Daftar Isi SALAM REDAKSI. HAL 4. Agustus, 34 Desa Pilkades Serentak

Daftar Isi SALAM REDAKSI

PENGARAH

HAL 4.

Agustus, 34 Desa Pilkades Serentak

HAL 8.

Koreksi Kinerja Pemerintahan di Akhir Masa Jabatan Bupati Ketua DPRD Tenangkan Pendemo Jokowi Merasa Mendapat Diskriminasi Bidan PTT Mengadu DPRD Warga Lumpur Ikut Kelola Terminal Wisata Malik Ibrahim Reses 1 DPRD Gresik Tahun 2015 Lingkar Bawean Mengecewakan, Rumah Sakit Diacungi Jempol Perawat dan Guru Bawean Tuntut Tunjangan Kesejahteraan Swara Kartini Sosialisasi Perda DPRD Minta Pembangunan GOR Ditunda Rumah Sakit Rachmi Dewi Tak Kantongi Izin Operasional Perda Harus Bermanfaat dan Berlaku Efektif HAL 23 - 24 Suara Kartini Revitalisasi GNI Menuai Jangan Takut Kontroversi Berpolitik Galeri

Ir H Abdul Hamid Sholihuddin, Shi.MM Nur Qolib, S.Ag.MM Nur Saidah, SE

HAL 13. HAL 14.

PIMPINAN REDAKSI Hari Soerjono, SE, MM PELAKSANA REDAKSI

HAL 15.

Sutarmo, SH, MH SEKRETARIS REDAKSI

HAL 17.

A.M. Reza Pahlevi, A.P. STAF REDAKSI

HAL 21.

Kunto Purnomo, SH Drs. Zainal Arifin, MM PELAKSANA DISTRIBUSI

HAL 22.

Titik Rachmawati, SE, M, Si Setijo Hermawan, SH Agus Hadi Prasetyo M. Rum. Pramudya, SH KONTRIBUTOR DAN

HAL 23. HAL 26. HAL 31.

PENDUKUNG Ririn Endah Hariyanti, S.Sos Liveria Hestuningtyas, S.H

HAL 34.

Ru’yatul Khoiroh, SE Husnul Laila, ST Susianti, SH

HAL 35.

Yoeyoen Utami Aris Siswanto

HAL 37.

Yayan Mulyana Bagus Cahyono Sugiyanto

HAL 39.

HAL 12. Jangan pi Sebut Pembantu, ta ga Pekerja Rumah Tang

HAL 16. Suara Penolakan Smelter Freeport di Gresik

HAL 33. Temukan Pabrik Tak Miliki Pengolahan Limbah

HAL 32. Galian C Ilegal Meresahkan Kepala Desa

Asalamu’alaikum Wr. Wb. PEMBACA yang budiman. Rasa Syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberi Rahmad dan Hidayah serta Inayahnya. Sehingga Buletin Swara sebagai media informasi dan komunikasi DPRD Gresik ini terbit. Dan tak terasa kini telah memasuki edisi pertama di tahun 2015. Anggota DPRD Kabupaten Gresik yang dilantik pada Agustus 2014, telah menjalankan berbagai tugasnya. Dari rapat dengar mendapat untuk menyelesaikan segala persoalan terkait pemerintahan hingga memediasi persoalan masyarakat. DPRD Kabupaten Gresik juga harus melakukan berbagai kunjungan kerja untuk menyempurnakan tugas yang diemban. Buletin SWARA edisi ini banyak merekam kinerja DPRD terhitung mulai Januari 2015 hingga April 2015. Lahirnya Peraturan daerah (Perda) tata cara mengangkatan dan memberhentian kepala desa atau lazim disebut Perda Pilkades menjadi topik utama reportase. Perda ini sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa di 34 desa se Kabupaten Gresik. Sementara desa-desa tersebut kini masih dipimpin seorang pejabat kepala desa. DPRD Kabupaten Gresik juga telah merampungkan kewajibannya untuk mengeluarkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir masa jabatan bupati 2010-2015. Apa saja yang direkomendasikan DPRD Gresik yang disampaikan dalam rapat paripurna istimewa ?. Bisa dibaca di edisi ini. Kegiatan-kegiatan alat kelengkapan dewan juga tersaja tidak hanya berupa berita tapi juga foto-foto. Demikian juga dengan aktifitas sosialisasi perda yang telah dilakukan anggota DPRD. Semoga edisi Buletin Swara edisi 1 Tahun 2015 ini memberi wawasan dan manfaat pembaca. Segala bentuk kritik dan saran sangat dibutuhkan redaksi untuk menyempurnaan edisi berikutnya. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Cover Story

Cover Story

Jumlah desa di Kabupaten Gresik yang dipimpin seorang perempuan bisa dihitung jari. Padahal kaum hawa punya hak yang sama di bidang politik.

S

Rancangan peraturan daerah tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa (Ranperda Pilkades) Kabupaten Gresik akhirnya disahkan menjadi perda (peraturan daerah) dalam sidang paripurna DPRD Gresik, Rabu (15/4).

