LAPORAN HASIL PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKLM NASIONAL (STUD1 KASUS : PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI HWKUM KOTA SEMARANG)
PELAKSANA:
Dr. Suparmin, SH., M.Huml NPP : 09.06.1.0174
WIWIN KRISTIYANTI 1NIM : 0970 10321
FAKULTAS HLTKUM LNIVERSITAS WAHlD HASYIM SEMARANG 2012
\
2.6.Kompleksitas Bekerjanya Hukum dalam Kerangka Jaringan
Dokumentasi dan Infotmasi Hukum Nasiod......... 23.........
BAB III
................................................. . . . . .
METODE PENELWIAN
.......................................................... 3.3. ~ e t o d Pengumpulan e Data .................................................... 3,2.spesifbi Penelitian ..
-
134
37'. .. ..
38
.............................................................
3.4. M W e h l i s a ' Data - 40 -. $5. Metode Penyajgn bata ................... -................................... 40
..
B-AB..IV.. HASIL PENELII7A.N DAN PE.WAHASAN . .. . !............................. 42. . . 4.1 .-Implementsai Peratman Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokum&mi-& Informasi Hukurn Nasional Melalui PJDTH-Kot&Semarang
.. -42
4.1: l . . L a n h - . K e r j aJaringw-Dokumentasi . dan Infonnasi Hukum Nasiond
............................................................................ 42
4.1.2.Fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Niisional.4.2 4.'1.3.Tugas dan Fungsi Pusat Jaringan Dokumentasi d a n ' I n f o ~ Hukum Nasional
..............................................................
42
4: 1:4.Pakhaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 20 12 ........ 42
4.1 .S.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi l&kum
.................. 42
-42:'Hanibatanyang ~imbnl'da2dM ~ n g h h p l e m e ~ ~
Eepr~.q.N.a.m~r.33, T.&,w2Q:l2 di Kota Semarang .................. 53 BAB V
.................................................................................. 56' 5.1. Keskpulan .......................................................... . .56
PENUTUP
A
1 Peraturan . . . . P~sidea . . ~e~-ubiik, Indoniiia Nomor 33 '~ahun'm12 tentang 3aringan B'bkumentasi dan Ii&rmasi Hukum Nasional.
k
j,:.,'
Peraturan ~ d i k o t aSemarang Nomor 15A
~ahuo2009
Dokumentasi clan Informasi-Hukum K~Wsknarang.
3. Hasil Wawancara PJDIH'KO~~ Semarang
tentang ~adagau
pengaruh global yang membuat perubahan arah kebijakan-kebfjakanbaik di bidang ekonomi, sosial, budaya serta hukum. Oleh karena itu sebagai negara berkembang, Indonesia hams siap untuk melakukan perubahan-perubahan. Memang benar bahwa globalisasi telah merambah hampir di semua lini kehidupan masyarakat, sebagaimana pendapat Henry Kissinger yang dikutip ~ l e Achmad h Daniri, bahwa globalisasi di bidang hukum merupakan desain Arnerika Serikat dalam rangka menjadikan hukurn sebagai alat untuk menguasai perekonomian negara-negara lain.'
-
Adanya globalisasi bidang hukum tersebut, maka perlu juga dilakukan sebuah
pengembangan
hukum
(rechtsbeofening) secara
terintegrasi dan berkelanjutan. Pengembangan hukum tadi diarahkan untuk mencermdti dan mengantisipasi adanya revolr~si pada bidang lain, disamping mencegah terjadinya perubahan paradigma hukum yang tidak tentu arah. Oleh karena itu, dalam pengembangan hukum ini perlu dibuat pendekatan dengan pengkajian hukum yang bertujuan mencapai jaminan
dan kepastian hukum bagi kegiatan masyarakat pada situasi global. Kiranya dapat disimak, pada tahun 1970-an pengkajian hukum dalarn kaitannya dengan pembangunan hanya mengkaji bagaimana hukum dapat mendorong pertumbuhaa ekonomi belaka, dimana salah satu fokus kajiannya addah ..... .
. .
bagaimana peranan hukum sebagai rekayasa sosial atau alat perubahan sosial (law is tool of social engineering) dari rnasyarakat tradisional menuju
'.MEIS Achmad Daniri,
Vo1.24. No.3.2005.
uReformasi Corporate Governance di ~ndonesia",.~urnal-~ukum.~isnis,
masyarakat modern. Namw, dua puluh"t3hun kemudian, tepatnya pa& era. 1990-an kajian hukurn rekayasa sosial itu telah bergeser sejalan dengan masuknya arus globalisasi -yang.. ditandai dengan era perdagangan bebas
Vree rrade) kepada kajian hukum dari lingkup domestik ke masalahmasalah kajian global. Sebagai institusi normatif, hukum akan kehilangan fungsinya jika melalui kewenangan yang dimilikinya tidak dapat menundukkan perilaku masyarakat di bawah otoritasnya. Berbeda dengan ekonomi clan politik, hukum dalam konsep ini menggunakan metode generalisasi yang hertekad untuk bersikap netral, objektif, dan berlaku sama di hadapan hukum dalam menyelesaikan berbagai silang pendapat yang hidup di tengah m a ~ ~ a r a k a t . ~ Oleh karenanya, sistem hukum Indonesia yang rnenganut sistem hukum Eropa Kontinental ditempatkan sebagai dasar bagi para penegak hukum untuk menggunakan hukum positif dari sistem Eropa Kontinental tersebut
&lam mernbuat setiap keputusan. Namun, siring perkernbangan zaman, di sisi lain berkem bang pula banyak peraturan perundang-undangan pada sektor ekonorni, seperti perdagangan, penanaman modal (investasi), jasa,
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), keuangan dan sektor perbankan yang sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law dengan sangat ~ i b e r a l n ~Jika a . ~ melihat dari aplikasi kedua sistem hukum
Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, "Hukum Ekonomi Sebagai PangIima", Mas media Buana Pustaka, Sidoajo,Jawa Timur,2009, hal. 107.
Ibid, hal. 112.
yang berbeda tersebut dalam hukum positif di Indonesia tampaknya akan dapat menimbulkan di~harmoni,~ hal itu akan terasa pada adanya pengahvan yang tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, sebagai contoh gagalnya upaya membumikan konsep liberalisasi Hak Kekayaan Intelektual dalam ranah komunal masyarakat lndonesia Namun, sebagaimana yang sering kita dengar bahwa Indonesia adalah merupakan negara hukum seperti yang tertulis di dalam Pasal 1 ayat
'
(3) Undang-Undang ~ a s a r 1945 dimana disebutkan bahwa Negara
Indonesia adalah Negara Hukurn, rnaka melalui prinsip tersebut Roscoe Pound, menyatakan bahwa "Law is an Insfrumenf of Social Engineering" atau Hukum adalah instrumen untuk melakukan rekayasa sosiaL5 Supremasi hukum di Republik Indonesia ini merupakan suatu kondisi yang semestinya dipahami, diyakiii, dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh setiap warga negara Republik Indonesia, dan dilain pihak hukum seyogyanya dapat menampilkan peranannya yang sentral sebagai pengarah dan pengayom kehidupan masyarakat dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat tidak terkecuali juga bagi aparatur negara dan pemerintahan itu sendiri. Dengan keadaan tersebut UUD 1945 menempatkan hukum sebagai urat nadi kehidupan warga masyarakat.
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3) 5
Roscoe Pound, &lam Abdullah EmpiTPeranan Jaringan Dokurnenlasi dan Iformasi Hukum daim Rangka Kernbangun Supremmi Hukum", Pustakawan Madya pada Pembinaan Hukum Nasional. 2006,. hal. 2
Sementara itu dalam rangka mewujudkan Supermasi Hukum di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia pun berusaha untuk memberikan sebuah transparansi persoalan hukum kepada warga masyarakatnya. Berkaitan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengulas lebih
1 lanjut mengenai "Implementasi Peratoran Presiden Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Studi Kasus: Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang)" 1.2. Perurnasan Masalah Sehubungan
dengan
latar
belakang
masalah
sebagaimana
dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan pokok-pokok pernasalahan yaitu: 1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Presiden Republik lndonesia
Nomor 33 tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Tnformasi Hukum Nasional melalui Pusat Jaringan Dokurnentasi dan Informasi Hukum (PJDM) Kota Semarang? 2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum Nasional di PJDlH Kota Semarang?
1.3. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokwnentasi dan Informasi Hukum Nasional di
\
PJDIH Kota . . Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan --hambatan yang ~timbul. &lam pelalisib~iian Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentaii dan,rn.fo.wasiHukum Nasional di PJDIH Kota .Semarang. : . . . . . .
.
.
..
..
1: Petiulisanini diharapkan mampu mem.berikan sumbangan pemikiran bagi ;perkembangan hukum, khususnya mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringm Dokumentasi..dan Informasi Hukum'Nasianat. 2. Penullsan ini dihahpkan dapat menjadi: ref&nsi '
bagi rnasyarakat
khususnya me"genai Jaringan Dokumentasi dan Tnformasi Hukum
Bttb ~ : - ; & & . . ' ~ ~ , & f i = tkil'd. ~ wA'mg
dari
!
.pernasalahan, . .. gerumusan masalah, tujuan d& manfaat . . penelitian serta
. . . . . . . .. pengertian hukdm' sebagai sistetem perat&n, anatomi pcraturan, norrna .
....
.
'
peraturan hukum clan peristiwa hukum implementasi Peratu'ran Presiden Nomor 33 T a u n 2012 leritang 'Jai-inganmkumentasi-dan'lAfom'as1'H~um Nqsional, pola implementasi serta tinjauan urnum tentang Peranan Jaringan Dokumenasi dah Ififommi Hukum Nasional. Bab 111 tentang metodologi penelitian berisi gambaran yang '
. I . .
terpeiiiici meng~niiimetdde penel~ban,yang . . . . . .thiliphti m e t d e peidekaan ywg:dig-una.kanolehpeneliti dalam . . .melakukaq . . . . . penelitian, -sertaanalisanya. .
....
. .
. . :..-.
'
'
.'
Bab IV berisi hasil penelitian dan .analisanya. Dalam bab-iei Sdij'elaskan 'hasil penglftian "*clan peMbzihasan mengenai implementasi '
'
Peraturan, Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentangJaringan Dokumentasi .
..
.
.
. . .
d&
ii&&dd H-.
Nasiona!,. . &la@ . ..itu.. jugs. a k a n dibahas. tentang
hambatan-hambatan yang d'iadapi- daI'am pengitnplkmentasi' Peraturan Presiden Nornor 33 T
.
. . ..
8 8 ) : .: V . -. . .
p&mb*san
m 2012 tersebut,
seeagai . ..,.. p$nu.tupn.., . , . . . : . . . b~r~isi,. . . . .. kes1rnp:ul~. . . . . . . .. d.a,ri. h~i! . .. . . . . bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang'diharapkan ;
,
, ,
,
,,
,
dapat menjadi masukan yang berguna bagi instansi terkait.
7
BAB U. : . , ,
TINJAUAN PUSThLKi9 2.1. Hukum dan Perubahan ~ o s i a l Sejak "orde reformasi", kita menyaksikan kemajuan yang .bar ,
biasa 'dalam reformasi .hukuttf, setidaknya ditandai .dengan -.tejarlmya rnodernisasi berbagai peraturan pmndang-undangan. Sebagai gambaran 1
.
secara kuantitatif,. (UU),3 . . pad3 ,tahun 2090,: diyhk*. .38 . . .undang-undang . .
,
.. ..
..
.
. .. ..
.
,
.
\
p&aturan pemerinkh..pengganti~ undang-undang (Perp,u),-dan l.S-.peraturan ,pemerihtah (PP). Pada tahun 200 1, disahkan 22 W, dan 29 PP. Pada tahun 2002, disahkan 32 UU, 2 Perpu, dan 62 PP. Sedangkan pada tahun -2M3,
setidaknya sampai bulan, Maret, disahkan 11 UU, dan 19 PP. Termasak salah satunya .. adalah Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang, ~a.rin&m.. ... lhkmentasi dan Informasi Hukurn Nasional. Mdernisasi .. . ..
..
. .
.
