DATA DAN INFORMASI PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF. Kelompok Kerja Operasional Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat Tahun 2013

DATA DAN INFORMASI PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF Kelompok Kerja Operasional Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat Tahun 2013

Tim Penyusun Anggota Sekretariat Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat

PENGARAH • Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kementerian Dalam Negeri • Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan • Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat,

Kementerian Dalam Negeri

• Kepala Pusat Promosi Kesehatan

ii

Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

Kementerian Kesehatan

Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan bagian dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk Kabupaten dan Kota. Walaupun hanya merupakan salah satu dari indikator dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut, tetapi di dalamnya tercakup semua kegiatan yang akan menjamin tercapainya indikator-indikator lainnya dalam SPM tersebut.

evaluasi untuk merumuskan dan merencanakan kebijakan pencapaian target yang harus dicapai pada tahun 2015 dan implementasi yang akan dimulai pada tahun 2014 sekaligus motivasi untuk meningkatkan sinkronisasi dan kerjasama baik antar lintas program dan lintas sektor dengan baik. Dengan demikian, diharapkan akselerasi untuk pencapaian target Desa dan Kelurahan Siaga Aktif pada tahun 2015 dapat diwujudkan.

KATA PENGANTAR

Perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ini dapat menjadi bahan


iii

iv

Kata Pengantar

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Kritik dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan buku ini sangat kami harapkan. Semoga bermanfaat.


Jakarta, November 2013 Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Selaku Wakil Sekretaris Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat. dr. Lily S. Sulistyowati, MM

Dalam tatanan otonomi daerah, pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Sejalan dengan tatanan otonomi daerah dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bahwa penanganan bidang kesehatan menjadi salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang kemudian diserahkan pelaksanaannya ke desa dan kelurahan

Oleh karena itu, pengembangan Desa Siaga yang kemudian dikembangkan menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif termasuk wajib untuk diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

SAMBUTAN

Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif maka dapat dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan di berbagai tingkatan pemerintahan dalam upaya pengembangan Desa dan Kelurahan Desa Siaga Aktif. Saya menghimbau Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

v

Sambutan

kepada Gubernur, Bupati, Walikota untuk mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan lintas sektor serta menggalang dukungan dari pihak-pihak terkait termasuk lembaga donor dan dunia usaha guna pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di wilayahnya. Dengan diterbitkannya buku ini maka dijadikan sumber acuan untuk dapat meningkatkan upaya singkronisasi dan koordinasi demi pencapaian target Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

vi


Jakarta, November 2013 Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Selaku Ketua Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat. Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc

Bahwa dalam rangka mendukung pencapaian Visi Pembangunan Nasional 2005- 2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan Visi Pembangunan Kesehatan Tahun 2010-2014 adalah “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”. Dalam upaya mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan strategi, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat, swasta, dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global; memantapkan peran masyarakat termasuk swasta sebagai subjek atau penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan; meningkatkan upaya kesehatan bersumberdaya

masyarakat dan mensinergikan sistem kesehatan modern dan asli Indonesia; menerapkan promosi kesehatan yang efektif memanfaatkan agent of change setempat; memobilisasi sektor untuk sektor kesehatan.

SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI

Kegiatan yang dilakukan dengan strategi yang berbasis model pendekatan dan kebersamaan tersebut adalah berupaya memfasilitasi percepatan dan pencapaian peningkatan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk dengan mengembangkan kesiapsiagaan di tingkat desa yang disebut Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/Menkes/ SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

vii

Sambutan

Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Dalam rangka peningkatan kualitas Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, maka perlu melaksanakan revitalisasi Desa Siaga guna mengakselerasi pencapaian target Desa dan Kelurahan Siaga Aktif pada tahun 2015. Perlu diingat bahwa peran Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif sangat penting dalam upaya pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif, karena Pokjanal merupakan wadah kemitraan, koordinasi dan komunikasi berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif. Oleh karena itu, saya menghimbau agar jajaran Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar dapat membentuk serta memperkuat Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga

viii


Aktif di masing-masing daerah. Saya juga berharap, dengan diterbitkannya buku ini dapat menjadi sumber acuan bagi pemangku kepentingan dari berbagai pihak yang tergabung dalam Pokjanal tingkat Pusat, dalam upaya pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang peduli, tanggap, dan sehat secara mandiri.

Jakarta, November 2013 Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Selaku Wakil Ketua Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat. dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS

Kata Pengantar - iii Sambutan - v Daftar Isi - ix

1

Data dan Informasi Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Susunan Anggota Pokjanal Desa & Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat

9

DAFTAR ISI

5

Bab 3 Perkembangan desa dan kelurahan siaga aktif

A. Jumlah Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Indonesia

10

Daftar Isi

ix

21

B. Akses Pelayanan Kesehatan Dasar

C. Pengembangan UKBM

36

D. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

DAFTAR ISI

Data dan Informasi Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

x

Daftar Isi

Bab 4 Penutup

71

31

Lampiran

69

1

BAB

PENDAHULUAN PENDAHULUAN

1

Masyarakat sehat mandiri dan berkeadilan

2

PENDAHULUAN

Pengembangan desa dan kelurahan

Untuk itu, perlu dibentuk kelompok

siaga aktif yang telah ditetapkan

kerja operasional (Pokjanal) di setiap

dalam Keputusan Menteri Kesehatan

jenjang sebagai wadah lintas program,

(Kepmenkes) Nomor 1529/Menkes/

sektor dan pemangku kepentingan

SK/X/2010 dilaksanakan melalui

terkait dalam pengembangan desa

pemberdayaan masyarakat, yaitu

dan kelurahan siaga aktif.

upaya memfasilitasi proses belajar

Sesuai dengan isi Kepmenkes

masyarakat desa dan kelurahan

di atas dan lampiran Keputusan

dalam memecahkan masalah-

Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri)

masalah kesehatannya. Oleh karena

Nomor 140.05/292, salah satu

merupakan upaya pembangunan

tugas dan tanggung jawab Pokjanal

desa dan kelurahan, maka program

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

ini memerlukan peran aktif dari

adalah menyampaikan laporan hasil

berbagai pihak mulai dari pusat,

pelaksanaan program/kegiatan

provinsi, kabupaten/kota, kecamatan

Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga

sampai dengan desa/kelurahan.

Aktif kepada Menteri Dalam Negeri

dan Menteri Kesehatan. Pelaporan

hidup bersih dan sehat (PHBS).

dalam Laporan Data dan Informasi

Penyusunan laporan ini merujuk pada

Pengembangan Desa dan Kelurahan

data dan informasi dari berbagai

Siaga Aktif ini meliputi 3 komponen

sumber, antara lain data Pusat Data

pengembangan desa dan kelurahan

dan Informasi (Pusdatin) Kementerian

siaga aktif, yaitu 1) akses layanan

Kesehatan, Riset Fasilitas Kesehatan

kesehatan dasar, 2) pemberdayaan

(Rifaskes) Kementerian Kesehatan,

masyarakat melalui pengembangan

lampiran Peraturan Menteri Dalam

upaya kesehatan bersumberdaya

Negeri (Permendagri) serta Laporan

masyarakat (UKBM) serta, 3) perilaku

Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2012.

Masyarakat yang peduli, tanggap, mampu dan mandiri

PENDAHULUAN

3

4

PENDAHULUAN

BAB

2

SUSUNAN ANGGOTA POKJANAL DESA & KELURAHAN SIAGA AKTIF TINGKAT PUSAT

Susunan Anggota Pokjanal Desa & Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat

5

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI : 140.05/292 Tahun 2011 Tanggal : 27 April 2011 Tentang : Pembentukan Pokjanal dan Sekretariat Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat

SUSUNAN ANGGOTA POKJANAL DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF TINGKAT PUSAT

Nomor

6


Sesuai dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 140.05/292 tahun 2011 telah dibentuk Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat yang anggotanya terdiri dari berbagai Kementerian atau Lembaga yang terkait pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif. Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif tingkat Pusat terdiri dari empat bidang yaitu bidang kelembagaan, bidang pelayanan kesehatan dasar, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang PHBS. Dalam

menjalankan fungsi administrasi Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat telah dibentuk juga sekretariat. Hubungan kerja antar unsur di dalam Pokjanal merupakan hubungan kerjasama secara fungsional, koordinatif dan kemitraan. Secara sederhana susunan anggota Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif tingkat Pusat adalah sebagai berikut:

JABATAN/KOMPONEN UNIT KERJA Menteri Dalam Negeri Menteri Kesehatan

KEDUDUKAN DALAM TIM Pembina Pengarah

Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kemendagri Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Kemendagri

Ketua Wakil Ketua Sekretaris I

Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan

Sekretaris II

Bidang kelembagaan Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ditjen PMD, Kemendagri Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Ditjen PMD, Kemendagri Bidang Pemberdayaan Masyarakat Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, Ditjen PMD, Kemendagri

Ketua Ketua Ketua

Bidang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Direktur kesehatan dan Gizi, Bappenas

Ketua

Adapun susunan keanggotaan Pokjanal dan sekretariat secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.


