PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) NOMOR 9 TAHUN 1985 (9/1985) TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal 49 ayat (2) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
b.
bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintah Daerah, khususnya di bidang kesejahteaan sosial maka dipandang perlu mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1965 jo. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Nomor 218/KD/1973.
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana sejak itu telah diubah;
3.
Undang-undang Nomor Ketentuan-ketentuan Sosial.
4.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan
6
Tahun Pokok
tentang
1974 tentang Kesejahteraan
5.
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1953 Tentang Pelaksanaan Penyerahan Kekuasaan otonomi/Medebewind dari Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kabupaten-kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dan penyelesaian penyerahan kekuasan otonomi/medebewind dari Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kotapraja (Kota Besar) Yogyakarta jo Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/D.Pem.D/U.P/Penyerahan.
6.
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Yogyakarta yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1960.;
7.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8.
Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1965 tentang Susunan Administrasi, Kantor dan Pegawai Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta;
Dengan Persetujun Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. b.
Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
c.
Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
d.
Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
e.
Kepala Dinas adalah Kepala Tingkat II Yogyakarta.
Dinas
Sosial
Kotamadya
Daerah
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Sosial. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1)
Dinas Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang Kesejahteraan Sosial.
(2)
Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
(3)
Kepala Dinas dan Pejabat-Pejabat di Lingkungan Dinas Sosial diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 4
Dinas Sosial mempunyai tugas pokok : a. Melaksanakan urusan rumah tangga kesejahteraan sosial. b.
Melaksanakau Daerah.
tugas
pembantuan
c.
Melaksanakan Daerah.
tugas-tugas
lain
Daerah
dalam
bidang
yang
diserahkan
oleh
Kepala
yang
diberikan
oleh
Kepala
Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 4, Dinas Sosial mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan perundang yang berlaku. b.
Pelaksanaan tugas pokok sesuai perundang-undangan yang berlaku.
dengan
peraturan
c.
Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6
Organisasi Dinas Sosial terdiri dari : a. b.
Unsur Pimpinan Unsur Pembentukan Pimpinan
c.
Unsur Pelaksana
:
-
: :
Kepala Dinas. Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari urusan-urusan. Seksi-seksi yang masing-masing terdiri dari Sub Seksi-Sub Seksi. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Pasal 7 (1)
Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sub Bagian Tata Usaha. c. Seksi Bina Program. d. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial. e. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial. f. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial. g. Seksi Panti. h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Bagian Pertama Sub Bagian Tata Usaha Pasal 8
(1)
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan dibidang Umum, kepegawaian,keuangan perlengkapan dan rumah tangga, menyelenggarakan Effisiensi dan Tatalaksana serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)
Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 9
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan kearsipan dan dokumentasi; b.
penyelenggaraan urusan kepegawaian;
c.
penyelenggaraan urusan keuangan;
d.
Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan peralatan material.
e.
penyelenggaraan urusan kepustakaan Dinas Sosial;
f.
penyelenggaraan efisiensi dan tata laksana.
f.
penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga, pemberian informasi dan penerangan.
perjalanan
Dinas,
Pasal 10 (1)
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Urusan Umum. b. Urusan Kepegawaian. c. Urusan Keuangan. d. Urusan Perlengkapan.
(2)
Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Pasal 11
(1)
Urusan Umum mempunyai tugas : a. Menerima surat-surat masuk dan mengirim surat-surat keluar. b. menyelenggarakan pekerjaan ketik dan penggandaan. c. Mempersiapkan rapat, penerimaan tamu, keamanan, ketertiban dan kebersihan Kantor. d. menyelenggarakan kegiatan kepustakaan yang menyangkut tugas pokok Dinas Sosial. e. menyelenggarakan arsip dan dokumentasi. f. Mempersiapkan perjalanan Dinas. g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
(2)
Urusan Kepegawaian mempunyai tugas : a. Menyusun dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan. b. Mengurus pengadaan/penambahan tenaga,mengusulkan pengangkatan Calon Pegawai/Pegawai Negeri Sipil, mengusulkan kenaikan gaji dan kenaikan pangkat. c. Mengurus masalah penempatan, jabatan, pemindahan, cuti bebas tugas dan pensiun. d. Mengurus daftar hadir (presensi) pegawai , daftar
c. d.
penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3), tanda jasa dan hukuman jabatan. Mengurus masalah latihan pegawai, kursus-kursus, tugas belajar dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan mutu pegawai. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas : a. Mengurus gaji dan lembur pegawai. b. Menyelenggarakan tata usaha keuangan. c. Menyelenggarakan penyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja. d. Mempersiapkan dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan. e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (4)
Urusan Perlengkapan mempunyai tugas: a. Mengusahakan dan mengurus segala keperluan peralatan Kantor, alat tulis dan alat-alat perlengkapan lainnya. b. Menyelenggarakan inventarisasi perlengkapan dan perbaikan alat-alat kantor. c. Mengatur penggunaan, pemeliharaan dan mengurus keperluan kendaraan dinas. d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Bagian Kedua Seksi Bina Program Pasal 12
(1)
Seksi Bina Program mempunyai tugas menyusun pedoman kerja, melakukan pengendalian dan evaluasi, melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang usaha kesejahteraan sosial serta mefaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)
Seksi Bina Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 13
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 12 Seksi Bina Program mempunyai fungsi a. Penyelenggaraan penyusunan rencana program dan pedoman kerja Dinas. b. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi. c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. d. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik. e. Penyelenggaraan penyusunan naskah laporan pelaksanaan
program. Pasal 14 (1)
Seksi Bina Program terdiri dari : a. Sub Seksi Perencanaan. b. Sub Seksi Pengendalian dan Evaluasi. c. Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan.
(2)
Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Program. Pasal 15
(1)
Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan pengumpulan data dan bahan-bahan perencanaan. b. Menghimpun bahan-bahan dokumentasi dan statistik sosial. c. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja. d. Menghimpun, mengolah dan menyajikan laporan yang menyangkut kegiatan pelaksanaan program. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.
(2)
Sub Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengendalian terhadap jalannya tugas, baik yang bersifat administratif maupun teknis. b. Menyelenggarakan penilaian kegiatan pelaksanaan program dinas. c. Merumuskan saran-saran penyempurnaan program. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.
(3)
Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan penelitian dibidang usaha kesejahteraan sosial. b. Mengidentifikasi masalah-masalah dan usaha-usaha kesejahteraan sosial. c. Menyusun dan merumuskan rencana peningkatan dan pengembangan dibidang usaha-usaha kesejahteraan sosial. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program. Bagian Ketiga Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Pasal 16
(1)
Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial mempunyai tugas mengadakan penyuluhan dan bimbingan sosial, pendidikan tenaga sosial dan pembinaan usaha swadaya sosial masyarakat, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas. (2)
Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 17
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 16, Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan Penyuluhan Sosial. b. penyelenggaraan Bimbingan Sosial dalam taraf pemberian pengertian dan kesadaran Sosial yang selanjutnya meningkatkan taraf pemberian tuntunan teknis dalam rangka perkembangan Swadaya Sosial Masyarakat. c. Penyelenggaraan Bimbingan Tenaga Sosial. d. Pengawasan dan bimbingan serta memberikan bantuan dan atau subsidi kepada Organisasi-Organisasi Masyarakat yang menyelenggarakan usaha-usaha dibidang kesejahteraan sosial. Pasal 18 (1)
Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial terdiri dari : a. Sub Seksi Penyuluhan Sosial. b. Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Sosial. c. Sub Seksi Pembinaan Swadaya Sosial Masyarakat.
(2)
Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial. Pasal 19
(1)
Sub Seksi Penyuluhan Sosial mempunyai tugas : a. Melaksanakan Penyuluhan Sosial baik secara langsung maupun tidak langsung, tertulis, lesan dan bergambar. b. Menyusun pedoman penyelenggaraan Penyuluhan Sosial. c. Melakukan pengawasan dan bimbingan kepada Organisasi Masyarakat yang menyelenggarakan usaha-usaha Penyuluhan Sosial. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.
(2)
Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Sosial mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan persiapan dan perencanaan program pendidikan teknis Sosial. b. Menyusun pedoman bimbingan tenaga Sosial. c. Menyelenggarakan bimbingan tenaga Sosial. d. Menyelenggarakan Pendidikan tenaga-tenaga sosial (dalam in service training berupa kursus-kursus aplikasi dan sebagainya). e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.
