ANGGARAN DASAR KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN MUKADIMAH Berkat Rahmat Allah SWT. Bahwasanya manusia dituntut untuk menyempurnakan diri sebagai satu ujian yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Berkumpul serta menegakkan majelis serta membuat aturan bersama untuk kepentingan bersama merupakan perwujudan dari usaha penyempurnaan diri. Mahasiswa sebagai bagian dari pilar utama dalam membentuk dan mewujudkan peradaban yang dicita-citakan oleh segenap lapisan masyarakat. Dari idealisme mahasiswalah lahir benih-benih tanggung jawab, kejujuran, tekad, dan karya yang disemaikan dalam setiap sendi kehidupan dengan semangat perjuangan dan mencari ridho Allah semata. Menyadari hal-hal tersebut di atas, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran menghimpundiri dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang merupakan majelis mahasiswa sebagai wahana untuk mewujudkan tatanan peradaban bangsa yang relijius, humanis, mandiri, dan berkeadilan.
BAB I NAMA DAN WAKTU
Pasal 1 Majelis ini bernama Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang kemudian disingkat Kema FEB Unpad.
Pasal 2 Kema FEB Unpad didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
BAB II TEMPAT, KEDUDUKAN dan LAMBANG
Pasal 3 Kema FEB Unpad berkedudukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.
Pasal 4 Kema FEB Unpad sebagai majelis Kemahasiswaan intra kampus merupakan majelis nonstruktural FEB Unpad yang menaungi segala aktivitas Kemahasiswaan FEB Unpad.
Pasal 5 Lambang Kema FEB Unpad adalah logo Unpad yang berupa simbol yang dibawahnya bertuliskan Kema FEB Unpad.
BAB III ASAS DAN SIFAT
Pasal 6 Kema FEB Unpad berasaskan kesadaran atas tanggung jawab mahasiswa yang berpijak kepada nilai-nilai ilmiah, relijius, dan persaudaraan.
Pasal 7 Kema FEB Unpad bersifat independen dalam setiap pemikiran dan koordinatif terhadap lembaga akademis dan Lembaga Kemahasiswaan baik di tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun di Universitas Padjadjaran.
BAB IV TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 8 Kema FEB Unpad bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang kreatif, inovatif, berwawasan intelektual, dan religius dalam upaya pengembangan keterampilan dan pengetahuan serta kritis dan analitis terhadap perubahan yang terjadi agar dapat memberikan nilai lebih terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi.
Pasal 9 Kema FEB Unpad berfungsi 1. Sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa ke arah pembentukan mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sebagai wadah pembentukan mahasiswa yang kreatif, inovatif, kritis, analitis, dan religius yang mempunyai integritas kepribadian dan berwawasan intelektual. 3. Sebagai wadah kegiatan mahasiswa yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat.
BAB V KEDAULATAN TERTINGGI
Pasal 10 Kedaulatan tertinggi berada di tangan mahasiswa yang diwujudkan dalam Kongres Kema FEB Unpad
BAB VI KEANGGOTAAN
Pasal 11 Anggota Kema FEB Unpad adalah mahasiswa S1 reguler aktif yang tercatat di SBA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad.
BAB VII BADAN KELENGKAPAN
Pasal 12 Badan kelengkapan: 1. Presidium Kongres merupakan pimpinan Kongres Kema FEB Unpad 2. Badan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, selanjutnya disebut Kema BPM Kema FEB Unpad, adalah lembaga legislatif mahasiswa di FEB Unpad 3. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, selanjutnya disebut BEM Kema FEB Unpad, adalah lembaga eksekutif mahasiswa di FEB Unpad 4. Badan Semi Otonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, selanjutnya disebut BSO Kema FEB Unpad adalah organisasi Kemahasiswaan di FEB Unpad yang menyalurkan dan mengembangkan kegiatan penalaran, keilmuan, minat, dan bakat, kerohamiam, serta pengabdian pada masyarakat baik internal dan eksternal FEB Unpad 5. a. Forum anggota Mahasiswa Akuntansi (FAMA) adalah lembaga tertinggi dalam HIMA Akuntansi
FEB Unpad.
