PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2000 T E N TAN G TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN SERTA SEKRETARIS BPD DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut diberlakukannnya Undang-undang Nomor 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan lebih lanjut mengenai Pemerintahan Desa telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Desa oleh Menteri Dalam Negeri; b. bahwa berdasarkan pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 menyebutkan Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah; c. bahwa atas pertimbangan tersebut di atas pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan serta Sekretaris BPD Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950. Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950); 2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Bebarapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang PedomanUmum Pengaturan Mengenai Desa. 1
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL MEMUTUSKAN Menetapkan : TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN SERTA SEKRETARIS BPD BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul; 2. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati di Wilayah
Kecamatan; 3. Kepala Desa adalah Pimpinan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan. 4. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang mempunyai tugas dab fungsi pelayanan,
tat usaha dan administrasi yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa; 5. Kepala Seksi adalah perangkat pelaksana teknis desa yang berada di bawah
koordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa; 6. Kepala Dusun
adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa di
wilayah; 7. Kepala Urusan adalah perangkat desa yang membantu pelaksanaan tugas Sekretaris
Desa sesuai dengan bidangnya yang diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD; 8. Badan Perwakilan Desa dan selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan terdiri
atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 9. Sekretaris BPD adalah unsur staf bukan perangkat desa yang bertugas membantu
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas BPD di bidang administrasi dan bidang keuangan;
2
10.
Bakal calon adalah bakal calon Sekretaris Desa, Kepala seksi, kepala Dusun
dan Kepala Urusan, penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan; 11.
Calon adalah calon Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala
Urusan yang memenuhui persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD; 12.
Calon yang berhak dipilih adalah calon Sekretaris Desa, Kepala Seksi,
Kepala Dusun dan Kepala Urusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD; 13.
Calon terpilih adalah calon Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan
Kepala Urusan dan telah ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD; 14.
Penjabat sekretaris Desa , Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan
adalah pejabat yang dietapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan dalam kurun waktu tertentu; 15.
Pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan untuk
menggunakan hak pilihnya; 16.
Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap
pilihannya; 17.
Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk
mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa; 18.
Penyaringan adalah pemeriksaan identitas dan penelitian persyaratan
administrasi Bakal Calon yang dilakukan oleh panitia pemilihan; 19.
Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati
pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih upaya penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa; 20.
Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala DEsa
yang
anggotanya terdiri dari unsur anggota BPD, unsur perangkat Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan di Desa; 21.
Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas 3
negara lainnya yang ditetapkan berdasar suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 22.
Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang
ditentukan untuk pemberian suara; 23.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya di sebut KPPS
adalah penyelenggara pemunggutan suara di masing-masing TPS. BAB II PERSYARATAN PENCALONAN SEKRETARIS DESA, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN , KEPALA URUSAN DAN SEKRETARIS BPD Pasal 2 1) Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan dpilih langsung oleh penduduk
Desa dari calon yang memenuhi syarat. 2) Kepala Urusan, Sekretaris BPD dipilih oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala
Seksi , Kepala Dusun dan anggota BPD . 3) Yang dapat dipilih menjadi Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun
adalah : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945; c. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari
POLRI d. Jujur , adil, cerdas dan berwibawa ; e. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang
,menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945; f. Tidak pernah menjalankan pidana penjara atau hukuman berdasarkan putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti; g.