P

ERDA tersebut menjadi payung hukum digelarnya pilkades serentak di Kabupaten Gresik. Ada 34 desa di Kabupaten Gresik yang akan melaksanakan pilkades secara serentak, Agustus 2015 mendatang. Pada sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid, Fraksi Golkar dalam pendapat akhir yang dibacakan Khomsatun menyoroti sejumlah pasal di ranperda yang perlu disempurnakan. Misalnya pasal 1 poin 17, kalimat ‘pejabat yang berwenang’ sebaiknya diganti menjadi ‘PNS yang memenuhi persyaratan’. Sehingga redaksionalnya menjadi ‘Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh PNS yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam waktu tertentu’. Di samping itu, ketentuan bagi

4

anggota BPD (Badan Perwakilan Desa) yang mencalonkan diri agar ditambah persyaratan wajib cuti. Dalam rekomendasinya, Fraksi Golkar mendesak eksekutif segera membuat draf Perbup serta mengawalnya agar dapat dipakai sebagai dasar hukum pelaksanaan pilkades. Desakan sama juga datang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP). Pendapat akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB) yang disampaikan Syaiku Busiri mengupas mekanisme seleksi calon kepala desa bila lebih dari lima orang. Proses seleksi tidak bisa disamakan dengan seleksi kepala sekolah atau institusi pada umumnya. “Jangan sampai faktor utama, yaitu dimensi kepemimpinan, dieliminasi oleh materi tambahan,” ingat Syaiku. Sebab, kepala desa adalah pemimpin di tingkat desa. Kepala desa secara adat dengan sendirinya menjadi pemimpin adat setempat. Banyak masalah yang bersifat kultur pemecahannya sering kali diserahkan kepada kepala desa. FPKB juga menyoroti adanya

BULETIN SWARA DPRD KABUPATEN GRESIK

persyaratan lain dalam proses seleksi calon kepala desa yang ditetapkan bupati. Aturan ini bisa menjadi penggusur persyaratan lain sebelumnya yang telah ditetapkan secara baku. Soal seleksi calon lebih dari lima orang tersebut juga disoroti Fraksi Gerindra, yang pendapat akhirnya disampaikan Dwi Laksono. “Jangan sampai melenceng dari prosedur, dan harus bebas intervensi dari pihak manapun,” kata Dwi. Fraksi PAN turut meminta agar proses seleksi awal calon dilakukan secara transparan. “Tidak memihak pada salah satu calon yang bisa menimbulkan kecurigaan masyarakat,” kata juru bicaranya, Faqih Usman. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) mendesak agar dilakukan sosialisasi dengan gencar setelah perda ini diberlakukan. Sedangkan pendapat akhir Fraksi Demokrat yang disampaikan Syaiful Fuad mengkritisi aturan penetapan pemenang bila ada yang memperoleh suara sama. “Frase ini bisa memicu konflik,” tukasnya. (*)

ELAIN jumlah pemilih perempuan lebih besar, merekalah yang paling merasakan imbas kebijakan kepala desa. Berikut wawancara kontributor Buletin SWARA dengan anggota Pansus Ranperda Pilkades (Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa) DPRD Gresik, Dra Hj Wafiroh Ma’sum (W) terkait Perda Pilkades dalam perspektif pengarustamaan gender. S : Bagaimana Anda memandang Perda Pilkades dari kacamata seorang politisi perempuan? W : Memang, saya melihat perda ini belum memiliki kerangka regulasi dan kebijakan yang memberi perlakuan khusus kepada perempuan (affirmative action). S : Perlakukan khusus seperti apa? W : Affirmative action merupakan kebijakan yang bertujuan agar kelompok atau golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif. Seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif), yang telah mengakomodasi tindakan afirmatif

bagi perempuan. Di antaranya daftar calon legislatif minimal harus ada 30 persen perempuan. S : Bagaimana dengan Perda Pilkades W : Perda Pilkades Gresik tidak menggambarkan demikian. Tidak ada, misalnya, sekurang-kurangnya ada satu calon kepala desa perempuan dalam sebuah pemilihan. S : Anda tidak memperjungkan masalah itu saat pembahasan ranperda di pansus? W : Kami sudah sampaikan dan perjuangkan. Suara kami, kaum perempuan, di pansus sangat kecil. Sehingga soal perlakuan khusus pada perempuan ini hanya terakomodasi dalam aturan jumlah panitia pilkades. S : Jadi, apa yang harus dilakukan agar kaum perempuan tidak hanya menjadi objek dalam pilkades. W : Ini yang wajib disadari kaum perempuan dan pihak yang peduli.

