SISTEM EKONOMI ISLAM DAN SISTEM EKONOMI PANCASILA (Studi Perbandingan Pandangan M. Umer Chapra dan Mubyarto)
Oleh: WIWIN LINDAYANTI NIM. 05233337
TESIS
Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Dalam Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syari’ah
YOGYAKARTA 2007
ABSTRAK Penelitian yang berjudul SISTEM EKONOMI ISLAM DAN SISTEM EKONOMI PANCASILA (Studi Perbandingan Pandangan M. Umer Chapra dan Mubyarto) ini bertujuan untuk membandingkan pandangan Islam dan Pancasila dalam wacana ekonomi dengan merujuk pada pandangan M. Umer Chapra dan Mubyarto sebagai pisau analisanya. Yaitu, wacana ekonomi yang selama ini oleh sejumlah ekonom masih diragukan eksistensinya, karena ekonomi Islam dan Pancasila masih diragukan otentisitas teori-teorinya dikarenakan merupakan hasil adopsi dari teori-teori Barat (sistem ekonomi konvensional), apalagi untuk dijadikan sebagai sebuah sistem, dan tidak seperti teori-teori Barat (sistem ekonomi konvensional) yang dinilai telah mapan, padahal jika ditelusuri lebih jauh teori-teori Barat pun merupakan hasil adopsi dari para ilmuwan Muslim sebelumnya. Dengan demikian, teori-teori ekonomi tidak hanya milik Barat, tetapi berlaku secara universal. Artinya, siapapun boleh menggunakannya sesuai dengan konteks kehidupan asalkan untuk kepentingan mewujudkan keadilan sebagai tujuan dari ilmu ekonomi. Justru dengan berupaya melacak teori-teori yang ada dalam ekonomi Islam dan Pancasila yang berpijak dari realitas sosial yang tengah dihadapi oleh suatu masyarakat/ negara (Muslim atau Indonesia) memberi kemungkinan bahwa sistem ekonomi Islam dan Pancasila yang digagas oleh M. Umer Chapra dan Mubyarto bisa ditemukan dasar-dasar teoritisnya dalam semua sistem ekonomi, bahkan melalui refleksi kritis atas sistem ekonomi (konvensional) itu sendiri, sistem ekonomi Islam dan Pancasila dipandang cukup urgen dan signifikan untuk di-reaktualisasi-kan, sehingga ilmu ekonomi bisa dilihat secara keseluruhan sebagai sebuah ilmu yang tidak hanya menyangkut produksi dan distribusi an sich, tetapi juga menyangkut seluruh aspek di luar ekonomi seperti sosial, budaya dan lainnya. Karena itu, kehadiran sistem ekonomi Islam dan Pancasila menjadi sangat penting dalam upaya mencari sistem ekonomi yang ideal bagi masalah pembangunan. Pemilihan Islam dan Pancasila yang diwakili oleh M. Umer Chapra dan Mubyarto lebih disebabkan karena, Islam dan Pancasila adalah dua realitas hidup yang berbeda, tetapi sama-sama berfungsi sebagai pandangan hidup (ideologi). Muatan Islam memang lebih luas daripada sekedar ideologi jika dibandingkan dengan Pancasila, namun tidak berarti antara keduanya ada kontradiksi, bahkan terdapat titik temu dan simbiosis mutualisme, terlebih bagi bangsa Indonesia, keduanya merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri sebagai akibat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Karena itu, adalah hal yang naif jika keduanya dengan maksud untuk dipertentangkan berdasarkan asumsi, Islam adalah agama, sedangkan Pancasila adalah ideologi. Dengan demikian, keduanya tidak mungkin untuk dipertemukan, apalagi diperbandingkan. Selain itu, karena kedua tokoh itu mendasarkan aktivitas perekonomian pada keseimbangan aspek kemanusiaan dan ketuhanan, materi dan rohani, kepentingan (pemenuhan kebutuhan) individu dan sosial, sehingga diyakini mampu menjadi problem solver dalam menjembatani aktivitas perekonomian yang hanya menekankan pada satu pihak seperti yang terjadi pada ideologi kapitalisme, sosialisme dan semacamnya (teori-teori Barat), yakni aspek materi, padahal untuk mewujudkan keadilan sosio-ekonomi dalam masyarakat yang menjadi tujuan ilmu ekonomi harus pula melibatkan aspek non-materi seperti sosial, moral dan lainnya atau aspek hidup dan kehidupan manusia. Dan pada akhirnya keadilan dapat terwujud tanpa harus membedakan status sosial, politik dan lainnya.
ii
Ada dua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: (1) bagaimana konstruksi sistem ekonomi Islam dan Pancasila yang ditawarkan oleh M. Umer Chapra dan Mubyarto, dan (2) apa persamaan dan perbedaan dari kedua sistem ekonomi itu. Dalam menjawab permasalahan-permasalahan itu, metode yang dipakai adalah content analysis (analisis isi) yang memuat metode induksi, deduksi dan komparasi. Teknik (analisis isi) ini dipakai untuk menarik kesimpulan secara objektif dan sistematis lewat penemuan karakteristik pesan, sekaligus untuk menganalisis konsep dengan membandingkan pandangan keduanya, sehingga memungkinkan titik temu dan titik beda, serta kelebihan dan kekurangan dari keduanya. Adapun pendekatan yang dipakai adalah: sosiologis, historis dan filosofis. Secara sosiologis, penulis melihat bahwa persoalan ekonomi yang dihadapi oleh negara Indonesia dan Muslim tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga aspek lainnya seperti sosial, moral dan lainnya atau fenomena yang melibatkan segala aspek kehidupan manusia. Karena itu, ilmu ekonomi harus dipahami sebagai suatu perencanaan sosial yang melibatkan segala aspek di luar ekonomi. Sementara secara historis, penulis melihat bahwa apa yang dialami negara Indonesia dan Muslim tidak jauh berbeda dengan umumnya negara-negara berkembang; di mana ekonomi merupakan sesuatu yang harus dibenahi terlebih dahulu dalam upaya mewujudkan pembangunan. Karena itu, tidak menutup kemungkinan sistem ekonomi Islam dan Pancasila jika berhasil dalam menjalankan fungsinya bisa dijadikan sebagai model pembangunan ekonomi bagi negara-negara berkembang. Sedangkan secara filosofis, penulis bermaksud mengungkap titik temu nilai (seperti keadilan) yang ada pada kedua sistem ekonomi itu, sehingga eksistensi ekonomi Islam dan Pancasila bisa diakui oleh sejumlah ekonom seperti halnya ekonomi konvensional. Sebab, asas dan inti yang terdalam dari ekonomi adalah tujuannya, yaitu mewujudkan keadilan. Berdasarkan permasalahan dan teknik penelitian di atas, maka sebagai hasil penelitian dan jawaban terhadap pokok permasalahan penelitian penulis berkesimpulan seperti berikut: (1) sistem ekonomi Islam dan Pancasila yang digagas oleh Chapra dan Mubyarto pada dasarnya menekankan aspek kemanusiaan dan ketuhanan, pemenuhan kebutuhan individu dan sosial, dan materi dan rohani secara seimbang, sehingga kedua sistem itu menolak keras aktivitas perekonomian yang mengarah kepada ketidakadilan. Untuk menopang tujuan ini, maka ada beberapa kata kunci yang dinilai signifikan, yaitu tauhid, khilafah dan ‘adalah bagi Chapra. Sementara bagi Mubyarto adalah: moralitas agama, titah Tuhan dan keadilan yang digambarkan dengan kemerataan dan kerakyatan. (2) sistem ekonomi Islam dan Pancasila yang digagas oleh Chapra dan Mubyarto samasama berpijak dari realitas sosial yang tengah dihadapi negara masing-masing dan berpihak kepada rakyat miskin yang tertindas secara sosial, ekonomi, politik dan lainnya. Adapaun titik perbedaannya terletak pada landasan konseptual masing-masing (sistem ekonomi Islam merujuk pada al-Qur’an dan hadis, sedangkan sistem ekonomi Pancasila pada lima sila yang ada dalam Pancasila). Dengan adanya perbedaan landasan ini, maka secara otomatis apa yang menjadi tempat berpijak yang mendasari pemikiran keduanya mengenai sistem ekonomi pun berbeda.
iii
PERNYATAAN KEASLIAN Dengan ini saya: Nama
: Wiwin Lindayanti, S.Th.I.
NIM
: 05.233.337
Jenjang
: Magister
Program Studi: Hukum Islam Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syari’ah
Menyatakan bahwa Naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
Yogyakarta, 18 Juli 2007 Saya yang menyatakan,
Wiwin Lindayanti, S.Th.I. NIM. 05.233.337
iii
NOTA DINAS PEMBIMBING Kepada Yth. Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis dari Wiwin Lindayanti, S.Th.I., NIM: 05.233.337 yang berjudul: SISTEM EKONOMI ISLAM DAN SISTEM EKONOMI PANCASILA (Studi Perbandingan Pandangan M. Umer Chapra dan Mubyarto) saya berpendapat bahwa tesis tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Magister dalam Ilmu Agama Islam. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. Yogyakarta, 18 juli 2007 Pembimbing,
Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
v
MOTTO
ﻳﺒﻨﻲ ادم ﺧﺬوا زﻳﻨﺘﻜﻢ ﻋﻨﺪ آﻞ ﻣﺴﺠﺪ وآﻠﻮا واﺷﺮﺑﻮا وﻻ ﺗﺴﺮﻓﻮا اﻧﻪ ﻻ . ﻳﺤﺐ اﻟﻤﺴﺮﻓﻴﻦ “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS: 7/ al-A’raf ; 31) 1
. ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ واﻟﻤﺤﺮوم.واﻟﺬﻳﻦ ﻓﻰ اﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﻣﻌﻠﻮم “dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (QS: 70/ al-Ma’arij; 24-25) 2
1
Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: CV. Alwaah, 1993), hlm. 225. Ibid., hlm. 974.
