang harusnya dapat dilaksanakan namun tidak dapat dilaksanakan. Terima kasih atas kesempatannya. KETUA RAPAT: Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber dari AKHKI, Ibu Cita Citra Winda dan Ibu Debi Manurung, terima kasih masukan nya sangat bagus dan sangat komprehensif dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebagai masukan di Pansus dalam pembahasan RUU Paten.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Demikian telah disampaikan tanggapan ataupun masukan dari nara sumber tentang RUU Paten untuk selanjutnya kami persilahkan pada para Anggota yang terhormat untuk menyampaikan atau mendalami permasalahan ini. Silahkan Pak. F-PAN (ANANG HERMANSYAH): Terima kasih Pimpinan, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih masukannya dari teman-teman yang sudah hadir dari Kadin, Akumindo maupun dari konsultan HAKI. Memang kalau kita bicara Undang-undang yang baru ini memang cukup luas ya, sudah lebih maju lah, dari yang pernah ada betul tapi memang yang akan menjadi masalah adalah sebetulnya enggak akan ada guna nya Undang-undang ini, tapi kalau memang infrastruktur nya orang-orang nya tidak terbentuk dengan baik, ini juga akan kendala sebetulnya, maka nya masukan ini dibutuhkan adalah paling, yang paling krusial adalah memang nanti implementasi, HAKI ini adalah memang banyak ujung nya hubungan-hubugannya dengan kreasi, kreativitas, maka nya permasalahanya bukan hanya memang di Undang-undang saja, tapi penegakan hukum betul, pendanaan betul, Asosiasi nya betul, komunitas nya harus betul. Ini memang dibutuhkan suatu kebersamaan, maka nya ego sektoral disini harus di tiadakan atau harus benar di retas, itu juga penting di bahas. Dan yang paling menarik juga, adalah pembentukan peraturan lanjutan ini yang sangat kendala di kita, yang nanti jatuh-jatuhnya yang disalahkan DPR-DPR lagi, ini yang saya, ya sama saya menghadapi Undang-undang 28 fidusia ini di 16 di huruf 5 kalau enggak salah, di Undang-undang 28, itu kalau tidak segera di bikin peraturan Pemerintah nya itu kalang kabut itu, kan tidak ada guna nya, nanti kalau itu enggak jalan, wah DPR ini ngaco lagi, Pimpinan nya lagi yang salah, bukan kita mau curhat, enggak ya, maaf Pak Ketua, bukan tapi enggak yang dimasalahkan adalah sekarang adalah memang harus bersinergi, saya kepingin itu karena masalah HKI ini intelectual property right ini sudah menjadi masalah yang harus di kemukan di Indonesia, karena negara kita negara yang cukup luar biasa dengan 1340 suku bangsa itu sensus Penduduk tahun 2010 BPS, kita hampir punya 2500 bahasa, itu BPS 2010, artinya dari sana nya kita sudah kreativ, yang jadi masalah kenapa nama nya HKI atau paten atau industri atau ya merk atau ya macam-macam, ini kok kita terlambat dengan negara yang lebih kecil dari kita, maka nya Undang-undang ini kita mensuport, DPR mensuport ingin ini bisa di implementasikan, Cuma bareng-bareng yok, teman-teman yang hadir, juga jangan sungkan-sungkan datang ke DPR, ke Tim Pansus, mudah-mudahan Tim Pansus bisa terus menemani teman-teman artinya bahwa Undang-undang ini sudah hadir, gimana Pemerintah menyiapkan Undang-undang lanjutanya kalau terlambat bagaimana cara ngatasi nya. Karena mudah, cepat dan murah itu udah lama diminta, sudah lama diminta sampai saya juga masuk DPR, karena hampir sama ini teman-teman dengan saya. Alhamdulillah saya di tunjuk untuk ikut urusan ini saya seneng ternyata sama aja ya masalah nya, jadi teman-teman itu, maka nya kalau di Musi, saya mungkin ada gambaran karena teman-teman adalah pelaku, itu dibikin Badan Lembaga Management kolekti, apakah dibidang Paten ini diperlukan hal itu, supaya jemput bola kebawah, mungkin bisa di akomodir di Undang-undang, Rancangan Undang-undang, apakah perlu dibikin swambada masyarakat bersama, ya DPR, ya Pemerintah, ya Pelaku ne, ya Dikti nya nanti, untuk meningkatkan 2016 ini dengan Undang-undang Paten di rubah, merk dirubah, HKI nya juga dirubah, Hak Cipta nya, semakin bagus semua, tapi kalau kita nya ini masih ego sektoral, teman-teman ada apatis sama DPR nya juga, enggak mari-mari ini. Undang-undang mau seberapa juga enggak ada guna nya, enggak akan ada gunanya juga, harapan nya adalah wah ini kita mikirin ini sampai Pak John ini waduh, pagi-pagi sudah hadir, dia juga hadir karena memang ini penting banget, sangat penting, sangat penting apalagi kalau kita belajar sampai sejarah kita kan luar biasa ya, Borobudur itu abad ke 7 itu ada, itu kan ngeri Pak, berarti Indonesia ini kan dari sono nya Indonesia ini hebat orang nya. Nah harapanya adalah Undang-undang ini bisa di implementasikan, awas, bersama-sama artinya gotong royong, kalau enggak gotong royong enggak akan bisa. Saya senang banget bahwa teman-teman bilang tadi kalau Undang-undang ini sudah

lebih bagus, iya, ini sempurna belum, belum, belum, kita lihat nanti implementasi nya PP nya ya apa? Sehingga PP ini masuk angin apa enggak, keliipan apa enggak, kan gitu, saya Undang-undang 28 pembentukan LMKN, LMKN tidak bisa harus mengambil royalti langsung kebawah karena dia tidak mendapat kan hak dari pencipta lagu, dia sekarang mau ikut-ikut ngambil, nah ini enggak boleh ini, enggak boleh sudah ada LMK nya. Nah harapan kita masih banyak lagi karena ada pelaku, ada Kadin, sayang APINDO enggak hadir ya Pak, sayang, apakah perlu dibikin Badan Swadaya bersama? Untuk lebih cepat lagi ini, supaya tadi datang ke desa-desa, saya di Jember itu ada satu desa yang dulu nya Cuma satu rumah tangga bikin kerajinan, sekarang 3 desa bikin kerajinan, kemarin saya datang, mas daftar itu gimana cara nya, lah ini aneh lagi negara sudah maju masih bego, ini yang salah apa, jangan salah-salahan lah saya bilang, ya saya kemarin kebetulan Anggota DPR nya datang duluan ya sudah temanin sampai ke Dirjen HKI daftarin, sudah jangan ribut-ribut, mendingan wes dilakoni waelah. Nah harapanya adalah apakah perlu dibikin Swadaya seperti ini, yang benarbenar non profit, tidak boleh ada untung-untungan disitu, betul-betul membantu masyarakat, kalau memang itu perlu di undangkan Pak saya rasa silahkan Pak Ketua nanti kita diskusi lagi, dimasukan di Rancangan Undang-undang ini untuk dibikinkan tim itu yang nirlaba tadi enggak boleh ada untung disitu, betul-betul jemput bola, jadi saya rasa masalah yang teman-teman hadapi tadi saya catat betul ya sama ini yang saya alami 30 tahun saya menjadi pelaku industri musik, podo wae ternyata, enggak ada beda ne, kita ini kan berarti kan ayo kita maju sekarang ini, malu kita Pak ketinggalan sama negara-negara kecil sebelah-sebelah ini, saya itu malu saya itu cinta Indonesia. Nah harapanya kalau kita Indonesia ayo Pak gotong royong bahwa yang di DPR itu siap 24 jam, eh enggak 24 jam ya Pak ya, kita-kita nya (tidak jelas) 24 jam, tapi ini nya enggak 24 jam, tapi kita-kita nya Anggota DPR 24 jam, untuk membantu temanteman, saya rasa itu masukan saya Pak Ketua. Terima kasih teman-teman. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih. Luar biasa yang terhormat Pak Anang Hermansyah dari Fraksi PAN, silahkan kawan-kawan anggota yang lain ada memberikan pendalaman atau masukan, Pak Bambang silahkan. F-GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, SH. M.Si): Terima kasih Pimpinan, Pimpinan yang saya hormati, Para Anggota; serta Para Narasumber yang saya hormati. Saya ingin mencoba mengkomporasi antara Undang-undang nomor 14 tahun 2001 dengan Rancangan Undang-undang ini, sehingga barangkali saya ingin menyoroti beberapa hal dimana kita juga tidak bisa lepas daripada ketentuan umum, definisi pengistilahan. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah kita mengenal ada Paten tetapi di dalam definisi di dalam ketentuan umum itu kita hanya menyebutkan Paten aja, sedangkan paten sederhana tidak kami dapatkan definisi nya apa, nah menurut AKHKI ini apakah perlu atau tidak kira-kira paten sederhana ini di definisikan atau di masukan di dalam ketentuan umum, di dalam Undang-undang ini kan tidak mendapatkan begitu, istilah ini tidak kami peroleh, sedangkan kami membaca pula masalah royalti, royalti di definisikan adalah imbalan bla,bla,bla sedangkan imbalan sendiri itu sudah di istilahkan. Nah maka antara royalti dan imbalan ini identik atau perlu ada pengklafikasian di dalam istilah-istilah itu, saya juga melihat mengenai kuasa, kuasa di dalam RUU itu disebutkan adalah konsultan KI sedangkan di Undang-undang lama, kuasa adalah konsultan Hak, hanya satu kata, nah ini ada pengaruh enggak kira-kira, antara Hak

Kekayaan Intelektual dan kekayaan intelektual dan mengapa hal ini dihilangkan, sangat menganggu atau bahkan itu mengandung arti penting, jadi nanti kami juga baru pertama kali jadi Pansus, di Pansus ini kami mencoba bagaimana apa yang kita buat itu memiliki kualitas yang tinggi, sehingga jangan dirubah-rubah baru satu, dua bulan satu, dua tahun mengalami perubahan karena kita tidak secara kualitativ tidak bisa di pertanggung jawabkan. Adalagi, tentang yang dimaksud tanggal penerimaan disini menurut saya di dalam Undang-undang lama lebih tepat, disitu dikatakan tanggal penerimaan adalah tanggal diterima nya permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi itu di dalam Undang-undang nya seperti itu, tetapi di dalam RUU, dinyatakan tanggal penerimaan adalah, tanggal diterima nya permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum, nah makna daripada persyaratan minimum ini menurut saya lebih tegas, lebih jelas persyaratan administrasi, karena kita minimum itu indikator nya kan juga sulit, tetapi kalau administrasi kan jelas, itu adalah suatu bahasa yang sudah membumi, ini hal-hal yang perlu saya sampaikan nanti kedepan nya juga di dalam Bab II, disitu ada di dalam setelah ketentuan umum, disitu dikatakan lingkup perlindungan paten. Nah di dalam Undang-undang 14 2001 hanya mengatakan lingkup paten, itu sifatnya lebih universal daripada di dalam RUU itu lingkup perlindungan paten dan karena itu ada bagian-bagian selanjutnya, karena kita sudah terjebak pada istilah lingkup perlindungan paten sehingga mau tidak mau bagian kesatu, disebutkan lingkup perlindungan dulu, pada dimasa begitu kita untuk bicara lingkup paten, mestinya subjek dulu yang masuk, subyek nya siapa baru nanti siapa yang boleh yang tidak boleh disitu baru urutan-urutan satu kedua nya, ada itu, itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan terutama pada Asosiasi Konsultan HKI untuk mendapat komentar atau tanggapan. Kemudian berikutnya kepada Akumindo, nampaknya tadi yang di utarakan menurut hemat saya, pandangan subjektiv saya agak panik ya Pak menghadapi MEA, kami secara pribadi itu bisa menerima, karena bagaimana mungkin mampu bersaing kepada mereka-mereka yang istilah nya kita itu kadang-kadang bahasa Jawa nya kalau UMKM itu kan kegedean karep menu supet, itu bahasa Jawa nya seperti itu, nafsu besar tenaga kurang ibarat pungguk merindukan bulan. Nah ini hal-hal yang perlu butuh perlindungan oleh pemerintah, bagaimana ketika MEA itu nanti masuk ke tempat kita kompetisi nya sangat ketat sekali, sementara proteksi terutama di dalam fasilitas permodalan untuk UMKM bagaimana mampu bersaing dengan bunga mereka yang relativ lebih rendah, fasilitas bunga yang diberikan oleh negara asing ketika mereka masuk ketempat kita, sementara fasilitas bunga kita kredit kita terlalu tinggi. Nah ini tentu nya kepanikan-kepanikan (tidak jelas) adalah yang sangat bisa kami rasakan dan bisa kami terima untuk itu perlu ada suatu proteksi dari pemerintah. Itu Pimpinan yang perlu saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya.

KETUA RAPAT: Terima kasih yang terhormat Bapak Bambang Riyanto SH,Msi, selanjutnya kami persilahkan kepada Anggota, silahkan. F-PG (H. FIRMANDES): Terima kasih Pimpinan, Para Narasumber. Saya hanya ingin dalami saja sedikit Pak dari Kadin tadi, bahwa adanya sumber daya alam kita seperti Kopi dan beberapa komuniti unggulan lain ya yang dipaten kan oleh beberapa perusahaan yang diluar, salah satu nya adalah Kopi Gayu montain itu kira-kira beberapa tahun yang lalu di paten kan oleh salah satu perusahaan di Belanda, yang sehingga setiap kita lakukan export kesana, itu kita harus membayar sekian royalti, kepada perusahaan tersebut.