b.Badan Perwakilan Mahasiswa program studi
Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, selanjutnya disebut BPMJ IESP FEB Unpad adalah majelis legislatif di tingkat program studi. c.Badan Perwakilan Mahasiswa program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, selanjutnya disebut BPMJ Manajemen FEB Unpad adalah majelis legislatif di tingkat program studi. 6. a. Hima Akuntansi FEB Unpad adalah organisasi mahasiswa intra Universitas di tingkat program studi Akuntansi Program S1 Reguuler.
b.Himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran selanjutnya disebut Hima IESP FEB Unpad adalah majelis eksekutif di tingkat program studi. c. Himpunan mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran selanjutnya disebut Hima Manajemen adalah majelis eksekutif di tingkat program studi.
BAB VIII KEUANGAN
Pasal 13 1. Sumber keuangan Kema FEB Unpad berasal dari: a. Dana Kemahasiswaan baik di tingkat Fakultas maupun Universitas b. Sumbangan dan donasi seluruh kegiatan organisasi periode sebelumnya dan profit kegiatan. c. Sumber dana lain yang sah, halal, tidak bertentangan dengan AD dan ART Kema FEB Unpad serta tidak mengikat organisasi 2. Penggunaan
dan
pengelolaan
keuangan
Kema
FEB
Unpad
harus
dapat
dipertanggungjawabkan secara transparan kepada mahasiswa FEB Unpad dan pihakpihak yang terkait.
BAB IX PERUBAHAN ANGGARAAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 14 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diterima bila diusulkan oleh sekurang-kurangnya tiga per empat dari peserta penuh Kongres Kema FEB Unpad.
Pasal 15 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dihadiri dua per tiga dari peserta penuh yang mengusulkan perubahan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu peserta penuh yang hadir.
BAB X PEMBUBARAN Kema FEB UNPAD
Pasal 16 1. Pembubaran Kema FEB Unpad hanya dapat dilakukan dalam Sidang Istimewa Kema FEB Unpad yang diusulkan dan dihadiri sekurang-kurangnya tiga per empat dari peserta penuh Sidang Istimewa Kema FEB Unpad 2. Keputusan pembubaran Kema FEB Unpad dapat dilakukan
jika disetujui oleh
sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah peserta penuh yang mengusulkan dan menghadiri Sidang Istimewa Kema FEB Unpad
BAB XI ATURAN PERALIHAN
Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya
BAB XII PENUTUP
Pasal 18 Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Presidium Kongres Kema FEB Unpad dan berlaku sejak tanggal ditetapkan
ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN
BAB I KEANGGOTAAN
Pasal 1 Anggota Kema FEB Unpad adalah mahasiswa S1 reguler yang aktif dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran
Pasal 2 Keanggotaan Kema FEB Unpad dapat hilang karena: 1. Meninggal dunia. 2. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa FEB Unpad. 3. Telah diwisuda. 4. Dicabut keanggotaannya oleh Kongres Kema FEB Unpad. 5. mengundurkan diri. 6. cuti kuliah.
Pasal 3 Setiap anggota berhak: 1. Mengajukan atau mengeluarkan pikiran pendapat baik lisan maupun tulisan terhadap badan kelengkapan Kema FEB Unpad. 2. Memillih dan dipilih sebagai pengurus Badan Kelengkapan Kema FEB Unpad selama tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Badan Kelengkapan Kema FEB Unpad. 3. Mendapatkan informasi, mengetahui, dan mengikuti segala kegiatan yang diselenggarakan oleh badan kelengkapan Kema FEB Unpad. 4. Memiliki hak membela diri dan pembelaan (advokasi) dari lembaga Kemahasiswaan masing-masing serta mendapat perlakuan yang sama 5. Mendapatkan perlindungan hukum dan fasilitas, sesuai dengan AD/ART Kema FEB Unpad dan peraturan yang berlaku di lingkungan Kema FEB Unpad.
Pasal 4 Setiap anggota Kema FEB Unpad berkewajiban: 1. Menaati ketentuan AD /ART Kema FEB Unpad dan peraturan lainnya yang berlaku di Kema FEB Unpad.
