dan Penetapan Kinerja Tahun 2015, serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Kecamatan Muara Jawa pada tahun mendatang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2013 tentang Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi dan Surat Edaran Bupati tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara Dari beberapa peraturan tersebut diatas, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). Sistem

AKIP

pada dasarnya merupakan sistem manajemen

berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu

instrumen untuk

mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efesien, efektif, transparan, serta responsif

terhadap aspirasi

masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategies Plan), Rencana Kerja (Perfomance Plan), Penetapan Kinerja (Perfomance Agreement)

serta laporan

Pertanggungjawaban

Kinerja (Perfomance

Accountability Report). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Jawa Tahun 2015 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

untuk

mempertanggung

jawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan

1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)Kecamatan Muara Jawa Tahun 2015

dan Penetapan Kinerja

Tahun 2015,

serta sebagai umpan balik

untuk

memacu perbaikan kinerja Kecamatan Muara Jawa pada tahun mendatang.

B. Kedudukan Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, posisi Camat dalam Pemerintahan : 1. Camat

bukan

lagi

berperan

sebagai

kepala

wilayah

(Aparat

dekonsentrasi ). 2. Camat berperan sebagai perangkat daerah dibantu perangkat Kecamatan 3. Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekda dari PNS yang menguasai tekhnis pemerintahan. 4. Camat memimpin Kecamatan yang membawahi desa dan atau Kelurahan. 5. Sumber penerimaan Kecamatan berasal dari pemerintah daerah Kabupaten. 6. Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

C. Kewenangan

Camat

dalam

menyelenggarakan

tugas

umum

pemerintahan. Sesuai dengan kedudukan tersebut di atas maka tugas umum pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut : 1. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan. 2. Mengkoordinir kegiatan Trantib. 3. Mengkoordinir penerapan Peraturan-Perundangan. 4. Mengkoordinir Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum. 5. Mengkoordinir kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan. 6. Membina pemerintahan Desa/Kelurahan. 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi tugasnya atau yang belum mampu dillaksanakan Desa/Kelurahan.


8. Diluar kewenangan atribut, Camat juga memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Wewenang Camat Camat dalam malaksanakan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi : a. Kewenangan Perijinan b. Kewenangan Rekomendasi c. Kewenangan Pembinaan d. Kewenangan Pengawasan e. Kewenangan Fasilitasi f. Kewenangan Penetapan g. Kewenangan Penyelenggaraan h. Kewenangan lain yang dilimpahkan

D. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan perda 14 tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan menyelenggarakan

Tugas

Umum

maka tugas pokoknya adalah

Pemerintahan

dan

melaksanakan

kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah. (struktur organisasi dan DUK terlampir)


Fungsi dari Kecamatan adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Program dan Kegiatan Kecamatan 2. Pengkoordinasian

Penyelenggaraan

Pemerintahan

di

Wilayah

Kecamatan 3. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa 4. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 5. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan terhadap kegiatan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 6. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 7. Pelaksanaan

Pembinaan

Penyelenggaraan

Bidang

Sosial

dan

Kemasyarakatan 8. Pelaksanaan Penatausahaan Kecamatan 9. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan 10. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

URAIAN TUGAS CAMAT : a) Memimpin,

merencanakan,

mengkoordinasikan,

membina,

mengendalikan dan mengawasi kegiatan Kecamatan. b) Membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. c) Memberikan saran dan masukan kepada Bupati tentang langkahlangkah yang perlu diambil dalam bidang tugas umum pemerintahan. d) Merumuskan rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan pemerintahan, ketentraman,

ketertiban

umum

dan

perlindungan

masyarakat,

pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.


e) Merumuskan penyusunan penetapan kinerja dan Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). f) Merumuskan

kebijakan

operasional

dibidang

tugas

umum

pemerintahan, yang meliputi urusan pada seksi pemerintahan, ketentraman,

ketertiban

umum

dan

perlindungan

masyarakat,

pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum. g) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat h) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat i) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan j) Mengkoordinasikan pemeliharaan parasarana dan fasilitas pelayanan umum k) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan l) Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan m) Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan. n) Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang meliputi aspek-aspek Perizinan, Rekomendasi, Koordinsi, Pembinaan Pengawasan,

Fasilitasi,

Penetapan,

Penyelenggaraan

dan

Kewenangan lain yang dilimpahkan mencakup penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku o) Merencanakan,

Mengelola,

Mengendalikan

dan

Evaluasi

Penyelenggaraan Kewenanganyang dilimpahkan oleh Bupati.


p) Melaksanakan Pengawasan, Pengendalian program dan Kegiatan ditingkat kecamatan. q) Menyusun dan Menyampaikan Laporan Tahunan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan penyelenggaraan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati serta pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati r) Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksaan kegiatan pokok dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah sebagai bahan Informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati. s) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan Instansi Teknis dan Organisasi lain yang menyengkut Bidang Tugas dan Tanggung Jawabnya t) Monitoring dan Evaluasi terhadap Rencana Stategik serta Kebijakan Operasional dibidang Tugas Umum Pemerintahan, yang meliputi urusan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemeberdayaan

Masyarakat

Desa,

Kesejahteraan

Sosial

dan

pelayanan Umum. u) Melaksanakan dan Melaporkan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas umum tersebut di atas, Camat dibantu oleh :