Tidak diacabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
h. Terdaftar sebagai penduduk di wilayah yang bersangkutan
sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus ; i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat; j. Sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu ) tahun dan maksimal 50
(lima puluh ) tahun pada saat pendaftaran; 4
k. Sekurang-kurangnya
berijazah Sekolah Lanjutan Pertama dan/atau yang
setingkat; l. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter
pemerintah; m. Tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa sampai dengan derajat ke
dua baik menurut garis vertikal dan horisontal termasuk ipar dan mertua; n. Bersedia dicalonkan menjadi
Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala
Dusun; o. Bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan Surat Lolos Butuh dari instansi
tempat ia bekerja. BAB III MEKANISME PEMILIHAN SEKRETARIS DESA,KEPALA SEKSI DAN KEPALA DUSUN Bagian Pertama Panitia Pemilihan Pasal 3 1) Panitia Pemilihan Sekretaris Desa , Kepala Seksi, dan Kepala Dusun dibentuk oleh
Kepala Desa yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa. 2) Panitia Pemilihan terdiri dari Ketua Kepala Desa, anggota unsur BPD dan unsur
perangkat. 3) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang. 4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan dibantu oleh petugas pendaftar
pemilih dan KPPS yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan. 5) Panitia Pemilihan Sekretaris BPD dan Kepala Urusan disesuaikan dengan ayat (1) ,
(2) dan (3) pasal ini. Pasal 4 Panitia pemilihan mempunyai tugas : a. Membuat tata tertib pemilihan; b. Melakukan penerangan kepada masyarakat; c. Melakukan penjaringan dan menerima pendaftaran serta melaksanakan penyaringan
persyaratan administrasi bakal calon berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Bupati melalui Camat; 5
d. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama Bakal Calon yang
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih; e. Menetapkan
jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah
dikonsultasikan kepada Camat dan dilaporkan kepada Bupati; f. Menyusun rencana biaya pemilihan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa;; g. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa
dengan persetujuan BPD; h. Mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan setelah calon yang berhak
dipilih; i. Membentuk KPPS yang dituangkan dengan Keputusan Ketua Panitia pemilihan; j. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih; k. Membuat Berita Acara Pemilihan; l. Membuat Laporan Pelaksanaan Pemilihan dan laporan pertanggungjawaban kepada
Kepala desa; Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Pemilih Pasal 5 1) Yang berhak memilih Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun adalah
penduduk Desa/Dusun yangb bersangkutan warga Negara Republik Indonesia yang : a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan terakhir dengan tidak putus-putus dan dibuktikan dengan KTP, Kartu Keluarga, bukti kependudukan yang sah; b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan dilakukan atau belum
mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tetapi telah atau pernah kawin. c. Tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap; d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang
menghianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kecuali telah ditetapkan lain berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Tata cara pendaftaran pemilih : a. Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih;
6
b. Yang dapat didaftar sebagai pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pasal 5; c. Daftar Pemilih Sementara disusun menurut abjad dibuat rangkap 4 (empat) oleh
Panitia Pemilihan yang selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di masingmasing TPS ditempat yang mudah dibaca oleh umum; d. Penduduk
dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah daftar pemilih sementara diumumkan; e. Usul, saran atau perbaikan daftar pemilih yang diajukan setelah lewat batas waktu
sebagaimana dimaksud huruf d tidak bisa dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan; f. Kepala Desa mengesahkan Daftar Pemilih Sementara yang telah diteliti dan
diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tetap, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara; g. Yang berhak memilih sekretaris BPD dan kepala Urusan adalah Kepala Desa,
Sekretaris desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun serta anggota BPD. Bagian Ketiga Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Pasal 6 1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon Sekretaris Desa, Kepala Seksi
dan Kepala Dusun . 2) Jumlah Bakal Calon hasil penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, ditetapkan
dengan berita acara dan diumumkan kepada masyarakat. 3) Apabila sampai batas akhir penjaringan ternyata Bakal Calon kurang dari 3 (tiga) ,
penjaringan diperpanjang 6 (enam) hari. 4) Pengaduan adanya keberatan terhadap Bakal Calon yang ditetapkan disampaikan
kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Penetapan Bakal Calon diumumkan. 5) Apabila ketentuan dalam ayat (2) dan (3) tidak dapat dipenuhi maka pemilihan tetap
