PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA DIY) NOMOR 1 TAHUN 1987 (1/1987) TENTANG PEMBENTUKAN ORGANlSASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPAlA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa perkembangan pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dewasa ini perlu diikuti dengan peningkatan pengurusan dan pengelolaan sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat;
b.
bahwa atas dasar hal tersebut diatas dipandang perlu merubah Organisasi Jawatan pasar menjadi Dinas pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pokok-pokok pemerintahan di Daerah;
2.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang pedoman pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
4.
Peraturan Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa. Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Yogyakarta yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1960;
5.
Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1965 tentang Susunan Administrasi Kantor dan Pegawai Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta;
tentang
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta. d. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pasar. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1)
Dinas Pasar adalah bidang urusan pasar.
unsur
pelaksana
Pemerintah
Daerah
di
(2)
Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah. Pasal 4
Dinas Pasar mempunyai tugas pokok : a. Melaksanakan urusan rumah tangga pasar. b.
Melakukan Daerah.
tugas
c.
Melaksanakan Daerah.
pembantuan
tugas-tugas
Daerah
yang
lain
Pasal 5
yang
di
diserahkan diberikan
bidang
urusan
oleh
Kepala
oleh
Kepala
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Pasar mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. b.
Penyelenggaraan pungutan retribusi pasar dan pungutan lainnya dari sektor pasar.
c.
Penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan dibidang tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
d.
Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
e.
Penyelenggaraan kebersihan Pasar dan lingkungan Pasar.
f.
Penyelenggaraan pemeliharaan Pasar dan lingkungan Pasar. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6
Organisasi Dinas Pasar terdiri dari : a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas b. Unsur Pembantu pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri atas urusan-urusan. c. Unsur pelaksana : Seksi-Seksi yang masing-masing terdiri atas Sub Seksi-Sub Seksi. Pasal 7 (1)
Susunan Organisasi Dinas Pasar terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Bina Program d. Seksi Pendapatan e. Seksi Keamanan dan Ketertiban f. Seksi Kebersihan g. Seksi Pemeliharaan
(2)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Pasar adalah tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
sebagaimana
Bagian Pertama Sub Bagian Tata Usaha Pasal 8 (1)
Sub
Bagian
Tata
Usaha
mempunyai
tugas
mengurus
dan
melaksanakan segala kegiatan dibidang umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (2)
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 9
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 8 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan urusan surat-menyurat, arsip, penggandaan, ekspedisi dan dokumentasi. b. Penyelenggaraan urusan kepegawaian. c. Penyelenggaraan urusan keuangan. d. Penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan. e. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan perawatan meterial. f. Penyelenggaraan urusan kepustakaan. g. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, pejalanan dinas, pemberian informasi dan penerangan. Pasal 1O (1)
(2)
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. Urusan Umum. b. Urusan Kepegawaian. c. Urusan Keuangan. d. Urusan Perlengkapan. Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Pasal 11
(1)
(2)
Urusan Umum mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan kearsipan. b. Menyelenggarakan pekerjaan ketik dan penggandaan. c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Kantor (mempersiapkan rapat, penerimaan tamu, keamanan, ketertiban dan kebersihan Kantor). d. Menyelenggarakan kegiatan kepustakaan dan dokumentasi. e. Menyelenggarakan penyusunan dan pembuatan laporan. f. Menyelenggarakan peningkatan sistem dan prosedur kerja. g. Menghimpun informasi tatalaksana bagi pimpinan. h. Menyusun/menyiapkan materi Rancangan peraturan perundang- undangan. i. Mempersiapkan Surat Perjalanan Dinas. j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas : a. Menyusun dan memelihara Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar
b.
c.
d.
Prosensi Pegawai. Mempersiapkan usul pengangkatan calon Pegawai/Pegawai Negeri Sipil, kenaikan Pangkat, Kenaikan gaji berkala, pengangkatan/pemberhentian dalam jabatan, pemindahan, cuti, bebas tugas/pensiun, pemberian tanda jasa dan hukuman jabatan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian. Mempersiapkan/mengurus latihan kepegawaian, kursus-kursus, tugas belajar dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan mutu dan pengembangan karier pegawai. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha.
