DAFTAR PUSTAKA Ardianto, Elvinaro, Lukiati Komala, Siti Karlinah. 2010. Komunikasi Massa: Suatu Pengantar Edisi Revisi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Badan Pengawasan dan Pembangunan, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, 1999. Bungin, Burhan. 2008. Konstruksi Sosial Media Massa. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cahya S, Inung. 2012. Menulis Berita di Media Massa. Yogyakarta: PT. Citra Aji Parama. Eriyanto. 2002. Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta: LKIS. Eriyanto. 2005. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Cetakan Keempat. Yogyakarta: LKIS. Fleur, Marvin De and Sandra Ball-Rokeach. 1989. Theories of Mass Communications. New York, London: Logman. McQuail, Denis. 1994. Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Erlangga. Nazir, Moh. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Nurudin. 2007. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: Rajawali Pers. Rakhmat,
Jalaluddin.
1998.
Penelitian
Komunikasi.
Bandung:
Remaja
Rosdakarya. Riswandi. 2009. Ilmu Komunikasi: Pengertian dan Proses Komunikasi Massa. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sendjaja, Sasa Djuarsa. 2003. Pengantar Ilmu Komunikasi. Pusat Penerbitan Univ. Terbuka. Severin, Werner J. dan James W. Tankard, Jr. 2009. Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa. Edisi Kelima. Jakarta: Kencana. Severin, Werner J. dan James W. Tankard, Jr. 2005. Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa. Edisi Kelima, Terjemahan. Jakarta, Prenada Media. Soehoet, Hoeta A.M. 2003. Media Komunikasi. Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta IISIP. Soewartojo, Juniadi. Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya. Soyomukti, Nurani. 2010. Pengantar Ilmu Komunikasi. Ar-Ruzz Media. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Sumaridia, A.S. Haris. 2005. Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Wazis, Kun. 2012. Media Massa dan Konstruksi Realitas. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
KPK: Tunggu Episode Kasus Hambalang Selanjutnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menegaskan bahwa pengusutan kasus dugaan korupsi Hambalang belum berhenti. KPK masih menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut ikut menerima uang Hambalang dalam surat dakwaan terdakwa kasus Hambalang Deddy Kusdinar. “Seperti tadi saya katakan kalau kasus Hambalang belum berhenti, masih kita kembangkan, bersabar menunggu episode berikutnya,” kata Abraham di Jakarta, Sabtu (16/11/2013). Menurut Abraham, pihaknya masih melakukan pendalaman untuk memastikan ada oknum lain yang bertanggung jawab. KPK tidak serta-merta menetapkan orang sebagai tersangka meskipun nama orang itu disebut dalam surat dakwaan atau disebut saksi telah menerima aliran dana Hambalang. “Orang menyebutkan nama, kita enggak terikat orang itu harus jadi tersangka, tapi tergantung bukti-bukti,” ujarnya. Dalam surat dakwaan Deddy Kusdinar yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta beberapa waktu lalu, sejumlah pihak di sebut menerima aliran dana Hambalang. Mereka, di antaranya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Fraksi PDI-Perjuangan Olly Dondokambey, dan anggota DPR asal fraksi Partai Demokrat, Mahyuddin. Mahyuddin disebut menerima uag Rp 500 juta melalui mantan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam saat kongres Partai Demokrat di Bandung 2010. Sementara itu, Olly disebut menerima Rp 2,5 miliar. Sejauh ini, Mahyuddin dan Olly masih berstatus sebagai saksi. Baru lima tersangka yang ditetapkan KPK terkait proyek Hambalang, yakni mantan Menpora Andi Mallarangeng, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Deddy, mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor, dan Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Mahfud Suroso. Seusai ditahan KPK, Jumat (15/11/2013), Teuku Bagus melalui kuasa hukumnya Hario Budi Wibowo mengakui adanya aliran dana terkait proyek Hambalang untuk anggota DPR Olly Dondokambey. Uang itu juga diberikan melalui Manajer Pemasaran PT Adhi Karya, Arif Taufiqurrahman. Sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin juga menuding Olly uang Rp 7,5 miliar dan Rp 5 miliar dari proyek pengadaan sarana dan prasarana olahraga Hambalang.
Nazaruddin juga menyebut Olly yang ketika itu menjadi pimpinan Badan Angggaran DPR berperan dalam mengatur anggaran proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga itu. Menurut dia, Olly menerima uang dari Machfud Suroso (Direktur PT Dutasari Citralaras), pengusaha Paul Nelwan, serta Mindo Rosalina Manulang (mantan anak buah Nazaruddin). Sementara itu, dalam sejumlah kesempatan Olly dan Mahyuddin membantah telah menerima uang Hambalang.
Ini Alasan KPK Belum Tahan Anas Urbaningrum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melengkapi berkas kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang yang belum mencapai 50 persen. Hal ini menjadi alasan belum ditahannya tersangka kasus tersebut, yaitu mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (AU). "Pemberkasannya belum melampaui 50 persen. Kalau pemberkasan sudah lampaui 50 persen, KPK akan melakukan penahanan terhadap tersangka AU," kata Abraham di Jakarta, Minggu (17/11/2013). Abraham mengatakan, KPK memiliki batas masa waktu penahanan hingga kasus tersebut naik ke tahap penuntutan. Abraham kembali meminta publik untuk bersabar. "Ini berhubungan dengan batas waktu masa penahanan yang diberikan undang-undang, yaitu 120 hari. Kalau kita cepat menahannya dan pemberkasan belum selesai, yang bersangkutan bisa bebas demi hukum. Nah, kalau dia bebas demi hukum, KPK tidak bisa apa-apa lagi," katanya. Seperti diberitakan, dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka. Anas diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang saat dia masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hadiah tersebut diduga berupa Toyota Harrier dan hadiah lainnya yang belum diungkapkan KPK. Kemudian, KPK mendalami keterkaitan antara penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010 dan gratifikasi yang diduga diterima Anas. Diduga, ada aliran dana BUMN ke kongres tersebut. Aliran dana itu diduga mengalir untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum. Dalam dakwaan Deddy Kusdinar, Anas disebut mendapat Rp 2,21 miliar dari PT Adhi Karya. Uang itu kemudian disebut digunakan untuk keperluan Kongres Demokrat untuk pendukung Anas. Untuk mendalami dugaan itu, KPK pernah memanggil sejumlah kader Demokrat untuk diperiksa
sebagai saksi, di antaranya Sutan Bhatoegana, Ruhut Sitompul, Saan Mustopa, Ramadhan Pohan, Max Sopacua, dan Marzuki Alie.