7

Pada tahun 2013, Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif tingkat Pusat telah menyusun serta menerbitkan buku Rencana Aksi Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif tahun 20132015. Disusunnya buku Rencana Aksi ini bertujuan untuk dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan (lintas program dan lintas sektor) yang tergabung dalam Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat untuk memahami perannya masing-masing dalam pengembangan Desa dan Kelurahan

8


Siaga Aktif, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Setelah diterbitkannya buku Rencana Aksi ini, diharapkan Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten menyusun buku rencana aksi Pokjanal di daerahnya masingmasing. Hal ini juga tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.41/1236/PMD tentang Rencana Aksi Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif tingkat Pusat.

BAB

3

PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF Perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

9

A. DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF DI INDONESIA

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10

Perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

1. JUMLAH DESA DAN KELURAHAN DI INDONESIA (PER-PROVINSI) TAHUN 2012 NO

PROVINSI

JUMLAH DESA

JUMLAH KELURAHAN

JUMLAH DESA DAN KELURAHAN

1

Nanggoe Aceh Darussalam

6.464

6.464

2

Sumatera Utara

5.281

664

5.945

3

Sumatera Barat

886

259

1.145

4

Riau

1.594

241

1.835

5

Jambi

1.391

162

1.553

6

Sumatera Selatan

2.768

376

3.144

7

Bengkulu

1.356

168

1.524

8

Lampung

2.375

205

2.580

9

Kepulauan Bangka Belitung

313

67

380

10

Kepulauan Riau

274

141

415

11

DKI Jakarta

-

267

267

12

Jawa Barat

5.295

639

5.934

13

Jawa Tengah

7.809

769

8.578

14

DI Yogyakarta

392

46

438

15

Jawa Timur

7.722

783

8.505

16

Banten

1.273

278

1.551

17

Bali

634

80

714

JUMLAH DESA

JUMLAH KELURAHAN


NO

PROVINSI

18

Nusa Tenggara Barat

941

139

1.080

19

Nusa Tenggara Timur

2.881

319

3.200

20

Kalimantan Barat

1.897

89

1.986

21

Kalimantan Tengah

1.420

138

1.558

22

Kalimantan Selatan

1.866

143

2.009

23

Kalimantan Timur

1.268

224

1.492

24

Sulawesi Utara

1.458

332

1.790

25

Sulawesi Tengah

1.767

169

1.936

26

Sulawesi Selatan

2.240

784

3.024

27

Sulawesi Tenggara

1.772

370

2.142

28

Gorontalo

657

72

729

29

Sulawesi Barat

533

71

604

30

Maluku

1.135

34

1.169

31

Maluku Utara

1.039

112

1.151

32

Papua Barat

1.477

77

1.554

33

Papua

4.766

91

4.857

72.944

8.309

81.253

Indonesia sumber : Permendagri Nomor 18 Tahun 2013


11

2.

JUMLAH DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF PER PROVINSI TAHUN 2012 Indonesia = 52.804

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Adalah Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar setiap hari melalui Poskesdes/ Pustu/Puskesmas atau sarana kesehatan lainnya. Penduduknya mengembangkan UKBM dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan PHBS. Sumber: Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Tahun 2012

12


JUMLAH RW, DESA, DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF NO

PROVINSI

1


2

RW, DESA, DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF PRATAMA

MADYA

PURNAMA MANDIRI

JUMLAH

578

-

-

-

578

Sumatera Utara

-

-

-

-

2.956

3

Sumatera Barat

200

354

350

110

1.014

4

Riau

381

320

126

27

854

5

Jambi

621

234

61

56

972

6

Sumatera Selatan

1.621

777

50

267

2.715

7

Bengkulu

925

329

83

5

1.342

8

Lampung

-

-

-

-

1.331

9


-

-

-

-

296

10 Kepulauan Riau

264

58

17

12

351

11 DKI Jakarta

433

565

577

431

2.006

12 Jawa Barat

-

-

-

-

5.532

3.492

3.304

1.348

433

8.577

212

133

56

7

408

4.674

2.519

689

86

7.968

974

350

7

-

1.331

13 Jawa Tengah 14 DI Yogyakarta 15 Jawa Timur 16 Banten


13

NO

PROVINSI

RW, DESA, DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF PRATAMA

MADYA

PURNAMA MANDIRI

JUMLAH

17 Bali

698

-

-

-

698

18 Nusa Tenggara Barat

607

203

80

65

955

19 Nusa Tenggara Timur

-

-

-

-

502

20 Kalimantan Barat

1.063

6

-

-

1.069

21 Kalimantan Tengah

629

-

-

-

629

22 Kalimantan Selatan

1.549

251

58

10

1.868

23 Kalimantan Timur

630

159

139

20

948

24 Sulawesi Utara

368

126

192

3

689

25 Sulawesi Tengah

839

140

7

3

989

26 Sulawesi Selatan

1.716

609

202

78

2.605

27 Sulawesi Tenggara

210

25

20

6

261

28 Gorontalo

467

37

7

-

511

-

-

-

-

131

30 Maluku

780

12

-

16

808

31 Maluku Utara

583

197

62

17

859

-

-

-

-

31

1.020

-

-

-

1.020

25.534

10.708

4.131

1.652

52.804

29 Sulawesi Barat

32 Papua Barat 33 Papua Total

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Tahun 2012

14


3.

PERBANDINGAN TARGET DENGAN CAPAIAN PRESENTASE DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF

70

Perbandingan target dengan capaian desa dan kelurahan siaga aktif

65

60 50 40

40

32,3

30 20

Target

25 15

Capaian

16

10 0

2010

2011

2012

Sesuai dengan target RPJMN 2010 – 2014, target capaian desa dan kelurahan siaga aktif di tahun 2010 sebesar 15%, tahun 2011 sebesar 25% dan tahun 2012 sebesar 40%. Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi yang disampaikan setiap tahun, perkembangan desa dan kelurahan siaga aktif masih dalam rencana yang ditetapkan Perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

15

Presentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tiga Provinsi dengan presentase desa dan kelurahan siaga aktif paling tinggi adalah Jawa Tengah, Bali dan Jawa Timur.

16


PRESENTASE DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF PER PROVINSI TAHUN 2012

Indonesia

4.

PRESENTASE DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF

No

Provinsi

Persentase RW, Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

1


9

2

Sumatera Utara

50

3

Sumatera Barat

4

Riau

46,5

5

Jambi

62,6

6

Sumatera Selatan

86,4

7

Bengkulu

88,1

8

Lampung

51,6

9


77,9

10

Kepulauan Riau

84,6

11

DKI Jakarta

74,1

12

Jawa Barat

93,2

13

Jawa Tengah

100,0

14

DI Yogyakarta

93,2

15

Jawa Timur

93,7

16

Banten

85,8

89


17

No

Persentase RW, Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

Provinsi

17

Bali

97,8

18

Nusa Tenggara Barat

88,4

19

Nusa Tenggara Timur

15,7

20

Kalimantan Barat

53,8

21

Kalimantan Tengah

40,4

22

Kalimantan Selatan

93,0

23

Kalimantan Timur

63,5

24

Sulawesi Utara

38,5

25

Sulawesi Tengah

51,1

26

Sulawesi Selatan

86,1

27

Sulawesi Tenggara

12,2

28

Gorontalo

70,1

29

Sulawesi Barat

21,7

30

Maluku

69,1

31

Maluku Utara

74,6

32

Papua Barat

2,0

33

Papua

21,0 Rata-rata per Indonesia

65,0


18


5.