2.Menjaga dan memelihara nama baik Almamater
BAB II KONGRES KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN
Pasal 5 Kongres Kema FEB Unpad adalah majelis pengambil keputusan tertinggi di Kema FEB Unpad
Pasal 6 Masa Kongres 1. Kongres Kema FEB Unpad memiliki masa kongres untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. 2. Masa Kongres Kema FEB Unpad adalah untuk satu periode sidang.
3.Satu
periode sidang Kongres Kema FEB Unpad adalah sejak sidang umum awal
sampai sidang umum paripurna.
Pasal 7 Tugas dan wewenang Kongres Kema FEB Unpad adalah: 1. Berkewajiban menaati AD dan ART serta segala peraturan Kema FEB Unpad. 2. Mengamandemen, mengesahkan, dan menetapkan AD dan ART Kema FEB Unpad. 3. Memilih dan menetapkan Presidium Tetap Kongres Kema FEB Unpad. 4. Melantik dan menetapkan anggota BPM Kema FEB Unpad serta Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad. 5. Menetapkan ketua BPM Kema FEB Unpad hasil musyawarah internal anggota BPM Kema FEB Unpad.
6. Meminta Laporan Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad, di akhir tahun kepengurusan. 7. Meminta Laporan Kinerja Internal BPM Kema FEB Unpad dan Laporan Pengawasan BPM Kema FEB Unpad terhadap kinerja BEM Kema FEB Unpad di akhir tahun kepengurusan. 8. Men-demisioner-kan Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad dan anggota BPM Kema FEB Unpad. 9. Mengangkat dan melantik Ketua KPU atas rekomendasi BPM Kema FEB Unpad. 10. Mendemisionerkan Ketua KPU Kema FEB Unpad. 11. Membuat dan menetapkan keputusan dan ketetapan lainnya yang dianggap perlu.
Pasal 8 Peserta Kongres Kema FEB Unpad terdiri atas: a. Peserta penuh yang terdiri dari anggota BPM Kema FEB Unpad dan satu orang perwakilan dari BEM, BSO, BPMJ, dan Hima. b. Peserta peninjau adalah anggota Kema FEB Unpad di luar peserta penuh.
Pasal 9 1. Peserta Kongres Kema FEB Unpad adalah anggota Kema FEB 2. Peserta Kongres Kema FEB Unpad gugur apabila: a. Meninggal dunia. b. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa FEB Unpad. c. Telah diwisuda. d. Dicabut keanggotaannya oleh Kongres Kema FEB Unpad. e. mengundurkan diri. f. cuti kuliah. g. dibubarkannya badan kelengkapan Kema FEB Unpad.
Pasal 10 Presidium Kongres FEB Unpad 1. Presidium Kongres FEB Unpad dipilih oleh peserta Kongres Kema FEB Unpad yang ditetapkan dalam sidang Kongres Kema FEB Unpad sekurang-kurangnya 1 orang dan maksimal 3 orang.
2. Presidium Kongres Kema FEB Unpad tidak boleh dari pengurus BEM Kema FEB Unpad.
Pasal 11 Wewenang Presidium Kongres 1. Bila diperlukan kongres dapat membentuk Komisi-komisi dan atau tim Ad Hoc. 2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Presidium dapat membentuk staf kerja yang dipillih dari anggota Kema FEB Unpad.
Pasal 12 Presidium Kongres FEB Kema Unpad: 1. Presidium Kongres FEB Kema Unpad bertindak sebagai pimpinan sidang. 2. Presidium FEB Kema Unpad tidak berhak untuk membuat keputusan dan atau ketetapan. Kongres FEB Kema Unpad yang mengatasnamakan FEB Kema Unpad selain dari keputusan dan ketetapan sidang Kongres FEB Kema Unpad.
Pasal 13 Sidang Kongres Kema FEB Unpad terdiri dari: 1. Sidang Umum. 2. Sidang Istimewa.
