L1 Daftar Pertanyaaan Wawancara dan Jawaban: 1. Apakah tujuan yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak Orang Pribadi khususnya pada KPP Jakarta Tanah Abang II? Jawab: ¾ Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). ¾ Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Contoh: Account Representative yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan atau himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap Wajib Pajak, Seksi Penagihan melakukan intensifikasi kegiatan penagihan pajak dan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 tujuan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak Orang Pribadi adalah meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak.
2. Apakah ada pedoman atau dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak Orang Pribadi? Jika ada, apa sajakah pedoman tersebut? Jawab:
L2 ¾ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. ¾ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ.43/2002 tanggal 20 Juni 2002 tentang Intensifikasi Kewajiban Pemotong PPh dan PPN Dalam Rangka Peningkatan Potensi Perpajakan. ¾ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.4/2001 tanggal 21 Februari 2001 tentang Intensifikasi Wajib Pajak Pemotongan dan Pemungutan, khususnya PPh Pasal 21/26. ¾ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-113/PJ/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Penggalian Potensi Dan Pengamanan Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Baru. ¾ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-175/PJ./2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan. ¾ Ekstensifikasi berbasis properti dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 Tanggal 29 Agustus 2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2008. ¾ Ekstensifikasi berbasis pemberi kerja dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 Tanggal 25 Januari 2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham atau Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja atau
L3 Bendaharawan Pemerintah, termasuk kegiatan multi level marketing, pemasok (supplier) dan sejenisnya. ¾ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-59/PJ/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Pemberian NPWP bagi Karyawan.
3. Siapa sajakah yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Orang Pribadi pada KPP Jakarta Tanah Abang II? Jawab: ¾ Sesuai butir 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2011, petugas pelaksana yang melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi adalah petugas yang memenuhi kualifikasi dan melalui penunjukan oleh Kepala kantor.
4. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak Orang Pribadi yang di lakukan oleh petugas ekstensifikasi dan intensifikasi pajak pada KPP Tanah Abang II? Jawab: ¾ Sesuai butir 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2011, tahap awal proses pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi adalah pencarian data. Pada KPP Tanah Abang II, data berasal dari Direktorat Informasi Perpajakan (sekarang namanya berubah menjadi Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan) dan data dari internal KPP.
L4 ¾ Sesuai butir 7 SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2011, tahap kedua adalah proses persiapan pelaksanaan kegiatan. ¾ Tahap ketiga diatur butir 8 dan 9 SE-06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak (Pelaksanaan ekstensifikasi: lihat butir 8 dan pelaksanaan intensifikasi : lihat butir 9) ¾ Tahap keempat diatur butir 11 SE-06/PJ.9/2001, mengenai pengawasan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.
5. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak orang Pribadi KPP Tanah Abang II, melakukan kerjasama dengan instansi atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak? Jika ada dengan siapa saja dan dalam bentuk apa saja kerjasama tersebut dilakukan? Jawab: ¾ Ya, SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001, KPP harus melaksanakan koordinasi dengan instansi di luar DJP yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. ¾ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-113/PJ/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Penggalian Potensi dan Pengamanan Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, KPP Pratama harus melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Dinas Pajak atau Dinas Pendapatan) untuk mensukseskan kegiatan tersebut dengan memberikan penjelasan pentingnya penerimaan PPh 21 dan PPh Orang Pribadi bagi Pemerintah Daerah.
L5 ¾ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-113/PJ/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Penggalian Potensi dan Pengamanan Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, KPP Pratama harus melakukan koordinasi dan mengikutsertakan pihak ketiga seperti asosiasi pedagang, pengelola pasar, pengelola pusat perdagangan atau perhimpunan penghuni apartemen. ¾ Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.43/2000 tanggal 30 Mei 2000 tentang Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Asing, dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Asing, para Kepala KPP harus melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk mendapatkan data tentang keberadaan dan kegiatan usaha Wajib Pajak Orang Asing, antara lain dengan pihak Badan Koordinasi dan Penanaman Modal atau Daerah atau dengan Kantor Wilayah Depnaker untuk mendapatkan data Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA), Kantor Imigrasi untuk mendapatkan data jumlah orang asing dan maksud kedatangannya dan instansi terkait lainnya. Misalnya: di KPP Tanah Abang Dua, koordinasi dengan Pengelola Thamrin Residence, Pengelola Thamrin City, Pengelola PGMTA, Pengelola Pasar Tanah Abang Blok A.