(3)
Urusan Keuangan mempunyai tugas : a. Mengurus gaji dan upah lembur pegawai. b. Menyelenggarakan tata usaha keuangan. c. Mempersiapkan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pasar. d. Mempersiapkan dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan. e. Melaksanakan tugas-tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
(4)
Urusan Perlengkapan mempunyai tugas: a. Mengusahakan dan mengurus segala keperluan peralatan Kantor, alat tulis menulis, karcis pasar dan alat-alat perlengkapan lainnya. b. Menyelenggarakan inventarisasi perlengkapan, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan mengurus keperluan kendaraan Dinas Pasar. c. Mengatur penggunaan, pemeliharaan dan mengurus keperluan kendaraan Dinas Pasar. d. Mempersiapkan/merumuskan rencana keperluan perlengkapan rumah tangga Dinas Pasar. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Bagian Kedua Seksi Bina Program Pasal l2
(1)
Seksi Bina Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, perumusan perencanaan, pengendalian serta pengawasan dan evaluasi tugas tugas Dinas Pasar.
(2)
Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 13
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal l2, Seksi Bina Program mempunyai fungsi : a. Koordinasi seluruh usaha dan kegiatan di bidang pembinaan dan perencanaan. b. Penyusunan kebijaksanaan teknis serta penyusunan program kerja atas pengelolaan pasar dan sistem perpasaran. c. Pengumpulan dan penyusunan bahan Rancangan Peraturan Daerah dibidang Pendapatan dari pasar. d. Penyelenggaraan evaluasi, pengawasan dan laporan perkembangan pasar. e. Pengawasan terhadap sistem pengelolaan pasar, keuangan, personil dan materiil. Pasal 14 (1)
Seksi Bina Program terdiri dari: a. Sub Seksi Data. b. Sub Seksi Perencanaan. c. Sub Seksi Evaluasi dan Pengawasan.
(2)
Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Program. Pasal 15
(1)
Sub Seksi Data mempunyai tugas: a. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah data seluruh kegiatan Dinas Pasar. b. Menyusun statistik dan grafik hasil kegiatan Dinas Pasar. c. Menyampaikan informasi, saran, laporan periodik dan laporan sebagai bahan pertimbangan. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program dibidang tugasnya.
(2)
Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas : a. Membuat rencana dan program yang diperlukan dalam rangka pengembangan perpasaran meliputi perencanaan perluasan/pembangunan pasar dan pembinaan pedagang di lingkungan pasar. b. Membuat Rencana pembiayaan pengembangan pasar. c. Menyampaikan informasi, saran, laporan periodik dan laporan sebagai bahan pertimbangan. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program dibidang tugasnya.
(3)
Sub Seksi Evaluasi dan Pengawasan mcmpunyai tugas : a. Melaksanakan analisa dan evaluasi seluruh kegiatan Dinas Pasar. b. Menyelenggarakan pengawasan dibidang keuangan, personil material Dinas Pasar. c. Menyampaikan informasi, saran, laporan periodik dan
d.
laporan sebagai bahan pertimbangan. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program dibidang tugasnya. Bagian Ketiga Seksi Pendapatan Pasal 16
(1) (2)
Seksi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan segala jenis pungutan Pasar yang ada di lingkungan Pasar dan diluar Pasar sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Seksi Pendapatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 17
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 16 Seksi Pendapatan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pungutan Pasar Di lingkungan Pasar-Pasar dan penyetorannya. b. Penyusunan kegiatan operasional di seluruh Pasar-Pasar. c. Penyelenggaraan administrasi Seksi Pendapatan. d. Penyampaian informasi, saran dan laporan sebagai bahan pertimbangan. Pasal 18 (1)
Seksi Pendapatan terdiri dari : a. Sub Seksi Karcis. b. Sub Seksi Pungutan. c. Sub Seksi Pendapatan.