Pasal 14 1. Sidang Umum dihadiri oleh peserta Kongres Kema FEB Unpad dan mekanisme selanjutnya diatur dalam tata tertib sidang. 2. Dalam satu periode, Sidang Umum dilaksanakan dalam tiga jenis tahapan, yaitu: a. Sidang Umum Awal, sidang ini dilaksanakan untuk:
Pembentukan Presidium Kema FEB Unpad.
Pelantikan BPM Kema FEB Unpad.
Penetapan Ketua BPM Kema FEB Unpad hasil musyawarah internal BPM Kema FEB Unpad.
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad terpilih.
Pembahasan dan Penetapan AD/ART Kema FEB Unpad.
Pembahasan dan Penetapan GBHKO Kema FEB Unpad.
Pembahasan dan Penetapan Rekomendasi Kongres kepada BPM Kema FEB Unpad.
Pembahasan dan Penetapan Rekomendasi Kongres kepada BEM Kema FEB Unpad.
Membuat dan menetapkan keputusan yang dianggap perlu.
b. Sidang umum tengah Tahun, sidang yang dilakasanakan antara rentang waktu Sidang Umum Awal dan Sidang Umum Paripurna, dilakukan untuk:
Membuat dan menetapkan keputusan dan ketetapan yang dianggap perlu selain yang telah ditetapkan pada Sidang Umum Awal Tahun.
Mengevaluasi kinerja semester pertama kepengurusan BEM Kema FEB Unpad.
Membuat dan menetapkan rancangan aturan-aturan yang diusaulkan oleh BPM Kema FEB Unpad untuk direkomendasikan pada Kongres selanjutnya.
Membentuk Komisi Pemilihan Umum Keluarga Mahasiswa Unpad atau KPU Kema FEB Unpad
Mengangkat dan melantik Ketua KPU Kema FEB Unpad
c. Sidang Umum Paripurna, sidang ini dilaksanakan pada akhir periode untuk:
Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban KPU Kema FEB Unpad.
Evaluasi Laporan Pertanggung Jawaban KPU Kema FEB Unpad.
Pendemisioneran KPU Kema FEB Unpad.
Laporan Kinerja Internal BPM Kema FEB Unpad dan Laporan Pengawasan BPM Kema FEB Unpad terhadap kinerja BEM Kema FEB Unpad di akhir tahun kepengurusan.
Laporan Pertanggung Jawaban Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad.
Evaluasi Laporan Pertanggung Jawaban Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad.
Pendemisioneran anggota BPM Kema FEB Unpad serta Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad
Pasal 15 Sidang Istimewa dilaksanakan untuk: 1. Meminta
pertanggungjawaban
Presiden
BEM
Kema
FEB
Unpad
dan
memberhentikannya secara tidak hormat jika terbukti melanggar AD/ART Kema FEB Unpad, GBHKO Kema FEB Unpad dan atau rekomendasi Kema FEB Unpad.
2. Membahas, menetapkan dan mengesahkan perubahan AD/ART Kema FEB Unpad dan atau hal-hal lain yang dianggap perlu.
Pasal 16 1. Sidang Istimewa diadakan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua per tiga peserta penuh Kongres Kema FEB Unpad. 2. Sidang Istimewa dianggap sah bila dihadiri oleh tiga per empat peserta penuh yang mengusulkan Sidang Istimewa Kema FEB Unpad. 3. Keputusan dan atau Ketetapan Sidang Istimewa dianggap sah apabila disetujui oleh ½ jumlah peserta penuh ditambah satu dari peserta penuh Kongres Kema Unpad yang hadir.
