DAFTAR PERMASALAHAN SKALA KECIL KEMENTERIAN ATR/BPN RI (SKALA KECIL) NO
PERMASALAHAN
1
Dasar Penentuan Lokasi.
2
Penyusunan Dokumen Perencanaan, apakah sama seperti diatas 5 Ha.
3
Definisi instansi yg memerlukan tanah perlu ada penegasan
SUMBER PERTANYAAN
Nizwar Pem Aceh
MASUKAN
SUMBER MASUKAN
KESIMPULAN
- Sudah diatur sesuai RDTR Kecamatan/RTRW - Harus dibuat regulasi sendiri - Bagi yang belum memiliki RDTR, kewenangan instansi yang berkepentingan terkait pengadaan tanah -
- Ibu Erna Pemprov Riau - Pak Sofyan Pemprov Sulawesi Barat - Pak Edy Pemprov Sulut
- Sudah diatur sesuai RDTR Kecamatan/RTRW - Harus dibuat regulasi sendiri - Bagi yang belum memiliki RDTR/RTRW, kewenangan diserahkan instansi yang memerlukan pengadaan tanah
- Tidak diperlukan dokumen perencanaan merujuk kpd UU No. 2 Tahun 2012. - Tidak diperlukan - Sesuai dengan PP 148 tahun 2012, bahwa setiap perencanaan harus melalui AMDAL - Setda tidak bisa menjadi instansi yang memerlukan tanah - SKPD terkait yang menjadi instansi yang memerlukan tanah - Instansi yang mempunyai
- Henry Donal Kab. … - Vidal Triza Kota Padang
Tetap diperlukan dokumen perencanaan sederhana tetapi tidak sedetail untuk skala besar diatas 5 Ha.
- Ibu Nini kab. Semarang - Bpk Sukman Kab. Bulu Kumbah - Bpk Arianto Kaltim
Instansi yang akan melakukan pembangunan…. Bagaimana dengan instansi vertical ?
REKOMENDASI
anggaran atau instansi yang memerlukan pengadaan tanah
Anggaran dimasukkan dalam instansi yang memerlukan tanah
Perlu membentuk tim kecil untuk bertanggungjawab dlm pengadaan tanah Perlu dibentuk tim namun hrs dicantumkan instansi yang terkait SK ditetapkan oleh Bupat/Walikota Apa Dasar dibentuknya Tim dan besaran honornya utk dibawah 5 Ha
Tim yang dibentuk harus melibatkan instansi terkait
4
Perlu atau tidak membentuk tim?
-
-
Dapat dibentuk tim sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing yg membutuhkan pengadaan tanah Untuk honornya disesuaikan dgn Standarisasi biaya Masukan (SBM)
5
Pasal 121 PP Nomor 148 Tahun 2015 menyatakan “menggunakan hasil peni-laian jasa penilai”.
Nizwar Pem Aceh
-
-
-
Dinegosiasi dengan harga maksimal hasil penilaian appraisal Mutlak hasil penilaian appraisal Harga hasil penilaian appraisal tidak diterima pemilik tanah. Tetap dinegosiasi, harga appraisal maksimal. Perhatikan NJOP
-
-
-
Kab Pacitan
Harga maksimal hasil penilaian appraisal, Sumatera bisa dinegosiasikan. Barat Menggunakan sebagai Sukman Kab. patokan/batas Bulu Kumba tertinggi. Pemprov Riau
Usul untuk menambah kata “dapat”
-
Tetap gunakan nilai KJPP
6
Perbedaan persepsi dalam proses pengadaan tanah antara pelaksana dgn aparat penegak hukum.
Idem
7
Pasal 54 a Perkaban Nomor 6 Tahun 2015 yang dimaksud dengan “Program Prioritas Pemerintah? Pelepasan penguasaan atas tanah Negara ditandatangani /diketahui oleh Kakan Pertanahan setempat
Idem
8
Pak Hendry Firdaus
Prog. Prioritas adl yang tercantum dalam RPJP dan RPJMD.
Ibu Erna Pemprov Riau
Dilakukan camat selaku PPAT, dilakukan Pak Mujahidin BPN oleh Notaris, dapat dilakukan mengetahui Kakan Pertanahan (diatas 5 Ha harus oleh Kakan Pertanahan) Tanah Negara yang tidak melekat hak diatasnya harus ditanda tangani oleh Kakan
9
Konsinyasi dan eksekusi apabila pemilik tanah keberatan baik karena harga maupun sebab lain pada pengadaan tanah skala kecil, apakah sama dengan yang di atas 5 Ha
Nizwar Pem Aceh
Dilaksanakan Bimtek bagi APH utk persamaan persepsi
Dalam skala kecil tidak ada dasar hukumnya. Dipindahkan menurut tata ruang (Penetapan lokasi).