dilaksanakan. 6) Permohonan/ lamaran Bakal Calon dibuat rangkap (dua) ditujukan kepada Kepala
Desa selaku Ketua Panitia Pemilihan dengan tembuasan BPD yang ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam dan bermeterai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sesuai persyaratan yang ditetapkan pada pasal 2 ayat (3). 7
7) Permohonan/lamaran bakal calon Kepala Desa hasil penjaringan bersama dengan
kelengkapan administrasi disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD. 8) Pencalonan Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun disampaikan kepada
Panitia Pemilihan. Bagian Keempat Mekanisme Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih Pasal 8 1) Panitia pemilihan melaksanakan Penyaringan administrasi dan pemeriksaan identitas
serta penilian kemampuan Bakal Calon, untuk ditetapkan menjadi calon.. 2) Panitia pemilihan segera menetapkan tanda gambar tiap calon setelah berkonsultasi
dengan BPD. 3) Penetapan tanda gambar dilakukan dengan diundi sesuai jumlah calon yang berhak
dipilih. 4) Bentuk, wujud tanda gambar adalah buah-buahan dan ukuran tanda gambar
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. 5) Pengunduran diri bagi calon yang berhak dipilih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
sebelum hari “H” . Bagian Kelima Kampanye Pasal 9 1) Kampanye dilaksanakan dan dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan. 2) Dalam kampanye dilarang : a. Dalam berntuk pawai atau arak-arakan; b. Mempengaruhi pemilih dengan cara pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya. 3) Apabila terbukti terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua)
pasal ini Panitia bersama BPD mengupayakan penyelesaiaannya atau diserahkan pada fihak yang berwenang untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. 4) Materi, waktu,dan tempat pelaksanaan kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan. 5) Kampanye bagi calon Sekretaris BPD dan Kepala Urusan dilaksanakan dalam rapat
pemilihan dengan menyampaikan visi dan misi. BAB IV PELAKSANANAAN PEMILIHAN Bagian Pertama 8
Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Pasal 10 1) Kepala Desa dengan persetujuan BPD menetapkan calon yang berhak dipilih. 2) Panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksaanaan ( hari “H”) dan mengumumkan
kepada masyarakat. 3) Pengunduran diri bagi calon yang berhak dipilih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
sebelum hari “H” pemilihan. Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara Pasal 11 1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan Unsur
Perangkat Daerah. 2) Pemilihan calon yang berhak dipilih dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir
menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih. 3) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang
ditentukan, pemilihan calon yang berhak dipilih diundur paling lama 2 (dua) jam, dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih. 4) Apabila sampai batas waktu pengunduran quorum belum juga tercantum, pelaksanaan
pemilihan calon yang berhak dipilih diundurkan lagi selambat-lambatnya dalam 2 (dua) jam, dengan quorum ½ (setengah) dari jumlah seluruh pemilih. 5) Pengunduran dimana dimaksud ayat (3 ) dan (4) pasal ini, dituangkan dalan Berita
Acara Pemilihan dan waktu pemilihan calon yang berhak dipilih diumumkan pada forum rapat pemilihan calon yang berhak dipilih oleh Ketua Panitia Pemilihan. 1) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini belum terpenuhi maka
pemilihan ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan. 2) Apabila sampai waktu penundaan sebagiamana dimaksud ayat (6) pasal ini, quorum
tidak terpenuhi maka pemilihan dianggap batal. Pasal 12 1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia,
jujur dan adil. 2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak
dipilih dalam bilik suara di TPS yang disediakan oleh Panitia Pemilihan. 9
3) Untuk menentukan sah dan tidaknya pemberian suara pada kartu suara ditentukan
oleh KPPS. 4) Surat suara dinyatakan syah apabila : a. Menggunakan surat suara yang syah; b. Dibuat/disediakan oleh panitia Pemilihan; c. Ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; d. Dicap dengan cap Panitia Pemilihan; e. Diparaf oleh Ketua KPPS f. Surat suara tidak rusak. 5) Pemberian suara dinyatakan sah apabila : a. Menggunakan surat suara yang sah; b. Coblosan dapat menunjukan dengan jelas siapa yang dipilih; c. Menggunakan alat pencoblos yang disediakan panitia; d. Tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh
Panitia Pemilihan. e. Pemilihan Sekreataris BPD dan Kepala Urusan diatur khusus oleh BPD dalam rapat
pemilihan. Pasal 13 1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih Panitia Pemilihan
menyediakan : a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih; b. Surat suara yang memuat tanda gambar yang berhak dilipilh dan pada bagian
bawahnya ditandatangai oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda suara yang sah; c. Kotak suara berikut kuncinya, ukuran dan jumlahnya disesuaikan dengan
kebutuhan; d. Alat pencoblos. 2) Pemasangan tanda gambar calon diatur oleh Panitia Pemilihan.