2
PERSEMBAHAN Karya ini penulis persembahkan kepada: Matahari dan rembulanku; ayahanda dan ibunda tercinta yang dengan kasih sayang dan bimbingan serta jerih payahnya, aku berhasil mencapai cita-citaku. Doanya merupakan penyejuk dalam hatiku. Beliaulah pelita dalam hidupku. Sang suami tercinta (Ahmad Zaeni Dahlan, M.Ag.) yang telah dengan sabar dan penuh perhatian mensupport penulis hingga selesainya penulisan tesis ini. serta buah hatiku, semoga nantinya karya ini dapat melecut semangatnya dalam belajar. Sahabat-sahabatku (Dewi Maryam dan Hendra Cipta) atas segala bantuan, perhatian dan tegur sapanya sehingga penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan tesis ini.
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga karya ini dapat terwujud meskipun di sana-sini masih banyak kekurangan. Tak lupa pula shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi Muhammad beserta keluarganya, para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia, amien. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini dapat terwujud tak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu penulis, karena itu sudah selayaknya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 1. Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnaen dan Dr. Hamim Ilyas, M.A, yang masingmasing selaku direktur dan asisten direktur Program Pascasarjana. 3. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A dan Drs. Mochamad Sodik, S. Sos, M. Si, yang masing-masing selaku ketua Program Studi sekaligus merangkap sebagai pembimbing dan Sekretaris Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 4. Semua dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis. 5. Teman-teman KPS angkatan 2005 yang telah membantu penulis. Kepada beliau itu semua, semoga amalnya diterima Allah SWT dan mendapat balasan yang lebih baik. Yogyakarta, 18 juli 2007 Penulis, Wiwin Lindayanti, S.Th.I.
viii
ix
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL…………………………………………………………. i ABSTRAK…………………………………………………………………… ii HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN…………………………………. iii HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………….. iv HALAMAN NOTA DINAS…………………………………………………. v HALAMAN MOTTO………………………………………………………... vi HALAMAN PERSEMBAHAN……………………………………………... vii KATA PENGANTAR……………………………………………………….. viii PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN……………………………. ix DAFTAR ISI…………………………………………………………………. xiii BAB I : PENDAHULUAN………………………………………………… 1 A. Latar Belakang Masalah……………………………… ……….. 1 B. Rumusan Masalah……………………………………………….. 6 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian………………………………… 7 D. Telaah Pustaka…………………………………………………… 8 E. Kerangka Teoritik………………………………………………... 14 F. Metodologi Penelitian…………………………………………..... 16 G. Sistemetika Pembahasan………………………………………… 19 BAB II : SKETSA BIOGRAFI DUA TOKOH EKONOMI…………….. A. M. Umer Chapra………………………………………………… 1. Setting Historis Kehidupannya……………………………… 2. Hasil Karya-karyanya……………………………………….. B. Mubyarto………………………………………………………... 1. Setting Historis Kehidupannya…………………………….... 2. Hasil Karya-karyanya………………………………………..
21 21 21 25 29 29 32
BAB III : SISTEM EKONOMI ISLAM DAN SISTEM EKONOMI PANCASILA…………………………………………………….. 36 A. Ekonomi Islam Menurut M. Umer Chapra……………………… 36 1. Teori Ekonomi Islam Menurut M. Umer Chapra……………. 36 2. Landasan Berjalannya Keadilan dalam Ekonomi Islam Menurut M Umer Chapra……………………………………………… 46 a. Islam Sebagai Prinsip Dasar…………..…………………… 48 1) al-Tauhid……………………………………………….. 50 2) al-Khilafah…………. …………………………………. 53 3) al-‘Adalah………………………………………………. 55 b. Dimensi Kebijakan………………………………………… 59 1) Pembangunan faktor Manusia…………..……………... 60 2) Mengurangi Pemusatan Kekayaan…………………….. 73 a) Land Reform……………………………………….. 75 b) Pengembangan Perusahaan-perusahaan Kecil dan Makro …………………………………………………….... 79
xiii
c) Pemilikan dan Kontrol Perusahaan yang Lebih Luas.. 80 d) Fungsionalisasi Zakat dan waris……………………. 81 3) Restrukturisasi Ekonomi………………………………… 84 a) Mengubah Preferensi Konsumen dengan Filter Moral.. 85 b) Reformasi Keuangan Publik: Mendisiplinkan Pemborosan………………………………………… 89 4) Restrukturisasi Keuangan………………………………. 105 5) Perencanaan Kebijakan Strategis……….. …………….. 107 B. Ekonomi Pancasila Menurut Mubyarto………………………. 112 1. Teori Ekonomi Pancasila Menurut Mubyarto……………... 112 2. Landasan Berjalannya Keadilan dalam Ekonomi Pancasila Menurut Mubyarto…………………………………………. 126 a. Pancasila Sebagai Dasar Ideologi…………. …………… 130 b. Dimensi Kebijakan………….. …………………………. 145 1) Pembangunan faktor Manusia……………………….. 146 2) Mengurangi Pemusatan Kekayaan…………………… 154 a) Land Reforms…..……………………………….. 155 b) Pengembangan Perusahaan-perusahaan Kecil…… 158 c) Pemilikan dan Kontrol Perusahaan yang Lebih Luas …………………………………………………… 159 d) Fungsionalisasi Pajak Diri……………………….. 161 3) Restrukturisasi Ekonomi…………………………….. 162 a) Moral Sebagai Preferensi Nilai………………...... 164 b) Reformasi Keuangan Publik: Mendisiplinkan Pemborosan…………………………………….... 166 4) Restrukturisasi Keuangan…….. ……………………. 181 5) Perencanaan Kebijakan Strategis……………………. 182 BAB IV : ANALISA PERBANDINGAN………………………………….. A. Persamaan…….. ………………………………………………. B. Perbedaan………………………………………………………. C. Kelebihan dan Kekurangan…………………………………......
187 191 197 201
BAB V :PENUTUP………………………………………………………….. 207 A. Kesimpulan……………………………………………………. 207 B. Saran-Saran……………………………………………………. 210 DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………… BIODATA PENULIS…………………………………………………………
xiv
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kebangkitan Islam yang tengah berlangsung di hampir seluruh negaranegara Muslim telah menimbulkan kebutuhan baru akan sebuah rencana yang jelas dan terpadu, yang harus ditawarkan oleh Islam untuk mewujudkan bentuk kesejahteraan yang dicanangkannya dan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi umat manusia dewasa ini, khususnya dalam bidang ekonomi. 1 Selain itu, persoalan yang tidak kalah pentingnya adalah wacana tentang sistem ekonomi itu sendiri. Banyak dari kalangan tokoh ekonomi yang mengkaji masalah ini sehubungan dengan meluasnya perkembangan dunia ekonomi, khususnya di Indonesia sebagaimana yang menjadi bahan pembicaraan dalam setiap sektor kajian ekonomi pada saat ini adalah Islam. Dalam arti, sejauh mana Islam membicarakan persoalan tersebut. Sebuah tanda tanya besar kenapa Islam menjadi bahan
pembicaraan,
khususnya dari sektor ekonomi. Hal ini karena Islam memiliki nilai lebih, yakni keistimewaan undang-undang yang dimilikinya jika dibandingkan dengan undang-undang buatan manusia. Sejumlah kalangan cendekiawan, M. Umer Chapra 2
misalnya, mengakui adanya prinsip keadilan yang menjadi landasan
filosofis Islam dikarenakan kelengkapan aspek pembahasannya dalam bidang ekonomi yang merupakan salah satu tiang kehidupan manusia, namun permasalahannya mengapa masih ada juga orang yang meragukan undang-undang 1
M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. xxvii. 2 Selanjutnya akan disebut Chapra saja.
2
Ilahi ini? Ada berbagai faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satu faktor yang terpenting adalah masih minimnya pengetahuan manusia tentang aspek-aspek sosial ajaran Islam. 3 Lebih jauh, Islam mengkaji masalah mu’amalah (pergaulan antarsesama) yang berhubungan erat dengan etika seperti kejujuran, amanah, adil dan ihsan, kebajikan, silaturrahmi dan kasih sayang. Selain itu, Islam juga mengkaji masalah aktifitas kehidupan sehari-hari yang terkait dengan etika seperti ilmu, politik, ekonomi dan perang. Ringkas kata, etika adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Islami. Seperti halnya etika, norma juga demikian. Norma agama (diniyyah) atau norma ketuhanan (rabbaniyyah) pada puncaknya ialah mengarahkan manusia supaya beriman kepada Allah dan risalah-Nya dengan ganjaran yang adil di akhirat kelak. Sedangkan norma kemanusiaan dapat menimbulkan sikap positif seperti kebebasan, kemuliaan, keadilan, menjaga fitrah manusia, memelihara keseimbangan, menghormati hak asasi, mengakui persamaan antara manusia, mengasihi orang lemah dan sikap positif lainnya. 4 Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. Ia terpancar dari akidah ketuhanan (akidah tauhid); akidah yang dengan sengaja diturunkan Allah kepada rasul-Nya untuk manusia. Ekonomi Islam berupaya untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang baik dan sejahtera bagi manusia, namun bukan berarti Islam setuju kalau kehidupan ini dijadikan sebagai tujuan akhir. Islam hanya setuju kalau kehidupan ini dijadikan sebagai tangga untuk mencapai kehidupan abadi yang lebih baik. Selain itu, ekonomi Islam juga 3
Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 29. 4 Ibid., hlm. 51.