PERBANDINGAN PRESENTASE PROVINSI YANG TELAH MEMILIKI POKJANAL DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF TINGKAT PROVINSI

Pokjanal Tk Provinsi

30%

70%

Provinsi belum memiliki Pokjanal Provinsi sudah memiliki Pokjanal

Provinsi yang telah membentuk Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Provinsi adalah Nangroe Aceh Darussalam, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Maluku


19

6. PERBANDINGAN PRESENTASE DESA DAN KELURAHAN YANG TELAH DAN BELUM MEMILIKI FORUM DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF Forum desa atau kelurahan siaga aktif terdiri dari

perangkat pemerintahan desa/kelurahan, unsur lembaga kemasyarakatan seperti TP PKK, organisasi agama dan gerakan pramuka, KPM Desa/ Kelurahan, kader kesehatan/kelurahan serta tokoh masyarakat. Salah satu kriteria Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah memiliki forum. Saat ini ada sebanyak 52.804 Desa dan Kelurahan yang telah memiliki forum dari seluruh Desa dan Kelurahan di seluruh Indonesia (64,9%)

20


35,1%

64,9% Desa & Kelurahan yang telah memiliki forum Desa & Kelurahan yang belum memiliki forum

B. AKSES PELAYANAN KESEHATAN DASAR Kemudahan penduduk dalam mengakses pelayanan kesehatan dasar merupakan salah satu kriteria desa dan kelurahan siaga aktif yang harus dipenuhi. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif diselenggarakan melalui berbagai UKBM, serta kegiatan kader dan masyarakat. Pelayanan ini selanjutnya didukung oleh sarana-sarana kesehatan yang ada seperti Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas, dan rumah sakit. Pelayanan kesehatan dasar adalah

pelayanan primer, sesuai dengan kewenangan tenaga kesehatan yang bertugas. Pelayanan kesehatan dasar berupa: (1) Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, (2) Pelayanan kesehatan untuk ibu menyusui, (3) Pelayanan kesehatan untuk anak, serta (4) Penemuan dan penanganan penderita penyakit. Kasus-kasus yang tidak dapat ditangani di Poskesdes akan dirujuk melalui sistem pelayanan rujukan ke Puskesmas atau bahkan ke Rumah Sakit sesuai dengan kompetensi pelayanan yang dibutuhkan.


21

1.

JUMLAH RUMAH SAKIT PER PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012

Indonesia = 2.083

22


Banten

Jumlah Rumah Sakit yang ada sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 2.083 Rumah Sakit, yang terdiri dari Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat. Rumah Sakit merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh penduduk di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

Sulawesi Selatan

Jumlah Rumah Sakit

TABEL JUMLAH RUMAH SAKIT PER PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012 RS Umum

RS Privat

1

No

Nangroe Aceh Darussalam

Provinsi

46

5

Jumlah 51

2

Sumatera Utara

158

16

174

3

Sumatera Barat

38

21

59

4

Riau

43

10

53

5

Jambi

24

3

27

6

Sumatera Selatan

34

8

42

7

Bengkulu

17

1

18

8

Lampung

37

9

46

9


12

1

13

10

Kepulauan Riau

22

3

25

11

DKI Jakarta

84

58

142

12

Jawa Barat

182

61

243

13

Jawa Tengah

179

68

247

14

DI Yogyakarta

43

23

66

15

Jawa Timur

206

80

286

16

Banten

49

24

73

17

Bali

42

12

54


23

No 18

Provinsi Nusa Tenggara Barat

RS Umum 19

RS Privat 3

Jumlah 22

19

Nusa Tenggara Timur

38

3

41

20

Kalimantan Barat

29

9

38

21

Kalimantan Tengah

16

0

16

22

Kalimantan Selatan

24

5

29

23

Kalimantan Timur

36

14

50

24

Sulawesi Utara

33

2

35

25

Sulawesi Tengah

19

6

25

26

Sulawesi Selatan

53

23

76

27

Sulawesi Tenggara

21

2

23

28

Gorontalo

10

1

11

29

Sulawesi Barat

8

0

8

30

Maluku

24

2

26

31

Maluku Utara

17

0

17

32

Papua Barat

13

0

13

33

Papua

32

2

34

1.608

475

2.083

Indonesia

Sumber: Pusat Data Kementerian Kesehatan Tahun 2012

24


JUMLAH PUSKESMAS PERAWATAN DAN NON PERAWATAN PER PROVINSI TAHUN 2012 Indonesia = 9.510

Puskesmas Per-Provinsi

Nangroe Aceh Darulsalam

2.

Terdapat 9.510 Puskesmas di Indonesia yang terdiri Puskesmas perawatan dan non perawatan. Penduduk di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas. Perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

25

TABEL JUMLAH PUSKESMAS PERAWATAN DAN NON PERAWATAN PER PROVINSI TAHUN 2012 NO.

26


PROVINSI

JUMLAH

1


330

2

Sumatera Utara

555

3

Sumatera Barat

260

4

Riau

207

5

Jambi

176

6

Sumatera Selatan

317

7

Bengkulu

178

8

Lampung

276

9


60

10

Kepulauan Riau

69

11

DKI Jakarta

340

12

Jawa Barat

1.046

13

Jawa Tengah

873

14

DI Yogyakarta

121

15

Jawa Timur

960

16

Banten

228

NO.

PROVINSI

JUMLAH

17

Bali

118

18

Nusa Tenggara Barat

157

19

Nusa Tenggara Timur

349

20

Kalimantan Barat

237

21

Kalimantan Tengah

190

22

Kalimantan Selatan

226

23

Kalimantan Timur

217

24

Sulawesi Utara

177

25

Sulawesi Tengah

176

26

Sulawesi Selatan

425

27

Sulawesi Tenggara

258

28

Gorontalo

87

29

Sulawesi Barat

91

30

Maluku

178

31

Maluku Utara

119

32

Papua Barat

128

33

Papua

381 TOTAL

9.510 Sumber: Pusat Data Kementerian Kesehatan Tahun 2012 Perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

27

3.

JUMLAH POSKEDES PER PROVINSI

Indonesia = 54.142

Jumlah Poskesdes Saat ini tercatat sebanyak 54.142 Poskesdes dari jumlah 81.253 desa yang ada di Indonesia. Poskesdes adalah UKBM yang dibentuk di Desa dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Desa.

28


3.

JUMLAH POSKEDES PER PROVINSI

NO.

PROVINSI

JUMLAH DESA

JUMLAH KELURAHAN


JUMLAH POSKESDES YANG BEROPERASI

1


6.464

-

6.464

2.186

2

Sumatera Utara

5.281

664

5.945

3.795

3

Sumatera Barat

886

259

1.145

2.421

4

Riau

1.594

241

1.835

1.142

5

Jambi

1.391

162

1.553

900

6

Sumatera Selatan

2.768

376

3.144

2.444

7

Bengkulu

1.356

168

1.524

1.531

8

Lampung

2.375

205

2.580

1.438

9


313

67

380

294

10

Kepulauan Riau

274

141

415

196

11

DKI Jakarta

-

267

267

1.176

12

Jawa Barat

5.295

639

5.934

5.456

13

Jawa Tengah

7.809

769

8.578

7.605

14

DI Yogyakarta

392

46

438

421

15

Jawa Timur

7.722

783

8.505

8.554

16

Banten

1.273

278

1.551

517

17

Bali

634

80

714

482 Perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

29

NO.

PROVINSI

JUMLAH DESA

JUMLAH KELURAHAN


JUMLAH POSKESDES YANG BEROPERASI 778

18

Nusa Tenggara Barat

941

139

1.080

19

Nusa Tenggara Timur

2.881

319

3.200

612

20

Kalimantan Barat

1.897

89

1.986

1.316

21

Kalimantan Tengah

1.420

138

1.558

506

22

Kalimantan Selatan

1.866

143

2.009

1.683

23 24 25

Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah

1.268

224

1.492

1.458

332

1.790

1.767

169

1.936

644 1.034 1.148

26

Sulawesi Selatan

2.240

784

3.024

2.795

27

Sulawesi Tenggara

1.772

370

2.142

1.049

28

Gorontalo

657

72

729

294

29

Sulawesi Barat

533

71

604

105

30

Maluku

1.135

34

1.169

598

31

Maluku Utara

1.039

112

1.151

243

32

Papua Barat

1.477

77

1.554

70

33

Papua

4.766

91

4.857

709

72.944

8.309

81.253

54.142

Indonesia


30


C. PENGEMBANGAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM) Desa dan Kelurahan Siaga Aktif bertujuan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat desa dan kelurahan yang peduli, tanggap, dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat. Cirinya mencakup terbangunnya sistem di desa yang terbentuk dari berbagai bentuk komponen UKBM yang ada dalam menanggulangi permasalahan kesehatan yang terjadi di wilayahnya. Kegiatan difokuskan kepada upaya survailans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan

penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan Dalam perkembangan pemberdayaan masyarakat sampai dewasa ini, telah tumbuh dan berkembang berbagai UKBM. Berbagai UKBM yang telah berkembang, antara lain: Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Malaria Desa (Posmaldes), Pos TB Desa, Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Bina Keluarga Balita (BKB), Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) serta UKBM lain yang sesuai dengan kondisi permasalahan masyarakat setempat.