.
p e ~ mpf.mda~gllhdangan h im tampak.
satunya adal& keinginan
hdonesia unhfc mewujudkan "sebuah makna" dalam ha1 ini menyangkut tentang sebuah sistemjaringan. B e r b i ~ : , t e.. n .t q ghat tersebut,,maka hendaknya bertitik tolak pada perkembangan j.&ing&
~~~~~~~~~~~hdonesia yang terjadi pada tahun 1971
dengap &y~~nggarakawya sebuah "wor~hop"di ~ a n d ' h r ? ~workshop . tersebut berjudul Workshop Sistem Jaringan Dokumentasi .dm Tgfomasi
4.
Mief, Bar& laNawawi;. "~asalah.Penegakan' 'Hdkum &''~&6'pdka~nn'Penan~~~ngan'n'K~dhafdn (I!".Bandung :Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 1.
-
rhiah..untuk.hdonesia, diselenggarakan df.:..Bandungpa& tanggal 22-24 Juli 1971. " W o w o p memutuskan perlu a w y a sistemja4ngan . . ... informasi dan dokumentasi ilmiah yang terdiri dari 4 (empat) bidang sebagai betikut. :
.
l.:.. Un@.
ilmu pengetahuan dan teknologi. Disini ilmu pengetahuan
diiartikansebagai ~ a i n s .
2. Bidwg-bidang Biolagi dan Pertanian 3. Bidang Kesehatan dan Kedoktsfan
M~J.ihqt: s y t u . usaha yang d i 1. a. .. .h. .' .k: .~,oleh, .Pqmefitah Indonesia _ ". . :. . ... . . . . .
..
,
.
. .
.
melalui. uraian tersebut diatas, tampaknya belum mencakup pada bidang ilmu hukum. Beranjak'dari':asumsi" bahwa pembangunan atau pembaruan hukum .ygng dilakukan melalui ,perubahan,-peratura!!,.pemnd%g-un@gan, tennasuk amandemen konstitusi (UUD 1945), merupakan langkah maju-dan "-ba-&,'-b&n
merup~h'keriis~yaan"dalam~~k~~t~ks 'teijainya perubahan
so$& ,;:, ,wli!t.is . . . , . .e ~ ~ ~ g mZ~upun m . ~ ~ budaya,. C baik da1a.m ,
global dan
regional ..maupun. .. .. . dag .. lokal... itu. ..sendiri. Hal itu hams disertai . nasional.. . .
.
.
.
pemaliaman yang mendalm tentang b a g a h a hukum itu dapat bekeja dan brogerasi secara efisien dan efektif, teru@ma, menyzggkut aturanaturan hukum yang dipandang sebagai supremasi. Sesuai dengan K m u s Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, cetakan kedua, tahun 2002 yang dikelua'rkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nas'ional, . . ~enyebutkan . . . . . . bahwa Supremasi mempunyai arti sebagai kekuasaan tertinggi (teratas); - Dalam ".TheAilvenced Learner 's Dictionary of Current EngI'ish 9
sebagaimana dikutip oleh H.Harris *he7,
d a b b h n y a "Supre'masi
Htikurn dan PiinSip Demokrasi di Indonesia". %upemaii Hukum~berasal &,i:kata.Supreme dan Hukum. Supreme berasal dari bahasa Inggris bentuk . .
ajektif dari-'kata supreme yang artinya "Highest in Renk or Authority.
Supreme mencfapat akhiran "Acy" menjadi "Suprepxy" bentuk "noun" artinya "Highest Authon'@?', yang kemudian diserap ke dalam bahasa digandengkan dengan .kata -Wumh
Indonesia menjadi.-Supremasi :
menjadi Supremasi Hukum. Dengan melihat d i t a , .+bag@imana .. . t&h. ,
.
.
tergam~tkan,.p.ah:,bab;sebelumny~. . . . . . . . maka,tigak . . . . terlepas dari-perkembangan:
:
pada kehidupan sosial masyarakat: Tentu, hukum rnerupakan suatu.: kebutuhan yang rnelekat pada kebutuhan sosial itu sendiri, yaitu meiayani anggota masyarakat seperti mengalokasikan kekuasaan, mendistribusikan sumber daya,
melindungi
kepentingan
anggota m a s y a m k a t . - ~
meriibe iikan ..ilfomaSi. . . Mn%grii ~ Gk.l kan
..dapat .dipahdmi ..
<.
. .,. organiwio:d,.. . sebagai. . . .pusat.. . u n f. .~ k,kehidppan. . . . . . :
ens orang
banyak
mengahabiskan energi di tempat kej a untuk mencoba menyelesaikan tugas baik untuk dirinya'maupun atas narna orang Lain. Perilaku yang diharapkan atau ttperilaku sosial" hanya. dapat diinterpretasikan secara bermaha j&a kekuasaan atau kapasitas individu atau kelompok dapat dipahami. Nmw, masaltih yang .. .., muncul 'dengan mencdba mendk£iiiiikan.'%e-' .-.
&Ullih
hal-itu hiinginkcin oleh orang yang ingin rnernperoleh banyak sumber daya. "'.Haris. Soclie, Supremari H u h ,dan Prinsip Demoktasi Indonesia. Yogyakarta : Hanindita, 1985, .Hal.'20.
MendistrIbuslkan sumber daya8 , ha1 flu penting untldc dl-.
-
sebab sumber 'daya manusia rnerupaikan Glib satu sumber daya yang terdapat.&.lam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Secari umum, sumber daya yang terdapat.
df'. d.atam orgariisasi'. b i ~ a
dikelompokan atas dua macam : (1). Sumber daya .. . manusia (human resource), dan (2). Sumber daya non-manusia .(m~)humm ESQUIS~).
Meliadungi -kepen-tiugau anggota masyarakat , -ha1-tersebut merjadi 14
wajg' ... 'karena apab'ila .. . Zita 'hendrik meriirij? an.-.
.
.
dan mempelajaii .. hubungan .. ... .
.
hu&ym, . ~ I q.p.w.bahan n sosial, maka hanyalah satu urutan yang wajar .. ... .
jika kita terlebih dahulu mulai dengan Aengarnati tempt hukum itu dalam
Sebab, suatu teori yang diharapkan yang akan &pat membawa kepada penjelasan mengenai tempat hukurn dalam masyarakat itu tentufah '
''hms mameu una meriikbetkan.,hii:bUngan:kaittmengkait a d ~ . h i i k -di um *.
. . dan . . bidang-bidang . sosial lainnya di lain pihak. Oleh karena itu, sq@,p.ih* . .. . ,
.
dengan, ... . sendirjnya:. .teo~i.. i,tu. . - akan.;. menggambarkan kerangka suatu .. . . . .
x
masyarakat 'yang umum sifatnya, untuk kemudian ditengah-tengah kerangka tersebut diharapkan.dapat diketahui tempat hukum. Suatu kerangka tentang masyarakat yang demikian itu dapat diketemukan pada teod y m g '
'dikembangkan oleh 'Ta'lcot'Parson.'Tedii 'Parson , yang . mengenilikikan .. :, -. .
tentang kerangka masyarakat yang serba meliputi itu bertitk- t o l a dari tindakan individu. Bahkan d.q a t,. juga dikatakan , bahwa teori Parson rnerupakan penggambaran yang lengkap mengenai tindakan dalam perkaitannya yang luas.1° Mem berikan lnformasl ", dapat diasumsfkan
_
manajerial terhadap, bahwa pmerintah memiliki suatu tanggung . .... . .jawab ... . .. .
:
tentang kebijakan-kebijh negara yang alcan dikkukan, tentunya sesuai ,
4
dkngan p e m m perundang-undangan ataupun Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku dalam tata pemerintahan di Indonesia baik pusat maupun
2.2. Eksistensi Peraturan Pemerintah (PP).diIndoneiia. .. .
Sesu:ai,dengan sebuah, dqfinisi Peraturan Pemerintah (PP) adalah .. . . I
:'
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana rnest'inya. Materi muatan Peraturan Pernerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undmg.,Pi dalam Undang '
-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratwan .'Peruhdang-uridangan' diny&kan' b i w a '"Peraturari 'Pkmefihthh -,
sebagai. . aturan. .... .. . i . darigab, . . . ....Unclm-Und:qqg m ~ n . whierarkinya t tidak . . . . qganik . .
.
.
boleh tumpatlg tindih atau bertblak belakang. Peraturan Pernerintah ditandatangani oleh ~residen." Oleh sebab itu, Peratumn Pemerintah .wjatinya .mempakan sebuah -produk ketatanegaraan :ymg- bersumber abu
'
Higcmqn~ht? Mofivotion MonuuP', diterjemahkan , . oleh F e y Dwi Nugc~ho. . .: Jakarta : Pustaka ~ i n & a n~re'ssindo.hlm, 27
"~ i & l a
berawdedari -sebuah kebijalcranaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk merespon sesuatu , persoaly (pedoman untuk bertindak). Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang kebijaksanaan dimaknai sebagai berikut : suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman 'bertindak, watu
ar& f inaakan tertentu,,. suatu prgram . .. mengenai. suatu aktivitas-aktivitas '
tertentu.:ataq. . . . .suatu-,.rcnczjna. . . Nm.un, Anderson rnerumuskan sebagi suatu .. ..
.
perilaku 'dari sejumlah aktor (pejabat' instansi pemerintah) . d a l a suatu . kegiatan bidang tertentu.'?"
-
,
Selain itq W.I.Jenkins,, mendeskripsikan
mengenai Peraturan Pemerintah sebagai suatu kebijaksanaan pemetintah sebagai 'berikut-:- "aiet qf interrelated decision.taRen--bya paliCical~actoror .... selection of.. .goals .. and the means of achieving. lproup.. of actor consering,the . .: .
/
. .
.
. . ... s .i ~..u o. t i ..where ~n .these..&~i~ic!~s..~h.~u~d.in..~rincipl .o spe.ciJied . them. within .. . . .. .
.
. .
.
.
.
.
be within the pow& ofthese actors to achieve. " I!.:. :
Adanya sebuah kebijaksanaan negara, paling tidak dengan bentuknya yang positit; pada wrnumnya dibuat .herdasarkan hukum dm kewenangan tertentu. Pada warga masyarakat dengan demitcian m e n e k *bagai sesuatu yang . - sah bahwa semisal pajak . - atau iuran pembangunan -.. daerah wajib di bayar, atau peraturan mengenai lalu lintas perdagangan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah menjadikan sebuah mjukan daIam mengoperasionalisasikan perdagangan. Kebijaksanaan negara tersebut mempunyai d.aya ikat kuat terhadqp masyarakat secara keseluruban
l2
Anderson, J.E, "Public Pol(cy Ming''. London :Nelson. 1975
'' W.1. ~enkins,"~olic~ ~&sis
".oxfwd :Martin ~obertso~, hlrn. 15
whole).~.danmemiifki daya paksa tertentu yang tidak
(community. as a
dimiliki oleh kebijaksanaan-kebijhaan . ;yqg dibuat oleh organisasi".
organisasi .swasta. Disamping itu, Peraturan Pemeriritah yang merupakan setnrah k e b i j h n a a n mempunyai ._ .... beberapa ar&
dalam meresgon prsoalan y .p.,. g...
ad3 di. ma~ya&t,..seperti..;" . .. . . .
.
a. Tuntutan ~ebijaksanaan,ialah .tuntutan atau desakan yang ditujukan pada pemerintah dalam sistem politik untuk melakukan tindafian tertentu atau sebaliknya untuk tidak berbuat sesuatu terhadap masalah tertentu. ,. Tuntutan-tuntutan tersebut sangat bervariasi, dari mulai desakan ~umum agar .... pemerintah . berbuat sesuatu sehingga. usulan untuk mengambil . ..
_:
t i ~.. ~ . _~.~ , ~ n k r i ~ ~ e c t e n t u ~ p a ~y aw . ~ .k m ~wadi-di.masyarakgt., ~a!.~~~.yang .
.
. ..
.
.
b, Keputusan ~ebijaksanaan,ialah keputusan-kePutusan yang dibuat'olehpejabat pmerintah (dalam ha1 ini . presid'en] dirnaksudkan untuk memberikan keabsahan, kewenangan, atau memberikan arah terhadap
c. Pernyataan kebijaksanaan, ialah penrnyataan resmi ritau afiikhlasi '.. L
bnjelasan) mengenai kebijaksanaan negara tertentu. (termasuk di dalam ha1 ini adalah Ketetapan MPR, atau Dekrit Ptesiden).
d. Kelaaran Kebijaksanaan, adalah merupakan wujud' kebijaksanaan negara yang.paling. &pat di lihat dan dirasakan karena. menyar~gkyt.balha1 yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang:.tehh l 4 Wahab,, Solichin Abdu1,:Dr. ~.~.,.'r~nalisis Kebij'ak;ra~andari Formulasi ke Implernentasi '.. ~ebijaksa&anNegard'. Jakarta :Bumi Aksara, 1997. him.8:9
14
digariskan dalam keputusan-keputusan dan pemyataan-pemyataan kebijaksanaan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa keluaran-keluaran kebijaksanaan ini ialah menyangkut apa yang dikerjakan oleh
pemerirrtak 23. Hukum dan Kebij~ksanaanPublik
Hukum dan keh.ijaksanaatl .p.ublik mewpakan vari~beI.,ywg memiliki keterkaitan sangat erat., sehingga telaah tentang kebijakimaan pemeiifitilh .'%mbl(in 'dibtiWhkan untllk'.dapat 'meniahami peranari'hkum
...Kebu+ha?. . . . . . tersebut _. . . . . . . . . .. nI...=@t!g d:?ng~nsemakin . .. .. semaki.n:.di?~k?~ . . . . ... .
=at, : .h_i.. : .I
'
. .
<
,
'
I
.
_ .
.
.
.
.
.
I
-..
.
meluasnyti peranan pemerintah mernandci biding kehidupan manusia., dan semakih liompleksnya persoalan-persoalan ekonomi, sosial, politik serta bertambahrJya..kebgintahuar!....publik terhadq ....persoalq-persolan. _yqng tejadi, sehingga dapat dikatakan publik sangat memb~rtuhkaninformasi'
"ihformasi yang-transparan di bidang-k&$kanaan yang .dlid'kthn..6leh pemerintah, sebab peraturan hukum sangat berperan untuk membantu pem-tah..,
. dalarn:,usaha. . . . ,menemukan.. . alternatif- kebijaksanaan.yang baik , .
dan bermanfaat bagi masyarakat.
-
" ~ ~ a b i ' l pem%angunaii a '. itu
suatii . 'kegiatan uiia ...
.melakukan. . . . . . . . .pqubahan-peru . . . . ::. .. bahan didalam masyarakat, maka dapat dipaharni . . . .
.
.. . .
bahwa -braiuh pemerintah sebagai lembaga eksekutif menjadi semakin menonjol. Melalui informasi hukurn, . pemerintah . dapat melakukan
keb~ak~anaas~pembaqgunan dalam tindakan .nyata. N.amu~,haws di.iaat bahwa persoalan yang dihadapi pada saat ini bukan selcedar m a d a h 15
legalitas formal; penafsiran, penerapan pasalipasal; melainkan m t a n keadbn saat ini yang meghendaki ,-agar hu kum dilihat dalam keraggka .. yang lebih luas dan dalam kaitan dengan persoalan-persoalm yang sedang berkembang di masyarakat. Hal ini sebagaimana tampak .dari pernyataan
The international Center @LC),,:,bahwa :I5 " T h study.of law can be seen as .the st& .d the rules .d.pmcesses govering econornic,political,and social information. Yet all too ofien, as we have seen the discipline is not presented as the suitable vehicle it is p&ay analysis': Oleh sebab itulah dibutuhkan 1
..
hukum
\
untuk dapat
menterjemahkan tujuan sekaligus menjabarkan .kebij. aksanaan ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengekpresikan .kebijaksanaan publik. Mengingat semua perencanaan kebijaksanaan dan program-program
. .. dilaksanakan me~dlii'tiukum, m h pemahamm yang' . ...-1ua.s &an :h g s i +
.
.
((
.
.
. penfjng-..~ a lini..&s~babkan. . oleh h&.u.m . . p. i zaman.sekarang.. hi::
[email protected]. ,
hngsi sentrall negara yang
beksaha menyiapkan, rnenemukan . dm.
menjalankan kebijaksanaan atas nama dan untuk keseluruhan masyarakat didaerah kekuasaannnya. Hukum memberi lcgitimasi bagi pelaksanaan kebijaksanaan publik d m sebagai peraturan penmdang-undangan -ataupttn
-'bemk~eraturanPemeEntih, i'a 'ti:,& menarnp'ilkan sosijknya Sbagai .- &lh '
sab alat untuk rnelaksanakan kebyaksanaan:'"engan
kata lain, agar
15
jqfe-rct.@iowILeg$ .Ce.?plT. Ney . Y.p.r:&..I 4 g a ~ . . E d w ~ . ~ f i ~ ~ . . K~rfd,"! ~ ~ , , ~ ,Rqar!. . , ~ ~,o$fhe .r!~~.yg~ Cornniifeiin &gal Educbriori in fhe.Diivkl~pi~g 'CoiWrres.':NewYoik :~nterQlipn~l,&~d Center New York ,1'975. . '
Yay A Sigler,Benyamin R Beede,;Tk Legal Sources ofPublic Policy", DXealth and Co. ..:. . ..., 1977.~i-fim.125 . ..
l6
'
7 .
'
rencana pembangunan mendapat..kekuatan &lam pehahaannya, maka ia ,
perlu mendapatkan status formal atau dasar hukum tertentu.
Kehidupan bernegara dalam kenyataannya tidak dapat lepas .dari .banyaknya prod& - produk penyelenggaraan negara yang d
i
~
~
Laporan - lapran,..sura6. pramran ~ r u n d a n g.- ,. undang,q, ..pnpmuman $.
,. o.kh.;. .. i-ns.i, dw. sehagainja, .. . . . .. diprodvksi . . .. ;
.
- instans..j .,,. pe~lyr~1engga.m. ::
ltehidupan negara setiap hari. Roduk - prodwk tersebutmernpunyai nilai mereka -.yang . infonnasi. . yang . cukup tinggi., dan amat bermanfaat bagi .. .
.
berkepentingan, bagi penelitian, bagi penentuan kebijakan, atau .bagi pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, maupun bagi masyarakat-yang memerlukan informasi tersebut.
dikeluarkan oleh instansi - instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yang mempunyai ciri - ciri *khususyang membedakannya .dengan produk - produk yang ,. lain, .. yang dikeharkan dalam pen~elenggaraan ,
pemerintahgn , n e e seperti sumt, laporan, pengumurnan dan sebagainya. Produk - produk penyelenggara pemerintahan negara tersebut serihg atau
lazim disebut dbnga:n idJahdokumeq."
'7 Darmabrata,. Wqhjono. Prof,., S.H:, MH?, P c ~ p k Jw&gav Qokuvetgqsi iicJn Informmi Hukurn di Indonesia Menyongsong. Globalismi IMonnasi. Jakarta : Badan plembinaan.Hukurn ~ k i o n aDepartemen l Kehakiman dm .H,Ah4RI..aW4Ahi 2
(
:
I%til.&.dokurnen dfambil*dari"bahasa Belanda .document,yang sarna ejaannya dengan bahasa Inggris, document. Dalam bahasa Latin istilah dokumen disebut dengan istilah documenturn. Dalam upaya pengelolaan data, selain istilah dokumen, kita kenal juga lstllah dokumentasi, arslp,
perpustakaan dan permusiuman. Masing - masing..,.. istilih tersebut memptgyai . .. . . . . pengertimya . . . . . ,.. . . _. .~. n..d i..r i ,.m .. . . :. .
I
.
. o.:..
. .
m suatu kegiatan dalam ,
atau y a e berkaitan dengan pengelelaan suatu dokumen, suatu bahan atau
data, yang secara langsung terkait dengan peran gemberian Iayanan
1
informasi, karena dokumen sebagai suatu produk mempunyai aspk informasi dan seyogyanya dikelola atau disimpan secara baik, dengm menggunakan sistem tertentu. Bagi
rnereka .ysng tidak
berkeciqpwg
dcngan . kegiatan
pengelolaan data atas tulisan atau terbitan, maka istilah dokumentasi atau dokumen~'1azirndicampuradukkan dengan istilah arsip.'%da'liakikatnya arsip,. perpustakaan . rnaupun permusiuman termasuk dalarn lingkup . .. . . .. dokmantasi.. . . .. Dengan,perkataag..lain,.dapat..diiatakan bahwa dokurnen pada hakikatnya m e ~ p a k a n induk dari kegiatan arsip, perpustakaan dan permusiuman. . . _ _.. dari uraian tersebut diatas kiranya dapat Dengqn . . . . d~mikian,, . . . . . ' . :
dipaharni, bahwa pengertian d o k u ~ e ndapat diartikan dalarn arti luas maupun dalarn arti sempit.
fingertian dokwnen &tam- arti:'luasyai.tu d'lartikan sebagai suatu surat, .akta, . . piagam, .. swat resmi dan bahan rekaman lain, tertulis atau tercetak yang memberikan keterangan untuk penelitian ilmiah, dalam &i Iuas, 'dohmen.-termasuk semua macam -bench yang dapat memberikan
..
'
'
keterangan tentang.sesuatuhal? . Berdasarkan :pengertian tersebut,
maka dokumen ,.diartilcan
merupakan semua bentuk benda yang mempunyai nilai informasi
I L R ~ ~
"kepelltingan .tertentu atau unNk kepeiitingan penelifian. Dokumen t1W "
'
.
\ dia-tjkau, :.hanya. mel.ip,uti tul isan - tulisan atau barang cetakan semata . . . . ., . -
.
.
.
rnata, akan tetapi pengertian dokumen diartikan dapat rneliputi semtla . ywg rnerupakari tuliSan atau &rang cetakan lazh diebut bend& Doliurnen ..
dengan dokumen literer, sedangkan dokumen lai.n..,yqng tidak berbentuk barang cetakan atau tulisan lazim disebut dengan istilah dokumen korporil. Dokumen hukum merupalcan bagian dari dokumen, tetapi tidak semua dokumen dapat dimasukkan dalam kategori dokwnen hukum. Dalam Ketentuan Umum Peratumn Presiden Republik Indonesia Momor 33. Tahun 2012 diuraikan tentang definisi dari dokumen hukum yaitu produk hukum
berupa peraturan perimdang - undangan atau prod& hukum $lain peraturan perundang - undangan yang meliputi namun tidak tetbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, rnonografi hukum, artikel majalah
.
. . .
''' Piinggoiiigdo, Mr. A. G., Prof. dkk, Jakarta :Yayasan Kanisius,.1977: ~ h f 2 8 3 .
;
hukum, buku hulcum, penelitian hulrwn, pengkajian hkum, naskah akademis, dan rancangaq peraturan p e r u n d a p g - u n w n . Eepturan penuldang
- undangan adalah peraturan tertulis yang
memuat nonna hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang bewenang melalui ..prosedur.yagg dite.tapkan dalam.peraturan. peruridang - undmgan. I?eraturan perundang - undangan yang dimaksud dalarn ketentuan tersebut mengacu pada Pasal.7 dari Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, yang jenis dan hierarkinya meliputi : Undang Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945,
- Undang Dasar
Ketetapan
Majeiis
u
Permusyawaratan Rakyat, Undang
-
Undang / Peraturan Perneiintah
E!.engpti . .....Und.wg, ... -Un@ng, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, .
.
perahran Daerah Provinsi dan Perahlran Daerah KabupatedKota. Selain itu juga terdapat. peraturan
- peraturan lain yang diakui keberadaannya dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkaa. .oleh peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya, . . .yang .terdiri dari : peraturan yang . -ditetapkan .oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Penvakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Kontitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, B'mk ~ndonesia,Menth, badan, lembgga., atau komisi ..ywg setingkat ,.yq.qgdibentuk d e ~ g a nUndang Undang atau Pemerintah atas perintah
Undang
'-
-
Undang, . . N m 20'
1
Petwakilm Rakyat .Provinsi, .Gubernur, Dewan Peiwakih Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, BupatWali kota, ,Kepala Desa atau yang -.. setingkat.
2,,5... Pengertian J?rigggni4'kumentasi . . . . . : ....... dan Informasi HWkum . . . . . : .. . . ..,. .
.
.
.
.
.
."
.
,
. . .
Definisi dari pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum ialah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, . 'dm pendayagunaan informasi dokumen hukum. Dalam. .angka 1 Pasal 1 Peraturan Presiden tersebut, d.inyati&m bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukurn Nasional (J.DII.IN) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, . . . . . . . .. ... .. . . .v.rta. pembetim t $ .. .:.~ d. .%.d?.. .. . b~.&esinarnbqg%,:.. . . . m.eqp,Icq?,, ... . .. . .. .._. . . .=rana . . .
.
. . .
.
pelaiman informasi hukum. sei& lingkap,'ikurai mudah dan cepat. Jaringan Dokumentasi clan Informasi Hukum tersebut terdiri dari Pusat Jaringan ..:.. dan Anggota Jaringan. ... Untuk tingkat nasional sebagai .... Pusat -.. - :. ... .,. .
...
laringan: .... adalah..Q.adan . . . .Pembinm~:UUkum.. . . . . Nasi~na!.@ . P m , .Depart&en. Hukum dan H& Asasi Manusia. Anggota jaringan yaitu Biro Huk-urn atau Perundang - undangan atau unit kerja yang melaksanakan tugas dalam bidGg atau bagian Hukum dan p a t u r a n .perundang - undarigan.yang ada di Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Departemen, -Sekretaiiat.'ZenibagaTertinggi .,,- . atau 'Tinggi .... 'Negara, 'Zenibaga Pemeiiritzih & .
.:.
~ernqiiotah.;,ba&#: . . . . . .~abupaten . atau Kota, Pengadilan Tingkat Banding, '
,
..
. . .
Pengadilan Tinggi Pertama, Pusat Dokumentasi Hukum pada Perguruan
Tinggi dl Indonesia dan Ixmbaga - lembaga lain yang bergerak df bidang .
dokumentasi dan informasi hdcum,,yqg ditetapkan oleh . pengembangan ... ., . Menteri Kehakhan. Kompleksitas
2.6.
Bekerjanya
Hukum
daIam
..
Kerangka - Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum NasionaL
selalu diikuti dengan penyesuaian pada segi kehidupan hukumnya. Namun,
j ika hukum sama Sekali . kurang .atau .bahkan fid&-.dapat memmkan '
tanggapan terhadap perubahan-perubahan sosial yang tejadi, maka itu sebagai pertanda bahwa ia tetap mernpertahankan dirinya sebagai institusi yang tertutup. Bila ini tetap tejadi maka hukum sulit di rapkan untuk
ha
menata kehidupan sosial semakin besar clan k~mplek..
ilmu hukum. Adanya perbedam yang demikian itulah, kita clapat... mernanfaatkan hasil pemikiran ilmu-ilmu sosial dalam memberi umpan balik bagi . pengembangan-pengembangan teori hukum dalam rangka memberikan landasan pemecahari terhadap rnasalah-masalah yang diha'dapi oleh masyariikat. "Uritiik meriilai keailaan "itu peilu 'disidifi 'akan '
kompleksi~s . .. itu,.s.endi,ri. . . . ,hukYrn. ., . . .. . I
.
. . .
.
.
.
.
..
Menurut Northop sebagaimana dikutip oleh Bodenheimer, b a h a s.
.hukum memang ti&. dapat .dimengeRi secara"-baik.jika ia-.terpistfh+dari
norma-norma sosiatnya sebagai "hukum ymg .hidup'';lg Adapun %&urn
yang hidup'' oleh Eugen . . Erlich, dimakmkan sebagiai hukum yang .. . ,
rnepgysai,.:hidgp.:.itu,..se.ndiri, sekalipun ia tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukurne2' Pengetdhuan yang dihasitkan 018h Ilmu-llmu sodiill lf metiJZL'di . bah? . . . Yang .. .angat.. . . _..... ... .... be$$!ga ,
p8.M.q~,nv~.@n+dag.. . . . . .:., memberitahu .. ..
.
..
tentang
.
bagzirnana seyogyanya meinbuat suahi p e m yang semestinya, bagaimana menerapkan serta melaksanakan suatu peraturan, dan bagaimana ,..
*pula menilai .produk hukum.yang dihasilkan tersebut. Berkat bantuan ilrnuilmu sosial pula kita dapat mengetahui bagaitnana memaharni Miap perscialan yang tiiritilil' di dalani -.kerangka' tertib sos2al yafig"t&bih lk. '
\
MeJaJuj-
manf fa at an
ilmu-ilmu sosial yang ada hendalcnya hukum dapat ,
mepmuskan ..kunci-kunci :bagL.sistem -tindakan.agar. memperoleh hasil yang . . ;. .. . . efektif.
'
. ..
Penggunaan -. penget5huan .: yang ilmu- .*me'n'dilam tentan~hGilkary% .',. .. A?
. .
ilmu sosial.,. . . hukupl&an...lebih.:.bu.dilb,.dag .m p u . .menghayafi femmena. .
.
sdsial: Suatu:.pend;obrakan terhadap kesadaran semacam itu akan terjadi ..
'
'apabila mereka mulai menyadari bahwa sekalipun hukurn itu tampak sebagai seperasgkat norma-norma hukum, tetapi ia selalu mewpkan basil daripada suatu proses sosial. Itu berarti, usaha manusia untuk rnembuat-thn '? .Wgar Bodenheimer, Yv-isgrudence: The P h i f o , .and ~ ~ Mefhodgf ~ the Law,.., Maswchsl.@s Cambriadge, 1962. hlm.106.
,
merubah tatanan hukum itu senantiasa trerada di'dalarn konteks sosial-yang terus berubah."
Ro.b.efirt. . .. Q., .. . .Ssidrga~: . . . . . . .megyalw.. . . . hqbwa..~~indakan apapun yang .akan ..;. . .
diarnbil baik 6ieh pemegang peran, Jembaga-lembaga pelaksana maupin pembuat Undang-Undang selalu berada dalarn lingkup kkompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budayti, ckonomi,.;politik -dan .lain shiagait!ya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut .bekej a dalam setiap upya
sanksinya. ..... . . . . . . . . . . . .dan . . . . . .dalam. . . . . . . . ..,=luryhu.apivitas l e -m...b. .g ~ ~ . e , ~ h ~ g a ~ ~ e l a k ~ a a n n ~ a : ~ . . .. . .. . . . .. .. ... ,.,. .- .. . . . . . . - , M i r n y a ,peranan yarig dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macarn faktor.
\
Itulah sebabnya, - anjuran untuk membeidayakan 'hkil-h%il s i d i -i
I..
7:.
dari. . .ilmu-ilmus,m.i.al.. .. . .. . . . . . . . . 4alam:rnenqQ.: lemhaga.dm. tatanan hukurn rnenjadi . . . . . . .
&gat p&ting dilahkm. ~ a l a mkonteks ini, tidak dapat dipungkiii lagi bahwasaham yang dapat diberikan oleh para ahli di bidang ilmu-ilrnu sosial akan besar sekali artinya bagi .pembaharuan hukum, .dan..untuk mernbirntu memperluas wawasan serta pemahaman terhadap ttukum. Sadar atau tidak sadar, kekuatan-kekuatan sosi%l-sudah mulai bekerja dalam @hapan pembuatan undang-undang. Kekuatan-kekuatan sosial itu -akanterus berusaha untuk masuk dan mempengamhi setiap proses
B; chambliss &Robert B. ~eidman,LUW Order andPower,,Reading,,Mass: Addison. Wesly, 1971. hlm. 5-13.
' ' ~ 2William
'\.
legalisasi .sews ef&if dan efisien. Adapun peratxhn yang dikeiu&h"itii
' '
..
memang menimbulkan hasil yang diiqginkan, @pi efebya itupun sangat tergantung pada kekuatan-kekuatan sosial yang melingkupinya. Oleh sebab itu, orang tidak dapat melihat produk 'hukum sekedar sebagai 'tindakan mengeluarkan peraturan secara formal, melainkan lebih daiipada-itu. Demikiaa.pula, .peqgaruh kekuatan-kekuatan sasial dinwkan-jyga dalam bidang penerapan hukum. Gustav ~ a d b r u c hmengemukakan ~~ h y a tiga' nil81 'dasaryang' h&s d i d ju'dkan 'clan.perlu mendapat' perhatian seiius '
hukum, yakni nilai keadilan, kepastian hukum, dan dari.. p&. _. .pelaksanaan . _ . .. . . . . . -; ,
.
.
kemanfaatan. '~eiutamanilai dasar kemanfaatan ini akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu, sehingga hukum itu benar-benar m e ~ j u n y a ,peranan i .6yqpg.a
bigi
masyarakat. Barrtuan ilmu-ilmu sosial pelaksana hukum yang dihadapkan kepadanya, si:hingga'kasus yang Ziiajirkari baginya'bitkan semm-m'& kasus normatif, tetapi lebih dari itu kasus manusia. Untuk itu,prlu disadari bahwa hukum memang mewpakan bagian dari kehidupan 'msial dan dengan demikian tidak akan pemah bera&.di ruang'hampa. Apibilci 1eriibaga.dan pranata hiikurn tetap menutup airi aiiri laiy,..aaka,,aka.n. . . . wnakiin. jauh.pul3. usaha untuk .. . c?b.ang%qba.ng .. . .. . . .iln!u:.yaag: . . . . . .
.
. . .
.
rnenata kehidupah sosial keamh yang lebih baik dan rnanusiawi. Bcrkaitan dengan haldi atas, sangatlah tepat apabila Justice Brandeis mengatakan: A Gustav Radbruch, "Einfuhrung,in die Rech!swissensch@"' ,Stuttgyt:.K.F. Kohler, 1961 &lam ~ a t j i ~Rahardjo, to ~hu&uhm ?:'Bandung: Penerbit ~ l U r ; i 1~99;1;him. 9-21.
lmyer who has not studied:.economicsa . d socidogy i$.very apt to become
a public enemy.24 qantuan, ..:.. . pengetahuan ilmu-ilmu sosial dapat memberikan daya . . . " .. . penglihatan bahwa faktor atau rnasalah manusia juga yang sesungguhnya menjadi persoalan hukum yang paling mendasar. Lembaga-lembaga maupun . . p e r a t u r a q : itu hwyalah .sekdar kelangka . untuk menggarap masalahnya secara cermat dan tedib. Sekalipun komponen-komponen sosial- teramat penting dalam penataan lembaga dan pranata hukum, namun ha1 tersebut mendapat perhatian serius dari para pekerja hukum, baik di kalangan intelektual, legislator maupun aparat penegak hukum.
1
Selanjutnya, peranan apa yang diharapkan dar --warga masyarakat. ..
,
juga. wngat ditentukan dan dibatasi oleh kekuatan-kekuatan sosial tersebut, teruatama sistem budaya. Adapun yang dimaksudkan den=
"perne-gang
peran" addah semua warga negara.-bailk'ltuhakin; palisi,.'dan rnasyarrikat. @pun .. .
terminologi y q g kita ajukan untuk menjeiaskan apa itu hukum,.
hams diingat bahwa pada dasarnya hukum itu merupakan pada. . akhimya . . . budaya masyarakat.
m e y ~ .a k. a. ttqrtent.u?~tqrnya,@ sangat tejalin erat dengan aspek-aspek lain ;'
. ..
..
..
.'.
.
.
.
.
24
Edgar Bodenbi.mer,ap.cif., hlm.344-345.
25
Yehezkel Dtor,-op:cil,.1969; hlm: 90-99.
.
dalm masyarakat. Oleh karena itu, usaha untuk mempelajari hukum secara terpisah dari konteks sosialnya akan rnenjadi rumi't. Itulah sebabnya, k e t O b mengkaji masalah bekerjanya hukum, seidmanZ6
berusaha untuk
memarrfaatkan 'teori-teori dari ilmu-ilmu sosial, yalari .teori "'periin":
5a
m e h b i k k a n pcranan hukum dalarn rnetiiibukan peruba'ban-penibahan
terten~~sehagaim.qa~.$,&ehendaki . . . oleh pembuat hukum. . . . . .
.
Suah peraturan dibuat atau dikeluarkan tentunya berisi harapan..harapan yang.hendgknya'ili18k&an 'd:Ii:% ~ad-jltk'litikum-&bag$
pemegang
p.eran. . . . . . . Namun, bekejanya harapan itu sendiri ditentukan juga oleh beberapa . . . . .
faktor lain. Faktor-faktor yang turut menentukan bagaimana respons yang akan diberikan oleh pemegang peran, antara kin : (1) sanksi-sanksi'.yang
seluruh kekuatan-kekuatan sosial, politik din lain-lain yang bek$la .
ptas
diri pemegang peran itu. ~eriibahan-~tkkbahan I t u pun Z l i ~ ~ ' b L b k ~ . ~ o i e h berbagai reaksi yang ditimbulkan oleh gemegang .. peran. terhadap. .pembuat .. . . . undang-yndang:,. dan:... birolsasi. Qemikian- pula... sebalihy% komponen. . .. .
