BAB II KERANGKA KONSEP PENGEMBANGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Pendekatan pembangunan yang selama ini berorientasi pada pertumbuhan
dalam
mengejar
ketertinggalannya
dari
negara-negara
kapitalis maju atau yang lebih dikenal dengan paradigma pertumbuhan telah membawa perubahan penting bagi kehidupan perekonomian daerah. Edward
J
Blakely
Development
(1994),
mengemukakan
bahwa
Local
Economic
merupakan fungsi dari sumber daya alam, tenaga kerja,
kapital, investasi, enterpreneurships, transportasi, komunikasi, komposisi industri teknologi, pasar ekspor, situasi ekonomi internasioanl, kemampuan pemerintah daerah dan nasioanal. Sedangkan masyarakat mengartikan pengembangan
ekonomi
lokal
sebagai
upaya
untuk
membebaskan
masyarakat dari semua keterbatasan yang menghambat usahanya guna membangun kesejahteraannya. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai jaminan keselamatan bagi usaha masyarakat itu sendiri dalam mempertahankan harga dirinya sebagai manusia. Jaminan keselamatan itu sendiri harus dapat diperoleh dari sistem masyarakat itu sendiri sebagai masyarakat yang mandiri. Dengan demikian pembangunan ekonomi lokal merupakan upaya pemberdayaan masyarakat 22
ekonomi dalam suatu wilayah dengan bertumpukan kepada kekuatan lokal, sumer daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan kerjasama antar sesama
aktor
responsibility
pembangunan. merupakan
Corporate
Pengembangan
suatu
langkah
positif
soscial
dalam
percepatan
Dalam pengembangan Corporate Social Responsibilty
diperlukan
pembangunan ekonomi kerakyatan.
dana yang cukup besar dan punya keterkaitan dengan pasal-pasal lain sehingga kegiatan ini tidak bisa hanya ditanggulangi oleh pemerintah akan tetapi
juga
melibatkan
pelaku
pembangunan
lain
seperti,
swasta,
masyarakat, organisasi kemasyarakatan serta individual expert. Pengembangan Corporate Social Responsibility bertujuan untuk lebih memantapkan paradigma baru pembangunan yaitu pemberdayaan ekonomi kerakyatan sehingga pembangunan tersebut tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Tujuan yang lain dari pengembangan Corporate Social
Responsibility pembangunan,
yaitu
berbagi
berbagi
beban
resiko
serta
dan
tanggung
pembiayaan
jawab
dalam
bersama
serta
memeberikan arah kepada masyarakat dalam pengembangan potensi lokal. Program Corporate Social Responsibility pada sebagian perusahaan memang telah berjalan namun dirasakan masih belum optimal dan tidak terarah seperti tumpang tindih dalam pelaksanaannya dan tidak terjadinya kontinuitas dalam suatu program. Masalah lain yang dirasakan adalah masih 23
kurangnya kontrol terhadap program yang dilaksanakan dan
kurangnya
transparansi dari Perusahaan. Ada tiga klasifikasi dasar dalam melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Pertama; Pasrtisipasi atas dasar instruksi (instructive). Partisipasi masyatrakat atas dasar instruksi tidak menjamin adanya suatu kesinambungan (sustainablility). Disini terjadi ketimpangan dalam kesiapan, untuk
pihak
yang
memberi
instruksi
memang
sudah
siap
untuk
mengeluarkan instruksi, akan tetapi sebaliknya pihak yang menerima yaitu masyarakat ternyata belum sepenuhnya siap untuk memahami makna yang terkandung didalam instruksi tersebut. Selain tidak akan tercapai suatu partisipasi nyata dari masyarakat, maka ujud dari partisipasi atas dasar instruksi
ini
akan
berhenti
begitu
instruksi
tersebut
telah
selesai
dilaksanakan . Kedua, Adapun partisipasi atas dasar normatif yang terjadi karena adanya norma-norma tertentu yang telah disiapkan dan diterima oleh semua pihak seperti budaya gotong royong dan sejenisnya, dan semangat musyawarah mufakat. Partisipasi masyarakat atas dasar ini terjadi secara spontan/otomatis sifatnya. Sedangkan partisipasi yang terjadi atas dasar
suatu
kebersamaan
dalam
suatu
kepentingan
(Pemerintah-