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat dengan bimbingan dari petugas Puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya


31

1. NO

32


JUMLAH UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT UKBM

JUMLAH

PROVINSI

SUMBER DATA

1

Posyandu

275.942

33

Kemenkes

2

Posmaldes

2.441

14

Kemenkes

3

Pos TB Desa

104

13

Kemenkes

4

Pos UKK

290

11

Kemenkes

5

Poskestren

1.040

33

Kemenkes

6

PAUD

162.748

33

Kemendikbud

7

BKB

7.230

33

BKKBN

8

Posbindu PTM

7.250

33

Kemenkes

2.

JUMLAH POSYANDU PER PROVINSI TAHUN 2012

Indonesia = 275.942

Jumlah Posyandu Sampai dengan tahun 2012, jumlah posyandu di seluruh Indonesia adalah sebanyak 275.942, artinya dalam 1 desa atau kelurahan terdapat 3 atau 4 buah posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat guna memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Kesehatan Dasar untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB


33

TABEL JUMLAH POSYANDU PER PROVINSI TAHUN 2012 NO

34


PROVINSI

JUMLAH

1


7.385

2

Sumatera Utara

15.303

3

Sumatera Barat

7.101

4

Riau

5.037

5

Jambi

3.218

6

Sumatera Selatan

6.352

7

Bengkulu

1.859

8

Lampung

2.595

9


992

10

Kepulauan Riau

1.128

11

DKI Jakarta

4.241

12

Jawa Barat

48.649

13

Jawa Tengah

48.789

14

DI Yogyakarta

5.680

15

Jawa Timur

45.882

16

Banten

10.640

17

Bali

4.760

NO

PROVINSI

JUMLAH

18

Nusa Tenggara Barat

5.781

19

Nusa Tenggara Timur

8.573

20

Kalimantan Barat

4.281

21

Kalimantan Tengah

2.236

22

Kalimantan Selatan

3.714

23

Kalimantan Timur

4.566

24

Sulawesi Utara

2.066

25

Sulawesi Tengah

3.223

26

Sulawesi Selatan

9.377

27

Sulawesi Tenggara

2.781

28

Gorontalo

1.302

29

Sulawesi Barat

1.441

30

Maluku

1.926

31

Maluku Utara

1.401

32

Papua Barat

1.122

33

Papua

2.541 TOTAL

275.942 Sumber: Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Tahun 2012


35

D. PEMBINAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Jumlah RT Ber-PHBS Jumlah rumah tangga ber-PBHS adalah jumlah rumah tangga yang menerapkan PHBS dalam kehidupan seharihari. Berdasarkan data yang ada, didapatkan jumlah RT ber-PHBS adalah sebanyak 13.503.797 rumah tangga dari 23.815.216 rumah tangga yang dipantau.

36


Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Adanya pembinaan PHBS di rumah tangga adalah salah satu kriteria yang harus ada dalam desa/kelurahan siaga aktif. Adapun indikator PHBS Rumah Tangga adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI

eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan pakai sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktifitas fisik minimal 30 menit setiap hari serta tidak merokok di dalam rumah. Akan tetapi untuk mencapai hal tersebut, PHBS harus dipraktikkan di tatanan mana pun pada saat seseorang sedang berada. Selain di tatanan rumah tangga, PHBS harus dikembangkan dan dipraktikkan di tatanan-tatanan institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan sarana kesehatan.

1.

CAPAIAN RUMAH TANGGA BER-PHBS TAHUN 2012

NO

PROVINSI

Jumlah Rumah Tangga

Jumlah Rumah Tangga Yang Dipantau

Rumah Tangga Ber - PHBS

Pencapaian (%)

1

Aceh

1.066.346

208.157

68.844

33,1

2

Sumatera Utara

3.037.306

950.436

596.005

62,7

3

Sumatera Barat

1.152.378

752.580

523.419

69,5

4

Riau

1.328.461

93.659

45.750

48,8

5

Jambi

770.610

230.188

127.297

55,3

6

Sumatera Selatan

1.813.436

667.296

407.384

61,0

7

Bengkulu

432.867

176.155

86.756

49,2

8

Lampung

1.934.431

849.393

431.071

50,8

9


311.144

41.170

22.946

55,7

441.750

129.526

55.554

42,9

11 DKI Jakarta

2.508.869

705.543

500.262

70,9

12 Jawa Barat

10 Kepulauan Riau

11.493.124

6.814.059

3.169.308

46,5

13 Jawa Tengah

8.703.499

5.906.690

4.513.865

76,4

14 DI Yogyakarta

1.037.852

371.274

161.030

43,4

10.379.484

1.995.195

898.271

45,0

15 Jawa Timur


37

16 Banten

Jumlah Rumah Tangga Yang Dipantau 2.596.432 661.027

233.590

35,3

17 Bali

1.028.171

192.217

133.388

69,4

18 Nusa Tenggara Barat

1.252.516

114.431

56.936

49,8

19 Nusa Tenggara Timur

1.013.882

242.617

118.942

49,0

20 Kalimantan Barat

1.022.980

133.227

66.714

50,1

21 Kalimantan Tengah

572.790

30.933

15.861

51,3

22 Kalimantan Selatan

975.168

250.941

182.241

72,6

23 Kalimantan Timur

870.912

264.645

199.184

75,3

24 Sulawesi Utara

581.872

170.117

120.280

70,7

25 Sulawesi Tengah

620.404

2.670

825

30,9

26 Sulawesi Selatan

1.847.825

952.895

469.569

49,3

27 Sulawesi Tenggara

502.047

179.714

67.793

37,7

28 Gorontalo

243.981

74.130

43.695

58,9

29 Sulawesi Barat

258.559

44.145

13.620

30,9

30 Maluku

316.597

60.688

27.534

45,4

31 Maluku Utara

214.316

26.066

10.883

41,8

32 Papua Barat

168.076

22.275

5.681

25,5

33 Papua

658.584

501.157

129.299

25,8

61.156.669

23.815.216

13.503.797

56,7

NO

PROVINSI

INDONESIA

38


Jumlah Rumah Tangga

Rumah Tangga Ber - PHBS

Pencapaian (%)


2.

PERBANDINGAN TARGET RUMAH TANGGA BER-PHBS DENGAN CAPAIAN RUMAH TANGGA BER-PHBS

62

60

60 58

56,7

56

55

54

53,9

52 50

Target

50 50,1

Capaian

48 46 44

2010

2011

2012

Capaian Rumah tangga ber-PHBS mengalami

peningkatan dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, meskipun masih belum mencapai target yang diharapkan yaitu 56,7% dari target 60% di Tahun 2012


39

Dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, diketahui masih ada 21 provinsi dengan capaian presentase Rumah Tangga ber-PHBS dibawah ratarata capaian nasional.

40


PRESENTASE RUMAH TANGGA BER-PHBS PER PROVINSI TAHUN 2012

Indonesia

3.

