MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG DIWAKILI OLEH: ROES ARYAWIJAYA DEPUTI MENTERI NEGARA BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS, ENERGI DAN TELEKOMUNIKASI
Kondisi Pengelolaan Energi, Ketenagalistrikan dan Telekomunikasi Masalah Pengelolaan Energi, Ketenagalistrikan dan Telekomunikasi Saran
Kondisi Pengelolaan Energi, Ketenagalistrikan dan Telekomunikasi
Harga Tahun 2007 = US$ 65-75/Bbl
2000-07
Harga minyak dunia cenderung naik karena semakin terbatasnya cadangan Harga minyak dunia juga sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian dan geopolitik
sumber data BP Statistic
Kondisi Pengelolaan Energi, Ketenagalistrikan dan Telekomunikasi Indonesia Boros Energi
indeks (Jepang = 100)
600 500 400 300 200 100 0 Jepang
OECD
Thailand
Intensitas Energi
• Intensitas Energi (toe per juta US$ PDB) ¾ Jepang : 92,3 ¾ Indonesia : 470 (sumber data Pusat Informasi Energi)
Indonesia
Malaysia
North Am.
Germany
Energy Per Kapita
• Konsumsi Energi per Kapita (toe per kapita) ¾ Jepang : 4,14 ¾ Indonesia : 0,467
Kondisi Pengelolaan Energi, Ketenagalistrikan dan Telekomunikasi 50 45
Semakin Menurun
40 33
tahun
35 30
30
31 31
24
25 18
20
20
15 10 5 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
KPI 2007
Cadangan thd Produksi
2008
2009
2010
Kondisi Pengelolaan Energi, Ketenagalistrikan dan Telekomunikasi 90 80
80.93
70
74.12
60
74.17
64.79 59.55
50
51.07
40 30 20
77.18
31.08
35.18 28.04
30.21
30.60
34.49
33.72
35.49
22.11 10 0
Audit 2001 Audit 2002 Audit 2003 Audit 2004 Audit 2005 Audit 2006 Prog 2007 Biaya BBM/Total Biaya Bahan Bakar Produksi MWH dari BBM/Total MWH Produksi Linear (Biaya BBM/Total Biaya Bahan Bakar) Linear (Produksi MWH dari BBM/Total MWH Produksi)
RKAP 2008
Kondisi Pengelolaan Energi, Ketenagalistrikan dan Telekomunikasi Subsidi oleh Pemerintah
Subsidi > Cicilan Hutang LN
120 100
Rp. Triliun
80 60 40 20 0
2000
2001
2002
2003 BBM
2004 Listrik
2005
2006
Kondisi Pengelolaan Energi, Ketenagalistrikan dan Telekomunikasi 140.00
120.00
ribu rupiah per bulan
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00 Q1-04
Q2-04
Q3-04
Q4-04 ISAT
Q1-05 T-Sel
Q2-05 XL
Q3-05
Q4-05
sumber : BUMN
Q1-06
Kondisi Pengelolaan Energi, Ketenagalistrikan dan Telekomunikasi 60
50
persen
40
30
20
10
0 Q1-04
Q2-04
Q3-04 Indosat
Q4-04
Q1-05 Telkomsel
Q2-05
Q3-05
Q4-05
sumber : BUMN Excelcom
Q1-06
` Bisnis Seluler di Indonesia menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi, akan tetapi ARPU menurun. ` BUMN Telekomunikasi yang diwakili PT. Telkomsel dan PT. Telkom, Tbk. masih menjadi market leader pada pasar seluler dan telepon tetap. ` Peran PT. Telkomsel lebih dominan dari PT. Telkom, Tbk. ` Jumlah tenaga kerja PT. Telkom, Tbk. tidak proporsional terhadap perkembangan revenue
A. Pengelolaan Energi 1. Kebijakan energi masih dominan kepada pemanfaatan energi tidak terbarukan. 2. Kebijakan subsidi BBM & Listrik masih mengacu pada subsidi harga.
