BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. 14 Desember 2015 sampai dengan 29 Januari 2016

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Obyek Penelitian Dalam bab ini peneliti akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang faktorfaktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit Wajar Dengan Pengecualian pada laporan keuangan pemerintah pusat yang dilakukan di kantor BPK RI pada tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan 29 Januari 2016. Sumber data penelitian ini berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor BPK atas LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) tahun 2009 hingga 2013 yang berasal dari web site BPK RI (www.bpk.go.id) serta dari Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK RI pusat dan laporan-laporan maupun berita-berita terkait dengan LKPP yang menjadi cakupan lingkup penelitian. Data yang ada cukup banyak sehingga perlu di buat ringkasan resumenya

dan dicros check dengan studi

kepustakaan yang ada serta di konfirmasi dengan informan utama dan informan kunci yaitu auditor BPK RI yang melaksanakan pemeriksaan atas LKPP dimaksud dalam bentuk wawancara langsung secara mendalam supaya diperoleh gambaran menyeluruh sehingga dapat direkonstruksi sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Wawancara juga dimaksudkan untuk mencocokan berita-berita yang diperoleh peneliti dari berbagai media cetak maupun elektronik dengan maksud untuk dikonfirmasi ke pihak yang terkait langsung, setelah datanya terkumpul kemudian dianalisa secara mendalam.

56

http://digilib.mercubuana.ac.id/

57

B. Diskripsi Informan Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga diperlukan informan atau pihak yang mengetahui banyak mengenai obyek yang akan diteliti dengan maksud dilakukan croscek dengan pihak yang terlibat langsung. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu : 1). Nama Jabatan 2). Nama Jabatan 3). Nama Jabatan

: Hasby Ashidiqi : Kepala Sub Auditorat II.B.2 : Pranoto : Kepala Sub Auditorat II.B.1 : Eko Kindro : Kepala Subbagian Ketatausahaan di Balai Diklat Yogyakarta

4). Nama Jabatan

: Ikromi : Kepala Subbagian Administrasi SDM AKN II

A. Diskripsi Hasil Penelitian

1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Pertanyaan-pertanyaaan yang disampaikan dalam wawancara adalah seputar LKPP mulai dari pengertian LKPP itu sendiri, siapa saja yang termasuk pemerintah pusat, lingkup pemeriksaan, serta faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi LKPP periode 2009 hingga 2013 atas audit BPK RI sehingga hasil akhir pemeriksaan audit mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian. Dari hasil wawancara dapat di sarikan sebagai berikut :


58

Negara kesatuan Republik Indonesia sangat luas, tidak mungkin kepala Negara mengurusi seluruh wilayah Negara kesatuan ini, oleh karena itu sistem pemerintahan di bagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah penyelenggara pemerintah di tingkat pusat yang berkedudukan di Ibu kota Negara kesatuan RI yang diketuai oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Lembaga Negara dalam sistem pemerintah pusat terdiri dari -

Eksekutif : presiden, wakil presiden dan para menteri,

-

Legislatif : MPR, DPR, DPD

-

Yudikatif : MA, MK, Komisi Yudisial

Sedangkan pemerintah daerah adalah pemerintah yang ada di daerah provinsi dan kabupaten yang diberi wewenang untuk mengurus dan menjalankan pemerintahan sendiri (otonomi), meskipun terdapat kewenangan-kewenangan tertentu yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Contohnya urusan politik luar negari, urusan pertahanan, urusan keamanan, urusan yustisi, urusan agama, dan urusan yang terkait dengan urusan keuangan dan fiskal. Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian ini berikut disajikan struktur organisasi lembaga negara dalam sistem pemerintah pusat, sehingga lebih memberikan gambaran tentang objek yang diteliti. Dari struktur organisasi tersebut jelas terlihat bahwa yang menjadi lingkup objek penelitian adalah laporan keuangan yang dihasilkan dari ketiga lembaga negara sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan aset yang mereka kuasai.


59

Gambar 5.1 Struktur Organisasi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintah Pusat

UUD 45

Legislatif

BPK

_______

Eksekutif

Mahkamah Agung

MPR

______

DPR

Kabinet

Presiden/Wakil Presiden

_______

Lembaga kehakiman Lainnya

Lembaga Non Departemen

Sumber : BPK RI

Menurut salah seorang kepala auditor BPK RI Bapak Pranoto, beliau mendefinisikan pemerintah pusat sebagai berikut : Untuk memudahkan definisi pemeritah pusat, lebih mudahnya jika dicompare dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah pemerintahan yang dikepalai oleh presiden yang dibantu oleh para menteri dengan kewenangankewenangan sebagaimana telah diatur oleh undang-undang. Sedangkan pemerintah daerah adalah pemerintahan yang dikepalai oleh pemerintah daerah dengan kewenangan-kewenangan yang telah diatur secara khusus oleh undang-undang. Secara keuangan kewenangan ada di tangan presiden sedangkan pengelola fiskal diturunkan kepada menteri keuangan, Bendahara umum Negara (BUN) juga kepada menteri keuangan atau menteri keuangan sebagai CFO (Chief Financial Officer) sedangkan terkait dengan pengelolaan anggaran diturunkan kepada para menteri selaku COO (Chief Operasional Officer).


60

Sebelum lebih jauh membahas permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana disebutkan sebelumnya terlebih dahulu kita harus memahami terlebih dahulu pengertian awal apa yang dimaksud LKPP, siapa yang termasuk Pemerintah Pusat menurut narasumber yang kompeten. Dari hasil wawancara dengan narasumber Bapak Hasby Ashidiqi salah seorang kepala auditor BPK RI berikut kutipannya : Dari segi pertanggungjawaban LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) adalah laporan keuangannya presiden yang disusun dari konsolidasi dari laporan keuangan kementrian dan lembaga (LKKL) dengan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Bendahara Umum Negara ya menteri keuangan. Sedangkan laporan keuangan pemerintah pusat pengelolanya adalah kementrian lembaga dan BUN. Yang termasuk lembaga negara antara lain MPR, DPR, BPK, MA. Kalau BUN itu ada di Kementrian Keuangan. Untuk melengkapi pengertian LKPP menurut Bapak Pranoto sebagai salah satu kepala auditorat BKP RI Pusat, beliau memberikan gambaran tambahan mengenai pengertian LKPP, berikut ini kutipannya : Untuk memudahkan pemahaman mengenai LKPP harus melihat siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara, dimana merupakan bentuk pertanggungjawaban presiden kepada DPR dalam melaksanakan APBN dalam satu tahun anggaran. Pengelolaan anggaran merupakan kewenangan presiden yang didelegasikan kepada menteri keuangan selaku BUN atau CFO dan kementrian serta lembaga negara sebagai pengguna anggaran, maka harus membentuk laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang kemudian dikonsolidasi dengan laporan keuangan BUN menjadi laporan keuangan pemerintah pusat.