Sekretaris Camat mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam tupoksi sekretaris camat sbb : a) Menyusun Rencana Kerja Sekertariat Kecamatan sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas b) Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas


c) Mengkonsultasikan kegiatan Sekertariat yang bersifat Urgen kepada Camat d) Memberikan saran dan masukan kepada Camat tentang langkahlangkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya e) Melaksanakan ketatausahaan, Tata Naskah Dinas, urusan kearsipan serta perpustakaan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. f) Mengkoordinasikan,menghimpun dan menyusun rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang Tugas Umum Pemerintahan, yang meliputi urusan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan

Masyarakat

Desa,

Kesejahteraan

Sosial

dan

Pelayanan Umum. g) Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja Kecamatan h) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pengisian Blanko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dilingkungan Kecamatan. i) Mengkoordinasikan

laporan

Rekapitulasi

Daftar

Hadir

Bulanan

Pegawai untuk disampaikan secara berkala ke BKD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bagian Organisasi Sekertariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. j) Menghimpun dan menyampaikan bahan-bahan laporan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun. k) Menyiapkan bahan-bahan penyuluhan kepada instansi terkait dan masyarakat dibidang Dokumentasi dan Informasi. l) Melakukan Hubungan Kerja dan Koordinasi dengan unit lain yang terkait dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas.


m) Menyiapkan Bahan Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana Kantor, Pembinaan Serta Pengembangan Pegawai. n) Menyelenggarakan proses Administrasi Perijinan Bidang Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati o) Mengkoordinasikan Sub-Sub Bagian yang melaksanakan Urusan Umum, Kerumahtanggaan, Keuangan dan Kepegawaian dilingkungan Kecamatan. p) Mengkoordinasikan

Inventarisasi

dan

Mempersiapkan

Urusan

Penghapusan Barang q) Mengevaluasi

Pelaksanaan

Tugas

dan

Menginventarisasi

Permasalahan Sekertariat serta mencari alternatif pemecahannya. r) Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evalusi kegiatankegiatan yang berkaitan dengan urusan kesektariatan s) Melaksanakan dan melaporkan Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Camat dibantu oleh: Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut : a) Memimpin, Membimbing, meneliti dan Menilai Hasil Kerja Bawahan b) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sub Bagian Umum sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas. c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Sub Bagian Umum berdasarkan skala Prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas d) Mengkonsultasikan kegiatan Sub Bagian Umum yang bersifat Urgen kepada Sekretaris e) Memberikan saran dan masukan kepada sekretaris tentang langkahlangkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. f) Menyusun Rencana dan Program Kerja Tahunan Sub Bagian Umum


g) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi h) Melaksanakan

urusan

kerumahtanggaan

Kecamatan,

meliputi

ketertiban, keamanan, kebersihan, kehumasan dan protokol. i) Menyiapkan dan mengolah bahan-bahan laporan untuk penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap akhir tahun. j) Melaksanakan layanan administrasi dalam lingkup Kecamatan. k) Menyiapkan pelaksanaan pemusnahan arsip yang tidak berlaku. l) Meneliti dan memeriksa hasil pengetikan dan pengadaan. m) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan. n) Menyusun, mendistribusikan Rencana Kebutuhan Perlengkapan, Daftar Inventrasisasi dan Perlengkapan Kantor. o) Memelihara Kebersihan Kantor dan rumah Jabatan Camat. p) Melaksanakan Urusan Pengadaan, Inventarisasi dan penghapusan Barang. q) Mengevaluasi pelaksanaan tugas menginventarisasi permasalahan di sub bagian Umum serta mencari alternatif pemecahannya. r) Menghimpun dan menyerahkan seluruh salinan dokumen pengadaan barang dilingkungan kecamatan secara sistematis kepada kantor pengelolaan aset Daerah. s) Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas sebagai berikut a) Menyusun rencana Kerja dan Anggaran Sub Bagian Keuangan sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas b) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Sub Bagian Keuangan berdasarkan Skala Prioritas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.


c) Mengkolsutasikan kegiatan Sub Bagian Keuangan yang bersifat urgen kepada sekertaris. d) Memberikan saran dan masukan kepada sekertaris tentang langkahlangkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. e) Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian Keuangan. f) Menyiapkan, mengelola bahan untuk pengambilan kebijakan dan penganggaran, penatausahaan, akutansi dan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan. g) Menyusun, mengusulkan dan menganalisasi data dan dokumen penganggaran, penatausahaan, akutansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan. h) Menyiapkan, mengelola bahan untuk sosialisasi petunjuk tekhnis dan bahan pembinaan kegiatan penganggaran, penatausahaan, akutansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan. i) Memeriksa, meneliti penyiapan bahan pencairan anggaran oleh Bendaharawan/Pemegang Kas. j) Memeriksa,

meneliti

pelaksanaan

pembukuan

keuangan

oleh

bendaharawan/ pemegang kas. k) Memeriksa,meneliti

penyiapan

dan

penyusunan

laporan

pertanggungjawaban keuangan oleh bendaharawan /pemegang kas. l) Menghimpun usulan RKA/DPA unit kerja internal Kecamatan sesuai dengan data yang adaberdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran. m) Melaksanakan verifikasi terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran Kecamatan. n) Menyiapkan, mengelola bahan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan. o) Membuat Laporan Keuangan Kecamatan.