Kemudian pada saat perusahaan tersebut melakukan kesalahan-kesalahan tentang pajak disana, itu mendapat giliran yang kita tidak bisa mengekspor komuditi kita ke negara tersebut, ini sampai hari ini saya kira belum selesai itu Pak, sehingga sedangkan Kopi di Gayo ini di Aceh merupakan milik rakyat Aceh, milik masyarakat Aceh yang kadang kala Petani milik komoditi ini pun belum merasakan artinya manfaat daripada kopi ini, tapi sudah dirasakan ini kelihatanya saya belum tau Pak Ketua, apakah sudah termasuk dalam Undang-undang perubahan ini, mohon saran dari Kadin, ataupun dari keseluruhan dari Nara sumber. Kemudian khusus untuk UMKM saya hanya mengingatkan sedikit Pak, apakah bisa di sampaikan di dalam perubahan Undang-undang ini atau tidak tentang bahwa apa yang dimiliki yang diberikan negara kepada UMKM itu adanya kalau di daerah itu Pak ada pekerjaan PL, menunjukkan langsung, itu harapannya adalah kepada pengusaha pemula atau kepada UMKM, tetapi saya melihat bahwa ini belum di nikmati secara benar oleh UMKM, apakah ini tidak terganggu juga dengan MEA, ini perlu juga Bapak pikirkan saya kira Pak. Jadi sesuatu yang diberikan negara, diharapkan itu kan berbarengan dengan KUR kalau tidak salah ini mohon maaf juga kepada rekan-rekan Fraksi lain, ini pada saat dulu Pak Aburizal jadi Menko, itu di gagas ini Pak, bahwa ada KUR, ada pekerjaan yang ditunjuk langsung kemudian dikerjakan dengan KUR yang tanpa jaminan, jadi di harapkan bahwa UMKM yang baru ini akan bergulir terus mendapatkan keuntungan dan modal, saya kira perlu Bapak pikirkan bagaimana kalau ada kegelisahan tentang MEA tadi saya pikir salah satu nya catatannya juga ini selain dari bahwa begitu banyak nya barang-barang endiklas kita yang dipaten kan oleh orang lain dan segala macam. Saya kira ini saja dulu Ketua mungkin belum terlalu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih pada yang terhormat Bapak H. Fermandes dari Fraksi Partai Golkar, silahkan masih ada Anggota ya silahkan Bang Sahat. F-NASDEM (SAHAT SILABAN): Terima kasih Pimpinan, Yang saya hormati Pimpinan beserta teman-teman sesama Anggota, Yang saya hormati Bapak/Ibu Pakar atau Narasumber, Paten memang sangat penting bagi perkembangan industri bahkan mengangkat perekonomian kita, untuk itu saya kira seluruh proses dalam upaya penemuan dan pematenan harus menjadi perhatian kita bersama. Nah hanya saya tadi saya ada catatan sedikit secara khusus Pak Ketua Akumindo, pertama-tama beliau mengatakan paten itu sangat ideal, mungkin juga dilihat dari kemajuan-kemajuan para tetangga dengan banyak hak paten nya, mereka jauh lebih maju dari kita, makanya ini tadi Ketua Akumindo saya garis bawahi itu bahwa sangat ideal, hanya ada pertanyaan, pertanyaan itu langsung di jawab sendiri, bahwa Akumindo merasa tidak aman tentang barangkali masalah Undang-undang yang selalu berubah-ubah karena tadi Organisasi Akumindo mengatakan apakah regulasi hak paten ini sampai dengan pelaku? Itu tadi pertanyaan nya, lalu di jawab sendiri, tidak sampai, nah tentunya kita sebagai Anggota Pansus, saya kira akan mendorong hal ini supaya apa yang dimaksud tadi benar-benar sampai ke tujuan. Itu saja yang saya pikir, jadi jangan nanti juga sudah di usulkan Paten nya, tibatiba tidak mencapai sasaran kira-kira itu terima kasih Pak Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih yang terhormat Bapak Sahat Silaban dari Fraksi Nasdem, apa masih ada kawan-kawan anggota lain? Kalau tidak ada dari meja Pimpinan Ibu Risa Mariska silahkan. WAKIL KETUA/F-PDIP (RISA MARISKA, SH): Terima kasih Pimpinan,

Pada nara sumber yang hadir siang hari ini, Ini mungkin bisa dijawab secara bersama-sama ya, entah siapa duluan yang mau menjawab tapi ada kaitan dengan ketentuan hukum, jadi kalau kita baca di ketentuan pasal 138 revisi Undang-undang Paten ayat 1, ini disini tegas menyatakan bahwa “pemegang paten atau penerima paten berhak mengajukan gugatan ganti rugi” gugatan ganti rugi disini adalah bentuknya perdata pastinya, ranah nya ranah perdata. Nah kemudian di pasal 153 disitu dinyatakan “orang yang melakukan perbuatan pada pasal 18 ayat 1 dapat di pidana” ini ada tumpang tindih sedikit ini Pak, jadi saya minta pendapat nya dan pandangannya terkait dengan pasal 18 ayat 1 revisi Undangundang Paten, apakah ini masuk ranah pidana atau perdata? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, paten ini kan di dalam naskah akademis nya sudah diatur bisa dijaminkan atau di fidusiakan lah di jadikan jaminan fidusia, saya ingin tau juga pandangan nya dari Bapak-bapak, kira-kira kalau di jadikan jaminan fidusia itu bagaimana sih? Karena ini baru. Yang ketiga, terakhir, paten ini kalau tadi saya dengar cerita nya tentang rumah makan dan masakan, bla,bla, itu apakah ini bisa menjadi bisa di kualifikasikan sebagai monopoli nantinya, nah ini bagaimana pandanganya. Mungkin itu aja Pimpinan dari saya, terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih yang terhormat Ibu Risa Mariska, Pak Didik silahkan. WAKIL KETUA/F-PD (DIDIK MUKRIANTO, SH): Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua nya, Terima kasih Pimpinan,