(2)
Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pendapatan. Pasal 19
(1)
Sub Seksi Karcis mempunyai tugas : a. Menyusun Perencanaan kebutuhan karcis untuk seluruh Pasar. b. Mempersiapkan, mengadministrasikan, mendistribusikan kebutuhan karcis untuk seluruh Pasar. c. Menyampaikan informasi, saran, laporan periodik dan laporan sebagai bahan pertimbangan. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendapatan.
(2)
Sub Seksi Pungutan mempunyai tugas : a. Melaksanakan seluruh pungutan Pasar baik di dalam maupun di luar Pasar. b. Menyetorkan basil Pungutan Pasar.
c. d. (3)
Menyampaikan informasi, saran, laporan periodik dan laporan sebagai bahan pertimbangan. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Seksi Pendapatan.
Sub Seksi Pendapatan mempunyai tugas : a. Memonitor pendapatan Pasar setiap hari. b. Menerima setoran pendapatan Pasar setiap hari, mengadministrasikan dan mempersiapkan penyetorannya. c. Menyampaikan informasi, saran, laporan periodik dan laporan sebagai bahan pertimbangan. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendapatan. Bagian Keempat Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasal 20
(1)
Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan keamanan, ketertiban, bimbingan dan penyuluhan di lingkungan Pasar.
(2)
Seksi Keamanan dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah qan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 21
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 20 Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi : a. Koordinasi seluruh tugas keamanan dan ketertiban di lingkungan Pasar. b. Penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan untuk keamanan dan ketertiban dalam Pasar. c. Konsultasi pemyelenggaraan tugas yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban pada umumnya kepada yang berwajib. d. Penyampaian informasi, saran dan laporan sebagai bahan pertimbangan. Pasal 22 (1)
Seksi Keamanan a. Sub Seksi b. Sub Seksi c. Sub Seksi
dan Ketertiban terdiri dari: Keamanan. Ketertiban. Bimbingan dan Penyuluhan.
(2)
Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban. Pasal 23
(1)
Sub Seksi Keamanan mempunnyai tugas : a. Membuat program kerja penyelenggaraan keamanan di lingkungan Pasar. b. Konsultasi penyelenggaraan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan keamanan pada umumnya kepada yang berwajib. c. Menyelenggarakan keamanan di Lingkungan Pasar. d. Menyampaikan informasi, saran, laporan periodik dan laporan sebagai bahan pertimbangan. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban.
(2)
Sub Seksi Ketertiban mempunyai tugas : a. Membuat program kerja penyelenggaraan ketertiban di lingkungan Pasar. b. Menyelenggarakan ketertiban di lingkungan Pasar. c. Mengatur penggunaan tempat/dasaran dan atau letak pedagang di lingkuangan pasar. d. Menyampaikan informasi, saran, laporan periodik dan laporan sebagai bahan pertimbangan. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban.
(3)
Sub Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas : a. Membuat program kerja penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan kepada para pedagang dan para pengunjung pasar di lingkungan pasar. b. Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan. c. Menyampaikan informasi, saran, laporan periodik dan laporan sebagai bahan pertimbangan. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban. Bagian Kelima Seksi Kebersihan Pasal 24
(1)
Seksi Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kebersihan dilingkungan pasar dan melaksanakan pembuangan sampah ketempat pembuangan akhir.
(2)
Seksi Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 25
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal24 ayat (1) Seksi Kebersihan mempunyai fungsi : a. Koordinasi seluruh usaha dan kegiatan kebersihan di lingkungan Pasar. b. Pelaksanaan pengelolaan terhadap sarana angkutan sampah. c. Penyelenggaraan administrasi Seksi Kebersihan.
d.
Penyampaian informasi, pertimbangan.
saran
dan
laporan
sebagai
bahan
Pasal 26 (1)
Seksi Kebersihan terdiri dari : a. Sub Seksi Kebersihan Pasar. b. Sub Seksi Angkutan/ Armada.
