PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) NOMOR 10 TAHUN 1985 (10/1985) TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 49 ayat (2) telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 Tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
b.
bahwa dalam rangka Peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintah Daerah khususnya dibidang Pertanian, maka dipandang perlu mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1965 jo. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 217/KD/1973 untuk disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977.
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana sejak itu telah diubah;
3.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
4.
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6
tentang
Tahun 1959 tentang penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II kotapraja Yogyakarta jo. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1960 tentang Pengubahan Pasal 9 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Hal Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta. 5.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1980 Tentang Pembentukan , Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1980 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1980 Tentang Pembentukan , Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8.
Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1965 tentang Susunan Administrasi Kantor dan Pegawai Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGY AKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA sebagai berikut : BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. b. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
c. d. e.
Daerah adalah Kotamadya daerah Tingkat II Yogyakarta. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah dibentuk Dinas Pertanian. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1)
Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan.
(2)
Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah . Pasal 4
Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok : a. Melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. b.
Melaksanakan Daerah.
tugas
pembantuan
c.
Melaksanakan Daerah.
tugas-tugas
lain
yang
diserahkan
oleh
Kepala
yang
diberikan
oleh
Kepala
Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 4 Dinas Pertanian mempuyai fungsi : a. Perencanaan, perumusan kebijaksanaan tehnis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. b.
Pelaksanaan sesuai dengan tugas Pokoknya dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
c.
Pengamanan dan pengendalian tehnis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari : a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas. b.
Unsur Pembantu Pimpinan
:
Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri atas urusan-urusan.
c.
Unsur Pelaksana
-
Seksi-seksi yang masing-masing terdiri atas Sub Seksi Sub Seksi.
:
-
Unit Pelaksana Dinas.
Tehnis
Pasal 7 (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sub Bagian Tata Usaha. c. Seksi Bina Program. d. Seksi Produksi. e. Seksi Usaha Tani. f. Seksi Perlindungan. g. Seksi Penyuluhan. h. Unit Pelaksana Tehnis Dinas. (2)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Bagian Pertama Sub Bagian Tata Usaha Pasal 8
(1)
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan kegiatan di bidang Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala Dinas. Pasal 9
Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan urusan surat menyurat, arsip dan dokumentasi. b. Penyelenggaraan urusan Kepegawaian.
c. d. e. f. g.
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
urusan Keuangan. effisiensi dan tatalaksana. urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga. penyusunan pembuatan laporan. Kepustakaan. Pasal 10
(I)
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Urusan Umum. b. Urusan Kepegawaian. c. Urusan Keuangan. d. Urusan Perlengkapan.
(2)
Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Pasal 11
(1)
Urusan Umum mempunyai tugas : a. menyelenggarakan kearsipan. b. menyelenggarakan pekerjaan ketik dan penggandaan. c. menyelenggarakan urusan rumah tangga Kantor (mempersiapkan rapat, penerimaan tamu, keamanan, ketertiban dan kebersihan Kantor). d. menyelenggarakan kegiatan kepustakaan dan dokumentasi. e. menyelenggarakan penyusunan dan pembuatan laporan. f. menyelenggarakan sistem prosedur kerja. g. menghimpun informasi tata laksana bagi pimpinan. h. menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
(2)
Urusan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menyusun dan memelihara Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Presensi Pegawai. b. mempersiapkan usul pengangkatan Calon Pegawai/Pegawai Negeri. Sipil, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penempatan dalam jabatan, pemindahan, cuti, bebas tugas/pensiun, pemberian tanda jasa dan hukuman jabatan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian. c. mempersiapkan/mengurus latihan kepegawaian, kursus-kursus, tugas belajar dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan mutu pegawai. d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
(3)
Urusan Keuangan mempunyai tugas : a. mengurus gaji dan upah lembur pegawai. b. menyelenggarakan tata usaha keuangan.