Bagian Ketiga Penetapan Hasil Pemungutan Suara Pasal 14 1) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) buah TPS
untuk 500 (lima ratus) hak pilih. 10
2) Pelaksanaan pemungutan suara pada setiap TPS dilaksanakan oleh KPPS yang terdiri
dari Ketua, Sekretaris dan Anggota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang. 3) Petugas KPPS menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS masing-
masing dengan perincian tugas yang diatur dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. Pasal 15 1) Setelah penghitungan suara selesai Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan
membacakan Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan. 2) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih memberikan
kesempatan kepada BPD untuk memberikan penilaian atas jalannya pelaksanaan pemilihan. 3) Ketua BPD menyatakan sah atau tidaknya pelaksanaan dituangkan dalam Berita
Acara. 4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon terpilih.
Bagian Keempat Calon terpilih Pasal 16 1) Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara ½ (separo) lebih dari seluruh
suara sah. 2) Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun mendapat suara sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini, Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan final. Bagian kelima Mekanisme Pemilihan Final Pasal 17 1) Pemilihan final dilakukan bagi : a. 2 (dua ) orang calon memperoleh suara sah terbanyak kesatu dan kedua; b. Calon yang memperoleh suara terbanyak kesatu dan 1 (satu) orang atau lebih yang
memperoleh suara terbanyak kedua. 2) Pemilihan final dilakukan pada hari itu juga. 3) Dalam hal pemilihan final sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini belum ada
calon terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 16, maka pemilihan final kedua dilaksanakan hari hari berikutnya.
11
4) Dalam hal pemilihan final sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) hasilnya
diperoleh jumlah suara yang sama maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih, Kepala Desa menyerahkan kepada Bupati lewat Camat. Bagian Keeenam Mekanisme Pengangkatan Kepala Urusan dan Sekretaris BPD Pasal 18 1) Pengangkatan Kepala Urusan dan Sekretaris BPD dilaksanakan dalam rapat
pemilihan. 2) Rapat pemilihan dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Kepala Seksi dan Ketua dan anggota BPD. 3) Rapat pemilihan dilaksanakan secara jurdil, luber oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Kepala Seksi ,para anggota BPD dan tidak dapat diwakilkan. 4) Syarat-syarat yang dapat diangkat sebagai Sekretaris BPD dan Kepala Urusan
sebagaimana diatur pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Ini. 5) Pengunduran diridari calon yang behak dipilih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari ,
sebelum rapat pemilihan. BAB V TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN SEKRETARIS DESA, KEPALA SEKSI DAN KEPALA DUSUN Pasal 19 1) Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan mendapat persetujuan
BPD. 2) Sekretaris Desa, Kepala Seksi atau Kepala Dusun dilantik oleh Kepala Desa. 3) Dalam memangku jabatan Sekretaris Desa., Kepala Seksi dan Kepala Dusun
mengucapkan sumpah/janji di hadapan Kepala desa. 4) Susunan kata-kata sumpah janji adalah sebagai berikut :
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Sekretaris/Kepala Seksi/Kepala Dusun dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
12
5) Serah terima jabatan Sekretaris Ddesa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun dilaksanakan
di hadapan Kepala Desa dan BPD dengan menandatangani Berita Acara serah terima jabatan dan disaksikan tokoh masyarakat. 6) Bentuk dan susunan Berita Acara diatur kemudian.
BAB VI MASA JABATAN SEKRETARIS DESA,KEPALA SEKSI,KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN SERTA SEKRETARIS BPD Pasal 20 Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan serta Sekretaris BPD sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. BAB VII SIKAP NETRALITAS PERANGKAT DESA DAN SEKRETARIS BPD DALAM MELAKSANAKAN TUGAS Pasal 21 1) Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan serta Sekretaris
BPD tidak melibatkan diri dengan kepengurusan partai politik manapun. 2) Harus bisa bersikap netral, tidak memihak dan menjaga jarak yang sama dengan
seluruh organisasi partai politik. 3) Tidak menjadi pengurus partai politik, dibuktikan dengan surat pernyataan tidak
menjadi pengurus partai politik. BAB VIII LARANGAN SEKRETARIS DESA,KEPALA SEKSI,KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN SERTA SEKRETARIS BPD 1) Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan kepala Urusan seerta Sekretaris
BPD dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, pemeribtah daerah , Pemerintah Desa dan masyarakat. 2) Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan seerta Sekretaris
BPD melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 1) Apabila Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan serta
Sekretaris BPD melanggar ketentuan ayat (1) dan (2) di atas dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian . BAB IX 13
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP SEKRETARIS DESA,KEPALA SEKSI,KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN SERTA SEKRETARIS BPD Pasal 23 1) Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan serta Sekretaris
BPD yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana dapat dilakukan penyidikan. 2) Dalam hal penyidikan terhadap Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan
Kepala Urusan serta Sekretaris BPD, yang bersangkutan
harus melapor kepada
Bupati lewat Kepala Desa. 3) Penyidikan atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pada tahap
pertama dilaksanakan oleh aparat yang berwenang. 4) Pada tahap selanjutnya dilakukan oleh penyidik umum. 5) Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan serta Sekretaris
BPD yang sedang menjalani penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini atas usul BPD diberhentikan sementara dengan Keputusan Kepala Desa. BAB X MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEKRETARIS DESA,KEPALA SEKSI,KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN SERTA SEKRETARIS BPD Pasal 24 1) Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan kepala Urusan seerta Sekretaris
BPD berhenti/ diberhentikan karena : a. Meninggal dunia; b. Mengajukan permintaan; c. Tidak lagi memenuhi syarat dan /atau melanggar sumpah/janji. d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuaan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. 2) Perangkat Desa dan atau Sekretaris BPD yang dinyatakan sebagai tertuduh dalam
suatu tindak pidana atas usul BPD diberhentikan sementara. 3) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 4) Perangkat Desa dan atau Sekretaris BPD yang dinyatakan diberhentikan sementara
maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh seorang pejabat yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati. 14
5) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari penyidik umum atau berdasarkan Putusan
Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa dan atau Sekretaris BPD yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan maka BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang penghentian sementara. 6) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan
perbuatan yang dituduhkan sedang Perangkat Desa dan atau sekretaris BPD yang bersangkutan melakukan upaya banding maupun kasasi maka selambat-lambatnya 1 (satu ) tahun sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama, BPD mengusulkan Kepada Bupati, Perangkat Desa dan atau sekretaris BPD yang bersangkutan diberhentikan. 7) Apabila dalam waktu selama-lamnuya 1 (satu) tahun putusan Pengadilan Banding
maupun kasasi Perangkat Desa dan atau Sekretaris BPD yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah direhabilitasi dan dikembalikan kepada jabatan semula. Pasal 25 1) Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan serta Sekretaris
BPD yang meninggal dunia dan mengajukan permintaan pengunduran diri ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD. 2) 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan bagi Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala
Dusun dan Kepala Urusan serta Sekretaris BPD, BPD memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan. 3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat
(1) Perangkat
Desa mempersiapkan dan menyelesaikan tugas-tugasnya serta
melaporkan tentang akan berakhirnya masa jabatan kepada Kepala Desa. 4) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan Sekretaris Desa,
Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan serta Sekretaris BPD berakhir Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan untuk segera memproses penggantian pejabat yang baru. Pasal 26 1) Apabila Kepala Desa berkeyakinan adanya Perangkat Desa dan atau Sekretaris Desa