3
berfungsi
untuk
menyelamatkan
manusia
dari
kemiskinan
yang
bisa
mengkafirkan, kelaparan yang bisa mendatangkan dosa dan untuk merendahkan suara orang-orang zalim di atas suara orang-orang beriman. 5 Sistem ekonomi Islam tidak hanya bercirikan ketuhanan dan moral, tetapi juga berkarakter kemanusiaan. Hal ini disebabkan tujuan ekonomi Islam adalah untuk menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Kesejahteraan manusia telah menjadi tujuan seluruh masyarakat, namun dalam prakteknya/ kenyataannya terdapat perbedaan pendapat mengenai kesejahteraan itu sendiri dan bagaimana caranya agar ia dapat diwujudkan. Meskipun materi bukan merupakan satu-satunya persyaratan yang harus ada dalam unsur kesejahteraan, namun orang modern yang berpandangan sekuler, yang lebih menekankan pada syarat itu tampak mempercayai bahwa kesejahteraan dapat dicapai apabila tujuan materi tertentu dapat terwujud. 6 Sehubungan dengan hal di atas, tujuan pembangunan dalam bidang ekonomi yang menekankan keadilan pada dasarnya tidak dapat diwujudkan dalam kerangka kerja sekuler dan bebas nilai. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut maka harus ada suatu sistem motivasi yang efektif dan harus dilakukan upaya
restukturisasi sosio-ekonomi secara menyeluruh
dengan jalan reformasi politik, sosial dan ekonomi yang disertai dengan transformasi moral ke dalam perilaku individu dan kolektif yang dapat memberikan filter nilai sekaligus berfungsi untuk
membatasi mereka dari
penyimpangan-penyimpangan yang merugikan iklim pembangunan, khususnya
5
Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika…, hlm. 35. M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan…, hlm. 1.
6
4
dari sektor ekonomi. Dengan demikian, agar keadilan dapat terwujud maka paradigma pembangunan yang semula memihak kepada ekonomi konglomerat (perusahaan-perusahaan besar) sudah saatnya harus dirubah menjadi paradigma pembangunan yang memihak kepada rakyat kecil, karena dianggap sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan pada era reformasi ini. 7 Selanjutnya pembangunan pada daerah tingkat II (kabupaten/ kodya) pun harus dikembangkan dengan berbasiskan ekonomi domestik. 8 Di samping itu, harus pula ditingkatkan kemandirian, adanya kepercayaan diri dan kesetaraan, meluasnya kesempatan berusaha dan pendapatan, partisipatif, adanya persaingan sehat, keterbukaan atau demokrasi, pemerataan yang berkeadilan serta didukung dengan industri yang berbasiskan sumber daya alam ( resources based industry). 9 Dalam sektor ekonomi, tidak sedikit usaha serius yang sudah dilakukan oleh sebagian ekonom muslim modern berkaitan dengan pembangunan. Chapra misalnya, dengan berani menguji keabsahan teori-teori Barat dan mencoba memakai kerangka pemikiran lain yang didasarkan pada pendekatan Islam.
7
Hal ini menegaskan bahwa ekonomi rakyat kecil yang berjiwa Pancasila tidak dapat dianggap lemah, karena terbukti pada waktu badai moneter dalam pertengahan tahun 1997 memporak-porandakan ekonomi konglomerat di Indonesia dan negara-negara tetangganya, justru ekonomi rakyat kecillah yang tetap eksis seolah-olah tidak ada bahaya yang mengancamnya. Lihat Selo Sumarjan, “Kata Sambutan” dalam Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto, cet. I (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. viii. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia tidak perlu was-was memasuki era globalisasi abad ke-21 asalkan perekonomian nasional benarbenar bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat. Dengan demikian, antara ekonomi rakyat dan konglomerat bukan harus untuk dipertentangkan melainkan harus dipahami sebagai suatu upaya dalam batas menuju terwujudnya sistem ekonomi Pancasila; di mana keduanya harus saling manunggal, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan tidak untuk saling bersaing atau saling meniadakan. Lihat Mubyarto, ibid., hlm. xii-xiii. 8 Sistem Domestik adalah sistem perekonomian yang menonjol pada abad 16-17, di mana para pedagang menyediakan bahan-bahan baku dan kadang-kadang juga perkakas dan mesin produksi bagi para pekerja. Kemudian para pekerja itu mempergunakannya untuk membuat barang-barang di rumahnya sendiri dan menyetor barang-barang jadi itu kepada pedagang tadi. Hal ini bisa juga disebut dengan home industry. Lihat Rivai Wirasasmita dkk., Kamus Lengkap Ekonomi (Bandung: CV. Pionir Jaya, 1999), hlm. 137. 9 Soeharto Prawirakusuma, Ekonomi Kerakyatan: Konsep, Kebijakan dan Strategi (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. ix – x.
5
Dengan demikian, ia berupaya menciptakan iklim yang kondusif bagi munculnya konsepsi-konsepsi baru tanpa harus “silau” pada teori-teori mereka yang mengarah/ berpijak pada kebebasan dan dianggap telah mapan. Sebagai sebuah sistem, 10 ekonomi Islam sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan ekonomi yang dibangun atas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kontribusi sistem ekonomi Islam yang berpengaruh besar dalam membentuk ekonomi kerakyatan di Indonesia merupakan salah satu dari wacana demokratisasi ekonomi yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. 11 Dengan demikian, demokrasi ekonomi sangat berperan penting dalam upaya pembentukan sistem ekonomi, terutama di dalam menghadapi era globalisasi yang akan datang. Sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi Pancasila 12 pada hakikatnya berupaya untuk membentuk suatu sistem ekonomi nasional yang kuat dan handal, akan tetapi tentu saja pada kedua sistem ekonomi tersebut terdapat persamaan dan perbedaan yang perlu ditindaklanjuti atau mendapat perhatian secara serius. 13
10
Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Lihat Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1076. Atau sekelompok bagian alat dan sebagainya yang bekerja sama untuk melaksanakan tujuan. Lihat William H. Isman dan M.B. Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, cet. I (Bandung: Citra Umbara, 1996), hlm. 463. Dalam hal ini, unsur-unsur/ bagian-bagian yang ada dalam sistem ekonomi Islam (seperti tauhid, khilafah dan ‘adalah) dan sistem ekonomi Pancasila (seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan lainnya dalam upaya mewujudkan tujuan (keadilan), sehingga unsur-unsur tersebut secara keseluruhan menjadi suatu sistem. 11 Pasal 33 UUD 1945 ini menjelaskan tentang kesejahteraan sosial, di mana di dalamnya tercantum demokrasi ekonomi yang berbunyi : produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Lihat Undang-Undang Dasar (Jakarta: Bp-7 Pusat, 1994), hlm. 20. 12 Ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian nasional dengan produksi dan distribusi hasil produksi dikerjakan dalam bentuk usaha-usaha bersama dengan dilandasi asas-asas kekeluargaan. Lihat Mubyarto, Ekonomi Pancasila…, hlm. 239. 13 M. Dawam Rahardjo, Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam, cet. IV (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hlm. 13.
6
Bagi bangsa Indonesia, Pancasila, secara keseluruhan dan terus-menerus diyakini menjadi pedoman arah perilaku ekonomi bangsa, namun terkadang muncul pertanyaan-pertanyaan penting yang selalu menghantui mereka, yang pada dasarnya mengandung semacam kerisauan mengenai hari depan sistem perekonomian Indonesia. Di satu pihak, tidak dapat diragukan lagi bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Akan tetapi di lain pihak, kenyataan-kenyataan dan kecenderungan-kecenderungan yang dapat diamati cukup merisaukan dikarenakan ciri-ciri yang ada di dalam sistem perekonomian Pancasila itu sendiri tidak selalu jelas, bahkan terkadang dirasakan makin kabur seiring dengan munculnya berbagai macam penafsiran terhadap Pancasila. Kondisi semacam itu terjadi semenjak lahirnya rezim otoritarianisme Orde Baru sehingga gelombang “ketidak-percayaan” rakyat terhadap dasar negara semakin menguat. Hal tersebut merupakan akibat dari penggunaan Pancasila yang dijadikan sebagai instrumen politik yang diperuntukkan bagi kekuasaan oleh penguasa Orde Baru. Implikasi ini berlanjut tatkala Pancasila sudah dianggap beku, kaku dan tidak dapat dikaji kembali, padahal -dengan menggunakan pendekatan yang tepat- sebagai sebuah ideologi dan falsafah negara, Pancasila seharusnya terus dikaji dan direlevansikan dengan semangat zamannya. 14 B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa persoalan yang cukup urgen dan signifikan untuk dikaji secara mendalam. Persoalanpersoalan itu penulis tuangkan dalam bentuk rumusan pertanyaan sebagai berikut: 14
Abdul Karim, Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam (Yogyakarta: Surya Raya, 2004), hlm. vii.
7
1. Bagaimana konstruksi sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi Pancasila yang ditawarkan oleh Chapra dan Mubyarto? 2. Apa persamaan dan perbedaan dari kedua sistem ekonomi itu? C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian a.
Mendeskripsikan sekaligus menganalisis secara utuh konstruksi ekonomi Islam dan Pancasila yang telah digagas oleh Chapra dan Mubyarto.
b.
Memetakan kelebihan dan kekurangan serta titik persamaan dan perbedaan kedua tokoh itu ditinjau dari sudut nilai kerakyatannya, dan selanjutnya merumuskan sintesa pemikiran keduanya.
2. Kegunaan Penelitian a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi reformulasi sistem ekonomi yang sedang berkembang pada saat ini dalam upaya mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera. b. Penelitian ini diharapkan berguna pula bagi dinamika rumusan hubungan dan dialog antar masyarakat, baik dialog yang dipahami secara praksis maupun dialog yang dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu. Nuansa sintesis pemikiran dari kedua tokoh ekonomi (Chapra dan Mubyarto) ini dapat dijadikan sebagai media dialog dalam memperbincangkan pemikiran ekonomi lebih lanjut. c. Ikut serta memberikan kontribusi teoritis akademik dalam wacana ekonomi.
8
D. Telaah Pustaka Dari berbagai literatur yang mengungkap dan membahas tema ekonomi, belum ada suatu kajian yang secara khusus memfokuskan pembahasannya pada persoalan sejauhmana perbandingan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Pancasila, khususnya yang membandingkan antara pemikiran Chapra dan Mubyarto. Oleh karena penelitian ini bersifat pustaka, maka ada beberapa literatur yang penulis pandang perlu untuk dikemukakan di sini. Di antara beberapa literatur yang membahas seputar kajian sistem ekonomi Islam adalah: Syed Nawab Haider Naqvi dalam bukunya yang berjudul “Etika dan Ilmu Ekonomi”, membahas ekonomi Islam dengan menitikberatkan kajiannya pada iklim filsafat Islam. Menurutnya, ilmu etikalah yang menguasai ilmu ekonomi dan bukan sebaliknya, sehingga bisa diketahui bahwa sistem ekonomi Islam jelas berbeda dengan sistem ekonomi lainnya ditinjau dari ‘segi etika’. 15 Pendapat yang senada dengan Syed Nawab Haider Naqvi dikatakan pula oleh Yusuf Qardhawi dalam buku “Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam” 16 dan M. Abdul Mannan dalam buku “ Islamic Economics Theory and Practice”, 17 yang mana kedua pemikir ini telah berusaha menjelaskan mainstream nilai dan moral dalam karakter ekonomi Islam. Menurut keduanya, norma dan nilai jelas berperan penting dalam upaya membangun hukum ekonomi Islam. Masih dalam batas kajian ekonomi Islam, Abdul Malik dalam tesisnya yang berjudul “Humanisme dalam Pemikiran Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran 15
Syed Nawab Haider Naqvi, Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami, terj. Husin Anis dan Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1985). 16 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, terj. Didin Hafidhuddin dkk., cet. I (Jakarta: Robbani Press, 1997). 17 M. Abdul Mannan, Islamic Economics: Theory and Practice (Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1970).
9
Muhammad Umer Chapra)”, membahas pemikiran Chapra tentang humanisme dalam ekonomi Islam. Fokus utama karya ini adalah membahas ekonomi Islam dengan menitikberatkan pada sisi kemanusiannya, karena dengan merujuk pada dimensi kemanusiaan tersebut ekonomi Islam pada hakikatnya dapat dibangun sesuai dengan permasalahan kemanusiaaan yang ada sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan ekonomi Islam terlahir dari ajaran-ajaran fundamental agama Islam itu sendiri. Namun untuk mengkonstruksikan ajaran-ajaran itu sangat diperlukan suatu upaya pemahaman yang integral , baik itu menyangkut konsep etika, nilai budaya, negara, syari’at, maupun sumber daya alam dan manusianya. 18 Sementara itu, Yuni Darliah dalam tesisnya yang berjudul “Pemikiran Ekonomi Islam Sektor Moneter Menurut M. Umer Chapra”, membahas tentang sistem moneter yang ditawarkan Chapra. Karya ini menekankan kajiannya pada keadilan sosial dan ekonomi bebas bunga yang sesuai dengan ajaran Islam. Penulis tesis ini menyimpulkan, dengan tujuan stabilitas nilai uang, maka kesejahteraan ekonomi umat, banyaknya lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi optimum dan keadilan ekonomi bagi setiap individu dapat ditingkatkan.19 Sedangkan Ahmad Nur Zaroni dalam tesisnya yang berjudul “Kritik M. Umer Chapra terhadap Ekonomi Pembangunan”, membahas seputar
analisa
kritis Chapra terhadap gagasan utama teori-teori pembangunan model Barat yang dianggap sebagai suatu penyebab kegagalan disebabkan teori-teori itu bertitik tolak dari pandangan hidup yang sekuler dan bebas nilai, yang sama sekali tidak 18
Abdul Malik, Humanisme dalam Pemikiran Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Umer Chapra), Tesis koleksi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004, tidak diterbitkan. 19 Yuni Darliah, Pemikiran Ekonomi Islam Sektor Moneter Menurut M. Umer Chapra, Tesis koleksi UII Yogyakarta tahun 2002, tidak diterbitkan.
10
memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, apalagi terhadap nilai-nilai ketuhanan. 20 Pembahasan yang sedikit berbeda dengan karya-karya di atas adalah, apa yang ditulis oleh Susminingsih di dalam tesisnya yang berjudul “Wacana Posmodernisme
tentang
Ekonomi
Islam
(Kajian
Metodologis
terhadap
Paralelisme Maqasid asy-Syari’ah dalam Fungsi Ekonomi)”. Karya ini membahas tentang fenomena sosial seperti sikap ambivalensi 21 masyarakat; di mana tuntutan kritik terhadap materialisme sama kuatnya dengan tingginya tuntutan konsumerisme. Dengan kata lain,
tudingan yang ditujukan kepada
kapitalisme dan sosialisme itulah sesungguhnya yang menjadi penyebab kegagalan munculnya etika global secara bersamaan dengan timbulnya keraguan tentang persoalan “hitam-putih” ekonomi Islam. Di dalam kesimpulan tesis tersebut, menurutnya, selama ini ekonomi Islam masih mengundang pro-kontra disebabkan ia hanya sebatas wacana. Karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga dalam dataran teori dan praktek eksistensi ekonomi Islam benar-benar dapat diakui oleh sejumlah kalangan masyarakat awam dan pemikir Muslim. 22 Adapun karya-karya yang memperbincangkan sistem ekonomi dalam perspektif Pancasila di antaranya adalah: Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila dalam bukunya yang berjudul “Sistem Ekonomi Pancasila Adalah Sistem Ekonomi Gotong Royong Kerakyatan 20
Ahmad Nur Zaroni, Kritik M. Umer Chapra terhadap Ekonomi Pembangunan, Tesis koleksi UII tahun 2000, tidak diterbitkan. 21 Ambivalensi: perasaan tidak sadar yang saling bertentangan terhadap situasi yang sama atau terhadap seseorang pada waktu yang sama. Lihat Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia…, hlm. 37. 22 Susminingsih, Wacana Posmodernisme tentang Ekonomi Islam (Kajian Metodologis terhadap Paralelisme Maqasid asy-Syari’ah dalam Fungsi Ekonomi), Tesis koleksi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000, tidak diterbitkan.
11
Terpimpin”, menjelaskan bahwa sistem ekonomi Pancasila dapat terwujud apabila dijalankan atas dasar kerja sama rakyat yang terorganisir, yang tentunya sarat dengan berbagai masalah, seperti politik dan budaya. Hal ini bisa dilihat dari isi buku tersebut yang menitikberatkan kajiannya pada masalah ekonomi yang berhubungan erat dengan sistem masyarakat secara keseluruhan, baik meliputi bidang politik maupun budaya. Dengan kata lain, bidang politik dan budaya turut mempengaruhi masalah ekonomi. Meski politik dan budaya berbeda dengan ekonomi di dalam bidangnya masing-masing, namun politik dan budaya tidak dapat dipisahkan dari masalah ekonomi, karena satu sama lain saling terkait dan saling mengisi. 23 Anis Rasyidah dalam skripsinya yang berjudul “Ekonomi Kerakyatan Sebagai Sebuah Sistem Ekonomi”, membahas tentang bagaimana sistem ekonomi kerakyatan yang demokratis dan benar-benar sesuai dengan nilai bangsa Indonesia bisa diterapkan sehingga keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dapat terwujud. 24 Hal yang benar-benar berbeda dengan karya-karya di atas, yang hanya menekankan kajiannya pada satu segi (Islam atau Pancasila) adalah, apa yang ditulis oleh M. Dawam Rahardjo di dalam artikelnya yang berjudul “Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Pembangunan Ekonomi Indonesia”. Karya ini secara garis besar menjelaskan tentang betapa pentingnya upaya untuk memadukan ekonomi Islam dengan ekonomi Pancasila, sehingga antara keduanya terdapat titik temu. Meski keduanya (istilah ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila) dibilang masih relatif baru, yakni muncul pada masa Orde Baru atau 23
Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila (LPEP), Sistem Ekonomi Pancasila Adalah Sistem Ekonomi Gotong Royong Kerakyatan Terpimpin (Jakarta: Mutiara, 1982). 24 Anis Rasyidah, Ekonomi Kerakyatan Sebagai Sebuah Sistem Ekonomi, skripsi koleksi Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta tahun 2002, tidak diterbitkan.
12
usianya lebih muda dibandingkan ekonomi yang merujuk pada teori-teori Barat yang tentunya sudah dianggap mapan, namun tidak ada salahnya untuk dikaji asalkan dalam frame work atau batas menuju terwujudnya pembangunan ekonomi di Indonesia, karena bagaimanapun bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari Islam dan Pancasila yang menjadi pandangan hidupnya. Dengan kata lain, Islam dan Pancasila merupakan identitasnya. Oleh sebab itu, tidak perlu dipersoalkan lagi “Islam adalah agama, sedangkan Pancasila adalah ideologi”. 25 Dari karya-karya di atas, pandangan Chapra tentang sistem ekonomi Islam sedikit-banyak sudah disinggung, namun pembahasannya belum mengerucut ke arah bagaimana keadilan ekonomi Islam bisa diterapkan sesuai dengan nilai dan etika yang menjadi landasan filosofis Islam dan bukannya keadilan yang bebas nilai dan etika, sehingga ekonomi Islam pada akhirnya benar-benar dapat mensejahterakan semua pihak; terutama rakyat kecil. Sebaliknya, pandangan Mubyarto tentang sistem ekonomi Pancasila belum penulis temukan, apalagi eksplorasi pemikirannya secara utuh, sehingga permasalahan yang penulis angkat dalam tesis ini belum terjawab oleh mereka, khususnya dari sisi kerakyatannya yang merujuk pada nilai dan etika. Dengan kata lain,
seperti halnya sistem
ekonomi Islam, sistem ekonomi Pancasila pun pada dasarnya bertujuan untuk memakmurkan taraf kehidupan masyarakat; terutama rakyat kecil. Untuk itulah penulis memandang perlu mensintesiskan pemikiran keduanya, yang menurut sebagian orang sepintas lalu dinilai berseberangan karena paradigma yang
25
M. Dawam Rahardjo, “Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Pembangunan Ekonomi Indonesia” dalam M. Umer Chapra (et al.), Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam (ed.) Ainur Rofiq Sophiaan, cet. I (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm. 107-136.
