LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA ( Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta ) Nomor 2 Tahun 1984 Seri D ---------------------------------------------------------------PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) NOMOR 2 TAHUN 1983 (2/1983) TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA Menimbang :
1.
2.
Mengingat :
Bahwa untuk dapat mewujudkan tujuan Nasianal sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengeluarkan Ketetapan Nomor : IV /MPRJ1978 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara sebagai Pola Umum Pembangunan Nasional jo Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor BANGDA 1/9/26 tanggal 20 Nopember 1978 perihal. Pola Dasar Pembangunan Daerah yang memberikan kejelasan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia yang dewasa ini sedang membangun; Bahwa pelaksanaan Garis Besar Haluan Negara tersebut perlu didukung dan dilengkapi dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang memberi arah dan pedoman bagi rakyat dan masyarakat serta para penyelenggara Pemerintah di Daerah.
3.
Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
1. 2. 3.
Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1978; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1978; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979.
4. 5. 6.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
Memutuskan : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1983 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA Pasal 1
Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Yogyakarta disusun dengan sistimatika sebagai berikut : BAB I : BAB II : BAB III : BAB IV :
II
PENDAHULUAN. POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG. POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETIGA DAERAH. PENUTUP. Pasal 2
Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdapat dalam naskah POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 3 (1)
Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dilaksanakan dengan penetapan Rencana-rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.
(2)
Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagai pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Ketiga Daerah tersebut Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta setelah mendengar saran dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
(3)
Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga tersebut ayat (2) Pasal ini yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disampaikan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai usul Pemerintah Daerah Tingkat II. Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Yogyakarta 24 Pebruari 1983. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tingkat II Yogyakarta Yogyakarta Ketua PRODJOWIDJONO
SOEGIARTO
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Seri D pada Tanggal 17 Pebruari 1984
Peraturan Daerah ini telah Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan Nomor : Nomor : 29/KPTS/1984 pada Tanggal : 30 Januari 1984.
Sekretaris Kotamadya DRS. KRT. YS. WINOTONEGORO NIP. 490008224 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR : 2 TAHUN 1983 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA A. PENJELASAN UMUM : Dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1978, telah ditetapkan antara lain Ketetapan Nomor : IV /MPR/1978 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara, yang memberikan kejelasan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia yang dewasa ini sedang membangun, khususnya dalam jangka 5 tahun mendatang. Sebelum menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tersebut, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta perlu mengeluarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai landasannya. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang memberi arah dan pedoman bagi rakyat dan masyarakat serta penyelenggara Pemerintahan di daerah, merupakan dukungan dan kelengkapan pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dipadukan dengan kondisi obyektif Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 : Cukup jelas. Pasal 2 : Sistimatika Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN. BAB II : POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA P ANJANG. 1. Pendahuluan. 2. Kondisi dan Potensi. 3. Tujuan. 4. Arah Pembangunan Daerah. BAB III : POLA UMUM PELITA III DAERAH. 1. Pendahuluan 2. Tujuan 3. Prioritas 4. Arah kebijaksanaan 5. Sasaran Pembangunan 6. Strategi Pembiayaan. BAB IV : PENUTUP - Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Ke III di Daerah. - Persyaratan. Pasal 3 : Cukup jelas. Pasal 4 : Cukup jelas. Pasal 5 : Cukup jelas. LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR : 2 TAHUN 1983. TENTANG: POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA BAB I PENDAHULUAN A. 1.
PENGERTIAN Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pada dasarnya adalah merupakan bagian dari penjabaran sekaligus pendukung Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DIY.
2.
Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta menerus.
merupakan
Rangkaian
Kebijaksanaan
secara
terus
3.
Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta disusun berdasarkan penelitian atas kerangka permasalahan yang dihadapi, kondisi dan potensi, peranan serta kekhususan-kekhususan daerah ini sebagai bagian wilayah DIY.
B.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud ditetapkannya Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta adalah memberikan arah dan pedoman bagi penyusunan program pembangunan di daerah melalui tahapan-tahapan Repelita dengan tujuan :
C.
1.
Agar Kotamadya daerah tingkat II Yogyakarta dapat berperan secara tepat, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan kedudukan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan, pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan wilayah pembangunan Propinsi DIY, maka harus dapat menentukan peranannya secara aktif dalam ikut serta mempercepat laju pembangunan wilayah DIY.
2.
Agar basil pembangunan yang telah dicapai selama periode Pelita I dan Pelita II dilanjutkan serta ditingkatkan lagi pada, tahap Pelita III dan seterusnya, maka segala sumber daya dan dana yang terbatas harus dapat dimanfaatkan secara lebih terarah dan terpadu, sehingga pemborosan dapat dihindari.
