PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT SWADANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, Menimbang :
a. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul sebagai Unit Swadana Daerah dan mengatur tata cara pengelolaan keuangannya; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penetapan dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Unit Swadana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Bantul Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
:
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2000 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Tahun 1996 Nomor 4); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1996 tentang Organisai dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Tahun 1996 Nomor 6); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Tahun 2000 Nomor 14); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 30); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 42); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL, Menetapkan :
MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT SWADANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainbya sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul; 4. Unit Swadana Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung; 5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Bantul; 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul; 9. Bank Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BPD adalah Bank Pemebangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul selaku pemegang kas daerah; 10. Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh RSUD dalam menjalankan fungsinya; 11. Dana Swadana adalah penerimaan fungisonal dan penerimaan lain-lain yang sah yang diterima dan dapat dikelola sendiri oleh RSUD untuk menjalankan fungsinya; 12. Daftar Usulan Rencana Kerja yang selanjutnya disebut DURK adalah daftar yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran secara terinci dari RSUD yang diajukan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan; 13. Usulan Rencana Kerja yang selanjutnya disebut URK adalah daftar yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran secara terinci dari RSUD yang telah disahkan oleh Bupati 14. Surat Pengesahan Daftar Rencana Kerja yang selanjutnya disebut SP DRK adalah Surat Pengesahan Daftar Rencana Kerja yang ditandatangani oleh Bupati 15. Surat Permintaan Pengesahan sang selanjutnya disebut SP-2 adalah Surat Permintaan untuk medapatkan pengesahan Surat Pertanggungjawaban Keangan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; 16. Surat Perintah Membayar Uang yang selanjutnya disebut SPMU adalah Surat Perintah Membayar Uang yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk pengesahan penerimaan dan pengeluaran RSUD sebagai penerimaan dan pengeluaran APBD; 17. Sisa lebih adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dana swadana dengan SPM Pengesahan yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan; 18. Kelompok pengeluaran adalah belanja pegawai, belanja barang pos belanja perjalanan dinas, operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana umum dan belanja lain-lain.
BAB II PENETAPAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini status Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai Unit Swadana Daerah. BAB III TUJUAN Pasal 3 RSUD sebagai Rumah Sakit Unit Swadana Daerah bertujuan sebagai berikut : a. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; b. Meningkatkan kinerja, produktivitas kerja dan profesional dan efisiensi dengan tetap mengedepankan fungsi sosial; c. Menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah; BAB IV KEKAYAAN Pasal 4 Seluruh kekayaan yang dimiliki RSUD setelah berlakunya Peraturan Daerah ini tetap merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan. BAB V PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN UNIT SWADANA DAERAH Pasal 5 Tahun Anggaran Unit Swadana Daerah disesuaikan dengan APBD tahun berjalan. Pasal 6 (1) Setiap tahun anggaran Unit Swadana Daerah menyusun DURK. (2) DURK sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaiakan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan. (3) Penyampaian DURK sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaiakan selambat-lambatnya tanggal 30 September tahun anggaran berjalan dan apabila setelah tanggal tersebut belum diterima oleh Bupati, maka untuk Unit Swadana Daerah tahun anggaran berikutnya dialokasikan sama dengan pagu DRK tahun anggaran bersangkutan. (4) DURK yang telah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dimasukkan dalam RAPBD. (5) Setelah APBD ditetapkan DURK disahkan oleh Bupati menjadi DRK. (6) Bupati menerbitkan SP-DRK rangkap 3 (tiga) dan disampaiakan kepada : a. Unit Swadana Daerah RSUD : 1 lembar;
b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah : 1 lembar; c. Badan Pengawasan Daerah : 1 lembar. (7) Jumlah anggaran Unit Swadana Daerah yang tercantum dalam DRK adalah merupakan target penerimaan terendah dan batas tertinggi masing-masing pengeluaran bagi Unit Swadana Daerah yang bersangkutan. (8) Bentuk DURK, DRK, SP-DRK, SPMU, Pergeseran biaya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Unit Swadana Daearah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 7 (1) Penerimaan Unit Swadana Daerah dianggarkan dalam APBD pada Bagian 1.21 Pendapatan Asli Daerah. (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak disetorkan ke Kas Daerah. (3) Pengeluaran untuk keperluan kegiatan RSUD yang telah ditetapkan sebagai Unit Swadana Daerah dianggarkan dalam APBD pada Bagian/Pos yang berkenaan. (4) Penerimaan Unit Swadana Daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto dan pengeluaran sesuai dengan SP-DRK. (5) Terhadap RSUD yang telah ditetapkan sebagai Unit Swadana Daerah, Pemerintah Daerah tetap menyediakan dana untuk menunjang kegiatan Unit Swadana Daerah dimaksud. (6) Pencarian dana-dana yang bersumber dari APBD pelaksanaannya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Daerah. Pasal 8
(1) Penggunaan dana Unit Swadana Daerah untuk membiayai : a. b. c. d. e.