Harus ada pendampingan agar perempuan memiliki kebebasan dalam pilihannya. Mereka harus sadar kebijakan kepala desa akan banyak dirasakan kaum perempuan. (*)

PANGGILAN KELAHIRAN AGAMA ALAMAT

: : : :

Ning Firoh Gresik, 30 Mei 1964 Islam Desa Dukun Anyar, Kecamatan Dukun PENDIDIKAN : S-1 NAMA SUAMI : Drs H Hasan Mahmud MM ANAK : Almas Sidda Bahiya, Adam Haykal Hamas RIWAYAT ORGANISASI : Ketua PC Fatayat NU Gresik Wakil Ketua Tanfid PKB Gresik Ketua PPKB DPAC Dukun JABATAN : Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Gresik


5

Cover Story

Lahirnya peraturan daerah tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa (Perda Pilkades) Kabupaten Gresik relatif tak memakan waktu lama.

N

AMUN singkatnya waktu tersebut tak mengabaikan proses penyempurnaan pasal demi pasal dilakukan panitia khusus (pansus). Penyempurnaan dilakukan dengan berkonsultasi ke kementerian dalam negeri hingga belajar ke sejumlah daerah yang berpengalaman menggelar pemilihan pilkades serentak. Sebelum dibentuk pansus, komisi A DPRD Kabupaten Gresik telah melakukan studi ke Kabupaten Jember. Daerah yang berada di wilayah tapal kuda ini telah menggelar pilkades serentak. Payung hukum yang digunakan berupa peraturan bupati (perbup). “Bila mengacu Jember bisa saja digelar pilkades tanpa perda, tapi Kabupaten Gresik tak ingin adanya keragu-raguan hukum dalam menggelar pilkades serentak,” kata ketua pansus Pilkades Abdul Qodir.

6

Kabupaten Gresik memutuskan untuk membentuk perda untuk menggelar pilkades serentak. Setelah Pemda Gresik menyerahkan draf inisiatif ranperda disambut dengan pembentukan pansus. Langkah awal yang dilakukan pansus dengan mengundang AKD (asosisasi kepala desa) Gresik untuk diminta sumbangsih pemikiran. Ketua AKD Gresik Kristono kala itu mengatakan ada empat poin yang menjadi perhatian. Pertama soal jumlah TPS. Mengacu pada UU no 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa, TPS bisa lebih dari satu. “Hemat kami jumlah TPS cukup 1, ini lebih efisien dan pengalaman tidak ada menimbulkan masalah,” kata Kristono. Kedua soal jumlah calon yang dibatasi maksimal lima orang. Bagi AKD ketentuan ini harus direvisi, karena pembatasan ini berarti membelenggu hak warga. Bebeberap desa di Gresik seperti Roomo dan Suci, calonnya sampai 7 orang,” katanya.


Poin ketiga soal pelaksanaan pemilihan antara pukul 08.00 sampai 12.00. AKD meminta agar diperpanjang menjadi antara pukul 07.00 sampai 13.00. Dan poin terakhir soal pejabat sementara kepala desa hendaknya ditunjuk bukan hanya dari unsur PNS saja. “Kalau pun tidak bisa diubah, sebaiknya PNS yang berasal dari desa yang bersangkutan,” katanya. Pada rapat dengar pendapat hari berikutnya, menghadirkan eksekutif. Usulan agar pejabat kepala desa bisa dari orang non PNS tidak bisa diterima. Alasannya undang-undang telah mengamanatkan pejabat kepala desa adalah PNS. “Itu usulan lama, pasti ditolak mendagri,” kata Asisten I Sekkab Gresik, Tursilo Wanto Hariyogi. Tursilo berpendapat usulan agar PNS yang ditunjuk pejabat kepala desa berasal dari desa setempat lebih bisa diterima. Usulan ini dinilai akan menjadi jalan keluar terbaik. Pansus kemudian melakukan konsultasi dengan kementerian dalam negeri

dan kementerian desa. “Kementerian dalam negeri menekankan agar apa yang telah dicantumkan di undangundang untuk tidak diulang lagi di perda, pasal-pasal perda hanya menambahkan apa yang belum terakomodir,” kata Kabag Humas DPRD Gresik, Sutarmo. Misalnya soal jumlah calon kepala desa yang telah diatur dalam undang-undang maksimal 5 orang. Tugas pansus yaitu memberi rambu-rambu terkait dengan proses seleksi calon. Ketua Pansus Pilkades H Abdul Qodir mengatakan saat ini yang menjadi fokus adalah batas umur maksimal calon kepala desa. Dalam undang-undang tidak ada batasan usia. Tapi sejumlah anggota pansus masih berbeda pendapat soal usia ini, karena usia terkait erat dengan produktifitas. “Ada yang berpendapat tak masalah tak ada pembatasan,” katanya. Untuk menambah referensi perda pansus kembali melakukan kunjungan kerja. Tim perancang ranperda pilkades ini akan bertolak menuju Kabupaten Sumenep, Senin (6/4). Terakhir melakukan study ke Kabupaten Maros, Sulawesi sebelum rapat finalisasi digelar. (*)


7

LKPj

LKPj

Juru bicara Pansus LKPj, Mujid Ridwan dalam rapat paripurna istimewa, Jumat (8/5) saat membacakan rekomendasi mengatakan kondisi perekonomian Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014.

