PERATURAN FAKULTAS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS TATA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA PEMBENTUKAN PERATURAN FAKULTAS FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Dengan Rahmat Allah Swt Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang sebagai lembaga legislatif Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang; 2. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada sub 1 maka diperlukan Peraturan Fakultas sebagai pedoman dan dasar hukum untuk membentuk perundang-undangan yang sesuai dengan metode yang baku dan standar serta mengikat semua Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Mengingat : 1. Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang; 2. Pasal 13, Pasal 34, Pasal 35 Konstitusi Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG dan GUBERNUR BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 1
Memutuskan;
Menetapkan:
PERATURAN FAKULTAS TENTANG TATA PEMBENTUKAN PERATURAN FAKULTAS
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Fakultas Ekonomi ini yang dimaksud dengan: 1.
DPM FE Unnes adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi.
2.
BEM FE Unnes adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi.
3.
HIMA Jurusan adalah Himpunan Mahasiswa di jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi.
4.
Anggota DPM FE Unnes adalah maksimal dua orang perwakilan jurusan yang mendapat suara tertinggi dalam Pemilihan Umum Raya FE Unnes dari jurusan masing-masing di FE Unnes.
5.
Tata Pembentukan Peraturan Fakultas adalah tata cara pembentukan Peraturan Fakultas yang mencakup tahapan perancangan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.
6.
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga kemahasiswaan atau lembaga yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7.
Konstitusi Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dan diamandemen melalui Kongres Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi.
2
8.
Peraturan Fakultas Ekonomi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Pansus DPM FE Unnes dengan persetujuan Ketua DPM FE Unnes dan Gubernur BEM FE Unnes.
9.
Program Legislasi Fakultas yang selanjutnya disebut Prolegfak adalah instrumen Perancangan program pembentukan Peraturan Fakultas yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis oleh Anggota DPM FE Unnes.
10. Materi Muatan Peraturan Fakultas adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Fakultas sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. 11. Panitia Khusus Legislasi yang selanjutnya disebut Pansus Legislasi adalah panitia yang bertugas merancang, menyusun, dan membahas peraturan fakultas besama Anggota DPM FE Unnes.
BAB II ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN FAKULTAS Pasal 2 Dalam membentuk Peraturan Fakultas harus dilakukan berdasarkan pada asas yang meliputi : a.
Kejelasan tujuan;
b.
Kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat;
c.
Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d.
Dapat dilaksanakan;
e.
Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.
Kejelasan rumusan; dan
g.
Keterbukaan. Pasal 3
(1) Materi muatan Peraturan Fakultas harus mencerminkan asas : a. Pengayoman; b. Kemanusiaan; c. Kebangsaan; d. Kekeluargaan; e. Keadilan; f. Ketertiban dan kepastian hukum; dan g. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 3
(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Fakultas tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Fakultas yang bersangkutan.
BAB III MATERI MUATAN PERATURAN FAKULTAS Pasal 4 Materi muatan yang harus diatur dengan Peraturan Fakultas berisi: a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Konstitusi Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi; dan/atau b. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam kelembagaan.
BAB IV JENIS DAN HIERARKI PERATURAN FAKULTAS Pasal 5 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas : 1. Konstitusi Dasar KM Unnes 2. Konstitusi KMFE Unnes 3. Peraturan Fakultas KMFE Unnes 4. Keputusan Gubernur BEM FE Unnes 5. AD/ART Jurusan 6. Keputusan Ketua HIMA Jurusan 7. Peraturan pelaksanaan lain yang diatur dalam Undang-Undang (2) Kekuatan hukum Peraturan Fakultas sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB V ALUR PEMBENTUKAN PERATURAN FAKULTAS Pasal 6 Alur Pembentukan Peraturan Fakultas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Fakultas ini.
4
BAB VI PERANCANGAN PERATURAN FAKULTAS Pasal 7 Perancangan penyusunan Peraturan Fakultas Ekonomi dilakukan dalam Prolegfak. Pasal 8 Prolegfak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan skala prioritas program pembentukan Peraturan Fakultas Ekonomi dalam rangka mewujudkan sistem hukum kelembagaan. Pasal 9 Dalam penyusunan Prolegfak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penyusunan daftar Rancangan Peraturan Fakultas Ekonomi didasarkan atas : a. Konstitusi Dasar KM Unnes; b. Konstitusi KM FE Unnes; c. Peraturan Fakultas Ekonomi; d. Hasil Rapat Kerja DPM FE Unnes; dan/atau e. Aspirasi dan kebutuhan hukum kelembagaan
Pasal 10 (1)
Prolegfak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat program pembentukan Peraturan Fakultas Ekonomi dengan judul Rancangan Peraturan Fakultas Ekonomi beserta materi yang diatur.
(2)
Materi yang diatur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Fakultas yang meliputi : a. Tujuan penyusunan; dan b. Sasaran Pasal 11
(1)
Penyusunan Prolegfak antara Anggota DPM FE Unnes dan Gubernur BEM FE Unnes melalui Komisi Legislasi.
(2)
Prolegfak ditetapkan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Fakultas Ekonomi.
(3)
Penyusunan dan penetapan Prolegfak dilakukan pada awal periode kepengurusan keanggotaan DPM FE Unnes sebagai Prolegfak untuk jangka waktu 1 tahun.
(4)
Prolegfak dapat dievaluasi pada akhir kepengurusan untuk menetapkan prioritas Prolegfak periode kepengurusan berikutnya. 5
Pasal 12 Hasil penyusunan Prolegfak antara Anggota DPM FE Unnes dan Gubernur BEM FE Unnes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disepakati menjadi Prolegfak dan ditetapkan dalam Rapat Kerja DPM FE Unnes. Pasal 13 Dalam keadaan tertentu, Anggota DPM FE Unnes atau Gubernur BEM FE Unnes dapat mengajukan Rancangan Peraturan Fakultas Ekonomi di luar Prolegfak, didasarkan : a. Untuk mengatasi keadaaan luar biasa, keadaan konflik; atau b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi kelembagaan atas suatu Rancangan yang dapat disetujui bersama oleh Anggota DPM FE Unnes dan Gubernur BEM FE Unnes. BAB Vll PENYUSUNAN PERATURAN FAKULTAS Pasal 14 (1)
Penyusunan Peraturan Fakultas Ekonomi dibuat oleh DPM FE Unnes.
(2)
Penyusunan Peraturan Fakultas Ekonomi yang dibuat oleh DPM FE Unnes disusun berdasarkan Prolegfak. Pasal 15 Panitia Khusus
(1) Panitia Khusus Legislasi yang selanjutnya disebut Pansus Legislasi adalah panitia yang bertugas merancang, menyusun, dan membahas Peraturan Fakultas bersama Anggota DPM FE Unnes. (2) Pansus Legislasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dibentuk oleh Anggota DPM FE Unnes bersama Komisi Legislasi. (3) Pansus Legislasi bertanggung jawab atas proses pembentukan Rancangan Peraturan Fakultas hingga pengundangan Peraturan Fakultas. (4) Jumlah anggota Pansus disesuaikan dengan kebutuhan tugas yang diberikan. Pasal 16 (1) Pansus Legislasi terdiri dari anggota dan staff DPM FE Unnes. (2) Anggota Pansus yang merupakan anggota memiliki hak bicara dan hak suara. (3) Anggota Pansus yang merupakan staff hanya memiliki hak bicara. Pasal 17 (1) Anggota Pansus yang merupakan anggota berhak mendapatkan Surat Tugas khusus anggota yang dikeluarkan oleh ketua DPM FE Unnes. 6
(2) Anggota Pansus yang merupakan staff berhak mendapatkan Surat Tugas khusus staff ahli yang dikeluarkan oleh ketua DPM FE Unnes. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf wajib membantu anggota dalam penyusunan Peraturan Fakultas.
BAB VIII TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN FAKULTAS Pasal 18 (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Fakultas dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Fakultas. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Rancangan Peraturan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Fakultas ini.
BAB IX PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN FAKULTAS Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Peraturan Fakultas Pasal 19 Uji Publik (1) Uji publik merupakan dengar pendapat terhadap Rancangan Peraturan Fakultas dalam forum terbuka. (2) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi yang berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Fakultas. Pasal 20 Pembahasan Dewan Pembahasan Rancangan Peraturan Fakultas dilakukan oleh Anggota DPM FE Unnes bersama Pansus Legislasi dan Komisi Legislasi. Pasal 21 Pengambilan Keputusan (1) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Fakultas dilakukan oleh Anggota DPM FE Unnes. 7
(2) Dalam hal pengambilan keputusan, Pansus Legislasi Rancangan Peraturan Fakultas wajib menyampaikan hasil uji publik kepada Anggota DPM FE Unnes mengenai Peraturan Fakultas yang bersangkutan. Bagian Kedua Pengesahan Rancangan Peraturan Fakultas Pasal 22 Rancangan Peraturan Fakultas yang telah disetujui oleh Anggota DPM FE Unnes disampaikan oleh Ketua DPM FE Unnes kepada Gubernur BEM FE Unnes untuk disahkan menjadi Peraturan Fakultas. Pasal 23 (1) Rancangan Peraturan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disahkan oleh Gubernur BEM FE Unnes dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Fakultas tersebut disampaikan oleh ketua DPM FE Unnes kepada Gubernur BEM FE Unnes. (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanda tangani oleh Gubernur BEM FE Unnes dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak Racangan Peraturan Fakultas disetujui bersama, Rancangan Peraturan Fakultas tersebut sah menjadi Peraturan Fakultas dan wajib diundangkan. (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Fakultas ini dinyatakan sah. (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Fakultas sebelum pengundangan naskah Peraturan Fakultas.
BAB X PENGUNDANGAN Pasal 24 Agar setiap mahasiswa mengetahuinya, Peraturan Fakultas harus diundangkan dengan menyampaikan Peraturan Fakultas dalam bentuk soft file dan/atau print out kepada: a.
BEM FE Unnes;
b.
Hima Jurusan;
c.
Mahasiswa Umum
8
9
LAMPIRAN I PERATURAN FAKULTAS EKONOMI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA PEMBENTUKAN PERATURAN FAKULTAS TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN FAKULTAS SISTEMATIKA BAB I
KERANGKA PERATURAN FAKULTAS A. JUDUL B. PEMBUKAAN 1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan 3. Konsideran 4. Dasar Hukum 5. Diktum C. BATANG TUBUH 1. Ketentuan Umum 2. Materi Pokok yang Diatur 3. Ketentuan Penutup D. PENUTUP E. PENJELASAN (Jika diperlukan) F. LAMPIRAN (Jika diperlukan)
BAB II
HAL-HAL KHUSUS A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN B. PENCABUTAN C. PERUBAHAN PERATURAN FAKULTAS
BAB III
RAGAM BAHASA PERATURAN FAKULTAS
BAB IV
BENTUK RANCANGAN PERATURAN FAKULTAS
1
BAB I KERANGKA PERATURAN FAKULTAS 1. Kerangka Peraturan Fakultas A. JUDUL 2. Judul Peraturan Fakultas memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Fakultas. 3. Nama Peraturan Fakultas dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau kalimat tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Fakultas. Contoh nama Peraturan Fakultas yang menggunakan 1 (satu) kata: -
Pengawasan
Contoh nama Peraturan Fakultas yang menggunakan 1 (satu) kalimat: -
TATA PEMBENTUKAN Peraturan Fakultas
4. Judul Peraturan Fakultas ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca dengan dicetak tebal (bold). Contoh: PERATURAN FAKULTAS EKONOMI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN 5. Judul Peraturan Fakultas tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim. Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan PERATURAN FAKULTAS EKONOMI NOMOR.... TAHUN..... TENTANG TATA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (TPU) Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim
2
PERATURAN FAKULTAS EKONOMI NOMOR.... TAHUN.... TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA (PEMIRA) 6. Pada nama Peraturan Fakkultas perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Fakultas yang diubah. Contoh: PERATURAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN FAKULTAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG OTONOMI FAKULTAS B. PEMBUKAAN 7. Pembukaan Peraturan Fakultas terdiri atas: a. Frasa Dengan Rahmat Allah swt; b. Jabatan pembentuk Peraturan Fakultas; c. Konsiderans; dan d. Dasar Hukum
B.1. Frasa Dengan Rahmat Allah swt 8. Pada pembukaan Peraturan Fakultas sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Fakultas dicantumkan frasa Dengan Rahmat Allah Swt yang ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata yang diletakkan di tengah marjin dengan dicetak tebal. B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Fakultas
3
9. Jabatan pembentuk Peraturan Fakultas ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma dengan dicetak tebal. Contoh jabatan pembentuk Peraturan Fakultas Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi, B.3. Konsiderans 10. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang yang dicetak tebal. 11. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Fakultas. Contoh: Peraturan Fakultas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan Menimbang: a. bahwa dalam melakukan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi sebagai kontrol Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi sesuai dengan Konstitusi Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unnes, belum adanya peraturan yang mengatur secara rinci mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPM FE Unnes terhadap BEM FE Unnes; 12. Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Fakultas dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya Peraturan Fakultas tersebut. 13. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. 14. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan kata bahwa, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diakhiri dengan tanda baca titik koma. Contoh: Menimbang: a. bahwa....; b. bahwa....; c. bahwa....;
4
15. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut: Contoh: Menimbang: a. bahwa....; b. bahwa....; c. bahwa....; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Fakultas tentang..... B.4.
Dasar Hukum
16. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat yang dicetak tebal. Dasar hukum memuat: a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Fakultas yang memerintahkan pembentukan Peraturan Fakultas; dan b. Peraturan Fakultas yang memerintahkan pembentukan Peraturan Fakultas. 17. Jika Konstitusi Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi memerintahkan langsung untuk membentuk Peraturan Fakultas, pasal yang memerintahkan dicantumkan dalam dasar hukum. Contoh: Mengingat: Konstritusi Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi 18. Jika materi yang diatur dalam Peraturan Fakultas yang akan dibentuk merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Konstitusi Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi , pasal tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum. Contoh:
Mengingat: Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) Konstitusi Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi.
5
19. Peraturan Fakultas yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Fakultas yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. 20. Jika jumlah Peraturan Fakultas yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Fakultas dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. 21. Dasar hukum yang bukan Konstitusi Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama Peraturan Fakultas tanpa mencantumkan frasa Fakultas Ekonomi. 22. Penulisan jenis Peraturan Fakultas dan rancangan Peraturan Fakultas diawali dengan huruf kapital. Contoh: Peraturan Fakultas, Keputusan Gubernur. 23. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Fakultas, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Contoh: Mengingat: 1. ....; 2. ....; 3. ....; B.5. Diktum 24. Diktum terdiri atas: a. Kata Memutuskan; b. Kata Menetapkan; dan c. Jenis dan nama Peraturan Fakultas 25. Kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin dan dicetak tebal. 26. Sebelum kata Memutuskan dicantumkan frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI 6
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG dan GUBERNUR BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG yang diletakkan di tengah marjin. Contoh Peraturan Fakultas: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG dan GUBERNUR BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Memutuskan:
27. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua. 28. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Fakultas dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Contoh: Memutuskan: Menetapkan: PERATURAN FAKULTAS EKONOMI TENTANG PENGAWASAN. C. BATANG TUBUH 29. Batang tubuh Peraturan Fakultas memuat semua materi muatan Peraturan Fakultas yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. 30. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam: a. ketentuan umum; b. materi pokok yang diatur; c. ketentuan sanksi (jika diperlukan);
7
d. ketentuan peralihan; dan e. ketentuan penutup. 31. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain. 32. Jika Peraturan Fakultas mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi bab, dan bagian. 33. Pengelompokan materi muatan dalam bab, dan bagian dilakukan atas dasar kesamaan materi. 34. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut: a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian; atau b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal. 35. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal. Contoh: BAB I KETENTUAN UMUM 36. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul. 37. Huruf awal kata bagian, urutan bagian, dan huruf awal setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal. Contoh: Bagian Kesatu Perencanaan Peraturan Fakultas 38. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Fakultas yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. 39. Materi muatan Peraturan Fakultas lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing 8
pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. 40. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal. Contoh: Pasal 2 41. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital. Contoh: Pasal 10 Prolegfak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan skala prioritas program pembentukan Peraturan Fakultas dalam rangka mewujudkan sistem hukum kemahasiswaan 42. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat. 43. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik. 44. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh. 45. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil. Contoh: Pasal 11
(1) Prolegfak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memuat program pembentukan Peraturan Fakultas Ekonomi dengan judul Rancangan Peraturan Fakultas Ekonomi beserta materi yang diatur. (2) Materi yang diatur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Fakultas yang meliputi: 46. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi. Contoh: Pasal 23
9
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Gubernur BEM FE, Wakil Gubernur BEM FE, dan pejabat eksekutif yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar kampus. Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut: Contoh rumusan tabulasi: Pasal 23 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi: a. Gubernur Mahasiswa; b. Wakil Gubernur Mahasiswa; dan c. Pejabat eksekutif yang lain. yang disampaikan di dalam atau di luar kampus. 47. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung. 48. Jika merumuskan pasal atau ayat dalam bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka; b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik; c. setiap frasa dalam rincian wajib diawali dengan huruf kecil; d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma; e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam; f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua; g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; dan h. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain. 10
49. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. 50. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. 51. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rncian kedua dari rincian terakhir. 52. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian. 53. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya. Contoh: Pasal 8 (1) .... . (2) .... : a. ...; b. ...; (dan, atau, dan/atau) c. ... . 54. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya. Contoh: Pasal 3 (1) ... . (2) ... : a. ...; b. ...; (dan, atau, dan/atau) c. ... . 1. ... ; 2. ... ; (dan, atau, dan/atau) 3. ... .
11
55. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya. Contoh: Pasal 2 (1) ... . (2) ... . a. ... ; b. ... ; (dan, atau, dan/atau) c. ...: 1. ... ; 2. ... ; (dan, atau, dan/atau) 3. ... : a) ... ; b) ... ; (dan, atau, dan/atau) c) ... . 56. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya. Contoh: Pasal 2 .... . (1) ... . (2) ... : a. ... ; b. ... ; (dan, atau, dan/atau) c. ... : 1. ... ; 2. ... ; (dan, atau, dan/atau)
12
3. ... : a) ... ; b) ... ; (dan, atau, dan/atau) c) ... . 1) ... ; 2) ... ; (dan, atau, dan/atau) 3) ... .
C.1. Ketentuan Umum 57. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Fakultas tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. Contoh: BAB I KETENTUAN UMUM 58. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. 59. Ketentuan umum berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Contoh pengertian atau definisi: 1. Staff ahli adalah mahasiswa aktif Unnes yang dipilih melalui mekanisme open rekruitmen yang diselenggarakan oleh DPM FE Unnes dan mempunyai jabatan satu periode. Contoh singkatan: 1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi yang selanjutnya disingkat dengan DPM FE Unnes adalah lembaga legislatif tinggi yang berada di tataran Fakultas Ekonomi.
13
Contoh akronim: 1. Panitia pengawas yang selanjutnya disebut Panwas adalah panitia pengawas yang dibentuk untuk menangani proses pengawasan terhadap BEM FE Unnes. 60. Frasa pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Fakutas berbunyi: Dalam Peraturan Fakultas Ekonomi ini yang dimaksud dengan: 61. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. 62. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. 63. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, atau bagian tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi. 64. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Fakultas dirumuskan kembali dalam Peraturan Fakultas yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Fakultas yang telah berlaku tersebut. 65. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. 66. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus; b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan. C.2. Materi Pokok yang Diatur 67. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
14
C.3. Ketentuan Sanksi 68. Ketentuan sanksi memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan anksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. 69. Ketentuan sanksi ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan sanksi yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.
C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) 70. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan di antara Bab Ketentuan Sanksi dan Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Fakultas tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup. 71. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Fakultas lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan Fakultas atau dilakukan dengan membuat Peraturan Fakultas perubahan.
C.5. Ketentuan Penutup 72. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. 73. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai: a. penunjukan alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Fakultas; b. status Peraturan Fakultas yang sudah ada; dan c. saat mulai berlaku Peraturan Fakultas. 74. Penunjukan alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Fakultas bersifat menjalankan (eksekutif), misalnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU. 75. Jika materi muatan dalam Peraturan Fakultas yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam
15
Peraturan Fakultas yang lama, dalam Peraturan Fakultas yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Fakultas yang lama. 76. Untuk mencabut Peraturan Fakultas yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Contoh: Peraturan Fakultas pengawasan BEM FE Unnes periode sebelumnya yang menjadi acuan pengawasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 77. Pada dasarnya Peraturan Fakultas mulai berlaku pada saat Peraturan Fakultas tersebut diundangkan. Contoh: Peraturan Fakultas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 78. Tidak menggunakan frasa ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya suatu Peraturan fakultas yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif. 79. Peraturan Fakultas hanya dapat dicabut dengan Peraturan PerPeraturan Perundang-undanganan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
D. Penutup 80. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Fakultas yang memuat: a. rumusan perintah pengundangan; b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Fakultas; c. pengundangan atau Penetapan Peraturan Fakultas; dan d. akhir bagian penutup. 81. Rumusan perintah pengundangan Peraturan Fakultas yang berbunyi sebagai berikut: Agar setiap mahasiswa dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ... (jenis Peraturan Fakultas) dengan ketentuan maksimal diundangkan adalah H+7 setelah Peraturan Fakultas ini ditetapkan. 82. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Fakultas memuat: 16
a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan; b. nama jabatan; c. tanda tangan pejabat; dan d. nama lengkap pejabat yang menandatangani dengan menyertakan nomor induk mahasiswa (NIM). 83. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan. 84. Huruf awal pada nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma. Contoh: Ditetapkan di Semarang
Disahkan di Semarang
pada tanggal ...
pada tanggal.........
Ketua DPM FE Unnes
Gubernur BEM FE Unnes
Tanda tangan
tanda tangan
NAMA NIM.
NAMA NIM. Diundangkan di Semarang Pada tanggal............... Ketua Pansus Legislasi Tanda tangan NAMA NIM
85. Jika dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Gubernur BEM FE tidak menandatangani Rancangan Peraturan Fakultas yang telah disampaikan oleh ketua DPM FE kepada Gubernur BEM FE, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengesahkan yang berbunyi: Peraturan Fakultas ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Fakultas tentang Tata Pembentukan Peraturan Fakultas.
17
D. Lampiran 86. Dalam hal Peraturan Fakultas memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Fakultas. 87. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa. 88. Dalam hal Peraturan Fakultas memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi. Contoh: LAMPIRAN I LAMPIRAN II 89. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri. Contoh: LAMPIRAN I PERATURAN FAKULTAS EKONOMI UNNES NOMOR ... TAHUN … TENTANG TATA PEMBENTUKAN PERATURAN FAKULTAS 90. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca. Contoh: TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN FAKULTAS 91. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Fakultas ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama jabatan yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Fakultas. BAB II HAL-HAL KHUSUS A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
18
92. Peraturan Peraturan Fakultas yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Fakultas yang lebih rendah. Contoh: Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis pada Pemira FE Unnes yang belum diatur dalam Peraturan Fakultas ini akan ditentukan kemudian oleh KPU. 93. Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu Peraturan Fakultas kepada Peraturan Fakultas yang lain. Contoh: Pasal 35 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan keuangan BEM FE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Fakultas 94.
Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas: a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan b. jenis Peraturan Fakultas.
95. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan. 96. Pendelegasian kewenangan mengatur dari Peraturan Fakultas dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.
B. PENCABUTAN 97. Jika ada Peraturan Fakultas lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Fakultas baru, Peraturan Fakultas yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Fakultas yang tidak diperlukan itu. 98. Peraturan Fakultas hanya dapat dicabut melalui Peraturan PerPeraturan Perundang-undanganan yang setingkat atau lebih tinggi. 99. Jika Peraturan Fakultas baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Fakultas itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Fakultas, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19
100. Jika pencabutan Peraturan Fakultas dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut: a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan PerPeraturan Perundang-undanganan yang sudah diundangkan. b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan PerPeraturan Perundang-undanganan pencabutan yang bersangkutan. Contoh: Pasal 1 Peraturan Fakultas Nomor ... Tahun ... tentang ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2 Peraturan Perundang-undangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 101. Peraturan Fakultas atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun Peraturan Fakultas yang mencabut di kemudian hari dicabut pula. C. PERUBAHAN PERATURAN FAKULTAS 102. Perubahan Peraturan Fakultas dilakukan dengan: a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Fakultas; atau b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Fakultas. 103. Perubahan Peraturan Fakultas dapat dilakukan terhadap: a. seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. 104. Jika Peraturan Fakultas yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Fakultas perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Fakultas yang diubah. 105. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Fakultas perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut: a. Pasal I memuat judul Peraturan Fakultas yang diubah serta memuat materi yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya). 20
Contoh: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Fakultas Nomor ... Tahun ... tentang ... diubah sebagai berikut: 1.
Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunti sebagai berikut: ...
2.
Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
3.
dan seterusnya
Contoh 2: Pasal I Ketentuan Pasal ... dalam Peraturan Fakultas Nomor ... Tahun ... tentang ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ... b. Pasal II memuat ketentuan saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Fakultas, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Fakultas yang diubah. 106. Jika dalam Peraturan Fakultas ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, atau pasal baru, maka bab, bagian, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan. Contoh penyisipan Pasal: Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2A Apabila terbukti adanya kegiatan ataupun upaya yang ingin merusak atau menggagalkan Pemira FE Unnes oleh perorangan ataupun kelompok dari luar mahasiswa Unnes akan ditindak lanjuti oleh KPU. 107. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung (). Contoh:
21
Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) ... . (1a) ... . (1b) ... . (2) ... . 108. Jika dalam suatu Peraturan Fakultas dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus Contoh: 1. Pasal 16 dihapus. 2. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) ... . (2) Dihapus. (3) ... . 109. Jika suatu perubahan Peraturan Fakultas mengakibatkan: a. sistematika Peraturan Fakultas berubah; b. materi Peraturan Fakultas berubah lebih dari 30% (tiga puluh persen); atau c. esendinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 110. Bahasa Peraturan Fakultas pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia. Namun bahasa Peraturan Fakultas mempunyai corak tersendiri
22
yang bercirikan kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan. 111. Ciri-ciri bahasa Peraturan Fakultas antara lain: a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan; b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai; c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud); d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten; e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat; f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan contoh: buku-buku ditulis buku murid-murid ditulis murid g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama lembaga, dan jenis Peraturan Fakultas dan rancangan Peraturan Fakultas dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital. 112. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Fakultas digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti. 113. Tidak menggunaan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. 114. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Fakultas, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku. 115. Di dalam Peraturan PerPeraturan Perundang-undanganan yang sama, tidak menggunakan beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama, atau satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda. 116. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal.
23
117. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan. 118. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata atau. 119. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau. 120. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak. 121. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang. 122. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. 123. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. 124. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang. TEKNIK PENGACUAN 125. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan. 126. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Fakultas yang bersangkutan atau Peraturan Fakultas yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal … atau sebagaimana dimaksud pada ayat … . 127. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan. 128. Kata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan. 129. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Fakultas yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. 130. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.
24
131. Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Fakultas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Fakultas, gunakan frasa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam … (jenis Peraturan Fakultas yang bersangkutan) ini. 132. Naskah Peraturan Fakultas diketik dengan jenis huruf Times New Roman, dengan huruf 12, di atas kertas A4. BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN FAKULTAS PERATURAN FAKULTAS EKONOMI NOMOR ... TAHUN ... TENTANG .... (Nama Peraturan Fakultas) Dengan Rahmat Allah Swt. Menimbang: a. bahwa ... ; b. bahwa ... ; c. dan seterusnya ...; Mengingat: a. ... ; b. ... ; c. dan seterusnya ...;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG dan
25
GUBERNUR MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN FAKULTAS EKONOMI TENTANG ... (nama Peraturan Fakultas). BAB I ... Pasal 1 ... BAB ... (dan seterusnya) Pasal ...
Peraturan Fakultas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap mahasiswa mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Fakultas Ekonomi ini dengan ketentuan maksimal pengundangan adalah H+7 setelah Peraturan Fakultas Ekonomi ini ditetapkan. Ditetapkan di Semarang
Disahkan di Semarang
pada tanggal ...
pada tanggal.........
Ketua DPM FE Unnes
Gubernur BEM FE Unnes
Tanda tangan
tanda tangan
NAMA NIM.
NAMA NIM.
Diundangkan di Semarang Pada tanggal............... Ketua Pansus Legislasi Tanda tangan
26
NAMA NIM B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN FAKULTAS ATAS PERUBAHAN PERATURAN FAKULTAS PERATURAN FAKULTAS EKONOMI NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ... Dengan Rahmat Allah Swt. Menimbang: a. bahwa...; b. bahwa...; c. dan seterusnya...;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG dan GUBERNUR MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN FAKULTAS EKONOMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN FAKULTAS NOMOR...TAHUN...TENTANG
27
28
29