13
digunakan berbeda. Di sinilah letak urgensi penelitian ini, yakni berupaya memadukan pemikiran relasi ekonomi Islam dengan ekonomi Pancasila dilihat dari sudut nilai kerakyatannya untuk dikomparasikan, sehingga sintesis pemikiran yang diambil dari keduanya dapat dijadikan sebagai background dalam upaya mendialogkan dan menindaklanjuti pemikiran ekonomi yang sedang berkembang dewasa ini. Di samping alasan-alasan di atas, menurut pengamatan penulis, ada persoalan yang amat prinsipil dan urgen; di mana selama ini wacana ekonomi Islam masih menjadi bahan perdebatan dan dianggap sebagai sesuatu yang bisa dikategorikan ke dalam persoalan “hitam-putih” ekonomi. Dalam arti, keberadaan ekonomi Islam oleh sejumlah kalangan ekonom diragukan otentisitasnya dikarenakan ia merupakan adopsi dari teori-teori Barat yang diyakini telah mapan, padahal menurut Chapra, ekonomi Islam mempunyai teori-teori tersendiri yang bisa dicarikan landasannya di dalam al-Qur’an dan Hadis; di mana teori ini – dengan konsep al-‘Adalah (keadilan)-nya– pada intinya ingin mewujudkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera. Selain itu, seperti halnya ekonomi Islam, ekonomi Pancasila pun masih dipertanyakan keberadaannya disebabkan ia tidak dapat menjamin sistem perekonomian Indonesia di masa mendatang,
padahal menurut Mubyarto, ekonomi Pancasila bertujuan ingin
memakmurkan taraf kehidupan ekonomi di kalangan rakyat kecil. Meskipun perspektif yang digunakan oleh kedua tokoh ekonomi tersebut berbeda, namun pada dasarnya keduanya sama-sama berupaya mencari solusi alternatif yang dapat menguntungkan sekaligus menjamin kesetaraan dan pemerataan pada semua pihak sehingga kesejahteraan dan keadilan di dalam masyarakat dapat terwujud.
14
E. Kerangka Teoritik Jika semata-mata dilihat dari tujuan dan prinsip atau motif ekonomi, maka tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan Pancasila dengan sistem ekonomi lainnya (konvensional). Artinya, semua sistem ekonomi bekerja atas suatu tujuan, yaitu mencari pemuasan terhadap berbagai keperluan hidup, baik menyangkut kepentingan pribadi atau masyarakat secara keseluruhan. Ringkas kata, setiap sistem ekonomi pada dasarnya bekerja menurut prinsip/ motif yang sama. 26 Sebagai contoh, setiap orang atau masyarakat akan berusaha untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan tenaga atau ongkos yang sehemat mungkin dalam rentang waktu yang relatif singkat. Namun persoalannya, apakah prinsip seperti itu dalam prakteknya mampu menjamin perilaku perekonomian yang sehat guna mewujudkan keadilan sosio-ekonomi masyarakat, dan bukankah justru yang akan terjadi sebaliknya, yakni munculnya ketidakadilan. Sebab, boleh jadi setiap orang akan melakukan cara apapun demi meraih tujuannya itu, meski harus mengesampingkan nilai-nilai/ norma-norma kemanusiaan dan ketuhanan, padahal dalam konteks sosial pun dalam upaya mewujudkan pergaulan antarsesama manusia tidak bisa lepas dari pranata-pranata yang ada dalam masyarakatnya. Artinya, dalam aktivitas perekonomian manusia tidak boleh hanya mengejar keuntungan bagi dirinya semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial yang akan terjadi dari perbuatannya. Hal ini jelas berseberangan dengan apa yang ada dalam sistem ekonomi Islam dan Pancasila; di mana kedua sistem itu lebih menekankan pada aspek moral dalam aktivitas perekonomian dan 26
Sjafruddin Prawiranegara, Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih, Jilid II), (ed.) Ajip Rosidi, cet. I (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), hlm. 260.
15
aktivitas tersebut hanya dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh kebahagiaan hakiki dengan cara menyeimbangkan aspek pemenuhan kebutuhan lahir-batin, jasmani-rohani dan materi-immateri. Oleh karena itu, bagi kedua sistem itu, jelaslah bahwa dalam memenuhi keperluan hidupnya manusia tidak semata-mata harus menuruti motif atau instink ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan akibat yang akan terjadi dari perbuatannya, sehingga kelangsungan hidupnya dapat tetap terjaga tanpa harus merugikan lingkungan sekitarnya. Menurut motif ekonomi manusia selalu berbuat sedemikian rupa, sehingga ia akan berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau biaya yang sekecil-kecilnya. Sebagai konsekuensinya, mustahil orang rela menjual barang di bawah harga standar jika dalam keadaan yang sama ia mampu menjualnya dengan harga yang lebih. 27 Hal ini adalah suatu kewajaran. Karena itu, Islam sendiri pun mengakui motif laba, tetapi tidak berarti harus mengesampingkan syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri (temperance), sehingga pemakaian motif laba tidak akan mengantarkan seseorang pada sikap individulisme yang ekstrim, yang hanya ingat akan kepentingan dirinya tanpa mempedulikan masyarakat. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam merupakan suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan masyarakat. Atau bisa juga disebut, sistem ekonomi Islam menempati posisi di antara sistem ekonomi liberal dan sosial. 28 Seperti halnya sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi
Pancasila
pun
pada
hakikatnya
berorientasi
pada
dinamika
keseimbangan hidup; di mana etika dan moral agama (sila kesatu) harus dijadikan sebagai background bagi perilaku perekonomian, sehingga tidak akan terjadi 27
Sjafruddin Prawiranegara, Ekonomi dan Keuangan:…, hlm. 29. Ibid., hlm. 274.
28
16
eksploitasi manusia (sila kedua) dan selalu memperhatikan kebersamaan/ kekeluargaan (sila ketiga) dan mengutamakan hajat hidup orang banyak (sila keempat). Oleh sebab itu, sistem ekonomi Pancasila bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, bukannya kemakmuran orang-seorang (sila kelima). 29 F. Metodologi Penelitian Penelitian ini termasuk dalam kategori studi kepustakaan (Library Research); di mana fokus penelitiannya akan diarahkan pada berbagai literatur yang membahas secara langsung tentang tema sistem ekonomi, khususnya sistem ekonomi Islam dan Pancasila. Dengan demikian, maka sifat penelitiannya atau metode yang digunakan dalam menganalisis data 30 adalah content analysis (kajian isi). 31 Teknik (content analysis) ini bertujuan untuk memanfaatkan dokumen yang padat isi, sehingga –menurut Holsti, seperti dikutip Lexy J. Moleong- bisa ditarik kesimpulan lewat usaha menemukan karakteristik pesan secara objektif dan sistematis. 32 Namun persoalannya, tidak semua sumber data mesti akurat dan benar. Untuk itu, agar tidak keliru 33 dalam mengambil kesimpulan, maka data-
29
Sri-Edi Swasono, “Ekonomi Indonesia: Sosialisme Religius” dalam Sri-Edi Swasono dkk., (ed.), Sekitar Kemiskinan dan Keadilan: dari Cendekiawan Kita tentang Islam, cet. III (Jakarta: UI-Press, 1999), hlm. 5. 30 Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema (khususnya sistem ekonomi Islam dan Pancasila) dan dapat dirumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data. Dan pada akhirnya bisa diangkat menjadi teori substantif. Dengan demikian, analisis data sangat memungkinkan terhadap penemuan teori baru atau verifikasi teori baru (seperti teori ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila). Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. XI (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 103-104. 31 Ibid., hlm. 163. Analisis isi, seringkali disebut analisis dokumen, adalah telaah sistematis atas catatan-catatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber data. Lihat John W. Best, Metodologi Penelitian Pendidikan, (ed.) Sanapiah Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 133. 32 Ibid., hlm. 163. 33 Misalnya untuk mendeskripsi praktek-praktek atau kondisi yang ada (pembangunan ekonomi yang dialami Indonesia dan negara Muslim yang melibatkan aspek sosial dan lainnya), atau untuk menilai bias, prasangka/ propaganda dalam isi buku-buku teks (teori ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila bukan sekedar embel-embel, tetapi merupakan suatu keniscayaan). Lihat John W. Best, Metodologi Penelitian…, hlm. 134-135.