B

ULAN-BULAN ini berbagai kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia melakukan penyampaian dan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun anggaran 2014. Di Kabupaten Gresik sekaligus LKPj akhir masa jabatan Bupati Sambari Halim R dan Wabup Moch Qosim LKPj memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya LKPj dibahas oleh DPRD untuk memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Istilah LKPj diperkenalkan pertama kali oleh undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya (UU No.32/2004). LKPj merupakan metamorfosa dari pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dalam UU No.22/ 1999, atau dengan kalimat lain merupakan konsekuensi yuridis

8

dari peralihan pemilihan kepala daerah oleh DPRD menjadi pemilihan oleh rakyat secara langsung. Tidak ada mekanisme menerima atau menolak terhadap LKPJ, LKPj tidak bisa dijadikan alat untuk memberhentikan kepala

daerah. Namun demikian Wakil Ketua DPRD Gresik Sholihuddin, SHi mengapresiasi gencarnya pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah daerah dalam empat tahun terakhir. Hanya saja

PENDAPAT “Kebijakan strategis seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan fraksi” Ketua FPG Asroin Widiana, S.sos

FRAKSI Partai Golkar DPRD Gresik turun memberi penilaian terhadap rekomendasi DPRD Gresik atas LKPj Bupati. Nada kritik juga dilontarkan fraksi yang notabene sebagai pendukung pemerintah. Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar Asroin Widiana, S.Sos selama tidak tahun kepemimpinan Bupati Sambari Radianto secara keseluruhan menunjukkan kinerja cukup baik. Pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jatim dan


Nasional. Begitu pula dengan nilai inflasi masih dibawah tingkat inflasi Jatim. Namun ada yang harus dipernaiki yaitu terkait masalah kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Tingkat kemiskinan di Gresik ternyata tak terpengaruh oleh tingginya pertumbuhan ekonomi. Asroin berharap kedepan adanya sinergi langkah untuk mengejar ketertinggalan ini. Salah satunya dengan melakukan komunikasi. “Kebijakan strategis seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan fraksi,” kata Asroin.(*)

pembangunan ini tak bisa langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. “Pembangunan seperti stadion minim penyerapan tenaga kerja, dan tak menyentuh langsung pada hajat hidup masyarakat,” kata Politisi PKB ini. Tersedotnya anggaran pada pembangunan fisik mengakibatkan porsi pembangunan infrastruktur lain terkurangi. Misalnya pemeliharaan jalan poros desa. Karena anggarannya minim bahkan nihil jalan-jalan itu kini dalam kondisi rusak. “Padahal jalan poros desa menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi warga,” katanya. Begitu pula dengan kinerja instansi pengumpul pendapatan daerah. Pertambahan pendapatan sejatinya daerah berjalan ditempat. Kalaupun angkanya naik drastis tak lebih disebabkan imbas dilimpahkannya kewenangan pengumpulkan PBB dan PBHTB dari pemerintah pusat. Ketua Fraksi PPP Khoirul Huda membenarkan PDRB Gresik meningkat dari tahun ke tahun. Demikian juga dengan pendapatan asli daerah (PAD). Tapi apakah kenaikan itu ada kolerasinya dengan kesejahteran rakyat masih perlu didalami. “PAD meningkat tapi sumbernya patut ditelaah,” katanya. (*)

D

ILIHAT dari Jumlah Produk Domestik Regional Bruto meningkat 7,20 % pertahun. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2014 sebesar 7,03 % diatas pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur sebesar 6,06% dan Nasional sebesar 5,11 %. Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014 meningkat rata-rata 15,46%. Pencapaian tersebut telah melebihi proyeksi pendapatan daerah dalam RPJMD 2011-2015 pada tahun 2014. Sedangkan realisasi Belanja Daerah Tahun 2011-2014 mengalami peningkatan rata-rata 21,20 % per tahun dan tahun 2015 dialokasikan 2 trilyun 565 milyar 135 juta 33 ribu 797 rupiah, realisasi per tanggal 28 Pebruari 2015 sebesar 4,57 %. Dalam melakukan pembahasan antara Pansus LKPJ bersama dengan Tim LKPJ Pemkab Gresik berdasarkan urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik. Semua didasarkan fakta dan penjelasan dari SKPD yang dihadirkan Panitia Khusus untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan. Secara obyektif, pansus juga memberikan apresiasi terhadap kinerja SKPD yang memang harus mendapatkan penilaian baik.