Hari Ini, KPK Periksa Istri Anas Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (18/11/2013), menjadwalkan pemeriksaan Athiyyah Laila, istri mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Athiyyah akan diperiksa sebagai saksi untuk perkara dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana proyek Hambalang yang menjerat Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso. "Jadwal pemeriksaan (Athiyyah), 18 November (2013)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Senin pagi. Menurut dia, tim penyidik KPK akan meminta klarifikasi dari Athiyyah terkait barang-barang yang disita KPK saat menggeledah rumahnya beberapa waktu lalu. KPK menggeledah rumah Athiyyah pada Selasa (12/11/2013). Dari penggeledahan itu, penyidik menyita uang Rp 1 miliar, paspor milik Athiyyah, empat telepon genggam merek BlackBerry dan satu telepon genggam lain, buku tahlil bergambar potret Anas, dan sejumlah dokumen terkait proyek Hambalang. Pemeriksaan terhadap Athiyyah dilakukan juga karena dia dianggap dapat memberikan informasi terkait kasus yang menjerat Machfud. Sebelum 2009, Athiyyah tercatat sebagai komisaris pada perusahaan Machfud. Sementara PT Dutasari Citralaras tersebut merupakan perusahaan subkontraktor penggarapan proyek Hambalang. PT Dutasari Citralaras mendapatkan pekerjaan mekanikal dan elektrikal berupa penyambungan jaringan listrik di proyek Hambalang. Nilai pekerjaan itu mencapai Rp 328 miliar. Sejauh ini, KPK sudah menetapkan lima tersangka terkait kasus Hambalang. Selain Machfud, para tersangka itu adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, pejabat Kemenpora Deddy Kusdinar, mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor, dan Machfud. Anas juga menjadi tersangka terkait proyek Hambalang, tetapi dengan substansi perkara yang berbeda dengan kelima tersangka itu. Anas ditetapkan tersangka untuk dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya.
Adhyaksa Ragu Deddy Kusdinar Ubah Anggaran Hambalang Jadi Rp 2,5 T Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adhyaksa Dault meragukan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar sebagai orang yang merencanakan perubahan anggaran proyek Hambalang menjadi Rp 2,5 triliun. Selama menjadi bawahannya, Adhyaksa menilai Deddy adalah sosok yang tak akan bertindak sesuatu tanpa disuruh oleh orang lain. "Terdakwa ini orangnya patuh. Setahu saya, lima tahun menjabat, apa yang disuruh, dikerjain. Tidak mungkin dia bekerja tanpa ada yang suruh. Anggran Rp 125 miliar jadi Rp 2,5 triliun itu bukan rencana dia. Saya yakin itu bukan dia," kata Adhyaksa saat bersaksi dalam kasus dugaan korupsi Hambalang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (19/11/2013). Namun, Adhyaksa mengaku tak tahu siapa pihak yang bergerak aktif untuk menaikkan anggaran proyek Hambalang. "Mana saya tahu. Tapi di atas dia, kan masih ada langit," katanya. Sebelumnya, menurut keterangan saksi Direktur Teknik dan Operasi PT Biro Insinyur Eksakta (PT BIE), Sonny Anjangsono, anggaran proyek Hambalang telah mengalami empat kali perubahan. Semula sebesar Rp 125 miliar, Rp 225 miliar, sekitar Rp 800 miliar, dan terakhir Rp 2,5 Triliun. Sonny mengatakan, perubahan anggaran itu disampaikan oleh Sekretaris Menpora Wafid Muharam. Wafid pernah memita Sonny membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp 2,5 triliun dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan secara multiyears (tahun jamak). Dalam kasus Hambalang, KPK menetapkan tiga tersangka, yaitu mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy, mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng, dan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noer. Dalam pengembangannya, KPK menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang. Sementara itu, dalam perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus ini merugikan negara sebesar Rp 463,6 miliar.
Curriculum Vitae
Dendi Mohamad Yunus Jl. Cikatomas 1/12 RT 05 RW 01, Rawabarat, Kebayoran Baru. Home/Phone No
: 0856-91092007
Email Address
:
[email protected]
Personal Data: Place / Date of Birth : Jakarta / July 18th 1989 Social Status
: Single
Education: Mercu Buana University, Jakarta, Indonesia Bachelor of Communication –Communication (Major), Broadcasting (Minor) September 2009 – Present Senior High School 28okt (Sekolah Menegah Umum 28okt), Jakarta, Indonesia 2005 – 2008
Other Experience: -
Crew of “Tidar Cup 2” Event
-
Crew of “Tidar Gowes 2010” Event
-
Crew of “Tidar Gowes 2011” Event
Skills: Languages:
- Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Powerpoint,Internet - Indonesian (Fluent oral and written) - English (Written)