(3)
Sub Seksi Pembinaan Swadaya Sosial Masyarakat mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan penyusunan pedoman pembinaan sumber dan potensi Swadaya Sosial Masyarakat. b. Menyelenggarakan pembinaan sumber dan potensi swadaya Sosial Masyarakat. c. Mengadakan pengawasan dan menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat. d. Menyelenggarakan bimbingan sosial dalam tarap pemberian pengertian dan kesadaran sosial yang selanjutnya meningkat pada tarap pemberian bantuan teknis dalam rangka perkembangan swadaya masyarakat. e. Menyelenggarakan pengawasan/bimbingan serta pemberian bantuan/subsidi kepada Organisasi-Organisasi Masyarakat yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial. f. Mengadakan pembinaan dan pengembangan program-program lintas Sektoral. g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial. Bagiaa Keempat Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial Pasal 20
(1)
Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan tugas Bantuan Sosial yang meliputi urusan korban bencana alam dan akibat rupa-rupa hal, bantuan kesejahteraan sosial dan pemberian sumbangan sosial serta tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)
Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 21
Untuk menyelengarakan tugas tersebut Pasal 20 Seksi Bantuan Kesejahteraan Soslal mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan pemberian bantuan korban bencana alam dan akibat rupa-rupa hal. b. Pembinaan rumah perawatan bagi orang jompo. c. Penyelenggaraan dan pembinaan bantuan kesejahteraan sosial bagi orang-orang jompo diluar Panti, Keluarga perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan, orang yang terlantar kehabisan bekal dalam perjalanan dan kehilangan mata pencaharian. d. Penyelenggaraan pembinaan sumbangan sosial dan perizinan undian sosial menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 22
(1)
Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial terdiri dari : a. Sub Seksi Bantuan Korban Bencana Alam. b. Sub Seksi Kesejahteraan Sosial. c. Sub Seksi Pembinaan Sumbangan Sosial.
(2)
Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial. Pasal 23
(1)
Sub Seksi Bantuan Korban Bencana Alam mempunyai tugas : a. Memberi bantuan kepada korban bencana, terkecuali bencana bersifat nasional. b. Menyusun pedoman dan menyelenggarakan usaha penanggulangan korban bencana alam dan akibat rupa-rupa hal. C. Menyusun pedoman dan menyelenggarakan bantuan dan penyantunan korban bencana alam dan akibat rupa-rupa hal. d. Menyusun pedoman dan menyelenggarakan pengumpulan dana serta pengadaan perlengkapan untuk bantuan korban bencana alam dan akibat rupa-rupa hal. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial.
(2)
Sub Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas : a. Memberi bantuan kepada fakir miskin dan orang-orang terlantar diluar rumah perawatan. b. Menyelenggarakan pembinaan, pelayanan kesejahteraan sosial bagi Keluarga Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan. c. Membantu menyelenggarakan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. d. Menyelenggarakan usaha-usaha pelayanan dan bantuan kepada orang lanjut usia dan atau jompo baik dalam Panti maupun di luar Panti. e. Menyelenggarakan usaha-usaha pelayanan dan bantuan kepada orang terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan kehilangan mata pencaharian dan terlantar. f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial.
(3)
Sub Seksi Pembinaan Sumbangan Sosial mempunyai tugas : a. Memberikan perizinan undian berhadiah menurut ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku tentang undian. b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi sumbangan-Sunbangan sosial. c. Menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan kearah mobilisasi pengumpulan dana. d. Menyelenggarakan pengendalian dan pembinaan pengumpulan dana sosial serta perizinan undian sosial menurut
e. f.
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian terhadap kegiatan dan pengumpulan dana sosial. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepada Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial. Bagian Kelima Seksi Rebabilitasi dan Pelayanan Sosial Pasal 24
(1)
Seksi Rebabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan usaha-usaha rehabilitasi dan pelayanan kepada tuna sosial, penderita, cacat mental dan kesesatan, penderita cacat tubuh dan usaha-usaha perlindungan, penyantunan anak dan keluarga serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)
Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 25
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 24, Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai fungsi : a. Pembinaan rehabilitasi dan pelayanan sosial penderita cacat. b.
Pembinaan Panti-Panti penampungan bagi orang dewasa terlantar dan gelandangan.
anak-anak
dan
atau
c.
Pembinaan Panti-Panti perawatan bayi terlantar, panti asuhan anak-anak yatim piatu dan terlantar serta anak-anak nakal.
d.
Pembinaan usaha-usaha kearah pemberantasan kemaksiatan.
e.
Pembinaan usaha-usaha penempatan anak dalam asuhan keluarga.
f.
Pembinaan usaha pengurusan pemungutan anak terlantar sebagai anak angkat.
g.
Pembinaan usaha pelayanan kesejahteraan anak dan keluarga. Pasal 26
(1)
(2)
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial terdiri dari a. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Cacat Tubuh dan Tuna Sosial. b. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Cacat Mental dan Kesesatan. c. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Keluarga.