9

LKPj

URUSAN SOSIAL Perlunya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan koordinasi yang sinergi dengan mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terkait dengan penarikan retribusi HPL, hendaknya pemerintah daerah meninjau kembali terhadap kebijakan tersebut. URUSAN KEPEGAWAIAN Lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap para PNS sehingga akan dapat dicapai kinerja yang maksimal. URUSAN PENATAAN RUANG Revisi terhadap Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik tahun 20102020 sesuai dengan peruntukan lahan dan penegakan perda terhadap pelanggar perlu ditingkatkan. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Diharapkan pemerintah daerah melakukan perencanaan pembangunan secara merata di wilayah Kab. Gresik khususnya wilayah-wilayah pedesaan yang kurang tersentuh pembangunan fisik. URUSAN PERTANAHAN Diharapkan pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan.

sehingga tidak terjadi pengangguran secara structural. - Perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pemberlakuan konten lokal terhadap perusahaan yang akan melakukan investasi di Kab. Gresik. URUSAN PENANAMAN MODAL Pemerintah daerah hendaknya melakukan pengindentifikasian dan pengawasan terhadap toko-toko modern yang ada di Kab. Gresik termasuk kelengkapan perijinannya. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Keberadaan Koperasi Unit Simpan pinjam yang semakin menjamur dan memberatkan masyarakat kecil dengan bunga yang cukup besar , hendaknya Pemerintah Kab Gresik melakukan monitoring dan pengawasan kepada KSP-KSP tersebut dan memberdayakan KUD-KUD.

URUSAN KETENAGAKERJAAN Perlu ada kebijakan untuk memberikan proteksi kepada masyarakat terkait dengan persyaratan perekrutan tenaga kerja dari masyarakat sekitar melalui peraturan daerah - Investasi tidak hanya dalam bentuk padat modal tetapi juga padat karya. - Pemerintah daerah harus mempersiapkan angkatan kerja yang mampu memenuhi kualifikasi kerja

10


URUSAN PENDIDIKAN 1. Pemerintah Daerah , hendaknya lebih meningkatkan Standart Pelayanan Minimal ( SPM ) bagi para guru dan mengkaji kembali penambahan ruang kelas baru. 2. Dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan terutama sekolah swasta yang berdampak pada perekrutan / persaingan penerimaan siswa baru , hendaknya pemerintah daerah lebih selektif dalam memberikan ijin bagi lembaga pendidikan yang baru. 3. Pemerintah daerah harus mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan sekolah dan melakukan audit internal terhadap sekolah-sekolah yang bermasalah. 4. Lebih memberdayakan keberadaan Komite Sekolah. URUSAN BIDANG KESEHATAN Perlu ada peningkatan pelayanan dasar kesehatan terhadap masyarakat.

Interupsi

Interupsi

Aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga terjadi di Gresik.

M

Hilangnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga (PRT) dari program legislasi nasional (prolegnas) memantik protes.

P

ULUHAN orang yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Mogok Makan Mendukung Advokasi UU PRT menggelar unjuk rasa dengan mendatangi kantor DPRD Gresik, Senin (23/3). Dimulai dengan long march dari Pendopo Pemkab Gresik, mereka membawa beberapa poster tuntutan dan kain putih berisi tanda tangan petisi untuk anggota DPR RI. Korlap aksi Fedi Bakti Patria mengaku datang ke DPRD Gresik untuk menyampaikan aspirasi terkait hilangnya RUU PRT dari prolegnas. Pihaknya meminta pemerintah, DPR, DPRD dan seluruh masyarakat Indonesia tidak lagi menggunakan sebutan pembantu rumah tangga, melainkan pekerja rumah tangga (PRT). “Kami mendesak DPRD Gresik untuk mengawal undangundang tersebut,” teriak Fedi dalam orasinya. Lanjut dia, payung hukum

12


terhadap PRT menjadi kebutuhan masa kini. Tidak adanya aturan yang jelas tentang PRT membuat mereka hidup dalam kesulitan. Misalnya, selain gaji yang ratarata di bawah UMR, mereka juga tidak memiliki hari libur yang pasti. “Mereka juga butuh makan, mereka juga kerja, jadi harus mendapatkan kehidupan yang layak,” ungkap dia. Begitu pula dengan banyaknya aksi kekerasan majikan terhadap PRT, itu terjadi lantaran tidak ada aturan tegas dari pemerintah. Semua itu membuat nasib PRT dari tahun ke tahun tidak pernah mengalami perbaikan. “Padahal, banyak orang yang sangat butuh PRT dengan kesibukan yang mereka miliki,” ujar Fedi. Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah yang menemui massa berjanji bakal menampung aspirasi yang disampaikan. “Apa yang disampaikan teman-teman ini merupakan domain DPR RI. Karena itu akan kami teruskan kepada mereka,” janji Nur Saidah. (*)