6. Selain dengan instansi dan pihak eksternal, apakah KPP Tanah Abang II juga bekerja sama dengan KPP dan instansi lain di Jajaran Dirjen Pajak? Bagaimana bentuk kerja sama tersebut di lakukan? Jawab: Ya, berupa pertukaran data Wajib Pajak, misalnya mengirimkan surat ke KPP di luar Jawa (lokasi) tempat Wajib Pajak memiliki lahan kelapa sawit atau lokasi tambang
L6 batu bara. Isinya: meminta data SPPT PBB, kewajiban PPN, kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23.
7. Apakah ada hambatan atau kendala yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak Orang Pribadi yang dilakukan KPP Tanah Abang II? Jawab: Ada, Contoh hambatannya yaitu: a. Surat permintaan data tidak direspon oleh KPP lokasi karena petugas di sana sibuk dan akhirnya suratnya mungkin terselip. b. Wajib Pajak hanya menyewa tempat sekian tahun di JDC (Jakarta Design Centre), sehingga sudah pindah alamat dan sulit dilacak.
8. Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Tanah Abang II, sebagai pemecahan dari permasalahan yang dihadapi? Jawab: ¾ Mengirim Surat permintaan data kedua ke KPP lokasi dan berkunjung (visit) ke lokasi tempat usaha Wajib Pajak. ¾ Meminta bantuan pengelola JDC, siapa pihak yang menandatangani kontrak sewa dengan JDC dan dimana alamat di KTP-nya, sehingga pelacakan dilakukan melalui alamat KTP direktur.
L7 9. Apakah tujuan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak Orang Pribadi dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan? Jawab: Jumlah WP Orang Pribadi per akhir tahun di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang II semakin bertambah: ¾ Tahun 2007: 16.925 OP ¾ Tahun 2008: 24.913 OP ¾ Tahun 2009: 32.214 OP ¾ Tahun 2010: 35.938 OP Realisasi penerimaan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang II: ¾ Tahun 2006 Rp 4.999.750.000,¾ Tahun 2007 Rp 8.797.933.683,¾ Tahun 2008 Rp 11.006.215.993, ¾ Tahun 2009 Rp 11.449.644.225,¾ Tahun 2010 Rp 10.326.571.820,Kesimpulan: tujuan kegiatan ini yaitu meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar tercapai tetapi mengoptimalkan penerimaan pajak Orang Pribadi belum optimal.
10. Penyempurnaan data potensi pajak yang terdiri dari tahapan mapping, profiling, benchmarking, pemanfaatan data potensi pajak pihak ketiga dan optimalisasi pemanfaatan data perpajakan (OPDP) apakah berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Tanah Abang II? Jawab:
L8 ¾ Mapping adalah pemetaan yang menggambarkan potensi perpajakan yang dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah/lokasi, subyek pajak, jenis pajak, sektor/ subsektor usaha, sesuai kebutuhan/ keunggulan yang terdapat di wilayah kerja KPP. ¾ Profile Wajib Pajak adalah rangkaian data dan informasi fiskal Wajib Pajak yang memuat identitas dan kegiatan usaha serta riwayat perpajakan Wajib Pajak secara berkesinambungan yang dapat diklasifikasikan atas data permanen, data akumulatif dan data lain. ¾ Benchmarking yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak disusun dalam suatu konsep yang disebut Total Benchmarking. Total Benchmarking didefinisikan sebagai proses membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta melihat hubungan keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. ¾ Total benchmarking memiliki karakteristik: - Disusun berdasarkan kelompok usaha. - Dilakukan atas rasio-rasio berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan. - Hubungan keterkaitan antar rasio-rasio diperhatikan. - Fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada benchmark, tidak selalu berarti bahwa Wajib Pajak tersebut tidak melakukan
L9 kewajiban pajaknya dengan benar. Perlu diagnosa lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah Wajib Pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan Wajib Pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan benchmark. Total benchmarking bukan merupakan suatu proses enforcement di mana Wajib Pajak diharuskan untuk mengikuti standar yang ditetapkan, melainkan suatu alat bantu (supporting tools) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina Wajib Pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya. Semua program tersebut berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Tanah Abang II.
