PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DI KABUPATEN BANTUL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, Menimbang :
a. Bahwa pelayanan bidang koperasi merupakan salah satu upaya pembinaan untuk meningkatkan tertib usaha dan tertib administrasi perkoperasian di Kabupaten Bantu; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bantul;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Bantul Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
:
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3549); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 7); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 36 Tahun 2000); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Seri B Nomor 21 Tahun 2001); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL, Menetapkan :
MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DI KABUPATEN BANTUL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legislatif Daerah; 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul; 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainbya sebagai Badan Eksekutif Daerah; 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul; 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul; 7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan; 8. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang selanjutnya disebut Pengesahan Akta adalah pengesahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sehingga Koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum dan keberadaannya diakui Pemerintah; 9. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya disebut Pengesahan Perubahan Anggaran adalah pengesahan yang diberikan oleh Pemerintah daerah sehingga perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut diakui oleh Pemerintah Daerah; 10. Pembubaran Koperasi adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan koperasi yang tidak lagi memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 11. Retribusi Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten bantul yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan melakukan Pembubaran Koperasi; 12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi; 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang atau jumlah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pelayanan Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi dimaksudkan sebagai upaya pembinaan terhadap perkoperasian. (2) Pelayanan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi bertujuan meningkatkan tertib usaha dan tertib administrasi perkoperasian.
BAB III PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI Bagian kesatu Pengesahan Akta Pendirian dan Tata Caranya Paragraf 1 Pengesahan Akta Pendirian Pasal 3 (1) Koperasi yang telah memiliki akta pendirian koperasi wajinb mendaftarkan akta pendirian koperasinya sebelum melakukan kegiatan di bidang koperasi.? (2) Koperasi yang teah melakukan kegiatan minimal 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran mempunyai hak Badan Hukum. (3) Koperasi yang minimal mempunyai aset minimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) wajib memiliki Pengesahan Akta Pendirian. Paragraf 2 Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Pasal 4 (1) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi diberikan oleh Kepala Dinas. (2) Untuk mendapatkan Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh para pendiri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan secara tertulis rangkap 2 (dua), 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup kepada Kepala Dinas. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan dengan melampirkan persyaratan masing-masing rangkap 2 (dua) yang meliputi : a. Akta pendirian koperasi, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup; b. Berita acara rapat pembentukan koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan atau apabila dikuasakan; c. Surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan poko; d. Neraca awal koperasi; e. Rencana kegiatan koperasi; f. Permohonan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat; g. Wawancara tentang kesiapan Koperasi. Pasal 5 Pendiri atau kuasanya yang telah mengajukan permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, diberikan tanda terima. Pasal 6
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan diberikan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya berkas permohonan pengesahan secara lengkap dan benar. Paragraf 3 Hak dan Kewajiban Pasal 7 Koperasi yang telah mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini berhak : a. Melakukan kegiatan sesuai pengesahan yang diberikan dan mempunyai pedoman serta melaksanakannya; b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya; c. Mendapatkan bimbingan, kemudahan dan perlindungan dari Pemerintah daerah; Pasal 8 Koperasi yang telah mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini wajib : a. Menaati segala ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku; b. Menciptakan rasa aman, nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya; c. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan koperasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali. Paragraf 4 Jangka Waktu Pasal 9 (1) Jangka waktu Pengesahan Akta Pendirian Koperasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (2) 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Pengesahan Akta Pendirian Koperasi habis, pengurus koperasi dapat mengurus perpanjangan jangka waktu Akta Pendirian Koperasi. (3) Persyaratan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan oleh pendiri koperasi atau kuasanya secara tertulis masing-masing rangkap 2 (dua) yang meliputi : a. Foto kopi Akta Pendirian Koperasi; b. Neraca tahun terakhir koperasi; Bagian Kedua Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Tata Cara Pengesahannya Paragraf 1 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