4. JUMLAH TENAGA KESEHATAN (BIDAN, PROMKES PUSKESMAS) DAN KADER (TOMA, TOGA DAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) TAHUN 2012 NO

PROVINSI

PROMKES

BIDAN DESA

KADER

1

Aceh

318

8.738

2

Sumatera Utara

179

11.424

4.500 3.548

3

Sumatera Barat

168

4.136

20.813

4

Riau

58

3.060

17.918

5

Jambi

61

2.038

2.122

6

Sumatera Selatan

340

4.753

7.487

7

Bengkulu

68

2.176

4.010

8

Lampung

90

4.024

7.488

9


41

529

714

10

Kepulauan Riau

22

786

1.593

11

DKI Jakarta

86

1.121

12.393

12

Jawa Barat

325

10.309

37.622

13

Jawa Tengah

385

12.479

139.239

14

DI Yogyakarta

49

946

1.314

15

Jawa Timur

316

12.388

4.086

Tenaga kesehatan baik tenaga Promkes di Puskesmas maupun Bidan mampu membina secara teknis terhadap kegiatan UKBM di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Kader diharapkan mampu untuk menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pertisipatif di Desa dan Kelurahan. Perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

41

NO

PROVINSI

PROMKES

BIDAN DESA

KADER

16

Banten

66

2.594

17

Bali

34

1.604

33.308 780

18

Nusa Tenggara Barat

165

1.689

2.664

19

Nusa Tenggara Timur

150

2.514

600

20

Kalimantan Barat

86

1.923

199

21

Kalimantan Tengah

44

1.484

1.170

22

Kalimantan Selatan

120

2.301

12.018

23

Kalimantan Timur

72

1.555

4.575

24

Sulawesi Utara

82

1.073

4.515

25

Sulawesi Tengah

84

1.846

7.599

26

Sulawesi Selatan

300

4.526

30.748

27

Sulawesi Tenggara

181

1.787

1.968

28

Gorontalo

34

425

612

29

Sulawesi Barat

66

781

660

30

Maluku

19

949

1.880

31

Maluku Utara

67

742

100

32

Papua Barat

43

1.280

12.970

33

Papua

35

516

360

Total Sumber: Laporan Dinas Kesehatan Provinsi 2012 dan Rifaskes

42


5.

DAFTAR FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN YANG TELAH DILATIH TAHUN 2013 Pelatihan fasilitator pemberdayaan masyarakat pada tahun 2013 diselenggarakan oleh pusat promosi kesehatan bekerjasama dengan Badan PPSDM kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Astellas Asia Oceania Foundation, Water Sanitation Program, dan Direktorat Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan. Secara keseluruhan jumlah fasilitator yang telah dilatih pada tahun 2013 adalah sebanyak 268 Orang yang berasal dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Mitra.

NO. 1

ASAL DAERAH Pusat

UNIT KERJA

NAMA

Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan

Rahmat Wibisono, S.Kom


Febrima Wulan, SKM


Meylina Puspitasari, SKM


dr. Putriayu Hartini


43


Irma Guspita Dewi, SKM


Bhinuri Damawanti, SKM


drg. Ramadanura, MPHM


Iis Bilqis Robitoh


Dwi Adi Maryadi, SKM, MPH

Water & Sanitation Program (WSP) World Bank

Rahmi Yetri Kasri

Health Promotion Officer, Surfaid International

Syukur Des'eliman Gulo

Prima Kesehatan JICA

Andi Bulan Purnama

Surfaid Internasional di Indonesia Yunisra Putri Rambe 2

Provinsi Sulawesi Utara a b

44

Kab. Bolaang Mengondow Kab. Kepulauan Talaud


Dinas Kesehatan

Arthur Lapian, SE, M.Kes

Dinas Kesehatan

Han Tamawiwy

Dinas Kesehatan

Dra. Martje Lala, Apt, MAP

Dinas Kesehatan

Memi Indriani Polapa, SKM

Dinas Kesehatan

Kriestiani Petronela Pedah, S.ST

Dinas Kesehatan

Serly Lobbu, SE

NO.

ASAL DAERAH

3

Provinsi Sulawesi Tengah a b c

4

Kabupaten Toli Toli Kabupaten Buol Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Selatan

a b c d

Kabupaten Wajo Kabupaten Barru Kabupaten Bulukumba Kecamatan Majueleng

UNIT KERJA

NAMA

Dinas Kesehatan

Agus Robinson Musa, SKM

Dinas Kesehatan

Nur Zulhijah, SKM

Dinas Kesehatan

Israjudin, SKM

Dinas Kesehatan

Ridwan Lanta, SKM

Dinas Kesehatan

Wahida, S.Kep, Ns

Dinas Kesehatan

Muhtar, SKM, MPH

Dinas Kesehatan

Jeni, SKM

Dinas Kesehatan

Fabotin Taib, S.Sos, M.Si

Dinas Kesehatan

Hj.St. Hadidjah, SKM, M.Kes

Dinas Kesehatan

Haryanty Swasni S, S.KM

Dinas Kesehatan

Abdul Kadir

Dinas Kesehatan

Syamsudin Baba

Dinas Kesehatan

H.Takbir Jafar, SKM

Dinas Kesehatan

Heriani Syamsu, SKM

Dinas Kesehatan

Haryani, SKM

Dinas Kesehatan

A.Parawansyah, SKM

Dinas Kesehatan

A. Batari Toja

Dinas Kesehatan

Aco Lolo, S.Kep


45

NO.

ASAL DAERAH

5

Provinsi Sulawesi Barat a b

6

7

46

Kabupaten Mamuju Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Tenggara

a

Kabupaten Buton

b

Kabupaten Kolaka

Provinsi Maluku Utara a

Kabupaten Halmahera Barat

b

Kabupaten Halmahera Tengah


UNIT KERJA

NAMA

Dinas Kesehatan

Nana Darmania, M.Kes

Dinas Kesehatan

Syamsuari, SKM

Dinas Kesehatan

Badariah, SKM

Dinas Kesehatan

Yohanis, BSc

Dinas Kesehatan

Hj.Mudra Ilham, SKM, M.Kes

Dinas Kesehatan

Asmiati, SKM, MM, M.Kes

Dinas Kesehatan

Wa Ode Hasnah, SKM

Dinas Kesehatan

Zulkifli, SKM, M.Kes

Dinas Kesehatan

As'ad Sutejo, S,Sos

Dinas Kesehatan

La Alidia, SKM, M.MKes

Dinas Kesehatan

Petrus Peni Paranda, S.Gz

Dinas Kesehatan

Muhajirin, SKM

Dinas Kesehatan

Bambang Irawan, S.Gz

Dinas Kesehatan

Ramlan Hasan, S.ST

Dinas Kesehatan

Novita, AMD, Kep

Dinas Kesehatan

Isra Oihu, AMD. KL

Dinas Kesehatan

Nurjati Feny, SKM

Dinas Kesehatan

Sitti Marwah, SKM

NO.

ASAL DAERAH

8

Provinsi Papua a

Kota Jayapura

b

Kabupaten Jayapura

c

Kabupaten Kerom

9

Provinsi Papua Barat a

Kabupaten Sorong

b

Kota Sorong

10

Provinsi Gorontalo a b

Kabupaten Boalemo Kota Gorontalo

UNIT KERJA

NAMA

Dinas Kesehatan

Marlina Homer, SKM

Dinas Kesehatan

Ita Yulianti, AMKL

Dinas Kesehatan

Teguh Budhy Setyatno, SKM, MPH

Dinas Kesehatan

Korneles Rumatray, SKM, Mkes

Dinas Kesehatan

Tekun Isdihanto

Dinas Kesehatan

Hatuguan Sitohang, SKM

Dinas Kesehatan

Bernard Maniagasi, SKM

Dinas Kesehatan

Laomi, AMK

Dinas Kesehatan

Dorus Orocomna, SKM

Dinas Kesehatan

Hendrik A Marisan, AMK

Dinas Kesehatan

Usdi Suhardi, SKM

Dinas Kesehatan

Marthen Fanindi, SKM

Dinas Kesehatan

Arifin Han, SKM, M.Kes

Dinas Kesehatan

Mery B.Tandigau. SKM

Dinas Kesehatan

Mohammad Nur Irwan Hamidun, SKM

Dinas Kesehatan

Istina Halid, SKM

Dinas Kesehatan

Ramin Abas, SKM

Dinas Kesehatan

I Ketut Joni Arthayana, SKM

Dinas Kesehatan

Kafrawiyanto Maku, SKM

Dinas Kesehatan

Nelson Panu, SKM, MPH Perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

47

NO.

ASAL DAERAH

11

Provinsi Bali a b

12

Kabupaten Karang Asem Provinsi NTT

a b

Kabupaten Ngada Kabupaten Manggarai Barat

c

Kabupaten Flores Timur

d

Kabupaten Alor

e

48

Kabupaten Buleleng

Kota Kupang Perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

UNIT KERJA

NAMA

Dinas Kesehatan

Ni Nyoman Pusparini, SKM

Dinas Kesehatan

Cok Istri Dewiyani Cakrawati, SKM

Dinas Kesehatan

I Made Sura Redita

Dinas Kesehatan

Ketut Artana

Dinas Kesehatan

Ni Putu Artini, SKM

Dinas Kesehatan

Ida Bagus Rusmahadhi Putra

BPMPD

Korenus Poto Fransiskus Sape, SH

BPMPD

Maria Wass, SE

Dinas Kesehatan

Pateni Fransiskus, A.Md

BPMPD

Helibertus Moda, S.Ag

Dinas Kesehatan

Benediktus Joni, SST

Dinas Kesehatan

F. Dasales Nontol

BPMPD

Silvester Agung, SE

BPMPD

Paulus Petala Kaha, M.Si

Dinas Kesehatan

Maria Paskela Bali Kedang, SKM

Dinas Kesehatan

Sonny Binna

BPMPD

Rahmat Dopong

Dinas Kesehatan

Jasintha Ivony G.W Ngongo, SKM

BPMPD

Yanuar Dally, SH.M.Si

NO.