: Penderita Penderita Anak dan
Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal
ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial. Pasal 27 (1)
Sub Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penderita Cacat Tubuh dan Tuna Sosial mempunyai tugas : . a. Melaksanakan registrasi dan identifikasi penderita cacat tubuh, mental, pengemis, orang terlantar, gelandangdn dan wanita tuna susila dan bekas sakit jiwa. b. Melaksanakan usaha-usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial kepada penderita cacat tubuh, mental, pengemis, gelandangan, orang terlantar dan wanita tuna susila baik didalam maupun diluar panti dan bekas sakit jiwa. c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha-usaha rehabilitasi dan pelayanan soslal kepada penderita cacat tubuh, mental, pengemis,gelandangan, orang terlantar dan wamta tuna soslal dan bekas sakit, jiwa. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi, Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
(2)
Sub Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan.Sosial Penderita Cacat Mental dan Kesesatan mempunyai tugas : a. Melaksanakan usaha-usaha sosial kearah pemberantasan kemaksiatan. b. Melaksanakan registrasi dan identifikasi para cacat mental, bekas narapidana, korban penyalah-gunaan narkotika, anak terlantar dan anak nakal. c. Melaksanakan usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial kepada para cacat mental, bekas narapidana,korban penyalah-gunaan narkotika,anak terlantar dan anak nakal. d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha-usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial para cacat mental, bekas narapidana, korban penyalah-gunaan narkotika, anak terlantar dan anak nakal. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
(3)
Sub Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Anak dan Keluarga mempunyai tugas: a. Melaksanakan registrasi dan identifikasi anak yatim piatu, bayi terlantar, anak terlantar dan remaja yang mengalami kemerosotan fungsi sosialnya. b. Melaksanakan usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial kepada anak yatim piatu, bayi terlantar, anal terlantar dan remaja yang mengalami kemerosotan fungsi sosialnya. c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha-usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial kepada bayi terlantar, anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja yang mengalami kemerosotan fungsi sosialnya. d. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan usaha-usaha penempatan anak dalam asuhan keluarga dan pengangkatan anak sebagai anak angkat.
e. f.
Melaksanakan bantuan dan pembinaan keluarga miskin dan orang terlantar. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial. Bagian Keenam Seksi Panti Pasal 28
(1)
Seksi Panti mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan sosial kepada anak-anak terlantar yang keadaan sosialnya lemah dan orang dewasa terlantar dan gelandangan serra orang lanjut usia/orang jompo.
(2)
Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 29
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 28, Seksi Panti mempunyai fungsi : a. Pembinaan, perawatan dan pengurusan anak-anak terlantar didalarn Panti Asuhan. b.
Pembinaan. perawatan dan pengurusan orang lanjut usia, orang jompo didalam Panti.
c.
Pembinaan, perawatan dan terlantar dan gelandangan.
pengurusan
orang-orang
dewasa
Pasal 30 (1)
Seksi Panti terdiri : a. Sub Seksi Panti Asuhan . b. Sub Seksi Perawatan Orang-orang Jompo. c. Sub Seksi Panti Karya.
(2)
Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepaia Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Panti. Pasal 31
(1)
Sub Seksi Panti Asuhan mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan pusat-pusat penampungan bagi anak-anak terlantar dan gelandangan. b. Menyelenggarakan Panti-Panti Asuhan Tingkat Pertama bagi anak-anak yatim piatu dan terlantar. c. Menyelenggarakan Panti-Panti Asuhan Lanjutan bagi anak-anak,yatim piatu. d. Menyelenggarakan Panti-Panti Asuhan bagi bayi-bayi
e. f. g. h.
terlantar. Menyelenggarakan Panti-Panti Asuhan bagi anak-anak mogol. Mengerjakan ketata-asuhan dan kerumah-tanggaan dalam Panti Asuhan. Menyelenggarakan perawatan, pendidikan dan penyalyran. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Panti Asuhan.
(2)
Sub Seksi Perawatan Orang-orang Jompo mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan rumah-rumah perawatan bagi orang-orang jompo. b. Mengerjakan ketata-usahaan dan kerumah-tangaan dalam Panti Asuhan. c. Menyelenggarakan perawatan, pendidikan ketrampilan dan pendidikan rokhani bagi orang lanjut usia yang tinggal didalam Panti Asuhan. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Panti Asuhan.