Belanja pegawai; Belanja barang; Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana; Belanja perjalanan dinas; Operasional; f. Biaya diklat dan promosi; g. Belanja lain-lain. (2) Penggunaan dana Unit Swadana Daerah untuk pembiayaan investasi prasarana dan sarana di Unit Swadana Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 (1) Unit Swadana Daerah pada dasarnya dilarang melakukan pergeseran anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam DRK. (2) Pergeseran anggaran Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dalam : a. Biaya antar pasal dalam satu kelompok belanja yang ditetapkan Direktur;
b. Biaya antar kelompok belanja ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Bupati;
c. Pergeseran
tersebut merupakan penambahan dana/perubahan anggaran dan dituangkan dalam Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SWADANA DAERAH Pasal 10 (1) Penatausahaan keuangan Unit Swadana Daerah diatur sebagai berikut : a. Penerimaan dan pengeluaran Unit Swadana Daerah dibukukan pada Buku Besar Penerimaan (B-IV) dan Buku Besar Pengeluaran (B-V) berdasarkan SPMU pengesahan dan Daftar Pembukuan Administrasi (DPA) yang dilengkapi dengan bukti-bukti sah penerimaan dan pengeluaran yang telah disahkan pejabat yang berwenang; b. Penerimaan Unit Swadana Daerah pada Bendaharawan Khusus Penerima dibukukan dalam Buku Kas Umum/Buku Kas Pembantu dengan didukung bukti-bukti penerimaan yang sah; c. Penerimaan Unit Swadana Daerah sebagaimana dimaksud huruf b, segera disetor ke Rekening Bendaharawan Pengeluaran Unit Swadana Daerah di BPD; d. Pengeluaran Unit Swadana Daerah pada Bendaharawan, pengeluaran dibukukan dalam Buku Kas Umum/Buku Kas Pembantu dengan didukung bukti-bukti pengeluaran yang sah. (2) Untuk keperluan pengendalian/pengelolaan keuangan dan barang Unit Swadana Daerah, dipergunakan penatausahaan sistem Akuntasi dengan pembukuan berpasangan. Pasal 11 (1) SPMU dilaksanakan setiap awal bulan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan, Unit Swadana Daerah menyampaikan SP2 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan SPMU pengesahan atas pengeluaran Unit Swadana Daerah bulan sebelumnya. (2) Untuk ppengesahan pengeluaran dana Unit Swadana Daerah bulan ke-12, SP2 sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Unit Swadana Daerah selamabat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum berakhir tahun anggaran. (3) SP2 sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan laporan penerimaan sebelumnya dan bukti-bukti pengeluaran yang asli. (4) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan setelah dilakukan verifikasi, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SPMU Pengesahan. Pasal 12
(1) Penerimaan dana Unit Swadana Daerah disimpan dan disetor kr Rekening Uit Swadana Daerah pada BPD dan atau Bank Pemerintah yang ditunjuk. (2) Jasa Giro atas penempatan dana Unit Swadana Daerah pada BPD dan atau Bank Pemerintah yang ditunjuk merupakan pendapatan Daerah yang harus langsung disetor ke Rekening Kas Daerah. (3) BPD dan atau Bank Pemerintah yang ditunjuk memindahbukukan Jasa Giro tersebut ke Rekening Kas Daerah setiap akhir bulan.
Pasal 13 Sisa kas dana Unit Swadana Daerah yang ada pada akhir tahun anggaran, dianggarkan sebagai penerimaan Unit Swadana Daerah padatahun anggaran berikutnya. BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN UNIT SWADANA DAERAH Pasal 14 (1) Direktur ditunjuk sebagai atasan langsung bendaharawan dan bertanggung jawab kepada Bupati. (2) Atasan Langsung Bendaharawan Unit Swadana Daerah setiap tahun anggaran ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pasal 15
(1) Setiap tahun anggaran, Bupati menunjuk Bendaharawan Khusus Penerima dan Bendaharawan Pengeluaran Unit Swadana Daerah. (2) Dalam penunjukan Bendaharawan Khusus Penerima dan Bendaharawan Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang merangkap jabatan. (3) Peraturan perundang-undangan mengenai Kebendaharawan tetap berlaku bagi Bendaharawan Unit Swadana Daerah. BAB VIII PENGAWASAN Pasal 16 (1) Bupati dengan dibantu oleh Kepala Badan Pengawas Daerah melakukan pengawasan secara periodik pelaksanaan penggunaan dana Unit swadana Daerah. (2) Atasan Langsung Bendaharawan melakukan pengawasan melekat terhadap Bendaharawan dan melakukan pemeriksaan kas Bendaharawan setiap bulan atau selambat-lambatnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan membuat berita Acara Pemeriksaan Kas. (3) Aparat Pengawas lainnya secara fungsional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan dana Unit Swadana Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX PELAPORAN Pasal 17 Setiap akhir tahun anggaran Direktur menyampaiakan laporan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengawasan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
BAB X KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA Pasal 18 (1) Unit Swadana Daerah dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. (2) Bentuk dan jenis kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan RSUD akan diadakan penyesuaian. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat dilaksankan 1 Januari 2003. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati. Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan
di
Bantul Pada tanggal 8 Juni 2002 BUPATI BANTUL,
M. IDHAM SAMAWI
Diundangkan di Bantul Pada tanggal 8 Juni 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
Drs. Ashadi, Msi (Pembina Utama Muda IV/C) NIP. 490018672
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 10 TAHUN 2 001
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT SWADANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL
I.
