Revisi Anggaran Pada Kanwil Ditjen j Perbendaharaan Tahun Anggaran 2016
Denpasar, 25 November 2016
Oleh : R. Wiwin Istanti, S.E., Ak., M.Laws Kakanwil DJPB Prov. Bali
1
LANDASAN HUKUM Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas PMK b h Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016.
11/29/2016 2
KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran didasarkan pada aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi (compliance) dan efektivitas pelaksanaan kegiatan
Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan vaiabel‐variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya Ukuran kinerja pelaksanaan anggaran didasarkan pada d penyerapan anggaran tidak menggambar kan kinerja j yang sesungguhnya.
1. Penyerapan Anggaran (25%)
7. Revisi DIPA (5%)
2 Pengelolaan UP (15%) 2. Pengelolaan UP (15%)
8. Pengembalian/ Kesalahan SPM g / (5%)
3. Penyelesaian Tagihan (13%)
9. Dispensasi SPM (5%)
4. Deviasi Hal III DIPA(11%)
10. Retur SP2D (4%)
5 Data Kontrak (5%) 5. Data Kontrak (5%)
11. Deviasi Renkas/RPD Harian (4%)
6. LPJ Bendahara (5%)
12. Pagu Minus (3%)
PENILAIAN INDIKATOR KINERJA DILAKUKAN DILAKUKAN TIAP SEMESTER
Nilai Kinerja K/L Semester I TA 2016 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA KEMENTERIAN PERTAHANAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BADAN SAR NASIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN MAHKAMAH AGUNG MAHKAMAH AGUNG KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DESA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH TERTINGGAL TERTINGGAL DAN DAN TRANSMIGRASI TRANSMIGRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM K KEMENTERIAN IA KKETENAGAKERJAAN AGAK JAA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN PARIWISATA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN SOSIAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10 K/L Kinerja Terbaik : 1.Kementerian Sekretariat Negara 2.Lembaga Penyiaran Publik Radio RI 3.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 4.Kementerian Pertahanan 5.Kejaksaaan Republik Indonesia 6.Badan Pengawas Pemilihan Umum 7.BADANSAR Nasional 8.Badan Kepegawaian Negara 9.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 10. Kementerian Keuangan
0
20
40
60
Penyerapan Anggaran
Penyelesaian Tagihan
Pengelolaan UP
Hal III DIPA
Data Kontrak
Penyampaian LPJ Bendahara
Revisi DIPA
Pengembalian / Kesalahan SPM Retur SP2D
80
100
4
RUANG LINGKUP REVISI ANGGARAN Pagu Naik Pagu Naik
Pagu Berubah Pagu Turun
Pergeseran Antar Program
Revisi Anggaran Revisi Anggaran
Pagu tetap Pagu tetap
Pergeseran dalam Pergeseran dalam satu ( 1) Program Pergeseran antar BA
Kesalahan Administrasi
Revisi Administratif
Perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran Pemenuhan persyaratan dalam rangka pencairan dana
Revisi DIPA Lingkup Kanwil DJPB Prov Bali Rev. Adm 2015
Rev. Non Adm 2015
Rev. Non Adm s.d. Okt 2016
Rev. Adm s.d. Okt 2016
Jumlah 2015
Jumlah s.d. Okt 2016
80
80 76
75 70
70 64
60
60
59 56
55
53
50
50
50 46 43
41
40 32
31
30
40
30
28 26 23
21
20
20 17
13
13
11
10
10
6 0
0 Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Sumber : Kanwil DJPB Prov. Bali, data diolah 6
6
Frekuensi revisi DIPA dapat mengindikasikan kurang akuratnya perencanaan yang disusun saat proses penyusunan anggaran, khususnya untuk revisi DIPA yang bersifat pergeseran anggaran (tidak menambah/mengurangi pagu anggaran). anggaran) Disamping itu banyaknya revisi DIPA juga mencerminkan adanya h b t hambatan d l dalam pelaksanaan l k anggaran yang dapat berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan l k k kegiatan . 7
7
DAFTAR JENIS REVISI YANG MENJADI KEWENANGAN KANWIL DJPBN
URAIAN REVISI
No. 1 1.
2.
KEWENANGAN PASAL
KANWIL DJPBN
P b h A Perubahan Anggaran Belanja yang bersumber dari PNBP B l j b b d i PNBP
2 ayat (2) 2 t (2) huruf a
a.
Penetapan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu Satker
7 ayat (2) huruf f
√
b.
Penggunaan anggaran belanja yg bersumber dari PNBP diatas pagu APBN untuk Satker BLU dan/atau penggunaan saldo BLU dari tahun sebelumnya
7 ayat (2) huruf g
√
c c.
Pencabutan status pengelolan keuangan BLU pada suatu Satker Pencabutan status pengelolan keuangan BLU pada suatu Satker
7 ayat (3) Huruf c
√
Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman/ hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk penerusan pinjaman/ hibah
2 ayat (2) huruf b
a.
Lanjutan pelaks. Kegiatan tahun lalu yg. dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN;
8 ayat (2) huruf a
√
b b.
Penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri langsung P b h hib h l i hib h d l il yang diterima setelah UU mengenai APBN TA 2016 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan secara langsung oleh K/L
8 ayat (2) 8 (2) huruf d
√
8
DAFTAR JENIS REVISI YANG MENJADI KEWENANGAN KANWIL DJPBN No.
URAIAN REVISI
KEWENANGAN PASAL
KANWIL DJPBN
3 3.
Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama yang P d l 1( )P bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebituhan Biaya Operasional
2 ayat (3) 2 (3) huruf b Pasal 14
√
4 4.
Pergeseran rincian anggaran untuk satuan kerja BLU yang sumber Pergeseran rincian anggaran untuk satuan kerja BLU yang sumber 2 ayat (3) dananya berasal dari PNBP huruf c Pasal 15
√
5.
Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program dalam rangka g gg ( )p g g memenuhi kebutuhan selisih kurs dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
2 ayat (3) y ( ) huruf h Pasal 20
√
6.
Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun lalu dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
2 ayat (3) huruf i Pasal 21
√
7.
Pergeseran anggaran antarjenis dalam 1 (satu) program 2 ayat (3) sepanjang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran sepanjang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran huruf q Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola dalam mmeningkatkan Pasal 29 Ayat (2) volume keluaran (output). *) *) Dengan persejuan Eselon I
√
9
DAFTAR JENIS REVISI YANG MENJADI KEWENANGAN KANWIL DJPBN
URAIAN REVISI
No.
KEWENANGAN PASAL
KANWIL DJPBN
8 8.
Pagu minus belanja gaji P i b l j ji dan tunjangan yang melekat pada gaji d j l k d ji yang dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program
P Pasal 52 l 52
√
9.
Pagu minus belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, dan non belanja pegawai yang dipenuhi dari pergeseran anggaran j p g y g p p g gg dalam 1 (satu) program
Pasal 53
√
10
Ralat administrasi a.
Ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi sepanjang dalam peruntukkan dan sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja
2 ayat (5) huruf a
√
b.
Ralat kode KPPN berupa perubahan kantor bayar
2 ayat (5) huruf b
√
c.
Ralat kode lokasi dan/atau lokasi KPPN
2 ayat (5) huruf d
√
10
DAFTAR JENIS REVISI YANG MENJADI KEWENANGAN KANWIL DJPBN
URAIAN REVISI
No.
11.
KEWENANGAN PASAL
KANWIL DJPBN
d.
Ralat rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA
2 ayat (5) huruf g
√
e.
Ralat cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk penerusan pinjaman
2 ayat (5) huruf h
√
f.
Ralat cara penarikan SBSN
2 ayat (5) huruf i
√
g.
Ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SBSN
2 ayat (5) huruf j
√
h.
Ralat karena kesalahan aplikasi p berupa p tidak berfungsinya g y sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA‐ K/L DIPA
2 ayat (5) y ( ) huruf k
√
2 ayat (6) huruf c
√
Revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran yang tidak terkait dengan anggaran a.
Perubahan pejabat perbendaharaan
11
Alur Mekanisme Revisi Anggaran pada Kanwil DJPB Eselon I Surat Persetujuan Eselon I
1
Meneliti usulan Revisi Anggaran dan menerbitkan persetujuan dan menerbitkan persetujuan revisi anggaran. 2
1
N
Persetujuan Eselon I
Surat usulan Revisi Anggaran; Data dan dokumen pendukung.
3 Surat penolakan Revisi Anggaran.
Kanwil DJPB
Y
KPA
N
KPA KPPN
Y
Revisi DIPA sesuai? i?
7
6 Surat pengesahan revisi, p notifikasi sistem. dilampiri
Meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung.
Upload ADK RKA‐ K/L‐DIPA ke server.
Notifikasi dari sistem : p pengesahan g revisi;; Kode digital stamp yang baru.
4
5
12
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi Anggaran : a. Revisi Anggaran yang bersifat reguler pada Kanwil DJPB paling lambat Tanggal 30 November 2016 b. revisi anggaran dalam rangka pengesahan yang dibiayai dari hibah langsung, batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran dan penyelesaiannya oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditetapkan paling lambat tanggal 30 Desember 2016
13
Pagu Minus
• Pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk Tahun Anggaran 2016 = penyesuaian administratif Æ batas akhir penyelesaian mengikuti penyusunan Laporan L K Keuangan P Pemerintah i h Pusat P (LKPP) (LKPP).
14
Kondisi Potensial Pagu Minus Satker di Wilayah Kanwil DJPB Prov Bali TA 2016 TA. 6 Pagu Minus g
Jumlah Satker
Total Pagu Minus Belanja Pegawai
s.d. Tgl. 24 Oktober 2016
95
220 M
Sumber : OM SPAN, data diolah
Pagu minus belanja pegawai mencerminkan akurasi perencanaan Kementerian Negara/Lembaga serta menjadi temuan yang berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
15
Matur Suksma Om Shanti Shanti Shanti Om
16