ASAL DAERAH f

13

Kab.Manggarai Provinsi Maluku

UNIT KERJA

NAMA

Dinas Kesehatan

Nobertus Burhanus,SKM

BPMPD

Agustinus Adun,SE

Dinas Kesehatan

Monika Kalew, SKM

BPMPD

R. Tualeka, SE

a

Kota Tual

Dinas Kesehatan

drg. Maxie M.B Tinggogoy

b

Kabupaten Maluku Tengah

Dinas Kesehatan

Maria Kunu, BSc

c

Kabupaten Maluku Tenggara

Dinas Kesehatan

Veronika Talupun

d

Kota Ambon

Dinas Kesehatan

Sientje S. Salmon, AMK

BPMPD

Titus Betaubun, S.Sos

Kabupaten Buru

Dinas Kesehatan

Asmir Lating

Provinsi NTB

Dinas Kesehatan

Ni Ketut Sutarti, SKM

Dinas Kesehatan

Lalu Mustiawan, ST

Dinas Kesehatan

Moh. Saleh Isa, SKM

BPMPD

Dra. Sri Sugati

BPMPD

Drs. Sarudi, MH

BPMPD

Drs. Slamet Riyadi

Dinas Kesehatan

Abdul Aziz Muslim, S.Gz Dietisien

BPMPD

H. Sadri, A.Md.Kep

Dinas Kesehatan

Bainun Isnawati

e 14

a

Kota Mataram

b

Kabupaten Lombok Utara


49

NO.

ASAL DAERAH c d

e

Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Sumba Barat

NAMA

Dinas Kesehatan

Nurhayati Ningsih, SKM

BPMPD

Lalu Marzawan Supriyadi, S.Sos

Dinas Kesehatan

Yuliana, SKM

Dinas Kesehatan

Sujirman, S.ST

Dinas Kesehatan

Khalid, SKM.MPH

BPMPD

Hj. Baiq Hasriani, S.Sos

Dinas Kesehatan

Sukowinadi Laban

BPMPD

Steven L. Naha

f

Kabupaten Sumbawa Barat

Dinas Kesehatan

Suhodo, S.AP

g

Kabupaten Sumbawa

Dinas Kesehatan

Virga Utami, SKM

BPMPD

Ita Kussaini, SE.MH

BPMPD

Suci Murni, SH.MH

Dinas Kesehatan

Maruny Widyastuti, SKM

BPMPD

Indra Nurjaya, SH

Dinas Kesehatan

Abdul Haris Muslim, SKM

Dinas Kesehatan

Junari, S.Sos

BPMPD

Nurhaida Aryani, SE

h

i j

50

Kabupaten Lombok Tengah

UNIT KERJA

Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Bima Kota Bima


NO.

ASAL DAERAH

15

Provinsi Jawa Barat a b

16

Kabupaten Karawang Kota Pangandaran Provinsi Jawa Tengah

a b 17

Kabupaten Kudus Kabupaten Pekalongan Provinsi DI Yogyakarta

a b

Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Sleman

UNIT KERJA

NAMA

Dinas Kesehatan

Wini Nurwini, SKM, M.Si

Dinas Kesehatan

Yusrianti, SAP

Dinas Kesehatan

Wanto Sudaryanto, SKM

Dinas Kesehatan

Dwi Teguh Wibowo, AMKL

Dinas Kesehatan

Sobirin, AM.Kep

Dinas Kesehatan

Lina Yulianti, SKM, M.Kes

Dinas Kesehatan

Sapto Yunarto

Dinas Kesehatan

Wenang Triatmo, SH, M.Kes

Dinas Kesehatan

Rofik Sugiharti, SKM

Dinas Kesehatan

Budiarto

Dinas Kesehatan

Sugiarto, SKM

Dinas Kesehatan

Supriyono, Amd

Dinas Kesehatan

Rosi Isdiarto, SKM

Dinas Kesehatan

Ahmad Wahyudi, AMd.KL

Dinas Kesehatan

Purwo Yunianto, S.ST

Dinas Kesehatan

Ari Suprihantara, SKM

Dinas Kesehatan

Muhajirin, AMKL

Dinas Kesehatan

Rini Astutiningsih, S.KM, ST, M.PH Perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

51

NO.

ASAL DAERAH

18

Provinsi Jawa Timur a b

19

Kabupaten Jember Provinsi Kalimantan Barat

a

Kota Pontianak

b

Kabupaten Sambas

c

Kabupaten Kapuas Hulu

20

Provinsi Kalimantan Timur a

52

Kabupaten Bangkalan

Kota Samarinda


UNIT KERJA

NAMA

Dinas Kesehatan

dr.Ninis Herlina Kiranasari

Dinas Kesehatan

drg. Dyah Retno, A.P., M.Si

Dinas Kesehatan

Binti Sholikhah S.TP, MM

Dinas Kesehatan

Hafsi, SKM

Dinas Kesehatan

Yumarlies, SH, MM

Dinas Kesehatan

Suhartono, SKM

Dinas Kesehatan

Hj. Nursiah, S.Ip

Dinas Kesehatan

Amir Mahmud Pasaribu, ST, M.Kes

Dinas Kesehatan

Edi Suherman, SKM

Dinas Kesehatan

Rissyamsu Surya IW

Dinas Kesehatan

Sapani

Dinas Kesehatan

Mulyadi

Dinas Kesehatan

Ida Mawarni, A.M.K

Dinas Kesehatan

Syamsuddin, SKM

Dinas Kesehatan

Nahara Isnani, SKM

Dinas Kesehatan

Altinus

Dinas Kesehatan

Erry Sundari, AMD.Keb

Dinas Kesehatan

Didik Sutrisno

NO.

ASAL DAERAH b c d

21

Kabupaten Berau

Ida Sulina

Dinas Kesehatan

Hj. Faridah Ismail, SKM

Dinas Kesehatan

I'timariah, SKM

Dinas Kesehatan

Alfrienti Kalalembang, SKM, M.Kes

Kota Kutai Timur

Dinas Kesehatan

Rikka Oktora, SKM

Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Kesehatan

Akhmad Kahfianur, Amd

Dinas Kesehatan

Titien Noviana Rose, SKM

Dinas Kesehatan

Arifah, SKM, M.Kes

Dinas Kesehatan

Hj.Umi Kalsum, SKM

Dinas Kesehatan

Sri Endang Erawati, SKM

Dinas Kesehatan

Usman Gumanti, SKM

Dinas Kesehatan

Nova Dwi Riyanto

Dinas Kesehatan

Hj. Irmawati Tri Hastuti Diah, SKM

Dinas Kesehatan

Maya Magdalena, AMG

Dinas Kesehatan

Laksana Adi Nugroho, SKM

Dinas Kesehatan

Nomi Norita, SKM

Dinas Kesehatan

Godhard Frans Demas

Kabupaten Paser

Kota Banjarmasin

b

Kabupaten Tabalong

22

Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Tengah

a

NAMA

Dinas Kesehatan

a

c

UNIT KERJA

Kota Palangkaraya


53

NO.

ASAL DAERAH b c

23

Kabupaten Kapuas Provinsi Banten

a b 24

Kabupaten Lebak Kabupaten Pandeglang Provinsi DKI Jakarta

a b 25

Kabupaten Barito Selatan

Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Utara

UNIT KERJA Dinas Kesehatan

H.Joko Suprapto, S.Kep

Dinas Kesehatan

Ike Christina Dewi, SKM, M.Si

Dinas Kesehatan

Jamhuri, SKM

Dinas Kesehatan

Bambang Edy Wicaksono

Dinas Kesehatan

Dewi Renggani, A.Md. Keb

Dinas Kesehatan

Alnovensyah, SKM

Dinas Kesehatan

Titik Haryanti, SKM

Dinas Kesehatan

Windarti, SKM

Dinas Kesehatan

Yudi Hermawan

Dinas Kesehatan

Yayat Hidayat, SKM

Dinas Kesehatan

Ecep Setyadi, S.Psi, M.Si

Dinas Kesehatan

Erdi Komara, SKM

Dinas Kesehatan

Nugroho Kartika, HS

Dinas Kesehatan

Utomo, ST., M.Si

Dinas Kesehatan

Henny Sari Dewi

Dinas Kesehatan

Abu Santoso, SKM

Provinsi Nangroe Aceh Darulsalam Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

54


NAMA

Raudhatul Jannah, SKM Edi Hidayatsyah, M.T

NO.

ASAL DAERAH a

Kota Banda Aceh

b

Kabupaten Aceh Barat

c 26

Kabupaten Bireuen Provinsi Sumatera Utara

a b c 27

Kota Medan Kabupaten Toba Samosir Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Barat

a

Kabupaten Kepulauan Mentawai

UNIT KERJA

NAMA

Dinas Kesehatan

Razali, SKM, MPH

Dinas Kesehatan

Kairunnisyah, SKM

Dinas Kesehatan

Kartini, SE, M.Kes

Dinas Kesehatan

Fauzi

Dinas Kesehatan

Yanti, SKM

Dinas Kesehatan

Saifuddin, SKM

Dinas Kesehatan

Mega Karyati, SKM, M.Kes

Dinas Kesehatan

M.A Daulay, SKM

Dinas Kesehatan

Asnita, SKM, M.Kes

Dinas Kesehatan

Odentara Sembiring, SKM, M.Kes

Dinas Kesehatan

Meri H. Naibaho, SKM

Dinas Kesehatan

Floria Marpaung

Dinas Kesehatan

Legimun

Dinas Kesehatan

Adi Purnama

Dinas Kesehatan

Hasfah Indrayani, S.Pd

Dinas Kesehatan

Kusnadi, SKM, M.Kes

Dinas Kesehatan

Putra Hudaya, A.Md. Kep

Dinas Kesehatan

Firdaus, AMS


55

NO.

ASAL DAERAH b

Dinas Kesehatan

Hj.Merinelty Syamra, SKM, MM

Dinas Kesehatan

Kadriadi, SKM, MM

Dinas Kesehatan

Sari Muyanti, S.Kep

a

Kota Batam

Dinas Kesehatan

Dessy Eita Prihatina, S.Si

Dinas Kesehatan

Yuli Zahara, SKM

b

Kabupaten Bintan

Dinas Kesehatan

Normah, Am.Keb

Dinas Kesehatan

Novi Syatia Waldi, SKM

Dinas Kesehatan

Jaya, SKM

Dinas Kesehatan

Irfan Nugraha, AMKL

Dinas Kesehatan

Yuli Devila, SKM

Dinas Kesehatan

Rita Gustina, SKM

Dinas Kesehatan

Noviarni, A.Md. Keb

Dinas Kesehatan

Muhammad Rosihin

Dinas Kesehatan

Prasadana Trinomalapen, SKM

Dinas Kesehatan

Lili Sheila, SKM

Dinas Kesehatan

Sarjan, SKM, M.Kes

Dinas Kesehatan

Tri Yulianto, SKM

c 29

Kabupaten Natuna Provinsi Riau

a b

56

NAMA

Provinsi Kepulauan Riau

28

30

Kabupaten Pesisir Selatan

UNIT KERJA

Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Jambi


NO.

ASAL DAERAH a b

31

Kabupaten Batanghari Kabupaten Sarolangun Provinsi Bengkulu

a b 32

Kabupaten Kaur Kabupaten Seluma Provinsi Kep. Bangka Belitung

a b

Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung

UNIT KERJA

NAMA

Dinas Kesehatan

Prihadi, SKM, M.Kes

Dinas Kesehatan

Budiono, SKM

Dinas Kesehatan

Muhammad Marur, SKM

Dinas Kesehatan

M. Syukron, SKM

Dinas Kesehatan

Andi Yeni Andriani, SKM, MM

Dinas Kesehatan

Eva Handriani, SKM, MM

Dinas Kesehatan

Saitono, S.Sos

Dinas Kesehatan

Fauzi, SKM

Dinas Kesehatan

Sulaiman, SKM

Dinas Kesehatan

Syafri Lambau, SKM

Dinas Kesehatan

Kelanawaty, SKM

Dinas Kesehatan

Wediarto, SKM

Dinas Kesehatan

Era Syafitri

Dinas Kesehatan

Aria Fidianti

Dinas Kesehatan

Indri Utami, A.Md

Dinas Kesehatan

Rindu Saragi

Dinas Kesehatan

Lilis Suryani, SKM


57

NO.

ASAL DAERAH

33

Provinsi Sumatera Selatan

58

Hodmar Parulian Pardede, SKM, MPH

Dinas Kesehatan

Saiban

Dinas Kesehatan

Hj. Rosylawiyah, SKM, M.Kes

Dinas Kesehatan

Zulkifli, ST, M.Si

Dinas Kesehatan

Bambang Sugianto, SKM

Dinas Kesehatan

Nafiah Febrini

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Dinas Kesehatan

Drs. Barinul Kabri, M.Kes

Dinas Kesehatan

Maimunah, SKM, M.Kes

Provinsi Lampung

Dinas Kesehatan

Rita Anggraini, SKM

Dinas Kesehatan

Bertha Sitepu, SKM, ST

Dinas Kesehatan

Zainul Effendi, SKM

Dinas Kesehatan

Sudibyo

Dinas Kesehatan

Wahyu Widayati, SKM, MPH

Dinas Kesehatan

David Erwin Gunawan, SKM

Kota Palembang

b

Kabupaten Muara Enim

34

NAMA

Dinas Kesehatan

a

c

UNIT KERJA

a

Kabupaten Pesisir Barat

b

Kabupaten Tanggamus


6.

DAFTAR FASILITATOR PEMBERDAYAAN KADER POSYANDU YANG TELAH DILATIH TAHUN 2013 Pelatihan fasilitator pemberdayaan kader posyandu tahun 2013 diselenggarakan oleh Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan jumlah peserta 29 orang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi dan 1 orang dari Mitra.

NO.

ASAL DAERAH

UNIT KERJA

NAMA

1

DKI Jakarta

Astra Agro Lestari

Caesar Laine Anggi

2

Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kesehatan

Junita Sinaga, SKM

3

Provinsi Sumatera Barat

Dinas Kesehatan

Susi Mekar Sari, SKM.M.Kes

4

Provinsi Riau

Dinas Kesehatan

Drg. Yestri Wilis

5

Provinsi Jambi

Dinas Kesehatan

Dra. Zanariah, B.Sc


59

60


NO.

ASAL DAERAH

UNIT KERJA

NAMA

6

Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Kesehatan

Budiati Septri Nugroho, SKM

7

Provinsi Kep. Riau

Dinas Kesehatan

Arsenila Dewi Pramanti, S.Farm.Apt

8

Provinsi Bengkulu

Dinas Kesehatan

Neti Cherawaty, SKM

9

Provinsi Bangka Belitung

Dinas Kesehatan

Yusrizal, SKM.MPH

10

Provinsi Lampung

Dinas Kesehatan

M. Muqouwis AT, SKM.M.Kes

11

Provinsi Kalimantan Barat

Dinas Kesehatan

Hj. Nursiah, S.IP

12

Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Kesehatan

Nor Alfian, A.Md

13

Provinsi Kalimantan Tengah

Dinas Kesehatan

Siti Rosida, SE.M.Mkes

14

Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kesehatan

Edy Gunawan, SKM

NO.

ASAL DAERAH

UNIT KERJA

NAMA

15

Provinsi Banten

Dinas Kesehatan

Tatu Holiah

16

Provinsi Jawa Barat

Dinas Kesehatan

Imas Ati Rosaidah, SKM

17

Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kesehatan

Winarno, SKM

18

Provinsi Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Pipit Yuli Astuti, SKM

19

Provinsi Jawa Timur

Dinas Kesehatan

dr. Ninis Herlina Kiranasari

20

Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Kesehatan

Sri Wahyuni, SKM.M.Kes

21

Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Kesehatan

Dewi Susiyanti, SKM

22

Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Kesehatan

Rachel Ferly, SKM.Mkes

23

Provinsi Sulawesi Barat

Dinas Kesehatan

Nana Darmania, S.Sos.M.Kes


61

NO.