17
data itu harus disoroti secara cermat, 34 yakni dengan cara induksi 35 dan deduksi. 36 Selain kedua metode itu, karena antara sistem ekonomi Islam dan Pancasila yang digagas Chapra dan Mubyarto terdapat titik persamaan dan perbedaan pandangan, maka metode komparasi juga diperlukan untuk memaparkan serta menganalisis konsep dengan membandingkan pemikiran keduanya, sehingga dapat diambil benang merahnya. Dengan kata lain, melalui penggunaan metode komparasi ini, diharapkan bisa memunculkan titik persamaan dan perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan dari keduanya. Ditinjau dari segi metodologinya yang bersifat kepustakaan, maka data yang diperlukan adalah data yang bersumber dari kepustakaan, yang berhubungan dengan obyek permasalahan yang akan diteliti. Adapun sumber-sumber yang dimaksud adalah: a. Sumber Primer, yaitu berupa buku-buku yang secara langsung membahas masalah ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila, terutama menurut Chapra dan Mubyarto. 34
John W. Best, Metodologi Penelitian…, hlm. 134. Induksi ialah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan kata lain, metode induksi ialah suatu penalaran yang diawali dengan memberikan contoh-contoh tentang peristiwa-peristiwa khusus yang sejenis, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Karena itu, induksi pada umumnya disebut generalisasi. Dengan demikian, dalam ilmu sosial, terlebih ilmu humaniora, induksi bisa disebut semacam Case-Study. Dalam hal ini, sistem ekonomi Islam dan Pancasila bisa dijadikan sebagai model (kasus) pembangunan ekonomi bagi negara-negara berkembang, karena berpijak dari relitas sosial yang tengah dihadapi masyarakat. Ini berarti, hakikat (pembangunan ekonomi) itu berlaku bagi semua kasus dalam situasi manapun. Lihat Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 57-58. 36 Deduksi ialah suatu cara/ jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, metode deduksi ialah suatu penalaran yang diawali dengan penentuan sikap dalam menghadapi masalah tertentu, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, kasus yang menimpa negara-negara berkembang sebenarnya tidak lepas dari masalah pembangunan ekonomi. Dengan demikian, antara induksi dan deduksi terdapat suatu lingkaran hermeneutik, dari umum ke khusus dan dari khusus ke umum. Karena itu, sulit untuk dikatakan mana yang lebih dahulu. Lihat ibid., hlm. 58-59. 35
18
b. Sumber Sekunder/ komplementer, yaitu berupa karya-karya yang secara implisit menyinggung masalah ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila, baik dalam bentuk buku atau artikel ilmiah dan lainnya. 37 Adapun pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan masyarakat beserta struktur, lapisan dan berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan, sehingga suatu fenomena sosial dapat dianalisa secara proporsional dan tepat lewat faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. 38 Sebab, selain masalah sosial yang dihadapi oleh setiap masyarakat berbeda dengan lainnya dikarenakan perbedaan tingkat kebudayaan dan masyarakatnya, dan lingkungan alamnya di mana ia hidup, juga masalah sosial sangat terkait dengan nilai-nilai moral, pranata-pranata sosial dan manusia dalam konteks-konteks normatif di mana hubungan-hubungan manusia itu terwujud, baik dalam masalah sosial, moral, ekonomi, agama, ataupun masalah lainnya. 39 Dalam hal ini, pembangunan ekonomi yang dialami oleh negara Muslim dan Indonesia seperti ditegaskan Chapra dan Mubyarto harus dipahami sebagai suatu perencanaan sosial yang tidak hanya menyangkut aspek materi (ekonomi), tetapi juga aspek non-materi seperi moral dan lainnya. Selain itu, pendekatan historis pun diperlukan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menyatupadukan semua unsur dalam konstruksi teratur, 40
37
Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 107. 38 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, cet. V (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 39. 39 Abu Ahmadi dkk., Ilmu Sosial Dasar, cet. I (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 12. 40 Sudarto, Metodologi…, hlm. 100.
19
sehingga dapat dihasilkan suatu nilai yang terkandung dalam suatu sistem; termasuk sistem ekonomi Islam dan Pancasila. Di samping dua pendekatan itu, pendekatan filosofis juga tidak dapat dikesampingkan, karena untuk mengungkap titik temu nilai (kebenaran), seperti sisi keadilan atau kesejahteraan yang ada pada kedua sistem ekonomi itu sehingga seseorang tidak terjebak pada aspek formalitas ekonomi, yakni tidak mempersoalkan lagi “hitam-putih” sistem ekonomi Islam dan Pancasila. Dengan kata lain, pendekatan filosofis ini dimaksudkan untuk menjelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai sesuatu (sistem ekonomi Islam dan Pancasila) yang berada di balik obyek formalnya. Dalam arti, untuk mencari sesuatu yang mendasar, asas dan inti yang terdapat di balik yang bersifat lahiriah. 41 G. Sistematika Pembahasan Agar pembahasan dalam tesis ini tersusun secara organis dan sistematis, maka pembahasannya akan dibagi dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut : Bab pertama adalah bab pengantar. Bab ini memaparkan segala hal yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, yang mencakup uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua berisi tentang sketsa biografi dua tokoh ekonomi, yakni M. Umer Chapra dan Mubyarto. Bab ini secara sekilas mengupas hal-ihwal yang dapat mempengaruhi masing-masing dari kedua tokoh itu, sehingga berpendapat
41
Abuddin Nata, Metodologi…, hlm. 42-45.
20
demikian. Hal ini bisa dilihat dari setting historis kehidupannya dan hasil karyakaryanya. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan sebagai gambaran awal dalam memahami konstruksi ekonomi yang digagas oleh kedua tokoh tersebut. Bab ketiga membahas secara utuh tentang konstruksi sistem ekonomi Islam yang digagas oleh Chapra yang terfokus pada teori ekonomi Islam dan landasan berjalannya keadilan dalam ekonomi Islam, yang mencakup Islam sebagai prinsip dasar dan dimensi kebijakan ekonomi Islam. Dan konstruksi sistem ekonomi Pancasila yang digagas oleh Mubyarto yang memuat teori ekonomi Pancasila dan landasan berjalannya keadilan dalam ekonomi Pancasila. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana sistem ekonomi yang dibangun oleh keduanya dengan merujuk pada paradigma yang berbeda, yakni Islam dan Pancasila. Bab keempat merupakan suatu upaya penilaian terhadap kesatuan ide dan keragaman pelaksanaan dari gagasan ekonomi yang ditawarkan oleh Chapra dan Mubyarto. Oleh sebab itu, pembahasan dalam bab ini mencakup titik persamaan dan perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan dari pemikiran keduanya. Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam tesis ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam bab pendahuluan. Selain itu, penulis juga mencantumkan saran-saran penelitian yang belum tercover atau terlewatkan dalam tesis ini untuk ditindaklanjuti, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya seputar tema ekonomi.
207
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan secara keseluruhan, maka sebelum disimpulkan penulis dapat mengambil benang merah seperti berikut: Pertama, untuk merumuskan paradigma ilmu ekonomi secara konseptual agar sejalan dengan maksud pembangunan, yakni menciptakan keadilan sosial, maka menurut Chapra dan Mubyarto, ilmu ekonomi harus berupaya mewujudkan kesejahteraan manusia melalui simetri antara kepentingan (pemenuhan kebutuhan) individu dan sosial, sehingga bisa menjadi solusi penyeimbang antara kehidupan manusia sebagai pribadi dan warga masyarakat, antara kehidupan materi dan rohani. Untuk itu, peran etika dan moral tidak dapat dikesampingkan, karena mengarahkan seseorang dalam aktivitas perekonomian tidak hanya menuruti instik (motivasi) ekonomi an sich, tetapi juga selalu memikirkan akibat yang akan terjadi dari perbuatannya itu. Dengan demikian, perpaduan dan keselarasan antara keduanya diharapkan mampu mengantarkan manusia pada kebahagiaan sejati, yakni terciptanya keadilan sosial dan pada keharmonisan hidup, baik dalam hubungannya dengan sesama, terlebih dengan Tuhan. Sebagai konsekuensinya, ilmu ekonomi harus melibatkan aspek sosial, moral dan sejenisnya, sehingga bisa menjadi problem solver bagi realitas yang dihadapi suatu masyarakat atau bangsa. Karena itu, Chapra dan Mubyarto mengajak masyarakat untuk mengkaji ulang dan
208
berpikir kritis terhadap teori-teori Barat. Sebab, apa yang dialami Barat belum tentu sepenuhnya sesuai dengan konteks kehidupan; di mana masyarakat tinggal. Kedua, karena masalah ekonomi terkait erat dengan pembangunan, dan merupakan bagian dari serangkaian perencanaan program pembangunan, maka pembangunan tidak harus menekankan pada aspek materiil belaka, tetapi juga harus melibatkan aspek non-materiil; terutama pembangunan manusianya itu sendiri. Dengan demikian, meski untuk negara-negara berkembang kemajuan ekonomi merupakan tolak ukur bagi keberhasilan pembangunan, namun bukan segala-galanya, karena akan mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, menurut Chapra dan Mubyarto, pembangunan harus melibatkan aspek hidup dan kehidupan manusia. Dari uraian di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut: 1. Sistem ekonomi Islam dan Pancasila yang digagas oleh Chapra dan Mubyarto pada dasarnya menekankan aspek kemanusiaan dan ketuhanan, pemenuhan kebutuhan individu dan sosial, dan materi dan rohani secara seimbang, sehingga kedua sistem ekonomi itu menolak keras aktivitas perekonomian yang mengarah kepada ketidakadilan. Dengan demikian, sebagai wujud dari adanya kedua sistem ekonomi itu dalam mencarikan solusi bagi masalah pembangunan, maka ada beberapa kata kunci yang dinilai cukup signifikan dari gagasan keduanya, yaitu tauhid, khilafah dan ‘adalah bagi Chapra. Sementara bagi Mubyarto adalah: moralitas agama, titah Tuhan dan keadilan yang digambarkan dengan kemerataan sosial dan kerakyatan.