11. Apakah Tujuan Mapping dan Profiling Wajib Pajak dapat membantu meningkatkan penerimaan Wajib Pajak Orang pribadi? Jawab: ¾ Tujuan Mapping adalah untuk mendapatkan gambaran umum potensi perpajakan dan keunggulan fiskal di wilayah kerja masing-masing kantor atau unit kerja yang akan digunakan sebagai petunjuk dan sarana analisis dalam rangka penggalian potensi penerimaan, pelayanan dan pengawasan. ¾ Tujuan pembuatan profile Wajib Pajak adalah untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan terutama untuk bahan analisis dan ukuran tingkat resiko dan kepatuhan Wajib Pajak, serta untuk lebih mengenal Wajib Pajak yang terdaftar agar dapat memonitor perkembangan usaha dan potensi fiskal Wajib Pajak yang bersangkutan serta melakukan pengawasan, penggalian potensi dan pelayanan yang lebih baik.
L10 ¾ Salah satu manfaat total benchmarking: supporting tools bagi program intensifikasi atau penggalian potensi pajak, kesimpulannya bila berjalan dengan baik semua program akan membantu meningkatkan penerimaan Wajib Pajak Orang pribadi.
12. Law enforcement yaitu program pemeriksaan yang dititikkberatkan pada perorangan dan badan hukum serta penagihan pajak berbasis pada tertib administrasi penagihan, apakah program law enforcement tersebut di terapkan pada KPP Pratama Tanah Abang II? Jawab: ¾ Law enforcement adalah penegakan hukum peraturan perpajakan, meliputi pemeriksaan dan penagihan (penerbitan STP, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan sampai dengan Pelaksanaan Lelang). ¾ Program tersebut harus dilaksanakan di semua KPP terhadap Wajib Pajak yang tidak kooperatif: misalnya telah dihimbau oleh Account Representatif untuk melakukan pembetulan SPT, tetapi Wajib Pajak tidak mengindahkan. ¾ Law enforcement berupa pemeriksaan dilakukan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak dan berupa penagihan dilakukan oleh juru sita pajak di Seksi Penagihan.
Narasumber: Pak Amir bagian Waskon 4 di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.