Pasal 10 (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota yang diadakan khusus untuk itu. (2) Keputusan rapat anggota mengenai Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sah, apabila perubahan dimaksud disetujui minimal ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir. Paragraf 2 Tata Cara Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pasal 11 (1) Dalam hal terjadi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi, pengurus wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar secara tertulis rangkap 2 (dua), 1 (satu) di antaranya bermaterai cukup kepada Kepala Dinas. (2) Dalam hal Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menyangkut perubahan bidang usaha, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan persyaratan masing-masing rangkap 2 (dua) dengan melampirkan : a. Anggaran dasar koperasi yang telah diubah, 1(satu) di antaranya bermaterai cukup; b. Berita acara rapat anggota; c. Daftar hadir rapat anggota khusus. (3) Dalam hal Perubahan Anggaran dasar Koperasi menyangkut penggabungan atau pembagian koperasi, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan persyaratan masing-masing ranglkap 2 (dua) sebagai berikut : a. Anggaran Anggaran dasar koperasi yang telah diubah, 1(satu) di antaranya bermaterai cukup; b. Berita acara rapat anggota; c. Neraca yang baru dari koperasi yang menerima penggabungan atau koperasi yang dibagi; d. Daftar hadir rapat anggota khusus. (4) Permintaan pengesahan tehadap perubahan anggaran dasar koperasi yang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengurus koperasi atau kuasanya diberikan tanda terima. Bagian ketiga Pembubaran Koperasi dan Tata Caranya Paragraf 1 Pembubaran Koperasi Pasal 12 (1) Kepala Dinas dapat membubarkan koperasi apabila : a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti; c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut. (2) Keputusan Pembubaran Koperasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a harus menguraikan secara jelas ketentuan yang menjadi alasan pembubaran. Paragraf 2 Tata Cara Pembubaran Koperasi Pasal 13 (1) Sebelummengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi, Kepala Dinas menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat mengenai rencana pembubaran koperasi kepada pengurus. (2) Dalam hal pengurus koperasi tidak diketahui alamatnya, Kepala Dinas menyampaiakan surat pemberitahuan renccana pembubaran koperasi kepada anggota koperasi yang masih ada. (3) Dalam hal anggota koperasi tidak diketahui alamatnya, Kepala Dinas mengumumkan rencana pembubaran koperasi dengan menempelkan surat pemberitahuan pada papan pengumuman di kecamatan dan atau desa tempat kedudukan koperasi. Pasal 14
(1) Pengurus atau anggota koperasi dapat mengajukan pernyataan keberatan terhadap rencana pembubaran yang didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh pengurus atau anggota koperasi sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayt (3). (2) Dalam hal pernyataan keberatan tersebut diajukan oleh anggota koperasi, maka anggota tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan minimal 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota lain untuk bertindak atas nama koperasi dalam mengajukan pernyataan keberatan tersebut. (3) Dalam hal tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan, Kepala Dinas mengeluarkan keputusan pembubaran koperasi dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanaya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh pengurus atau anggota koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) Pasal 15
(1) Penyertaan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) diajukan secara tertulis dengan surat tercatat kepada Kepala Dinas dengan menguraikan secara jelas alasan yang menjadi dasar keberatan. (2) Terhadap keberatan yang diajukan, Kepala Dinas wajib memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanaya pengajuan keberatan. (3) Dalam hal keberatan diterima, Kepala Dinas wajib menyampaiakan pembatalan rencana pembubaran koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada pengurus atau anggota koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk menerima keberatan ditetapkan. (4) Dalam hal keberatan ditolak, Kepala Dinas mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi berikut alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk menolak keberatan ditetapkan. (5) Keputusan Kepala Dinas untuk menerima atau menolak keberatan yang diajukan merupakan putusan akhir. Pasal 16 Apabila Kepala Dinas tidak mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) dan atau penolakan atas keberatan sebagaimana sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4), atau tidak menyampaiakan surat pembatalan rencana pembubaran koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) maka penolakan atas keberatan rencana pembubaran koperasi dinyatakan batal berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal 17 (1) Kepala Dinas menyampaikan Keputusan Pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada pengurus atau anggota koperasi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan pembubaran Koperasi. (2) Apabila pengurus atau anggota koperasi tidak diketahui alamatnya, Kepala Dinas mengumumkan pembubaran koperasi dengan menempelkan keputusan pembubaran koperasi pada papan pengumuman di kantor kecamatan dan atau desa tempat kedudukan koperasi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diketahuinya bahwa pengurus atau anggota koperasi yang bersangkutan tidak diketahui alamatnya. Pasal 18 (1) Untuk kepentingan kreditur dan anggota koperasi, Kepala Dinas membantu upaya penyelesaian pembubaran terhadap koperasi yang dibubarkan.
(2) Selama dalam proses penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) koperasi yang bersangkutan tetap ada dengan sebutan koperasi dalam penyelesaian. (3) Ketentuan mengenai penyelesaian koperasi akan diatur oleh Bupati. BAB IV PENGUMUMAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PENGESAHAN PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI Pasal 19 (1) Kepala Dinas mengumumkan pengesahan akta pendirian, pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi dalam Berita daerah. (2) Sejak tanggal pengumuman pengesahan akta pendirian koperasi sebagimana dimaksud ayat (1) koperasi memperoleh status badan hukum. (3) Sejak tanggal pengumuman pengesahan perubahan Anggaran Dasar koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) perubahan Anggaran Dasar koperasi diakui oleh Pemerintah Daerah. (4) Sejak tanggal pengumuman pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (1) status badan hukum koperasi hapus. BAB V Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 20 Setiap pelayanan Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi dikenakan retribusi.