Untuk memperkuat pemahaman Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana di tersebut di atas supaya lebih mengerucut ke arah definisi yang lebih spesifik menurut salah seorang eks auditor BPK yang sekarang menjadi Kepala Subbagian Ketatausahaan di Balai Diklat Yogyakarta Bapak Eko Kindro beliau melengkapi pengertian pemahaman LKPP sebagai berikut :


61

“LKPP itu tidak mencakup entitas : Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Hukum Pendidikan”. Sebagaimana penjelasan narasumber BPK RI dari beberapa kutipan di atas yang merupakan hasil wawancara langsung serta dengan melihat struktur organisasi Lembaga Negara dalam sistem Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan menurut Undang-undang maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Pusat adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat yang dikepalai Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil presiden dan para menteri yang memimpin departemen sebagai kepanjangan tangan dari presiden dalam menjalankan roda pembangunan serta lembaga negara (MPR, DPR, MA, BPK) untuk melaksanakan amanat rakyat menjalankan pemerintahan untuk kemakmuran bangsa dan negara setinggi-tingginya. Pemerintah pusat mendelegasikan tugas selaku pengelola fiskal kepada menteri keuangan sekaligus menteri keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Pemerintah yang diwakili oleh menteri keuangan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berhadapan dengan pemerintah dan DPR. Setelah APBN disyahkan oleh Pemerintah, menteri keuangan selaku BUN akan berhadapan dengan kementrian dan Lembaga Negara sebagai pengguna anggaran dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebagai pengguna anggaran maka kementrian dan lembaga negara harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diamanatkan oleh rakyat dalam bentuk laporan keuangan. Dari seluruh laporan keuangan kementrian dan lembaga negara

kemudian di konsolidasikan dengan


62

laporan keuangan BUN (Bendahara Umum Negara) menjadi sebuah laporan yang diberi nama Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), yang disusun oleh menteri Keuangan selaku konsolidator. Laporan keuangan pemerintah pusat ini kemudian direvieu oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) sebelum di pemeriksa oleh BPK. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 angka 15 UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menteri keuangan adalah selaku Bendahara Umum Negara. Dalam melaksanakan tugasnya menteri keuangan menunjuk kuasa Bendahara Umum Negara dalam rangka melaksanakan tugas selaku bendahara pelaksanaan anggaran di wilayah kerja yang ditetapkan, yang dijabat oleh Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Tugas pokok dari KPPN adalah melakukan penerimaan dan pengeluaran kas negara dalam rangka pengendalian penggunaan anggaran negara dan melakukan pembayaran tagihan anggaran. Hal ini telah dikonfirmasi dengan salah satu kepada auditor BPK RI Bapak Pranoto berikut kutipannya : Dalam menjalankan tugasnya Menteri keuangan mempunyai 3 fungsi sekaligus yaitu menteri keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan membuat laporan keuangan BUN, menteri keuangan sebagai pengelola fiskal yang menyusun LKPP dan menteri keuangan selaku teknis seperti halnya kementrian lainnya selaku pengguna anggaran juga harus mempertanggungjawabkan pengunaan anggaran dalam bentuk laporan keuangan. Sehingga tugas mentri keuangan selaku BUN antara lain yaitu mengelola kas, menyediakan dana, mengelola utang, transfer ke daerah, pengelola kekayaan negara yang dipisahkan, belanja subsidi dan belanja lain-lain


63

Untuk lebih memberikan pemahaman LKPP berikut disajikan kerangka dasar penyusunan LKPP dalam bentuk diagram alur sehingga diharapkan memberikan gambaran seutuhnya.

Gambar 5.2 Diagram Alur Penyusunan LKPP

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Standart Akuntansi Instansi - K/L

Standart Akuntansi BUN

SIMAK-BMN

SAK

SiAP

SAU

SA-UP&H

SA-IP

SAPPP

SA-TD

SA-BSBL

SA-TK

SA-BL

SAKUN

Sumber : LHP LKPP, Diagram Kerangka SAPP

Keterangan singkatan : SAK

= Standar Akuntansi Keuangan

SIMAK BMN = Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara SiAP

= Sistem Akuntansi Pusat

SA-UP&H

= Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah

SAIP

= Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah

SAPPP

= Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman

SABSBL

= Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain


64

SA-TK

= Sistem Akuntansi Transaksi Khusus

SA-TD

= Sistem Akuntansi Transfer Daerah

SA-BL

= Sistem Akuntansi Badan Lainnya

Gambar 5.3 Hubungan antara SAI dan SA-BUN

Sumber : BPK RI proses penyusunan LKPP

Laporan keuangan pemerintah pusat berbeda dengan laporan keuangan pemerintah RI. Yang dimaksud laporan keuangan pemerintah RI adalah konsolidasi antara laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan Bank Indonesia sebagai unit moneter yang berdiri sendiri (sesuai UU moneter) serta laporan keuangan dari pemerintah daerah (LKPD) yang tersebar di seluruh wilayah RI.


65

Namun hingga saat ini laporan keuangan pemerintah RI belum disusun. Hal ini sudah peneliti konfirmasi dengan pihak yang kompeten Bapak Pranoto, berikut kutipannya : Laporan keuangan pemerintah RI hingga sekarang ini belum disusun dan hingga saat ini belum diamanatkan oleh undang-undang., namun sudah ada upaya-upaya untuk mengkonsolidasikan, nanti jika mempelajari GFS (Goverment Financial Statistik) yang mencerminkan kemampuan fiskal secara menyeluruh dari suatu negara, memang ada tantangan-tantangan terkait dengan konsolidasi secara keseluruhan terkait dengan tingkat penyelesaian yang tidak sama, ada yang sudah menyelesaikan di tahun A, ada pula pemerintah daerah yang belum selesai membuat laporan keuangannya, namun upaya itu ada, dan kalau dicari di kementrian keuangan upaya-upaya untuk mengkonsolidasikan itu ada.

Pemerintah pusat baru mempunyai laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas pada tahun 2004, sebelum tahun tersebut pemerintah hanya mempunyai laporan perhitungan anggaran saja sehingga wajar saja pada tahun 2004 hingga tahun 2008 LKPP mendapat opini BPK disclimer. Berikut kutipan dari informan BPK Bapak Hasby Ashidiqi: Pemerintah pusat baru mulai menyusun laporan keuangan pada tahun 2004 sehingga wajar saja kalau opininya disclimer, agak aneh saja kalau opininya bukan disclimer, karena pemerintah kan masih belajar membuat laporan keuangan. Dimana Pemerintah sebelumnya tidak tahu masalah debet kredit, yang mereka tahu selama ini hanya realisasi anggaran dan daftar inventaris.