3.
Pada hakekatnya kegiatan pembangunan adalah "dari, oleh dan untuk" masyarakat, maka dengan disusunnya Pola Dasar Pembangunan Daerah ini, peran serta masyarakat dapat menjadi lebih positip dan mantap.
LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH Kota Yogyakarta mempunyai kekhususan historis antara lain: Mempunyai latar belakang sebagai pusat kebudayaan yang telah berkembang menjadi kota pendidikan dan kota pariwisata. Berpredikat kota perjuangan sebagai perwujudan dari semangat patriotik warganya. Pernah menjadi ibukota negara Republik Indonesia pacta revolusi fisik, sebagai bukti adanya keteguhan, keuletan, rasa bersatu dan semangat pengabdian yang perlu dilestarikan. Sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 3/1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan wadah kegiatan pusat Pemerintah/Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kekhususan tersebut diatas merupakan sarana penunjang yang kuat
bagi landasan pembangunan Daerah. : Mengingat bahwa hakekat pembangunan adalah untuk membangun manusia seutuhnya, maka pelaksanaan pembangunan di Kotamadya, Daerah Tingkat II Yogyakarta harus senantiasa bertitik tolak pada landasan sebagai berikut : 1. 2. 3.
Landasan idiil : Pancasila. Landasan konstitusional : UUD 1945. Landasan operasional : a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV IMPR/1978 dan Peraturan Pelaksanaannya. b. Undang-Undng Nomor 5 Tahun 1974. c. Peraturan Daerah DIY No. 8 Tahun 1978. d. Penetapan DPRD Kotapraja Yogyakarta Nomor 2/1952.
D.
ASAS-ASAS PEMBANGUNAN DAERAH
1.
Pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dilaksanakan dengan berasaskan 7 (tujuh) Asas Pembangunan Nasional, yakni : - asas manfaat. - asas usaha bersama dan kekeluargaan. - asas demokrasi. - asas adil dan merata. - asas perikehidupan dalam keseimbangan. - asas kesadaran hukum. - asas kepercayaan pada diri sendiri. Dalam pengelolaan pembangunan daerah aparat pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat melaksanakan tugasnya dengan selalu memperkuat sikap mental Pancasila serta berpegang teguh pada falsafah "Ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani".
2.
E.
MODAL DASAR PEMBANGUNAN DAERAH.
1.
Secara geografis kota Yogyakarta yang terletak lebih kurang 114 m diatas permukaan laut relatif datar dengan kemiringan rata-rata 1 % ke selatan. Di tengah kota mengalir 3 buah sungai dengan kedalaman yang cukup.
2.
Kondisi daerah yang lebih baik sebagai hasil pelaksanaan pembangunan di masa lalu, khususnya sebagai hasil Pelita I dan Pelita II merupakan landasan untuk langkah-langkah pembangunan pada periode Pelita ill dan seterusnya.
3.
Kedudukan Kotamadya sebagai pusat pengembangan wilayah pembangunan Propinsi DIY berpengaruh timbal batik terhadap daerah-daerah sekitar Yogyakarta, meliputi Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan Kulon Progo sehingga mempuhyai arti tersendiri sebagai dasar pertimbangan bagi kegiatan
4.
5. 6.
F.
pembangunan di daerah ini. Kaidah-kaidah hidup masyarakat Yogyakarta antara lain: "Manunggaling Kawulo lan Gusti" yang dapat diartikan "Bersatunya rakyat dengan pemerintah". "Ana rembug pada dirembug" yang dapat diartikan "Setiap masalah diselesaikan dengan musyawarah ". "Tepa salira" dan "Mawas diri". Menjiwai semangat pengabdian yang tiada ternilai harganya sesuai dengan semboyan "Mangayu Hayuning Bawana" yang dapat diartikan "Memelihara dan mempercantik dunia". Penduduk Kotamadya Yogyakarta seperti halnya penduduk Indonesia pada umumnya dan DIY pada khususnya mempunyai semangat gotong royong yang tinggi. Nilai-nilai tradisi dan seni budaya yang indah dan mulia, potensi pendidikan, serta semangat juang dan cinta kemerdekaan yang dimiliki masyarakat Yogyakarta ternyata telah menempatkan daerah ini sebagai laboratorium yang telah menghasilkan pimpinan bangsa, cendekiawan, tehnokrat dan tenaga terdidik yang bersemangat pengabdian tinggi. POKOK-POKOK PENYUSUNAN POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang, diinginkan baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah, maka disusunlah Pola Dasar Pembangupan Daerah yang isinya sebagai berikut : 1. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang. 2. Pola Umum Pel ita III Daerah. G.