209
2. Sistem ekonomi Islam dan Pancasila yang digagas oleh Chapra dan Mubyarto sama-sama berpijak dari realitas sosial atau praksis sosial yang tengah dihadapi negara masing-masing, dan berpihak kepada rakyat miskin yang tertindas secara sosial, ekonomi, politik dan lainnya. Adapun titik perbedaan antara keduanya terletak pada: pertama, sistem ekonomi Islam merujuk pada al-Qur’an dan Hadis sebagai landasan konseptualnya. Sementara sistem ekonomi Pancasila merujuk pada ideologi negara (Pancasila) yang menjadi falsafah hidup bangsa. Dan kedua, dengan adanya perbedaan landasan itu, maka secara otomatis apa yang menjadi tempat berpijak yang mendasari pemikiran keduanya mengenai sistem ekonomi pun berbeda. Oleh karena munculnya sistem ekonomi Islam dan Pancasila merupakan hasil refleksi kritis dari realitas sosial yang dihadapi masyarakat melalui paradigma tertentu, maka apa yang digagas Chapra dan Mubyarto tentunya terbatas pada ruang dan waktu, dan tidak mesti cocok bagi negara manapun (selain Islam dan Indonesia). Terkait dengan hal ini, ada beberapa titik kelebihan dan kekurangan dari gagasan keduanya. Titik kelebihannya adalah: pertama, corak ekonominya tidak semata-mata menekankan aspek rasio (menuruti motif ekonomi), tetapi yang lebih penting dari itu adalah, bagaimana agar manusia memperhatikan aspek materi-rohani dan ketuhanan- kemanusiaan secara harmonis sebagai wujud dari pribadi yang utuh. Hal inilah yang menjadi pembeda antara kedua sistem ekonomi itu dengan sistem ekonomi konvensional. Dan kedua, lebih mengutamakan moral dan etika sebagai pembebas dari ketertindasan, sehingga mampu menjadi kekuatan revolusioner dalam upaya menuju perubahan sosial
210
yang sesuai dengan konteks kehidupan yang sedang dijalani demi menggapai keadilan sosial, kebahagiaan hakiki dan kesejahteraan bersama. Adapun titik kelemahannya adalah, sistem ekonomi Islam dan Pancasila muncul sebagai pilihan setelah gagalnya sistem ekonomi konvensional. Hal inilah yang menyebabkan sebagian ekonom sulit untuk menerima kehadiranya, karena selain belum teruji kemapanannya secara teoritis, juga dalam prakteknya masih bercampur baur dengan teori-teori Barat dan tidak ada yang orisinil. Dengan demikian, boleh jadi jika kedua sistem ekonomi itu gagal dalam menjalankan fungsinya, maka tidak menutup kemungkinan akan sirna seiring dengan berlalunya waktu. Dan pada akhirnya, yang akan tetap bertahan adalah sistem ekonomi konvensional yang jelas-jelas sudah teruji secara teori dan praktek. B. Saran-Saran Setelah penulis melakukan kajian terhadap perbandingan pemikiran M. Umer Chapra dan Mubyarto tentang sistem ekonomi Islam dan Pancasila, maka menurut penulis ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, di antaranya: Pertama, penelitian ini menuntut adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam untuk mengkaji tema ekonomi dalam kaitannya dengan konvergensi atau titik temu antara pandangan Islam dan Pancasila. Saran ini didasarkan pada asumsi dasar, bahwa dengan landasan konseptual sistem ekonomi Islam dan Pancasila yang berbeda, keduanya memiliki pertemuan pandangan dan bisa dijadikan sebagai acuan bagi sebuah sistem ekonomi yang handal dengan bercirikan semangat nasional, keadilan, kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat secara bersama.
211
Kedua, sistem ekonomi Islam dan Pancasila masih banyak menyimpan hal-hal yang perlu dikaji lebih jauh sebagai upaya reinterpretasi sistem ekonomi agar sesuai dengan masa kini dan mendatang. Oleh karena itu, hasil penelitian yang penulis lakukan ini masih terbuka untuk dikaji ulang dengan memakai pendekatan dan tolok ukur yang berbeda. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa, selain kedua sistem ekonomi itu sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan dalam batas khazanah pemikiran, juga tuntutan akan adanya kebutuhan problem solver sistem ekonomi yang sesuai bagi masalah pembangunan dalam dataran praksis sosial. Dan ketiga, karena masyarakat Indonesia itu majemuk, bukan hanya Islam yang tumbuh dan berkembang, tetapi juga agama-agama lain seperti Kristen dan lainnya, maka dalam batas studi komparatif antara sistem ekonomi Kristen dan Pancasila misalnya, perlu juga mendapat perhatian serius.
DAFTAR PUSTAKA Ahmad, Khurshid, “Kata Pengantar” dalam M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge, Nigeria: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992. ----------, “Kata Sambutan” dalam M. Umer Chapra, al-Qur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil, terj. Lukman Hakim, Yogyakarta: Dana Bahkti Prima Yasa, 1997. ----------, “Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam” dalam M. Umer Chapra (et. al.), Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam, (ed.) Ainur Rofiq Sophiaan, cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1997. ----------, “Kata Pengantar” dalam M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam, terj. Ikhwan Abidin Basri, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Ahmadi, Abu dkk., Ilmu Sosial Dasar, cet. I, Jakarta: Bina Aksara, 1988. Ali, Fachry, Islam, Pancasila dan Pergulatan Politik, cet. I, Jakarta: Pustaka Antara, 1984. Ali, Mukti, “Agama dan Perkembangan Ekonomi di Indonesia” dalam Muhammad Wahyuni Nafis dkk. (ed.), Kontekstualisasi Ajaran Islam (70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA), cet. I, Jakarta: IPHI & Paramadina, 1995. Al-Baqi, Muhammad Fuad ‘Abdul, al-Lu’lu’ wal-Marjan, juz II, terj. Salim Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, 1996. ---------, al-Mu’jam al-Mufahrasy li Alfaz al-Qur’an al-Karim, Bairut: Dar al-Fikr, 1981. Al-Maududi, Abul ‘Ala, The Economic Problem of Man and Its Islamic Solution, Lahore: t.p., 1975. Amsyari, Fuad, Islam Kaaffah, Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995. Amin, Husayn Ahmad, Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam, terj. Bahruddin Fannani, cet. II, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
An-Nabhani, Taqiyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam, terj. Moh. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, ttp.. Anshori, Zafar Ishaq, “Kata Sambutan” dalam Chapra Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, Surabaya: Risalah Gusti, 1999. ----------, “Kata Sambutan” dalam M. Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, terj. Ikhwan Abidin Basri, cet. II, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2005. An-Nawawi, Muhyiddin, Syarah Riyadus-Salihin, Bairut: Dar as-Saqafah alIslamiyyah, t.tp.. Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
Metodologi Penelitian Filsafat,
Bakry, Noor Ms., Orientasi Filsafat Pancasila, Yogyakarta: Liberty, 1994. Baswir, Revrisond, “Mencari Teori Keadilan Ekonomi” dalam Dumairy dan Zahrul Hadiprabowo (ed.), Pembangunan Di Indonesia, Yogyakarta: BPFE,1991. Best, John W, Metodologi Penelitian Pendidikan,(ed.) Sanapiah faisal dan Mulyadi Guntur Waseso, Surabaya: Usaha Nasional, 1982. Budiman, Arief, “Mengembangkan Manusia Indonesia Seutuhnya Di Indonesia” dalam Frieda NRH dkk., (ed.), Manusia Seutuhnya: Beberapa Gagasan, cet. I, Semarang: Universitas Diponegoro, 1984. Chapra, M. Umer, “Negara Sejahtera Islami dan Perannya di Bidang Ekonomi” dalam M. Umer Chapra (et. al.), Etika Ekonomi Politik:…, hlm. 23. ----------, al-Qur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil, terj. Lukman Hakim, (ed.) M. Sonhadji dan Murwanto Sigit, cet. I, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997. ----------, Islam and Economic Development, Pakistan: International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute, 1993. ----------, The Future of Economics: An Islamic Perspective, Leicester: Islamic Foundation, 2000.
----------, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam, terj. Ikhwan Abidin Basri, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. ----------, Islam and the Economic Challenge, Nigeria: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992. ----------, Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, Surabaya: Risalah Gusti, 1999. “Dari Penerbit”, dalam Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto, cet.I, Yogyakarta: Aditya Media, 1997. Darliah, Yuni, Pemikiran Ekonomi Islam Sektor Moneter Menurut M. Umer Chapra, Tesis koleksi UII Yogyakarta tahun 2002. Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Alwaah, 1995. Echols, John M. dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia, 1992. Hadiprabowo, Zahrul, “Pembangunan Harus Bebaskan Manusia dari Belenggu yang Menghimpit” dalam Dumairy dan Zahrul Hadiprabowo (ed.), Pembangunan di Indonesia, Yogyakarta: BPFE, 1991. Hafidhuddin, Didin, Tafsir al-Hijri: Kajian Tafsir al-Qur’an Surat al-Maidah, cet. I, Jakarta: Kalimah, 2001. Harun, Salman, Mutiara al-Qur’an: Aktualisasi Pesan al-Qur’an dalam Kehidupan, cet. I , Jakarta: Logos, 1999. Hatta, Sosialisme Religius, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000. Hawwa, Sa’id, al-Islam, juz I, cet. III, t.kp.: t.p., 1981. Hudiyanto, “Sejarah Kemiskinan Indonesia”, dalam Said Tuhuleley (ed.), Permasalahan Abad XXI: Sebuah Agenda (Kumpulan Karangan), cet. I, Yogyakarta: SIPRESS, 1993. Huntington, Samuel P., Benturan AntarPeradaban dan Masa Depan Politik Dunia, terj. M. Sadat Ismail, Yogyakarta: Qalam, 2002. Ibn ‘Abbas, Tanwirul-Miqbas min Tafsir Ibn ‘Abas, Bairut: Dar al-Fikr, t.tp..