(3)
Sub Seksi Panti Karya mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan Panti-Panti Karya Tingkat Pertama. b. Menyelenggarakan Panti-Panti Karya Tingkat Lanjutan. c. Menyelenggarakan panti penampungan bagi orang-orang dewasa terlantar dan gelandangan. d. Menyelenggarakan perawatan, pendidikan ketrampilan dan pembinaan rokhani bagi orang dewasa terlantar didalam Panti. e. Menyelenggarakan usaha-usaha penempatan kerja penyaluran. f. Mengerjakan ketata-usahaan dan kerumah tanggaan Panti Karya. g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyantunan dan Perawatan Sosial. Bagian Ketujuh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pasal 32
Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 33 (1)
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal.
(2)
Setiap
pimpinan
komponen
dilingkungan
Dinas
Sosial
bertanggungjawab memimpin masing-masing dan memberi pelaksanaan tugas bawahan.
dan mengkoordinasikan bawahan bimbingan serta petunjuk bagi
Pasal 34 (1)
Setiap pimpioan komponen dilingkungan Dinas Sosial wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung-jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
(2)
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan komponen dilingkungan Dinas Sosial harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya. Pasal 35
(1)
Kepala Urusan Menyampaikan laporan kepada Kepala Sub Bagian sesuai dengan bidangnya sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
(2)
Kepala Sub Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
(3)
Kepala Dinas diatas untuk waktunya
menyusun laporan tersebut ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Kepala Daerah tepat pada Pasal 36
Dalam menyampaikan laporan kepada atas n masing-masing sebagaimana dimaksud Pasal 35, tembusan laporan tersebut diatas disampaikan kepada komponen-komponen/satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 37 Dafam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dibantu oleh Pimpinan Satuan bawahannya mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing. BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 38 Susunan Kepegawaian, Jenjang Kepangkatan dan labatan Dinas Sosial akan diatur terselldiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PEMBIAYAAN
Pasal 39 Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas Dinas Sosial dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1965 sepanjang yang mengatur Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Pegawai Dinas Sosial dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 41 Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan diatur oleh Kepala Daerah.
Peraturan
Daerah
ini
akan
BAB IX PENUTUP Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yogyakarta, 19 Desember 1985. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tingkat II Yogyakarta Yogyakarta Ketua, ttd. ttd. PRODJOWIDJONO
SOEGIART0
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Disahkan oleh Gubernur Kepala Kotamadya Daerah Tingkat II Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Nomor : dengan Surat Keputusan 2 Seri D.Tanggal 15 Pebruari 1988 Nomor: 255/ KPTS /1987 tanggal: 19-12-1987. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. ttd. Drs.H.MUNAWIR
------------NIP. 490009988. PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA . NOMOR : 9 TAHUN 1985 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA PENJELASAN UMUM : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1965 Jo. Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 218/KD-/1973 tentang Perubahan Nama Kantor Sosial Kotamadya Yogyakarta pada saat ini sudah tidak dapat menampung lagi volume tugas atau kegiatan di bidang kesejahteraan sosial. Guna peningkatan dan pengembangan pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan kearah otonomi nyata dan bertanggung jawab maka perlu mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah tersebut pasal 49 ayat(2) Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : 1. Pasal 1 s/d pasal 16 Pasal 17 huruf c
:
Cukup jeias. : Yang dimaksud dengan tenaga Sosial adalah tenaga Sosial Masyarakat termasuk Pegawai dilingkungan Dinas sosial.
2. Pasal 17 huruf d
:
Cukup jelas.
3. Pasal 18 dan 19
:
Cukup jelas.
4. Pasal 20
:
Yang dimaksud dengan kurban akibat rupa-rupa hal adalah korban antara lain yang yang disebabkan peristiwa rumah roboh, aklbat kebakaran dan
lain-lain. 5.
Pasal 2 J dan 22
:
Cukup jelas.
6.
Pasal 23 ayat (1)
:
Dalam rangka penyelenggaraan Usaha penanggulangan bencana alam diadakan konsultasi/koordinasi dengan Instansi-instansi lain.
7.
Pasal 23 ayat (2) dan (3) s/d Pasal 27
:
Cukupjelas.
Pasal 28
:
Panti Asuhan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah pada saat ini adalah Panti Asuhan Anak-anak terlantar Wilosoprojo dan Panti Asuhan orang lanjut usia Panti Wreda Budidarma.
8.
Yang dimaksud anak-anak terlantar dalam pasal ini adalah anak-anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 Butir 7 dan Pasal 4. 9.
Pasal 29 s/d Pasal 42
:
Cukup jelas.
