LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK NOMOR : 028 TAHUN : 1992 SERI : B. 001 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK NOMOR: 5 TAHUN 1987 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG FATWA PERENCANAAN LINGKUNGAN (ADVIS PLANING) DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SOLOK Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 7 Tahun 1984 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan dan Retribusi Atas Perencanaan Lingkungan, karena perkembangan masyarakat ternyata materinya tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, sehingga perlu diajukan perubahan; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Perubahan Peraturan Daerah Tingkat II Solok Nomor 7 Tahun 1984 perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah. Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh; 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah; 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria; 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya; 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan yo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
11.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 5 Tahun 1981 tentang Rencana Pendahuluan (Out Line Plan) Kota Solok Priode 1977-2001. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG FATWA PERENCANAAN LINGKUNGAN (ADVIS PLANING) DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK. Pasal I
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 7 Tahun 1984 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planing) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok yang disyahkan dengan SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 438/GSB/1985 dan Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok tanggal 1 Maret 1985 Nomor 06 Seri B. 05 sebagai berikut: A. Pasal 3 ditambah satu surat lagi sehingga pasal 3 lama diubah dan harus dibaca pasal 3 yang baru dan ditambahkan ayat (2) baru dan harus ditulis: (2) Untuk memperoleh Perencanaan Lingkungan yang lebih aman, tertib, lancar dan serasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dimungkinkan penerapan sistim konsolidasi tanah perkotaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. B.
Antara pasal 3 dan pasal 4 disisipkan pasal 3A yang berbunyi: Pasal 3 A. (1)
(2)
C.
Untuk pelaksanaan Fatwa Perencanaan Lingkungan tersebut pada pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan klasifikasi tanah sebagai berikut: a. Klas A; b. Klas B; c. Klas C; d. Klas D; Mengenai lokasi, luas dan batasnya klasifikasi tanah tersebut pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 6 diubah dan harus dibaca: Pasal 6
(1)
(2)
D.
Untuk memperoleh Fatwa Perencanaan Lingkungan dari Kepala Daerah, pemilik tanah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Pemilik tanah bersedia tanahnya dipetak atas beberapa bagian tertentu sesuai dengan rencana tata ruang/tata kota dan tata guna tanah. b. Kecuali bagi pemilik tanah perumahan yang luasnya tidak melebihi 200 M2, maka pemilik tanah bersedia menyerahkan tanahnya kepada Pemerintah Daerah atas kelebihannya berdasarkan prosentase sebagai berikut: Klas A ............ 12 1/2% Klas B ............ 17 1/2% Klas C ............ 25% Klas D ............ 30% Yang akan digunakan untuk kepentingan/keperluan penyediaan prasarana/fasilitas umum dan sebagai tanah cadangan pengganti bagi tanah pihak lain yang terkena fasilitas umum lebih dari prosentase yang telah ditetapkan. c. Bila prasarana/fasilitas umum yang direncanakan diatas bidang tanah yang bersangkutan membutuhkan lebih dari prosentase yang telah ditetapkan pada sub a diatas, maka kelebihan tersebut akan diganti oleh Pemerintah Daerah. d. Bila dengan penyerahan tanah tersebut pada sub b ayat (1) pasal ini berakibat tanah ternyata tidak dapat dimanfaatkan bagi suatu pembangunan, maka sisa yang ada tersebut akan diganti oleh Pemerintah Daerah. e. Ganti tanah sebagaimana dimaksud pada sub a dan sub d ayat (1) pasal ini semaksimal mungkin diambilkan dari tanah-tanah cadangan yang ada pada Kelurahan dan Kecamatan yang sama. Tanah yang diserahkan untuk keperluan fasilitas umum, disertipikatkan atas nama Permerintah Daerah, sedangkan tanah cadangan pengganti sebagaimana dimaksud pada sub b ayat (1) pasal ini terdaftar dalam Inventaris Milik Pemerintah Daerah.
Pasal 8 diubah dan harus dibaca: Pasal 8 (1)
a.
b.
Retribusi tersebut pada pasal 6 ditetapkan sebagai berikut: Klas A ................... Rp. 200,-/M2 Klas B ................... Rp. 150,-/M2 Klas C ................... Rp. 75,-/M2 Klas D ................... Rp. 50,-/M2 Retribusi yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini yang dikenakan adalah luas tanah setelah dikeluarkan untuk kepentingan umum sebagaimana ditetapkan pada pasal 6 ayat (1) sub b dari luas tanah yang dimintakan Fatwa Perencanaan Lingkungan.
c.
d.
E.
50% (lima puluh prosen) dari jumlah retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini dibayar pada waktu sipemohon mengajukan permohonannya. Bilamana karena sesuatu dan lain hal permohonan tersebut ditolak, maka retribusi yang telah dipungut dikembalikan kepada sipemohon.
Judul BAB V diubah dan harus dibaca: BAB V KETENTUAN PIDANA PENYIDIKAN Pasal 12 (1)
(2)
Barang siapa yang tidak mengindahkan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Tindakan pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. Pasal 13
(1)
(2)
Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindakan pidana sebagaimana dimaksud pasal 6, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam melakukan penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang: a. Menerima Laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara; h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
(3)
(4)
F.
dipertanggungjawabkan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang: a. Pemeriksaan tersangka; b. Pemasukan rumah; c. Penyitaan benda; d. Pemeriksaan surat; e. Pemeriksaan saksi; f. Pemeriksaan ditempat kejadian; Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dikirim tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum.
Pasal 13 diubah dan harus dibaca Pasal 14. Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok. SOLOK, 12 DESEMBER 1987 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK KETUA;
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SOLOK
cap/dto;
cap/dto;
( H. NURMADIAS ABBAS, BA )
( DRS. SAIDANI ) -----------------------NIP. 010035259
DISYAHKAN: DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT TANGGAL : 12 DESEMBER 1991 NOMOR : SK.188.342-705-91 AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH, CAP/DTO ( H. SJOERKANI ) -----------------------NIP. 010062507 DIUNDANGKAN: DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK
TANGGAL : 27 PEBRUARI 1992 NOMOR : 028 SERI : B. 01 SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK CAP/DTO; ( DRS. ZARHISMI AJIS ) --------------------------------PEMBINA NIP. 410003396 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK NOMOR ; 5 TAHUN 1987. TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG FATWA PERENCANAAN LINGKUNGAN (ADVIS PLANING) DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK Penjelasan Umum: 1. Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planing) dan Retribusi Atas Perencanaan Lingkungan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1984 pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi karena pembangunan semakin hari semakin meningkat. 2. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan suatu kota yang teratur, tertib, indah dan nyaman tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya suatu perencanaan lingkungan yang ditata secara baik dan terarah. 3. Untuk terlaksananya maksud dan tujuan seperti dimaksud point 1 dan 2 tersebut diatas, tahap demi tahap dirasa perlu merubah dan menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1984 yang mengatur tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planing) dan Retribusi atas Perencanaan Lingkungan dimaksud.
