DISAMPAIKAN DALAM ACARA BIMBINGAN TEKNIS PERIZINAN AGROINDUSTRI DAN USAHA SKALA KECIL BATAM, 7 – 9 MEI 2014
Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Agro Industri dan Usaha Skala Kecil Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup
1
LATAR BELAKANG PENTINGNYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP • Lingkungan berperan sebagai : – Penyedia jasa lingkungan (bahanenergi - kenyamanan) – Tempat mendukung kegiatan – Tempat pembuangan limbah • Ketiga fungsi saling berhubungan.
Sumber : Mark Jaccard, Sustainable Fossil Fuels – The Unusual Suspect in the Quest for Clean and Enduring Energy, 2005
Sungai di Indonesia yang dipantau
PERSENTASE SAMPEL KUALITAS AIR SUNGAI TIDAK MEMENUHI BAKU MUTU AIR SUNGAI KLAS II 2004
72 64 61 47 4138
74 74 69 65 62 55
2005
2006
2007
81 76
2008
2009
80 58
50
60
83
67 69 65 70 60
61 61
56
51
39
54 48
41
28
33 Sumatera
32
Jawa Bali dan Nusa Tenggara
Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua
37
Sungai di Sumatera mengalami peningkatan persentase pemenuhan bakumutu air klas II dari tahun 2007 -2009. Sungai di Jawa mengalami penurunan persentase pemenuhan baku mutu air kelas II Sungai di Kalimantan mengalami penurunan persentase pemenuhan baku mutu dari tahun ke tahun sejak tahun 2005
KUALITAS AIR •
•
•
•
Masih tingginya pencemaran yang disebabkan oleh buangan limbah kegiatan domestik (Data 2012: limbah domestik yang terolah baru mencapai 5,4%). Dari 34 Provinsi: sistem pengolahan tinja melalui tangki septik rata-rata 35,98% di pedesaan dan 73,66% di perkotaan (dari 134 unit Instalasi Pengolah Lumpur Tinja, hanya 10 unit yang masih beroperasi). Pengolahan air limbah dengan sistem perpipaan baru dapat melayani < 3% dari total penduduk di perkotaan (dari 13 sewage system di 13 kota Metro dan Besar) 47,8% belum tersambung dari rumah ke sistem perpipaan. Sudah terbangun 5431 unit SANIMAS. Kegiatan industri dan Usaha Skala Kecil (pengrajin tahu, ternak, batik, dll) menyumbang 20 – 30% limbah.
UU 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH
Perencanaan
Pemanfaatan
Pengendalian
-Inventarisasi SDA -Penetapan Ekoregion
- Keberlanjutan Proses - Keberlanjutan Produktifitas - Keselamatan dan Kesejahteraan Masyarakat
-Pencegahan -Penanggulangan -Pemulihan
-KLHS -Tata Ruang -AMDAL -UKL-UPL -Instrumen Ekonomi
-Rencana PPLH -Daya Dukung -Daya Tampung
-Baku Mutu LH -Kriteria Kerusakan LH -Perizinan -Anggaran berbasis LH -Analisa Risiko LH -Audit LH
Pemeliharaan -Konservasi SDA -Pencadangan SDA -Pelestarian fungsi Atmosfer (mitigasi, adaptasi, lapisan ozon dan hujan asam
-Perubahan iklim -Rekayasa genetika -Sumber daya genetik
Pengawasan -Pembinaan -Sanksi Administrasi -Sanksi Perdata -Sanksi Pidana
-PUU berbasis LH -Ijin lingkungan
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MENINGKAT Peningkatan Kapasitas
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Data dan Informasi
PERENCANAAN
PEMANFAATAN
Pencegahan Pasal 14 UUPPLH No. 32/2009
PENGENDALIAN
PEMELIHARAAN
Penanggulangan Pasal 53 UUPPLH No. 32/2009
PENGAWASAN
PENEGAKAN HUKUM
Pemulihan Pasal 54 UUPPLH No. 32/2009
a. b. c. d. e. f.
KLHS; tata ruang; baku mutu lingkungan hidup; kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; amdal; UKL-UPL;
g. perizinan; h. instrumen ekonomi lingkungan hidup; i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; j. anggaran berbasis lingkungan hidup; k. analisis risiko lingkungan hidup; l. audit lingkungan hidup; dan m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup kepada masyarakat; b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; danatau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
STRATEGI PENURUNAN BEBAN PENCEMARAN INDUSTRI
Penurunan beban dengan pemenuhan Baku Mutu:
Beban Pencemaran
Perizinan (untuk Pembuangan Air Limbah) Pengawasan, Pembinaan, Penaatan dan Penegakan Hukum.
