PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) NOMOR 8 TAHUN 1985 (8/1985) TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal 49 ayat (2) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
b.
bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1965 jo. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Nomor 220/KD/1973 untuk disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977.
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3.
Undang-undang Nomor 9 Pokok-pokok Kesehatan;
Tahun
1967
tentang
4.
Undang-undang Nomor Kesehatan Jiwa;
Tahun
1966
tentang
3
tentang
5.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
6.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.
7.
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kota-praja Yogyakarta jo. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1960 tentang Pengubahan Pasal 9 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Hal Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta;
8.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9.
Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1965 tentang Susunan Administrasi, Kantor dan Pegawai Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta;
Dengan Persetujun Dewan Perwakilan Daerah Tingkat II Yogyakarta. MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. b.
Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
c.
Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
d.
Dinas Kesehatan adalah Tingkat II Yogyakarta.
e.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
f.
Peraturan Daerah adalah Tingkat II Yogyakarta.
Dinas
Kesehatan
Peraturan
Kotamadya
Daerah
Kotamadya
Daerah
Daerah
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kesehatan. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1)
Dinas Kesehatan adalah dibidang Kesehatan.
unsur
pelaksana
Pemerintah
Daerah
(2)
Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Pasal 4
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok : a. Melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kesehatan yang meliputi pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan dan pembinaan kesejahteraan Ibu dan Anak. b.
Melaksanakan Daerah.
tugas
pembantuan
c.
Melaksanakan Daerah.
tugas-tugas
lain
yang
diserahkan
oleh
Kepala
yang
diberikan
oleh
Kepala
Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 4, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : a. Perencanaan perumusan kebijaksanaan tehnis, pemberian bimbingan, pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.
Koordinasi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokoknya.
c.
Pengamanan dan pengendalian tehnis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6
Secara hierarkhis Dinas Kesehatan terdiri dari : a. b.
Unsur Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan
: :
c.
Unsur Pelaksana
-
:
Kepala Dinas. Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari urusan-urusan. Seksi-seksi yang masing-masing terdiri dari Sub Seksi-Sub Seksi. Unit Pelaksana Tehnis Dinas.
Pasal 7 (1)
Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sub Bagian Tata Usaha. c. Seksi Pemulihan Kesehatan. d. Seksi Pencegahan Penyakit. e. Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan f. Seksi Penyuluhan Kesehatan. g. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Bagian Pertama Sub Bagian Tata Usaha Pasal 8
(1)
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, kepustakaan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang Umum/Ketata Usahan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)
Sub Bagian Tata Usaha-dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 9
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan perencanaan dan kepustakaan. b. penyelenggaraan urusan surat menyurat, arsip, ekspedisi dan dokumentasi; c. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan Dinas Kesehatan; d.
penyelenggaraan urusan kepegawaian;
e.
penyelenggaraan urusan keuangan;
f.
penyelenggaraan penyusunan dan pembuatan laporan.
g.
penyelenggaraan statistik dan evaluasi. Pasal 10
(1)
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Urusan Umum. b. Urusan Kepegawaian. c. Urusan Keuangan. d. Urusan Perlengkapan.
(2)
Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Pasal 11
(1)
Urusan Umum mempunyai tugas : a. menyelenggarakan kearsipan. b. menyelenggarakan pekerjaan ketik dan penggandaan. c. menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Kantor yang meliputi mempersiapkan rapat-rapat, penerimaan tamu, keamanan, menjaga Telpon, ketertiban dan kebersihan Kantor. d. menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan kepustakaan. e. menyelenggarakan peningkatan sistim dan prosedur kerja. f. menghimpun informasi dan tatalaksana bagi pimpinan. g. menyelenggarakan penyusunan dan pembuatan laporan. h. menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
(2)
Urusan Kepegawaian mempunyai tugas : a. Menyusun dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar presensi Pegawai. b. Mempersiapkan usul pengangkatan Calon Pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penempatan dalam jabatan, pemindahan, cuti, bebas-tugas/pensiun,
c. d.
