KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTQRAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083
-z^Oktober2016 Nomor
Lampiran Hal
1 (Satu) Eksemplar Penyampaian SK Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian TA 2016
Yth.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi di
Seluruh Indonesia
Dalam rangka mendukung Musim Tanam sampai dengan akhir Desember 2016 dan guna mengoptimalkan penyediaan alokasi pupuk bersubsidi di masing-masing provinsi, bersama ini kami sampaikan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Nomor 20/Kpts/SR.320/B/10/2016 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 (terlampir). Surat Keputusan ini agar segera ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk penetapan alokasi per Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian TA 2016. Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terimakasih.
uk dan Pestisida,
omni 8609 1 001
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR: 30 /K>i£/S(*.330/e>/lO/*0(£ TENTANG
REALOKASI KEDUA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,
Menimbang:
a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR. 130/12/2015 telah ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa di beberapa provinsi telah terjadi peningkatan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sampai dengan bulan Agustus 2016; c. bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan kekurangan pupuk di beberapa Provinsi perlu dilakukan Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016; d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan sebagai tindaklanjut Pasal 9 ayat (1) butir a Peraturan Menteri Pertanian 60/Permentan/SR. 130/12/2015, dipandang perlu
menetapkan Realokasi Kedua Antar Provinsi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lerhbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5907);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 125);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun Penetapan
Pupuk
Bersubsidi
Sebagai
2005 tentang Barang Dalam
Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kementerian Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662);
11. Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
43/Permentan/
SR. 140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran
Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491); 12. Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
70/Permentan/SR. 140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/ SR. 130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/ OT. 160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
I
1
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober2016
^S&feJR JENDERAL,
ARJD GATOT IRIANTO
19601024 198703 1001
s2**n
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.: 1.
Menteri Pertanian;
2.
Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
3.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian/Ketua Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
4.
5.
Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian;
6. 7.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan; Direktur Jenderal
Perikanan
Budidaya,
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan; 8.
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian; 10. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
16. Peraturan
Menteri
Pertanian
43/Permentan/OT.010/8/2015
tentang
Nomor
Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pertanian; 17. Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
60/Permentan/SR. 130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsudi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan
dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 641; 19. Keputusan
Direktur
Jenderal
Prasarana
dan
Sarana
Pertanian Nomor 08/Kpts/SR.320/B/04/2016 tanggal 18 April 2016, hal Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016; Memperhatikan:
1.
Surat Pit. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi
Sulawesi
Selatan
Nomor
5121.33/4325/DisTPH tanggal 2 September 2016, hal Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Tahun 2016; Surat Bupati Bojonegoro kepada Menteri Pertanian Nomor 520/899/412.31/2016 Juni 2016, hal
Permohonan Tambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016; 3.
Perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan bulan Agustus 2016;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU
Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2016 antar provinsi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR. 130/ 12/2015 dengan memperhatikan realokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
KETIGA
Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/ Kota dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/ SR. 130/12/2015 dengan memperhatikan realokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
BENGKULU
SUMATERA SELATAN
BANGKA BELITUNG
LAMPUNG
KEP. RIAU
DKI. JAKARTA
BANTEN
J A W A BARAT
6
7
8
9
io
11
12
13
JUMLAH
MALUKU UTARA
27
PAPUA BARAT
SULAWESI SELATAN
26
34
SULAWESI TENGGARA
25
33
SULAWESI TENGAH
24
PAPUA
GORONTALO
23
32
SULAWESI UTARA
22
MALUKU
KALIMANTAN UTARA
21
31
KALIMANTAN TIMUR
20
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN SELATAN
19
30
KALIMANTAN TENGAH
18
SULAWESI BARAT
KALIMANTAN BARAT
17
NUSA TENGGARA BARAT
BALI
16
29
J A W A TIMUR
15
28
D.I. YOGYAKARTA
J A W A TENGAH
14
I A
U
R
5
I
J
4
B
SUMATERA BARAT
M
SUMATERA UTARA
2
3
A
ACEH
PROPINSI
1
NO
90
4.100.000
1.160
550
6.210
2.750
23.650
137.500
23.510
266.450
19.620
32.600
19.600
18.390
2. ISO
18.100
38.500
16.500
33.960
42.710
1.058.940
818.470
41.290
571.940
60.060
-
263.670
17.960
170.600
17.400
32.500
29.980
70.I10
168.650
25
850.000
280
200
2.570
315
5.OOO
18.OOO
2.300
40.700
7.240
3.100
1.400
4. OOO
300
5.OOO
7.200
4.530
12.300
1.500
165.280
158.650
3.670
154. OOO
20.000
-
46.560
3.930
43.000
8.330
13.500
19.500
26.520
49.000
22.100
3P-36
1.050.000
ISO
300
610
210
2.440
15.600
7.OOO
63.280
4.HO
9.450
510
510
lOO
2.500
1.500
1.520
4.OOO
6.500
500.270
213.315
10.200
71.300
1.500
20
19.175
2.800
5.200
4.700
12.300
8.OOO
16.200
52.100
12.600
ZA
2.550.000
2.570
2.100
6.910
3.480
18.100
45.OOO
19.930
115.220
19.OOO
31.340
18.570
13.OOO
2.500
31.900
39.OOO
33.840
91.710
23.OOO
599.OOO
418.OOO
26.500
330.000
27.OOO
-
270
150.000
20.000
95.OOO
32.OOO
51.OOO
48.OOO
58.160
124.900
53.OOO
NPK
ALOKASI SEMULA PER JENIS PUPUK (TON)
74.400
UREA
30
l.OOO.OOO
320
300
2.550
l.OOO
6.OOO
14.OOO
1.570
29.890
7.610
5.600
1.500
2.360
500
2.130
7.100
3.790
25.030
24.040
378.560
246.050
12.890
56.750
10.000
-
34.100
6.000
21.610
6.810
8.240
7.850
20.120
38.690
17.010
ORGANIK
90 20
850.000 |
145
135
2.020
225
3.070
18.100
2.040
42.200
6.475
2.780
1.040
3.600
300
4.175
6.400
4.OOO
10.000
1.175
157.900
167.885
3.530
163.985
20.000
-
45.500
3.700
41.700
7.700
13.300
18.OOO
28.400
48.100
20
180
300
610
250
1.500
16.OOO
7.385
67.625
3.600
8.275
475
400
lOO
1.700
l.OOO
1.150
3.OOO
5.05O
504.255
224.475
10.200
71.275
1.200
-
14.450
3.OOO
2.OOO
4.400
13.500
7.000
11.875
50.000
13.750
7.A
Oktober 2016
1.050.000
1024 198703 1001
GATOT IRIANTO
REKTUR JENDERAL,
pada tanggal ^
Ditetapkan di Jakarta
4.100.000
l.OOO
550
6.000
2.200
21.905
138.OOO
20.000
269.OOO
19.OOO
3 l.OOO
19.OOO
18.OOO
1.500
14.500
35.OOO
15.OOO
26.500
42.OOO
1.098.095
854.OOO
42.OOO
564.440
67.560
-
25 l.OOO
19.500
131.OOO
19.OOO
32.500
27.500
70.110
168.650
22.400
SP-3fi
2.550.000
2.060
2.040
6.120
2.970
16.575
43.090
19.930
121.175
18.770
29.310
17.570
12.550
2.430
27.190
38.260
33.175
89.865
24.125
610.075
403.625
24.500
328.325
27.OOO
_
270
164.430
17.OOO
105.570
32.OOO
5 l.OOO
48.OOO
58.OOO
121.OOO
52.OOO
IVJOl^
l.OOO.OOO
lOO
300
2.550
l.OOO
12.OOO
28.OOO
1.570
29.890
7.610
5.600
1.500
2.360
500
2.130
7.100
3.790
25.030
24.040
378.560
246.050
12.890
56.750
10.000
30
3 4 . lOO
6.OOO
6.950
6.810
8.240
7.850
20.120
38.690
11.890
<~>l=><-' &TJTLT
ALOKASI MENJADI PER JENIS PUPUK (TON) 74.400
UREA
REALOKASI KEDUA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016
Nomor : 20 /&>t£ / CP-S3P /& /[0 /^o(b Tanggal : % Oktober2016
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
