1.1 Latar Belakang
Penduduk Indonesia telah meningkat menjadi hampir dua kali lipat selama 25 tahun terakhir, yaitu dari 119,20 juta jiwa pada tahun 1971 bertambah menjadi 198,20 juta jiwa pada tahun 1996 dan bertambah kembali menjadi 204,78 juta jiwa pada tahun 1999. Jika tingkat pertumbuhan penduduk ini tidak mengalami perubahan positif yang drastis maka pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 262,4 juta jiwa dengan asurnsi tingkat pertumbuhan penduduk alami sekitar 0,9 % per tahun.
Pertambahan penduduk ini diperkirakan tidak akan tersebar merata, tetapi akan terkonsentrasi di daerah perkotaan. Hal ini dikarenakan kawasan perkotaan merupakan tempat yang sangat menarik bagi masyarakat untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonomi. Selain itu, pembangunan ekonomi Indonesia melalui jalur industrialisasi berpengaruh langsung terhadap pembangunan perkotaan. Pada tahun 1980 persentase jumlah penduduk kota di Indonesia adalah 27,29% dari jumlah penduduk Indonesia, sementara pada tahun 1990 persentase tersebut bertambah menjadi 30,93%. Diperkirakan pada tahun 2020 persentase jumlah penduduk kota di Indonesia mencapai 50% dari jumlah penduduk Indonesia. (Pusat Informasi Lingkungan Hidup, 2001:11-17).
Akibat dari semakin bertambahnya tingkat pertumbuhan penduduk dan konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya mengakibatkan semakin bertambahnya limbah/buangan yang dihasilkan. Limbah/buangan yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat yang lebih dikenal sebagai limbah domestik telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh
pemerintah dan masyarakat itu sendiri.(Pramono, 2004:5-10). Limbah domestik tersebut, baik itu limbah cair maupun limbah padat menjadi permasalahan lingkungan karena secara kuantitas maupun tingkat bahayanya mengganggu kesehatan manusia, mencemari lingkungan, dan mengganggu kehidupan makhluk hidup lainnya. Khusus untuk sampah atau limbah padat rumah tangga, peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia diperkirakan akan bertambah 5 kali lipat pada tahun 2020.
Rata-rata produksi sampah tersebut diperkirakan meningkat dari 800 gram per hari per kapita pada tahun 2003 menjadi 910 gram per hari per kapita pada tahun 2011. Hingga saat ini, penanganan dan pengelolaan sampah tersebut masih belum optimal. Baru 11,25% sampah di daerah perkotaan yang diangkut oleh petugas, 63,35% sampah ditimbun/dibakar, 6,35% sampah dibuat kompos, dan 19,05% sampah dibuang ke kali/sembarangan. Sementara untuk di daerah pedesaan, sebanyak 19% sampah diangkut oleh petugas, 54% sampan ditimbun/dibakar, 7% sampah dibuat kompos, dan 20% dibuang ke kali/sembarangan. (Sumber: Draft Naskah Akademik RUU Pengelolaan Sampah).
Perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi salah satu masalah yang akan menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan perubahan karakteristik sampah. Saat ini, pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Volume sampah yang meningkat dengan laju pertumbuhan penduduk akan menghadapkan pada permasalahan kebutuhan lahan pembuangan sampah, serta semakin tingginya biaya pengelolaan sampah dan biaya-biaya lingkungan. Budaya konsumerisme masyarakat saat ini mempunyai andil besar dalam peningkatan jenis dan kualitas sampah.
Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, peningkatan kesehatan masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat, dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.
Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai wewenang dalam pengelolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ketentutan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 9 yaitu : 1. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan: a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuaidengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; d.menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. 2. Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri. Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 memiliki jumlah penduduk sebanyak 282.575 jiwa dan menghasilkan sampah rata-rata sekitar 700m2/hari atau setara 560 ton. Jumlah volume sampah per hari di Kota Bandar Lampung tercatat sejumlah 560 ton dan dilayani oleh pemerintah kota dengan menggunakan
kendaraan operasional pengangkut sejumlah 108 kendaraan yaitu gerobak motor, dram truck dan amrool dengan rotasi pengangkutan per harinya sebanyak 160-an rotasi. Banyaknya sampah yang terangkut melalui 160-an rotasi tersebut sebanyak 609,23 m3. (Sumber:Dinas Kebersihan dan Pertamanan)
Berbicara fakta, sistem pengelolaan sampah di kota Bandar Lampung perlu perhatian khusus, karena sampah yang dihasilkan sangat besar seiring dengan kepadatan penduduk yang semakin tinggi, Setiap harinya kota ini menghasilkan sampah yang menggunung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan bertebaran di berbagai tempat seperti selokan, sungai, dan pantai. Selain karena sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tidak memadai seperti kurang dan rusaknya armada pengakutan sampah, juga disebabkan oleh kurang optimalnya pengelola sampah, tidak adanya lahan sebagai tempat pengolahan dimana akhirnya dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Sampah merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan, karena dalam semua aspek kehidupan selalu dihasilkan sampah.(Mahajoeno,2003:35)
Penanganan sampah yang dilakukan di Kota Bandar Lampung saat ini belum sampai pada tahap memikirkan proses daur ulang atau menggunakan ulang sampah tersebut menjadi bahan yang bermanfaat (produktif) sesui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Penanganan sampah yang dilakukan hanya mengangkutnya dari tempat sampah di permukiman penduduk, pasar, terminal dan tempat penimbunan sementara dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah akhir. Cara seperti ini kurang bisa mengatasi masalah sampah karena masih dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan berhubungan erat dengan sampah karena sampah merupakan sumber pencemaran dan dapat memicu peningkatan
pemanasan global. Permasalahan sampah timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah dengan pengolahannya dan semakin menurun daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Masalah inilah yang menjadi problematika mendasar dalam manajemen terpadu sampah termasuk di Kota Bandar Lampung. Di satu pihak, jumlah sampah terus bertambah dengan laju yang cukup cepat, sedangkan di lain pihak kemampuan pengolahan dan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung diakui masih belum memadai.
Permasalahan ini yang mengakibatkan pengelolahan sampah di Kota Bandar Lampung tidak berjalan dengan baik, karena fasilitas dan keterbatasan sumber daya manusia yang ada tidak bisa mem-backup kondisi sampah di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung sangat strategis sebagai salah satu stakeholder dalam mengurangi permasalahan persamapahan yang ada, dan merupakan badan organisasi yang melaksanakan tugas pokok membantu walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang kebersihan. Tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung diatur didalam Peraturan Walikota Bandar Lampung No 14 Tahun 2008, yaitu: 1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Kebersihan, Pertamanan, Penghijauan, Dekorasi Kota dan Pemakamam Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung No. 14 Tahun 2008 Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi: a) Perumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan, pertamanan, penghijauhan, perenangan jalan, dekorasi kota dan pemakamam umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. b) penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya c) Pembinaan dan pelaksaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. d) Pelaksanaan tugas lain
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung sebagai unsur pelaksana Pemerintah di Bidang Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota.
Sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolahan Sampah, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Didalamnya ada ketentuan mengatur tentang layanan persampahan, agar pengelolahan sampah di Kota Bandar Lampang dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Retribusi Jasa Umum menetukan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung berkewajiban untuk menyediakan jasa pelayanan persampahan.
Untuk memudahkan tugasnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan di setiap kecamatan di Kota Bandar Lampung, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat yang berfungsi untuk membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan pemerintah dibidang Kebrsihan dan Pertamanan khususnya dalam pengelolahan sampah di setiap kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pertamanan adalah organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu.
Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar
Lampung No. 67 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:
1. UPTDK mempunyai tugas pokok adalah meliputi pengumpulan sampah, pengolahan sampah dan pemungutan retribusi kebersihan sesuai kewengan yang diberikan oleh dinas kebersihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas UPTDK mempunyai fungsi : a)Penyelenggaraan kegiatan oprerasional kebersihan diwilayah kecamatan. b) Pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolahan sampah kecamatan c) pengelolahan persampahan di wilayah kecamatan d) Pengoordinasian pengawasan terhadap operasional kebersihan e) penyelenggaraan pungutan retribusi kebersihan di wilayah kecamatan d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh dinas.
diwilayah
Dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan di setiap Kecamatan diharapkan bisa membantu mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Bandar Lampung, yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan karena kurang optimalnya pengelolahan sampah di Kota Bandar Lampung. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah melakukan beberapa usaha untuk mengatasi maslah dan hambatan yang berhubungan dengan masalah persampahan, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana, mengajukan anggaran untuk biaya operasional dalam pengelolahan sampah. Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang dituangkan kedalam suatu tulisan yang berjudul “Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Bandar Lampung”. 1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 1..2.1 Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan dapat diteliti sebagai berikut : a.
Bagaimanakah Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pengelolahan Sampah Di Kota Bandar Lampung?
b.
Apa Saja Yang menjadi Faktor Penghambat Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pengelolahan Sampah Di Kota Bandar Lampung?
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian Sedangkan ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang Hukum Adminstrasi Negara pada umumnya dan untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti membatasi pembahasan hanya mengenai Peran Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Penanggulangan Sampah Di Kota Bandar Lampung Melalui Unit Pelaksana Teknis Kebersihan”.
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian adalah: a.
Untuk mengetahui Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pengelolahan Sampah Di Kota Bandar Lampung.
b.
Untuk mengetahui Faktor Pengambat Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan pertamanan Dalam Pengelolahan Sampah Di Kota Bandar Lampung.
1.3.2 Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Kegunaan Teoritis Penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana untuk penelitian selanjutnya dan upaya pengembangan wawasan mengenai peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pengelolahan Sampah Di Kota Bandar Lampung. khususnya mahasiswa Hukum Administrasi Negara.
b. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanan pengelolahan sampah maupun rekan-rekan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.