PELAKSANAAN
1.
Pola Dasar Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Repelita Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya. Setiap 5 tahun sekali Pola Dasar Pembangunan Daerah ditinjau kembali. Penyusunan APBD setiap tahun didasarkan atas Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Repelita Daerah.
2. 3. 4.
BAB II POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG A.
PENDAHULUAN
1.
Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang perlu disusun untuk dapat memberikan pedoman dan pegangan bagi para pengelola pemerintahan agar dapat dijamin adanya keseimbangan perencanaan pembangunan.
2.
Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang berisikan pola pengelolaan sumber daya dan dana sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada serta tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Arah Pembangunan Jangka Panjang.
3.
Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang disusun dengan memperhatikan faktor intern dan ekstern yang diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan daerah ini di masa depan. a.
b.
Faktor-faktor intern yang diperhatikan ialah : 1) Atas dasar potensi wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dipilih pengembangan jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat luas, tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budi daya sosial. 2)
Usaha memperbaiki tingkat dan komposisi kelompok pendapatan dengan menumbuhkan kewiraswastaan dan dinamika memasyarakat sederhana yang masih bercorak statis tradisional akan memakan waktu cukup lama, karena, kompleknya masalah sosial ekonomi yang dihadapi. Mengingat hal tersebut penanganannya harus dimulai seawal mungkin secara mendasar dan konsepsional.
3)
Untuk dapat menarik manfaat yang maksimal dari dua karakteristik baik sebagai kota tradisional maupun modern maka penambahan fasilitas untuk pengembangan nilai-nilai karakteristik tersebut perlu selalu mendapatkan perhatian, agar ciri khas kota Yogyakarta yang telah memberi keuntungan material maupun spiritual menjadi lebih mantap.
Faktor-faktor ekstern yang diperhatikan ialah : 1) Pada saat ini ada 4 (empat) pusat pengembangan yang mempengaruhi pengembangan daerah ini yaitu : Jakarta, Semarang, Surabaya dan Denpasar yang masing-masing memberi pengaruh kuat dalam hal arus barang dan arus manusia yang mewarnai kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial budaya di daerah ini. Keempat pusat pengembangan tersebut dalam periode 25-30 tahun mendatang akan masih berpengaruh kuat. 2)
Dibukanya Cilacap sebagai pelabuhan samodra akan menjadi pusat pengembangan baru yang mempengaruhi Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, khususnya pada saat jalan Cilacap ke timur sudah berfungsi. Di Daerah Istimewa Yogyakarta lokasi jalan tersebut direncanakan di dekat kota Bantul dan kota Tonosari.
3)
Dengan berfungsinya jalan Cilacap ke timur, maka orientasi kota Yogyakarta diperhitungkan tidak hanya ke utara dan ke timur taut, tetapi juga ke selatan. Pada saat itulah kota Yogyakarta diharapkan akan mulai berfungsi pula sebagai daerah transito perdagangan.
B. 1.
4)
Adanya rencana pengembangan daerah pelayanan pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa (Jakarta, Teg!tl. Semarang, Surabaya) dan pembangunan jalan-jalan artinya, perlu diperhitungkan pula dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.
5)
Gunung Merapi dengan kegiatan vulkanisnya dapat menimbulkan bahaya banjir lahar dingin bagi kota Yogyakarta.
6)
Lapangan udara Adisucipto sebagai salah satu pintu masuk wisatawan ke daerah tujuan wisata di DIY dan Jawa Tengah dapat mempengaruhi kesibukan kota Yogyakarta.
7)
Pengembangan Taman Purbakala Nasional di kawasan Candi Borobudur dan Prambanan dapat meningkatkan jumlah dan arus wisatawan di DIY khususnya di kota Yogyakarta.