Perubahan
Pasal 21 Nama retribusi adalah retribusi Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Perpanjangan Jangka Waktu Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Pembubaran Koperasi. Pasal 22 Objek retribusi adalah retribusi pelayanan Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Perpanjangan Jangka Waktu Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Pembubaran Koperasi. Pasal 23 Subjek retribusi dan wajib retribusi adalah Koperasi yang mendapatkan pelayanan Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Perpanjangan Jangka Waktu Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Pembubaran Koperasi. Baguan Kedua Golongan Retribusi Pasal 24
Retribusi Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Perpanjangan Jangka Waktu Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Pembubaran Koperasi digolongkan sebagai perizinan tertentu. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 25 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 26 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian pelayanan Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Perpanjangan Jangka Waktu Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Pembubaran Koperasi; (2) Biaya pengecekan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Bagian Kelima Besarnya Tarif Pasal 27 (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Perpanjangan Jangka Waktu Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Pembubaran Koperasi ditetapkan sebagai berikut : a. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebesar Rp 100.000,00 b. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Rp 40.000,00 sebesar c. Pembubaran Koperasi sebesar Rp 100.000,00 d. Perpanjangan Jangka Waktu Pengesahan Rp xxx.000,00 Akta Pendirian Koperasi (2) Pembubaran terhadap koperasi yang dinyatakan pailit oleh yang berwenang tidak dikenai biaya. Pasal 28 Seluruh hasil penerimaan retribusi pelayanan Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Perpanjangan Jangka Waktu Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 27 dimasukkan Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keenam Wilayah Pemungutan Pasal 29 Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanan Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Perpanjangan Jangka Waktu
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Pembubaran Koperasi dilakukan atau ditentukan lain oleh Bupati. Bagian Ketujuh Masa Reteibusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 30 Masa Retribusi adalah jangka waktu Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Perpanjangan Jangka Waktu Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Pembubaran Koperasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 31 Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(1) (2)
Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasal 32 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran Pasal 33 (1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati. Bagiam Kesepuluh Pengurangan atau Pembebasan Retribusi Pasal 34 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan retribusi. (2) Pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3) Tata cara pemberian pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Bupati. BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 35 (1) Kepala Dinas dapat mencabut Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi apabila : a. Koperasi tidak melakukan kegiatan secara nyata selama 2 (dua) tahun; b. Koperasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pengurus tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pencabutan sementara waktu atau selamanya menurut tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pencabutan dapat dilakukan teguran tertulis selama 3 (tiga) kali berturut-turut. (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) masing-masing bertenggang waktu selama 1 (satu) bulan.
(2)
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 36 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 11 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
(1)
(2)
BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 37 Selain oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI), penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 36 dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana. c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukaan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB IX PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 38 (1) Pelaksanaan peraturan daerah ini ditugaskan kepada Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
Dinas
(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian peraturan daerah ini dilaksanakan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan instansi terkait. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39 (1) Pengesahan Akta pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. (2) Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. (3) Koperasi yang telah melakukan kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki Pengesahan Akta Pendirian wajib mengajukan Pengesahan Akta Pendirian berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XI KETENTUAN PEBUTUP Pasal 40 Ketentuan yang mengatur tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi yang telah dikeluarkan oleh Peraturan Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 41
Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur kemudian oleh Bupati. Pasal 42 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul Pada
tanggal
September 2002 BUPATI BANTUL,
M. IDHAM SAMAWI Telah mendapatkan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL Dengan Keputusan Nomor : 15/KEP/DPRD/2002 Tanggal : 3 September 2002 Diundangkan di Bantul Pada tanggal 3 September 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
3
Drs. ASHADI, M.Si (Pembina Utama Muda IV/C) NIP. 490018672
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI B NOMOR 07 TAHUN 2 002
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR : 10 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DI KABUPATEN BANTUL
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dengan perkembangan bidang ekonomi nasional khususnya yang dewasa ini sudah semakin meningkat seiring dengan berlakunya Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan juga kewenangan yang wajib dimiliki oleh Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bantul keberadaannya sangat diperlukan oleh usaha bersama. Keberadaan Peraturan Daerah ini sangat penting untuk memberikan perlindungan dan sebagai pembinaan kepada koperasi. Peraturan daerah ini sangat penting karena akan memudahkan untuk meningkatkan tertib usaha dan tertib administrasi koperasi di Kabupaten Bantul.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Yang dimaksud pedoman adalah peraturan yang berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan perundangundangan khusus yang merupakan aturan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas
