SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH USAHA SKALA KECIL
BIDANG USAHA SKALA KECIL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP BATAM, 7-9 MEI 2014
DASAR KEBIJAKAN • UU. NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNAGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP • UU. NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
UKL-UPL (Pasal 34 – 35 UU PPLH No. 32 TH 2009) Setiap
usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL
Gubernur
atau Bupati/Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL
Bagi
usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Pasal 42 UU PPLH No. 32 TH 2009)
1. Pemerintah & Pemda wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. 2. Instrumen ekonomi lingkungan hidup mencakup: a. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; b. Pendanaan lingkungan; dan c. Insentif dan/atau disinsentif.
UU NO 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH ASAS
BERWAWASAN LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAN PEMDA MEMFASILITASI PENGEMBANGAN USAHA BIDANG : • • • •
PRODUKSI DAN PENGOLAHAN PEMASARAN SDM DESAIN DAN TEKNOLOGI MELESTARIKAN LH
USAHA KECIL
ADALAH USAHA EKONOMI PRODUKTIF YANG BERDIRI SENDIRI, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG PERORANGAN ATAU BADAN USAHA YANG BUKAN MERUPAKAN ANAK PERUSAHAAN ATAU BUKAN CABANG PERUSAHAAN YANG DIMILIKI, DIKUASAI, ATAU MENJADI BAGIAN BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DARI USAHA MENENGAH ATAU USAHA BESAR YANG MEMENUHI KRITERIA USAHA KECIL KRITERIA USAHA KECIL ;
1. KEKAYAAN BERSIH RP. 50 JT S/D 500 JT TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN 2. HASIL PENJUALAN TAHUNAN LEBIH DARI RP. 300 JT S/D PALING BANYAK Rp. 2,5 M
USAHA MIKRO : ADALAH USAHA PRODUKTIF MILIK ORANG PERORANGAN DAN/ATAU BADAN USAHA PERORANGAN YANG MEMENUHI KRITERIA USAHA MIKRO
KRITERIA USAHA MIKRO : 1. MEMILIKI KEKAYAAN BERSIH PALING BANYAK Rp. 50 JT TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN 2. MEMILIKI HASIL PENJUALAN TAHUNAN PALING BANYAK Rp. 300 JT
KEBIJAKAN 1. 2. 3. 4.
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN USK SUBSTANSI PP PENGEMBANGAN INSENTIF EKONOMI INTERVENSI KEBIJAKAN SEKTOR DAN PEMDA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
5. PEDOMAN TEKNIS: - PEDOMAN PEMETAAN--- PEMDA - PEDOMAN PENYUSUNAN DATA BASE--- PEMDA -PEDOMAN PENGELOLAAN LIMBAH (HOUSE KEEPING, PRODUKSI BERSIH DAN PENGOLAHAN LIMBAH )....> Pelaku USK - PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN PENCEMAR USK -PEDOMAN PENYUSUNAN SPPL 6. PEDOMAN MONEV-- PEMDA 7. PENGEMBANGAN MODEL PENGELOLAAN LIMBAH
SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH USK • • • • •
TAHAPAN PENGELOLAAN LIMBAH USK PENETAPAN JENIS USK PENETAPAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB MITRA KERJA MEKANISME KERJA ANTAR MITRA KERJA PERENCANAAN, PELAKSANAAN,PEMANTAUN DAN EVALUASI
SISTEM PENGENDALIAN PENCEMARAN USK NASIONAL KLH
KOORDINASI (Peraturan dan program)
PEMETAAN USK
KEBIJAKAN: PEDOMAN DAN PENGEMBANGAN MODEL
BASIS DATA USK
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KAB/KOTA SERTA ASOSIASI
PENETAPAN SENTRA
Pengelolaan Limbah
• • • • •
PEMBINAAN Bantek/Manajemen Bantuan Finansial Infrastruktur Peraturan Perundang-Undangan SOP
• • • •
MONEV Teknis/ Manajemen Infrastruktur Perundang-Undangan SOP
• Pemasaran • Produktifitas • Pengelolaan Limbah • Finansial • Bahan Baku
• Kementerian Koperasi dan UKM • Kementerian Perindustrian • Kementerian Pertanian • Kementerian ESDM • Asosiasi Usaha • PT/Lembaga Penelitian • Donor Asing • CSR
PEDOMAN TEKNIS 1. PEDOMAN PEMETAAN USK --- PEMDA 2. PEDOMAN PENYUSUNAN DATA BASE USK ADMINISTRASI DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) --- PEMDA 3. PEDOMAN PENGELOLAAN LIMBAH (HOUSE KEEPING, PRODUKSI BERSIH DAN PENGOLAHAN LIMBAH )....> Pelaku USK 4. PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN PENCEMAR USK 5. PEDOMAN PENYUSUNAN SPPL ) --- PEMDA 6. PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI --- PEMDA
TAHAPAN PENGENDALIAN PENCEMARAN USAHA SKALA KECIL
MEMETAKAN 1. 2. 3.3. 4. 4.
