PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA ================================================================= PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) NOMOR 5 TAHUN 1995 (5/1995) TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR BINA SOSIAL POLITIK KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan sesuai ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kantor Bina Sosisal Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, maka perlu tindak lanjut pengaturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3.
Undang-undang Nomor 8 Tahun Pokok-pokok Kepegawaian;
4.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya;
5.
Undang-undang Nomor 8 Tahun Organisasi Kemasyarakatan;
1974
1985
tentang
tentang
tentang
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah;
7.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;
9.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
10.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
11.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II;
12.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G. 30. S/PKI;
13.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
14.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
15.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TNGKAT II YOGYAKARTA TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.
BINA
SOSIAL
POLITIK
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta; c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingka II Yogyakarta; e. Kantor Bina Sosial Politik adalah Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta; f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 (1)
(2)
Kantor Bina Sosial Politik adalah Unsur Pelaksana Wilayah/Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan secara teknis fungsional dibina oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Bina Sosial Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Pasal 3
Kantor Bina Sosial Politik mempunyai tugas membantu Kepala Daerah di bidang pembinaan sosial politik sesuai kebijaksanaan Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan politik dalam negeri yang meliputi pembinaan umum, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat serta pembinaan politik dan ketenteraman sebagai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Bina Sosial Politik mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana pelaksanaan kebijaksanaan, rencana dan program, pemberian bimbingan, pembinaan teknis dan pengamatan terhadap kegiatan di bidang sosial politik. b. Koordinasi dan kerjasama dengan semua instansi/lembaga terkait dalam rangka memantapkan dan memelihara stabilitas politik. c. Analisis dan evaluasi serta menyusun laporan di bidang sosial
d.
politik; Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Unsur Organisasi Pasal 5
Organisasi Kantor Bina Sosial Politik yang terdiri dari: a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor; b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari Urusan-urusan; c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi yang masing-masing terdiri dari Sub SeksiSub Seksi; d. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 (1)
Susunan Organisasi Kantor Bina Sosial Politik Pola Maksimal terdiri dari: a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pembinaan Umum; d. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa; e. Seksi Pembinaan Masyarakat; f. Seksi Pembinaan Politik dan Ketenteraman; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Bagan Struktur Organisasi Kantor Bina Sosial Politik sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan. Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha Pasal 7
(1)
(2)
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian dan keuangan serta urusan ketatausahaan dan rumah tangga. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor. Pasal 8
Untuk
menyelengarakan
tugas-tugas
tersebut
Pasal
7
Peraturan
Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas, pembinaan umum, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat serta pembinaan politik dan ketenteraman; b. Perencanaan, pemantauan, analisis dan evaluasi serta menyelenggarakan sistem informasi, dokumentasi dan kehumasan; c. Pengelolaan kepegawaian; d. Pengelolaan keuangan; e. Ketataushaan dan rumah tangga. Pasal 9 (1)
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. Urusan Perencanaan; b. Urusan Kepegawaian; c. Urusan Keuangan; d. Urusan Umum.
(2)
Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Pasal 10
(1)
Urusan Perencanaan mempunyai tugas menyusun program kerja, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun statistik dan pelaporan, melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas, menyelenggarakan sistem informasi dan dokumentasi serta menyiapkan naskah pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang sosial politik.
(2)
Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan/pengadaan, mutasi, kesejahteraan dan administrasi kepegawaian.
(3)
Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan memberikan bimbingan teknis administrasi keuangan.
(4)
Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan pelayanan pimpinan, melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, perlengkapan, urusan dalam dan perjalanan dinas. Bagian Keempat Seksi Pembinaan Umum Pasal 11
(1)
Seksi Pembinaan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan umum yang meliputi pelaksanaan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan umum, hubungan aparatur pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)
Seksi Pembinaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor. Pasal 12
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Umum mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan Kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan umum; b. Pelaksanaan pembinaan hubungan dengan aparatur pemerintah; c. Pelaksanaan pembinaan hubungan dan koordinasi serta kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 13 (1)
Seksi Pembinaan Umum terdiri dari: a. Sub Seksi Pemilihan Umum; b. Sub Seksi Aparatur Pemerintah; c. Sub Seksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)
Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pembinaan Umum. Pasal 14
(1)
Sub Seksi Pemilihan Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam penyelenggaraan, analisis dan evaluasi, penyelenggaraan dokumentasi pemilihan umum serta memproses penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)
Sub Seksi Aparatur Pemerintah mempunyai tugas pembinaan hubungan dengan aparatur pemerintah.
(3)
Sub Seksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan bahan-bahan dan pandangan-pandangan yang diperlukan dalam rangka memantapkan stabilitas politik.
melakukan
Bagian Kelima Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa Pasal 15 (1)
Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan kesatuan bangsa yang meliputi ideologi, pembauran dan kebangsaan.
(2)
Sanksi Pembinaan Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor. Pasal 16 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; b. Pelaksanaan pembinaan pembauran; c. Pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Pasal 17 (1)
Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa terdiri dari: a. Sub Seksi Ideologi; b. Sub Seksi Pembauran; c. Sub Seksi Kebangsaan.
(2)
Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa. Pasal 18
(1)
Sub Seksi Ideologi mempunyai tugas melakukan pembinaan pemahanan dan penerapan ideologi Pancasila dalam rangka memantapkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(2)
Sub Seksi Pembauran mempunyai tugas melakukan pembinaan pembauran di segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan dan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
(3)
Sub Seksi Kebangsaan mempunyai tugas melakukan pembinaan di bidang pewarganegaraan, kepribadian bangsa, kepedulian sosial dan kawasan kebangsaan. Bagian Keenam Seksi Pembinaan Masyarakat Pasal 19
(1)
Seksi Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pembinaan masyarakat yang meliputi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan serta lembaga kemasyarakatan dan keagamaan.
(2)
Seksi Pembinaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.
Pasal 20 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi politik, organisasi kemasyarakatan serta lembaga kemasyarakatan dan keagamaan. b.
Koordinasi, konsultasi dan kerjasama politik, organisasi kemasyarakatan kemasyarakatan dan keagamaan.
dengan organisasi serta lembaga
Pasal 21 (1)
Seksi Pembinaan Masyarakat terdiri dari: a. Sub Seksi Organisasi Politik; b. Sub Seksi Organisasi Kemasyarakatan; c. Sub Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Keagamaan.
(2)
Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pembinaaan Masyarakat. Pasal 22
(1)
Sub Seksi Organisasi Politik mempunyai tugas melakukan pembinaan serta kerjasama dengan organisasi sosial politik.
(2)
Sub Seksi Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pembinaan serta kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan.
(3)
Sub Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Keagamaan mempunyai tugas melakukan pembinaan serta kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan dan keagamaan. Bagian Ketujuh Seksi Pembinaan Politik dan Ketenteraman Pasal 23
(1)
Seksi Pembinaan Politik dan Ketenteraman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengamatan, penggalangan dan pengamanan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pengawasan orang asing serta pembinaan ketenteraman untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam rangka pemantapan dan pemeliharaan stabilitas politik yang sehat dan dinamis.
(2)
Seksi Pembinaan Politik dan Ketenteraman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor. Pasal 24
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Politik dan Ketenteraman mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan kegiatan pengamatan, penggalangan dan pengamanan situasi dan kondisi sosial politik dalam rangka memantapkan dan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis; b.
Pelaksanaan kegiatan pengamatan dan pengamanan situasi dan kondisi sosial ekonomi dalam rangka memantapkan dan memelihara stabilitas ekonomi;
c.
Pelaksanaan kegiatan pengamatan dan pencegahan situasi dan kondisi sosial budaya dan pengawasan orang asing dalam rangka memantapkan stabilitas sosial budaya dan meningkatkan kewaspadaan nasional;
d.
Pelaksanaan menciptakan tenteram.
kegiatan pembinaan ketenteraman dalam rangka kehidupan masyarakat yang tertib aman dan Pasal 25
(1)
Seksi Pembinaan Politik dan Ketenteraman terdiri dari: a. Sub Seksi Pengamatan Politik; b. Sub Seksi Pengamatan Ekonomi; c. Sub Seksi Pengamatan Sosial Budaya dan Orang Asing; d. Sub Seksi Ketenteraman.
(2)
Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pembinaan Politik dan Ketenteraman. Pasal 26
(1)
Sub Seksi Pengamatan Politik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengamatan, penggalangan dan pengamanan di bidang sosial politik untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam rangka memantapkan dan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis, pencegahan terhadap munculnya bahaya latent ekstrim kiri dan ekstrim kanan serta pembinaan dan pengawasan terhadap bekas tahanan dan bekas narapidana G. 30. S./PKI.
(2)
Sub Seksi Pengamatan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengamatan dan pengamanan di bidang sosial ekonomi untuk memantapkan dan memelihara stabilitas ekonomi.
(3)
Sub Seksi Pengamatan Sosial Budaya dan Orang Asing mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengamatan dan pencegahan di bidang budaya serta pengawasan orang asing.
(4)
Sub Seksi Ketenteraman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan ketenteraman dalam rangka meningkatkan dan memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram, aman dan tertib. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 27
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan membantu Kepala Kantor sesuai keahlian dan kebutuhan. Pasal 28 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
(2)
Setiap Kelompok tererbut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
(3)
Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis jenjang jabatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB IV TATA KERJA Pasal 29
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan dan para Kepala Sub Seksi di lingkungan Kantor Bina Sosial Politik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pasal 30 (1)
Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Bina Sosial Politik mengkoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(2)
Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing tepat pada waktunya.
(3)
Setiap laporan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk bahan pertimbangan pelaksanaan tugas. Pasal 31
Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kantor Bina Sosial Politik. Pasal 32 Kepala kantor atas nama Kepala Daerah memberikan pembinaan di bidang sosial politik kepada Camat. Pasal 33 Camat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan hal-hal yang menonjol di bidang sosial politik kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor. BAB V KEPEGAWAIAN Bagian Pertama Jenjang Jabatan dan Kepangkatan Pasal 34 Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Pengangkatan Dalam Jabatan Pasal 35 (1)
Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta atas usul Kepala Kantor Bina Sosial Politik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan saran pertimbangan dari Kepala Daerah.
(2)
Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kantor Bina Sosial Politik diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PENUTUP Pasal 36
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 37 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 38 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. Ditetapkan di : Yogyakarta pada tanggal : 21 April 1995 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA YOGYAKARTA Ketua, ttd.
ttd.
WAHYU HARDJONO
R. WIDAGDO
Disahkan oleh ......................... dengan Surat Keputusan ................ Nomor ................................. Tanggal ............................... Diundangkan dalam Lembaran Daerah ..... ....................................... Nomor ................................. Tanggal ............................... SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA Drs. H. MUNAWIR -----------------NIP. 490009988 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR : 5 TAHUN 1995 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR BINA SOSIAL POLITIK KOTAMADYA DAERAH TINGKAT YOGYAKARTA A.
UMUM
Untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1994 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1998, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta diatur dengan Peraturan Daerah. Sesuai dengan ketentuan Lampiran VIII Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1994, Organisasi Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta ditetapkan dengan maksimal. Dengan ditetapkannya Pola Maksimal tersebut maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta meliputi: 1. 1 (satu) Kepala Kantor; 2. 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari 4 (empat) Urusan; 3. 4 (empat) Saksi yang meliputi: a. Saksi Pembinaan Umum yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi; b. Saksi Pembinaan Kesatuan Bangsa yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi; c. Saksi Pembinaan Masyarakat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi; d. Saksi Pembinaan Politik dan Ketenteraman yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi; 4. Kelompok Jabatan Fungsional. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. B.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 25 Pasal 26 ayat (1)
:
Cukup jelas. :
Pasal 26 ayat (2) s/d 38 :
Yang dimaksud bekas tahanan dalam Peraturan Daerah ini adalah bekas tahanan G. 30 S/PKI. Cukup jelas.
----------------
LAMPIRAN LIHAT FISIK