(2)
Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Seksi Kebersihan. Pasal 27
(1)
Sub Seksi Kebersihan Pasar mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan kebersihan lingkungan Pasar. b. Melaksanakan pengelolaan terhadap sarana angkutan sampah. c. Menyelenggarakan administrasi Seksi Kebersihan d. Menyampaikan informasi, saran, laporan periodik dan laporan sebagai bahan pertimbangan. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kebersihan.
(2)
Sub Seksi Angkutan/Armada mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan angkutan sampah dari lingkungan pasar ke tempat pembuangan akhir. b. Mengelola kendaraan yang digunakan oleh Armada Sampah. c. Mengelola perbengkelan dan tempat pool yang dibutuhkan. d. Menyampaikan informasi, saran, laporan periodik dan laporan sebagai bahan pertimbangan. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Saksi Kebersihan. Bagian Keenam Seksi Pemeliharaan Pasal 28
(1)
Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan bangunan dan lingkungan pasar.
(2)
Seksi Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsungkepada Kepala Dinas. Pasal 29
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 28 Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi : a. Koordinasi seluruh usaha dan kegiatan pemeliharaan di
b. c. d.
lingkungan Pasar. Penyusunan kebijaksanaan dan program kerja pemeliharaan pasar dan lingkungan pasar. Penyelenggaran administrasi Seksi Pemeliharaan. Penyampaian informasi, saran dan laporan sebagai bahan pertimbangan. Pasal 30
(1)
Seksi Pemeliharaan terdiri dari : a. Sub Seksi Pemeliharaan Pasar. b. Sub Seksi Pemeliharaan Lingkungan Pasar.
(2)
Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pemeliharaan. Pasal 31
(1)
Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan pemeliharaan bangunan, fasilitas pasar dan kelengkapannya dalam lingkungan pasar. b. Menyusun kebijaksanaan dan program kerja pemeliharaan pasar. c. Menyelenggarakan administrasi Seksi Pemeliharaan. d. Menyampaikan informasi, saran, laporan periodik dan laporan sebagai bahan pertimbangan. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan.
(2)
Sub Seksi Pemeliharaan Lingkungan Pasar mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan pemeliharaan lingkungan pasar. b. Menyusun kebijaksanaan dan program kerja pemeliharan lingkungan pasar. c. Menyampaikan informasi, saran, laporan periodik dan laporan sebagai bahan pertimbangan. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan. BAB V TATA KERJA Pasal 32
(1)
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Sektor menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi secara vertikal dan horisontal.
(2)
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pasar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberi bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 33 (1)
Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Pasar wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada masingmasing atasannya serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
(2)
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisai di lingkungan Dinas Pasar harus diolah untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberi petunjuk-petunjuk kepada bawahannya. Pasal 34
(1)
Kepala Sektor menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
(2)
Kepala Urusan menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Kepala Sub Bagian sesuai bidang tugas masing-masing selanjutnya Kepala Sub Bagian menampung dan menyusun laporan tersebut sebagai bahan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
(3)
Kepala Sub Seksi menyampaikan iaporan tepatpada waktunya kepada Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugas masing-masing selanjutnya Kepala Seksi menampung dan menyusun laporan tersebut untuk disampaikan kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
(4)
Kepala Dinas menampung serta menyusun laporan tersebut ayat (1), (2) dan (3) di atas untuk disampaikan kepada Kepala Daerah tepat pada waktunya. Pasal 35
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing tembusan laporan tersebut disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 36 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas/Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala. BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 37
(1)
Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kepala Sektor diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Susunan kepegawaian dan jenjang kepangkatan pada Dinas Pasar akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 38
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1965 sepanjang yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jawatan Pasar dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 39 Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
Peraturan
Daerah
ini
akan
Pasal 40 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yogyakarta, 23 Pebruari 1987 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Kotamadya Daerah Tingkat II Tingkat II Yogyakarta Yogyakarta Ketua, ttd. (PRODJOWIDJONO)
ttd. (DJATMIKANTO D.) Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan tanggal 20-8-1987 Nomor 185/KPTS/1987
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Seri D Nomor 15 Tanggal 26 September 1987 Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta ttd.