Bpk. Zainal Kab. Semarang
Dilakukan dengan upaya paksa. Tetap dilaksankan dengan bantuan pihak kepolisian.
Yusuf Subroto. Pemprov. Sulut
Tidak harus oleh Kakan Tanah Negara yang tidak melekat hak diatasnya harus ditanda tangani oleh Kakan Dilakukan Surat edaran yang perlakuannya sama dengan skala besar.
Rekomendansi dan Koordinasi ke Menkoperekonomian, kejaksaan Pengadilan, dsb.
Dilakukan dengan upaya paksa, dengan melihat kebijakan msl menurut NJOP, atau dengan penetapan pengadilan (legalitas)
Burhan dr DKI Jakrta
Narasumber Diperlukan surat edaran yang jelas dari Kemendagri, dan harus ada komitmen (Surat/Hitam diatas putih) dg warga/pemilik tanah sesuai dengan harga perhitungan (Khusus >5Ha). Langkah terakhir dilakukan secara paksa dengan pihak berwenang Polpp atau Polisi untuk eksekusi. Adanya Pengurangan penilaian appraisal menyebabkan ketakutan dalam eksekusi
Pemprov. Gorontalo
Minahasa Utara Pembebasan Lahan Jalan Tol, bendungan , rel KA. Prosese administrasi di pengadilan lambat dan susah agar dapat dimasukan dlm surat edaran.
10.
Apakah dlm pengadaan tnh skala kecil apabila masy menolak harga yg sdh ditetapkan appraisal, ganti rugi bisa dititipkan dipengadilan
Bu Devi Aceh Tamiang
11.
Apakah harga apraisel itu hrs diberikan kepada pemilik tnh atau bisa sbg dasar tertinggidlm musyawarah besarnya ganti rugi
Bu Devi Aceh Tamiang
12.
Bagaimana utk pembebasan tanah dibwah 5 Ha dgn menggunakan dana desa
Bu Devi Aceh Tamiang
Tanah yang kena jalan tol Zaenal Semarang diserahkan kepada desa untuk proses pembelian./proses pengadaan tanah desa
Jika tanah desa, milik BUMN, tanah aktif dapat diganti rugi dengan uang menjadi kas desa (UU nomor 2 thn 2012)
Narasumber
Sebelum ada aturan Tata cara pengadaan desa bisa mengadakan tanah oleh pemetintah pengadaan desa tanah,Instansi yang menggunakan lahan desa untuk kepentingan umum, maka instansi tersebut wajib menganti lahan tersebut dengan tanah, atau dapat diganti dengan uang sesuai dengan permendagri No. 1 thn 2016
JASA PENILAIAN/MAPPI (SKALA KECIL) NO
PERMASALAHAN
SUMBER PERTANYAAN Pak Gozali Kab Nunukan
1
Apakah hasil penilaian appraisal dapat diberikan /diper-lihatkan kepada penjual/pemilik tanah.
2
Penjelasan standar aturan yang ditetapkan
Idem
3
Hasil penilaian KJPP sebagaimana pasl 121 Perperes 148 tahun 2016
Idem
4
Tanggung jawab apraisel secara hukum atas hasil penilaiannya
Idem
5
Wilayah kerja KJPP
Idem
6
Tanggung jawab KJPP untuk mempresentasikan hasilnya kpd pihak yg berhak
Idem
7
Contoh dokumen adminis-trasi penunjukan KJPP dan bentuk dokumen untuk pembayaran jasa penilai
Idem
MASUKAN
SUMBER MASUKAN
KESIMPULAN
REKOMENDASI
8
Jasa penilai untuk beberapa bidang tanah utk satu (1) tahun dapatkah digabung jadi 1 KJPP tdk dipecah-pecah penunjukkannya
Idem
9
Apa perbedaan penilai pertanahan dan penilai public
Idem
10
Mekanisme dan tekhnik peniaian oleh KJPP
Idem
11
Bagaimana kalau penilaian tsb tdk sesuai dgn harga pasar setempat atau lebih rendah dgn transaksi yang sudah dilakukan masyara-kat setempat
Pak Gozaali dan Pak Donal Bengkulu Tengah
12
Nilai yg dilaporkan oleh KJPP agar tdk jauh dgn harga pasar sebaiknya seperti apa ?