c. d. e. (4)
mempersiapkan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja. mempersiapkan dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
Urusan Perlengkapan mempunyai tugas : a. mengusahakan dan mengurus segala keperluan peralatan kantor, alat tulis-menulis dan alat-alat perlengkapan lainnya. b. menyelenggarakan inventarisasi perlengkapan, mengatur penggunaan,pemeliharaan dan perbaikan alat-alat kantor. c. mengatur penggunaan, pemeliharaan dan mengurus keperluan kendaraan dinas. d. mempersiapkan/merumuskan rencana keperluan perbekalan/perlengkapan rumah tangga Dinas Pertanian. e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Bagian Kedua Seksi Bina Program Pasal 12
(1)
Seksi Bina Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, evaluasi dan pelaporan,identifikasi serta perumusan/perencanaan dan pengendalian dibidang tanaman pangan, perkebunan dan perikanan serta tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)
Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 13
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12 Seksi Bina Program mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data. b. Penyelenggaraan kegiatan penyusunan dan pengendalian program. c. Penyelenggaraan kegiatan identifikasi dan pemecahan masalah. d. Penyelenggaraan kegiatan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis Pasal 14 (1) Seksi a. b. c. d. (2)
Bina Program terdiri atas : Sub Seksi Data. Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Sub Seksi Identifikasi.
Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal
ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung Kepada Kepala Seksi Bina Program. Pasal 15 (1)
Sub Seksi Data mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data iklim/klimatologi. b. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data tanaman pangan, perikanan dan perkebunan, serangan hama/penyakit, bencana alam dan alat-alat mesin pertanian. c. Menyelenggarakan peramalan produksi bahan makanan dan pelaksanaan ubinan untuk perhitungan produksi. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.
(2)
Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan dan menyusun program. b. Menyusun rencana operasional kegiatan. c. Menyusun pedoman pelaksanaan rencana kegiatan. d. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan rencana kegiatan. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KepaIa Seksi Bina Program.
(3) Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: a. Menginventarisasi hasil pelaksanaan kegiatan. b. Melaksanakan evaIuasi terhadap peIaksanaan dari semula rencana kegiatan. c. Mengumpulkan dan mengolah data dan selanjutnya disusun dalam bentuk laporan kegiatan. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program. (4)
Sub Seksi Identifikasi mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan pengamatan dan pencatatan data kegiatan untuk menentukan usaha daIam bidang pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. b. Melaksanakan identifikasi masalah dan menentukan prioritas pemecahannya. c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oIeh Kepala Seksi Bina Program. Bagian Ketiga Seksi Produksi Pasal 16
(1)
Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan produksi pertanian dan hortikultura, mekanisasi alat pertanian, daIam usaha meningkatkan produksi pertanian
tanaman pangan, perikanan dan perkebunan serta tugas-tugas ,lain yang diberikan oleh KepaIa Dinas. (2)
Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada KepaIa Dinas. Pasal 17
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 16 Seksi Produksi mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan Pembinaan dan bimbingan dibidang produksi benih/bibit. b. Penyelenggaraan Penguji tehnologi produksi dan demonstrasi demonstrasi percontohon tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. c. Peyelenggaraan Pembinaan dan bimbingan dalam hal pengembangan tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. d. Peyelenggaraan Pembinaan dan bimbingan dalam hal pengembangan mekanisasi pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. Pasal 18 (1)
(2)
Seksi Produksi terdiri atas : a. Sub Seksi Benih. b. Sub Seksi PAdi dan Palawija. c. Sub Seksi Hortikultura, perikanan dan perkebunan. d. Sub Seksi Mekanisasi Tanaman Pangan, Perikanan perkebunan.
dan
Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Produksi. Pasal 19
(1)
Sub Seksi Benih mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan pembinaan balai benih dan kebun bibit. b. Menyelenggarakan dan membina pengadaan dan pengunaan Benih/bibit bermutu. c. Menyelenggarakan pengujian pencatatan dan penyimpanan jenis/varietas/kultivar/klon serta plasma nutfah tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. d. Menyusun rencana kebutuhanan pengadaan benih/bibit. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi.
(2)
Sub Seksi Padi dan Palawija mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan pengujian tehnologi tanaman padi dan palawija serta selanjutnya memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan produksi tanaman padi dan palawija. b. Menyelenggarakan demonstrasi-demonstrasi mengenai
c. d.
tehnologi baru yang berasal dari penelitian dan sumber-sumber lain dalam rangka meningkatkan produksi tanaman padi dan palawija. Melaksanakan konsultasi secara aktif dengan para ahli dari Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi dalam rangka alih tehnologi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi.
(3)
Sub Seksi Hortikultura, Perikanan dan Perkebunan mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan pembinaan intensifikasi dan penganekaragaman usaha serta perluasan areal tanaman hortikultura, Perikanan dan Perkebunan. b. Menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi intensifikasi tanaman Hortikultura, perikanan dan perkebunan. c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan produksi penghasil protein. d. Menyelenggarakan pembinaan pengembangan produksi buah.buahan, sayur-sayuran, bunga-bungaan dan tanaman obat-obatan. e. Mempersiapkan peremajaan tanaman perkebunan dan tanaman lain yang mengandung lemak. f. Mempersiapkan pembinaan penyelenggaraan budidaya dan produksi tanaman perkebunan dan tanaman lain yang mengandung lemak. g. Menyelenggarakan pembinaan pengembangan produksi perikanan konsumsi dan ikan hias. h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi.
(4)
Sub Seksi Mekanisasi Tanaman Pangan, Perikanan dan Perkebunan mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan inventarisasi alat mesin pertanian, perikanan dan perkebunan. b. Menyelenggarakan pembinaan penggunaan dan pemeliharaan alat me sin pertanian, perikanan dan perkebunan. c. Menyelenggarakan demonstrasi alat mesin pertanian, perikanan dan perkebunan. d. Merencanakan dan mengevaluasi kebutuhan alat mesin pertanian, perikanan dan perkebunan. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi. Bagian Keempat Seksi Usaha Tani Pasal 20
(1)
Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perizinan perusahaan informasi pasar pemberian bimbingan usaha dibidang pertanian, penanganan pasca panen dan tanaman pangan, perikanan dan perkebunan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)
Seksi Usaha Tani dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 21
Untuk menjalankan tugas tersebut Pasal 20, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi : . a. Menyelengarakan pemberian bimbingan pcngembangan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan serta pemberian izin dan rekomendasi. b. Penyelenggara perumusan dan penyusunan program serta penganalisaan pelbagai kebutuhan usaha pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan sebagai usaha industri. c. Penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan pasca panen termasuk pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan sebagai usaha industri. Pasal 22 (1)
Seksi Usaha Tani terdiri atas : a. Sub Seksi Izin Perusahaan. b. Sub Seksi Informasi Pasar dan sarana Pemasaran. c. Sub Seksi Bimbingan Usaha Pemanfaatan Sumber daya dan Permodalan.
(2)
Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan beitanggung jawab Kepada Kepala Seksi Usaha Tani. Pasal 23
(1)
Sub Seksi Izin Perusahaan mempunyai tugas : a. Merumuskan, menyiapkan dan menyediakan informasi segala sesuatu yang menyangkut perizinan perusahaan pertanian termasuk koperasi, yang mempunyai usaha pada sub sektor tanaman pangan, perikanan dan perkebunan, serta mengadakan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan izin tersebut. b. Mempelajari, merumuskan dan menyiapkan pola pengembangan usaha dibidang pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. c. Menyiapkan bahan informasi dan menyelenggarakan pembinaan dibidang pengembangan perusahaan pertanian termasuk koperasi tanaman pangan perikanan dan perkebunan. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani.
(2)
Sub Seksi tugas :
Informasi
Pasar
dan
Sarana
Pemasaran
mempunyai
a. b. c. d. e. f. g. h. (3)
Menyiapkan, menyajikan informasi pasar dan pengolahan hasil biaya produksi serta harga pasar hasil pertanian tanaman pangan, perikanan dan Perkebunan. Menyelenggarakan dan membina penyelenggaraan promosi pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. Menyelenggarakan pengujian penerapan sistim dan prosedur serta membina penyelenggaraan pemasaran di Dalam Negeri dan di Luar Negeri. Menyelenggarakan pembinaan perlakuan/pengujian hasil pedoman pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. Melaksanakan pembinaan dan pengaturan pemanfaatan serta pengelolaan pelelangan ikan. Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan sarana pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. Mempersiapkan pedoman penyuluhan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani.
Sub Seksi Bimbingan Usaha, Pemanfaatan Sumber Daya dan Permodalan mempunyai tugas : a. Merumuskan dan menyusun program pembangunan serta mempersiapkan analisa kebutuhan kredit dan modal. b. Merumuskan dan menyusun program penyaluran serta mempersiapkan analisa kebutuhan pupuk. c. Merumuskan dan menyusun program penyaluran serta mempersiapkan analisa kebutuhan pestisida dan bahan agrokimia. d. Merumuskan dan menyusun program pengadaan serta mempersiapkan analisa kebutuhan peralatan dan tenaga kerja. e. Menyelenggarakan pembinaan pengadaan alat dan petugas bimbingan usaha pengolahan produksi pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. f. Menyusun program penyaluran serta menganalisa kebutuhan kredit dan modal perusahaan pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. g. Memberikan rekomendasi tehnik untuk mendapatkah modal usaha/kredit. h. Menyusun program pengadaan peralatan dibidang pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. i. Menyelenggarakan usaha untuk mengembangkan pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. j. Melaksanakan pembinaan tehnis untuk Unit Usaha Koperasi/KUD pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan dibidang produksi, pengolahan dan pemasaran. k. Menyusun program penyediaan dan penyaluran pupuk, pestisida dan bahan agrokimia. l. Mempersiapkan rencana kebutuhan modal kredit bagi usaha pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. m. Mempersiapkan pedoman penyuluhan untuk mendapatkan
n.
kredit bagi usaha pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani. Bagian Kelima Seksi Perlindungan Pasal 24
(1)
Seksi perlindungan mempunyai tugas dibidang perlindungan yang meliputi konservasi tanah dan air, pemberantasan hama penyakit, monitoring penggunaan pestisida, dan meningkatkan mutu hasil pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)
Seksi Perlindungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 25
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24, Seksi Perlindungan mempunyai fungsi : a. Pengaturan dan pengendalian pelaksanaan dan/atau pemberian bantuan untuk mencegah dan memberantas jasad perusak (organisme), mencegah dan menanggulangi banjir dan kekeringan serta mengkompensasikan dan membatasi kerugian. b. Pengaturan dan pengendalian pemeriksaan lapangan tentang adanya jasad perusak pada tanaman hasil pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan dan benih serta penyelenggaraan pencatatan data iklim. c. Pengaturan dan pengendalian usaha pemeliharaan kelestarian tanah dan usaha penggunaan air secara efisien untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. d. Pengaturan dan pengendalian dalam peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida. e. Pengaturan dan pengendalian pengadaan, penggunaan penyebaran dan penyimpanan benih. f. Menyelenggarakan perlindungan tanaman pangan, perikanan dan perkebunan terhadap hama maupun penyakit. g. Penyelenggaraan pengujian mutu terhadap benih/bahan tanaman pangan, perikanan maupun hasil perkebunan. Pasal 26 (1) Seksi a. b. c. d. (2)
Perlindungan terdiri atas : Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air. Sub Seksi Pemberantasan Hama dan Penyakit. Sub Seksi Pestisida. Sub Seksi Mutu Hasil.
Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Seksi Perlindungan. Pasal 27 (1)
Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan pembinaan usaha pelestarian kesuburan tanah. b. Menyelenggarakan pembinaan pemanfaatan dan pengembangan sarana Pengairan. c. Menyelenggarakan pembinaan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan.
(2)
Sub Seksi Pemberantasan Hama dan Penyakit mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan pengamatan hama, penyakit dan gulma pada tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. b. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan usaha pencegahan dan pemberantasan hama, penyakit dan gulma. c. Menyelenggarakan pembinaan dan mengusahakan bantuan terhadap kegiatan penanggulangan eksplosi hama/penyakit. d. Mempelajari, merumuskan dan menyusun pedoman pencegahan dan pemberantasan hama, penyakit dan gulma. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan.
(3)
Sub Seksi Pestisida mempunyai tugas : a. Merencanakan kebutuhan pestisida dan alat-alat pemberantasan hama, penyakit dan gulma. b. Menyelenggarakan pendaftaran penilaian terhadap peredaran dan efektivitas pestisida. c. Menyelenggarakan pengawasan perizinan dalam hal peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan.
(4)
Sub Seksi Mutu Hasil mempunyai tugas : a. Membina dan mengawasi lalu lintas bahan tanaman pangan, perikanan dan perkebunan yang masuk dan keluar daerah. b. Menyelenggarakan pembinaan usaha peningkatan mutu hasil. c. Menyelenggarakan pembinaan penanggulangan penurunan/penyusutan hasil. d. Meyelenggarakan pengamatan dan pemberantasan hama gudang. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan. Bagian Keenam Seksi Penyuluhan Pasal 28
(1)
Seksi Penyuluhan mempunyai tugas dibidang penyuluhan yang meliputi latihan ketrampilan Petani, bimbingan kelompok tani,
(2)
tata penyuluhan dan sarana penyuluhan pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 29
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 28, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan bimbingan, pengolahan materi, pengembangan metoda penyuluhan dan penyebaran informasi. b. Penyelenggaraan dan perumusan program penyuluhan pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. c. Penyelenggaraan pengembangan administrasi dan evaluasi peyuluhan. Pasal 30 (1)
Seksi Penyuluhan terdiri dari : a. Sub Seksi Latihan Ketrampilan Petani. b. Sub Seksi Bimbingan Kelompok Tani. c. Sub Seksi Tata Penyuluhan. d. Sub Seksi Sarana Penyuluhan.
(2)
Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada KepaIa Seksi Penyuluhan. Pasal 31
(1)
Sub Seksi Latihan Ketrampilan Petani mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan latihan bagi para petugas teknis maupun administrasi daIam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kerja. b. Menyelenggarakan kursus daIam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi keluarga tani. c. Menyelenggarakan perlombaan, demonstrasi metode dan hasil pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. d. Mengikuti segala macam bentuk perlombaan dalam bidang pembangunan yang diselenggarakan oleh pihak lain. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi penyuluhan.
(2)
Sub Seksi Bimbingan Kelompok Tani mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan pembinaan dan mengembangkan pertumbuhan kelompok tani dewasa, tani taruna dan tani wanita. b. Menyelenggarakan loka-karya karya wisata, pertemuan dan lain-lain dalam rangka meningkatkan gairah kerja. c. Menyelenggarakan pembinaan pertumbuhan kelompok tani kearah terujudnya unit-unit usaha yang sehat dalam
d. e.
rangka pengembangan koperasi/KUD. Mengembangkan dan menyelenggarakan pembinaan kelompok tani hamparan dan kelompok tani domisili dalam rangka peningkatan produksi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Seksi Penyuluhan.
(3)
Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas : a. Mengembangkan penerangan metoda penyuluhan kepada keluarga tani. b. Menyelenggarakan penyuluhan melalui media cetak dan elektronik serta pembinaan terhadap kelompok pendengar, kelompok pembaca dan kelompok pembaca dan kelompok pirsawan. c. Menerbitkan brosur, leaflet, poster, buku saku dan sebagainya sebagai petunjuk teknis bagi petani. d. Menyelenggarakan pembinaan terhadap Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk kepentingan Penyuluhan pertanian lapangan dan keluarga tani. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan.
(4)
Sub Seksi Sarana Penyuluhan mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan pembinaan pemanfaatan Balai Penyuluhan Pertanian untuk kepentingan Penyuluhan Pertanian. b. Menyelenggarakan pembinaan dan mengembangkan kepustakaan untuk kepentingan para petugas dan keluarga tani. c. Menyediakan dan memelihara alat-alat penyuluhan. d. Mengumpulkan data sarana penyuluhan untuk penyusunan laporan. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 32
Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 33 (1)
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi , integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal.