Jenis 1. Jenis Lokasi 2. Lokasi Proses &Kapasitas Kapasitas ProduksiProduksi Mitra Strategis Mitra Strategis
MENYUSUN BASIS DATA
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
MEMBANGUN JEJARING MITRA STRATEGIS
KOORDINASI SINERGI SINKRONISASI
PILOT PROJECT (MODEL)
REPLIKASI MODEL
MENYUSUN PEDOMAN TEKNIS
BINTEK DAN MONEV
PEMBAGIAN PERAN PUSAT 1. PEMETAAN 2. BASIS DATA 3. KOORDINASI, SINERGI DAN SINKRONISASI 4. PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS 5. PILOT PROJECT 6. BINTEK 7. MONEV 8. PEMBERIAN INSENTIF 9. LITBANG
PROVINSI 1. PEMETAAN 2. KOORDINA SI, SINERGI DAN SINKRONIS ASI 2. REPLIKASI 3. BINTEK 4. MONEV
KAB/KOTA 1. PEMETAAN 2. REPLIKASI 3. BINTEK 4. MONEV
MITRA STRATEGIS 1. KAJIAN/LIT BANG 2. REPLIKASI 2. BINTEK
MITRA STRATEGIS • Kementerian Koperasi dan UKM • Kementerian Perindustrian • Kementerian ESDM • Kementerian Pertanian • Kementerian Perikanan dan Kelautan • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Asosiasi Usaha (GAKOPTINDO,KADIN) • LSM (Mercy Corps, Hivos, LPTP, Econit) • Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian • Donor Dalam Negeri dan Donor Asing • Pemerintah Daerah
SISTEM PENGENDALIAN PENCEMARAN USK DAERAH BLH
KOORDINASI (Peraturan dan program)
PEMETAAN USK
KEBIJAKAN: PEMBINAAN DAN REPLIKASI
BASIS DATA USK
BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Tata Ruang
PENETAPAN SENTRA
Pengelolaan Limbah
• • • • •
PEMBINAAN Bantek/Manajemen Bantuan Finansial Infrastruktur Peraturan Perundang-Undangan SOP
• • • •
MONEV Teknis/ Manajemen Infrastruktur Peraturan Perundang-Undangan SOP
• Pemasaran • Produktifitas • Pengelolaan Limbah • Finansial • Bahan Baku
• Dinas Koperasi dan UKM • Dinas Perindustrian • Dinas ESDM • Dinas Pertanian • Dinas Perhubungan • Asosiasi Usaha • Pengusaha USK
PENGELOLAAN LIMBAH USK • MAPPING DAN BASIS DATA USK • PENGUATAN KOORDINASI DAN SINERGI DENGAN MITRA KERJA (PEMDA,K/L,ASOSIASI USAHA,LSM,SWASTA,BUMN,DONOR ASING) • PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI PEDOMAN TEKNIS (SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH USK, HOUSE KEEPING,PRODUKSI BERSIH, PEMANFAATAN DAN PENGOLAHAN LIMBAH) • PELAKSANAAN PERCONTOHAN (DEMO PROJECT) • REPLIKASI MODEL • PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Posisi USK Jenis USK kapasitas limbah Jenisi dan karakteristik limbah
Plotting USK dalam peta dasar Penyusunan peta
Penyusunan Basis Data
Identifikasi karakteristik USK
Pemetaan USK
Survei USK
Penetapan Sentra USK Penyusunan basis data dan penyusunan informasi spasial tematik
dll
BLH BAPPEDA Dinas KUKM Dinas Perindustrian Dinas Tata Ruang
PENETAPAN SENTRA USK
HASIL EVALUASI TAHUN 2013 • Dari 15 wilayah survey Biodigester Ternak Sapi, 6% berfungsi seluruhnya, 67% sebagian berfungsi dan 27% sama sekali tidak berfungsi. Wilayah survey yang memiliki Biodigester Ternak Sapi yang tidak berfungsi sama sekali adalah Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Asahan, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Jepara. • Dari 17 wilayah survey IPAL Digester Tahu, 71% berfungsi, dan 29% tidak berfungsi. Wilayah survey yang memiliki IPAL Digester Tahu yang tidak berfungsi adalah Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Blitar, Kota Bitung dan Kabupaten Sumedang.