1. Faktor-faktor Yang Menjadi Dasar Pemberian Opini Oleh BPK RI 2.1 Legalitas, Lingkup dan Tujuan Pemeriksaan Pemeriksaan LKPP yang dilakukan oleh BPK RI mempunyai landasan hukum, lingkup dan tanggung jawab, tujuan serta standar pemeriksaan yang telah diatur undang-undang, adapun hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut ; 1). Dasar Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI yaitu ;


66

a). Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, b). Undang-undang no 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, c). Undang-undang no 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara d). Undang-undang no 15 tahun 2006 tentang BPK RI. 2). Lingkup dan Tanggung Jawab Menurut UU 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara BPK mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan LKPP, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada periode laporan, dan khusus mulai tahun 2015 menurut PP 71 tahun 2010 LKPP ada tambahan berupa laporan yang dibuat berbasis akrual yaitu Laporan Operasional (LO). Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah, tanggung jawab BPK hanya terbatas pada opini saja. 3).Tujuan Pemeriksaan : adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan prinsip akuntansi; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; kecukupan sistem pengendalian internal, dan kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan. 4).Standar Pemeriksaan yang menjadi acuan pemeriksaan BPK adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Adapun laporan yang dihasilkan atas pemeriksaan LKPP yang dilakukan oleh BPK adalah sebagai berikut ;


67

1). Ringkasan eksekutif : merupakan resume laporan pemeriksaan LKPP, didalamnya memuat hasil-hasil dari pemeriksaan dalam satu tahun anggaran namun disajikan dalam bentuk ringkasan, berupa temuan atas kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta rekomendasi BPK, 2). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP yang memuat opini audit, LKPP tahun pemeriksaan dan gambaran umum pemeriksaan yang berisi dasar hukum, tujuan, sasaran, standar, metodologi, waktu pelaksanaan, obyek, batasan dan hasil pemeriksaan LKKL, 3). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern, dan resume atas Pengendalian Intern; 4). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, berupa resume Laporan terhadap Kepatuhan; 5). Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas temuan audit tahun sebelumnya; 6). Laporan Tambahan berupa Reveiu Laporan Transparansi Fiskal.

2.2 Periode Pemeriksaan Tahun 2008 - 2004 Dari hasil audit BPK RI, hal-hal yang menyebabkan LKPP tahun 2004 hingga tahun 2008 mendapat opini disclimer (telah dikonfirmasi dengan informan auditor BPK RI) antara lain adalah sebagai berikut : 1) Adanya pembatasan ruang lingkup pemeriksaan penerimaan pajak pada Modul Penerimaan Negara (MPN) pada tahun 2004 hingga tahun 2007, mulai tahun 2008 tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan MPN,


68

2) Terdapat pos pada laporan keuangan pada LKPP tanpa melalui konsolidasi laporan LKKL dan laporan keuangan BUN tahun 2004 hingga 2007, mulai tahun 2008 seluruh pos dikonsolidasikan melalui laporan keuangan LKKL dan laporan keuangan BUN, 3) Penerimaan perpajakan belum dapat diyakini kewajarannya, penerimaan negara menurut catatan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan data yang masuk ke kas Negara melalui Sistem Akuntansi Umum (SAU) pada tahun 2004 hingga 2007 tidak dapat direkonsiliasi, namun temuan BPK telah ditindaklanjuti pemerintah dengan melakukan perbaikan-perbaikan sehingga sampai dengan tahun 2008 jumlah yang tidak terekonsiliasi semakin menurun, 4)

Pengeluaran migas tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), baru pada tahun 2008 diungkapkan secara memadahi,

5) Belum ada sistem akuntansi hibah langsung, 6) Penarikan hutang luar negeri tidak dapat direkonsiliasi dengan dokumen sumber dari pemberi pinjaman, 7) Belum dilakukan inventarisasi dan penilaian atas aset tetap hingga tahun 2007, pada tahun 2008 dilakukan inventarisasi dan penilaian aset tetap namun belum sepenuhnya dilaporkan dalam LKPP, 8) Belum dilakukan revaluasi dan penetapan kebijakan akuntansi aset tetap (eks BPPN dan aset KKKS), 9) Terjadi selisih fisik dan catatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan tidak dapat dijelaskan penyebabnya,


69

10) PBB Migas atas KKKS belum dibebankan pada tahun 2004 hingga 2007, tahun 2008 PBB Migas dan KKKS belum produksi dibebankan pada rekening migas dan panas bumi. Dari hal-hal yang menyebabkan LKPP tahun 2004 hingga 2008 mendapat opini disclimer telah dikonfirmasi dengan informan kunci BPK RI, dan dapat buat ringkasannya antara lain ; 1.) Perihal pos dalam LK tanpa melalui konsolidasi contohnya pemerintah mempunyai sejumlah rekening tertentu pada tahun 2004, namun di tahun berikutnya jumlah rekening berkurang, logikanya berarti ada rekening yang ditutup, namun setelah dikonfirmasi ke BI rekening tersebut masih ada, namun tidak tercatat dalam LKPP, hal ini terjadi pada waktu pemerintah mulai membuat laporan keuangan, 2.) Tidak dapat direkonsiliasi penerimaan negara menurut catatan DJP dengan SAI dan catatan menurut Kas Negara dengan SAU, menurut salah seorang informan BPK RI yang berkompeten hal ini murni kesalahan sistem, antara lain adanya nomor NPWP tidak unik pada database DJP, secara data di DJP ada koreksi tetapi secara fisik kas penerima kas tidak mengetahui, koneksitas jaringan sistem terganggu karena aliran listrik dsb, 3.) Inventarisasi dan penilaian aset baru selesai tahun 2008, pemerintah juga kebingungan terkait dengan penyimpanan dokumen aset, keberadaan aset itu sendiri, karena sebagian aset yang dimiliki merupakan pelimpahan aset eks BPPN tahun 2004, pemerintah mengakui adanya aset tetapi pemerintah kurang yakin karena dokumen pendukungnya tidak ditemukan,


70

4.) Pemerintah tidak dapat menjelaskan perbedaan fisik dengan catatan terkait dengan SAL (Saldo Anggaran Lebih). Atas temuan audit tahun 2008 pemerintah telah menindaklanjuti dan melakukan perbaikan pada tahun 2009. Hal ini telah dikonfirmasi dengan informan BPK RI Bapak Hasby Ashidiqi, adapun perbaikan yang dilakukan adalah : 1). Menetapkan peraturan rekonsiliasi perpajakan, 2). Membebankan PBB atas KKKS yang belum berproduksi ke rekening antara migas dan panas bumi, 3). Melakukan rekonsiliasi data penarikan pinjaman luar negeri dengan pemberi pinjaman, 4). Melakukan inventarisasi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 hingga mencapai 98%, 5). Menilai sebagian aset eks BPPN dan aset eks KKKS, 6). Menetapkan penyajian aset KKKS di luar neraca dan disajikan dalam catatan laporan keuangan 7). Menetapkan selisih kas tahun-tahun sebelumnya sebagai penambah SAL.

2.3 Periode Pemeriksaan Tahun 2009 - 2013 Pada periode periksaan ini, opini audit yang diberikan oleh BPK RI adalah Wajar Dengan Pengecualian, opini ini berikan dengan dasar sebagai berikut : 1) Adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannnya, termasuk didalamnya adalah penganggaran dan penggunaan belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial. (Faktor kepatuhan terhadap perundang-undangan).