KONUISI DAN POTENSI Kondisi: a. Wilayah seluas kurang lebih 32,5 km2 dengan penduduk 377.600 jiwa pada tahun 1979 dengan segala bentuk dinamiknya. b. Kondisi tata ruang khususnya daerah hunian menunjukkan pertumbuhan yang kurung teratur. c. Prasarana yang ada belum cukup mendukung perataan kegiatan perkotaan. d. Sistim transportasi belum memadai, kepadatan lalu lintas cukup tinggi. e. Fasilitas perkotaan belum cukup tersebar merata, menyebabkan nilai strategis bagian-bagian kota yang tidak seimbang. f. Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dibanding dengan beban tanggung jawab yang harus ditangani belum memadai. g. Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta hanya lebih kurang 1 % dari seluruh wilayah Propinsi DIY dengan beban penduduk terdaftar lebih kurang 14 % dari jumlah penduduk seluruh wilayah DIY. h. Sebagai pusat kegiatan wilayah DIY penduduk siang (day population) di Kotamadya Yogyakarta relatif besar, diperkirakan mencapai hampir dua kali lipat penduduk terdaftar. i. Penyebaran penduduk tidak merata. Kepadatan rata-rata di daerah berkepadatan rendah adalah 3.800 jiwa/km: meliputi lebih kurang 20 % wilayah Kota sedangkan daerah berkepadatan tinggi adalah 26.000 jiwa/km2 meliputi 6 % wilayah Kota. j. Kurang lebih 50 % dari penduduk pada tahuh 1976 masih berpendapatan di bawah kebutuhan fisik minimum (11/6 kg. nilai tukar beras per orang/hari).
2.
Potensi: a. Potensi penduduk cukup besar ; mobilitas tinggi; migrasi banyak terjadi pada kelompok usia remaja; (44,9 % terdiri dari kelompok usia muda). b. Kota Yogyakarta yang juga berciri sebagai kota pendidikan dengan lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu memberi pengaruh yang sangat positif bagi pembinaan warga kota. c. Historis Yogyakarta sangat besar peranannya dalam pembinaan kader-kader bangsa yang berpribadi kuat. d. Potensi yang bersumber pada nilai-nilai tradisi dan seni budaya cukup beralasan untuk dikembangkan, mengingat sifatnya yang padat karya dan tidak memerlukan lokasi khusus.
C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.
2.
Secara ideal tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup daD kesejahteraan rakyat secara berencana tertahap dan terus menerus, dalam rangka perjuangan untuk mencapai tujuan akhir dari pembangunan, ialah : a. Terwujudnya masyarakat adil daD makmur berdasarkan Pancasila. b. Terwujudnya manusia seutuhnya dalam keselarasan dan keseimbangan yang sempurna antara kepentingan lahir dan batin untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akherat. Secara praktis pembangunan daerah adalah untuk memberi kesempatan kepada sebanyak mungkin warga masyarakat guna ikut serta menikmati basil pembangunan, dengan cara mengusahakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam ragam yang cukup dan secara bertahap menjamin tersedianya papan, pangan sandang serta sarana kegiatan sosial budaya yang cukup pula, agar keseimbangan kesejahteraan jasmani daD rokhani tetap terjaga baik.
D.
ARAH PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG
1.
Secara kwantitatif pembangunan harus menghasilkan peningkatan produk Domestik regional bruto (PDRB) dari tahap ke tahap. Agar meningkatnya PDRB benar-benar mempunyai arti bagi sebagian terbesar masyarakat menjadi lebih serasi, sehingga perluasan lapangan kerja dapat terwujud. Kegiatan yang dominan antara lain pariwisata dan pendidikan harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memacu pertumbuhan sektor PDRB yang potensial yang karena sesuatu hal, sumbangannya masih lemah. Pola pengembangan wilayah atas dasar dua karakteristik yaitu pengembangan dengan nafas tradisional dan nafas modern perlu dipertahankan secara proporsional, sesuai dengan fungsinya sebagai kota budaya dan kota pendidikan. Perlu dipersiapkan prasarana dan sarana lain untuk mendukung berfungsinya kota ini menjadi transito perdagangan, kaitannya dengan arus urbanisasi dan pengem bangan wilayah. Pengembangan mental spiritual perlu ditingkatkan untuk
2. 3.
4.
5. 6.
7.
8.
menjaga keseimbangan pembangunan jasmani dan rokhani, antara lain melalui penataran P4. Dalam rangka usaha menumbuhkan dinamika masyarakat, potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga kota perlu dikembangkan dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, berkemampuan dan berwibawa dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
E. CATATAN DASAR Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang merupakan landasan bagi penyusunan pola umum pembangunan daerah jangka menengah yaitu Pola Umum Pelita yang merupakan dasar bagi penyusunan REPELITA Daerah. BAB III POLA UMUM PELITA III KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA A.
PENDAHULuAN
Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi, dengan sehagai pusat kerajaan berupa wilayah beteng dengan Kraton sebagai intinya. Konsep ini dititik beratkan pada pandangan pertahanan dan keamanan. Urat jalan raya ke segala penjuru angin seperti susunan kraton sendiri memperlihatkan cipta, rasa dan karsa arsitektonis yang sederhana namun agung. Dalam perjalanan sejarahnya yang panjang kota Yogyakarta telah mengalami perkembangan dari konsepsi dasar pada awal pembentukannya. Sejak berlakunya Agrarische Wet 1870 telah mengalami perubahan drastis, antara lain dengan berdirinya pabrik besi A Watson yang sekarang bernama Purosani sebagai bengkel pabrik gula, kantor dagang, stasiun Kereta Api dan perkampungan Belanda. Keadaan ini dituangkan sebagai dasar perencanaan tata kota Yogyakarta yang disusun oleh Profesor Ir. T. Karsten pada tahun 1936, yang sampai sekarang digunakan sebagai rangka dasar pengembangan kota Yogyakarta. Sebagai kota yang mempunyai sejarah panjang, sudah barang tentu mewariskan pula sejumlah persoalan dibidang pengendalian pertumbuhan maupun pengendalian tata ruang fisiknya. Perkembangan teknologi yang demikian pesat telah pula menambah serangkaian persoalan baru disamping manfaat positipnya. Dalam perlode Pelita I dati Pelita II telah diusahakan untuk mengatasi dan mencari penyelesaian untuk mengeliminer persoalan yang diwariskan oleh jaman sebelumnya. Pada Pelita I telah diusahakan untuk mengurangi beban masalah, khususnya di daerah pusat-pusat kegiatan, yaitu berupa peningkatan serta pelebaran jalan-jalan mulai dilaksanakannya penyempurnaan sistim transportasi, antara lain dengan cara membuka jalan-jalan baru. Pada Pelita II apa yang dirintis selama Pelita I dilanjutkan
dengan program-program peningkatan serta penyebaran fasilitas perkotaan antara lain berupa perluasan jaringan listrik, peningkatan sarana pemerintahan, perbaikan serta peningkatan saluran-saluran air hujan dan air kotor, peningkatan dan penarik bahan sarana kegiatan sosial ekonomi. Dalam Pelita III, kebijaksanaan pembangunan dititik beratkan pada: 1. Pembangunan di daerah pinggiran sebagai usaha mengurangi kepadatan dan kesibukan di tengah kota, dan daerah terisolir, agar semua bagian kota relatif mempunyai nilai strategis yang yang sarna. 2. Perbaikan kampung secara terpadu, yang telah dirintis dengan menunjuk 3 parameter (daerah antik, daerah slum dan tepian kota). 3. Kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang bertujuan agar warga masyarakat menjadi lebih dinamis dan kreatif. B. TUJUAN Sejalan dengan tujuan Pelita Nasional dan Pel ita III DIY, Pelita III Kotamadya Dati II Yogyakarta bertujuan : 1. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. 2. Meningkatkan keserasian antar sektor PDRB guna menunjang predikat dan fungsi kota Yogyakarta sebagai kota perjuangan, kebudayaan, pendidikan, pariwisata dan transito perdagangan. 3. Meningkatkan rasa harga diri dan martabat masyarakat selaku warga kota. 4. Meningkatkan kondisi fisik lingkungan hidup sesuai dengan kemampuan daerah dan perkembangan teknologi tepat guna yang selaras dan serasi dengan kepribadian dan kebudayaan warga kota dalam rangka mewujudkan kehidupan yang tertib, aman dan damai. 5. Meletakkan landasan yang lebih kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Mengingat fungsi dan predikat kota, potensi, keterbatasan kemampuan keuangan serta keterbatasan sumber dana, maka untuk mencapai tujuan Pelita ke III di Kotamadya Daerah Tingkat II Yoyakarta pelaksanaan pembangunannya perlu dilakukan secara bertahap dan menggunakan asas prioritas dari masing-masing bidang. 1. Bidang Ekonomi Pembangunan Bidang Ekonomi dititik beratkan pada : a. Sektor lndustri meliputi industri kecil/kerajinan, percetakan dan usaha pertunjukan. b. Sektor perdagangan meriputi penyebaran prasarana/fasilitas pemasarana, pergudangan ditepian kota penyempurnaan periklanan. c. Sektor angkutan dengan peningkatan sarana angkutan kota. d. Sektor listrik dan air dengan peningkatan kapasitas pelayanan listrik dan air. 2.
Bidang Sosial Budaya. Pembangunan Sosial Budaya dititik beratkan pada pelayanan kesehatan, perbaikan mutu pendidikan, kesempatan kerja,
pendidikan, ketrampilan, perbaikan lingkungan peningkatan effektivitas lembaga-lembaga sosial.
hidup
dan
3.
Bidang Umum Pembangunan Bidang Umum dititik beratkan pada : a. Peningkatan kesadaran politik rakyat. b. Menciptakan aparatur negara yang berdisiplin, bersih, dan berwibawa. c. Peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh-lapisan masyarakat dan aparatur pemerintahan. d. Pengendalian tata ruang dengan memperhatikan dua karakteristik kota.