Masyarakat), Masyarakat dalam suatu kelompok, Masyarakat Kelompok satu dengan kelompok lainnya, masyarakat perorangan satu terhadap lainnya) Untuk suatu tujuan/kepentingan yang disepakati bersama. Partisipasi 24
seperti ini umumnya akan membuahkan suatu hasil kegiatan yang memuaskan semua pihak yang terlibat, sama-sama merasa memiliki dan sama-sama merasa bertanggung jawab untuk memeliharanya. Pokok persoalan dalam menumbuhkembangkan partsisipasi masyarakat dari dua klasifikasi tersebut terkahir ini (normatif dan kebersamaan dalam kepentingan) adalah bagaimana memformulasikan jalur-jalur dan mekanisme sehingga partisipasi masyarakat tersebut dapat dioptimalkan dan diintegrasikan sebagai bagian dari program dan kegiatan pembangunan. 2.1. Corporate Social Responsibility Banyak lliteratur yang menyebutkan bahwa CSR tidak hanya untuk perusahaan yang terkait dengan ekploitasi sumberdaya alam saja, namun
CSR
merupakan
bagian
dari
kegiatan
perusahaan
dalam
membangun citra perusahaan atau building image. CSR dilaksanakan sebagai salah satu upaya mendapatkan manfaat jangka panjang bagi perusahaan berupa kepercayaan dan loyalitas customers. Melalui kegiatan CSR diharapkan customers dapat memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing perusahaan, apapun jenis perusahaan tersebut. Dalam pelaksanaannya, CSR tidak akan berjalan dengan baik, manakala pelaksanaannya berseberangana dengan kepentingan para
stakeholder . Kepntingan stakeholder ini, misalnya mereka tidak akan mau 25
melaksanakan CSR apabila akan mengurangi laba perusahaan dan inilah yang akan menjadi kendala bagi perusahaan dalam pelaksanaan CSR, bila terjadi perbedaan persepsi dan kepentingan antara manajemen dengan
stakeholder. 2.2. Metoda Metoda yang dapat digunakan dalam pelaksanaan corporate social
responsibility adalah metode partisipatif yaitu suatu cara untuk menumbuh kembangkan potensi daerah (sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan)
yang
ada
meningkatkan
kemampuan,
secara
swadaya
penghasilan
agar dan
masyarakat
kemakmuran
dapat secara
berkelanjutan. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan pendekatan terhadap pemimpin formal (kepala desa, pamong desa dan sebagainya), pemimpin non-formal (tokoh masyarakat) dan pendekatan langsung kepada masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ada beberapa teknik pendekatan partipasi yang dapat digunakan dalam CSR, di antaranya adalah metode Riset Aksi secara Partisipatif (Participatory
Action Research). Metode pendekatan ini merupakan
gabungan antara kegiatan penelitian atau riset konvensional dengan 26
kegiatan
aksi
rekomendasinya
pengembangan. disusun
Suatu
bersama-sama
kegiatan masyarakat
penelitian yang
yang
kemudian
menjadi dasar untuk menyususun kegiatan aksi pembangunan bersamasama masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam melaksanakan CSR adalah : 1. Berbasis masyarakat (community based) yaitu masyarakat bertindak sebagai subjek dalam perencanaan dan pelaksanaan; 2. Berbasis sumberdaya setempat (local resource based) yaitu kegiatan yang dilakukan harus mengutamakan pemanfaatan sumberdaya setempat dan penggunaan tenaga lokal; 3. Berkelanjutan (sustainable) yaitu program CSR harus berfungsi sebagai penggerak awal dalam pembangunan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan; 4. CSR yang dilakukan harus sejalan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah setempat. 2.3. Prinsip-prinsip Asas CSR adalah “dari-oleh-dan untuk masyarakat”. Artinya program yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan arti lain, kegiatan
27
CSR bukan hadiah perusahaan kepada masyarakat tetapi kegiatan masyarakat yang dibantu oleh perusahaan. Titik berat program CSR adalah pemberdayaan masyarakat dengan prinsip kemitraan yang berfungsi sebagai penggerak awal (prime mover) dalam pembangunan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Untuk itu prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengelolaan CSR adalah : 1. Demokratis, yaitu setiap pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; 2. Transparan, yaitu pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui secara luas oleh masyarakat; 3. Akuntabilitas,