Pimpinan yang kami hormati, Anggota Pansus Paten yang kami hormati dan Narasumber. Apa yang disampaikan para nara sumber tadi sudah cukup beragam, namun kami hanya beberapa hal saja menanggapi atau kemudian ingin mendapatkan sebuah solusi kongkrit atau persoalan kongkrit jadi khusus nya dari Kadin dan Akumindo. Terkait dengan apa yang disampaikan dari Akumindo tadi dari Pak Ikhsan tadi, sama seperti Mas Bambang tentu nya keprihatinan kita terhadap UKM ini menjadi, jadi keprihatinan kita bersama, namun bahwa yang harus dipahami Pak Ikhsan, bahwa dalam satu sisi dalam konteks paten ini, bahwa hadir nya RUU Paten ini sesungguhnya tujuan nya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kemudian, menstimulasi lahir nya produk-produk yang lebih banyak lagi dari UKM, sudah barang tentu dalam konteks stimulasi itu tentu nya ini berimbas lalu bagaimana kemudian kita memberikan perhatian lebih kepada UKM, untuk lebih maju lagi, berkembang lagi dalam konteks melakukan kegiatan usaha nya. Nah untuk itu bahwa jangan kemudian diragukan lagi bahwa perlindungan terhadap UKM terkait dengan paten ini akan dilahirkan dari RUU Undang-undang RUU Paten ini. Nah untuk itu Pak, banyak kami dengarkan dari Bapak, banyak yang kami baca dari Bapak, dari Pendapat Bapak ini, kami sesungguhnya ingin mendapat masukan yang lebih detil lagi, yang lebih spesifik lagi, terkait dengan RUU Paten ini, kalau harapan kami dengan masukan Bapak secara detil kepada kami karena pembahasan RUU Paten ini kita sudah bicara lagi pada sudah harus meningkat lagi kepada konten nya yang berbasis pasal perpasal, landasan yuridis, sosiologis, pilosofis, tentunya sudah mungkin Bapak sudah baca juga di naskah Nawacita. Nah, demi memperkuat perjuangan Bapak dan memperkuat posisioning UKM juga, dalam rangka menghadapi MEA ini, tentu nya kami juga ingin mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif Pak, yang lebih kongkrit bahwa pasal ini UKM

inginkan, pasal ini yang UKM ingin tambahkan. Jadi bisa lebih komprehensif lagi itu Pak. Dan kemudian yang kedua, bahwa satu hal ini juga mungkin Kadin juga sama ya, mohon maaf dari Kadin, jadi ada satu hal yang menarik dalam konteks program pemerintah saat ini bagaimana kemudian Pemerintah pada saat awal-awal di lantik, beliau ingin lebih menekankan kepada konteks tekhonapak, nah tekhnopak ini tentu nya satu sisi dalam pemahaman yang rasional kita pahami bahwa Tekhnopak ini bagaimana kemudian dalam rangka meratakan kesejahteraan Ekonomi hingga daerahdaerah, konteks pilosofis nya. Tapi satu sisi yang kami juga harus kita perhatikan bagaimana dengan konteks alih tekhnologi di tekhnopak ini, karena tekhnopak ini nanti kalau pemerintah menjalankan dengan baik, maka ini akan terintegrasi dan tersebar diseluruh wilayah kita yang berbasis daerah-daerah yang berbasis Kabupaten, Kota bahkan desa sampai level Kecamatan. Nah ini sentuhan kepada UKM dan lembaga menjadi penting, nah persoalan yang mendasar adalah ketika kita tidak mampu mestimulasi lahirnya, tekhnologitekhnologi baru dari dalam negeri yang tidak mampu mestimulasi UKM-UKM untuk bisa berkontribusi, padahal tekhnopak itu bukan juga tekhnologi yang sangat tinggi, nah ini tentunya menjadi kendala kita, kenapa menjadi kendala? Ketika teknopak ini digerakkan seluruh wilayah Indonesia, kemudian tekhnologi yang dibawa adalah teknologi asing, memang dalam konteks ahli teknologi betul, semangat nya negara Indonesia, semangat nya Pemerintah betul, tapi jangan lupa ketika alih teknologi itu kita lupa bahwa paten atas teknologi itu akan terus melekat di program itu, bisa bayangkan alih teknologi nya iya Pak, tapi kemanfaatan atas Paten teknologi itu adalah sepenuhnya menjadi milik asing mungkin, kalau kita tidak mampu berdaya saing. Nah untuk itu saya pikir dalam kontek menghadapi MEA ini UKM ini bukan hanya kemudian menjadi perhatian atau persoalan dari Pemerintah atau DPR tapi saya, saya juga berharap Kadin pun sebagai Asosiasi Pengusaha yang terbesar, juga punya kepedulian terhadap UMKM untuk memfasilitasi lahir nya teknologi, karena tidak kemungkinan bahwa banyak anak-anak muda kita, generasi-generasi pemula kita yang di desa sana, dengan keterbatasan uang, kemudian mampu melahirkan tekhnologiteknologi yang sederhana tapi efektiv, karena yang kita ketahui persoalan UKM adalah bagaimana kemudian mengedukasi pelaku UKM ini tatap kepada sebuah pengelolaan yang berbasis struktur, struktural dan kemudian berbasis teknologi yang bisa di pahami, jangan lagi kemudian pelaku UKM ini di doktrin konfensionalitas, ketika dihadapkan persoalan kedisiplinan yang (tidak jelas) nah untuk itulah saya pikir, kita juga ingin mendapat masukan terkait dengan program-program yang akan dilakukan pemerintah terkait dengan teknopak ini apakah dari Akumindo sendiri kemudian Kadin juga sudah mempunyai antisipasi terkait dengan itu khusus nya dalam lingkup paten ini, dan konstribusinya di dalam paten bagaimana kemudian mengaplikasi nya. Dan yang ketiga tentunya saya tidak berlebihan bahwa dalam konteks sosialisasi kita paham Pak ya, secara deklaratif bahwa Undang-undang itu berlaku sejak di undangkan. Setiap orang dianggap mengetahui sejak di undangkan, karena Undangundang itu di undangkan di lembaga Negara, betul yang disampaikan Bapak, sosialisasi di tingkat lapangan tidak semua orang mampu memahami tapi inilah tugas kita bersama, salah satu fungsi Asosiasi adalah tentunya bagaimana mensosialisasikan setiap kebijakan, setiap program yang bisa diakses atau melindungi hak nya semua nya, ini jangan kemudian persoalan sosialisasi ini menjadi persoalan-persoalan yang serius, saya pikir bukan persoalan besar, karena kita semua nya punya, punya kewajiban untuk mensosialisasikan itu, jangan kemudian semua nya di bebankan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan kepada orang per orang ya, saya pikir malah berapa banyak yang akan menjadi beban negara, efektiv atau tidak ini persoalannya. Jadi saya pikir persoalan sosialisasi ini persoalan kita bersama ya Pak ya, karena Undang-undang nya sudah begitu dan saya pun juga Alhamdulillah saya juga punya binaan Pak kebetulan kalau UKM saya memang banyak membina wirausaha pemula dari karang taruna, banyak publik-publik yang ditangani karang taruna, bahkan sekarang menuju kepada Lembaga keuangan mikro bersama OJK, kita kerja disitu, karena disitu memang OJK sudah, sudah kemudian mestimulasi muncul nya lembagalembaga mikro di tingkat desa, belum lagi bisa bayangkan dengan lahirnya Undangundang desa, ini ada yang nama nya Badan Usaha Desa.