(2)
Setiap Pimpinan komponen bertanggung jawab memimpin
dilingkungan Dinas Pertanian dan mengkoordinasikan bawahan
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 34 (1)
Setiap pimpinan komponen di lingkungan Dinas Pertanian wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
(2)
Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan komponen dilingkungan Dinas Pertanian diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Pasal 35
(1)
Kepala Urusan menyampaikan Laporan kepada Kepala Sub Bagian sesuai dengan bidangnya sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
(2)
Kepala Sub Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Seksi-sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
(3)
Kepala Dinas diatas untuk waktunya.
menyusun laporan tersebut ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Kepala Daerah tepat pada Pasal 36
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud Pasal 35, tembusan laporan tersebut diatas disampaikan, kepada komponen-komponen/satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 37 Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dibantu oleh Pimpinan Satuan bawahannya mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing. Pasal 38 Setiap bawahan dilingkungan Dinas Pertanian dapat memberikan saran-saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada atasan masing-masing. BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 39
(1)
Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Susunan Kepegawaian dan Jenjang Kepangkatan pada Dinas Pertanian akan diatur tersendiri dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 40
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1965 sepanjang yang mengatur Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 41 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang mengatur mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah. Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yogyakarta, 19 Desember 1985. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tingkat II Yogyakarta Yogyakarta Ketua, ttd.
ttd.
PRODJOWIDJONO
SOEGIART0
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor : 12 Seri D tang gal 3 September 1986. tanggal 13-08-1986.
Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Surat Keputusan Nomor : 175/KPTS/1986
Ymt. Sekertaris Kotamadya ttd. Drs. R. SUWARDJONO ----------------NIP : 490 008 783
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR : 10 TAHUN 1985 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA PENJELASAN UMUM Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah tersebut Pasal 49 ayat (1) Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dan ayat (2) Pembentukan, Susunan Organisasi dan formasi Dinas Daerah di tetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah khususnya dibidang Pertanian secara berdaya guna dan berhasil guna menuju otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan perkembangan Daerah, dipandang perlu mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomar 1 Tahun 1965 jo. Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 217/KD/1973. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 s/d 18 :
Cukup jeIas.
Pasal 19 (2) c
:
-
Varietas adalah sekelompok tanaman yang di perbanyak secara generatip (dengan biji) secara terus menerus.
-
Klon adalah sekelompok tanaman yang diperbanyak secara vegetatip (menggunakan bagian dari tanaman Itu sendiri misalnya : cangkok, tunas, stek dan sebagainya) secara terus menerus. Kultivar adalah padanan kata dari
-
-
varietas dan klon yang bersifat umum. Sumber plasma nutfah adalah bahan perbanyakan yang perlu dilestarikan, karena mempunyai sifat kelebihan tertentu yang pada umumnya sudah mendekati/termasuk langka.
Pasal 20
:
yang dimaksud dengan Usaha Tani adalah Usaha Tani dibidang Pertanian Pangan, Perikanan dan Perkebunan.
Pasal 21 s/d 25 :
Cukup jelas.
Pasal 26
:
Pasal 27 (2) a :
Gulma adalah tumbuhan penggangu yang tumbuh liar pada atau diantara tanaman yang diusahakan.
Pasal 28 s/d 42:
Cukup jelas.
Pestisida adalah istilah umum bentuk bahan kimia yang mempunyai kasiat membunuh hama, penyakit dan gulma (tumbuhan pengganggu) yang sudah memakai istilah baku dalam bidang Pertanian. Pestisida ini dapat diperinci lagi menurut obyek/organisme yang dibunuhnya : sebagai contoh : - lnsektisida : Pembunuh serangga (insekta). - Fungisida : Pembunuh fungi (jamur). - Herbisida : Pembunuh herba (gulma) - Rodentisida : Binatang mengerat (tikus dan sebagainya). - Mohiscisida : Mohisca (bekicot). - dan seterusnya.
Lampiran Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian : Lihat fisik