ENGA TASNA MAKAN Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), massa gabungan beberapa elemen mahasiswa, LSM dan buruh menggelar orasi di depan kantor DPRD Gresik. Sebelumnya mereka melakukan long march dari Terminal Bunder yang berjarak 6 kilometer dari kantor dewan. Awalnya para pengunjuk rasa itu hanya berorasi sembari membentangkan beberapa spanduk. Kemudian mereka membagibagikan selebaran berisi tuntutan kepada para pengguna jalan, antara lain nasionalisasi aset, hapus utang luar negeri, turunkan

harga pokok dan naikkan upah buruh. “Jokowi dan JK telah gagal. Menyerahkan mekanisme harga BBM kepada pasar menyalahi konstitusi. Apalagi, dampak kenaikan BBM telah mencekik rakyat,” teriak Abdul Wahab, koordinator Masyarakat Gresik Peduli Kemanusaiaan (MGPK) dalam orasinya. Massa beratribut SPSI, PMII, Forkot, dan MGPK itu lantas mencoba merangsek masuk gedung dewan. Pagar hidup polisi menjadi

” Kami tidak terima dengan perlakukan represif aparat kepolisian.”

kian terdesak, terjadilah saling dorong. Gagal menembus barikade polisi, mereka mulai membakar ban. Bentrok terjadi ketika polisi mencoba memadamkan api, bahkan diwarnai adu pukul. “Kami tidak terima dengan perlakukan represif aparat kepolisian. Banyak kawan-kawan yang menjadi korban pemukulan. Kami akan melaporkan aksi pemukulan ini,” tegas Ketua PC Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Gresik, Shofwanul Bogel. Beberapa saat kemudian Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid keluar untuk menemui massa. “Kami akan mendukung aksi yang dilakukan warga. Bahkan, kami akan mengirimkan setiap tuntutan ke pemerintah pusat,” ujar Hamid.(*)


13

Aspirasi

Aspirasi

”Kami tidak ingin tergesa-gesa menyikapi hal ini, namun percayalah kami sebagai wakil rakyat akan membantu dan mengawal urusan ini sampai kemanapun.”

S

EBANYAK 97 bidan pegawai tidak tetap (PTT) kembali mendatangi kantor DPRD Gresik. Para bidan PTT ini meminta anggota dewan mendampingi mereka terkait akan diputus kontrak. Sehingga, dikhawatirkan tidak bisa menjadi CPNS. Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat ini ada 97 bidan PTT tersebar di 32 puskesmas di 97 desa. “Kami minta DPRD Gresik dalam hal ini Komisi D agar mau mendapampingi apa yang kami perjuangkan,” tutur Ketua Persatuan Bidan (PB PTT) Gresik Nurul Masbakhah,Selasa (30/12). Saat ini, dari 97 Bidan PTT di Gresik, hampir seluruhnya sudah berumur di atas 40 tahun dan sudah mengabdi selama 9 tahun. Sehingga, usulannya kalau tes CPNS reguler jelas tidak mungkin karena batas usianya adalah 34 tahun. Salah satu bidan, Ernawati,mengakui rekan-rekanya sesama bidan memang direkrut melalui surat keputusan kemenkes pusat. Namun status PTT yang mereka sandang tidak bisa berubah menjadi pegawai tetap. “Masak PTT dokter bisa menjadi PNS, sementara PTT bidan tidak bisa. Inikan diskriminatif,” imbuh Ernawati yang sudah menjadi PTT bidan sejak 2006.

14

Menyikapi persoalan ini, para wakil rakyat di komisi D tidak ingin gegabah memutuskan atau menyimpulkan lembaga mana yang dianggap tidak serius untuk mengusulkan para bidan ini menjadi CPNS. Pasalnya, pihak Pemkab Gresik melalui dinkes dan BKD sudah pernah mengajukan nama-nama PTT bidan ini ke pusat (baik melalui kemenkes maupun kemenPAN) untuk direkrut menjadi CPNS, namun hingga kini belum juga ada titik terang. “Kami tidak ingin tergesa-gesa menyikapi hal ini, namun percayalah kami sebagai wakil rakyat akan membantu dan mengawal urusan ini sampai kemanapun.,” ucap Muhammad Reban, anggota komisi D memberi janji. Kepala Dinas Kesehatan Gresik dr Sugeng Widodo membenarkan para bidan (bukan perawat) di Puskesmas itu diangkat oleh pusat melalui Kementerian Kesehatan. Pihaknya tidak bisa mengangkat atau menambah gaji mereka, sebab bidan-bidan itu sudah diangkat dan digaji oleh pusat. “Bidan-bidan yang sudah sembilan tahun dapat mendaftar kembali asalkan dengan nilai baik. Kita tidak akan mengangkat tenaga honorer jika masih ada


bidan yang diangkat Kementerian Kesehatan yang diperbantukan di Kabupaten Gresik,” paparnya. Prosedur dari kementerian kesehatan memang mengangkat bidan secara periodik yaitu kontrak pertama selama 3 tahun, kemudian dapat diperpanjang dua kali sehingga mencapai 9 tahun. “Setelah sembilan tahun mengabdi. Dapat mendaftar kembali asalkan nilainya baik. Itu sudah ketentuan,” tambahnya. Sekretaris komisi D Mujib Ridwan menambahkan komisi D telah merekomendasi agar bidan PTT ini bisa dipekerjakan kembali sebagai tenaga honorer daerah. Namun demikian masa kerjanya kembali dihitung dari nol. “Dilakukan pendaftaran ulang kembali dari awal,” kata politisi PDIP ini. (*)