BAB III BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN
Pasal 17 Tugas dan wewenang BPM Kema FEB Unpad adalah: 1. Mengawasi dan menilai kinerja BEM Kema FEB Unpad dalam melaksanakan GBHKO, Rekomendasi, peraturan yang ditetapkan oleh konggres Kema FEB Unpad 2. Menyerap, menampung, dan merumuskan aspirasi anggota Kema FEB Unpad untuk direkomendasikannya di dalam Kongres dan BEM Kema FEB Unpad 3. Menjalankan peran koordinasi advokasi bersama BEM Kema FEB Unpad terhadap permasalahan yang dihadapi oleh suatu majelis, golongan, dan atau perseorangan. 4. Membuat rancangan peraturan Kema FEB Unpad 5. Menerima usulan rancangan peraturan yang diusulkan oleh badan kelengkapan Kema FEB di luar BPM Kema FEB Unpad. 6. Memberikan usul, saran, pendapat kepada BEM Kema FEB Unpad baik diminta maupun tidak diminta 7. Bila BEM Kema FEB Unpad tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan Kongres Kema FEB Unpad, maka BPM Kema FEB Unpad berkewajiban mengeluarkan memorandum pertama kepada BEM Kema FEB Unpad. Bila memorandum pertama selama jangka waktu tiga minggu tidak diindahkan, maka
BPM Kema FEB Unpad berkewajiban mengajukan memorandum yang kedua selama jangka waktu dua minggu. Jika tidak diindahkan pada batas memorandum yang kedua, maka BPM Kema FEB Unpad berkewajiban mengusulkan kepada Kongres Kema FEB Unpad untuk melaksanakan Sidang Istimewa. 8. Menjalin koordinasi dengan Badan Semi Otonom, Badan Perwakilan Mahasiswa Jurusan, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. 9. Mewakili Kema FEB Unpad secara ekstern bila terkait dengan urusan legislatif.
Pasal 18 Kewajiban dan Hak BPM Kema FEB Unpad: 1. BPM Kema FEB Unpad mempunyai kewajiban a. Menjunjung tinggi AD/ART Kema FEB UNPAD dan rekomendasi Kema FEB Unpad b. Menjalankan tugasnya sebagai badan wakil mahasiswa yang bertanggung jawab kepada Kongres Kema FEB Unpad c. Melaporkan hasil pengawasan kepada Kongres Kema FEB Unpad d. Melaksanakan rekomendasi Kema FEB Unpad e. Tidak menjadi bagian dari kegiatan BEM Kema FEB Unpad kecuali sebagai pengawas dan tamu undangan 2. BPM Kema FEB Unpad mempunyai hak a. Legislatif, hak untuk mengajukan rancangan peraturan di Kema FEB Unpad b. Interplasi, hak untuk bertanya kepada BEM Kema FEB Unpad c. Angket, hak untuk menyatakan pendapat kepada BEM Kema FEB Unpad d. Audit, hak untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kepatuhan peraturan-peraturan, kinerja, dan keuangan BEM Kema FEB Unpad e. Bertanya, Badan Semi Otonom, Badan Perwakilan Mahasiswa Jurusan, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran dalam hal menyerap aspirasi
Pasal 19 Keanggotaan BPM Kema FEB Unpad: 1. Anggota BPM Kema FEB Unpad adalah anggota Kema FEB Unpad yang didukung oleh 50 mahasiswa dari anggota Kema FEB Unpad dengan minimal anggota 15 orang
2. Anggota BPM Kema FEB Unpad Dapat diisi melalui mekanisme Pengisian kekosongan Anggota dan dapat dilakukan setelah Pemilu Legislatif 3. Untuk Anggota BPM Kema FEB Unpad melalui Pengisian Kekosongan Anggota terdiri anggota Kema Unpad 4. Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota BPM Kema FEB Unpad dilakukan dalam Sidang Umum Kongres Kema FEB Unpad dan dipandu oleh presidium sidang. 5. Masa kepengurusan BPM Kema FEB Unpad berakhir besamaan dengan dilantiknya anggota BPM Kema FEB Unpad yang baru. 6. Setiap anggota BPM Kema FEB Unpad wajib menjalankan tugasnya sebagai wakil mahasiswa bertanggung jawab. 7. Setiap anggota BPM Kema FEB Unpad bertanggung jawab melaksanakan segala rekomendasi kongres. 8. Setiap anggota BPM Kema FEB memiliki hak dan kewajiban yang sama
Pasal 20 Anggota BPM Kema FEB Unpad tidak diperkenankan memegang jabatan di BEM Kema FEB Unpad.