pemberian tanda jasa dan hukuman jabatan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian. Mengurus masalah latihan pegawai, kursus-kursus, tugas belajar dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan mutu pegawai. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas : a. Mengurus gaji , upah lembur. b. Mempersiapkan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja. c. Menyelenggarakan tata usaha keuangan yang meliputi pembukuan, penyusunan laporan penerimaan/pengeluaran dan menyusun Surat Pertanggungan Jawab (SPJ) Keuangan. d. Mempersiapkan, melaksanakan serta mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (4)
Urusan Perlengkapan mempunyai tugas: a. Mengusahakan dan Menyelenggarakan inventarisasi perlengkapan dan perbaikan alat-alat kantor. b. Mengatur penggunaan, pemeliharaan dan mengurus kendaraan dinas termasuk ambulans. c. Mempersiapkan, merumuskan rencana keperluan perbekalan/perlengkapan rumah tangga. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Bagian Kedua Seksi Pemulihan Kesehatan Pasal 12
(1)
Seksi Pemulihan Kesehatan mempunyai tugas menyusun pedoman pelaksanaan tugas pemberian bimbingan dan pembinaan pemulihan kesehatan melalui peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit, Pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Pelayanan BP, BPG dan BKIA) dan menyelenggarakan pelayanan pertolongan persalinan serta pengamanan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)
Seksi Pemulihan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 13
Untuk meyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12, Seksi Pemulihan Kesehatan mempunyai fungsi : a. Perumusan pedoman pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan pemulihan kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
b. c.
d.
Pelaksanaan tehnis dibidang pelayanan Rumah Sakit, Klinik Bersalin, Pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Pelayanan BP, BPG dan BKIA). Pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang diperlukan bagi pelayanan, Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Pusat Kesehatan Masyarakat (BP, BPG dan BKIA) serta pembinaan Laboratorium. Pengamanan dan pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Pasal 14
(1)
(2)
Seksi Pemulihan Kesehatan terdiri dari : a. Sub Seksi Rumah Sakit. b. Sub Seksi Pembinaan PUSKESMAS. c. Sub Seksi Pengadaan Obat, Alat-alat Kesehatan dan Pembinaan Laboratorium. Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan. Pasal 15
(1)
Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan mengolah data Rumah Sakit, pengobatan tradisional, akupuntur/tabib, Klinik Spesialis dan Klinik Bersalin. b. Menyelenggarakan koordinasi antar Unit Pelayanan Kesehatan. c. Menyelenggarakan pengawasan dan membina Rumah Sakit. d. Mengawasi pelaksanaan program-program di Rumah Sakit. e. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan PPPK. f. Meneliti dan memberikan rekomendasi ijin pendirian Rumah Sakit Umum, Balai Pengobatan dan Klinik Bersalin Swasta. g. Menyelenggarakan pelayanan pertolongan persalinan, Keluarga Berencana dan Perawatan Bayi (Klinik Bersalin). h. Menyelenggarakan pelayanan Kereta Jenazah. i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan.
(2)
Sub Seksi Pembinaan Puskesmas mempunyai tugas : a. Memberikan bimbingan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat, termasuk pengembangan Kesehatan Masyarakat Desa. b. Mengadakan pengawasan pelayanan kesehatan di semua Puskesmas. c. Mengadakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok Puskesmas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. d. Mengumpulkan dan mengolah data dari Balai Pengobatan Umum, Balai Pengobatan Gigi dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Kesehatan Jiwa serta kelahiran dan kematian.
e. f. g. (3)
Melaksanakan, membina, mengembangkan serta mengawasi usaha-usaha pelayanan Kesehatan Umum, Kesehatan Gigi dan Kesehatan Jiwa. Meneliti pemberian rekomendasi Ijin Praktek Dokter yang menjalankan praktek Swasta Perorangan. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan.
Sub Seksi Pengadaan Obat, Alat-alat Kesehatan dan Pembinaan Laboratorium mempunyai tugas : a. Mengusahakan pengadaan obat sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas (BP, BPG dan BKIA). b. Mengusahakan pendistribusian obat-obatan ke Unit Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan permintaan. c. Merencanakan kebutuhan obat-obatan untuk Kantor-kantor Dinas Pemerintah Daerah. d. Membina Laboratorium dan memberikan rekomendasi pemberian ijin Toko Obat. e. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Kebutuhan obat-obatan. f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan. Bagian Ketiga Seksi Pencegahan Penyakit Pasal 16
(1)
Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas menyusun pedoman pelaksanaan tugas pemberian bimbingan dan pembinaan pencegahan penyakit, pelaksanaan dibidang pengamatan penyakit,immunisasi dan pemberantasan vektor, serta pengamanan alas pelaksanaan tugas-tugas pokok dan melaksanakan tugas-tugas lain Yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)
Seksi Pencegahan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 17
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 16 Seksi Pencegahan penyakit mempunyai fungsi : a. Penyusunan pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian bimbingan pencegahan penyakit sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. b.