Ibn Hajar, al-‘Asqalany, Bulugul-Maram min Adillah al-Ahkam, Bairut: Dar al-Fikr, 1989. Ibrahim, Anwar, Islam, Pembangunan dan Keadilan Sosial, Surakarta: Hapsara, 1982. Irawan dan M. Suparmoko, Ekonomi Pembangunan, cet. III, Yogyakarta: BPFE UGM, 1982. Islahi, AA. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, terj. Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997. Isman, William H. dan M.B. Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, cet. 1, Bandung: Citra Umbara, 1996. Jakti, Dorodjatun Kuntjoro (ed.), Kemiskinan Di Indonesia, cet. 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986. ----------, “Kata Pengantar” dalam Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (ed.), Kemiskinan Di Indonesia, cet. 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1986. Karim, Muhammad Abdul, Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam, Yogyakarta: Surya Raya, 2004. Karim, Adiwarman, Ekonomi Mikro Islami, cet. I, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2002. Kartasasmita, Ginandjar, “Kata Pengantar” dalam Mubyarto, Kisah-kisah IDT: Penuturan 100 Sarjana Pendamping, Yogyakarta: Aditya Media, 1997. Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila (LPEP), Sistem Ekonomi Pancasila Adalah Sistem Ekonomi Gotong Royong Kerakyatan Terpimpin, Jakarta: Mutiara, 1982. Lubis, M. Solly, Dimensi-dimensi Manajemen Pembangunan, cet. I, Bandung: Mandar Maju, 1996. Maarif, Ahmad Syafii, Membumikan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995. Madjid, Nurcholish, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, cet. II, Bandung: Mizan, 1988. ----------, Pintu-pintu Menuju Tuhan, Jakarta: Paramadina, 1995
Malik, Abdul, Humanisme dalam Pemikiran Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Umer Chapra), Tesis koleksi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004. Mannan, M. Abdul, Islamic Economics: Theory and Practice, Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1970. ----------, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, terj. M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997. Ma’arif, Ahmad Syafi’i, “Islam dan Pancasila; Pertemuan Ideologi yang Menguntungkan (Sebuah Pengantar)”, dalam Abdul Karim, Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam, Yogyakarta: Surya Raya, 2004. Mangunpranoto, Ki Sarino, “Dasar Filsafat Ekonomi Pancasila” dalam Ace Partadiredja (et. al.), (ed.) Mubyarto dan Boediono, Ekonomi Pancasila, cet. V, Yogyakarta: BPFE, 1994. Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. XI, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000. Mubyarto, “Pengantar” dalam H.W. Arndt, Pembangunan Ekonomi: Studi Tentang Sejarah Pemikiran, terj. Fahzenil, cet. I, Jakarta: LP3ES, 1992. ----------, “Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi” dalam Moerdiono (et. al), Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: BP-7 Pusat, 1992. ----------, “Kondisi Kemiskinan di Indonesia Pada Abad XXI” dalam Said Tuhuleley (ed.), Permasalahan Abad XXI: Sebuah Agenda (Kumpulan Karangan), cet. I, Yogyakarta: SIPRESS, 1993. ----------, Ekonomi dan Keadilan Sosial, cet.I, Yogyakarta: Aditya Media, 1995. ----------, Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto, cet.I, Yogyakarta: Aditya Media, 1997. ----------, Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia, cet.I, Yogyakarta: Aditya Media, 1997. ----------, Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi, cet. I, Yogyakarta: BPFE, 2001.
----------, “Menerapkan Sistem Ekonomi Pancasila” dalam Kabare Kagama: Majalah Keluarga Alumni UGM (Mengurai Benang Kusut Pendidikan Mahal), edisi: 151/ XXIX/ November/ 2003. ----------, “Ekonomi Pancasila: Menebus Dosa-dosa Ekonomi”, dalam Kompas (Jum’at), 11 juli 2003. ----------dan Boediono (ed.), “Ekonomi Pancasila” dalam Ace Partadiredja (et. al.), Ekonomi Pancasila, cet. V, Yogyakarta: BPFE, 1994. Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997. Naqvi, Syed Nawab Haider, Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami, terj. Husin Anis dan Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1985. Nata, Abuddin, Metodologi Studi Islam, cet. V, Jakarta: Raja Grafindo Persada Nataatmadja, Hidajat, Pemikiran Ke Arah Ekonomi Humanistik: Suatu Pengantar Menuju Citra Ekonomi Agamawi, cet. I, Yogyakarta: PLP2M, 1984. Oesman, Oetojo Oesman dan Alfian (ed.), “Pancasila Sebagai Ideologi dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara” dalam Moerdiono (et. al.), Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, (ed.) Oetojo Oesman dan Alfian, cet. II, Jakarta: BP-7 Pusat, 1991. Partadiredja, Ace (et al.), “Penyumbang Karangan” dalam Mubyarto dan Boediono (ed.), Ekonomi Pancasila, cet.I, Yogyakarta: BPFE, 1981. Penerbit, “Pengantar Penerbit” dalam Melanie Sritua Arief (ed.), Ekonomi Kerakyatan, cet. II, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001. Penerbit, “Dari Penerbit” dalam Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto, cet. I, Yogyakarta: Aditya Media, 1997. Poespowardojo, Soerjanto, “Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama” dalam Moerdiono (et. al), Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, (ed.) Oetojo Oesman dan Alfian, cet. II, Jakarta: BP-7 Pusat, 1991. ----------, “Menuju Kepada Manusia Seutuhnya” dalam Soerjanto Poespowardojo dan K. Bertens (redaktur), Sekitar Manusia: Bunga Rampai tentang Filsafat Manusia, cet. IV, Jakarta: PT Gramedia, 1983.
Purnamasari, Dewi Laily (et. al.), Bukan Kota Wali: Relasi Rakyat-Negara dalam Kebijakan Pemerintah Kota, Faqihuddin Abdul Kodir (ed.), cet. I, Yogyakarta: Kutub Fahmina, 2006. Purwastuti, L. Andriani dkk., Pendidikan Pancasila: Buku Pegangan Kuliah, Yogyakarta: UNY, 2002. Prawirakusuma, Soeharto, Ekonomi Kerakyatan: Konsep, Kebijakan dan Strategi, Yogyakarta: BPFE, 2001. Prawiranegara, Sjafruddin, Agama dan Ideologi dalam Pembangunan Ekonomi dan Bangsa, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1971. ----------, Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih, Jilid II), (ed.), Ajip Rosidi, cet. 1, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988. Qardhawi, Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 1997. ----------, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, terj. Didin Hafidhuddin dkk., cet. I, Jakarta: Robbani Press, 1997. Rahardjo, M. Dawam, Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam, cet. IV, Surabaya: Risalah Gusti, 1993. ----------, “Mencari Pengertian Tentang Pembangunan: Sudut Pandang Pancasila” dalam Ace Partadireja (et. al), (ed.) Mubyarto dan Boediono, Ekonomi Pancasila, cet. V, Yogyakarta: BPFE, 1994. ----------, “Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Pembangunan Ekonomi Indonesia” dalam M. Umer Chapra (et al.), Etika Ekonomi Politik: Elemenelemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam (ed.) Ainur Rofiq Sophiaan, cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1997. ----------, “Wacana Ekonomi Islam Kontemporer” dalam M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1999. Rasyidah, Anis, Ekonomi Kerakyatan Sebagai Sebuah Sistem Ekonomi, skripsi koleksi Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta tahun 2002.
Saksono, Lukman, al-Qur’an Sebagai Obat dan Penyembuhan Melalui Makanan, cet. II, Bandung: PT Alma’arif, 1996. Singh, Nagendra KR., Etika Kekerasan dalam Tradisi Islam, terj. Ali Afandi, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003. Sofyan, Muhammad, Agama dan Kekerasan dalam Bingkai Reformasi, cet. I, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999. Susminingsih, Wacana Posmodernisme tentang Ekonomi Islam (Kajian Metodologis terhadap Paralelisme Maqasid asy-Syari’ah dalam Fungsi Ekonomi), Tesis koleksi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000. Surakhmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung: Tarsito, 1994. Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta: Rajawali Pers, 1995. Sumarjan, Selo, “Kata Sambutan” dalam Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto, cet. I, Yogyakarta: Aditya Media, 1997. Sutarmadi, Ahmad, Islam dan Masalah Kemasyarakatan, cet. I, Jakarta: Kalimah, 1999. Sudarsono, Heri, Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar, cet. III, Yogyakarta: Ekonisia, 2004. Suseno, Franz Magnis, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1987. Swasono, Sri-Edi, “Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipatif VS Konsentrasi Ekonomi” dalam Moerdiono (et. al.), Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, (ed.) Oetojo Oesman dan Alfian, cet. II, Jakarta: BP-7 Pusat, 1991. ----------, “Ekonomi Indonesia: Sosialisme Religius” dalam Sri-Edi Swasono dkk., (ed.), Sekitar Kemiskinan dan Keadilan: dari Cendekiawan Kita tentang Islam, cet. 1, Jakarta: UI-Press, 1987. Syawasy, Abdul Aziz, Islam Agama Suci, terj. Ahmad Chumaidi Umar dan M. Ali Chasan Umar, Semarang: Toha Putra, t.tp.. Tanzi, Vito, Public Finance in Developing Countries, Brook Field, VT: Edward Elgar, t.tp..
Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002. Tjokroamidjojo, Bintoro, Perencanaan Pembangunan, cet. XVIII, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995. Todaro, Michael P., Economic Development in the Third World, New York: longmans, 1994. Undang-Undang Dasar, Jakarta: Bp-7 Pusat, 1994. Wirasasmita, Rivai dkk., Kamus Lengkap Ekonomi, Bandung: CV. Pionir Jaya, 1999. W.W., Rostow, The World Economy: History and Prospects, London: Macmillan, 1978. Yuliadi, Imamudin, Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: LPPI, 2001. Zaroni, Ahmad Nur, Kritik M. Umer Chapra terhadap Ekonomi Pembangunan, Tesis koleksi UII tahun 2000.
.
.
15
BIODATA PENULIS Identitas Diri Nama
: Wiwin Lindayanti, S.Th.I.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 09 Juli 1981 Jenis Kelamin
: Perempuan
Alamat Rumah
: Sukorejo 05/02 Turi, Lamongan, Jawa Timur, 62252
Alamat Yogyakarta
: Babadan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
Nama Ayah
: Wardji
Nama Ibu
: Alfiyah
Nama Suami
: Ahmad Zaeni Dahlan, M.Ag.
Riwayat Pendidikan 1. SD Negeri Sukorejo, lulus tahun 1990 2. SLTP Negeri Turi Lamongan, lulus tahun 1996 3. MA Negeri Lamongan, lulus tahun 1999 4. S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Tafsir Hadist Fakultas Ushuluddin, lulus tahun 2004 5. S2 Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Hukum Islam konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syari’ah, masuk tahun 2005
16
