LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA ( Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta ) Nomor 12 Tahun 1988 Seri D ----------------------------------------------------------------PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) NOMOR 2 TAHUN 1988 (2/1988) TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA Menimbang :
a.
c. d. e.
bahwa dalam upaya menegakkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa perlu ditingkatkan disiplin aparat Pemerintah maupun masyarakat untuk mentaati ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ialah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. Penyidik POLRI ialah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang memuat ketentuan pidana. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya teknis operasional berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI dan secara organisatoris bertanggung jawab kepada Walikotamadya melalui Pimpinan Unit Kerja Organisasi. BAB III TUGAS KEWAJIBAN DAN WEWENANG Pasal 3 (1)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas penyidikan pelanggaran atas Peraturan Daerah.
melakukan
(2)
Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui
menerima laporan atau pengaduan tentang pelanggaran Peraturan Daerah wajib segera penyidikan.
terjadinya melakukan
Pasal 4 (1)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat laporan tentang hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dan tindak lanjutnya sampai penyelesaian di Pengadilan Negeri.
(2)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang: a. Pemeriksaan tersangka. b. Pemasukan rumah. c. Penyitaan Benda. d. Penyitaan Surat. e. Pemeriksaan Saksi. f. Pemeriksaan di tempat kejadian. dan mengirimkannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia. Pasal 5
(1)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sebagai berikut: a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran. b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di temp at kejadian dan melakukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat, e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. " f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. h. Mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana pelanggaran dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya. i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak mempunyai melakukan penangkapan dan atau penahanan. BAB IV TATA CARA PENGUSULAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENBTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
wewenang
Pasal 6 Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah: a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b). b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus di bidang penyidikan atau khusus di bidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang teknis operasional. c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik. d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan dokter. Pasal 7 (1) (2) (3)
Walikotamadya mengusulkan nama-nama calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Menteri Kehakiman melalui Gubernur Kepala Daerah lstimewa Yogyakarta. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. penyidik Pegawai Negeri Sipil berhenti atau diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Walikotamadya karena: a. Meninggal dunia. b. Atas permintaansendiri. c. Pensiun. d. Melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil. e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. f. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagaimana tersebut Pasal 5. Pasal 8
Waiikotamadya dapat mengadakan mutasi bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan memberitahukan kepada Menteri Kehakiman melalui Gubernur Kepala Daerah lstimewa Yogyakarta untuk diadakan perubahan pada Sural Keputusan Pengangkatannya. BAB V TANDA PENGENAL Pasal 9 Kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan diberi tanda pengenal oleh Menteri Kehakiman. BAD VI TATA KERJA Pasal 10
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan Tata Kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 Laporan hasil penyidikan dan tindak lanjutnya sampai penyelesaiannya di Pengadilan Negeri dilaporkan kepada Walikotamadya melalui Pimpinan Unit Organisasi masing-masing. BAB VII PEMBINAAN Pasal 12 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Walikotamadya, bekerjasama dengan lnstansi Penegak Hukum dan lnstansi lain yang dipandang perlu. BAB VIII PEMBlAYAAN Pasal 13 Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya. Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang di tetapkan terdahulu dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tingkat II Yogyakarta Yogyakarta Ketua (RUSMADI)
(DJATMIKANTO D)
Diundangkan dalam Lembaran Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta II Yogyakarta Nomor 12 Seri D dengan Surat Keputusan tanggal 26 September 1988 Nomor 195/KPTS/1988 tanggal 22-8-1988. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Drs. H. Munawir NIP.: 490 009 988 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR: 2 TAHUN 1988 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA PENJELASAN UMUM Dengan telah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KU ka kedudukan RIB (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 14) dihubungkan Undang-undang Nomor I/Drt/1951 sepanjang mengenai Hukum Acara Pidana tidak berlaku lagi. Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah sebelum berlakunya KUHAP dilakukan oleh Pejabat Prajaksa selaku Hulp-Magistraat yang didasarkan kepada RIB di samping ada yang dilakukan oleh Penyidik POLRI. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-keternuan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Slpil yang kewenangannya diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, kecuali dalam hal penangkapan dan penahanan. Adapun peraturan perundang-undangan lain yang erat hubungannya dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut: a. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M-05-PW .07 .03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusunan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil. "' b.
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M-04-PW .07 .03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
c.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
d.
Keputusan KAPOLRI Nomor: Skep/369/X/1985 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. jo.
Petunjuk Pelaksanaan dari KAPOLRI Nomor Pol.: JUKLAK/04/II/1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana. Hubungan antara Penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pedoman pelaksanaan KUHAP seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu telah mengakhiri penyidikannya maka segera mengirimkan laporan beserta Berita Acara pemeriksaannya kepada Kejaksaan Negeri lewat Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Sesuai dengan ketentuan Pasal43 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 penyidikan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah dapat ditunjuk Pegawai-pegawai Daerah yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 dan 2: Cukup Jelas. Pasal 3 ayat (1): Bidang yang dapat dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil antara lain: a. Bidang Kependudukan. b. Bidang Pemberian Nomor Rumah/Bangunan dan Pemasangan Papan Nama Keluarga. c. Bidang Retribusi. d. Bidang Perpajakan. e. Bidang Angkutan Kota. f. Bidang Tata Tertib Titipan Sepeda. g. Bidang Terminal Bis dan Taksi. h. Bidang Perparkiran. i. Bidang Perair-minuman. j. Bidang Kebersihan, Keindahan Kota. k. Bidang Hygiene/Sanitasi. l. Bidang Penjualan Minuman yang mengandung alkohol. m. Bidang Perpasaran. n. Bidang Peternakan. o. Bidang Ijin Tempat Usaha. p. Bidang Ketertiban Umum. q. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan serta Bangun-bangunan. r. Bidang Kuburan (Makam). s. Bidang Perubahan Status Tanah. t. Bidang-bidang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 ayat (2): Cukup Jelas. Pasal 4 s,d 10: Cukup Jelas. Pasal 11: Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku antara lain Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ten tang Hukum Acara Pidana. Pasal 12 s.d 16: Cukup Jelas.