Pelaksanaan dibidang pemberantasan vektor.
c.
Pengamanan
atas
pengamatan
pelaksanaan
penyakit,
tugas
pokok
immunisasi sesuai
dan
dengan
kebijaksanaan tehnis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Pasal 18 (1)
Seksi Pencegahan Penyakit terdiri dari : a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit. b. Sub Seksi Immunisasi. c. Sub Seksi Pemberantasan Vektor.
(2)
Sub Seksi -Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Seksi Pencegahan Penyakit. Pasal 19
(1)
Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan usaha pengamatan serta usaha pencegahan penyakit menular (SURVELANS EPIDEMIOLOGI). b. Menyelenggarakan pembinaan dan mengembangkan usaha pengamatan penyakit menular di daerah sebagai penjabaran dari kegiatan Survelans Epidemiologi tingkat nasional. c. Melaksanakan pencarian dan pengobatan penderita penyakit-penyakit menular. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan Penyakit.
(2)
Sub Seksi lmmunisasi mempunyai tugas : a. Menyusun dan membimbing teknis pelaksanaan vaksinasi dan melaksanakan immunisasi. b. Menyelenggarakan pembinaan usaha-usaha vaksinasi. c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi hasil pelaksanaan Immunisasi. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan Penyakit.
(3)
Sub Seksi Pemberantasan Vektor mempunyai tugas: a. Melaksanakan usaha pencarian sarang-sarang vektor. b. Melaksanakan penyelidikan sarang-sarang vektor. c. Melaksanakan pemberantasan sarang-sarang vektor. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan Penyakit. Bagian Keempat Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan Pasal 20
(1)
Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas menyusun pedoman pelaksanaan pemberian bimbingan, dan pembinaan kesehatan lingkungan peningkatan kebersihan lingkungan, hygiene air minum, jamban keluarga, kebersihan tempat-tempat umum dan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)
Seksi Pembinaan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 21
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 20, Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi : a. Perencanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan kesehatan lingkungan sesuai dengan kebijaksanaan tehnis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. b.
Pelaksanaan dibidang peningkatan kebersihan lingkungan, hygiene air minum dan jamban keluarga serta kebersihan tempat-tempat umum.
c.
Pelaksanaan atas tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Pasal 22
(1)
(2)
Seksi Pembinaan Kesehatan a. Sub Seksi Kebersihan b. Sub Seksi Sarana (Samijaga) c. Sub Seksi Kebersihan
Lingkungan terdiri dari : Lingkungan. Air Minum dan Jamban
Keluarga
Tempat-tempat Umum.
Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan. Pasal 23
(1)
Sub Seksi Kebersihan Lingkungan mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan pembinaan dalam rangka kegiatan usaha peningkatan hygiene sanitasi tempat-tempat pemukiman beserta lingkungannya. b. Melaksanakan pengawasan dalam rangka usaha peningkatan hygiene sanitasi tempat pemukiman serta lingkungannya. c. Menyusun dan menganalisa dampak lingkungan hidup termasuk memberikan rekomendasi ijin tempat usaha. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan.
(2)
Sub Seksi Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga mempunyai tugas : a. Menyusun program pembinaan teknis pelaksanaan peningkatan hygiene air minum dan jamban keluarga. b. Melaksanakan usaha peningkatan hygiene air minum dan jamban keluarga. c. Melaksanakan pengawasan dalam rangka usaha peningkatan hygiene air minum dan jamban keluarga.
d. 3)
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan
Sub Seksi Kebersihan Tempat-tempat Umum mempunyai tugas: a. Melaksanakan usaha-usaha peningkatan hygiene tempat-tempat umum. b. Menyusun program pembinaan dalam rangka usaha peningkatan hygiene tempat-tempat umum. c. Melaksanakan pengawasan dalam rangka usaha peningkatan hygiene tempat-tempat umum. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan. Bagian Kelima Seksi Penyuluhan Kesehatan Pasal 24
(1)
Seksi Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas menyusun pedoman pelaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan program penyuluhan kesehatan yang meliputi usaha penyuluhan langsung, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah, pengamanan teknis dan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)
Seksi Penyuluhan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 25
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 24 Seksi Penyuluhan Kesehatan mempunyai fungsi : a. Perencanaan pedoman pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan kegiatan penyuluhan kesehatan, sesuai dengan kebijaksanaan tehnis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. b.
Pelaksanaan teknis dibidang pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat yang meliputi usaha penyuluhan langsung, peran serta masyarakat dan peningkatan usaha kesehatan sekolah.
c.
Pengawasan tehnis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksaan tehnis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Pasal 26
(1)
Seksi Penyuluhan Kesehatan terdiri dari : a. Sub Seksi Penyuluhan Langsung. b. Sub Seksi peran Serta Masyarakat. c. Sub Seksi Usaha Kesehatan Sekolah.
(2)
Sub Seksi -Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan.
langsung
Pasal 27 (1)
Sub Seksi Penyuluhan Langsung mempunyai tugas : a. Menyusun pedoman teknis penyuluhan dan memberikan bimbingan serta pembinaan program-program penyuluhan kesehatan. b. Mempersiapkan alat-alat peraga untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan. c. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan.
(2)
Sub Seksi peran Serta Masyarakat mempunyai tugas : a. Menyusun pedoman teknis penyuluhan untuk mengembangkan peran serta masyarakat. b. Mempersiapkan kader kesehatan dari masyarakat beserta alat-alat peraga untuk melaksanakan usaha-usaha kegiatan pengembangan peran serta masyarakat. c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan/kursus-kursus kesehatan. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan.
(3)
Sub Seksi Usaha Kesehatan Sekolah mempunyai tugas : a. Menyusun pedoman teknis usaha kesehatan sekolah, usaha kesehatan gigi sekolah, memberikan bimbingan dan pembinaan kegiatan kesehatan di sekolah, kesehatan anak-anak luar biasa dan kesehatan olah raga. b. Mempersiapkan kader usaha kesehatan sekolah beserta segala peralatannya, untuk melaksanakan kegiatan kesehatan disekolah, kesehatan anak luar biasa dan kesehatan olah raga. c. Melaksanakan kegiatan dan mengembangkan usaha kesehatan di sekolah, kesehatan anak luar biasa dan kesehatan olah raga. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan. Bagian Keenam Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak Pasal 28
(1)
Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak mempunyai tugas, menyusun pedoman pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan kesejahteraan Ibu dan anak yang meliputi kesehatan Ibu, kesehatan anak dan keluarga berencana serta peningkatan gizi dan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok serta melaksanakan tugas lain yang, diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)
Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 29
Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud: Pasal 28 Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak mempunyai fungsi : a. Perumusan pedoman pelaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan kesejahteraan Ibu dan Anak sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. b.
Pelaksanaan teknis dibidang peningkatan Kesejahteraan dari Anak meliputi Kesejahteraan Ibu, Kesehatan Anak keluarga berencana serta peningkatan gizi.
Ibu dan
c.
Pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Pasal 30
(1)
Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak terdiri dari : a. Sub Seksi Kesehatan Ibu. b. Sub Seksi Kesehatan Anak. c. Sub Seksi Gizi.
(2)
Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dip imp in oleh seorang kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak. Pasal 31
(1)
Sub Seksi Kesehatan Ibu mempunyai tugas : a. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui. b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan keluarga berencana lewat Puskesmas, Rumah Sakit dan pelayanan keluarga berencana khusus serta pendidikan kependudukan. c. Melaksanakan pengawasan atas tugas pembinaan kesejahteraan ibu dan keluarga berencana sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak.
(2)
Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas : a. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada bayi, anak prasekolah termasuk anak Taman Kanak-Kanak. b. Melaksanakan pengawasan teknis atas tugas pokok, memberikan pola kesejahteraan anak, anak pra sekolah dan taman kanak-kanak sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak. (3)
Sub Seksi Gizi mempunyai tugas : a. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan peningkatan gizi keluarga. b. Melaksanakan pencegahan penyakit gondok endemik. c. Mengembangkan usaha-usaha keluarga kearah pemenuhan gizi d. Melaksanakan pengawasan teknis atas tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak. Bagian Ketujuh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pasal 32
Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 33 (1)
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara Vertikal dan horisontal.
(2)
Setiap pimpinan komponen dilingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 34
(1)
Setiap pimpinan komponen dilingkungan Dinas Kesehatan wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
(2)
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan komponen dilingkungan Dinas Kesehatan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Pasal 35
(1)
Kepala Urusan menyampaikan laporan kepada Kepala Sub Bagian sesuai dengan bidangnya sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
(2)
Kepala Sub Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya seqagai bahan laporan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
(3)
Kepala Dinas diatas untuk waktunya.
menyusun laporan tersebut ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Kepala Daerah tepat pada Pasal 36
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud Pasal 35, tembusan laporan tersebut diatas disampaikan kepada komponen-komponen/satuan Organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 37 Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian , Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dibantu oleh Pimpinan Satuan bawahannya mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing. Pasal 38 Setiap bawahan dilingkungan Dinas Kesehatan dapat memberikan saran-saran dan pertimbangan, tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada atasan masing-masing. BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 39 (1)
Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Susunan Kepegawaian dan Jenjang Kepangkatan dan Jabatan pada Dinas Kesehatan akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 40
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota praja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1965 tentang Susunan Administrasi, Kantor dan Pegawai Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta sepanjang yang mengatur Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 41
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah. Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yogyakarta, 19 Desember 1985. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tingkat II Yogyakarta Yogyakarta Ketua, ttd. ttd. PRODJOWIDJONO
SOEGIART0
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Disahkan oleh Gubernur Kepala Kotamadya Daerah Tingkat II Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Nomor : dengan Surat Keputusan 10 Seri D.Tanggal 28 Juli 1986 Nomor: 145/ KPTS /1986 tanggal: 18 Juli 1986. Ymt. Sekretaris Kotamadya, ttd. Drs. R. SUWARDJONO --------------------NIP. 490 008 783 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II Y0GYAKARTA NOMOR : 8 TAHUN 1985 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA PENJELASAN UMUM : Bahwa kemajuan tehnologi dewasa ini sangat berpengaruh atas pola berfikir masyarakat. Tingkat perkembangan masyarakat dewasa ini mengakibatkan meningkatnya kebutuhan disegala segi kehidupan termasuk didalamnya tuntutan atas kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Perkembangan tersebut diatas memerlukan tanggapan dan usaha-usaha untuk memenuhi tuntutan dimaksud sebagaimana mestinya. Salah satu usaha untuk memenuhi tuntutan tersebut adalah penyempumaan aparatur yang melaksanakan pelayanan dibidang kesehatan kepada masyarakat. Bahwa
dalam
rangka
peningkatan
kelancaran
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintah Daerah khususnya dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka dipandang perlu mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1965 jo. Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 221/KD/1973 untuk disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 jo. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomoi 2 Tahun 1980. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 49 ayat (2) ditentukan bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tala Kerja Dinas Kesehatan sesuai dengan Pedoman yang berlaku. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 sampai dengan 5
:
Cukup jelas.
Pasal 6
:
a.
Unsur Pimpinan/Kepala Dinas adalah Jabatan Karier Pegawai Negeri sesuai dengan bidangnya.
b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Jabatan Staf.
c.
Unsur Pelaksana adalah Pejabat yang melakukan tugas-tugas operasional.
d.
Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah ,Unsur Penunjang yang melaksanakan tugas-tugas tertentu pada Dinas Kesehatan.
Pasal 7 sampai dengan 14
:
Cukup jelas.
Pasal 15 ayat (1)g
:
Selama Unit Pelaksana Dinas Kesehatan dlbentuk, Kepala bersalin dijabat oleh Sub Seksi Rumah Sakit.
Pasal 15 ayat (2)e
:
Yang dimaksud usaha pelayanan kesehatan gigi meliputi usaha
Teknis belum Klinik Kepala
peningkatan pelayanan dan pencegahan penyakit gigi di sekolah. Pasal 16
:
Yang dimaksud dengan Vektor adalah serangga penular penyakit.
Pasal l7 dan 18
:
Cukup jelas.
Pasal 19 ayat (1)
:
SURVELANS EPIDEMIOLOGI adalah pengamatan yang sifatnya terus menerus untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta penyebaran data penyakit menular.
Pasal 20 sampai dengan 26 :
Cukup jelas.
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) ayat (3)
: :
Pasal 28 sampai dengan 30 :
Cukup jelas.
Pasal 31
:
Pasal 32 sampai dengan 42 :
Cukup jelas.
Cukup jelas. Istilah Kesehatan Olah Raga diambil dari istilah yang digunakan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/IV/Kab./B.U/75 Tahun 1975.
Pendidikan Kependudukan adalah suatu usaha dari team kerjasama antara lain dari Departemen/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, dalam menangani pendidikan kependudukan di sekolah : SD, SLTP dan SLTA.