p) Melaksanakan dan Melaporkan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Kepegawaian yang mempunyai tugas sebagai berikut : a) Memimpin, Membimbing, meneliti dan menilai hasil Kerja bawahan. b) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sub Bagian Kepegawaian sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas. c) Menyusun

sasaran

yang

hendak

dicapai

pada

Sub

Bagian

Kepegawaian berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Tugas. d) Mengkonsultasikan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian yang bersifat Urgen kepada Sekertaris. e) Memberikan saran dan masukan kepada Sekertaris tentang langkahlangkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. f) Menyusn laporan Rekapitulasi daftar hadir bulanan Pegawai untuk disampaikan secara berkala ke BKD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. g) Menyusun Rencana dan Program Kerja Tahunan Sub Bagian Kepegawaian. h) Menghimpun Permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Kepegawaian. i) Mengumpulkan dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Bidang Tugas Sub Bagian Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas. j) Menghimpun bahan dan Data untuk perumusan kebijakan terkait dengan Urusan Kepegawaian dan Diklat. k) Menghimpun, mengusulkan kelengkapan Administrasi Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Kecamatan sesuai syarat yang ditentukan. l) Menyiapkan daftar hadir pegawai dilingkungan Kecamatan.


m) Menghimpun,

memproses

Data

dan

mengusulkan

pemberian

penghargaan, pensiun, pemberian sangsi bagi PNS. n) Menghimpun, menginventarisir dan mengusulkan permohonan cuti pegawai dilingkungan Kecamatan. o) Menyusun Daftar Urut Kepengangkatan dan fasilitasi pembuatan DP3 PNS. p) Menyusun Daftar Penjagaan dan Mengusulkan Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala serta KP.4 Pegawai dilingkungan Kecamatan q) Menghimpun dan memfasilitasi pengisian Blanko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran (LHKPN) dan Laporan Pajak-pajak pribadi (LP2P) dilingkungan Kecamatan. r) Menghimpun, mengusulkan kelengkapan Administrasi Pembuatan Asuransi Kesehatan PNS, TASPEN dan TAPERUM. s) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut : a) Memimpin, Membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan b) Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada seksi pemerintahan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi pemerintahan yang bersifat urgen kepada Camat melalui Sekertaris. e) Memberikan saran dan masukan kepada Camat melalui Sekertaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. f) Menyusun program kerja yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa/ Kelurahan, Pembinaan bidang Pertanahan dan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan.


g) Mempersiapkan bahan pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. h) Menyusun Rencana dan Program Kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan i) Mendata, Menghimpun dan mengelola data yang berhubungan dengan bidang tugasnya. j) Melaksanakan

Administrasi

Pertanahan

yang

menjadi

urusan

Kecamatan k) Menyiapkan

Bahan

dan

menyelenggarakan

Rapat

Koordinasi

Pemerintahan. l) Melaksanakan Pembinaan serta peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/ Kelurahan. m) Menyelenggarakan Administrasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta melakukan Pelaporan n) Menyelenggarakan Proses Administrasi, Perijinan Bidang Pendaftaran Kependudukan

dan

Pertanahan

yang

merupakan

Pelimpahan

kewenangan dari Bupati o) Memfasilitasi, menganalisis materi Peraturan Desa dan Keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati. p) Menyiapkan bahan dan menyusun Monografi Kecamatan serta Pembinaan Monografi Desa/Kelurahan. q) Melaksanakan Pembinaan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan. r) Melaksanakan Pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD). s) Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) t) Memfasilitasi penataan maupun perselisihan batas Wilayah antar Desa/ Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan. u) Memfasilitasi Penyelesaian pengaduan masalah pertanahan.


v) Memfasilitasi penyusunan laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepala Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan. w) Melaksanakan urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. x) Menghimpun, Menyusun Data Kependudukan dan Catatan Sipil. y) Melaksanakan Pembinaan Kependudukan dan Catatan Sipil terhadap Pemerintahan Desa/ Kelurahan. z) Melaksanakan dan melaporkan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas sebagai berikut : a) Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan b) Menyusun Rencana kerja dan Anggaran seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman melaksanakan tugas. c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersifat Urgen kepada Camat melalui Sekretaris. e) Memberikan Saran dan Masukan kepada Camat melalui Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya. f) Menyusun program kegiatan pembinaan perekonomian Masyarakat Desa/ Kelurahan, Perbankan, Perkreditan Rakyat, Perkoprasian, Peternakan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Industri Kecil, usaha Informal dan kehutanan serta peningkatan Produksi dan Distribusi hasil Produksi. g) Memfasilitasi,

Monitoring,

Evaluasi

pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan pembangunan Tingkat Desa / Kelurahan dan Kecamatan.


h) Mempersiapkan bahan urusan dalam bidang perindustrian dan perdagangan, bidang Pertanian, Bidang Kehutanan, bidang Lingkungan Hidup, bidang Perkoprasian, bidang Pertambangan dan Energi, Pembinaan Lingkungan Hidup. i) Memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan peran serta, prakarsa dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat. j) Melaksanakan Pengumpulan dan pelaporan Data Kegiatan usaha Industri kecil, sumber Daya Alam dan sumber Daya manusia sektor Industri. k) Melaksanakan pengumpulan, Koordinasi dan Pelaporan data bidang pertanian. l) Melakukan koordinasi, Bimbingan dan pemantauan terhadap ketahanan pangan diwilayah Kecamatan, pengembangan Kelompok Tani kelembagaan