Pak Gozaali
13
Nilai KJPP bisakah berubah sebelum disampaikan ke pihak yg berhak
Idem
DAFTAR PERMASALAHAN SKALA DI ATAS 5 HA KEMENTERIAN ATR/BPN RI NO
PERMASALAHAN
SUMBER PERTANYAAN
MASUKAN
SUMBER MASUKAN
KESIMPULAN
REKOMENDASI
Dibuat regulasi khusus bahwa PEMDA tidak boleh melakukan pengadaan tanah untuk instansi vertikal
1
Apakah diperbolehkan pemecahan luasan berdasarkan anggaran??
2
Apakah boleh Pemda membiayai dan melaksanakan pengadaan tanah untuk instansi vertikal
- Hibah uang ke instansi Vertikal dengan adanya rekomendasi - Harus ada regulasi ketegasan
Pengadaan tanah diperuntukkan untuk instansi vertikal tidak dapat dilaksanakan kecuali asset PEMDA
3
Jika RTRW belum ditetapkan, maka apa yang menjadi dasar penetapan lokasi pengadaan tanah
Pertimbangan teknis instansi menyurat ke Bappeda.
Pertimbangan teknis instansi menyurat ke Bappeda. Jika tidak ada RTRW di tingkat kab/kota, mengacuh pada RTRW Provinsi dan/atau mengacu pada RTRW Nasional.
4
Pembentukan susunan tim persiapan pengadaan tanah (Pasal 9 Perpres Nomor 71 Tahun 2012)
Jika tidak ada RTRW di tingkat kab/kota, mengacuh pada RTRW Provinsi dan/atau mengacu pada RTRW Nasional.
Pak Alrianto Kukar
Pemda masuk dalam susunan tim persiapan pengadaan tanah.
Narasumber
Ketua Tim persiapan dari Asisten, dan dibentuk sekretariat pengadaan tanah yang melibatkan beberapa unsur yang ada dilingkungan pemerintahan(unsur BLH, BAPPEDA, dan Biro Pembangunan)
Sumatra Utara
Pembentukan Tim persiapan berdasarkan kegiatan/pengadaan. (Setiap kegiatan dibuatkan 1 SK tim) Ketua adalah Asisten
Tinjau kembali Perpres 148 pasal 8 tahun
Jika ke daerah9Kab/Kota) sudah di delegasikan dalam bentuk Pergub (ABPD)
5
Eksekusi hasil konsinyasi tidak dapat dilaksanakan (upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksana-kan eksekusi)
Pembentukan 1 tim untuk 1 pekerjaan (setiap pekerjaan/kegiatan dibuatkan SK tim)
Narasumber
Sebelum memasukan dokumen perencanaan dikonsultasikan dengan Biro Pemerintahan. Setelah itu dilaksanakan rapat intern untuk mendiskusikan dokumen dimaksud. Serta Meninjau Lokasi penetapan pengadaan tanah.
Biro Pemerintah Prov. Riau
Dibentuk tim persiapan di provinsi dan dibentuk juga tim persiapan di setiap kab/kota yang akan mengadakan pengadaan tanah. Numenkaltur nama tim persiapan menjadi tim Persiapan Monitoring dan evaluasi.
Pemda Minut
Batam agar di beri ruang untuk menunjang program kota tanpa kumuh dalam mendirikan rusunawa., mengingat kondisi khusus dari otoritas batam.
Asisten 1 Kota Batam
1 dan lainnya menyesuikan dengan kondisi. Anggota Tim persiapan adalah instansi yang membutuhkan tanah.
6
Apabila ada pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh salah satu BUMN dimana luasannya melibatkan lintas Provinsi dan lintas Kab, bagaimana proses penloknya dan apakah penlok tsb bisa dipecah-pecah tiap-2 daerah Kab/Kota untuk ditetapkan oleh masing-2 Bupati/Wali-kota
7
Bagimana pengadaan tanah di lahan HGU dan eks HGU krn sering salah paham dengan penegak hukum bahwa apakah lahan eks HGU bis diganti rugi
Bu Devi Kab Aceh Tamiang
8
Penambahan dan pengurangan luasan dalam penlok
Bu Emy Jawa Tengah
9
Bentuk studi kelayakan yang diperlukan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah (Pasal 5 dan 6 Perpres 71/2012)
Nizwar Pem Aceh