P

ERESMIAN terminal itu sempat tertunda setelah warga Kelurahan Lumpur melakukan protes akibat beberapa komitmen yang belum diwujudkan. Saat mengadukan persoalannya ke Komisi D DPRD Gresik, warga menuntut pembatalan pemenang lelang pengeloaan parkir. Selain itu mereka meminta lahan pengganti untuk pengeringan ikan. Berkat pendampingan Komisi D, berbagai masalah itu akhirnya mendapatkan solusi. “Soal pengelola parkir sudah tidak bisa diganggu gugat, sudah ada pemenangnya,” tegas anggota Komisi D, Syaikhu Busiri.Namun warga bisa ikut serta dalam pengelolaan terminal, misalnya kios yang ada diperuntukkan bagi warga Lumpur. Selain itu, para petugas parkir juga berasal dari kelurahan tersebut. “Begitu juga dengan sopir minibus wisata,” imbuhnya. Saat ini masih dilakukan pengurukan lahan pengganti untuk pengeringan ikan. Terminal akan beroperasi setelah lahan pengeringan ikan itu jadi. Terminal wisata religi Syekh Maulana Malik Ibrahim berada di Jl

Terminal wisata religi Syekh Maulana Malik Ibrahim di Kelurahan Lumpur, Kota Gresik, segera diresmikan. Warga Kelurahan Lumpur Ikut Kelola Terminal Wisata Malik Ibrahim Martadinata, Lumpur, anggaran Rp 4,3 miliar, sedangkan Kecamatan/Kabupaten Gresik. tahap kedua seluas 3 hektare lebih Terminal tersebut mestinya pada tahun 2014 dengan anggaran diresmikan pada Maret 2015 lalu. sekitar Rp 6 miliar. Para peziarah nantinya akan Pemkab Gresik diminta menyiapmelalui Kelurahan Kroman, Jl RE kan pengganti lahan yang selama Martadinata, Jl KH Kholil, Jl KH ini dimanfaatkan warga untuk Hasyim Ashari, Jl Samanhudi, Jalan menjemur ikan. “Sebenarnya sudah Cokroaminoto, Jl Randen Santri disediakan mesin pengering ikan sampai parkiran lama di Jl Pahlatapi tidak bisa. Mesin bisa mengewan. Sedangkan pulangnya melalui ringkan ikan yang sudah setengah Jl MH Tamrin, Jl Akim Kayat, dan kering. Terpaksa kita menyediakan Jl Sindujoyo yang dijadikan sentra lahan untuk menjemur ikan asin,” penjualan oleh-oleh khas Gresik. ungkap Sekkab Gresik M Terminal tahap pertama dibangun Najib.Lahan pengganti yang di atas lahan 1,3 hektare sejak 2013 disiapkan berlokasi di Pantai dan diperkirakan bisa menampung Lumpur seluas 1 hektare. Pemkab 60 bus, 65 mobil pribadi, serta akan menguruk pantai tersebut angkutan umum. Pembangunan dengan anggaran Rp 1,5 miliar. (*) tahap pertama tersebut menelan


15

RESES

Aspirasi

Pada momentum peringatan Hari Bumi 2015, Komunitas Peduli Lingkungan (KOPEL) Gresik menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Gresik, Senin (20/4).

A

KSI tersebut menolak rencana pembangunan pabrik pemurnian hasil tambang (smelter) PT. Freeport yang rencana lokasinya berada di sebelah PT. Petrokimia dan PT. Smelting di Desa Roomo Kecamatan Manyar Gresik. Menurut koordinator aksi, Rakhman Khariry pembangunan smelter Freeport di Gresik cenderung dipaksakan. Tanpa meninjau maupun meneliti secara mendalam mengenai dampak terhadap masyarakat sekitar. Saat ini saja bumi Gresik seperti air, tanah, dan udara, telah terkontaminasi oleh racun dari limbah dan polusi yang dihasilkan

oleh perusahaan industri di Gresik. Dan sekaligus mengingatkan untuk selalu waspada 24 jam karena proses produksi limbah dan polusi yang dilakukan perusahaan berlangsung setiap hari tanpa henti. Ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran, kebocoran, hingga meledaknya pabrik bisa terjadi setiap saat. Ini akan memberi dampak buruk terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Gresik. Pria yang akrab disapa Welut ini menambahkan Kabupaten Gresik saat ini terdapat ribuan industri berjejer. Cerobong asap, polusi, limbah, sudah menjadi pemandangan yang tak asing lagi “Dampak dari industrialisasi tersebut telah memberikan ancaman terhadap kelangsungan hidup masyarakat Gresik dan sekitarnya. Betapa tidak, Perusahaan-perusahaan besar dengan limbah kategori Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) pun terletak di tengah kota padat penduduk,” imbuhnya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, penyakit teratas yang diderita