Ekonomi Petani, Kelembagaan

dan

Kelompok Usaha

Ekonomi Produktif. m) Monitoring, melaporkan perkembangan harga sembilan bahan pokok n) Mengkoordinasikan

pembinaan,

pemantauan

dan

perlindungan

terhadap koperasi, usaha perkebunan dan Peternakan. o) Melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata. p) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data profil Kecamatan dan Desa, data kegiatan Pembangunan Desa / Kelurahan dan Kecamatan. q) Menyelenggarakan proses Administrasi Perizinan bidang Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata, Pertambangan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati. r) Melaksanakan

Pengumpulan

dan

Pelaporan

data

Perumahan,

bangunan gedung dan drainase lingkungan. s) Melakasanakan pengendalian pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan.


t) Melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan lokasi daur ulang sampah (LDUS) dan air bersih Pedesaan. u) Melaksanakan koordinasi dan Sosialisasi rencana tata ruang. v) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan Data sumber pencemaran lingkungan hidup, sumber Daya Alam dan sumber daya buatan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup. w) Melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penghijauan, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air. x) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data penambangan sumber daya mineral dan energi dan pengambilan air bawah tanah. y) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala

Seksi

Ketentraman,

Ketertiban

Umum

dan

Perlindungan

Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut : a) Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan b) Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi ketentraman, ketertiban umum dan linmas sebagai pedoman melaksanakan tugas. c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada seksi ketentraman, ketertiban umum dan linmas berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi ketentramam, ketertiban umum dan linmas yang bersifat urgen kepada camat melalui sekertaris. e) Memberikan saran dan masukan kepada camat melalui sekertaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. f) Mempersiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta tertib perijinan. g) Mempersiapkan bahan serta penyelenggaraan pembinaan aparat penertiban, Polisi Pamong Praja, Linmas Kecamatan dan Linmas Desa/ kelurahan


h) Menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa, potensi perlindungan masyarakat dan penanggulanagan bencana. i) Menghimpun, menyusun serta mengolah data, melakukan koordinasi dengan unit lain terkait yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. j) Mengatur penyelenggaraan operasional ketentraman dan ketertiban. k) Penegakan, pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainya. l) Menyiapkan bahan pembinaan dalam langkah pembauran Kesatuan Bangsa. m) Melaksanakan identifikasi potensi masalah ketentraman dan ketertiban serta upaya pencegahan. n) Memproses Administrasi, rekomendasi dan perijinan bidang politik dalam negeri dan Administrasi publik yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati. o) Menginventarisasi,

menyusun

dan

melaporkan

data

bidang

ketentraman dan ketertiban serta Linmas. p) Melakukan upaya prefentip terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. q) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai

politik,

organisasi

kemasyarakatan,

lembaga

swadaya

masyarakat tingkat kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang. r) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data WNI ketrurunan dan WNA. s) Mempersiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan ummat beragama. t) Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.


u) Melakukan Pencegahan atas pengelolaan sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. v) Melakukan pencegahan dan penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, Zat adiktif dan bahan berbahaya. w) Melakukan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah. x) Melakukan pengawasan dan pengendalian wilayah yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban. y) Melaksanakan

koordinasi

dengan

instansi

terkait

dalam

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas Sebagai berikut : a) Memimpin, Membimbin, Meneliti dan menilai hasil Kerja Bawahan. b) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas. c) Menyusun Sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Kesejahteraan Sosial

berdasarkan

Skala

Prioritas

sebagai

Pedoman

dalam

Melaksanakan Tugas. d) Mengkolsutasikan Kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial yang bersifat Urgen kepada Camat melalui Sekertaris. e) Memberikan Saran dan Masukan kepada Camat melalui sekertaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan tugasnya. f) Mempersiapkan

bahan

penyusunan

program

dan

pembinaan

pelayanan serta bantuan sosial, Kepemudaan, Peranan Wanita dan Olah Raga, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.


g) Mempersiapkan

bahan

penyusunan

program

dan

pembinaan

kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat. h) Menghimpun, menyusun dan mengolah data, menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan bidang kesejahteraan sosial. i) Melaksanakan urusan bidang kesenian, kebudayaan, pendidikan, kepemudaan, olah raga, peranan wanita, dan kehidupan beragama. j) Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/ kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemberdayaan lembaga Adat. k) Mdenyelenggarakan proses administrasi perizinan bidang ketenaga kerjaan dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan oleh raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati l) Melaksanakan koordinasi program keluarga berencana (KB). m) Menghimpun dan menyusun data bantuan sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan. n) Menyiapkan bahan pembinaan bagi penderita cacat, tuna karya, tuna wisma, tuna rungu, tuna susila dan panti asuhan. o) Menyiapkan bahan dan data untuk pengajuan permintaan bantuan bagi korban bencana serta pendistribusiannya. p) Menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan. q) Menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkotika dan penyandang masalah sosial. r) Menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan keperamukaan,

karang

taruna,

organisasi

kepemudaaan

dan

keolahragaan. s) Menyiapkan bahan pembinaan serta sosialisasi kesejahteraan keluarga peranan wanita dan organisasi kewanitaan.