71

2) Belum efektifnya pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset tetap yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini disebabkan pemerintah belum memiliki metode yang yang tepat, khususnya untuk aset-aset eks BPPN. (Faktor sistem pengendalian intern/SPI). 3) Adanya kewajiban kepada PT Taspen yang belum dilakukan pencatatan. (Faktor kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP). 4) Pemerintah belum memiliki pedoman atas penagihan, pengakuan dan pencatatan penerimaan perpajakan. (Faktor efektivitas SPI). 5) Pengendalian atas pencatatan uang muka pada Bendahara Umun Negara (BUN) tidak memadai. (Faktor efektivitas SPI). 6) Pemerintah

belum

menghitung

selisih

kurs

yang

timbul

dari

penerimaan/belanja sesuai dengan Buletin Teknis Akuntansi Transaksi Dalam mata Uang Asing. (Faktor efektivitas SPI). 7) Piutang

bukan

pajak

yang

dicatatkan

oleh

pemerintah

tidak

menggambarkan hak yang akan diterima oleh negara. (Faktor kesesuaian dengan SAP) 8) Adanya selisih lebih pengakuan belanja antara BUN dengan Kementrian dan Lembanga (KL). (Faktor efektivitas SPI). 9) Mutasi aset KKKS tidak dapat dijelaskan dan pencatatan belum didukung oleh pengendalian yang memadai. (Faktor efektivitas SPI). 10) Utang pihak ketiga di tiga KL tidak dapat ditelusuri. (Faktor efektivitas SPI).


72

11) Penyajian, pencatatan dan fisik SAL tidak akurat. (Faktor kesesuaian dengan SAP). 12) Tuntutan hukum kepada pemerintah yang telah inkracht belum seluruhnya dicatat sebagai kewajiban. (Faktor kesesuaian dengan SAP).

D. Pembahasan Hasil Penelitian 1. Waktu dan Pelaksanaan Pemeriksaan LKPP BPK melakukan pemeriksaan LKPP sesuai dengan dasar hukum, lingkup dan tanggung jawab serta standar pemeriksaan yang telah ditetapkan Undang-undang sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Batas waktu pemeriksaan adalah 2 bulan sejak diterimanya LKPP oleh BPK, biasanya pada tanggal 31 Maret setelah tahun anggaran berakhir, dan harus diserahkan ke DPR dan DPD pada tanggal 31 Mei. Karena keterbatasan waktu yang diberikan, sementara BPK harus memeriksa laporan keuangan Pemerintah yang begitu komplek dan unit-unit terkait yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia biasanya BPK melakukan pemeriksaan secara interim (semesteran) (informan Bapak Hasby Ashidiqi, Bapak Pranoto, Bapak Eko Kindro dan Bapak Ikromi), hal ini pemerintah menyatakan setuju. Auditor BPK RI yang melakukan pemeriksaan LKPP jumlahnya sekitar 700 orang, sudah termasuk pemeriksa Kementrian dan Lembaga Negara (informan Bapak Pranoto selaku kepala sub auditorat BPK RI). Sebagai informasi tambahan dari hasil penelitian komposisi dan jumlah pegawai BPK RI Pusat disajikan pada tabel berikut ;


73

Tabel 5.1 Komposisi Pegawai BPK RI Pusat per 15 Januari 2016

NO UNIT KERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Sekertariat Jendral BPK RI Staf Ahli Ditama Binbangkum Ditama Revbang Inspektorat Utama Biro Humas & KSI Biro Keuanga Biro SDM Biro Sekretariat Pimpinan Biro TI Biro Umum Pusdiklat Balai Diklat Makasar Balai Diklat Medan Balai Diklat Yogyakarta AKN I AKN II AKN III AKN IV AKN V AKN VI AKN VII JUMLAH Sumber : BPK RI

1.

STRUKTURAL

1 4 21 32 28 12 13 16 12 10 21 13 3 3 3 18 14 13 13 8 9 21 288

PEMERIKSA

NON PEMERIKSA

182 202 205 164 108 116 224 1.201

59 147 72 54 74 307 66 48 227 81 10 15 17 30 55 36 28 38 33 40 1.437

JUMLAH 1 4 80 179 100 66 87 323 78 58 248 94 13 18 20 230 271 254 205 154 158 285 2.926

Pemeriksaan LKPP dan Faktor-Faktor yang Diidentifikasi Pemeriksa LKPP harus mempunyai kecakapan profesi dalam pemeriksaan

laporan keuangan, sehingga dibutuhkan SDM yang benar-benar handal dibidangnya. Sebelum pembahasan inti permasalahan penelitian terlebih dahulu dibahas mengenai kualifikasi pemeriksa.


74

2.1. Persyaratan Pemeriksa Hasil wawancara dengan informan BPK Bapak Eko Kindro selaku Sub Bagian Admnistrasi SDM (sebelum diganti oleh Bapak Ikromi), kualifikasi pemeriksa LKPP dan LKKL mengacu pada standar Pemeriksaan, seorang pemeriksa (auditor) harus mempunyai kecakapan

profesi dalam melaksanakan tugas pemeriksaan serta

memenuhi syarat pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan auditing, memiliki pemahaman tentang prinsip akuntansi yang berlaku umum berkaitan dengan entitas yang diperiksa. Dalam pemeriksaan LKPP diperlukan persyaratan pemeriksa sebagai berikut : 1).Seorang ketua tim adalah akuntan, mempunyai pengalaman dalam pemeriksaan keuangan minimal 1 kali pemeriksaan, 2).Memahami standar akuntansi, 3).Mempunyai pengetahuan atas pemeriksaan keuangan, mempunyai sertifikat dan telah melalui pelatihan dan pendidikan, 4).Penanggung

jawab pemeriksaan

LKPP

adalah akuntan,

mempunyai

pengalaman yang memadahi dalam pemeriksaan keuangan dan memiliki jabatan fungsional/struktural, 5).Jika LKPP disusun dengan sistem komputerisasi, maka dibutuhkan seorang yang mempunyai keahlian di bidang IT, 6).Tim konsolidasi harus mempunyai pengalaman yang memadahi dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan mempunyai pengetahuan pemeriksaan keuangan dan mempunyai pengalaman dalam teknik penyusunan LHP LKPP/LKKL,


75

7).Penanggungjawab konsolidasi adalah seorang akuntan dan harus mempunyai pengalaman minimal 3 kali pemeriksaan.

2.2. Kualifikasi Sikap Independen Lebih lanjut Bapak Eko Kindro menjelaskan bahwa pemeriksa LKPP harus memiliki sikap independen sebagaimana diatur dalam standar pemeriksaan bahwa untuk semua hal yang terkait dengan pekerjaan pemeriksa, organisasi pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi sikap independen. Jika pemeriksa diragukan sikap independensinya maka

harus membuat surat pernyataan untuk mendapat

pertimbangan atas penugasan dan selaku penangung jawab harus mempertimbangkan efek dari kondisi tersebut.

2.3. Pemahaman Entitas Sebelum melakukan pemeriksaan dilakukan survey pendahuluan untuk memperoleh informasi laporan hasil pemeriksaan periode sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan interim, catatan atas laporan keuangan yang diperiksa, Kertas Kerja Pemeriksaan (Working paper) tahun sebelumnya, hasil komunikasi dengan pemeriksa tahun sebelumnya yang ada pada unit kerja pemeriksaan. Pemahaman atas entitas meliputi pemahaman atas organisasi, kegiatan utama entitas, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan satuan kerja dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan negara. Pemahaman pemeriksa atas entitas didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan. Hasil pemahaman


76

atas entitas bermanfaat untuk langkah pemahaman atas Sistem Pengendalian Intern dan penilaian risiko. Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan pendahuluan, catatan atas laporan keuangan yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki serta peraturan atau kebijakan.