D.
ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN Berlandaskan kepada Trilogi rem bangunan, dengan tekanan yang lebih menonjol pada segi pemerataan maka pada periode Pelita III ini arab dan kebijaksanaan pembangunan Kotamadya Yogyakarta adalah : 1.
Semua gerak pembangunan harus mewujudkan keseimbangan pembangunan fisik material dan mental spiritual berdasarkan Pancasila.
2.
Untuk menuju terciptanya keadilan sosial, maka pembangunan dilakukan dengan berbagai langkah dan kegiatan yang berazaskan pemerataan, antara lain melalui delapan jalur pemerataan yaitu: a. b. c. d. e. f. g. h.
Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan perumahan. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pemerataan pembagian pendapatan Pemerataan kesempatan kerja Pemerataan kesempatan berusaha Pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan, khsusnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan
3.
Untuk mewujudkan azas keselarasan pembangunan antar sektor dan antar daerah, maka setiap kegiatan pembangunan harus dilaksanakan dengan suatu pendekatan secara terpadu agar terjamin azas manfaat yang setinggi-tingginya.
4.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi semua kegiatan ekonomi harus diarahkan kepada peningkatan produksi dan jasa pada berbagai sektor yang meliputi sektor industri, jasa dan lain-lain.
5.
Untuk menjaga kelestarian dan pemanfaatan tanah, agar sungguh-sungguh bermanfaat bagi masyarakat, perlu
dilaksanakan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikannya. 6.
Untuk menciptakan keluarga yang sejahtera kaitannya dengan masalah kependudukan, pelaksanaan program K.B, dan program transmigrasi perlu diintensipkan.
7.
Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi diberbagai sektor maka koperasi diberi peranan dan ruang gerak yang luas. Dalam hubungan ini diutamakan untuk lebih memantapkan kemampuan BUUD, KUD dan Koperasi Primer lainnya, sehingga peranan koperasl dalam meningkatkan kehidupan masyarakat semakin besar.
8.
Untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan perlu tetap terpeliharanya keamanan, ketertiban dan stabilitas daerah yang sehat dan dinamis baik di bidang politik, sosial maupun ekonomi.
9.
Untuk menunjang kegiatan pembangunan yang semakin luas perlu meningkatkan kemampuan, sikap mental dan disiplin kerja aparatur daerah melalui penataran-penataran.
10.
Untuk memantapkan perwujudan fungsi dan predikat kota Yogyakarta sebagai kota kebudayaan, pendidikan, pariwisata, perjuangan dan transito perdagangan maka semua kegiatan pembangunan harus berorientasi kepada fungsi dan predikta tersebut.
E.
SASARAN
1.
Bidang Ekonomi a.
b.
Pertanian 1).
Optimalisasi diversifikasi terpadu.
produktivitas tanah dengan usaha tani secara rasional dan
2).
Pembangunan pertanian dilaksanakan tidak hanya dalam rangka usaha peningkatan produksi sesuai dengan potensi yang ada tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.
Industri dan pertambangan 1).
Peningkatan laju pertumbuhan berbagai industri dengan usaha mengadakan kegiatan pendidikan ketrampilan tenaga kerja, pembinaan dan bimbingan manajemen dan pemasaran, serta memberikan fasilitas yang diperlukan.
2).
Khusus mengenai pengembangan industri pariwisata diutamakan pada pariwisata budaya dan pariwisata
pendidikan. 3).
2.
Penertiban terhadap melaksanakan/meninjau yang berlaku.
usaha penambangan dengan kembali peraturan-peraturan
c.
Jasa. Peningkatan laju pertumbuhan berbagai usaha jasa dengan memberikan kemudahan mendapatkan fasilitas yang diperlukan dan peningkatan ketrampilan.
d.
Perdagangan. Penciptaan iklim perdagangan secara mengendalikan kawasan perdagangan, fasilitas periklanan.
rasional dengan prasarana dan
e.
Angkutan dan Komunikasi. Peningkatan sistim angkutan dan komunikasi dengan menggunakan sarana yang memadahi dan lebih berdaya guna.
f.
Listrik dan Air. Peningkatan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi.
g.
Koprasi. Peningkatan kesadaran berkoperasi dengan memberikan fasilitas bimbingan dan pembinaan, serta melibatkan secara terpadu aparat pemerintah dalam kegiatan tersebut.
h.
Kepariwisataan. Peningkatan usaha swasta terutama golongan ekonomi lemah dengan memberikan fasilitas, bimbingan dan pembinaan.
Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya. a.
b.
Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 1). Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan ldiologi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 2).
Pengembangan kehidupan beragama dengan memberikan bantuan dan fasilitas.
3).
Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru dengan membimbing pelaksanaannya supaya benar-benar selaras dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Pendidikan: Penunjangan terhadap pelaksanaan sistim pendidikan di
daerah yang bersifat formal non formal dengan memberikan fasilitas dan bantuan. c.
Kebudayaan. 1). Pembinaan, pengembangan dan penggalian secara terus menerus nilai budaya daerah guna memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebangsaan Nasional, serta memperkokoh jiwa kesatuan bangsa. 2).
d.
e.
f.
Pemeliharaan dan penyelamatan tradisi, benda-benda dan tempat-tempat bersejarah.
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan penelitian. 1). Pemberian fasilitas terhadap usaha pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian. 2).
Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya dalam rangka pemanfaatan potensi dan usaha pemecahan masalah pokok.
3).
Peningkatan dan pengembangan kegiatan penyusunan statistik sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
Kesehatan. 1). Peningkatan prasarana dan fasilitas kesehatan dengan memprioritaskan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam daerah yang berkondisi kurang baik. 2).
Peningkatan kesadaran, pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam. bidang kesehatan, melalui program penyuluhan.
3).
Pencegahan dan pemberantasan penyakit.
4).
Pengendalian pengadaan, pengaturan dan pengawasan obat, makanan, minuman dan obat tradisional.
5).
Peningkatan manajemen kesehatan dan penciptaan peraturan yang berhubungan dengan kesehatan.
Kependudukan. 1). Peningkatan basil informasi, edukasi secara terpadu.
guna kegiatan dan pelaksanaan guna
pelaksanaan
komunikasi, program KB
2).
Peningkatan basil secara terpadu.
transmigrasi
3).
Penertiban pencatatan data kependudukan.
g.
h.
Perumahan. 1). Optimalisasi hasil peningkatan usaha perumahan baru. 2).
Peningkatan kondisi lingkungan pemukiman khususnya didaerah yang kondisinya kurang baik dengan program perbaikan kampung.
3).
Pemberian fasilitas kepada penduduk perbaikan rumah dan lingkungan.
Kesejahteraan rakyat. 1). Peningkatan pelayanan fasilitas dan bantuan. 2).
i.
j.
3.
guna Daerah hunian dengan penertiban dan pemhangunan
sosial
dalam
dengan
usaha
pengadaan
Peningkatan basil guna fungsi lembaga sosial dan pengembangan kader/pekerja sosiai dengan bimbingan dan bantuan sarana penunjang.
Generasi Muda. 1). Penciptaan iklim yang sehat sebagai peningkatan inisiatip dan kreatifitas.
upaya
2).
Peningkatan dan pengembangan wadah pembinaan dengan pengadaan fasilitas dan bantuan.
3).
Peningkatan koordinasi kegiatan kepemudaan.
Peranan wanita dalam pembangunan dan pembinaan bangsa, Perluasan kesempatan bagi wanita untuk berperan dan berfungsi sesuai dengan bakat dan kodratnya dengan memberikan fasilitas dan bantuan.
Bidang Umum. a. Politik. Peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka menetapkan kehidupan konstitusionii, demokrasi dan tegaknya hukum, berlandaskan Pancasiia dan UUD 1945. b.
Aparatur Pemerintah. Dalam rangka menciptakan Aparatur Negara yang bersih, berwibawa dan berdisiplin ditempuh dengan cara : 1). Peningkatan pembinaan jiwa korps sesuai dengan Sapta Prasetya Korpri. 2).
c.
Peningkatan daya dan hasil guna aparatur negara dengan peningkatan prasarana, sarana, pendidikan, ketrampilan, kesejahteraan dan disiplin kerja.
Hukum. 1). Penihgkatan kesadaran hukum bagi seluruh lapisan
masyarakat, aparatur negara dan pelaksana/penegak hukum, melalui penyuluhan dan penataran.
d.
2).
Penyempurnaan dan pengembangan sesuai dengan kemajuan zaman.
3).
Peningkatan koordinasi dan kemampuan tehnis aparat penegak hukum.
4).
Menunjang pembinaan penyelenggaraan lembaga-lembaga bantuan hukum.
5).
Menunjang penertiban Badan-badan penegak sesuai fungsi dan wewenang masing-masing.
Daerah
hukum
Penerangan dan Pers. 1). Pemantapan dan pengembangan komunikasi dan informasi timbal balik/interaksi positip antara masyarakat, pers dan pemerintah, dengan meningkatkan kegiatan penerangan sebagai usaha meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. 2).
e.