t) Melaksanakan pendataan mengenai angkatan tenaga kerja sebagai bahan pembinaan tenaga kerja. u) Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk. v) Menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaaan pendidikan sekolah, maupun luar sekolah dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan. w) Melaksanakan koordinasi pemberantasan wabah penyakit, imunisasi balita dan anak sekolah. x) Melakasanakan koordinasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi, kegiatan posyandu. y) Menghimpun,

menyiapkan

bahan,

mengevaluasi

pembinaan

keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana peribadatan dan krehidupan beragama. z) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut : a) Memimpin, membimbing, meneliti hasil kerja bawahan. b) Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas. c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Pelayanan Umum berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi pelayanan umum yang bersifat urgen kepada camat melalui sekretaris. e) Memberikan saran dan masukan kepada camat melalui sekertaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. f) Menyusun rencana dan pegram seksi pelayanan umum sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi


pengelolaan kekayaan, inventarisasi desa/ kelurahan, kebersihan, sarana dan prasarana umum. g) Menyusun rencana kerja, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan perizinan. h) Mengiventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah dilingkup kecamatan. i) Menyelenggarakan proses administrasi perizinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati. j) Melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman. k) Menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan Desa/ Kelurahan. l) Menghimpun dan mengolah data potensi wilayah sebagai bahan perencanaan dan pengembangan wilayah kecamatan. m) Meneliti dan melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perizinan serta menetapkan besaran retribusi. n) Melakasanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan. o) Menginventarisasi kantor, rumah dinas, balai desa dan bangunan milik pemerintah lainnya. p) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa. q) Mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah. r) Menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan. s) Menghimpun, mengolah data, dan membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum.


t) Melaksanakan sosialisasi dan pengendalian perizinan perumahan dan bangunan u) Melakukan

pemantauan

terhadap

pembangunan,

peningkatan,

pemeliharaan jalan, drainase pedesaan dan pemukiman. v) Melaksanakan pengendalian pemanfaatan daerah milik jalan dan saluran drainase, daerah milik irigasi dan sumber daya air w) Melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan pembangunan jaringan jalan, jembatan dan drainase. x) Mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum. y) Melaksanakan pemantauan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi desa, jaringan tersier dan jaringan irigasi sumur pompa. z) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

E. Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Camat Muara Jawa selama tahun

2015.

Capaian

kinerja

(performance

result)

2015

tersebut

diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2015 sebagai tolo ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir tersebut, maka sistematika penyajian LKjIP Kantor Camat Muara Jawa disusun sebagai berikut : Bab. I.

Pendahuluan,

menjelaskan

secara

ringkas

latar

belakang

penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Bab. II

Perencanaan Kinerja, bab ini menguraikan ringkasan ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.


Bab III

Akuntabilitas Kinerja, 1. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan target dengan realisasi tahun ini, membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan rencana strategis organisasi. Hasil

analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan serta alternative solusi yang telah dilakukan. Serta analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja. 2. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini menjelaskan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Bab IV

Penutup, menjelaskan kesimpulan umum dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Muara Jawa tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan taktis strategis, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Jawa Kabupaten

Kutai

Kartanegara

yang

berpedoman

pada

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Sasaran-sasaran strategis tersebut sebagai implementasi dari visi dan misi Kantor Camat Muara Jawa yang ditetapkan sebagai berikut :

Visi

Rumusan visi dan misi Kantor Camat Muara Jawa mengacu pada visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan, maka visi Kantor Camat Muara Jawa ditetapkan sebagai berikut : “MEWUJUDKAN KECAMATAN MUARA JAWA TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA” Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Kantor Camat Muara Jawa yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menyelenggarakan pelayanan yang bertanggungjawab, transparan, akuntabel dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Menyelenggarakan pembinaan sosialisasi dan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.


3. Menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan potensi pendapatan asli daerah. 4. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan institusi dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat. 5. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme aparatur.

Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kantor Camat Muara Jawa memahami apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun kedepan, dengan diformulasikanya tujuan strategis dan mempertimbangkan sumber daya serta kemampuan yang dimiliki. Dengan merumuskan tujuan strategis, Kantor Camat Muara Jawa dapat mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan secara berkelanjutan. Agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan disertai indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan strategis tersebut diuraikan sebagai berikut : 1. Terwujudnya

program,

rencana

kerja,

dan

anggaran

bidang

administrasi pemerintahan umum Tahun 2015. 2. Tertibnya administrasi Penatausahaan Keuangan, Anggaran dan Perbendaharaan.


3. Meningkatnya

pembinaan

administrasi

kepegawaian

dan

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); 4. Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung aparatur. 5. Terwujudnya redormasi birokrasi serta meningkatkan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. 6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui PATEN. 7. Meningkatkan ketaatan aparatur terhadap peraturan perundangundangan disegala bidang.

Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan strategis tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Terlaksananya

Fungsi

Kecamatan

dalam

penyelenggaraan

administrasi pemerintahan, pembangunan serta menumbuhkan kepercayaan Masyarakat melalui pelayanan yang prima (Excellent Service).

Program

Kecamatan

Muara

Jawa

pada

tahun

anggaran

2015

melaksanakan beberapa program sebagai berikut :

Kode

Program

01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


06.

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 15.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

16.

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

18.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

30.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

32.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

36.

Program

Peningkatan

Peran

Serta

Masyarakat

dalam

Perencanaan Pembangunan.

Kebijakan

Untuk melaksanakan program-program tersebut, kebijakan yang ditetapkan adalah : 1. Peningkatan Standart Kualitas dan Mutu Pelayanan; 2. Penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP). 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 4. Penyediaan wadah informasi dan komunikasi publik dalam rangka penyeleggaraan undang-undang transparansi publik. 5. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur. 6. Peningkatan Disiplin dan Profesionalisme Aparatur. 7. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap kinerja pegawai dan menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara berjenjang.

B. Rencana Kinerja Rencana kinerja adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sarsaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil proses penetapan kegiatan ini diwujudkan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)


yang berisi sasaran, program kegiatan prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang sebagai dasar menghitung prakiraan alokasi anggaran dalam APBD. Selanjutnya untuk menjabarkan rencana tersebut SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) yang memuat rencana induk dalam bentuk program dan kegiatan menjadi suatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) sebagai komitmen yang akan dicapai (targeting setting) dalam waktu tertentu. Selain itu, sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam RenstraSKPD juga terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan anggaran, yaitu : 1. Perencanaan anggaran hendaknya berkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. 2. Adanya keterpaduan, konsistensi, dan singkronisasi antara perencanaan dengan penganggaran. 3. Dapat menyesuaikan keadaan dilapangan pada saat dilaksanakan sehingga rencana bersifat fleksibel. 4. Perhitungan yang cermat terhadap kemungkinan resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan. 5. Rencana kinerja memuat petunjuk yang jelas tentang penjabaran yang lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Mendasari

hal tersebut, Nampak bahwa menyusun rencana

merupakan kegiatan intelektual bersifat perspektif yang mengandung arti suatu rencana yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang harus mempertimbangkan berbagai hal diantaranya persepsi yang jelas kedepan yang diinginkan oleh SKPD dalam kurun waktu tertentu, sehingga SKPD yang akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan mempunyai perhitungan yang cermat dan tepat tentang kendala dan resiko yang mungkin terjadi serta upaya minimalisasi berbagai factor ketidakpastian


dengan berbagai dampak negatif dan petunjuk yang jelas tentang penjabaran lebih lanjut dari rencana program kerja. Untuk mendukung tercapainya pelaksanaan kegiatan ini perlu adanya pola piker komperhensif yang mampu memproyeksikan program apa yang akan dikerjakan, kapan dilaksanakan, siapa yang terlibat sarana dan prasarana apa yang diperlukan serta berapa anggaran yang dibutuhkan pada masing-masing kegiatan. Selanjutnya untuk membantu kelancaran proses penyusunan program kegiatan dan anggaran perlu dilakukan pemilahan antara program prioritas dengan program regular. Sebagai ilustrasi, berikut kami ilustrasikan rencana kinerja prioritas Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara :

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Target

Terlaksananya Fungsi Persentase Ketertiban administrasi surat 100% Kecamatan

dalam menyurat.

penyelenggaraan

Menurunnya Jumlah kasus-kasus di bidang 100%

administrasi

pertanahan.

pemerintahan,

Persentase Pelaksanaan Pembangunan 100%

pembangunan

serta Infrastruktur di Kecamatan.

menumbuhkan

Presentase sarana dan prasarana yang 100%

kepercayaan

dipelihara

Masyarakat

dalam

rangka

mendukung

melalui kegiatan operasional SKPD.

pelayanan yang prima Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan 2 Dok (Excellent Service).

Keuangan tepat waktu. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap 100% Pelayanan kami melalui PATEN Excellent.


C. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja adalah tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam penetapan kinerja sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi, misi SKPD. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang merupakan penjabaran Perda APBD Tahun 2015. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh SKPD dalam suatu masa atau waktu tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada. Secara rinci perjanjian kinerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2015 meliputi :

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Program

Anggaran

Utama Terlaksananya

Persentase

Fungsi

Ketersediaan

100%

Program

Pelayanan 1,644,824,030

Administrasi Perkantoran

Kecamatan dalam administrasi

surat

penyelenggaraan

menyurat.

administrasi

Persentase

pemerintahan,

Pelaksanaan

Sarana

pembangunan

Pembangunan

Infrastruktur

serta

Infrastruktur

menumbuhkan

Kecamatan

kepercayaan

Presentase sarana 100%

Program

Masyarakat

dan prasarana yang

Sarana

melalui pelayanan dipelihara yang

100%

Program

Pembangunan 6,280,000,000 dan

Prasarana

di

dalam

Peningkatan dan

448,501,530

Prasarana

Aparatur

prima rangka mendukung


(Excellent

kegiatan

Service).

operasional SKPD.

Tersusunya Laporan

2 dok

Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Tepat

Program

Peningkatan

Pengembangan

12,050,000

Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

waktu. Tingkat

Kepuasan 100%

Masyarakat

Program

Peningkatan

92,000,000

Kualitas Pelayanan Publik.

terhadap Pelayanan melalui

kami PATEN

Excellent. Tingkat

Serapan 100%

Program

Peningkatan

aspirasi Masarakat

Partisipasi

dalam

dalam membangun desa.

bidang

21,525,000

Masyarakat

pembangunan


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas

kinerja

merupakan

salah

satu

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. Akuntabilitas kinerja ini, diharapkan dapat dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Kecamatan Muara Jawa. Selain itu, akuntabilitas pada hakekatnya juga merupakan salah satu factor penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran dan hasil dalam rangka menjawab tuntutan kinerja pemerintahan dengan mengacu pada dinamika kebutuhan Masyarakat. Aparatur pemerintah sebagai pelaku utama dalam menjalankan proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan diharapkan untuk lebih transparan dan clean governance. Penilaian kinerja juga tidak terlepas dari kegiatan mengolah data input menjadi output dan outcome yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan mempunyai manfaat kepada Masyarakat. A. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan suatu SKPD pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, visi dan misi Kecamatan Muara Jawa. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama 6 (enam) program dan 27 (dua pulub tujuh) kegiatan dapat dilustrasikan sebagai berikut :


Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Target

Capaian

2015

2015

Terlaksananya Fungsi Persentase Ketertiban administrasi 100% Kecamatan

dalam surat menyurat.

penyelenggaraan

Persentase Partisipasi Masyarakat 100%

administrasi

dalam membangun desa

pemerintahan,

Persentase

pembangunan

Pelaksanaan 100%

serta Pembangunan

Infrastruktur

Kecamatan.

kepercayaan

Presentase sarana dan prasarana 100% melalui yang

dipelihara

dalam

85%

90%

di

menumbuhkan

Masyarakat

90%

100%

rangka

pelayanan yang prima mendukung kegiatan operasional (Excellent Service).

SKPD. Tersusunya

Laporan

Capaian 2 Dok

2 dok

Kinerja dan Keuangan tepat waktu. Tingkat

Kepuasan

Masyarakat 100%

100%

terhadap Pelayanan kami melalui PATEN Keliling.

Dari tabel capaian kinerja diatas, secara umum tingkat keberhasilan kinerja Kecamatan Muara Jawa telah mendekati harapan yang telah ditetapkan, hal ini belum optimal memang kalau dilihat dari target capaian yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, akan tetapi data ini bisa kami jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan disegala bidang.


B. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja dilakukan sebagai upaya

untuk mendukung

pencapaian indikator kinerja kegiatan dan untuk memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang dapat meningkatkan keberhasilan serta mencari solusi alternative untuk menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan cara membandingkan persentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun anggaran 2015 dengan tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, evaluasi kinerja ini juga mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan capaian realisasi, kemajuan serta kendala yang terjadi dalam rangka instropeksi dan perbaikan dalam menyususn perencanaan program dan anggaran serta pelaksanaannya dimasa yang akan datang. Hasil evaluasi kinerja Kecamatan Muara Jawa tahun 2015, dapat dijelaskan sebagai berikut : Terlaksananya Fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Keberhasilan sasaran strategis pada kegiatan ini diukur melalui 2 Indikator Kinerja Utama yang di dukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

dan

Program

Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, adapun target dan realisasi dapat kami jabarkan sebagai berikut :

Sasaran

Terlaksananya Fungsi

Indikator

Target

Capaian

Hambatan dan

Analisis

Kinerja Utama

2015

2015

Antisipasi

Capaian

Persentase

Kecamatan Ketertiban

100%

90%

Belum

adanya Target belum

aplikasi

surat tercapai

dalam

administrasi surat

menyurat

penyelenggaraan

menyurat.

sehingga masih diupayakan

administrasi

menggunakan

pemerintahan,

system manual.

optimal , 2016

ada

system


surat menyurat. Menurunnya Jumlah

100%

85%

kasus-

Belum

Target belum

diberlakukanya

tercapai

kasus

system

e- optimal, 2016

kedisiplinan

kinerja,

pegawai.

menggunakan

hanya absensi online

absensi finger Tersusunya

2 Dok

2 dok

-

Target

Laporan Capaian Kinerja Keuangan

Tercapai

dan tepat

waktu.

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur di Kecamatan. Keberhasilan sasaran strategis pada kegiatan ini diukur melalui 1 Indikator Kinerja Utama yang di dukung oleh Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur di Kecamatan dengan , adapun target dan realisasi dapat kami jabarkan sebagai berikut :

Sasaran


Indikator

Target

Capaian

Hambatan dan

Analisis

Kinerja Utama

2015

2015

Antisipasi

Capaian

Persentase

100%

Kecamatan Pelaksanaan

dalam

Pembangunan

Pembangunan

Infrastruktur Kecamatan

100%

Kurangnya

Target

pengawasan

Tercapai

terhadap di

kualitas pekerjaan.


Presentase

100%

sarana

100%

-

Target

dan

prasarana

Tercapai

yang

dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan operasional SKPD.

Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat yang Prima melalui PATEN Keliling. Keberhasilan sasaran strategis pada kegiatan ini diukur melalui 1 Indikator Kinerja Utama yang di dukung oleh Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat, adapun target dan realisasi dapat kami jabarkan sebagai berikut : Sasaran


Indikator

Target

Capaian

Hambatan dan

Analisis

Kinerja Utama

2015

2015

Antisipasi

Capaian

Tingkat

100%

Kecamatan Kepuasan

dalam

Pelayanan Masyarakat

Prima

Kepada terhadap

Masyarakat

Kendaraan

Target

2016

Operasional dan akan Peralatan

diperbaiki

kurang

Pelayanan kami melalui

86%

memadai.

PATEN

Keliling.

Selanjutnya , terkait dengan realisasi belanja Kecamatan Muara Jawa Tahun anggaran 2015, secara umum menunjukan bahwa capaian keberhasilan atas pelaksanaan program kegiatan dapat dikategorikan telah sesuai dengan


sasaran dan target yang direncanakan, walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain : 1. Aspek Perencanaan a. Pola piker dalam menyusun perencanaan anggaran masih bersifat rutinitas dan belum visioner yang didasarkan pada kebutuhan riil dan hasil analisa. b. Perencanaan program dan kegiatan masih bersifat parsial dan sektoral c. Adanya program atau kegiatan baru yang pelaksanaannya muncul pada tahun anggaran berjalan, sehingga ada kesan tidak terencana dan berdampak adanya revisi, penyesuaian kode rekening belanja dan pembebanan anggaran. 2. Aspek Pelaksanaan a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang perencanaan anggaran, program kegiatan serta pengelolaan keuangan dan asset daerah. b. Adanya kebijakan atau regulasi rasionalisasi anggaran pada tahun berjalan semester I, yang berdampak tidak terlaksananya beberapa kegiatan. c. Masih banyak perbedaan persepsi terhadap prosedur pelaksanaan kegiatan yang berdampak adanya multi tafsir terhadap peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. 3. Aspek Penatausahaan a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang penatausahaan keuangan daerah. b. Masih adanya penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi yang baru sehingga banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh SKPD. c. Belum adanya komitmen bersama dalam melaksanakan regulasi yang ada sehingga menghambat proses pengambilan keputusan.


C. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas

keuangan

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban

mengenai integritas keuangan, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran

pertanggungjawaban

adalah

laporan

keuangan yang berlaku meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang SKPD. Sedangkan instrument utama akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah dan data laporan tahunan yang disusun secara periodik sehingga Nampak proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk dipertanggungjawabkan dan pengendaliannya pada berbagai tingkatan operasi dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Muara Jawa dari alokasi

anggaran

Rp.

8.524.300.560,-

terealisasi

sebesar

Rp.

8.396.917.314,00 atau sekitar 98,51% belum termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai. LRA terlampir.


BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan

Penetapan

Kinerja

(TAPKIN) program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap akhir tahun anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. Selain itu, penyusunan LAKIP ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan

input

terhadap

penyempurnaan

perencanaan

anggaran,

penyusunan program kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi Kecamatan. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Muara Jawa pada Tahun 2015 berhasil dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase capaian output kegiatan 98,51% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.396.917.314,-. Output dan serapan anggaran ini didukung oleh 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : 1. Persentase Ketertiban administrasi surat menyurat. 2. Menurunnya tingkat ketidak disiplinan Pegawai. 3. Persentase Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan.


4. Presentase sarana dan prasarana yang dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan operasional SKPD. 5. Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu. 6. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan kami melalui PATEN Keliling.

B. Saran Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan ini, tidak lain karena rahmat dan ridho Allah SWT dan dukungan semua pihak, kerjasama antar bagian serta partisipasi seluruh pegawai Kantor Camat Muara Jawa. Selain keberhasilan yang telah dicapai, tentunya tidak dipungkiri masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi kendala atau hambatan yang perlu diperbaiki kedepan, antara lain penempatan sumber daya manusia sesuai dengan

kompetensi, peningkatan

sumber

daya

tenaga

ahli

dan

peningkatan sarana pendukung. Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan dan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan antara lain : 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dibidang administrasi pemerintah dan pengelolaan asset dan keuangan daerah. 2. Meningkatkan fungsi kontrol melalui penerapan SPIP yang baik dan tepat. 3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur. 4. Meningkatkan disiplin pegawai. 5. Menerapkan reward dan punishment terhadap hasil evaluasi kinerja pegawai.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Jawa Tahun 2015, dengan harapan dapat dijadikan bahan koreksi dan instropeksi maupun kritik yang konstruktif dalam rangka meningkatkan


kinerja yang lebih baik sebagai upaya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Muara Jawa, 20 Januari 2016 Camat Muara Jawa

AHMAD JUNAIDI, A.Ma.Pd Nip. 19720224 199203 1 006


INDIKATOR KEBERHASILAN KINERJA KECAMATAN MUARA JAWA TAHUN 2015 1. Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan.

Sistem Informasi Managemen Surat

Sistem Pemetaan Batas Tanah by GPS.


2. Bidang Pelayanan Publik


3. Bidang Reformasi Birokrasi JUARA I The best Performance PATEN JUARA I Gelar Managemen Perubahan


dan Penetapan Kinerja Tahun 2015, serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Kecamatan Muara Jawa pada tahun mendatang

Recommend Documents