Daerah
Drs. H. ARIFIN ILYAS NIP. 490009360 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TlNGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA PENJELASAN UMUM. Jawatan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 209 /KD /1973 merupakan peningkatan dari Kantor Urusan Pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1965 tentang Susunan Administrasi Kantor Dan Pegawai Pemerintah Kotapraja Yogyakarta. Mengingat perkembangan pasar dewasa ini dan dimasa yang akan datang serta upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, dipandang perlu status Jawatan Pasar ditingkatkan tidak lagi sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas dari Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/41101 tanggal 6 Juli 1978 jo. KUPD 7/14-165 tanggal 11 September 1978, tetapi menjadi Dinas Daerah yang berdiri sendiri yaitu Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. Maksud Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tersebut dapat terpenuhi dengan adanya Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 511.2/935 tanggal 31 Maret 1983 yang menyatakan bahwa Urusan Pasar di Kotamadya Daerah Tingkat n Yogyakarta dapat dilakukan oleh suatu Dinas Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 dan 2
:
Cukup jelas.
Pasal 3 ayat (1)
:
Urusan Pasar adalah sebagian urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Tingkat I berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2/D.Pem.D /Penyerahan Tahun 1951 ji.
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.6 Tahun 1959 dan No. 15 Tahun 1960. Pasal 3 ayat (2)
:
Pasal 4 Sub a Sub b
:
Pasal 5 Sub a Sub b
:
Cukup jelas
: Cukup jelas Tugas-tugas lain adalah tugas-tugas yang bersifat insidentil antara lain seperti anggota-anggota Kepanitiaan. : Cukup jelas. Pungutan lainnya adalah pungutan kepada pedagang kaki lima.
Pasal 6
:
Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1)
:
Dalam menjalankan tugas Dinas Pasar dapat diadakan pengelompokan wilayah kerja pasar yang bertugas menyelenggarakan koordinasi seluruh usaha dalam kegiatan Dinas Pasar. Pelaksanaan pembentukannya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasar - pasar tersebut pada saat ini meliputi: 1. Pasar Kranggan. 2. Pasar Karangwaru. 3. Pasar Pingit. 4. Pasar Suryobrantan. 5. Pasar Sosrowijayan. 6. Pasar Serangan. 7. Pasar Senin di Pathuk. 8. Pasar Pathuk. 9. Pasar Legi di Patangpuluhan. 10. Pasar Tamansari. 11. Pasar Ngasem. 12. Pasar Beringharjo. 13. Pasar Ngadikusuman. 14. Pasar Gading. 15. Pasar Prawirotaman. 16. Pasar Pujokusuman. 17. Pasar Tungkak. 18. Pasar Sawo di Prawirodirjan. 19. Pasar Ledok Gondomanan. 20. Pasar Karangkajen. 21. Pasar Abubakar Ali. 22. Pasar Sentul. 23. Pasar Lempuyangan. 24. Pasar Terban. 25. Pasar Demangan. 26. Pasar Reksonegaran.
27. 28. 29. 30. 31. 32. ayat (2)
Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar
Gendeng. Sanggrahan Baciro. Gedongkuning. Kotagede. Tunjungsari. Pace di Semaki Gede.
:
Cukup jelas.
Pasal 8 sampai dengan 27 :
Cukup jelas.
Pasal 28 ayat (1)
:
Yang dimaksud lingkungan pasar adalah segala fasilitas di kawasan pasar selain bangunan pasar antara lain: tempat-tempat parkir, jalan masuk/keluar pasar, selasar,tanaman dan sebagainya.
ayat (2)
:
Cukup jelas.
Pasal 29 sampai dengan 40: LAMPIRAN : LIHAT FISIK
Cukup jelas.