Upaya
Penurunan beban beyond compliance: a. Pembinaan penerapan 3R. b. Penerapan Mekanisme Insentif : Rekognisi dalam peringkat Hijau dan Emas PROPER), Pekanisme perbankan dengan penerapan PBI Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP Tanggal 31 Januari 2005 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Penetapan.
pada tingkatan sarana pengendalian pencemaran belum digunakan: belum diolah di IPAL (air limbah), pada tingkatan baku mutu dipenuhi pada tingkatan beyond compliance yang optimum
Beban Pencemaran
STRATEGI PENURUNAN BEBAN PENCEMARAN USAHA SKALA KECIL
Penurunan beban dengan pemenuhan Baku Mutu: Pertiban Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL – Pasal 35 ayat (1) UUPPLH) Penyediaan Pedoman (Best Practice) Kegiatan USK) Penyediaan IPAL USK: Pijot Project & replikasinya Pembinaan. Clearing House dan data base untuk penurunan beban pencemaran kegatan USK
Penurunan beban beyond compliance: a. Pembinaan penerapan 3R. b. Penerapan Mekanisme Insentif bagi kegiatan lain yang mendukung penurunan beban pencemaran USK: Rekognisi dalam peringkat Hijau dan Emas PROPER), Insentif pembiayaan atau kemudahan dalam penyeddiaan sarana pengelolaan limbah kegiatan USK
Upaya
pada tingkatan sarana pengendalian pencemaran belum digunakan: belum diolah di IPAL (air limbah), pada tingkatan baku mutu dipenuhi (batas pemenuhan kelayakan lingkungan) pada tingkatan beyond compliance yang optimum
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN PENCEMARAN USAHA SKALA KECIL
UUPPLH
• Pasal 35 (1): dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
No. 32/2009
PP 82/2001
PERMENLH 01/2010
• Pasal 43 ayat (1) : melakukan pembinaan untuk meningkatkan • ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. • Pasal 43 ayat (2): pembinaan dimaksud ayat (1) meliputi : Penyuluhan, Penyediaan insentif dan disinsentif
• Pasal 34: Pembinaan bagi Kegiatan Usaha Skala Kecil : Pembangunan sarana pengelolan limbah, bantuan sarana penerapan 3R, pengembangan pilot project, pelatihan pengembangan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis.
FUNGSI IZIN: MENGAPA IZIN DIPERLUKAN •
Perangkat Penaatan Peraturan Perundangan:
•
Perangkat Pengendalian Pencemaran Penurunan Dampak
•
Pendorong inovasi teknologi Proses Produksi (3R or more), Pengelolaan air limbah:
– Pasal 72 UU 32Tahun 2009: Pengawasan Penaatan terhadap perizinan – Pasal 35 – 41PP 82/2001 tentang PKA dan PPA: Persyaratan izin pemanfaatan dan pembuangan air limbah – Pasal 44 ayat (2) PP 82/2001 tentang PKA dan PPA : pengawasan penaatan persyaratan dalam izin
– Pasal 4 butir c UUPPLH No 32 Tahun 2009: Pengendalian pencemaran merupakan bagian dari perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; – Pasal 13 ayat (2) UUPPLH No. 32 Tahun 2009: Pencegahan merupakan bagain pengendalian pencemaran; – Pasal 14 butir g UUPPLH No. 32 Tahun 2009: Perizinan merupakan bagian dari pencegahan; – Pasal 36 ayat (3) UUPPLH No. 32 Tahun 2009: Izin wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan atau rekomendasi UKL/UPL; – Pasal 37 ayat (2) UUPPLH No. 32 Tahun 2009: Izin dibatalkan apabila Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; – Pasal 23 ayat (3) huruf d PP No. 82/2001 tentang PKA dan PPA: Daya tampung beban pencemaran digunakan sebagai dasar penetapan izin pembuangan air limbah.
– Pasal 20 ayat (3) UUPPLH No. 32 Tahun 2009: diperbolehkan melakukan pembuangan limbah sepanjang memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan memiliki izin; – Pasal 43 PP No. 82/2001 tentang PKA dan PPA: Pemerintah, pemerintah Provinsi/kab./kota melakukan pembinaan dalam pengelolaan lingkungan dan pengendalian pencemaran air. – Keputusan MENLH No. 28 dan 29 Tahun 2003 tentang Pengkajian dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan air limbah pada tanah di perkebunan kelapa sawit
OPTIMALISASI PERIZINAN: Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga izin dapat berfungsi sebagaimana mestinya •
Mekanisme Perizinan: ― Manual & Pengaturan : Tata Cara Penyelenggaraan izin, Instansi Penyelenggara Perizinan ― Proses Permohonan : Surat Permohonan, Formulir Permohonan Izin, Persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis ― Proses Evaluasi terhadap permohonan izin : Evaluasi dokumen administrasi, evaluasi kajian dampak, evaluasi kesesuaian terhadap DTBP, Evaluasi kesesuaian tekcnologi ― Proses Penetapan Izin: Muatan izin BMAL, Titik Penaatan, media / sumber air permukaan yang menjadi media pembuangan, persyaratan teknis, masa berlaku, larangan, kewajiban, sanksi, dll ― Proses Monitoring dan Evaluasi: Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan izin. ― Proses Publikasi : publikasi status perizinan transaparansi dan akuntabilitas
•
Pengawasan: ― Pengawasan terhadap persyaratan di dalam izin: menjadi salah satu instrumen untuk mengetahui dan mendorong penaatan terhadap seluruh persyaratan yang tertuang di dalam perizinan ― Pemantuan kualitas lingkungan: menjadi instrumen untuk mengidentifikasi adanya korelasi antara penaatan persyaratan izin dan perbaikan kualitas lingkungan
•
Pemahaman dan Pengetahuan pemroses, pemohon dan masyarakat: ― Sosialisasi, Publikasi, dan edukasi tentang penyelenggaraan perizinan terhadap 3 pihak dalam penyelenggaraan perizinan tahu, mau, dan mampu
TATA LAKSANA PERIZINAN BERDASARKAN PERATURAN MENLH No. 01 Tahun 2010 : Pembagian Kewenangan, Persyaratan dan Pencabutan Perizinan Menetapkan persyaratan dan tatacara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbahdan pemanfaatan air limbah pada tanah: penunjukan instansi pemroses, persyaratan dan prosedur, jangka waktu berlakunya izin, dan berakhirnya izin; Memberikan informasi kepada masyarakat: status perizinan, persyaratan dan tata cara perizinan terkait dengan pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah pada tanah;
BUPATI/ WALIKOTA (Ps. 28 )
Melakukan penetapan/penolakan/pencabutan/pemberhentian izin Persyaratan Administrasi: Pengisian Formulir Permohonan, Izin Terkait
Persyaratan Teknis: Upaya pencegahan, minimisasi air limbah, efisiensi SDA dan pengelolaan air limbah serta kajian dampak pembuangan air limbah terhadap ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah dan kesehatan masyarakat
PERSYARAT AN TEKNIS (Ps. 2223, Ps. 2527)
Jangka Waktu Berlaku Izin: 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang (Ps. 24 ayat (4) ) Berakhirnya izin: Berakhir masa berlaku (Ps. 24 ayat (5) a), Pencabutan Izin: Tidak memenuhi persyaratan izin, melakukan perubahan total terhadap jenis kegiatan/usaha, kegiatan/usaha tutup/brangkut (Ps. 24 ayat (5) b) Pembatalan Izin: ketidakbenaran data yang disampaikan dalam permohonan izin (Ps. 24 ayat (5) c)
BERAKHIRNYA IZIN (Ps. 24 ayat (4) dan (5))
Pasal 14 (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan laut wajib melakukan pencegahan perusakan laut. (2) Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis pencegahan perusakan laut.
Pasal 18 (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan dumping ke laut wajib mendapat izin Menteri. (2) Tata cara dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 19 (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan laut. (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.