• Dari 12 wilayah survey IPAL Digester Tahu, 50% memiliki effisiensi yang tinggi dalam menurunkan beban pencemar ≥96%, 33% memiliki effisiensi 81%-95% dan 17% memiliki effisiensi ≤80%. Wilayah survey yang memiliki IPAL Digester Tahu dengan tingkat effisiensi yang tinggi adalah Kota Waingapu, Kabupaten Palembang, Kota Surakarta, Kabupaten Tegal, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen.
LANJUTAN EVALUASI •
•
IPAL Kain Wilayah studi adalah IPAL Kain di Kota Samarinda. Sampai dengan saat pelaksanaan study dan evaluasi beban pencemaran air limbah, effisiensi IPAL tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Sedangkan untuk ketersediaan Gas, beberapa masyarakat yang tinggal di dekat area IPAL masih memanfaatkan biogas yang dihasilkan. D. IPAL Batik Wilayah studi adalah IPAL Batik di Kota Surakarta. Sampai dengan saat pelaksanaan study dan evaluasi beban pencemaran air limbah, effisiensi IPAL tidak menunjukkan hasil yang memuaskan hanya 40%. Kondisi IPAL Batik kurang mendapatkan perhatian yang baik, ditunjukkan dengan kondisi IPAL yang tidak terawat.
LANJUTAN EVALUASI •
•
•
IPAL Tapioka Wilayah studi adalah IPAL Batik di Kabupaten Pati dan Kabupaten Bantul. Inlet dan Outlet IPAL Tapioka di Kabupaten Pati tidak dapat dibandingkan sebagai penentu effisiensi IPAL tersebut. Faktor penyebabnya adalah jumlah air limbah yang masuk ke IPAL sangat kecil, sebagian besar air limbah tapioka langsung mengalir ke badan air penerima. Effisiensi IPAL Tapioka Kabupaten Bantul sangat baik, sebesar 95,7%. Kesadaran masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan sangat baik, hal tersebut terbukti dengan upaya swadaya masyarakat menyambungkan kegiatan produksi ke saluran air limbah. F. IPAL Penyamakan Kulit Wilayah studi adalah IPAL Penyamakan Kulit adalah di Kabupaten Garut. IPAL Penyamakan Kulit komunal berjumlah 2 unit, dan keduanya tidak berfungsi. G. Produksi Bersih Tahu Wilayah studi adalah Kota Surakarta, Kabupaten Bandung, Kota Bekasi dan Kota Makasar. Sebagian besar pengrajin tahu mengeluhkan kualitas dan volume ketel yang tidak sesuai standar. Ketebalan dinding ketel kurang, sehingga menggembung saat dioperasikan, sedangkan volumenya yang kecil dapat menghambat produksi. Sedangkan untuk peralatan memasak produksi bersih, beberapa pengrajin beranggapan bahwa pemasangan peralatan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, terutama pada kenyataannya malah menghalangi ruang gerak dan kenyamanan bekerja.