dan pembantu yang melanggar sumpah/janji dan /atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib mengambil langkah-langkah nyata. 2) Langkah-langkah nyata sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempuh dengah memberi
teguran tertulis : 15
a. Teguran pertama; b. Teguran kedua dan bersifat peringatan; c. Teguran ketiga dibuat Kepala Desa diketahui BPD; d. Jangka waktu teguran adalah 30 (tiga puluh) hari. 3) Jika teguran-teguran dimaksud tidak mendapat tanggapan atau
diabaikan, yang
bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. 4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dilakukan dengan
Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD. Pasal 27 1) Menjamin keadilan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kkepala Urusan
serta Sekretaris BPD yang dikenai teguran ketiga, Kepala Desa dan/atau yang bersangkutan dapat ijin Bupati untuk mengadakan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai bahan pertimbangan untuk
menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (5). BAB XI MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT SEMENTARA Pasal 28 1) Apabila jabatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan
serta Sekretaris BPD lowong maka Kepala Desa dapat menunjuk seorang pejabat sementara dari unsur Perangkat Desa yang dipandang mampu. 2) Penunjukan penjabat sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa. 3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu harus
mendapat persetujuan BPD. BAB XII LAIN-LAIN Pasal 29 Semua pelaksanaan pemilihan jabatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan serta Sekretaris BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pasl 30 16
Jika terdapat lebih dari satu lowongan jabatan dalam satu waktu , pelaksanaan pemilihannya dapat dilaksanakan secara bersamaan. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31 1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang ada dan menjabat saat ini
tetap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya. 2) Penyesuaian formasi perangkat desa akan diatur kemudian oleh Bupati.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 33 1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Di sahkan di Bantul Pada tangggal 29 Februari 2000 BUPATI BANTUL M.IDHAM SAMAWI Di undangkan di Bantul Pada tanggal 29 Februari 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL ASHADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 04 TAHUN 2000
17
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2000 T E N TAN G TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN SERTA SEKRETARIS BPD I.
PENJELASAN UMUM
Bahwa sebagai realisasi pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab yang dititikberatkan pada Daerah Tingkat II dan dalam rangka reformasi di segala bidang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, pengaturan lebih lanjut mengenai pemerintahan desa telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Desa oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pemgaturan Mengenai Desa, Pasal 26 menyebutkan Tata Cara Pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten. Bahwa mekanisme pemilihan Kepala Desa tidak lagi menjadi wewenang penuh Pemerintah Daerah dan Camat, tetapi menjadi kewenangan BPD. BPD sebagai Badan Perwakilan di Desa yang mempunyai fungsi mengayomi dan menjaga kelestarian adat guna menunjang kelangsungan pembangunan serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai wahana pelaksanaan demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan kehidupan masyarakat desa. Yang dimaksud Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan. Sekretaris Desa membawahi kepala-kepala urusan. Kepala seksi adalah pelaksana operasional di lapangan, sedang Kepala dusun adalah kepala wilayah yang merupakan bagian Desa.Sekretaris Desa, Kepala Seksi , Kepala Dusun dan Kepala Urusan bernaggungjawab kepada Kepala Desa.
18
Mekanisme pemilihan Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun melalui pemilhsn langsung oleh warga Desa. Sedangkan Kepala Urusan dan Sekretaris BPD melalui mekanisme pemilihan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota PBD. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 cukup jelas Iasal 2 ayat (1) cukup jelas Ayat (2) huruf a s/d j cukup jelas Ayat (2) huruf k Yang diamksud sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah SLTP, SMP,SGB,SKKP dan atau yang setingkat. Pasal 3 s/d 10
cukup jelas
Pasal 11 ayat (1) dan (2)
cukup jelas
Ayat (3)n dan (4) Yang dimaksud dengan quorum 2/3 dan atau quorum ½ dari jumlah pemilih adalah 2/3 dan atau ½ dari jumlah pemilih yang disahkan oleh BPD. Penundaan waktu 2 jam dan penundaan kedua 2 jam dan penundaan kedua 2 jam dilanjutkan kembali pada hari itu juga sudah merupakan pengunduran pelaksanaan pemilihan. Ayat (5) dan (6) cukup jelas Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) cukup jelas Ayat (4) , suara sah adalah : 1. Yang menunjukkan hasil coblosan hanya pada satu tanda gambar. 2. Menggunakan alat yang disediakan Panitia Pemilihan. Ayat (5) cukup jelas Pasal 13 s/d 22 cukup jelas Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) cukup Jelas Ayat (4), yang dimaksud dengan penyidik umum adalah penyidik dari POLRI bila menyangkut tindak pidana. Ayat (5) cukup jelas Pasal 24 s/d 33 cukup jelas.
19
20
21
