PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2000 T E N TAN G PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL Menimbang : a.bahwa dalam rangka peningkatan pemantapan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan tugas dilaksanakan upaya peningkatan pendapatan desa melalui pemberian sebagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul kepada Pemerintah Desa dan Pemerintahan Kelurahan ( Lembaran Daerah Seri D Nomor 12 Tahun 1994) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini; c. bahwa atas pertimbangan tersebut di atas pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950. Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950); 2, Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Pajak Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan; 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691); 1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Pemberaan Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa; 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya; 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pengawasan Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai
badan eksekutif; 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul; 4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Perwakilan Desa; BAB II BESARNYA PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 2 2
Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada Pemerintah Desa sebesar 1,5% (satu setengah perseratus) sebagai pendapatan desa. Pasal 3 Pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BAB III ALOKASI DANA DAN TATA CARA PENYALURAN Pasal 4 1) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini , untuk masing-masing
desa serta tata cara penyalurannya ditetapkan oleh Bupati. 2) Dalam rangka penetapan alokasi dana sebagimana dimaksud ayat (1) pasal ini Bupati
harus mempertimbangkan : a. Luas wilayah; b. Jumlah penduduk; c. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan kemasyarakatan; d. Pemerataan untuk membantu desa miskin.
BAB IV PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN Pasal 5 1) Dana hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pasal (2) Peraturan Daerah ini untuk
Pemerintah Desa dicantumkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APB Desa). 2) Dana sebagaimana diamksud ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Pemerintahan Desa dengan perimbangan : a. Bentuk kegiatan pembangunan sebesar 60% (enam puluh perseratus). b. Untuk kegiatan rutin sebesar 40% (empat puluh perseratus).
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6
3
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Seri D Nomor 12 Tahun 1994) dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengatur pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati. Pasal 8 1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah . . Disahkan di Bantul Pada tangggal 29 Februari 2000 BUPATI BANTUL M.IDHAM SAMAWI Di undangkan di Bantul Pada tanggal 29 Februari 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL ASHADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 09 TAHUN 2000
4
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2000 T E N TAN G PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA I. PENJELASAN UMUM
Sebagai salah satu upaya mendorong pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri perlu adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah telah memungut pajak dan retribusi daerah, untuk itu dana tersebut sebagian harus dikembalikan kepada masyarakat diantaranya melalui pemberian sebagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa, sehingga mampu mendorong warga masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi daerah. II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
cukup jelas
Pasal 2 ayat (1)
khusus untuk retribusi pelayanan kesehatan dikecualikan dari pemberiaan untuk Pemerintah desa.
Ayat (2)
cukup jelas
Pasal 3
cukup jelas
Pasal 4 ayat (1)
pemberian sebagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati dengan konsultasi terlebih dahulu dengan DPRD.
Ayat (2) Pasal 5 s/d 8
cukup jelas cukup jelas.
5