B. Ketenagalistrikan 1. Tarif Dasar Listrik ditentukan oleh Pemerintah. 2. Komposisi Fuel Mix Pembangkit Listrik yang masih banyak menggunakan BBM khususnya Solar. 3. Belum dipisahkannya Laporan tentang Kegiatan PSO dan Non PSO. 4. Harga Beli Listrik PT PLN (Persero) dari Independent Power Producer (IPP) masih ditentukan oleh regulator.
c. Telekomunikasi
1. Kesetaraan Persaingan Pemain yang lama (incumbent) memiliki sarana yang lebih besar sehingga menyulitkan pemain baru untuk masuk. Operator yang memiliki sarana enggan membuka akses jaringannya. 2. Aksesibilitas fasilitas telekomunikasi Tingkat penetrasi jaringan dan jasa telekomunikasi masih rendah di lingkungan regional Asia. Biaya per satuan sambungan dan tarif telekomunikasi lebih tinggi di lingkungan regional Asia. 3. Tumpang tindih regulasi Peraturan belum sinkron dengan situasi bisnis telekomunikasi (kasus VOIP, kasus duopoly, kasus terminasi dini dan kasus pemberian lisensi). Pengawasan belum efektif.
1. Perlu pengelolaan sumber daya alam yang mengutamakan nilai tambah dan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan 2. Kebijakan energi harus diperbaiki untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. 3. Perlu penerapan kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk mendukung kebutuhan energi tak terbarukan dalam negeri. 4. Melakukan Audit Energi untuk menurunkan pemakaian BBM. 5. Restrukturisasi Korporat PT PLN (Persero) dan PT PERTAMINA (Persero)
5. Restrukturisasi Telekomunikasi: 9
9
9
9
Right Sizing
• •
Penyesuaian ukuran perusahaan terhadap ukuran bisnisnya. Outsourcing pada bidang-bidang usaha yang tidak efisien.
• •
Belajar dari negara lain Menerapkan sistem reward and punishment
•
Pembangunan dan pemakaian bersama jaringan backbone misalnya fibre optic, corporate service, satellite, space segment. Kode akses dibuka secara bertahap bagi seluruh operator.
Transformasi menuju budaya coopetition dan orientasi kepada pelayanan Sharing infrastruktur
•
Penyempurnaan regulasi
• • •
Mendorong industri dan memberikan kepastian hukum kepada para operator Membuat a level and fair playing field dan equal access Membuat keseimbangan antara pemerintah, operator dan pelanggan
PROFILE IDEAL PENGELOLAAN ENERGI NEGARA BERKEMBANG 100
NEGARA MAJU ENERGI TERBARUKAN
ENERGI TDK TERBARUKAN 0 Tahun
Manajemen Alokasi Sumber Daya Alam
Ekspor
Orientasi Nilai Tambah
Domestik
Energi yang tidak dapat diekspor, diutamakan untuk listrik
Air
Panas Bumi
Batubara Kalori Rendah (Mine mouth Power Plant)
Perlu perubahan paradigma ! Sekarang Ekspor Oriented
Ke Depan Value Added Oriented (Khususnya untuk ekspor energi nonrenewable)
Bahan Bakar Pembangkit Tenaga Listrik (REALISASI DAN PROYEKSI)
100%
8%
5% 8%
5% 8%
6%
6%
7%
17%
15%
70%
71%
2009
2010
6% 21%
22%
15% 28%
24%
27%
30%
24% 9%
80% 11% 3%
12% 3%
10%
8% 4%
4%
60% 30%
29%
26%
8%
9%
6%
6% 5%
18%
19%
26%
6%
20%
5% 24% 19%
40% 60%
20%
35%
34%
33%
2000
2001
2002
41%
40%
42%
47%
38%
2003
2004
2005
2006
2007
0%
Coal
Tujuan
Gas
Geothermal
Hydro
2008
Oil / Fuel
Memperkecil kapasitas pembangkit listrik dengan BBM
TUGAS:
INVESTMENT/ STRATEGIC HOLDING
1. Alokasi investasi ke Sub Holding 2. Koordinasi Kebijakan Pemasaran 3. Koordinasi Kebijakan IT & SDM
HOLDING COMPANY DIREKSI + KOMISARIS
FUNGSI:
1. Pengontrol Investasi 2. Kontributor dividen/ total pajak ke Pemegang Saham/Pemerintah TUGAS:
SUB HOLDING
SUB HOLDING HULU
SUB HOLDING HILIR
DIREKTUR
DIREKTUR
OPERATOR / ANAK PERUSAHAAN
1. Alokasi investasi ke Anak Perusahaan 2. Manajemen Operasi FUNGSI:
1. Pengawas Pelaksanaan Operasi 2. Kontributor Dividen ke Perusahaan Induk TUGAS:
Melaksanakan Kegiatan Operasi
AP Bisnis Inti
AP Bisnis Penunjang
AP Bisnis Inti
AP Bisnis Penunjang
FUNGSI:
Penghasil Laba Kontributor Dividen
Restrukturisasi Korporat Dilakukan sesuai UU No. 22/ 2001 Tentang MIGAS