Pasal 2 (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yangmenghasilkan air limbah wajib mengolah air limbahnya sehinggamemenuhi persyaratan yang ditentukan sebelum air limbahdibuang ke laut. (2) Persyaratan pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. perhitungan daya tampung lingkungan laut; b. karakteristik air limbah yang dibuang; c. rona awal badan air (laut/estuari); d. dampak pembuangan; dan e. upaya pengendalian dampak dan rencana pemantauan Pasal 3 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan pembuangan air limbah ke laut wajib mendapatkan izin dari Menteri. (2) Menteri dapat mendelegasikan wewenang pemberian izin pembuangan air limbah ke laut kepada Gubernur. Pasal 4 Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan pembuangan air limbah ke laut wajib mengintegrasikan kajian pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini ke dalam kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau di dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
SANKSI BAGI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UUPPLH NO. 32/2009
Jenis Pelanggaran
Pidana Minimum Maximum Minimum
Denda Maksimum
menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL. Ps. 111
3 tahun
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
menerbitkan izin usahadan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan. Ps. 111
3 tahun
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
Tidak melakukan pengawasan sesuai peraturan perundangan dan izin lingkungan. Ps 112
1 tahun
Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah)
SANKSI BAGI PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN /ATAU KEGIATAN BERDASARKAN UUPPLH NO. 32/2009
Jenis Pelanggaran
Pidana (Tahun)
Denda (Rp)
Minimum
Maximum
Minimum
Maksimum
Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu
3
10
3M
10 M
Mengakibatkan orang terluka dan/ atau bahaya kesehatan manusia
4
12
4M
12 M
Mengakibatkan orang luka berat atau mati
5
15
5M
15 M
Sumber Pasal 98 UU 32/ 2009
SANKSI BAGI PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN /ATAU KEGIATAN
Jenis Pelanggaran
Pidana (Tahun)
Denda (Rp)
Minimum
Maximum
Minimum
Maksimum
Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu
1
3
1M
3M
Mengakibatkan orang terluka dan/ atau bahaya kesehatan manusia
2
6
2M
6M
Mengakibatkan orang luka berat atau mati
3
9
3M
9M
Sumber Pasal 99 UU 32/ 2009
SANKSI BAGI PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN /ATAU KEGIATAN BERDASARKAN UUPPLH NO. 32/2009
Jenis Pelanggaran
Pidana (Tahun) Maximum
Melanggar baku mutu (bila sanksi administrai tidak dipatuhi atau pelanggaran lebih dari satu kali) Ps. 100
3
Tanpa memiliki izin lingkungan. Ps. 109
3
Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberi keterangan yang tidak benar. PS 113
1
Denda (Rp) Minimum
Maksimum
3M
1M
3M 1M
SANKSI BAGI PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN /ATAU KEGIATAN BERDASARKAN UUPPLH NO. 32/2009
Jenis Pelanggaran
Pidana (Tahun) Minimum
Maximum
Denda (Rp) Minimum
Maksimum
Tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Ps 114
1
1M
Sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas PPLH dan/ atau PPNS. Ps. 115
1
500 Juta
PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DAERAH
• PERDA : Banyak daerah yang tidak menetapkan Perizinan dalam Pengendalian Pencemaran Air karena Belum adanya PERDA yang menjadi dasar Hukum Pelaksanaan Perizinan di daerah karena perizinan diintegrasikan dengan pajak dan retribusi identik dengan proses lama dan biaya besar , tidak ada perda tidak ada izin yang terbit.
• Muatan Izin : Muatan izin yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi.
• Masa Berlaku Izin: Pembaharuan setiap tahun pada saat belum ada perubahan yang signifikan baik dari sisi peraturan, proses produksi, teknologi, karakteristik air limbah, dan ekosistem/lingkungan merepotkan aparat dan in-efisiensi dalam pemrosesan izin
PERSENTASE DAERAH PENYELENGGARA PERIZINAN
83.33
90 77.78 80
70 60 50
44.45 38.89
40 27.78 30
22.22
20
11.11
11.11
10
Pelaporan
Evaluasi Pelaksanaan PPA
Pembinaan
Pelaksanaan Pengawasan
Pelaksanaan Perizinan
DTBP
Inventarisasi & identifikasi sumber pencemar
Penyusunan Kebijakan
0
44,45 % dari 15 kabupaten dan 15 kota yang menjadi sampel telah menyelenggarakan perizinan Pengendalian Pencemaran Air
STRATEGI DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN: kebijakan perizinan dalam pengendalian pencemaran air
• Penetapan Prioritas: – Skala Prioritas Pemrosesan bukan berarti skala prioritas untuk terlepas dari perizinan bagi pembuangan air limbah Klasifikasi dari Hasil
inventarisasi dan Identifikasi sumber pencemar
• Penanganan Khusus bagi USK/M atau tidak wajib UKL/UPL: – Penyederhanaan Kajian dan Standar Teknis
• Monitoring & Evaluasi SPM PERMENLH No. 19/2008 dan 20/2008 KETAATAN TERHADAP PERSYARATAN PERIZINAN