L11 Skema Kerangka Pemikiran
Pajak
Sistem Perpajakan
Self Assessment System
Official Assessment System
With Holding System
Kendala/Hambatan
• Banyak WP berpotensi pajak tidak ber NPWP • Sunset Policy • Penerbitan NPWP secara jabatan • Underground Economy
Penerimaan pajak belum optimal
Intensifikasi
Ekstensifikasi
Peningkatan jumlah NPWP
Realisasi penerimaan pajak
Perluasan objek pajak
Ruang lingkup, persiapan, pelaksanaan ekstensifikasi
Penerimaan pajak
Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak
L12
Lampiran - 12 Mapping berdasarkan Subjek Pajak sampai dengan 31 Maret 2010 KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua JUMLAH WP PENGELOMPOKAN
BADAN
BENDAHARAWAN
OP
DOMISILI
LOKASI
TERDAFTAR
6.424
200
160
31.264
EFEKTIF
2.543
138
78
21.359
122
-
-
1.910
KB
91
-
-
1.534
LB
16
-
-
1
137
-
-
2.285
NON FILLER
1.089
1
-
5.872
STOP FILLER
5.213
199
160
25.437
PKP
1.381
57
-
443
NON PKP
5.043
143
160
32.776
122
-
-
1.910
1
-
-
-
FILLER
NIHIL
WP PATUH PEMBUKUAN BAHASA ASING
L13 Lampiran - 13 Potensi Penerimaan Sektoral Tahun 2010 KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Rupiah KATEGORI
URAIAN KATEGORI
PPh
PPN 102.622.000
A
Pertanian, perburuan dan kehutanan
7.453.363.215
B
Perikanan
16.676.400
C
Pertambangan dan penggalian
1.702.826.308
1.699.112.676
D
Industri pengolahan
3.154.231.634
1.231.884.648
E
Listrik, gas dan air
308.454.831
7.681.052.568
F
Konstruksi
35.167.502.011
43.567.503.344
16.791.468.061
15.368.702.177
H
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor, serta barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
I
Transportasi, pergudangan dan komunikasi
4.390.139.169
2.251.084.743
J
Perantara keuangan Real Estat, usaha persewaan dan jasa perusahaan Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
1.868.731.793
165.018.063
4.497.126.232
10.335.407.677
113.320.535
10.247.590
M
Jasa pendidikan
145.613.749
10.323.840
N
213.005.479
2.690.197
O
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial Jasa kemasyarakatan, sosial dan kegiatan lainnya
752.989.983
252.560.155
P
Jasa perorangan
1.111.298.720
X
Kegiatan yang belum jelas batasannya
2.809.990.019
Total
81.221.939.238
G
K L
725.201.099
701.000
232.955.963
9.925.895
82.921.792.536
L14 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak
DIRJEN PAJAK
SEKRETARIS DJP
PARA KEPALA BAGIAN
KAKANWIL DJP JAKARTA KHUSUS
KAKANWIL DJP WP BESAR
PARA KAKANWIL MODERN
PARA KEPALA BIDANG
KEPALA KPP MADYA
PARA KEPALA KPP PRATAMA
PARA DIREKTUR
PARA KASUBDIT
KEPALA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
PARA TENAGA PENGKAJI
L15 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus
KEPALA KPP WP BESAR KASUBAG UMUM
PELAKSANA
KASI PDI
PELAKSANA
KASI PELAYANAN
PELAKSANA
KASI PENAGIHAN JURU SITA PAJAK
PELAKSANA
KASI PEMERIKSAAN
PELAKSANA
KASI WASKON I SD IV
FUNGSIONAL PEMERIKSA
AR
PELAKSANA
- Struktur Organisasi KPP Wajib Pajak besar (Sama dengan KPP Wajib Pajak Madya dan Struktur KPP Pratama, perbedaannya tidak ada kasi ekstensifikasi)
L16 Struktur Orgaanisasi S Kanntor Wilayahh Direktorat Jenderal Pajjak selain Kantor Wilaayah Direktoorat Jenderall Pajak Wajibb Pajak Besaar dan Kantor Wilayah W Direektorat Jendeeral Pajak Jaakarta Khusuus
KAKANWIL DJP MODERN
KABAG UMUM
PARA KEEPALA BIDAN NG
KASUBAG
KEPALA SSEKSI
KEP PALA KPP M MADYA
FUNGSIONAL PEMERIKSA
PARA KEPALLA KPP PRATAMA A
KASUBAG UMUM
KEPALA SEK KSI
FUNGSIONAL PEMER RIKSA
L17 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
KEPALA KPP MADYA KASUBAG UMUM PELAKSANA
KASI PDI
PELAKSANA
KASI PELAYANAN PELAKSANA
KASI PENAGIHAN JURU SITA PAJAK PELAKSANA
KASI PEMERIKSAAN PELAKSANA
KASI WASKON I SD IV
FUNGSIONAL PEMERIKSA
AR
PELAKSANA
- Struktur KPP Wajib Pajak Madya (Sama dengan struktur KPP Pratama, perbedaannya tidak ada kasi ekstensifikasi)