.
.
biiokrasi juga memberikan urnpan balik terhadap pembuat undang-undang
Kira43a; . .. m.e.?!ang. .
.
.
..
. . . .. .di .di.?@i,;, . . . . ,44a~a-m,.si$enlnl~pe~q.@@han .
. Indonesia secara idministratif FCeputu&n Presiden rnerupakan salah satu .. . ., . .
.
.
.
kebijaksanaan umum y a i h kkbijaksanaan yang mempunyai ruang lingkup
berskaia nasional-dan berupa penggarisan ketentm-kekntuan yang krsifit gari's besar dalam raggka,pelaksanaan . .tugas . umum. .. pemerintahan., . . guna
:. .
mencapai tujuan n a s i o n a ~ . Karena, ~~ sistem pemerintahan adalah suatu pengertian .(berg@) yang 'berkaitan dengan tata cara pertamggmgiawaban '
penyelenggara pemerintahan (ehekutfl dalam suatu tatanan negara ..
.
demokrasi. , ~ a l.& ; n. e. .~ a r..demokrasi,terdapat. a prinsip geen macht z o d e r . . . . .
veraa&oordblijkheid pertanggungjawaban). . -
.
(tidak
Y ang
ada dimaksud
kekuasaan
tanpa
suatu
pertanggungj awaban . .
adalah
.
pertanggungjawaban terhadap rakyat (public accountibili@). Setiap kekuasaan harus dipertanggungjawa bkan kepada rakyat. Inilah -sai&.satu peibe'daan dasar tatanan demokrasi dengan tatanan pdlitik otoriter atau kediktatoran, . . . . .D a b p . . .. . sistem. .. . ..- otogtv . . .. atau, kediktatw, peny.~lengara ,
,
pemerintahan tidsk bertanggung jawab pada rakyat: Penyelenggara
1
pemerintahan menempatkan diri di atas rakyat dan menganggap diti sebagai sumber dari segala tatanan.yang berlaku, %perti ungkapan.1 ' E t ac le:stdm~i
'
(Aku adalah negara). Bukan penguasa -yang tunduk pada kehendak =kyat, . . .. tetipi'rakyat y h g hams (sistem totalitei). . .- .- tunduk pada' keheniiak penguaia - . --. ,
. Pertanggungjawaban kepada .?kyat dapat dilakukan deqgan dua cara yaitu melalui wakil &at
atau langsung kepada rakyat. Sistem
pertanggungjawaban melalui wakil rakyat (parlemen) melahirkan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pertangpngjawaban langsung, kegada
""Letnbagi AdmihistraSi ~eg&a;..~istem2driiirii~tra~i'~egard .~e~~~lik'.~hi;loneiid:iilld'~~':~a~ :Haji Masagung. 1992. hlm. 4.
.'.
rakyat rnelahlrkan sistem presidensiH: Sistem pemerintahan parlementer dapat , . berjalan .. . . pada bentuk ,pemerintahan kerajaan atau .republik. Tidak demikian dengan sistem pemerintahan-presidensiilyang hanya terdapat pacia bentuk pemerintahan repubilk, yaitu pertanggungjawaban"Presi'den sebagai pnygenggara . . . ~merintahan. . .
Meski pun
secara asasi pertanggqngjay!ab.an
..&lam
,
&em
pernerintahan hanya terdapat dalam tatanan demokratis, tetapi dalam.praktik mungkin didapati pa& tatanan politik kediktatoran atau otoritir. Yangti&k kediktatoran atau ototiter adalah kebebasan menilai dan
konsekuensi
yang
dapat
tirnbul
dari
pertanggungjawaban tersebut. Dalam sistem kediktatoran tidak ada kebebasan menilai. Kalaupun adg penilaian, semata-mata untuk menilai pembenaran segala tindakan pemerintah. Begitu pula konsekuensi pertihian
1
fidak dimungkinkan unNk sampai gada menyatakan 'tidak percaya pada pemerintah atau bersikap tidak akan memberi dukungan lebih lanjut di
masa mendatang, ..
.
.
Keadaan di atas sungguh berbeda dengan sitem pemerintahtln a'alam tatanan'demokra5i: Ddam'sistem paflemeritei'deniokrafis,pemerintzih s.wgguh-sungguh bergantung pada dukungan wakil rakyat. Apabila wakil rakyat Qarlemen) tidak lagi . mendukung atau menyatakan - tidak percaya(mosi tidak percaya), maka pmerintah akan jatuh (kecuali cukup alasan aeqgadakan. .. .,perlawanan
. deagan
membubarkan . -,parlemen
,
.
dan
menyelenggarakan pemilihan umum baru). Dalam sistem presidertstil, 29
kehilangan dukungan rakyat akan nampak pada kasil\pemiKhan umum atau . partai . . pemerintah atau presiden lama akan pemi lihan . . presiden. Calon-calon
dikalahkan dan rakyat menentukan pilihan terhadap partai atau calon presiden baru. Secara singkat dapat disebutkan, rakyatlah sebagai penentu terakhir kelangsungan suatu pemerintahan. Jadi,
faktor pertama untuk
menilai eksistensi d y kegunaan suatu sistem pemerintahan bagi kepentingan rakyat banyak adalah keterkaitannya dengan tatanan pemerintahan demokrasi. Sebab, kebijaksanaan urnum menggariskan .. ketentuan dalam garis besat pada umumnya selalu diperinci dalam kebijaksanaan pelaksanaan. Kebijaksanaan Umum di bidang dokumentasi hukum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentqng Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Berdasarkan kebijaksan;ban Presiden ini, semua Biro Hukum, Bagian,-Hukum dan unit- ketja 'yang bertugas di bidang hukum ditetapkan menjadi anggota JDIHN. Semua instansi tersebut ptensial menggunakan.dan men~iptakandokumen hukum dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fbngsinya di bidang pelaksanaan dan pembangunan huhwm. Sejalan dengan pelaksanaan, tugas tersebut, semua Anggota Jaringan diwajibkan pula mengelola dokumentasi h u h yang dimtlikinya agar mud&.ditem~kanpada sasrt diperlukan.
Jka ..konstdetans menimbang Pemturan Preside8 .tersebut diperhafikan.ilengan cermat rnaka di dalamnya ditemukan visi dan miii dad
keb.ij&ksa~~..Presiden.di..bidang. . . ... . . dokumentasi hukum, yaitu: . .
.
.
Visi
..:
"d'okumentasi dan infonnasi hukum tertata.dttn
:
'terelenggara "iiengh"Bii:Zk'&lam suatu 'laringan
np.s,ip.naly.'. . . . .. . ._.%
Mii
:
,
"mewujudkan jaringan dokumentasi dan i n f o m i
. hukum
nasional yang efektif sebagai .ssthtan
.. .
: informasi hukum".
JCegunaan Khusus :
untuk meningkat)can:pemahaman dan.:~engetahuan
mengmai~hukum. Kegunaan Umu m :
untuk. peningkatan pembangunan bidang hukum sebagai bagian dari pembangunan nasionai.
~ ~ ~ ~ ~ , m ~ , ~ a ! . jmisi ~ ~di, bidang l - ~ . ipengelolaan s s ~ i i i ~ dokumentasi
dan informasi hukum diatas, kebijaksanaan Presiden menggariskan pengerti'an (def7nisi'operasionaI), fingsi.d& siapa pengemban tugas JDMN. ' '
Seiring,' dengah . . hikembangnya ... . . *. suatu zaman '&taii&i dengan '
'
. ... ...... . . .setiap individu (publik) dalam memperoleh sesuatu yang kemud.ahan: . .
diinginkan atau dibutuhkannya, dan kebutuhan akan sebuah infDrmasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomot 91 Tahun 1999 tentang .Jaringan'~okumentasi dan Infontiaii H u b m Nasional yang"te1ah digiinfi deng& Peratlirai-Preiiden Nomor33 'Tabun . 2un.kti&ns.Taiingali"Ddkume~&i'd&~riifo~~Hir~~~N&iOn5il. . 28
\
menjadlxuatu keharusan yang mesti dipnuhi. Terlebih lagi di era reformasi keberadaan informasi di bidqg hukum menjadi sesuatl! y.,q g dibutuhkan, mengingat nilai-nilai normatif dalam suatu aturan hukum dijadikan acuan dalam menjalankan aktivitasnya, selain Itu proses penanganan hukum yang transparan terhadap kasus-kasus yang menjadi . . . sorotan pu blik mendapat perhatiw;penqh d a ~masyarakat i luas yang ingin mengetahuinya. .
.
Keberadaan sebuab wadah yang dapat menyajikan informasi mengenai.&u$&~ "fiakum.dan
pfidwh&m
yang'&fl& y h g
-
selalu -. di. .update, ... . menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Dokumentasi terhadap ._.... . . . .. . .
. .
sebuah produk hukum dalam institusi pemerintah menjadi kewenahgan. Kementerian Hukum dan. E6QM;:
tetapi". hf&-masi;mengenai.
.,.pemberitaan informasi hukum,.dqat dilakukan oleh institusi, yang lain, sehingga antar institusi pemerintah saling terintegrasi dalam memtmihn 'informasi'hukum yang'reulibili@. Selain pertalian dengan demokrasi, sistem JDLH sebetulnya dapat memberikan suatu checks and balances . di dalam sebuah .tatanan pemerintahan. Sebab, dengan melalui kebijaksanaan dikeluarkannya peraturan pemerintah yang. mengatur tentang sistem JDIHN pemerintah .
--,
'.I
-.
dapat m.emberikan layanan informasi hukum pada warga masyatakatnya. Di samping itu, melalui. check and balances akan lebih efektif yaitu lebih memberdayakan lembaga-lembaga negara sebagai pusat informasi hukum nasional.
METODE PENELJTIAN
~enelitian.hukum adalah suatu .kegiatan ilrniah, yang didasarkan'pada metode, sistema'f'i dan pmiikiran tertentu, yang. . ..bertujuan untuk mempel'aj,% ... . .
'
hukum tertentu,.dengan jalan menganalisanya. Kecuali wtu . . .atau,be,beqip;gej~~a ... . . . . ... . _ . . . ,. .. .
itu, maka juga diadakannya pemenisaan yang mendatam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan .
permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangk~tan.~~ Pen~litian~ . . hukum:,.ditinja~ .dari .. sudut-..tujuaq dibagi menjadi' ~enelitian .
. . '.
.
._ -
.
hukum notmatif dan penelitian hukum sosibbgh atau e t t ~ ~ i r i sPada . ' ~ penelitian hukum no,matif.,y%w diteliti . hgqya bahm .pustaka atau data selcundec.-yqg mencakup hukum primer, sekunder dan tertiet. Pada penelitian hukum .sosidogis .atau empiris, maka yang di-reBti p%& awalnya adatah -data 's&umier, 'bntuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap. data primer di lapangan . . atau
Menurut Organization for Economic Cooperatiorz and Developme~lr
[email protected]!! . . . . .act&@.; , . _thatI. . ,if?$!~ss:.rk~ (penelitian dan . . w~rICi:ls.st~~.k~..o . . . f ,h,qy.Ie.cjge. .. . . . . .
.
.
,
..
?
.
I
,
,'
perc&aah,pengembaigy merupakan suatu kreatifitas, orisinalitas, dan aktifitas . . . . . .
.. .
29
.
~berjono&kanto, Pingan~ar~ettel$;&H&.
. .
Jakarta : UI-Press, 2007,hlm. 43.
yang sistematis yang dapat meningkatim llmu pengetahuan)?2 Hutchinson membedakan penelitian hukum menjadi empat ti$3,, ,. *:..
y
yaitu _ : & h i n d research,.
.
&firm. . .;.orienbd . ... . ,re,yearch,the.~~tjcal,raeqrch...dmJirndamentalresearch. Yang . ,
. ...
dapat diuraikan sebagai berikut : resear& aadlgh s~liltu.iisi% yang mencdba mengdn'kliWliilbungan
1 . &&find!
a,ntara ..:. . .tiap-tiap . . . praturan, berusaha menjelaskan letak pernasalahan serta .. . .
.
.
,.
rnungkin'memprediksi perkembangan masa depan.
2. Reform-Oriented research -adalah. suatu riset yang mencoba- mengevaluasi' set,iap ,peraturan dan merekornendasikatll.prubahan. a@s ,pwatt!ran:peraturan
combined efects of a range of rules andprocedures that touch on a p m f i c h q a of ,act&i@:. .(su.atu....petleutian--ya.ng . ,.membarrtu~.pe.~m.banganr! pengertian . . .:. . .. .
. .
..
yang letiih mendalam terhadap konsep - konsep d m dki"prinsip-priilsip.
dan tata cara pelaksanaannya yang menyentuh area dan aktifitas tsrteatu). .4. .Fundarneritdl 'Research adalah riset yang didesaine un~uk meng-akan
pemahaman akan hukum dan fenomena sosial.termasuk riset s e j w , , filosofi,bahasa,ekono.mi, . . . . . .. .dan,akibat,sosialatau..pul.itik. . .. .. . .. . .. .
"'z
.
Peter M h n u d ~GziikiiF'eneiitiai H*kum: ~ t l i i i ..1~ e t l f k a i i ~ . " r W ' : - ~ e n ~ a i i ~ . ' ~ r t n % d a Media Group, 2005. Hlm.30.
. . .. .
Penel.itian hukum yang ditakukan olek penults didalam menyusun penulisan hukum ini merupakan . . penelitian hukum normatif. Penelhian
hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu penelitian. yang menyediakan penjelasan secara sistematls.dari peraturan yang mengatur teori hukum tertentu, menghalisa hubungan . . antar peratumn hiikum, rn~njelwkan . . . . . ,kesulihn:... . . :. kesulitan dari ha1 tersebut, dan menwba untuk . ... .. .
.
memprediksikan perkembangan di mass mnendatang. Pcrielitian ini biasanya hanya mempergunakan surnber-sumber data sekunder .. saja yaitu p e r a m perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka sedangkan analisa yang dilakukan berupa analisa normatif-kua~itatif.~
metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa data, dan metode penyajian data. Selengkapnya penerapan metode
3.1. Metode Pendekatan.
Didalam penelitian hukurn terdapat beberapa pendekatan. Dengan -. . \.
penelitian dan penulisan hukum ini, penulis akan menggunakan pendekatan-
"'34.~o&y-~&it~d.~oefiitro, S.H, -A;iela&iiogi ~ink'lilian ~ i k u m : i & a f t a:GhfiPIiidan&ia;a;W85.
Hlm.9. 3s'1bid
Hlm. 93.
1'. Pendekatan Undang - undang (statute approach) Pendekatan Undang - u n d ~ g(statute .approach) dilakukan dengan .. menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut .put .dengan isu -hukum yang sedang penulis tangani yaitu implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 pada PJDIH Kota Semarang.
2. Pendekatan historis Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah.latar belakang apa yang dipelajari dan ,perkembangan men,genai. Jaringan Dokumenwi dan Tnformasi Hukum Nasional. 3. ~endekatankmparatif
Peid6katan"korn~aratifdilaKlikan' d e n g ~mimbaridi@kan peraturan ,.. yang lqbih,tinggi dengan:peraturan yang dibawahnya mengenai ha! yang sama, 'dalam hal.-.ini mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional dan PJDLH Kota Semarang. 4. Pendebtan konscptual Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan dddrhdoktrin yang . .. berkembang didalam ilmu hukum, khususnya hukum tata negara. Dimulai dengan konsep .tentang negadpemerintahan kemudian dilanjutkan tentang konsep hukum dalam hubungan dengan. jaringan. dokumentasi clan informasi hukum.
3.2. Spesifikasi Penelitian. Penditian yang akan penul is lakukan dapat digolongkan . sebagai penulisan hukum normatif yang bersifat deskriptifanalisis; yaitu : 36
-
"penelisan terhadap peraturan
peraturan tertuIfs tentang Jaringan
Dokumentasi clan Lnformasi Hukum (JDIH) dan bahan - bahan lain yang berupa penulisan i lmiah yang laporan penulisannya bersifat diskriptit yang dimaksud adalah untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan seputar JDIHN dan PJDIH Kota Semarang,.kemudian mencoba menganalisanya, . .: .
. .
karena.". pa&-' . ,penulisan.. . . . ..diskriptif..,pada .. hakikatnya . . . . . tidak terbatas pada . . . . . . . . . . . . . . . .
L
.
.
.
pengumpulan data saja, tetapi kemudian mencoba rnenganallsa serta '
menyimpulkannya." . Setelah digambarkan s e a m menyeluruh mengenai JDTHN .dan PJDIH Kota Semarang, maka selanjutnya dilakukan anaiisa depgan.cara
memperbandin'gkan antara peraturan perundang-udangan tentang JDIHN
Analisa tersebut bertujuan untuk mengetahui implmentasi..dari
~eraturan'Presidefi.'Nomor'33.Tahuri "2012 .tentang 9ating.m .Dokumeritasi &in lnformasi Hukum Nasional terhadap PJDIH Kota Semarang. .
.
3.3. .MetodePengumpulau Data.
"Penganibilan data 'diliksanakan. 'ilengan mengumpiilk dsita . -'. *.
'.-
.
'
.
sekunder yang diperoleh dengan cam studi pustaka (normatif). Penulis mengadakan pengumpulaa data dengan membaca dan mencari bahan peraturan perundang - undangan, brosur, buku, surat kabar, majalah, literatur ..yaqg berkaitan derlgan JDZHN dan PJDIH Kota Semararg, Jaik berupa peraturan perundang - undangan, buku --buku maupun :ka'&adulis 37'
..
.
bidang hukum. Yang kemudian penulis akan melaksanakan studi pustaka dengan taliapan - tahapan: mengidentifikasi sumber bahan hukum, menginventarisasi bahan hukum, mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan
pada lembar catatan dan terakhir dilanjutkan
dengan
menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan. Bahan hukum yang dimaksud antara lain meliputi :
1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer, yaitu bahan- bahan hukum yang r n e n g i k a ~terdiri ~ ~ dari : a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan lnforrnasi Hukum Nasional. b, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Jawa Tengah c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Seketariat DPRD Kota Semarang d. Peraturan Walikota Semarang Nomor 15A Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum Kota Semarang
2. Bahan Hukum Sekunder Bihan hukum sekunder yaitu bahan yang membeiikin penjelasan mengenai bahan hukum primer dan tidak bersifat mengikaC3' yang terdiri dari : ...
a) - ~ a n c a n ~ a n ' u n d a nundang ~
c) Pendapat pakar hukum '36 Amitrudin dan H .
~ a i n aAbidin,Pengaiitar l Merode Peneiltian Httkum. Jakarta : ¶'~?lZaja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 3 1.
d) Majalah-majalah hukum e) Artikel-artikel yang.terkait dengan penulisan
3.4. Metode Analisa Data. Metode analisa data yang dipergunakan yaitu dengan cara : 1.
Pemeriksaan data (editing) Yaitu mengoreksi apakah data tentang JDIHN dan PJDM Kota Semarang, yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
2.
Penandaan data (coding) Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data tentang JDIHN dan PJDIH Kota Sernarang, sesuai dengan unrtan rumusan masalah.
3.
Rekonstruksi data (reconstructing) Yaitu menyusun ulang.data tentang JDIHN dan PJDIH Kota Semarang secara tera&r, berumtan, logis sehingga mudah dipahami dan
diinterpretasikan. 4.
Sistematisasi data (sistematizing) Yaitu menernpatkan data tentang JDIHN dan PJDIH Kota Semarang /
menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. 3.5. Metode Penyajian Data.
Dari data-data yang diperoleh dari hasil penulisan kepustakaan umum maupun data-data yang diperoleh dari studi lapangan, selanjutnya
disajikan dalarn bentuk uraian keterangan atau ulasan mengenai pokok permasalahannya yang merupakan gambaran dari data yang diperoleh. Setelah mendapatkan gambaran tentang
implem,entasi dari
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Iaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum Nasional terhadap PJDIH Kota Semarang, kemudian penulis menyajikan g a m b m tersebut (deskriptif) menucut sistematika yang telah penulis uraikan sebelumnya dan ditutup dengan penarikan kesimpulan.
4.1. Implementasi Peraturan Presiden Regublik Indonesia Nomor 33 Tahun
2012 tentang Jaringan Ddrumentasi dan Informasi Hukum Nasional melalui PJDIH Kota Semarasg Di dalam mengimplementasikan . Jaringan Dokumentasi &in Infotmasi Hukum (JDIH) 'hendhya-harus memeperhatlkan dasar h
h
pengelolaan JDIH PemeiinW Koia Semarang yang tIiatltaranya ;
I. Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah; Z ~$d&g-~fidangRcpublik Indonesia Nomor 12 Tahun 20 11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-un-d.qgan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun ,2008 tentang Komisi -1nformas'iPublik (KIP); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor .6 1Tshun.2010 tentang, Pe,aksanaan; .Undang-Undang..No. 14 tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik (KIP); 5. Peraturan Presiden,.Republik Indonesia Nornor 1 Tahun 2007 Sentang Pengesahan, .Pengundangan dan PenyebarIuasan Peraturan aBerundang-
.mdangan;
,
6. .Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan hformasi Hukum Nasional;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah; 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Semarang;
9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 15A Tahun 2009 tentang Jaringan Dokurnentasi dan Lnformasi Hukum Kota Semamng;
4.1.1.Landasan Kerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Landasan kej a untuk pelaksanaan dan pengolahan JDIH yang telah disusun oleh para pakar dokumentasi dan informasi hukum meliputi beberapa aspek, antara lain: I. Organisasi dm Metoda
tersedianya unit organisasi atau unit kerja yang mewadahi secara khusus tugas dan fungsi dokumentasi dan informasi hukum dengan I berpedoman pada modul-modul kerja yang sudah dibakuseragamkan untuk setiap jenis kegiatan pengelolaan JDIH.
2. Personalia dan Diklat tersedianya personil yang menangani secara khusus kegiatan JDIH dan mengikuti bimbingan teknis pengelolaan JDtH secara manual maupun otomasi. 3. Koleksi dan Teknis
memiliki koleksi bahan dokumentasi hukurn benrpa peraturan perundang-undangan dan
non-peraturan
yang telah diolah
menggunakan sistem temu kembali guna menyajikan layanan informasi hukum. Semakin lengkap koleksi yang dimiliki, semakiu besar peluang untuk memberikan layanan informasi hukum yang diperlukan oleh publik, aparatur negara, kalangan akademisi dan profesi hukum lainnya serta masyarakat luas pada umumnya. 4. Sarana dan Prasarana
tersedi'anya ruangan yang memadai untuk ruang baca, ruang kej a dan ruang penyimpanan yang dilengkapi dengan prasarana yang cukup berupa 'furniture, mesin foto kopi, telepon, faksirnilii komputer dll.
5. Mekanisme dan Otomasi
I
terciptanya tata kerja dan alur kerja yang tertib dalarn setiap jenis kegiatan dan melakukan otomasi dengan memanfaarkan Teknologi
Infonnasi dan Komunikasi sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas kerja yang tinggi.
4.1.2.Fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Fungsi JDIHN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH ~ a s i o n a l ' ~ adalah : . a) Perurnusan kebijakan pernbinaan dan pengernbangan JDTfTN; b) Penyusunan
dadatau
penyempurnaan
pedomdstandar
pengelolaan teknis dokurnentasi dan informasi hukum;
c) Pernberian konsultasi terhadap pennasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIHN,
d) Sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokurnentasi dan inforrnasi hukum kepada anggota JDTHN; e) Pembinaan sumber daya manusia pengelola D M ; f) Pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukurn; dan
g) Monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bualn
~ekali'terhada~ pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIHN.
38
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringk Dokumentasi dan Infmasi Hukum Nasional Pasal8.
4.1.3.Tugas dan Fungsi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hu kum Nasional BPHN sebagai Pusat Jaringan mempunyai tugas melakukan pernbinaan, pengembangan, pemantauan, dan pelayanan Sistem JDIH Nasional. Dalarn rangka melaksanakan tugasnya,
Pusat Jaringan
rnenyelenggarakan f i ~ n ~:s i ~ ~ a) perurnusan kebijaksanaan pengern bangan dan pelayanan 4 s t e m Jaringan Dokumentasi dan Informasi HukumNasionaL; b). bertindak sebagai pusat rujukan infonnasi dan dokumentasi hukum
c)pengumpulan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informasi hukum.ke.pada.,,paraAnggota Jaringan, baik dalam bentuk salinan, abstraksi, panduan penernuan kembali, maup& .bent& lainnya; d) pernbinaan tenaga pengelola dokumentasi dan informasi hukum; e):pembinaan kerja sama diantara Anggota Jaringan; eudluasi
secara
berkala
terhadap
pelaksanaan
Jaringan
I Dokumentasi dan Informasi Hukum; g) pelayanan informasi dan dokumentasi hukurn nasional 'kepada masyarakat.
1 Dalam rangka melaksanakan,fungsi JDIHN, Anggota Jaringan
a),.penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundangundangan dan dokumentasi hukum lainnya yang ditetapkan atau dimiliki instansi, atau diterima dari Pusat jairngan; b) penyampaian
salinan
peraturan
penmdang-undangan
yang
ditetapkan dan atau disahkan oleh Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota atau Pimpinan Instansi/Lembaga Pemerintah Iqinnya kepada Pusat Jaringan, dalam bentuk dan jumlah yang disepakati bersama; c) penyediaan dan. penyebarluasan informasi segala peraturan perundang-undangan yang tetsedia dan dokumentasi hukum lainnya di
lingkungan instansinya, clan masyarakat yang
memerlukannya; d) :pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi clan informaii hukum di lingkungan instansinya; e) evaluasi
secara
berkala
terhadap
pengelolaan
Jaringan
Dokurnentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Pusat Jaringan. Seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
40^lbidPasal 10.
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, dengan harapan akan memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita clan tujuan pembdngunan daerah yang integral dengan tujuan nasional sesuai dengan visi dan misi. Visi Kota Semarang yaitu "Temjudnya Semarang sebagai kota perdagangan dm jasa yang berbudaya menuju masyarakat sejahtera" serta misinya yaitu : a. Mewujudkan SDM dan masyarakat Kota Semarang yang berkwalitas; b. Mewujudkan Pemetintahan Kota yang efektif dan efisien,
meningkatkan kualitas pelayanan pablik, serta menjunjung tinggi suprernasi hukum; c. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah;
d. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infra struktur y w berkelanjutan; dan
e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahte'ra. Sebagai pelaksanaan visi dan misi tersebut, salah satunya adalah mewujudkan Pemerintahan Kota yang efektif d m efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi suprernasi hukum. Seiring
Perkembangan
tehnologi
informasi
P
mem awa
perubahan besar bagi perkembangan dunia perpustakaan khususnya
perpustakaan hukum ha1 ini mendorong Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Semarang untuk selalu dapat menyediakan dokumentasi dan informasi-informasi hukum yang uptodzte agar dapat
melakukan layanan prima kepada para pencari informasi hukum.Untuk itu dokumentasi dan informasi hukum perlu dikelola dengan baik, dengan demikian dokumentasi hukum dapat ditelusuri.ditemukan dengan cepat, mudah dan akurat. 4."i.'4.~&l&sanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 1)
Keanggotaan : .
.
Setelah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 9.1 Tahun 1999 b a n g kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012), Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Peraturan Walikota Semamng Nomor 15A Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi Dan lnformasi Hukum Kota Semarang, didalamnya mengatur baliwa Bagian Hukum Setda Kota Semarang sebagai Pusat JDM Kota Semarang, dengan susunan organisasi dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota semarang4' adalah sebagai berikut :
(QJDIH Kota Semarang terdiri dari : ZC
PJDIH (Pusat Jatingan Dokumentasi dan Informasi Hukum); dan
b. UPJ (Unit Pehunjang Jaringan). 41
t
Peraturan Walikota Semarang Nornr 15A Tahun 2009 tentang Jaringan Dokurnentasi dan Irlformasi Hukum Kota SeMsirang Pasal4.
(2)PJDIH sebagaimana dimaksud pa& huruf a yang dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Semarang. (3)UPJ sebagaimana dirnaksud pada huruf b adalah SKPDI Unit Kerja yang mengelola dan I atau menyimpan produk - produk hukum;
(4)UPJ sebagaimafia dimaksud pada angka 3 dipimpin oleh Kepala SKPDlUnit Kerja yang bersangkutan. Tugas Jaringan Dokumentasi dan lnforrnasi Hukum adalah sebagai berikut : a. menyelenggarakan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum; b. memberikan fisilitasi teknis dalam rangka penyelenggaraan dokurnenfasi dan informasi hukum pada anggoata jaringan; c. menyelenggarakan dan rnembina komunikasi dengan anggota
jaringan menggunakan media internet maupun internet. 2) Peran JDIH : a) ORGANISATOR : mengelola
kegiatan,
perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. b) MOTIVATO~ : menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumentasi produk hukum.
c) INOVATOR produk hukum.
: menggali ide pengembangan dokumentasi
d) DINAMISATOR : menggerakkan
minat
kemauan
dan
semangat terus menerus. e) EDUKATOR
: menjadi suri tauladan dan panutan.
f ) KATALISATOR : menghimpun dan menyalurkan pendapat masyarakat terkait produk hukum. 3) Kewajiban JDM :
1.. Fengumpulan bahan dokumentasi hukum; 2: Pengolahan bahan dokumentasi hukum secara manual dan
digital ; 3. Penerbitan lembaran daerah; 4, Penyebarluasan produk hukum pada masyarakat
secara manual
dan digital. 4.1.5.Pengelolaa'n Dokumentasi dan Informasi Hukum 1; Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 jo
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2004 jo Peraturan Walikota Semarang Nomor pengelolaan dokumen
15A Tahun 2009,
telahdilakukan adalah :
a. Pengelolaan Analog/Manual berupa perpustakaan, pen&itan buku Perda dan Pergub dll; b. Kondisi saafini (eksisting), data'&tis gntara tahun 1945 s/d
20 12:
UU
: Jumlah 1.871.
PP
: ~umlah.3.5.12.
Perpres/Keppres
: M l a h 1.3 18
Perda
:Jumlah 554.
Pergub
: Jumlah 2.8 13.
c. Pengelolaan Elektronik berupa CD dan Website.JDIH. Website JD1H Kota Semarang: wwu.idihukum.wn.rang.~o.ld 2. Setelah diterbitkannxa Peraturan ~residenNomor 33 Tahun Tahun 20.12 sebagai pengganti ICeputkan Presiden Nomor 9 1 Tahun 1999 tmtang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, anggota J D M N ~ *perlu melakukan penyesuaian :
a. Pengurnpulan, .pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan '
instansinya;
'
h. .Pembangunan sktem infotmasi hukum berbasis teknologi
infarmasi clan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDlHN; c. Pembinaarf d?n..pen$embangan sumber daya manusia pengelola
knJ i clan informasi hukurn di lingkungannya;
f jaringan dbk
d. Penyediaan
..,
s
,
a "B" '
&n
L
i
prasarana
pengelolaan jaringan
dokumentasi dan'mformhsi hukum di lingkungannya; e. Pe laksanaan
evaluasi
mengenai
pengelolaan
jaringan
dokumentasi.dim informasi hukum di lingkungannya sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; 1
f. Penyaiiipaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN. 3. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang setelah terbitnya -Peratwan
Presiden Republik Indonesia Nornor 33 Tahun 2012"lentang Jaringan Dokumentasi Dan In fonnasi Hukum Nasional, yaitu : .
a. Pembangunan website IDIH Kota Semarang yang dintegrasikandzngan website pusat; b. Optimalisasi moduUpedoman. bagi .. . UPJ; c. Qptim5lisasi dan.publikasi modul.; komentar, qran.,padawebsite
JDIH Kota Semirang. 4. Pemeiintah Kota 'Semarang d a l e ' hal-'i'iii Bagian .. Hdiuni Setda
Kota Semarang dalam rangka.:pembinain dan pengembangan jaringan dokurnentasi dan informasi - h&m
mendatang perlu
ditentukan kebijakan antara lain : a. Menetapkan landasan hukum sehgai tindak lanjut Petatyran Presiden Nomor 33 Tahun Tahun 2012 tentang
Dan
.. .
'
.
.
.
.kfohasi -HGkum
.
laringan' ...berup,a
.
PeraturanKeputwn W.alikota; b. Meogembangkan t e k n i ~ : ~ .~. ~ ~ l a h a npe&tuian : . b a i k ~perundangt i n d ~ g a ndan bahan dokumentasi baik secara manual dan
.. .k.omputerisasi.;
.
'
.
f. Penyarnpaian laporan setiap tahun di bulan Desernber kepada pusat JDIlIN.
3. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang setelah terbitnya Pem-turan Presiden Repubiik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Inforrnasi Hukum Nasional, yaitu :
a. Pembangunan website JDIH Kota Semarang yang dintegrasikm dengan website pusat; b. Ogtimaiisasi moduvpedoman bagi UPJ; c. Optim'alisasi dan publikasi modul, komentar, saran pada website
JDIH Kota S e m g . 4. Pemerintiih Kota Semarang dalam ha1 ini Bagian Hlilium Setda
Kota Semarang dalarn rangka pembiman dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukirn mendatang perlu ditentukan kebijakan antara lain : a. Menetapkan landasan hukum sekgai tindak l a j u t Peramran Presiden Nomor 33 Tahun Tahun 20 12 tentang Dbkurnerita3i
'
Dan
Informasi
-Hukurn
Jaringan berupa
tindagan dan bahan dokumentasi baik secara manual dan
c. Meningkatkan
keterampilan
tenaga
pengelola
jaringan
dokumentasi dan informasi hukum baik,.pusat jarirlgan maypun anggota jaringan;
d. Menyebariuaskan be rbagai inforrnasi'hukum meiatu i ,:
Dari pengarnatan penulis di PJDIH Kota Semamg-,;jwtg berada di linghngan . . . -.. Gedunglhiir..Mbc'Ii. '1chsi-k 'Lantai ' 2 ' ~ o m ~ l e .k Balaikoa. h a r a n g yang betalamat di JI. Pemuda 148 Semara'ng; dapat . dilihat bahwa Pem'erintah' Kofa .Semarang rnelalui i)agian
Presideri Nomor 33 Tahun 2012 deggan sebaik mungkin, meskipun tetap periu perbaikan dalarn pelayanan. Antuasisme-.:terli'ailap keberadaan PJDM-.'KiJG'Semarang:terSe'btft 'teflihat :tiSari~uml&
pengunj.ung,yang.a&.&n -dibukukansecara sistematik yaitu sekitar .
.
dua .sam$& tiga orang ..p h . .g i ; sedangkan via website selarna .. . .. .
.
..
.
.
42; Rambatad yang ndabul.dala'm Mengimplementasibn Perpres No. 33 Tahun 2012 di Kota Semarang
Salah satu tugas pokok d m fbngsi Bagian Hukum Setda.-bta 'Semarang adalah penyiaparr bdhan perurnusan kesbfjhn, pengkOord'msliin pelaksanaan secara terpadu, wnyelenggaraan .. adrninistrasi, pembinaan, exaluasi,- &rta pengtndalian di bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi huhin. ~en~el,ola& dokumentasi dan informasi hukuh me$uti
'
kegiatan pengum pulan, pengolah~,perawatan, dm pendayagunaan. Qalam rangka. pelaksanaan tugas bqkok dan'.fUng$i diatas, perlu" . ditempuh upaya-upaya yang komprehensif dan berkesinambungan untuk
?pelaksanaan .kegiatan .-pengelolaan dokumentasi dan informasi h u b kadang tidak dapat bejalan lancar dan berhasil dengan baik mandda ditemtikan kendala atau'hambatan yang ah. Ad@un k6ndalii.atau hhbatanyang .. . Giadii~5i~oli~li ERt&ifi Hiikiun .Setda Kota Semarang adalah seb-qai.b.erkut-: a , Dcilcumen hukum'terbaru belum semuanya ter-update;
b.i;..'PkI;ianan pencarian' d 6 k h e n hiiKum Kurang cepat diiebbkan kadang.
k a d a a karena rnasa1a.h teknis;
c. Penyebarluasan dokumen hukum bersifat terbatas disesuaikan d e q y
. . '
e;
. . .
hukm yang tidii'lr'hiimp
. 8ta:U
hifmg;
f. Kurangr!ya sumbe! c4yama~us~ti,pmgofah dokumea Narnun, m e n m i .persoalan hambatan yang terjadi didalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun.2012 memmg tidak dapat kita abaikan be@@ sai, khrena..telab-kita sadari bersama bahwa jariigan.. 'dohrnentasi-; dan
informasi
hukum
adalah
merupakan
pendayagunaan bersama briha hukum yang telah dirintis selama kurun '
waldu teti'ih w.(tkq pululi) tah'un kita membii jarirgan keija &ma ini, namun didalam perkembangan berjalan lamban, ha1 ini disebabkan.herbag$ -kendaia iiiantaranya -: .. .
I :.Kurang~tMifh~a .kodrdhaSi aniariistinsi t&ikiit,.&iingga-'hrang-aapat rnemanfaatkan potensi qrang.ada untuk meniadi kekuatan pang.sinergis.
2;
Kurarignya sumber diiya manusia pengeloh baik 'dr' Pusat. Jaringan maupun di UPJ;'
3. K u r a ~ a y avolume kegiatan untuk memasyarakatkan.rn.H, 4. Kurangnya perhatian dari berbagai kalangan terhadapkegiataflzdDIH. "
.
'5. Kurangnya sararia dan p-raria
dalam meridukung-:kegijtanDIH.
.
.
W k B ' -V'
'
SIMPULAN DAN SARAN
Dmi- uraian sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang . . lmp . lemtintan".~eraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 20 12 tentang Iaringan Dokumentasi dan hfdrmasi H u h Nasional '
dengan studi kasus di Kota Semarang s6bagai'&rikut : I. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 di Kota Semara~g Pemerintah
Kota
Semarang telah
mengimplementas~~
Peraturan Presiden -Nornor 33 Tahun 2012. dengan rnerribeatuk-~mi.&t Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (PJDIFI).'Kota Semarang yaug didasarkan.ljada Peraturan Walikota Semarang Nomor 15A Tabun
2009: ~&rnudiiuiPJDIH Kbta Skmaraog rneTAkSanakan tugas-tugasnya se€jagaimana diirnanatkan olkh Perpres tersebut dgngan salili satunya membentuk Unit ~enunjangJaringan dan melengkapinya..dengank s e s .
.
-intimet yiitu w ~ ~ d . i.. .h ... ~.. . .i .r .~.. ...~. . ~ e ~ ~ ; ~ O $ d .. . . . . . ..
.
. .
.
.
.
. ..2'.' .'HanibGm iaog8hadapi 61~~Pusaflaringm*D6kumentasiid~.Infd;~asi . ... . . . . . .. . . . . . . ..'... . . . . . ., .' 'p&inYa yaitu : H&um. (PJDTH) Kota s e m a r a n g ' d ~ l ~ ~ . %at kurang aktihla koofdinasi antar instansi terkait, sekinggd '
' '
,
'
mkmanf~tkan,potensi .yang .. ada unfuJi menjadi ... kikuatan . .
sinergis.,
kurangnya sumber .days manusia -,pengelola baik di Pusat '.J.dngm 56"'
maupun dl 'UP$;hrangnya votime kegkitan untuk memasyarakatkan
JDIH,, kurangqya. ... . .,perhatian dari berbqgai . kaIqggan terhadqp k9,giatan
DM,kurangnya sarana dan ..prasarana dalam mendukung . -:ke@an .
..rnfIy,
Si;. '&ran-'.
MefBtili. sist&
.
JDfH; memang telah membuat wilayah Kota
Semarang meminiinaIisir 'warga rneyarakat j a n g "6uta""akan liutcum. Hal' tersebut terbukti akan adanya hasil yaog tampak. yaitu ada-ski@! .smhis dua puluh desa sadar hukum :yang telah diresmikan. Namun, jika,ditihat ..daii"banyhya. -.k.l ur5hm '?&.Semmg ,jwni:I.&-Klj'lur$han ~h;h.m-:'itu .. .. mash tergolong. sedikit. '..J3engan demikian, kiranya . perlu untuk lebih '
ditiigkatkan sosialisasinya, yang menyangkut mengenai : . a. Pel~rnasankewajibangajak bumi dan bangunan; .. b. Menaoggulangi supaya tidak banyak terjadi perkawinand i-bawahumur
c. 'Menanggtiiangi supaya angka'kriminziiitas-ienddh;rZ]an
Daftar .BUh.. AbdulIah..Empi,Karya ~ u i i Bidang s Hukum :"Jaringair Dokumentasi'rian Infortnasi Hukum Suatu Sarana PenyebarIuasan Infinpsi
Hukurn, dalam .Hirtlpunan Karya Tulis Bidang Hukum. Tahun.
.
2005.Jakarta :EPHN, 2005. AMulIah Empi, 'Karya Tulis Bidang 'Hirkum :. i P e m n :.:n3~&gan Dokumentasi dan :Infonnasi Hukum dalarn Rungka Membangun .Supremasi Huhm, dalam..Himpunar! Karya Tulis Bidang Hukum
TaKtm-2O'Mi.: Jakarta 4 BPHN, 2006. Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, "h!&nt..~Ekonowi..S&agai Panglima". Sl'doa.tjo :Medra Buana Pustaka,2'O'(lB. Arnirmdin dan H. Zajnal Abiliin, ' P e n g a -Met~tle:~&~ftiait:~HuRUm. ~ Jakarta : PT. ~aja.~tafindo.~kcsada,2MM.
B a i Nawawi ArieC- "Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan . .
~enrng&hii&ak ~ e f a h n t a ifl?.Bandung -:Citra Aditya Bakti, , -_:.
20'01.
Edjar .. BodkRhkhhq Yzi@prii&rice: The ~fii@soyy . . and Method.,.of the Law.
.. ~ i s e l Hagemann,l'~.e.. a Motivation Manualll, .ditedemahkan.oleh FqpBwi .
Nqgrohd. Jakarta :~ustaka'3inamanPressindo.
Hdris. %chc,'~~~~rnusi' Hubm dun Prinsip Demokasi Indonesia. .. H~ihdita,.],ggs..
Yogysim.:
.
'
International @gal Center New York ':&gal Education in a C@nn@g World!:,.. Report ox he Cornmitee in Legal .Education in the Developing Countries. New York : International .dkgal.?.ihter Nw.York , 1'975. hmbaga"i4iiininistrasi Negara, Sisiein ~diriinistiaiiNegara Rizpiblik Indonesia.
Jilid 11. Jakarta .: Hajj.:hagwg,,1892. -.
Pengetahuan ~ o h m e n t a s idm .~ b ' r p u ~ f a h asebagai' n PiLsat' wimm tee i.
Kefiia.
.
.
.. .
:p-arya utatama,1.991:
Mas Achmad Dan iri, uReformasi Corporate Governance di Indm+~&?,
Pringgodigdo, Mr. A. G., Prof. dl&, ~ & 1 i & ~ d i i : ~ m u t ~ 1 : 3 h ~ - i ' ~ a ~ .
~anisius,.:&7;~.
Satjipto ahaj . ~ ; " ~ u k z i m d i i h r ~ d ~ aBandung,: k a t ' . Alumni,. 1980.
Shaun Tyson 81 Tony:.Jackson,. "e Essence of.:~rg%liibiiiO'i 'Bih(Nior': - . &tejemahkan &h :.Dedy. Joc6bus \& .x .pf&bwwi,+.*ifam ,
,"Perilaku Organisad'. Yogyakarta :' ~ ~ n e r b i t - ~.~,43!0100,.
Sbktinto, Soerjono, Perbandingan Hukum. Cetakan ke 2. Bandung : Penerbit PT. ~ i t r-a~ d i &~akti,1.989.
,Pepgantar Penelifian Hukum. Jakarta : UI-Press, 200.7. dan Sri Mamudji, S.H. Peniliiian Rukzrm ..NornpdtiJcrf.~'Sdatu Tinjauan Singkat. Cet 5. Jakarta : PT. Raja Grafindo-.-Pesrrda, .200.1.
. . . ~ ~ .~ i m R -Hadiiijo, , ~ ~~ ~ ~ ~ ~ d-Pene~irian-~Huhm.. ~+ l ~ g f - j b k m..ymdia Indonesia, ..1%35. Theodorik Simorangkir, Kaqa Tulis Bidang 'Hukum: " ~ e m b a n g u Ahes v '
Informirsi ' H U MNasional~'.Me7dIuiXbiingan '~6kumeiitd;siiian I n f o m i Hukum Nasional, dalam H i m p u n m . , K ~ a . T u l i s . . B ~ g
Hukum Tahun 2006. Jakarta : BPHNi 20.Q6.
,Karya Tulis Bidang Hukirm : Orieittizii Pengembangan Jaringun Dokumentasi dan Informasi H u k ~ mN a s i o d , daiam Himpunan
Karya Tulis Bidang Hukurn Tahun 2005. Jakarta :B P m , %Q5. .-Makal..h '.Hi;lkum 9
. .r
Dokurnetttasi &n
a
.
.:7
,...
Strafe&, "Pengemban&n Jaringan ln/rmasi ~ & k u m ,iia7arnL:M~j81iih~'%rdnrrn . .
Nasional No. 1 Tahun 2006. Jakarta :-BP.HNT2CN%.
Wahyono Damiibrata.. Pirbondingqn H & m Pirdati.' cetakankan Ketig?. :. .>Jakarta.: GV. p~itzm&&r;t,-2603. ,
, hospek: ~ari&an:. ~~kumeritasidan Inforrnasi Hukum di Indonesia ~ e n y o n ~ r o n ~ . : ~ 1 6 b a linformasi. isasi Jakatta : BPHN,. . .
.
.
"'2004.
.
.
WHIFam B:' ~hambii$s& ~obcrt.B. Seidman, Law Order and Power, W i r r g , Mass: 'Addison-Wesly, 1971.
W.I. Jenkinq,'%liq Analysis ". Oxford : Martin Robertson. Yay A Sigler, Benyarnin R Beede,"The Legal %urees-st$-f.'lbtic::Pti.licy'",
D.Health atid-.60.-1:9'17.
Daftav Perah ran.
Undang - undang Dasar ~epubll'k~ndonesia T!AhurI'-'29$5.
Undang
'ndang ~ o n i d32: r ~ahun-2004 tentang. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negars. Rep.~tSlik:~n30nesiaaTahun .2004 ~ o m d125,. ; Tainbahan .Lenibam Negara Republik lriddneiia -NoniutW3'7)' sebagairnana telah diubah dengan 2 (dau) .kali " t e ~ ' a % h i r ~ ~ a n Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008. tentang ..PeALbahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Bmeriiitafian Diierah'. (Lembaran Negara Republik - Indonesia ~akuh2008
orn nor 59, ~ i m b a h a hLernbaian Negiua Refiublii
.'
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Pqrarahwn .. .. Perundang - unckngan. ,-
Peraturan Pemerintah Republik lndonssia ornor nor-6 1;. ~ a h :2&$0:~tetitang k .. .
-
.. .pe.l&aksanm,.Ufidangg.gunndai.l'g N6::l:4'tahmz(T@8?tefimg. xoriii$i
h.formasi:.P.ublik:(KIP];;
,..
. . P e f a h ~leiibgnK+publik 1ndonesi; N o m a 1- Tahun 2OOI tentang
Pengesahq, Pengnd+wgan dan Penyebarhiasan Peraturan
Perundang-undangan; Pnatoran ' ~ s ' i d k n~ e d u b l f 'Iidoiesia Noinor 3 3 Tahh 2012 tentang . . . Jaringan:D~kumtntasi dan Informasi Hukum Nasional.: ,
CF&,]
Gu6krhrhui Jaw8 Tengah Nomor 8 ' ~ a l i u n20@4'ten@ngIBringan khm&-i. &. ~ t i f - ~ $ .H&&..fiGpinsi J & ~renkah; .
Peraturan Daerah Kota Semarang,Nornor 1 1 Tahun,2008 tentang Organisasi dan Tata Keija' Sekretkiaf Daerah dan Sikretariat DPRD-.K6ta S$.ti~&~...
Peraturan Walikota Sematang Nomor 15A Tahun 2009 tehtaagJaringan .
.
TSoTcurnentasi &n ~rif6imasi~ukirmKota Semarang.
