Eko Prasojo Departemen Ilmu Adminstrasi FISIP Universitas Indonesia
Format Reformasi Birokrasi di Indonesia
Mampukah Kita Bernegara ? “Negara Kepentingan”
KORUPSI MENJADI PENYAKIT
Tiga Sumber Penyakit Negara
Sistem Politik, tanpa Political Merit System
Birokrasi, Power Culture Aktor
Hukum, tidak ditegakkan
Mengapa Menjadi Sumber Penyakit? Sistem politik multi partai tidak didukung oleh sistem merit politik yang baik telah menyebabkan tidak berfungsinya partai politik Hukum dibuat tetapi tidak ada kepastian dan jaminan perlindungan hukum Birokrasi masih berorientasi kekuasaan bukan pelayanan
Apa yang terjadi kemudian?
Political Corruption
Bureaucratic Coruption Aktor
Judicial Coruption
Birokrasi dan Pembangunan Birokrasi adalah mesin sebuah negara yang y g melaksanakan semua kebijakan j dan keputusan politik Kegagalan g g pembangunan p g seringkali g disebabkan oleh “rusaknya birokrasi” dan tidak kompetens-nya birokrasi Di Indonesia birokrasi belum optimal di reformasi
Situasi Problematis Birokrasi di Indonesia
S Struktur, k norma, nilai il i d dan regulasi l i yang ada masih berorientasi pada kepentingan penguasa/birokrat (power culture) Masih belum terbentuk budaya Birokrasi (service delivery culture) Masih tingginya ketidakpastian dalam Birokrasi (cost of uncertainty) Budaya patron-client dan budaya afiliasi yang mengarah kepada moral hazard Rendahnya kompetensi para birokrat Kooptasi Politik terhadap birokrasi
Reformasi Birokrasi meliputi: Konstruksi atau rekonstruksi sebuah negara (perubahan proses dan institusi) Modernisasi M d i i negara (struktur ( t kt administrasi, d i i t i kapasitas managerial, management keuangan, teknologi g y yang g memadai)) Rekonfigurasi peran negara (kemitraan dengan swasta) Revitalisasi R it li id demokrasi k i ((meningkatkan i k tk partisipasi ti i i publik dalam pemerintahan dan pembangunan)
Faktor-Faktor Faktor Faktor yang Mempengaruhi
Faktor F k Faktor Faktor Faktor
Budaya B d Individu Organisasi dan Manajemen Politik
Faktor Budaya B Budaya d dan d perilaku il k koruptif k tif yang sudah terlembaga (“uang administrasi” atau uang “pelicin”) administrasi pelicin ) Budaya “sungkan dan tidak enak” dari sisi masyarakat Masyarakat harus menanggung biaya g ganda Internalisasi budaya dalam mekanisme informal yang profesional
Faktor Individu Perilaku individu adalah egoistis (egoistic man, maximizing self interest) Perilaku P il k individu i di id terkait k i d dengan kesempatan jabatan dan otoritas Egoistic man hidup subur dalam sebuah sistem yang korup Individu yang jujur seringkali dianggap menyimpang dan tidak mendapat tempat
Faktor Organisasi dan Manajemen (1) Struktur birokrasi masih bersifat hirarkis, sentralistis, gemuk dan tidak terdesentralisasi Proses pelayanan publik belum memiliki dan tidak melaksanakan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, efektivitas dan keadilan Pelayanan publik juga sangat ditentukan oleh peran kepemimpinan yang kredibel
Faktor Organisasi dan Manajemen (2)
Dalam aspek kepegawaian, pelayanan publik dipengaruhi oleh rendahnya gaji, proses rekrutmen k t yang belum b l memadai, d i tidak adanya ukuran kinerja, pengawasan yang rendah Hubungan masyarakat dan pemerintah dalam pelayanan publik belum setara; pengaduan dan partisipasi masyarakat masih belum memiliki tempat
Faktor Politik Ketidaksetaraan sistem birokrasi dengan sistem politik dan sistem hukum Birokrasi menjadi “ATM” bagi partai politik Kooptasi pengangkatan jabatan birokrasi oleh partai politik
Apa Problemnya ?
KOMITMEN
MESIN REFORM
CONTENT DAN AGENDA SETTING
Apa Paradigmanya ?
Kombinasi antara “Weberian”, “The New Public Management” dan “The New Governance”
Arah dan Strateginya ? De-kooptasi Birokrasi oleh Partai Politik Penguatan kedudukan birokrasi Restrukturisasi lembaga pemerintah (pada pendekatan fungsional) Profesionalisasi dan Modernisasi kepegawaian negara Pembangunan g Hukum Administrasi Negara g Perubahan Relasi Pemerintah dan Masyarakat
Apa Isi Reformasi Birokrasi ? (1) Perampingan struktur pemerintahan dengan memperbanyak organisasi fungsional Pemisahan antara struktur pembuat kebijakan (policy maker) dan pelaksana kebijakan (implementing) Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam pemerintahan Perbaikan sistem pengawasan nasional yang lebih terintegrasi dan bersifat quality control
Apa Isi Reformasi Birokrasi ? (2) Pemotongan anggaran pada hal-hal hal hal yang tidak prioritas (tight money policy) Perubahan budaya y kinerja j melalui penerapan manajemen kinerja individu dan instansi Pengadaan dan penempatan PNS secara terbuka, independen dan berbasis kompetensi Membangun pola karir dan rotasi Promosi berdasarkan kinerja dan kompetensi bukan afiliasi
Apa p Isi Reformasi Birokrasi (3) ( ) Sistem remunerasi yang adil dan layak berbasis kinerja, menghilangkan g g honor-honor ((one bowl salary sistem) Mengembangkan pola pendidikan dan pelatihan l h b berbasis b core competence Menegakkan pengawasan atas di i li k disiplin, kode d etik, tik dan d netralitas t lit PNS Membentuk dan mengaktifkan Komisi Kepegawaian Negara
Kunci reformasi birokrasi Komitmen politik dari Presiden dan seluruh menteri/Kepala p LPND/Ketua Komisi/Kepala Daerah Adanya y Kebijakan j Nasional Reformasi birokrasi yang dikawal secara ketat implementasinya Tidak menggunakan birokrasi untuk kepentingan pribadi dan partisan
Bagaimana Saat ini? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara bertanggungjawab, tetapi masih belum optimal berfungsi dalam formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki deputi dep ti dan d n program p og m pencegahan pen eg h n Pilot project reformasi remunerasi di beberapa bebe apa departemen/lembaga depa te e / e baga Sejumlah daerah telah lebih menerapkan sejumlah reformasi birokrasi