PENJELASAN UMUM Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul perlu dioptimalkan fungsinya dengan menetapkan RSUD sebagai Unit Swadana Daerah sehingga RSUD mempunyai kewenangan untuk mengelola secara langsung penerimaan fungsional dan penerimaan lain yang sah. Dengan demikian diharapkan RSUD dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada mayarakat khususnya di bidang kesehatan serta peningkatan produktivitas dan profesional, efisiensi serta menunjang kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6
Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR : 7 TAHUN 2002 TANGGAL : 8 JUNI 2002 DAFTAR USULAN RENCANA KERJA (DURK) RSUD KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN ..... KODE ORGANISASI DAN LOKASI 1. PROPINSI : Dareah Istimewa Yogyakarta 2. UNIT ORGANISASI : Pemerintah Kabupaten Bantul 3. UNIT SWADANA DAERAH : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul 4. KEGIATAN UNIT SWADANA : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul 5. TUJUAN KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 6, A. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN : Nama : Jabatan : Direktur RSUD Kabupaten Bantul Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Bantul B. BENDAHARAWAN : Nama : Jabatan : Bendaharawan Swadana RSUD Kabupaten Bantul Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Bantul 7. PENERIMAAN UNIT SWADANA DAERAH : a. Penerimaan Fungsional : Rp, b. Penerimaan Non Fungsional : Rp, Jumlah
: Rp, -
8. PENGGUNAAN UNIT SWADANA DAERAH
: Rp, -
BANTUL DIREKTUR RSUD KAB. BANTUL,
RENCANA SUMBER DANA PENGGUNAAN KAS RSUD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2002 PENDAPATAN Saldo Awal TA. 2001 A. PENDAPATAN FUNGSIONAL RAWAT INAP
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Ranap Nusa Indah (VIP) Rp ......... Ranap Mawar (Paviliun) Rp ......... Ranap Asoka Rp ......... Ranap Bougenvile Rp ......... Ranap Dahlia Rp ......... Ranap Alamanda Rp ......... Ranap Anggrek Rp ......... Ranap Cempaka Rp ......... Ranap Melati Rp ......... Jumlah Pendapatan Rawat Inap Rp ......... 1. 2.
RAWAT JALAN Poli Umum Rp ......... Poli Gigi Rp ......... 3. Poli Anak/Tumbuh Kembang Rp ......... 4. Poli Dalam Rp ......... 5. Poli Kebidanan dan Kandungan Rp ......... 6. Poli Bedah Rp ......... 7. Poli Kulit dan Kelamin Rp ......... 8. Poli Mata Rp ......... 9. Poli THT Rp ......... 10. Poli Syaraf Jiwa Rp ......... 11. UGD Rp .........
Rp ..........
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan PENUNJANG 1. IBS (Kamar Operasi) 2. Laboratium 3. Radiologi 4. Elektromedik 5. Fisiotherapi 6. Ambulance 7. Perawatan Jenazah 8. Farmasi Jumlah Pendapatan Rawat Jalan
B.
Rp ......... Rp ......... Rp ......... Rp ......... Rp ......... Rp ......... Rp ......... Rp ......... Rp ......... Rp .........
PENDAPATAN NON FUNGSIONAL JUMLAH PENDAPATAN TOTAL PENERIMAAN UNIT SWADANA
Rp ......... Rp ......... Rp .........
PENGELUARAN A. PENGELUARAN UNIT SWADANA 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 4. Belanja Perjalanan Dinas 5. Belanja Operasional 6. Belanja Diklat dan Promosi 7. Belanja Lain-lain B.
Rp ......... Rp ......... Rp ......... Rp ......... Rp ......... Rp ......... Rp .........
PENGELUARAN UNIT SWADANA SETORAN KE KAS DAERAH (Pend. Non Fungsional)
Rp ......... Rp .........
Saldo Kas Tahun 2002
Rp .........
BANTUL, DIREKTUR,