2.4. Identifikasi Faktor - Faktor Pemeriksaan LKPP Dari hasil wawancara dengan narasumber BPK RI yang sangat kompeten bahwa LKPP tahun 2009 hingga 2013 mendapat opini WDP. Tujuan dari pemeriksaan LKPP adalah untuk memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam Standar pemeriksaan Keuangan Negara dan UU tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara secara jelas disebutkan lingkup pemeriksaan yang dilakukan BPK didasarkan pada kriteria sebagai berikut ; 1). Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI), 2). Pemeriksaan atas Kesesuaian dengan prinsip Akuntansi Pemerintahan 3). Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4). Pemeriksaan Kecukupan pengungkapan

Hal ini telah dikonfirmasi dengan narasumber BPK Bapak Hasby Ashidiqi, berikut kutipannya ; Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit telah tetapkan dalam undang-undang, antara lain yang dinilai adalah bagaimana Pengendalian Internnya, kesesuaian dengan prinsip akuntansi pemerintahan bagaimana,


77

kemudian bagaimana kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan. Jadi tidak akan keluar dari itu. Sedangkan menurut narasumber lain Bapak Pranoto disajikan dalam kutipan berikut : Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit secara undangundang sudah jelas tidak akan menyimpang dari yang sudah ditetapkan antara lain kesesuaian dengan SAP, Sistem Pengendalian Intern, kepatuhan dan kecukupan pengungkapan. Saya kira itu saja Pak, sesuai dengan undang-undang sudah cukup.

2.4.1 Sistem Pengendalian Intern Hasil pemeriksaan audit BPK RI atas LKPP tahun 2009 hingga 2013 hal-hal yang menjadi kualifikasi sehingga LKPP mendapat opini WDP adalah adanya temuan berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern. Mengutip hasil wawancara dengan Bapak Hasby Ashidiqi beliau mengatakan bahwa jika terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian intern, BPK akan melihat apakah prosedurnya telah dijalankan atau tidak dengan cara pengujian substantif, kemudian pemeriksa akan mencari alternatif lain, apakah ada data lain yang dapat diyakini atau tidak, jika auditor tidak yakin, auditor akan berkesimpulan bahwa sistem pengendaliannya jelek. Berkaitan dengan Pemeriksaan LKPP oleh BPK RI terkait dengan pengendalian intern antara lain adanya kelemahan sistem pada Modul Penerimaan Negara (MPN), contohnya adalah penerimaan pajak menurut DJP dan Kas Negara tidak dapat direkonsiliasi dan jumlahnya besar, sehingga dari sisi pengendalian intern angkanya tidak dapat diyakini. Jika dalam pemeriksaan terdapat suatu temuan yang menyebabkan seorang auditor tidak yakin, maka akan menjadi kualifikasi dalam pemberian opini, meskipun hal ini sebenarnya murni kesalahan sistem (informan Bapak Hasby Ashidiqi). Adapun pengendaliannya adalah dilakukan


78

rekonsiliasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas dan dilakukan oleh sistem. Berikut disajikan resume temuan SPI atas pemeriksaan LKPP tahun 2009 – 2013 ;

Tabel 5.2 Temuan BPK atas Sistem Pengendalian Intern 2009-3013

TH 2009 1. Penerimaan perpajakan belum seluruhnya dapat direkonsiliasi antara Kas Negara vs DJP 2. Pemerintah belum memiliki pengaturan yang jelas atas mekanisme pajak DTP 3. Dokumen aset pendukung eks BPPN belum dapat ditelusuri 4. Pemerintah belum menetapkan kebijakan akuntansi atas aset KKKS 5. Kelemahan metodologi penilaian dan inventarisasi aset 6. Pengelolaan dan pencatatan BMN tidak tertib 7. Penerimaan hibah belum dapat diyakini kelengkapan dan keakuratannya

TH 2010 1. Penerimaan perpajakan menurut Kas Negara belum seluruhnya dapat direkonsiliasi dengan DJP 2. Penerimaan hibah langsung belum dilaporkan seluruhnya 3. Sistem penyaluran pencatatan dan pelaporan realisasi belanja Bansos tidak mencapai sasaran 4. Klasifikasi jenis belanja saat penganggaran tidak sesuai dengan kegiatan 5. Uang Muka dari rekening BUN tidak wajar 6. Sistem pengendalian intern atas pencatatan piutang pajak oleh DJP tidak memadahi

TH 2011 1. Kelemahan dalam 2. penatausahaan aset dan IP aset tetap dan aset eks BPPN 3. Penyelesaian Bansos berlarut-larut 4. Selisih SAL antara fisik dan catatan 5. Masalah penyaluran kredit Usaha Tani berlarutlarut

TH 2012

TH 2013

1. Pengendalian intern belanja akhir tidak efektif 2. Pengendalian pelaksanaan DIPA belum memadahi 3. Penyaluran pencatatan dan pelaporan realisasi belanja Bansos tidak mencapai sasaran 4. Dokumen penarikan pinjaman LN belum didukung dokumen 5. BUN belum optimal dalam kelola rekening LKKL 6. Masalah inventarisasi aset eks BPPN belum dinilai dilakukan IP 7. Koreksi asets yang tidak dapat diyakini 8. Metode perhitungan selisih kurs 9. Masalah SAL

1. Pengendalian pengeluaran negara belum memadahi 2. Keterlambatan Pemindahbukua n PPh Migas ke rekening KUN 3. PPh DTP dokumen sumber kurang memadahi 4. Kelemahan dalam pengelolaan PBB Migas, Migas, hibah 5. Kelemahan dalam pengelolaan dana pensiun dan Bansos 6. Kelemahan dalam pengelolaan belanja subsidi non subsidy 7. Kelemahan pengelolaan penyaluran dana profesi guru 8. Lemah dalam penatausahaan dan pemantauan rek KPPN subidi

7. Asets tetap belum seluruhnya dilakukan IP dan belum didukung pencatatan yang memadahi

Sumber : LKPP 2009 - 2013


9. Kelemahan dalam pengelolaan piutang 10. Kelemahan dalam kelola SAL

79

Pengendalian intern membantu pemeriksa untuk mengidentifikasi potensi adanya kesalahan yang berakibat adanya salah saji material. Dengan adanya temuan sistem pengendaian intern, maka akan mempengaruhi terhadap penerimaan opini audit, meskipun secara keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, namun terdapat hal-hal yang dikecualikan (Wajar Dengan Pengecualian), yakni lemahnya Sistem Pengendalian Intern.

2.4.2 Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Mengutip hasil wawancara dengan Bapak Hasby Ashidiqi berkaitan dengan kepatuhan, beliau mengatakan bahwa jika ada permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan, BPK akan melihat apakah kesalahan itu dapat dikoreksi atau tidak, jika kesalahan itu dapat dikoreksi, berarti salah sajinya sudah tidak ada lagi, yang berarti tidak mempengaruhi opini. Berikut disajikan resume temuan BPK berkaitan dengan kepatuhan atas pemeriksaaan LKPP tahun 2009-2013 ;

Tabel 5.3 Temuan BPK atas Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan TH 2009 1. Pendapatan SDA Migas dari kegiatan hulu Migas belum dibagihasilkan ke daerah 2. Pemerintah belum mengakui kewajiban kepada PT Taspen atas THT 3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) belum memenuhi ketentuan yang berlaku

TH 2010

TH 2011

TH 2012

TH 2013

1. Pelaksanaan 1. Pelaksanaan 1. Pengelolaan 1. Tidak konsisten monitoring dan monitoring dan Migas tidak dalam penagihan atas penagihan atas optimal penggunaan tarif kewajiban PPh kewajiban PPh 2. Tidak konsisten pajak PPh Migas migas tidak migas tidak dalam 2. Ketidakpastian optimal optimal penggunaan tarif potensi 2. Tidak konsisten 2. Tidak konsisten pajak, dan bagi penerimaan dalam penggunaan dalam hasil ke daerah Negara penggunaan tarif 3. Belum ditetapkan 3. Perhitungan tarif pajak perhitungan PPh pajak, termasuk kebijakan belanja pengakuan Migas dan bagi lembaga non subsidi energi PNPB SDA hasil migas struktural 4. Belum Migas dan 3. Iuran dana pensiun 3. PNPB terlambat dilakukkan status pencadangan disetor ke Kas belum diatur pengelolaan SKK saldo kas belum dengan jelas Negara Migas ditetapkan 4. Penyelesaian PPN DTP tidak sesuai UU


80

4. Penggunaan anggaran di luar mekanisme

5. Penetapan tagihan PBB Migas tidak sesuai UU 6. PNPB terlambat disetor ke Kas Negara

4. Penetapan tagihan PBB Migas tidak sesuai UU 5. Masalah pengelolaan hibah tidak dapat dijelaskan 6. Belum ditetapkan status pengelolaan keuangan yang batal BHP

4. Penyelesaian transaksi terkait dengan proyek PLTA 5. Masalah aset belum selesai

Sumber : LKPP 2009-2013

Dalam pemeriksaan LKPP BPK menemukan permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan sebagaimana disajikan di atas. Atas temuan ini BPK memberikan opini dalam paragraf opini bahwa LKPP telah disajikan secara wajar atas hal-hal yang dikecualikan (Wajar Dengan Pengecualian) yakni tingkat kepatuhan.

2.4.3 Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan Dari hasil pemeriksaan BPK pada LKPP tahun 2009 – 2013 terdapat adanya ketidaksesuaian dengan SAP ; 1).Terdapat pengungkapan dan pelaporan atas kegiatan fiskal pemerintah yang masih belum sesuai dengan SAP, misalnya a). Tahun 2009 pemerintah belum membuat kebijakan akuntansi terkait dengan selisih kurs, yaitu kebijakan yang telah diterapkan hanya terkait dengan penjabaran mata uang asing dalam rupiah, sedangkan kebijakan mengenai pengakuan selisih kurs (realisasi dan belum realisasi) yang disajikan dalam laporan keuangan belum diatur,


81

b). Pemerintah belum menetapkan pengelolaan dan kebijakan akuntansi aset KKKS yang menjadi milik negara, c). Pemerintah belum mengakui kewajiban kekurangan pendanaan atas program THT sebagai akibat penyesuaain gaji PNS tahun 2007-2009, d). Dalam kebijakan akuntansi LKPP menyatakan bahwa LKPP telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP (sistem akuntansi berbasis akrual), namun dalam prakteknya kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan tersebut belum sepenuhnya dilakasanakan secara konsisten e). Adanya ketidakkonsistenan dengan SAP diantaranya pengecualian terhadap azas bruto terhadap penerimaan migas dan penerimaan panas bumi dan pembiayaan dalam negeri, f). Seluruh aset tetap yang dikelola kementrian dan lembaga selaku pengguna barang belum dilakukan penyusutan, hal ini disebabkan karena pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset belum selesai secara nasional dan kebijakan penyusutan dan umur manfaat masing-masing kelompok aktiva tetap belum ditetapkan,

Dari temuan BPK atas pemeriksaan LKPP tahun 2009-2013, berkaitan dengan tingkat kesesuaian dengan SAP akan mempengaruhi penerimaan opini audit atas pemeriksaan LKPP, bahwa LKPP telah disajikan secara Wajar jika hal-hal yang dikecualikan (Wajar Dengan Pengecualian) sebagaimana tersebut di atas, yaitu kesesuaian dengan SAP.


82

2.4.4 Kecukupan Pengungkapan Pengungkapan dalam laporan keuangan adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka menilai suatu entitas. Tingkat pengungkapan yang makin mendekati pengungkapan penuh (full disclosure) akan mengurangi asimetri informasi yang merupakan kondisi yang dibutuhkan (necessary condition) untuk dilakukannya manajemen laba (Trueman and Titman, 1998). Dalam banyak hal informasi yang diperlukan pengguna laporan keuangan tidak disajikan atau disajikan tetapi kurang dapat dipahami, sehingga diperlukan pengungkapan yang memadahi dalam catatan laporan keuangan yang dapat membantu para pengguna yang tidak atau kurang memahami informasi akuntansi yang kuantitatif, sehingga mampu memberi pemahaman pengguna untuk memahami kinerja dan posisi keuangan entitas. Semakin lengkap pengungkapan informasi dalam catatan laporan keuangan pengguna laporan semakin paham dengan kinerja keuangan entitas. Dalam pemeriksaan LKPP tahun 2009-2013 yang dilakukan BPK secara umum telah mengungkapkan semua hal yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Pusat secara wajar, meskipun ada sebagian kecil saja yang belum diungkapkan dalam catataan laporan keuangan LKPP misalnya adanya kegiatan pemerintah yang seharusnya melaporkan kegiatan bujeter dan eksrtabujeter, kegiatan pemerintah belum semuanya dimasukan dalam dokumen anggaran. Contohnya (1) adanya pungutan atau PNBP dari Perguruan Tinggi di luar mekanisme APBN, (2) Penggunaan aset negara oleh kegiatan koperasi dan yayasan belum diidentifikasi dan diungkapkan dalam LKPP 2009.


83

Namun atas temuan ini (pemeriksaan LKPP tahun 2009-2013) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pemberian opini audit oleh BPK, tetapi seharusnya pemerintah mengungkapkan secara penuh dalam catatan laporan keuangan. Sehingga menjawab rumusan masalah pada bab sebelumnya bahwa kecukupan pengungkapan dapat mempengaruhi pemberian opini audit.

2.4.5 Tindak Lanjut Variable ini merupakan respon dari pemerintah atas temuan audit BPK tahun sebelumnya. Atas pemeriksaan LKPP, BPK memberikan rekomendasi berupa perbaikan. Pemerintah merespon dengan baik atas rekomendasi BPK yaitu dengan melakukan perbaikan-perbaikan, meskipun perbaikan tersebut belum semuanya dapat diselesaikan dalam satu priode, namun demikian tiap tahun selalu ada progress berupa perbaikan hingga akhirnya rekomendasi tersebut dapat terselesaikan.

Tabel 5.4 Tindak Lanjut Pemerintah atas Rekomendasi BPK 2009

2010

2011

2012

2013

1.Menetapkan 1.Menetapkan 1.Menetapkan seluruh 1.Menetapkan 1.Menyempurnakan peraturan pedoman sistem akuntansi status hokum dan implementasi rekonsiliasi akuntansi sehingga lingkup pengelolaan kebijakan perpajakan pelaporan asset pelaporan LKPP keuangan 7 perhitungan 2.Membebankan KKKS menjadi jelas Perguruan Tinggi selisih kurs pada PBB KKKS yang 2.Menetapkan 2.Menyempurnakan eks BHMN rekening milik belum produksi mekanisme system penyusunan 2.Memperbaiki BUN ke rekening penggunaan LKPP (Akt Hibah, pelaporan 2.Memperbaiki antara migas dan dokumen system penerimaan keuangan aplikasi SP2D panas bumi sumber negara, dan untuk mendeteksi lembaga non rekonsiliasi piutang structural, 3.Melakukan pencatatan dan pagu minus rekonsiliasi rekon penarikan pajak yayasan dan 3.Melakukan penarikan pinjaman /hibah 3.Menyelesaikan PPN badan lainnya. penilaian dan pinjaman luar LN DTP menjadi 3.Menetapkan penelusuran negeri subsidi PPN atas secara jelas objek keberadaan penyerahan BBM PBB sektor dokumen asset tertentu Migas sesuai UU


84

4.Melakukan IP 3.Menetapkan 4.Menetapkan PPB dan UU 4.Melakukan rekon asset yang tatacara peraturan Migas tiap triwulan atas diperoleh pengesahan pengelolaan BMN 4.Menerbitkan transaksi kiriman sebelum 2005 realisasi 5.Menetapkan Badan ketentuan uang dan mencapai 98% Pendapatan dan layanan tertentu penyusutan BMN pelimpahan 5.Menilai sebagai dasar Belanja yang sebagai pengguna penerimaan sebagaian asset bersumber dari anggaran APBN penyusutan negara eks BPPN dan hibah. 2012 5.Menelusuri, 5.Menerbitkan eks KKKS 4.Menetapkan memverifikasi PMK tentang 6.Menetapkan kebijakan dokumen cessie, pengelolaan SAL penyajian aset akuntansi dan membentuk KKKS off selisih kurs penyisihan atas balance sheet dan 5.Melakukan aset eks BPPN mengungkapkan pembinaan atas dalam catata LK pencatatan Kas 7.Menetapkan di Bendahara selisih kas tahunPengeluaran tahun sebelumnya dan Persediaaan ke SAL

Sumber : LKPP 2009 -2013 Komitmen pemerintah atas tindak lanjut temuan BPK atas pemeriksaan LKPP merupakan simbol keseriusan pemerintah untuk memperbaiki kinerja, meskipun rekomendasi BPK belum semuanya dapat diselesaikan dalam satu periode anggaran berikutnya, namun setidaknya ada upaya sungguh-sungguh pemerintah. Perkembangan tindak lanjut pemerintah atas temuan audit BPK tahun 2009 – 2013 sebagai berikut ;


85

Tabel 5.5 Progres Tindak Lanjut Pemerintah atas Rekomendasi BPK

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah NO LHP LKPP Temuan 2009 Temuan 2010 Temuan 2011 Temuan 2012 Temuan 2013 belum belum belum belum belum Tahun Selesai A B C Selesai A B C Selesai A B C Selesai A B C Selesai A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Tahun

26 5 21 0 6 1 5 0 2 1 1 0 4 3 1 0 0 0 0 0 38 10 28 0

Sesuai Belum sesuai/Selesai Belum ditindaklanjuti

18 11 4 1 1

4 2 1 1 0

14 9 3 0 1

0 0 0 0 0

35 8 27 0

18 6 7 3 1 1

5 13 4 2 4 3 1 2 1 0 1 0

0 0 0 0 0

36 16 20

0

13 13 2 3 2

3 10 0 9 4 0 2 0 0 1 2 0 1 1 0

33 16 17 0

17 11 5 0 2 1

2 42 9 20 1 5 0 0 0 3 0 1

0 0 0 0 0 0

36 12 71

0

:A :B :C

Sumber : LKPP

Berkaitan dengan rekomendasi BPK, Presiden selaku kepala pemerintahan pusat merespon positif atas rekomendasi BPK dengan mendelegasikan kepada wakil presiden. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Bapak Pranoto ; Setiap penyampaian LKPP langsung kepada presiden dan biasanya diadakan ceremony ke Presiden. Kalau kita lihat memang Presiden mempunyai konsen yang bagus untuk ini dan biasanya untuk tindak lanjutnya dilakukan oleh Wakil Presiden. Selama ini Menteri Keuangan yang mengkoordinir tindak lanjut karena Mentri Keuangan selaku yang didelegasikan sebagai kewenangan pengelola fiskal. Dan selalu dilaporkan oleh Menteri Keuangan tindak lanjut - tindak lanjut BPK tersebut kepada Presiden melalui Wakil Presiden.


86

2.4.6 Pembatasan ruang lingkup Dalam laporan ringkasan eksekutif LKPP tahun 2009 disebutkan bahwa, pada tahun 2004 hingga tahun 2007 terdapat adanya pembatasan lingkup pemeriksaan penerimaan perpajakan pada Modul Penerimaan Negara (MPN), namun mulai tahun 2009 tidak ada lagi pembatasan lingkup pemeriksaan MPN. Pembatasan lingkup pemeriksaan dapat terjadi karena pembatasan oleh orang atau pembatasan oleh sistem atau sistemnya tidak dapat diperiksa. (informan Bapak Hasby Ashidiqi). Pada pemeriksaan LKPP salah satu kendala yang dihadapi BPK adalah kesulitan memperoleh data mengenai perpajakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Pranoto dalam wawancara dengan peneliti bahwa Di Mahkamah Konstitusi (MK) pun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KUP untuk memperoleh data terkait dengan perpajakan perlu adanya proses. Sehingga menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini bahwa pembatasan lingkup pemeriksaan atas LKPP 2009-2013 tidak menjadi kualifikasi dalam pemberian opini audit. (telah dikonfirmasi dengan informan BPK Bapak Hasby Ashidiqi).

2.4.7 Pertimbangan Audit Pertimbangan audit merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemberian opini audit. Pertimbangan audit dalam pemeriksaan LKPP adalah berupa tindak lanjut pemerintah atas temuan BPK berupa rekomendasi perbaikan. Pemerintah memberi respon positif terhadap hasil temuan audit, hal ini dapat dilihat pada pembahasan tindak lanjut di atas. Dari tabel 5.5 dapat dilihat bahwa


87

perkembangan tindak lanjut dari tahun ke tahun sangat jelas bahwa Pemerintah sangat berupaya memperbaiki temuan BPK, meskipun temuan itu tidak dapat selesai dalam satu periode berikutnya, hal ini karena ketersediaan sumber daya yang ada. Dan hampir semua rekomendasi BPK ditindaklanjuti meskipun statusnya masih dalam proses tindak lanjut (belum selesai). Pertimbangan audit yang lain adalah berupa materialitas hasil temuan atau besarnya

salah

saji.

Ukuran

tingkat

salah

saji

kesalahan

(materialitas)

dipertimbangkan dalam pemberian opini audit dengan melihat dua faktor : 1. Secara kuantitatif : berupa besaran angka, biasanya ada petunjuk teknis antara 0 sampai 5% (materialitas awal) dari jumlah anggaran, atau dari yang signifikan atau dari inti pertanggungjawaban, namun tidak lebih dari 5% (informan BPK RI Bapak Hasby Ashidiqi dan Bapak Pranoto). Dalam implementasinya bisa jadi angkanya diturunkan karena banyak temuan atau masalah dan lain-lain, sehingga auditor tidak meyakini angka yang disajikan, dan jika berdasarkan hasil penilaian resiko audit tingkat resikonya besar, maka biasanya sampelnya akan ditambah. 2. Secara kualitatif : pertimbangan lain jika auditor melihat tingkat salah saji dampaknya terhadap pengguna laporan keuangan dan kepentingan publik, sehingga kecilpun akan menjadi material, jika pengaruhnya luas. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Bapak Hasby Ashidiqi ketua auditor BPK : Dalam pemberian opini audit terkait dengan salah saji BPK akan mempertimbangkan dari dua sudut pandang yaitu secara kuantitas dan kualitas. Sehingga meskipun secara kuantitas jumlahnya kecil, namun jika dampaknya akan mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan, maka maka kecilpun akan menjadi material, sehingga tidak terlalu matematis,


88

misalnya kesalahan dibawah 5%, tidak material, tidak begitu saja, tetapi dilihat dampaknya seperti apa.

Dari pembahasan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan jika Pemerintah berhasil menindaklajuti semua rekomendasi temuan BPK maka indikasinya LKPP dapat memperoleh opini yang lebih baik, sehingga menjawab rumusan masalah pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pertimbangan lain audit atas pemeriksaan LKPP oleh BPK akan mempengaruhi pemberian opini audit. Sehingga dalam paragraf opini akan dinyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Pusat telah disajikan secara wajar atas hal-hal yang dikecualikan (Wajar dengan Pengecualian), karena rekomendasi BPK belum selesai di tindak lanjuti (belum 100% selesai). Hasil pemeriksaan LKPP tahun 2009 hingga 2013 oleh BPK banyak LKKL mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini tertingi, namun setelah dikonsolidasi menjadi LKPP opininya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal ini karena permasalahan terbesar ada pada BUN. Dari hasil wawancara dengan informan BPK berkaitan dengan hal ini berikut kutipannya : Secara umum permasalahan LKPP ada di BUN, karena anggaran terbesar ada di BUN hingga mencapai 60% dari total anggaran, bahkan mencapai 70% dari total jumlah APBN, sehingga meskipun LKKL banyak mendapat opini WTP, kalau BUNnya bermasalah otomatis LKPP bermasalah.

Dari pembahasan faktor-faktor yang diidentifikasi dalam pemeriksaan LKPP sangat jelas bahwa faktor-faktor yang telah disebutkan pada pembahasan di atas berpengaruh terhadap penerimaan opini audit. Sehingga BPK memberikan opini atas pemeriksaan LKPP tahun 2009 – 2013 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal ini sesuai dengan pemberian opini audit oleh BPK bahwa Laporan


89

Keuangan Pemerintah Pusat telah disajikan secara wajar kecuali atas hal-hal yang dikecualikan seperti sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesesuaian dengan akuntansi pemerintahan dan kecukupan pengungkapan, serta adanya pertimbangan lain audit berupa tindak lanjut hasil temuan dan tingkat materialitas, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut ;

Gambar 5. 4 Penerimaan Opini WDP pada LKPP

Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah – adanya temuan Sistem Pengendalian Intern – temuan kelemahan sistem pengendalian intern Kepatuhan - ada temuan

Kecukupan Pengungkapan – temuan meski tidak terlalu berpengaruh

Judgment audit- tindak lanjut belum 100%, timbul masalah baru

Sumber : disarikan dari pernyataan hasil penelitian


Opini audit – LKPP WDP

90

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini audit secara ringkas menurut pihak yang berkompeten (Bapak Hasby Ashidiqi) sebagai kepala sub auditor BPK RI Pusat dapat di sarikan sebagai berikut : Berkaitan dengan pemberian opini audit BPK atas pemeriksaan LKPP tahun 20092013 hal-hal yang menjadi kualifikasi terhadap : a) Sistem Pengendalian Intern : jika ada permasalahan yang berhubungan dengan pengendalian intern, auditor biasanya akan mencari alternatif prosedurnya, sebagai contoh misalnya aset tetap menurut catatan jumlahnya sekian, namun setelah dilakukan inventarisasi dan penilaian (IP) jumlahnya kalau dibanding-bandingkan kok angkanya berbeda, kemudian akan dicari apakah ada data lain yang bisa diyakini tidak? Jika tidak ada berarti angkanya tidak dapat diyakini, maka maka kesimpulannya pengendalian internnya jelek, b) Jika terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan ; sebagai contoh belanja barang digunakan untuk membeli aset. Atas realisasi pembelian akan tetap dicatat di LRA sebagai realisasi belanja barang, aset tetap tersebut harusnya dicatat di neraca dong, Kalau transaksi itu dapat dikoreksi berarti salah sajinya sudah tidak ada. Berarti tidak mempengaruhi opini, c) Tindak lanjut ; Atas temuan audit biasanya BPK memberi rekomendasi atas temuan tersebut jika rekomendasi itu ditindaklanjuti, baik itu pengendalian intern, kepatuhan maupun salah sajinya sudah tidak ada lagi berarti opininya dengan sendirinya lebih baik, d) Terkait dengan kecukupan pengungkapan, apakah tiap akun yang disajikan telah diungkapkan dalam catatan laporan keuangan, sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda dari pengguna laporan keuangan, e) Yang terbesar biasanya kesesuaian dengan prinsip akuntansi pemerintahan

Dari

pembahasan

obyek

penelitian

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

penerimaan opini audit Wajar Dengan Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maka sangat jelas bahwa faktor-faktor yang diuraikan di atas sangat mempengaruhi pemberian opini audit pada LKPP.


91

Dari hasil wawancara dengan narasumber (Bapak Pranoto) permasalahan yang berkaitan dengan LKPP yang masih eksis hingga saat ini adalah ; 1. Permasalahan yang berkaitan dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yaitu adanya perbedaan antara fisik dengan catatan dan Pemerintah belum dapat memberikan penjelasan, 2. Kewajaran nilai asset, antara lain aset yang merupakan pelimpahan dari BPPN. Pemerintah kesulitan mengidentifikasikan aset tersebut dan terkait dengan dokumen, aset KKKS yaitu aset yang diklaim oleh Pemerintah dengan adanya Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam kegiatan Migas. 3. Permasalahan yang berkaitan dengan kewajiban Pemerintah, terakhir adalah kewajiban pada Kementrian Kominfo.


BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. 14 Desember 2015 sampai dengan 29 Januari 2016

Recommend Documents