SOSIALISASI PENUNJUKAN LANGSUNG KENDARAAN PEMERINTAH ATPM/MAIN DEALER/DEALER 3 MEI 2011
DASAR HUKUM PERPRES 54 TAHUN 2010 Pengadaan kendaraan bermotor dapat diadakan melalui Penunjukan Langsung dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat melalui Portal Pengadaan Nasional dan dalam website masing‐ masing Penyedia Barang/Jasa (Pasal 38 Ayat 5 as g e yed a a a g/Jasa ( asa 38 yat 5 huruf u u e) e). Peraturan Kepala LKPP (proses finalisasi)
KRITERIA
Kriteria Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah : 1. 1(satu) penyedia ( )p y barang. g 2. K/L/D/I menentukan merk dan type kendaraan. 3 Adanya proses negosiasi harga dan teknis. 3. teknis 4. Merupakan harga khusus 5. Harga dipublikasikan melalui website masing‐ masing dan Portal Pengadaan Nasional (LKPP).
FAKTOR DALAM PEMBENTUKAN HARGA KENDARAAN PEMERINTAH
Pajak Daerah • Penerapan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Penerapan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi yang mengatur mengenai pengenaan PKB dan BBN Kendaraan Pemerintah di tahun 2011. • BBN‐KB / Bea Balik Nama Kendaraan di mana besaran biaya BBN Kendaraan Pemerintah sebesar 10%/12.5%/15% (tergantung peraturan pemerintah daerah setempat) dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) yang diterbitkan DISPENDA. • PKB / Pajak Kendaraan Bermotor di mana biaya PKB Kendaraan Pemerintah sebesar 0.5 %‐1% dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) yang diterbitkan DISPENDA • Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2009 didasarkan oleh Peraturan Daerah P l k UU N 28 T h 2009 did k l hP t D h seperti: Perda Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2010 (mengenai tarif pajak PKB kendaraan pemerintah) dan No. 9 Tahun 2010 (mengenai tarif BBN kendaraan pemerintah) BBN kendaraan pemerintah).
IMPLEMENTASI PAJAK DAERAH DI PEMDA
SUDAH DITETAPKAN
JAWA TIMUR PKB 0.5% BBN 15%
PEMBAHASAN DPRD
KALIMANTAN TENGAH PKB 0 5% PKB 0.5% BBN 15%
JAWA BARAT PKB 1%
DKI JAKARTA
SULAWESI SELATAN
PKB 0.5% BBN 10%
PKB 0.5% BBN 12.5%
BBN 10%
Pemberlakuan tarif BBN dan PKB akan diatur berdasarkan Perda masing‐masing.
FLOW DIAGRAM PENUNJUKAN LANGSUNG KENDARAAN PEMERINTAH
LKPP
PENYEDIA
HARGA PASAR & VERIFIKASI PENYEDIA
HARGA KENDARAAN & INFO PENYEDIA
K/L/D/I
FRAMEWORK CONTRACT
NEGOSIASI 1/THN
FRAMEWORK AGREEMENT
NEGOSIASI PENUNJUKAN PENUNJUKAN LANGSUNG KENDARAAN
HARGA ACUAN HPS INPUT DATA
PERSIAPAN PENGAJUAN HARGA GSO
Main Dealer/Dealer kurangnya :
mengajukan
1.
Harga Plat Merah OfTR
2 2.
Biaya PKB
3.
Biaya BBN
4.
Ongkos Kirim
5.
Harga Plat Hitam
6.
Masa berlaku harga
data
sekurang‐ sekurang
J d l i ib t hI t l 4 13 M i 2011 Jadwal negosiasi batch I: tanggal 4‐13 Mei 2011
PERSYARATAN ATPM/MAIN DEALER/DEALER surat resmi penunjukan dealer/main dealer dari 1. Memiliki Memiliki surat resmi penunjukan dealer/main dealer dari Main Dealer/ATPM (khusus ATPM tidak perlu surat penunjukan); 2 Memiliki showroom, bengkel dan suku cadang resmi; 2. Memiliki showroom bengkel dan suku cadang resmi 3. Mempublikasikan harga kendaraan bermotor pemerintah kepada masyarakat luas melalui website masing‐masing penyedia kendaraan dan Portan Pengadaan Nasional; 4. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai 4 (empat) tahun Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; 5. 5 ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf 4, 4 dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun Plafon harga dan jenis kendaraan sesuai dengan Standar Biaya Umum (PERMENKEU)
PERSYARATAN ATPM/MAIN DEALER/DEALER
6. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi),PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. 7. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada K t k Kontrak; 8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam; 9. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan 10. Menandatangani Pakta Integritas. Plafon harga dan jenis kendaraan sesuai dengan Standar Biaya Umum (PERMENKEU)