62


ASAL DAERAH

UNIT KERJA

NAMA

24

Provinsi Sulawesi Utara

Dinas Kesehatan

Arthur D.T.B Lapian, SE.M.Kes

25

Provinsi Bali

Dinas Kesehatan

Ni Nyoman Pusparini, SKM

26

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dinas Kesehatan

Dharma Cakrawartana Sutra, SKM.MPH

27

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dinas Kesehatan

I Made Sumiartha, SKM.MPH

28

Provinsi Maluku Utara

Dinas Kesehatan

Riskal Muslim, SKM

29

Provinsi Papua

Dinas Kesehatan

Marlina Homer, SKM

30

Provinsi Papua Barat

Dinas Kesehatan

Dorus Orocomna, SKM

MATRIK PELATIHAN FASILITATOR DAN KADER POSYANDU MELALUI DANA DEKONSENTRASI PROVINSI TAHUN 2012

No

SATUAN KERJA

Pelatihan Fasilitator Pelatih Kader Posyandu

Pelatihan Kader Posyandu

1

Dinas Kesehatan Provinsi Aceh

28

100

2

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

28

120

3

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara

28

100

4

Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

28

28

5

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

243

1.000

6

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

28

100

7

Dinas Kesehatan Provinsi Papua

49

125

8

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

35

150

9

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

28

100

JUMLAH

495

1.823


63

Dunia Usaha yang telah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kementerian Kesehatan tahun 2011 – 2012 yang mendukung program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

64


PT. Glaxo Smith Kline

PT. Sterling Products Indonesia

PT. Smithkline Beecham Pharmaceuticals

PT. Otsuka

PT. Kimia Farma

PT. Biofarma

PT. Askes

PT. Unilever

PT. ASTRA Internasional

PT. Indofood

PT. Nutrifood

PT. Phapros

PT. Pfizer

PT. Roche

Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia

PT. Fonterra Brands Indonesia

PT. Sanofi Aventis Indonesia

PT. Novo Nordisk Indonesia

PT. Aventis Pharma

PT. L'Oreal Indonesia

PT. Express Transindo Utama

Yayasan Danamon Peduli

PT. Novartis Indonesia

PT. Johnson-Johnson

PT. Indah Kiat

PT. Kalbe Farma

PT. Adaro Energy

PT. Deltomed

PT. Bank Negara Indonesia, Tbk

PT. Cimory (Group of Companies) Perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

65

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan tahun 2011-2012 yang mendukung program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

66


PB. Nahdlatul Ulama (NU)

PP. Pemudi Persis

PP. Muhammadiyah

PP. Persis

Jaringan Pesantren Nusantara

Parisada Hindu Indonesia Pusat

Aliansi Pita Putih Indonesia (APPI)

Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia

Pergerakan Wanita Nasional Indonesia

Dharma Wanita Persatuan Pusat

Persekutuan Pelayanan Kristen Untuk Kesehatan Di Indonesia

DPP Pengajian Al-Hidayah

Kongres Wanita Indonesia

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

PP. Fatayat NU

Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia PP. ‘Aisyiyah

PP. Muslimat NU

Himpunan Mahasiswa Islam

PP. Pemuda Muhammadiyah Perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

67

68


BAB

4

PENUTUP PENUTUP

69

Informasi Penting Bagi Keberhasilan Program

70

PENUTUP

Informasi merupakan hal yang penting bagi keberhasilan program, termasuk program Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, karena informasi merupakan masukan bagi pengambilan keputusan. Informasi yang akurat akan menghasilkan pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun pemantauan dan evaluasi menjadi lebih baik.

Seperti diketahui bahwa pelaksanaan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan tanggung jawab dari pimpinan dan perangkat Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan. Oleh karena itu, penyampaian informasi secara berjenjang mulai dari desa/ kelurahan sampai dengan Pusat sangat diperlukan dalam upaya pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif di setiap tingkatan.

LAMPIRAN LAMPIRAN

71

72 PENUTUP

Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan

4 5 6

Anggota

Anggota Anggota

Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat, BKKBN Ketua Umum Tim Penggerak PKK Direktur Jendral PAUDNI, Kementrian Pendidikan Nasional Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanganan Bencana

15 16 17 18

Direktur Pemerintah Desa dan Kelurahan, Ditjen PMD, Kementerian Dalam Negeri Direktur Kesehatan dan Gizi, Bappenas

1 2

Bidang Kelembagaan

Anggota

Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial, Kementrian Sosial

14

Anggota

Ketua

Anggota

Anggota

Deputi SDM dan Kebudayaan, Bappenas

13

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Deputi Kementerian Koordinasi Kesejahtraan Rakyat Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Deputi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Bidang Perlindungan Anak Deputi Kementerian Koordinasi Kesejahtraan Rakyat Bidang Kependudukan, Kesehatan dan KB

Direktur Jendral PP dan PL, Kementerian Kesehatan

Anggota

Anggota

Seketaris II

Ketua

12

11

10

9

8

7

Seketaris I

Seketaris Jendral Kementerian Kesehatan

3

Direktur Jendral Bina Gizi dan KTA, Kementerian Kesehatan Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan

Wakil Ketua

Direktur Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kementerian Dalam Negeri

Pengarah

Menteri Kesehatan

2

Pembina

3

Menteri Dalam Negeri

2

1

KEDUDUKAN DALAM TIM

1

JABATAN/ KOMPONEN UNIT KERJA

Susunan Anggota Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat

NO

Lampiran 1

Anggota Anggota

Kepala Biro HUKUM, Kementerian Dalam Negeri Ketua IV Tim Penggerak PKK Pusat Kepala Pusat Data dan Informasi, Seketaris Jendral, Kementerian Kesehatan Direktur Kelembagaan, BKKBN

5 6 7 8

Anggota Anggota

Direktur Kesehatan Anak, Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kementerian Kesehatan Direktur Bina Gizi, Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kementerian Kesehatan DirekturSurveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra, Ditjen PPM-PL, Kementerian Kesehatan

3 4 5

Anggota Anggota

Anggota

Anggota

Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, Ditjen PMD, Kementerian Dalam Negeri Direktur Lini Lapangan, BKKBN Asisten Deputi Urusan Penguatan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Lingkungan, Kemenkokersa Kepala Pusdiklat Tenaga Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan, Kementrian Kesehatan

Kapala Pusat Penanggulanangan Krisis Seketaris Jendral, Kementerian Kesehatan

1 2 3

4

5

Ketua

Anggota

Direktur Bina Kesehatan Ibu, Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kementerian Kesehatan

2

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Anggota

Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan

Ketua

Anggota

1

Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar

Anggota

Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Seketaris Jendral, Kementerian Kesehatan

4

Anggota

Anggota

KEDUDUKAN DALAM TIM

Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Seketaris Jendral, Kementerian Kesehatan


3

NO

Asisten Deputi Perlindungan Anak, Kemeneg PP dan PA

7

Anggota

Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan Nasional Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Ditjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional Direktur Pendidikan, Bappenas

6

7 8

Anggota

Direktur Bina Pesantren, Kemanterian Agama

5

Anggota

Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Ditjen PP dan PL, Kementerian Kesehatan

4

Anggota

Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Ditjen PP dan PL, Kementerian Kesehatan

3

Anggota

Direktur Penyehatan Lingkungan, Ditjen PP dan PL, Kementerian Kesehatan

2

GAMAWAN FAUZI

MENTERI DALAM NEGERI

Anggota

Anggota

Direktur Kesehatan dan Gizi, Bappenas

1

Ketua

Anggota

Anggota

KEDUDUKAN DALAM TIM

Bidang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Direktur Pelayanan Sosial Anak, Kementerian Sosial


6

NO

14

13

12

11

10

9

8

7

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

GAMAWAN FAUZI

MENTERI DALAM NEGERI

Staf Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat

Kesubbid Peran Serta Masyarakat, Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga, Ditjen PMD Kepala Seksi Kesejahteraan Keluarga, Ditjen PMD Staf Subdit PKK, Ditjen PMD

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan

5

Kepala Subdit Kesejahteraan Sosial, Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri Kepala Subdit Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri Kepala Bidang Advokasi dan Kemitraan, Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan Kesubbid Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan

Anggota

Kepala Subdit Promosi Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas

4

6

Anggota

Kepala Bidang Ketahanan Gizi, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat

Wakil Ketua

Ketua

3

KEDUDUKAN DALAM TIM

3

2

1

2

1

Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Seketaris Jendral, Kementerian Kesehatan


Susunan Anggota Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat

NO

Lampiran 2

DATA DAN INFORMASI PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF. Kelompok Kerja Operasional Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat Tahun 2013

Recommend Documents