Pasal 21 1. Keanggotaan BPM Kema FEB Unpad gugur apabila: a. Meninggal dunia b. Tidak lagi menjadi mahasiswa FEB Unpad 2. Pemberhentian anggota BPM Kema FEB Unpad dilakukan karena: a. Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Ketua BPM Kema FEB Unpad. b. Dicabut keanggotaannya oleh Kongres Kema FEB Unpad.
Pasal 22 Dalam menjalankan fungsi organisasinya BPM Kema FEB Unpad dapat membentuk struktur serta komisi-komisi sesuai dengan kebutuhannya
Pasal 23 1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua BPM Kema FEB Unpad dapat membentuk staf keseketariatan
2. Staf keseketariatan diambil dari anggota Kema FEB Unpad yang tidak menjabat kepengurusan di BEM Kema FEB Unpad
Pasal 24 Alat kelengkapan Dalam menjalankan tugasnya BPM Kema FEB Unpad mempunyai alat kelengkapan: 1. Sidang Paripurna BPM Kema FEB Unpad 2. Rapat Pimpinan BPM Kema FEB Unpad 3. Rapat Komisi BPM Kema FEB Unpad 4. Rapat Koordinasi BPM Kema FEB Unpad dengan BEM Kema FEB Unpad.
Pasal 25 Sidang Paripurna BPM Kema FEB Unpad merupakan persidangan yang dihadiri oleh seluruh anggota BPM Kema FEB Unpad sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di BPM Kema FEB Unpad
Pasal 26 Rapat Pimpinan BPM Kema FEB Unpad adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua BPM Kema FEB Unpad bersama para komisi untuk mengagendakan dan merumuskan agenda persidangan BPM Kema FEB Unpad.
Pasal 27 Rapat Komisi BPM Kema FEB Unpad adalah rapat yang dihadiri olek Ketua komisi beserta anggota komisi lainnya masing-masing untuk mengagendakan dan merumuskan agenda persidangan komisi.
Pasal 28 Rapat koordinasi BPM Kema FEB Unpad dengan BEM Kema FEB Unpad adalah rapat yang dilakukan untuk mengkoordinasikan suatu program atau kebijakan di tingkat fakultas.
BAB IV
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN
Pasal 29 1. Tugas dan wewenang BEM Kema FEB Unpad adalah: a. BEM Kema FEB Unpad adalah pelaksana AD/ART Kema FEB UNPAD, GBHKO Kema FEB Unpad, dan Rekomendasi Kema FEB Unpad b. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan GBHKO Kema FEB Unpad c. Melakukan hubungan koordinasi dengan BSO Kema FEB Unpad dalam hal administrasi dan kegiatan. d. Bersama BPM Kema FEB Unpad menandatangani peraturan Kema FEB Unpad 2. Kewajiban BEM Kema FEB Unpad: a. Wajib melaksanakan AD/ART Kema FEB UNPAD, GBHKO Kema FEB Unpad, Rekomendasi Kema FEB Unpad serta hal-hal lain yang ditetapkan Kongres b. Wajib mengkoordinasikan setiap kebijakan kepada BPM Kema FEB Unpad c. Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad Wajib memberikan laporan pertanggungjawaban secara lisan maupun tulisan kepada Kongres Kema FEB Unpad melalui sidang umum
Pasal 30 Susunan kepengurusan BEM Kema FEB Unpad: 1. Susunan Kepengurusan BEM Kema FEB Unpad dibentuk berdasarkan hak prerogatif Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad 2. Kepengurusan BEM Kema FEB Unpad bertanggung jawab kepada Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad 3. Kepengurusan BEM Kema FEB Unpad adalah anggota Kema FEB Unpad
Pasal 31 Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad: 1. Masih mempunyai status anggota Kema FEB Unpad 2. Dipilih berdasarkan peraturan tentang mekanisme pemilu dan pembentukan Badan Kelengkapan Kema FEB Unpad
3. Tidak diperkenankan merangkap jabatan Badan Kelengkapan internal dan atau eksternal kampus dan atau menjadi pengurus partai politik. 4. Membaca sumpah dan menandatangi secara tertulis sebelum memangku jabatan.