Peraturan
Pembinaan dan pengembangan Mass media daerah yang sehat dan bertanggung jawab serta pembinaan profesi wartawan dengan peningkatan prasarana, sarana dan bantuan.
Pertahanan dan keamanan. 1). Peningkatan kewaspadaan dan kesiap siagaan masyarakat dan aparatur pemerintahan dengan meningkatkan kesadaran untuk hidup tertib dan teratur sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku. 2).
Peningkatan pembinaan wilayah dalam kehidupan masyarakat yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan Kejiwaan (psikologi) dengan meningkatkan kemampuan mendeteksi secara dini dan tepat agar dapat mencegah dan menindak kegiatan subversi.
3).
Pemantapan keamanan dan ketertiban umum atas dasar doktrin HANKAMRATA dengan cara membangkitkan kesadaran masyarakat dalam tugas pembelaan Negara dalam arti luas yang diwujudkan dalam pertahanan militer dan pertahanan sipil yang masing-masing sarna pentingnya dalam usaha menyelamatkan Negara dan Bangsa dari ancaman musuh, serta dalam usaha untuk mencapai tujuan Proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4).
Peningkatan
mekanisme
lembaga
kemuspidaan
dengan
peningkatan koordinasi dan komunikasi. f.
Tata ruang. Pengendalian tata ruang kota diarahkan kepada : 1).
Pengamanan zone preservasi daerah antik dan keserasian pengembangan zone modern dengan penyempurnaan syarat-syarat izin mendirikan bangun-bangunan.
2).
Menyusun rencana tataguna tanah dan rencana induk pengembangan kota untuk menertibkan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah.
3).
Penyebaran keramaian dengan meningkatkan kapasitas dan kondisi prasarana dan sarana perhubungan di tepian kota.
F. STRATEGI PEMBIAYAAN. Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus sebagai pusat pengembangan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diharapkan untuk mampu menggerakkan/mengembangkan kegiatan ekonomi daerah belakang (hunter land), disamping harus mampu mendukung predikat kota, tetapi ternyata tidak mempunyai sumber dana yang memadai untuk memikul beban pembiayaan pembangunan. Berdasarkan potensi daerah tersebut dalam rangka usaha meningkatkan pendapatan daerah perlu diciptakan Sistim dan penggalian sumber-sumber dana berdasarkan pertimbangan yang rasional dan proporsional. Dengan usaha tersebut diatas kemampuan daerah tetap belum mampu mengimbangi kebutuhan, sehingga untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan perlu : 1. Diciptakan sistim mobilitas dan pengalokasian dana secara terpadu dan berdaya guna dengan menurut skala prioritas dengan menggunakan segala sumber dana baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II maupun swadaya murni masyarakat. 2.
Ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam menjaga kelestarian lingkungan yang secara tidak langsung ikut menghemat pembiayaan pembangunan. BAB IV PENUTUP
A. 1.
PELAKSANAAN Pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Ketiga ini dllakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta setelah mendengarkan/memperhatikan saran dan pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
2.
Untuk melaksanakan hal tersebut diatas, Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Yogyakarta menyusun dan menetapkan Repelita ketiga di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, periode Repelita ketiga meliputi Tahun 1979 sampai dengan tahun 1984, sesuai dengan Repelita ketiga Daerah Istimewa Yogyakarta dan Repelita ketiga Nasional. 3.
Program dan Proyek yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta untuk setiap tahun dituangkan dalam APBD Kotamadya DAerah Tingkat II Yogyakarta. Sedang Program dan Proyek yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta berkewajiban untuk memperjuangkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat berdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
B. 1.
PERSYARATAN. Pembangunan daerah harus didukung oleh mekanisme dan koordinasi menjamin terlaksananya rencana pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2.
Kegiatan pembangunan harus selalu dikaitkan dengan usaha meningkatkan kondisi sosial Ekonomi masyarakat, dengan demikian peran serta rnasyarakat untuk mengembangkan hasil-hasil pembangunan lebih lanjut dapat diharapkan semakin meningkat. Hal ini akan terlaksana apabila masyarakat semakin yakin bahwa kegiatan pembangunan benar-benar dapat dirasakan sebagai sesuatu yang mereka butuhkan.
3.
Untuk menjamin keserasian antara rencana pembangunan dengan kondisi yang nyata, permasalahan serta prospek daerah, maka setiap lima tahun sekali Pola Dasar Pernbangunan Daerah akan ditinjau dan disusun kembali. Yogyakarta, 24 Pebruai 1983 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA SOEGIARTO
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA KETUA: PRODJOWIDJONO