Nah ini lah kemudian bagaimana kita bersama-sama Pak, kelola ini dengan baik, tapi kita cari permasalahan, kita bergandengan tangan, bekerja sama bahwa Generasigenerasi bangsa kita ini enggak banyak yang punya kepedulian Pak, bukan hanya politik, bukan hanya persoalan hukum, tapi persoalan-persoalan sosial lain nya itu di lepas kemudian di hempaskan dengan lahirnya wira pemuda, banyak yang punya idealisme, banyak yang punya kemampuan dan punya produk, monggo nanti kita stimulasi bersama-sama Kadin ataupun khusus nya Akumindo ini yang memang membawahi, tolong sentuh pemuda-pemuda kita karena mereka punya potensi yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih yang terhormat Bapak Didik Mukrianto SH, beliau dari unsur Pimpinan, beliau juga adalah Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR dan juga sekaligus pelaku Ketua Umum karang taruna seluruh Indonesia, baru saja dilantik. Pimpinan dan Ibu/Bapak Anggota yang saya hormati, Para Narasumber yang saya hormati. Demikian tanggapan, masukan, oh ya sorry, mohon maaf, silahkan yang terhormat mohon maaf tadi tidak terlihat yang terhormat Bapak DR. Nasir Jamil silahkan. F-PKS (H. M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si): Terima kasih Ketua, Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Paten yang saya hormati, Mohon maaf ini terakhir, Saya ingin sebenarnya juga menyambung apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Karang Taruna Indonesia tadi, menyangkut dengan tekhno-tekno itu ya, saya ingin mengetahui dari para pelaku usaha terkait dengan link pelaku usaha itu dengan kalangan perguruan tinggi, karena kita harapkan Perguruan Tinggi itu bisa katakanlah menemukan yang nama nya paten ya, sehingga kemudian kalau semakin, kalau kemudian perguruan tinggi terdorong untuk menemukan hal-hal seperti ini, itu akan bermanfaat bagi pelaku usaha. Nah pertanyaan saya adalah seperti apa yang sebenarnya selama ini link atau katakan lah kordinasi komunikasi pelaku usaha dengan Perguruan Tinggi sehingga kemudian kita harapkan penemuan-penemuan ini bermanfaat bagi pelaku usaha. Barangkali demikian singkat saja Ketua, terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih yang terhormat, saudara Nasir Djamil, beliau adalah dari Fraksi PKS, Tokoh Komisi III DPR RI. Demikian para narasumber kami persilahkan para nara sumber untuk menanggapi atau menjawab atau mempertajam, persentasi nya untuk itu kami persilahkan yang pertama dari Ibu Cita, silahkan Ibu Cita. KETUA ASOSIASI KONSULTAN HKI (CITA CITRAWINDA): Terima kasih Bapak Pimpinan sidang atas waktu yang diberikan.

KETUA RAPAT: Mohon maaf sebelum nya ijinkan saya memperpanjang dulu, tadi kita jam 12 kita perpanjang Pak Budi berapa lama Pak Budi? 20 menit, ya 20 menit, jadi tolong agak dipertajam, di persingkat, terima kasih, silahkan Ibu. KETUA ASOSIASI KONSULTAN HKI (CITA CITRAWINDA): Terima kasih Pimpinan sidang. Tadi menanggapi beberapa pertanyaan dari Fraksi Gerindra, pertama istilah Paten sederhana, memang Paten sederhana istilah tidak secara khusus masuk di dalam ketentuan umum sebagaimana ada keterangan atau penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan paten, tapi di dalam pasal 2 Rancangan Undang-undang sudah disebutkan bahwa perlindungan paten itu meliput 2 dibedakan ada 2 jenis, yaitu Paten, sebetulnya Paten biasa, tapi dalam Undang-undang itu biasa disebut nya hanya istilah Paten, jadi ada paten dan paten biasa. Nah ini saya rasa, saya kembalikan lagi nanti pada Pimpinan Sidang apakah nanti di perlukan khusus percantuman, mengenai definisi paten sederhana di dalam ketentuan. Kemudian mengenai kuasa konsultan kekayaan intelektual tadi dipertanyakan mengenai perbedaan istilah yang digunakan pada RUU dan pada Undang-undang Paten yang lama, Undang-undang nomor 14 tahun 2001 menggunakan istilah kata “hak” jadi konsultan hak kekayaan intelektual. Jadi berdasarkan sebetulnya ada peraturan Presiden nomor 44 tahun 2015 dimana ada perubahan ya disini peraturan Presiden nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana telah merubah nomenklatur dimana kata “hak” itu tidak digunakan lagi, kita melihat bahwa pada Direktorat Jendral yang tadi menggunakan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual sekarang menjadi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Dan ini disesuaikan dengan tentunya WIPO (World Intelectual Property Organisation) tanpa kata “hak” ya, dan juga beberapa kantor-kantor HKI seperti Singapore ya, Singapore Intelectual Property Office, Malaysian Intelectual Property Office, dan ada beberapa juga kantor-kantor HKI lainya yang tidak menggunakan kata Intelektual property right, jadi itu alasan mengapa sekarang istilah konsultan kekayaan intelektual tidak menggunakan kata “hak”. Kemudian mengenai tadi tanggal penerimaan memang digunakan dalam arti tanggal penerimaan itu sebetulnya persyaratannya memang yang diatur dalam Undangundang Paten yang lama, kapan sebetulnya Direktorat HKI memberikan tanggal penerimaan, itu tergantung pada persyaratan administrativ yang dilengkapi oleh pemohon paten pada saat mengajukan permohonan permintaan paten, tetapi karena Indonesia sudah menjadi Anggota, sudah meratifikasity dan juga persetujuan trips yang harus memberikan kemudahan bagi pemohon Paten, oleh karena itu dengan hanya persyaratan minimum saja, berarti kantor lama ini Direktorat HKI sudah bisa, sorry, Direktorat HI sudah bisa memberikan tanggal penerimaan permintaan paten hanya cukup pemohon itu mengajukan persyaratan minimum, itu alasan memang ada perubahan istilah proposal bandung. Kemudian lingkup ya, tadi mengenai lingkup perlindungan paten, sedangkan di dalam ini di dalam Rancangan Undang-undang paten pasal 2 mengatur lingkup tujuannya lingkup perlindungan paten, padahal di dalam Undang-undang Paten yang ada itu lingkup paten, soal nya dalam hal ini sulit kami dalam arti kami tidak dalam kapasitas saya untuk langsung dalam arti AKHKI langsung, oh memutuskan, ini harus seperti ini, ini harus seperti ini, ini saya rasa di kembalikan nanti bagaimana pada Pimpinan sidang, tapi yang bisa kami sampaikan dalam hal ini karena kalau kita bicara paten, itu sudah jelas kita bicara hak nya sudah ada. Oleh karena itu perlindungan paten, jadi hak lingkup perlindungan paten itu memang mengatur mengenai invensi-invensi apa yang sudah, yang bisa diberikan perlindungan paten, memang ada pengecualian-pengecualian, jadi invensi yang tidak bisa diberikan perlindungan paten itu sudah jelas ya, jadi terkait dengan istilah kelengkapan lingkup perlindungan paten maupun perlindungan paten saya rasa ini masalah nanti bagaimana persepsi ya terkait juga dengan persepsi tentunya di dalam praktek nya. Kemudian tadi ada juga yang perlu kami bisa tanggapi tadi mengenai katanya ada banyak sekali kopi-kopi di Indonesia, Kopi Gayo dan sebagainya ya, saya rasa apa

ini tidak keliru yang seharusnya bukan masuk lingkup paten, tapi GI Indikasi Geografis, ya produk indikasi geografis kalau kita melihat dari data statistik rekapitulasi dari direktorat HKI itu sudah sebanyak 31 produk GI Indikasi Geografis yang terdaftar yang sebagian besar itu produk indikasi geografis dari Indonesia, dari Indonesia tapi kalau sampai sudah terdaftar di luar, nah ini memang dulu masa transisi, karena produk GI, perlindungan GI di Indonesia juga baru saja beberapa tahun belakangan ini memberikan mendapat perhatian khusus dan banyak dalam praktek nya menghadapi kesulitan atau kendala sehubungan dengan ada persyaratan khusus di dalam aturan Pemerintah tentang perlindungan indikasi geografis, yaitu bahwa harus ada misalnya, buku persyaratan, buku of requarement maping ya, bayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk maping, ini yang saya rasa perlu di klarifikasi nanti di clearkan mungkin ini produk GI tapi bukan paten. Kemudian masih dari Ibu mengajukan pertanyaan juga mungkin untuk lebih klarifikasi kembali khusus Pasal 138 ayat (1) dari Rancangan Undang-undang Paten dan apa perbedaanya dengan Pasal 153, jadi kalau kita lihat Rancangan Undangundang paten, sebetulnya sebagaimana diamanatkan oleh persetujuan trips itu ada ketentuan yang mengatur tentang secara perdata, kemudian pidana, jadi aspek keperdataan, pidana dan ada administrativ tapi itu lebih kepada kita bicara nanti masalah kepabianan ini tidak, tidak akan saya bahas tentang kepabianan. Tapi dalam Pasal 138 ayat dalam Rancangan Undang-undang ini, ini terkait dengan sebetulnya gugatan ganti rugi, jadi ini aspek keperdataanya, yang lebih ditonjolkan dimana di dalam Pasal 138 ayat (1) ini dibawah judul penyelesaian sengketa, ini adalah Bab 13 yang mengatur tentang gugatan ganti rugi, jadi penyelesaian sengketa secara perdata. Nah Pasal 138 ayat (1) ini, berbeda dengan Pasal 153, Pasal 153 ini sudah jelas ketentuan pidana, yang sama-sama mengacu kepada ketentuan Pasal 18 Undangundang Paten, Pasal 18 ayat (1) itu tentang Hak Dan Kewajiban Pemegang Paten. Jadi kalau ada hak pemegang paten misalnya di dalam Undang-undang paten, dalam Pasal 18 dibedakan dalam hal produk atau dalam hal paten proses, Undang-Undang Paten mengatur ada perbedaan apakah paten itu diberikan dalam bentuk proses ataukah dalam bentuk produk. Nah jadi dalam hal ini kalau seseorang melanggar Pasal 18, itu dalam hal melanggar Paten Produk maupun paten proses, ini jelas ada aspek sejauh mana penyelesaian sengketa untuk tuntutan ganti rugi bisa dimintakan, berarti kita bicara sangsi untuk aspek keperdataanya, dan untuk kepidanaanya jelas dalam pasal 153 diatur tentang sangsi ya, sangsi pidana nya yaitu bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 18 ayat 1 untuk paten dipidana dengan pidana penjara 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000. “ jadi ini perbedaan satu aspek perdata, satu pidana. Demikian Pak, terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Cita dari AKHKI, selanjutnya kami persilahkan Pak Rudi Siregar untuk menanggapi silahkan. KADIN (RUDI D SIREGAR): Terima kasih waktunya, Bapak Pimpinan. Menanggapi pertanyaan pertama dari Wakil Ketua Ibu Risa, terkait dengan pertanyaan kepada kami kaitanya dengan Pasal 18 ayat (1) dikaitkan dengan ketentuan pidana ya Bu ya, ketentuan pidana Pasal 153, menurut hemat kami karena kami bukan yang membuat, Undang-undang ini tapi kalau di tanya kan, kita akan menjawab, sebenarnya untuk kepastian dan penegakan hukum ada baiknya untuk efek jera memang pidana Bu, dan di dalam kasus sengketa-sengketa HKI, memang jarang saya mendengar orang di penjarakan karena membajak gitu ya, katakanlah ekstrim nya ini katakanlah kaya Samsung membajak (tidak jelas) sistem Apel, itukan enggak sampai di penjara Eksekutive nya CO nya Samsung kan, kalau sampai kita melakukan ini kasian karena yang palin banyak membajak adalah sebenarnya pengusaha kita, karena branded luar lebih banyak disenangi oleh konsumen Indonesia karena jujur aja orang kita lebih seneng pakai branded luar kan.

Nah pengusaha kita kalau pakai branded lokal itu jarang laku, apalagi UKMK ini, kalau semua dibawa ke ranah pidana, lebih banyak merugikan kepentingan kita, kecuali RUU ini ada pesanan dari branded-branded asing yang memang punya market yang besar di Indonesia, jadi buat saya terlalu ekstrim kalau semua diselesaikanya pidana gitu, ini lebih merugikan buat kepentingan pengusaha-pengusaha kita pada umum nya, maka nya ini harus di perjelas juga, Pasal 18 ini kan bisa di selesaikan secara perdata Bu, kan penyelesaian sengketa enggak harus pidana, apabila mana harus dipidanakan ini juga perlu diatur Bu ya, jangan dikit-dikit dipenjarakan, dipidanakan, kasian juga pengusaha kita nanti. Ya jadi ini juga menjadi catatan yang perlu kalau udah di Undangkan ini kan untuk kepastian hukum enggak bisa kita tawar menawar lagi gitu, justru sebelum kita undangkan, di kaji kembali apakah lebih banyak menguntungkan kepentingan ekonomi bisnis pengusaha kita apa asing gitu loh, ini juga menjadi catatan. Kemudian menjawab pertanyaan dari Pak Wakil Ketua, Pak Didik, mengenai teknopak Pak, jadi selama ini yang saya tau Kadin ini sudah menjalin MoU Pak, dengan beberapa Universitas yang khusus dalam hal Riset, jadi para industri dan pengusaha memang sangat senang kalau misalkan Universitas kita yang melakukan riset itu menjual teknologi nya, untuk digunakan di dalam industri-industri kita ya Pak ya, daripada kita harus membeli paten teknologi dari luar yang pembayaran royaltinya besar dan kita mengeluarkan devisa disitu, memang kita sudah menjalin Pak kerjasama dengan di ITB, saya enggak tau apakah penemuan-penemuan para Mahasiwa atau para akademisi riset dari mereka itu memang komersil sifatnya karena pengusaha ini kan selalu melihat apakah kalau di tes kepasar ini laku gitu Pak ya, dengan teknologi yang mereka buat, cenderung kalau perusahaan-perusahaan lokal itu lebih seneng membayar royalti kepada branded yang lebih bagus teknologi nya Pak, tapi ini masukan yang baik Pak buat kami, memang selama ini sudah menjalin MoU tapi saya enggak tahu apakah teman-teman pengusaha ini sudah menggunakan sepenuhnya hasil riset Perguruan Tinggi kita yang memang punya nilai kompetitiv atend list nya jauh lebih bagus gitu Pak ya. Itu pertama Pak. Kedua, kami dari kalangan industri juga berharap Pak adanya satu ketentuan Undang-undang yang lebih berpihak kepada pengusaha lokal Pak, terutama dalam hal transport teknologi disini kalau di pasal 19, saya lihat memang sudah diatur, misalkan di pasal 1 disini di jelaskan bahwa “pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia” dalam implementasi nya nanti apakah ini sudah dikordinasikan dengan BKPM misalkan, di masukan sebagai syarat perijinan, ini juga perlu di link and mes dengan kalau saya lihat naskah akademik ya, disinikan udah jelas bahwa setiap Undang-undang harus saling link and mes atau tidak bertentangan dengan Undang-undang lain, jadi tidak, tidak bisa saling, tiap sektory bisa saling mendukung, disini diatur disini enggak diatur nanti enggak ada kepastian hukum Pak. Jadi kalau saya bilang ini sangat bagus biar supaya ada ahli teknologi kalau semua produsen luar, mau investasipun jualan handpone misal kaya Black Berry mereka enggak punya server Indonesia, mereka tidak alih teknologi Indonesia mereka tidak pabrik Indonesia tapi market (tidak jelas) paling besar Indonesia gitu, jadi kita tidak ada keuntungan apa-apa disitu Pak, jadi ada baiknya, nah di ayat 2 pasal 19 dia bilang “membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang (tidak jelas) teknologi penyerapan investasi dan penyediaan lapangan kerja” ini RUU Paten, apakah juga Undang-undang ini akan implementasi akan di dukung oleh BKPM misalnya Pak, jadi harus pasal syarat ini juga harus dimasukan didalam persyaratan investasi PMA yang mau inves di Indonesia gitu, karena kita ini lebih banyak jadi negara konsumen, kita di jajah sama teknologi merk-merk asing, kalau tidak ada kepastian hukum ini jelas melindungi kita. Kita akan menjadi terjajah terus, ekonomi kita bagaimana dollar enggak naik, dari mulai motor, mobil, handphone yang kita pakai itu kita import, tidak ada yang ahli teknologi, saya dengar cuma bar China yang bikin, saya kurang tau produk I-Phone itu, rata-rata sekarang produk I-Phone. Nah ini semua di buat di Vietnam, China, mereka benar-benar pemerintah nya menekan produsen asing supaya mereka investasi disitu, jadi memang hanya bayar royalti tapi modal, itu dicemplungin ke China, Vietnam, Kamboja dari Amerika, produk produsen Nike, I-Phone, Blackberry semua buatan China, Vietnam, Kamboja. Tapi Indonesia ini pemerintah nya kurang greget untuk mendorong, nah ini kan ada ayat ini Pak, ini harus bisa kita kunci di dalam persyaratan di BPKM untuk investasi baru PMA, mereka no solutly harus ikuti ini gitu, jadi kalau misalkan kita pengusaha kita mau pakai partner bisnis lokal, mau pakai merk nya mereka, persyaratan nya mereka

harus ahli teknologi, jadi kita bukan hanya bayar royalti aja, seumur hidup gitu lo Pak, jadi harus link and mes dengan peraturan-peraturan Departemen lain yang memberikan ijin Pak, kalau enggak ya enggak dikasih ijin nya, jadi harus mes dengan ini Pak, gitu, saya rasa begitu Pak Wakil Ketua, tanggapan dari kami. Sekian terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Rudi dari Kadin, selanjutnya kami persilahkan kepada dari Akumindo Pak Ikhsan. Silahkan. KETUA UMUM AKUMINDO (IKHSAN INGRATUBUN): Terima kasih Pak Pimpinan sidang, Yang pertama kami tanggapin Pak John Azis, tentang ide penjaminan atau RUU Penjaminan terhadap UMKM, itu brilian Pak, dan memang terasa bahwa berpihak keberpihakan pemerintah kepada UMKM saya kira sudah sangat jelas, bahwa kalau gagal bayar, di jaminkan, nah malah saya berpikir kemarin itu sudah diterapkan padahal belum Pak ya, karena di kawan-kawan di BRI, di Mandiri, di BTN itu, hanya memberikan 25.000.000 kepada setiap satu pengusaha mikro kecil tapi memang belum ada jaminan, tetap minta persyaratan dan seterusnya – dan seterusnya, dengan demikian kalau ada Undang-undang, Undang-undang itu terlaksana, berarti kawankawan yang mikro, yang mendapatkan pengusaha mikro mendapatkan kredit tersebut, tidak perlu lagi persyaratan dengan sulit, seperti yang ada sekarang Pak. Jadi yang sekarang itu, mau kecil, mau besar Pak sama-sama aja Pak susah nya, dengan ada nya itu Pak John, saya kira itu sangat brilian Pak, semoga bisa membantu atau katakan lah, mendorong perekonomian Indonesia secara signifikan dari sektor UMKM. Yang kedua Pak Anang, Pak Anang gotong royong hasil nya mencapai sinergi, ini betul Pak, kalau tadi dibilang curhat bukan curhat, mungkin curcol Pak bahasa keren nya Pak, ini saya kira betul Pak Anang, keturunan daripada Undang-undang kita pasti saya katakan tadi pasti simpulan nya pasti bagus-bagus Pak, tapi memang kesempurnaan belum, kesempurnaan itu masuk kedalam PP atau petunjuk Permen dan seterusnya, petunjuk pelaksanaan, boleh enggak Pak, tadi dikatakan Pak Didik, Ketua Karang Taruna, kebetulan juga kami juga masih muda Pak. Pada saat perumusan PP atau Permen itu, mbok kita juga di ikutkan lah, mbok kita juga di ikutkan seperti Bapak-bapak ini, ayo secara teknis itu bagaimana sih, karena yang kami, terus terang kami ini paham terus Pak, kami pelaku paham lah, bagaimana curahan-curahan hati daripada kawan-kawan UMKM, ya karena kami pelaku, kalau kedua sisi ini, kadan pengacara Pak, ini kami serahkan lah pada ahli-ahli nya. Pak Bambang Rianto gelisah Pak, ini memang resah dan gelisah, memang kami ini yang paling gelisah sekarang tetapi karena ini sudah di Undang-undang kan, oleh negara ini dan di silahkan, perlindungannya apa? Satu, bunganya murah Pak ya, tapi ada Pak Jamal juga baru masuk, Pak Anang makasih banyak, mohon Pak Perlindungan, mohon perlindungan pada UMKM-UMKM sekarang ini satu Pak, oke, kita siap menghadapi MEA, ayo, kita tempur melawan negara-negara ASEAN, negara Indonesia adalah negara tujuan, dengan sekian ratus juta penduduk Indonesia negara ASEAN sadarkah kita bahwa kita lah yang dirugikan terhadap Undang-undang atau yang terhadap yang kita setujui itu, karena kita adalah negara tujuan, pasar, sumber daya alam kita punya, sumber daya lokal kita punya, kepintaran SDM kita punya dan seterusnya, kita tujuan negara nya, kita tujuan bisnisnya jangankan ASEAN Pak, Eropa pun kemari sekarang ini, untuk kami mohon walaupun kita setujui MEA, ada entry berrier yang tidak perlu di Undang-undangkan, kalau bisa pun di Undang-undang kan dihimbau oleh kawan-kawan Anggota DPR RI yang mulia ini, mulai saat ini gunakan produk-produk Indonesia. makanlah produkproduk Indonesia, pakailah produk-produk lokal, mes dong ah kan gitu, itulah perlindungan kami Pak, perlindungan kami yang kongkrit, yang real, enggak usah di undangkan, tapi himbau lah, himbaulah ini, gunakan produk-produk Indonesia, gunakan produk-produk lokal, pembelaan, kalau misalnya di undangkan, lebih canggih lagi, kalau kita kata kawan kita yang dulu ngeri-ngeri sedap Pak itu lah, tolong betul-betul promosikan, propagandakan ini, bahwa gunakan mulai sekarang dengan menghadapi MEA dan seterusnya gunakan produk-produk lokal.

Pak Firmandes, PL (tidak jelas) kalau semakin banyak PL semakin senang kita Pak, tapi jangan ditangkap, nah ini rezim atau Pemerintahan sekarang senang nangkap orang pertama-tama nya Pak, tapi sekarang sudah ada perintah juga supaya. F-PG (H. FIRMANDES): Yang maksud saya PL, kan ada Undang-undang kalau 200 kebawah, ya kalau 200 kebawah memang diwajibkan di PL Pak, diwajibkan. KETUA UMUM AKUMINDO (IKHSAN INGRATUBUN): Betul Pak, jadi gini, PL-PL ini sudah ada Undang-undang nya, sudah cantik, sudah bagus, tapi saya singgung sedikit, karena ini curahan juga hati Pak. KETUA RAPAT: Jangan salah Pak, kita bicara nya RUU Paten ini sekarang, (tidak jelas) KETUA UMUM AKUMINDO (IKHSAN INGRATUBUN): Ini, ini, ya kalau masuk ke situ, coba saya ingin memberikan gambaran juga Pak, Undang-undang tentang penindakan korupsi, sorry Pak ya, saya masuk bahwa berdasarkan, bukan berdasarkan kepada out put, tapi hanya berdasarkan mekanisme proses, jadi penunjukan langsung Pak, boleh bisa ditunjuk langsung tapi diperiksa juga, sorry Pak. KETU RAPAT: Pak Ikhsan boleh curhat nanti di Komisi III Pak Ikhsan. KETUA UMUM AKUMINDO (IKHSAN INGRATUBUN): Ya ini langsung aja Pak Sahat Silaban saya setuju Pak Implementasi Pak ya, sekali lagi sama dengan Pak Anang, mohon kami di ikutkan di dalam Undang-undang selanjutnya atau Permen atau petunjuk pelaksanaan teknis selanjutnya, ini, ini sosialisasi kata Pak Didik bahwa jangan dianggap sebagai hal yang sederhana, tapi ini hal yang fundamental, hal yang fundamental apakah itu perlu di Undang-undang kan atau kita sama-sama ayo Pak, ayo, ayo kita sama-sama, kami Asosiasi UMKM ada di 34 Provinsi, ada kami juga ada di luar Pak, ada China, Rusia, London, ada kami Pak, silahkan ayo, kami di ikutkan. Bu Risa Mariska, perdata dan pidana, Bu Perdata saya juga Sarjana Hukum, Perdata itu perbuatan melawan hukum ada tindakan, tindakan ganti rugi, nah memang betul kata Pak dari Pak Rudi bahwa, kalau perdata itu tidak ada ancaman hukuman kurungan, kalau pidana ya kita di kurung, gitu ya, jangan sedikit- sedikit di kurung lah, coba dipertimbangkan betul itu. Undang-undang Fidusia juga mungkin kita bisa di ikutkan dalam Fidusia, tapi monopoli Bu ya, monopoli di Undang-undang hak paten itu bukan maksud nya untuk monopoli bukan, membela atau melindungi pencipta, pengguna, seperti Pak Anang, kami Raja Kondo Daengnapa, Pak Jamal itu kami mau di (tidak jelas) hak, hak paten kita itu, Pak Nasir sudah keluar. Pak Nasir, ini tentang Perguruan Tinggi, Alhamdulillah kami dari Asosiasi UMKM sudah MOU malah Pak, pada perguruan Tinggi UPN, kemarin kami lagi di Jogja UPN, itu terhadap UMKM di Jogjakarta, nah mereka merasa penting sekali dari kalangan perguruan tinggi, bahkan kepada ingkubator usaha, nah jadi orang yang memulai usaha pun, diajarkan oleh Perguruan Tinggi Pak, tapi Perguruan Tinggi merasa penting bahwa, wah ini harus di ajak pelaku, kami ini adalah pelaku nya, ayo Bu, mau mulai usaha itu bagaimana? Buat inkubator nya kami akan melaksanakan pendampingan. Pak Didik Karang Taruna, Anggota Pansus dan Karang Taruna Pak gitu, ya Pak Undang-undang detil terhadap ini kami juga sudah selesaikan juga Pak ini, kami akan berikan setelah kembangkan end close, saran dan kesimpulan kami terhadap Undangundang ini, segera setelah ini, sebenarnya kami sudah siapkan, nanti kami sampaikan melalui Wakil Ketua kami kepada Bapak, saya kira itu Pak tanggapan dari kami.

Terima kasih banyak, sekali lagi Pak, mohon perlindungan Bapak bisik-bisik tetangga atau siapapun kepada ini, atau di propagandakan, gunakanlah produk-produk lokal, produk-produk Indonesia. Terima kasih Pak, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih, Ini perlu kita, ini perlu kita berikan aplause, kepada Para narasumber. Pimpinan dan Anggota Pansus yang saya hormati, Para nara sumber yang saya hormati, Kami dari Pansus sangat, sangat mengapresiasi, atas masukan, tanggapan terhadap RUU Paten, untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah Subhanahuwata’ala memudahkan, melancarkan, apa yang sedang akan kita lakukan. Anggota Pansus yang saya hormati. Para Narasumber yang saya hormati. Dikarenakan memang telah selesai, pembahasan kita, diskusi kita pada pagi hari ini, untuk itu kami tutup rapat pada hari ini, Pak Nasir, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbil’alamin. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. RAPAT DITUTUP PUKUL 12.40 WIB Jakarta, 8 Oktober 2015 a.n Ketua Rapat SEKRETARIS RAPAT, ttd. DRS. ULI SINTONG SIAHAAN, M.SI. NIP. 19601108 199003 1002