Pasal 32 Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad bertanggung jawab kepada Kongres Kema FEB Unpad
Pasal 33 1. Lambang BEM Kema FEB Unpad adalah logo Unpad yang berupa koin emas yang bertuliskan nama BEM Kema FEB Unpad 2. Jika terjadi perubahan logo BEM Kema FEB Unpad maka harus disetujui melalui mekanisme kongres Kema FEB Unpad 3. Pakaian dinas BEM Kema Unpad adalah pakaian yang mencantumkan lambang BEM Kema FEB Unpad dan tulisan BEM Kema FEB Unpad 4. Perubahan pakaian dinas BEM Kema FEB Unpad harus disetujui oleh mekanisme internal BEM Kema FEB Unpad melalui persetujuan kepengurusan sebelumnya
BAB V BADAN SEMI OTONOM KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN
Pasal 34 Badan Semi Otonom Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, selanjutnya disebut BSO Kema FEB Unpad, adalah Badan Kelengkapan Kema FEB Unpad.
Pasal 35 1. Susunan kepengurusan dan program kerja BSO Kema FEB Unpad merupakan hak otonomi BSO KEMA FEB Unpad menurut aturan dasar masing-masing BSO Kema FEB Unpad
2. Ketua BSO Kema FEB Unpadadalah anggota Kema FEB Unpad 3. BSO Kema FEB Unpad memiliki hubungan koordinasi dalam hal administrasi dan kegiatan dengan BEM Kema FEB Unpad 4. Pengajuan dan pendirian BSO Kema FEB Unpad akan diajukan dan dibahas dalam Kongres Kema FEB Unpad 5. Mekanisme Pengajuan dan pendirian BSO Kema FEB Unpad: a. Memiliki AD/ART b. Memiliki Struktur Organisasi c. Merupakan organisasi lintas jurusan d. Memiliki anggota minimal 30 orang Pengajuan dan pendirian BSO Kema FEB Unpad e. Bergerak di luar bidang BSO yang telah ada f. Disetujui oleh kongres Kema FEB Unpad g. Harus menjadi komunitas dibawah BEM FEB Unpad yang aktif minimal 2 tahun
BAB VI FAMA, BPMJ IESP, BPMJ Manajemen
Pasal 36 Keanggotaan FAMA, BPMJ IESP, dan BPMJ Manajemen, hak dan kewajiban anggota FAMA, BPMJ IESP, dan BPMJ Manajemen, alat kelengkapan FAMA, BPMJ IESP, dan BPMJ Manajemen dan tata hubungan antarmajelis di program studi menjadi otonomi program studi masing-masing
Pasal 37 Tugas dan wewenang FAMA, BPMJ IESP, dan BPMJ Manajemen diantaranya : 1. Mengawasi Himpunan Mahasiswa dalam melaksanakan peraturan program studi yang berdasarkan keputusan bersama di program studi masing-masing. 2. Menyerap dan merumuskan aspirasi mahasiswa di program studi masing-masing
Pasal 38 Pimpinan FAMA, BPMJ IESP, dan BPMJ Manajemen adalah anggota Kema FEB Unpad dan selanjutnya diatur dalam peraturan program studi masing-masing
Pasal 39 FAMA, BPMJ IESP, dan BPMJ Manajemen, serta BPM Kema FEB Unpad memiliki hubungan koordinasi dalam hal informasi
BAB VII HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
Pasal 40 Himpunan Mahasiswa Jurusan, selanjutnya disebut Hima, merupakan Badan Kelengkapan Kema FEB Unpad di tingkat program studi.
Pasal 41 1. Susunan kepengurusan dan program kerja Hima merupakan hak otonomi Hima menurut aturan masing-masing Hima. 2. Ketua Hima adalah anggota Kema FEB Unpad dan selanjutnya diatur dalam aturan program studi masing-masing
Pasal 42 Hima berfungsi sebagai pelaksana kegiatan di tingkat program studi yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan ditingkat program studi masing-masing.
BAB VIII ATURAN PERALIHAN
Pasal 43 Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART Kema FEB Unpad akan dibahas dan ditetapkan dikemudian hari dalam Sidang Umum dan/atau Sidang Istimewa .
PENUTUP
Pasal 44 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan