PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2006 T E N TAN G PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2005 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL Menimbang:
a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2002 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagimana dimaksud pada huruf a , perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950; 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun1985 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3312) sebagaiamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun1994 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3569); 3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685), sebagiamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara nomor 4048) 4. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3688); 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) jo. Peraturan PemerintahNomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoma Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 20. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah , serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Seri D Nomor 18 Tahun 2001); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri C Nomor 1 Tahun 2005); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Tahunn2001 – 2005 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 61 Tahun 2001); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 18 Tahun 2004); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 13 Tahun 2005); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2005 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2005 sebagai berikut : a. Pendapatan Rp. 442.291.639.792,62 b. Belanja Rp. 417.789.070.033,70 Surplus/defisit Rp. 24.493.569.758,92 c. Pembiayaan • Penerimaan Rp. 37.293.874.793,29 • Pengeluaran Rp. 61.787.444.552,13 Surplus Rp. (24.493.569.758,84) Pasal 2 (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 9.775.273.078,84 dengan rimcian sebagi berikut : a. Pendapatan setelah perubahan Rp. 432.516.366.713,78 b. Realisasi Rp. 442.291.639.792,62 Selisih lebih Rp. 9.775.273.078,84 (2) Selisih anggaran dena realisasi belanja sejumlah Rp. 26.307.073.993,29 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan b. Realisasi
Rp. 444.105.144.027,07 Rp. 417.798.070.033,70 Selisih kurang Rp. 26.307.073.993,29 (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ deficit sejumlah Rp. 36.082.347.072,13 dengan rincian sebagi berikut : a. Anggaran surplus/deficit setelah perubahan Rp.( 11.588.777.313,29) b. Realisasi surplus Rp 24.493.569.758,84 Selisih lebih Rp. 36.082.347.072,13 (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 36.082.347.072,13dengan rincian sebagi berikut : a. Penerimaan 1) Setelah perubahan Rp. 14.220.009.113,29 2) Realisasi Rp. 37.293.874.793,29 Selisih kurang Rp. (23.073.865.680,00) b. Pengeluaran 1) Setelah perubahan Rp. 2.631.231.800,00 2) Realisasi
Rp. 61.787.444.552,13
Selisih kurang
Rp. (59.156.212.752,13) Pasal 3
(1) Berdasarkan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana maana
dimaksud dalam pasal I, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut : a. Jumlah Aktiva
Rp. 1.289.750.882.590,47
b. Jumlah Utang
Rp.
c. Jumlah ekuitas dana
Rp. 1.283.909.492.214,40
(2) Berdasarkan
perhitungan
realisasi Anggaran
Pendapatan
5.841.390.376,07 dan
Belanja
Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal I, saldo kas pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sebagai berikut : a. Saldo kas 1 Januari 2003
Rp. 14.220.009.113,29
b. Jumlah penerimaan kas
Rp. 456.767.085.839,62 Rp. 479.987.094.952,91
c. Jumlah pengeluaran kas
Rp442.820.395.274,04
d. Saldo kas 31 desember 2003
Rp. 37.166.699.678,87 Pasal 4
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2005 dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran peraturan daerah yaitu :
1. Lempiran I
: Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II
: Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III
: Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV
: Neraca Daerah Pasal 5
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Peraturan daerah ini. Pasal 6 (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah . Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 19 Jjuni 2006 BUPATI BANTUL,
M. IDHAM SAMAWI Diundangkan di Bantul Pada tanggal 19 Juni 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, Drs. GENDUT SUDARTA ,KD,BSc,MMA (Pembina Utama Madya IV/d) NIP. 010233160
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 3 TAHUN 2006