yaitu
pengelolaan
program
harus
dapat
dipertanggungjawabkan secara teknis dan finansial; 4. Responsif, yaitu pemilihan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Program CSR di suatu wilayah dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Adanya keinginan dan kebutuhan dari sebagian besar masyarakat lokal; 2. Adanya dukungan sosial kapital masyarakat; 28
3. Adanya
peranserta
masyarakat
yang
maksimal
mulai
dari
perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemantauannya; 4. Adanya program pengembangan dari Pemda setempat, yaitu program CSR harus sinergi dengan program Pemerintah Daerah setempat. 2.4. Proses Implementasi CSR Program CSR merupakan suatu pola kemitraan dalam pembangunan daerah, dimana pengimplementasiannya melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan individual expert. Dalam implementasi CSR ini ada beberapa tahap atau proses yang harus dilalui yaitu: A. Inventarisasi dan identifikasi Identifikasi program dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah beserta Divisi CSR Perusahaan (Forum bersama/Komite). Suatu hal yang perlu mendapat perhatian dalam tahap
inventarisasi dan indentifikasi ini
adalah perlunya penekanan untuk pendataan masyarakat miskin yang akan diberdayakan disekitar perusahaan. Hasil dari inventarisasi dan identifikasi ini dijadikan acuan dalam menetapkan skala prioritas program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan.
29
Kepada kelompok-kelompok masyarakat (LSM, PT, dan organisasi kemasyarakatan lainnya) yang akan mengajukan program CSR kepada perusahaann terkait harus memberikan panduan mengenai rancangan program yang meliputi : 1. Proposal yang harus diajukan 2. Pagu dana yang dapat diberikan 3. Tipe-tipe program yang akan digulirkan 4. Skala waktu penerimaan proposal sampai dengan proposal disetujui.
B. Perencanaan Secara konseptual dalam pembuatan perencanaan program CSR ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Dalam perencanaan ini masyarakat sasaran dapat saja didampingi oleh perguruan tinggi atau kelompok-kelompok kemasyarakatan (LSM). Adapun konsep tersebut secara sistimatis dituangkan dalam akronim DISCUSS 1. Development ; Pengembangan konsep sesuai dengan tujuan dan sasaran program berdasarkan hasil community needs analysis. 2. Involve; Harus dilibatkan komunitas yang menjadi sasaran program CSR 3. Socialize; Sosialisasikan
program yang akan dilaksanakan kepada
seluruh komunitas disekitar perusahaan 30
4. Cater; Program-progam yang ditawarkan/disajikan harus benarbenar sesuai dengan kebutuhan mereka. 5. Utilize; gunakan tenaga kerja setempat untuk melaksanakan program (kegiatan) terutama kegiatan untuk fasilitas umum (charity). 6. Sensitive and Socialize; harus ada kepekaan (sensitive) dalam memahami situasi psikologis, sosial, dan budaya yang tengah berkembang dalam komunitas dan sosialisasikan program yang telah dilaksanakan dalam CSR ke berbagai pihak. Secara detail rancangan program yang dibuat oleh kelompok masyarakat sekurang-kurangnya harus berisikan : 1. Tujuan program 2. Kegiatan yang akan dilakukan 3. Hasil yang diharapkan 4. Sumber daya yang digunakan 5. Dana yang dibutuhkan Penilaian program dilakukan oleh suatu Tim berdasarkan pada kriteria dan indikator yang telah disepakati. Apabila program yang diajukan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, perusahaan dapat menolak program yang diusulkan. Hasil dari penilaian adalah merupakan persetujuan bahwa program tersebut dapat disetujui untuk dijalankan termasuk didalamnya persetujuan 31
tentang pendanaan dan lembaga-lembaga yang akan terlibat. Pelaksanaan program
dimulai
setelah
naskah
perjanjian
ditandatangani.
Dalam
pelaksanaan program ini harus dilakukan pemantauan oleh Tim dan Stakeholder secara periodik. Hasil pemantauan dijadikan acuan dalam kegiatan evaluasi program lainnya. C. KELEMBAGAAN CSR dilaksanakan oleh perusahaan dan masyarakat setempat, sedangkan Pemerintah berperan sebagai fasilitator antara kepentingan perusahaan dan masyarakat. Untuk melaksanakan program CSR dibentuk organisasi yang dapat berbentuk komisi (Komite) yang beranggotakan wakil-wakil perusahaan, masyarakat, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah. Organisasi yang dibentuk mempunyai fungsi sebagai ; 1. Koordinator dari seluruh kegiatan yang diajukan oleh masyarakat; 2. Forum konsultasi dan penentuan program yang akan dilaksanakan; 3. Sebagai pengawas atas pelaksanaan program yang sedang berjalan. D. Pendampingan Peran pendampingan dalam implementasi
CSR adalah untuk
memberikan konsultasi jasa mulai dari perencanaan program sampai pada tahap pelaksanaan program. Peran pendampingan dapat saja diambil oleh
32
Perguruan tinggi dan kelompok masyarakat (LSM) yang mempunyai kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan. E. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi program atau kegiatan CSR dilakukan oleh komite bersama yang beranggotakan wakil-wakil perusahaan, masyarakat, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah. Monitoring dilakukan sewaktu mulai
pelaksanaan
program
sampai
berkahirnya
pelaksanaan
program/kegiatan CSR. Sedangkan evaluasi program dilakukan ketika program tersebut selesai dilaksanakan. Hasil evaluasi ini merupakan umpan balik untuk program-program selanjutnya. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan suatu program atau kegiatan CSR diperlukan parameter atau indikator untuk mengukurnya. Salah satu indikator penting adalah terbentuknya suatu tingkatan sosialekonomi masyarakat di sekitar wilayah perusahaan menuju kualitas yang lebih baik. Sekurang-kurangnya ada tiga indikator keberhasilan yang dapat digunakan, yaitu : 1. Indikator
ekonomi;
Indikator
ekonomi
ditunjukkan
dengan
terjadinya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan; terjadinya tingkatan kemandirian masyarakat dalam kehidupan ekonominya; dan adanya kehadiran prasarana dan sarana fisik dan non-fisik. 33
2. Indikator
sosial.
Indikator
sosial
ditunjukkan
dengan
tidak
terjadinya gejolak sosial sehingga tercipta hubungan yang harmonis antar
masyarakat,
perusahaan
dan
Pemerintah
Daerah;
dan
meningkatnya citra dan performan perusahaan di mata masyarakat dan Pemerintah Daerah. 3. Indikator teknis. Indikator teknis ditunjukkan dengan terlaksananya program dan kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya lokal serta termanfaatkan teknologi lokal. Kegiatan program CSR dinyatakan berakhir apabila kegiatannya sudah selesai atau dibatalkan oleh pihak perusahaan karena suatu alasan yang kuat. Pembatalan kegiatan ini harus dilaporkan Pemerintah Daerah setempat. Suatu kegiatan CSR tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan apabila
bertentangan
dengan
program
pembangunan
daerah
dan
pelaksanaannya dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan perusahaan dan Pemerintah Daerah.
34
KONSEPSI PERMASALAHAN PENGEMBANGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Pemasaran Infrastruktur
Industri Hilir
Potensi Daerah/Kawasan
Industri hulu
Kualitas SDM Investasi
PENDEKATAN INTEGRATED PROGRAM
35
PENINGKATAN MODAL UKM & HOME INDUSTRI (APBN/APBD/ SWASTA)
POTENSI DAERAH/ KAWASAN
PENINGKATAN PRASARANA INFRASTRUKTUR (PEMERINTAH/PROV/ KAB/KOTA SWASTA DAN MASYARAKAT)
2.5
PENINGKATAN LINGKUP PERTANIAN (PEMERINTAH/ PROV/KAB/KOTA/ SWASTA/MASY.)
PENINGKATAN KUALITAS SDM (PEMERINTAH/PROV KAB/KOTA SWASTA MASYARAKAT)
Pelaku Dalam CSR
2.5.1 Peran Pemerintah Daerah Melihat berbagai perkembangan, kewenangan pembangunan serta penyelenggaraan urusan pengembangan wilayah semakin terdesentralisasi. Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah, maka pemerintah pusat akan mengalihkan kewenangan pembangunan ke pemerintah daerah. Ditingkat daerah sendiri, pola dan strategi pembangunan akan terus bergeser ke arah pemberdayaan 36
masyarakat. Dengan demikian terjadi perubahan dari peran pemerintah dari
government ke governance, ketika seluruh pihak terkait dianggap sebagai bagian dari penyelenggaraan pembangunan. Sehubungan dengan itu peran yang perlu dikemukakan oleh pemerintah dalam mendukung pelaksanaan CSR antara lain. a) Melihat kondisi masyarakat Jambi yang heterogen, maka pemerintah daerah perlu secara intensif mensosialisasikan berbagai kebijakan pembangunan sehingga masyarakat dapat memperoleh gambaran yang riil mengenai kebijakan tersebut. Sejalan dengan itu juga pemerintah
diharapkan
dapat
memfasilitasi
agar
partisipasi
masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat. Disamping itu pemerintah diharapkan mampu menciptakan suatu situasi usaha yang kondusif sehingga masyarakat dapat berkarya untuk menjadi lebih berdaya dan lebih produktif. b) Dalam mendukung proses pembangunan dan upaya percepatan pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi fasilitator keinginan masyarakat untuk dapat mengatasi keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang dimilikinya dengan cara mengadakan kerjasama baik itu kerjasama antar daerah, luar negeri, antar kelembagaan, antar masyarakat maupun kerjasama antar kawasan pembangunan. Dalam konteks ini pemerintah daerah 37
dapat berperan sebagai sebagai stakeholder
yang sekaligus
fasilitator masyarakat. c) Untuk dapat menjalankan fungsi fasilitator yang dapat memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dalam hal pengembangan CSR maka pemerintah daerah dituntut dapat menciptakan suatu bentuk organisasi pemerintah yang efektif dan efisien. d) Pemerintah dalam pelaksanaan CSR adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Sedangkan perannya adalah sebagai fasilitator antara perusahaan dan masyarakat dan sebagai arbitrator apabila terjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat.
2.5.2. Peran Lembaga Non Pemerintah/Swasta Lembaga non-pemerintah disini termasuk lembaga legislatif. Lembaga ini sejak digulirkannya reformasi merupakan bagian penting dalam struktur kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Pada prinsipnya
lembaga ini diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Lembaga non-pemerintah merupakan unsur-unsur yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, sehingga mereka sangat aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengupayakan agar aspirasi tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 38
Secara garis besar peran penting lembaga non-pemerintah yang dapat dimainkan antara lain : a) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjalankan kekuasaan legislatif yang berfungsi sebagai lembaga
kontrol
terhadap
jalannya
roda
pemerintahan
dan
pembangunan. Dengan demikian lembaga ini diharapkan mampu berperan dan berfungsi sebagai lembaga pengontrol sekaligus sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat, dapat memberikan masukan secara berkesinambungan kepada pemerintah daerah mengenai berbagai kebijakan dan kegiatan yang perlu diprioritaskan. b) Lembaga swasta dapat menjadi mitra pemerintah daerah untuk saling mendukung di dalam upaya menciptakan good corporate
governance. Lembaga swasta ini dapat memberikan masukan pada pemerintah
agar
kebijakan
pembangunan
dapat
mendukung
terciptanya iklim usaha yang sehat dan kondusif untuk kegiatan investasi dan penciptaan lapangan kerja baru. Selai hal-hal yang disebutkan di atas lembaga ini juga dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga/badan-badan di daerah lain atau bahkan dengan luar
negeri
melakukan
bersama-sama investasi
yang
dengan pada
percepatan pembangunan daerah
pemerintah gilirannya
daerah
akan
untuk
mendorong
Dalam rangka pelaksanaan 39
community
development,
setiap
perusahaan
diwajibkan
untuk
membentuk Divisi CSR yang tugasnya adalah : 1. Mengidentifikasi program ; 2. Merumuskan program yang akan dilaksanakan; 3. Menilai kelayakan program; 4. Menyusun anggaran biaya; 5. Melakukan
kerjasama
dengan
para
stakeholders
dalam
pelaksanaan program; 6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program. 7. Hak perusahaan dalam pelaksanan community development adalah : • Menolak dan menangguhkan program yang diusulkan masyarakat
jika
tidak
sesuai
dengan
kemampuan
perusahaan dan atau tidak selaras dengan program Pemerintah Daerah. • Memilih beberapa sektor kegiatan yang diusulkan sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia; c) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu lembaga yang memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Lembaga ini merupakan bagian penting yang akan berperan sebagai kepanjangan tangan masyarakat dan dunia internasional yang dapat 40
secara pro-aktif mensosialisasikan berbagai kesepakatan dan standar kehidupan kepada masyarakat luas dan sekaligus mengadakan pengawasan agar kesepakatan yang telah dibuat dapat secara konsisten dijadikan bagian dari kebijakan pembangunan daerah serta diaplikasikan. 2.5.3 Peran Masyarakat Masyarakat adalah suatu kesatuan (entity) yang diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam menunjang suksesnya kerjasama pembangunan. Pada prinsipnya partisipasi dan peran masyarakat dalam pelaksanaan
kerjasama
pembangunan
harus
dilihat
sebagai
wujud
representatif dari suatu produk kebijakan. Pendapat umum mengakui bahwa sistem pemerintahan yang terlalu sentralistik saat ini menjadi sangat tidak populer karena ketidakmampuannya untuk memahami secara tepat nilainilai atau sentimen aspirasi lokal. Dalam
konteks
pelaksanaan,
masyarakat
hendaknya
dapat
diposisikan sebagai entitas yang akan melaksanakan sekaligus penikmat hasil dari kerjasama yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, upaya pembentukan kerjasama antar kelembagaan dan masyarakat hendaknya ditujukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dilakukan berdasarkan pada level kebutuhan masyarakat serta disesuaikan
41
dengan tingkat kemampuan dan kesiapan masyarakat untuk mengelola kegiatan tersebut. Salah satu kunci suksesnya program CSR adalah adanya peranserta masyarakat. Peranserta masyarakat diartikan sebagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri untuk bergerak dalam penyelenggaraan program CSR. Bentuk peranserta masyarakat yang diharapkan dalam pelaksanaan CSR di antaranya adalah : 1. Memberikan masukan untuk menentukan arah program CSR yang akan dilaksanakan; 2. Memberikan masukan untuk merumuskan perencanaan program CSR; 3. Memberikan informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan setiap pelaksanaan program CSR; 4. Mengajukan keberatan terhadap rencana program CSR; Dalam pelaksanaan program CSR, masyarakat mempunyai hakhak sebagai berikut : 1. Berperan serta dalam proses perencanaan kegiatan program; 2. Mengetahui rencana program secara umum dan rencana program secara rinci;
42
3. Menikmati manfaat dari hasil pelaksanaan program yang dilakukan oleh perusahaan; 4. Memperoleh
bantuan
yang
layak
atas
kondisi
yang
dialami
masyarakat sehubungan adanya kegiatan program oleh perusahaan. Selain mempunyai hak, masyarakat juga mempunyai kewajiban sebagai berikut : 1. Berperanserta dalam memelihara kualitas hasil pelaksanaan program; 2. Mentaati program yang telah ditetapkan; dan Memelihara keamanan atas kelangsungan perusahaan yang berada di wilayahnya.
43