oleh warga di beberapa wilayah Kecamatan di Gresik seperti Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar adalah Infeksi saluran Pernafasan, yang mayoritas diderita oleh anakanak. Di wilayah pesisir Gresik juga menjadi tempat idaman bagi perusahaan industri, bentang pantai yang dulunya adalah tempat bersandar perahu nelayan sekaligus lahan mencari ikan, kini telah berubah seiring dengan berdirinya perusahaan-perusahaan besar di wilayah pesisir Kabupaten Gresik. Tembaga merupakan unsur yang banyak terdapat di alam Indonesia. Tembaga ditambang dari kerak bumi terdeposit bersama-sama dengan mineral lainnya termasuk uranium dan emas hingga dibutuhkan pemisahan menggunakan smelter. Lahan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pendirian pabrik tersebut dilakukan dengan cara menguruk atau reklamasi yang justru akan mempersempit area penangkapan nela yan. (*)

BIAYA PENDIDIKAN DIRASA MASIH MAHAL Undang-undang nomer 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Pasal 45 huruf e bahwa anggota DPRD mempunyai kewajiban menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Berikut laporan hasil reses DPRD Kabupaten Gresik yang dilaksanakn 12-15 Maret 2015.

PERSOALAN status kepemilikan tanah Perumahan Alam Bukit Raya (ABR) menjadi salah satu sorotan Fraksi Partai Golkar DPRD Gresik. Warga perumahan di Jl Dr Wahidin Sudirohusodo, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas mengadukan pengembang yang sampai saat ini tak mengeluarkan sertifikat tanah. Padahal kredit lunas. “Warga ingin bertemu dengan pengembang tapi manajemen selalu menghindar,” kata Sekretaris FPG, Miftahol Jannah. Selain sertifikat rumah yang belum keluar, pengembang

juga mempunyai tanggungan membangun rumah. Sebanyak 275 rumah belum terealisasi meski pembeli telah mengeluarkan uang muka. Warga juga meminta dibangunkan rumah dan fasilitas umum di perumahan ABR. Akibat persoalan ini sebagian pembeli belum bisa menempati rumah. Mereka akhirnya kontrak rumah untuk tempat tinggal. Selain itu renovasi sarana dan prasarana sekolah menjadi perhatian.ini menyusul banyaknya pengaduan adanya sekolah sekolah yang memiliki sarana yang kurang layak.

KETUA Fraksi Pertai Demokrat Eddy Santoso mengaku anggota fraksinya melihat jalan-jalan khususnya di kampung-kampung ada yang belum terpaving. Begitu pula dengan jalan poros desa yang dalam kondisi rusak berat . “Tentu kami sangat mengapresiasi apabila pemerintah berkeinginan pada 2015 ini bisa menyelesaikan pembangunan jalan poros desa dan jalan lingkungan,” kata Edy. Masyarakat tidak hanya mengeluhkan dari kondisi jalan poros desa dan lingkungan ini. Tapi juga mereka berharap fasilitas umum bisa dimiliki. Seperti balai RW, balai posyandu dan juga gedung sarana olahraga. “Untuk yang telah memiliki sarana tapi dalam kondisi rusak saat ini, diharapakan bisa segera diperbaiki,” kata Edy.

ASPIRASI MASAYARAKAT PADA RESES FPD 1. 2.

HASIL PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT FPG SELAMA RESES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

16


Renovasi sarana dan prasarana sekolah Renovasi sarana dan prasarana tempat ibadah Jalan poros desa dan jalan lingkungan yang perlu diperbaiki Pembuatan saluran air Pembangunan tembok penahanan tanah atau plengsengan Jalan usaha tani perlu diperbaiki. Normalisasi saluran air

8.

Penerangan jalan umum yang perlu dimaksimalkan 9. Status kepemilikan tanah Perumahan Alam Bukit Raya(ABR) 10. Program bedah rumah untuk GAKIN agar direalisasikan, karena masih terdapat rumah warga yang tergolong tidak layak huni. 11. Aliran air dari PDAM ke rumah-rumah warga khususnya di Kecamatan Kebomas belum maksimal.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Banyak masyarakat memohon bantuan tempat pendidikan dari TK, TPQ, SD, SMP maupun SMA, terutama sekolah swasta. Biaya pendidikan di Gresik dipandang masih mahal Perbaikan sarana fisik sekolah-sekolah. Pengawasan sekolah saat penerimaan murid baru Jalan kampung banyak masih tak berpaving. Pelayanan BPJS di beberapa rumah sakit dikeluhkan masyarakat Masyarakat ada yang keberatan bila seluruh anggota keluarga dalam susunan keluarga diharuskan ikut BPJS Perlu dilakukan pendaftaran ulang penerima bantuan langsung tunai (BLT).


17

RESES PETANI BUTUH PROTEKSI, OUTSHORSING WAJIB DIAWASI KASUS pungutan liar (pungli) di lembaga pendidikan menjadi aduan yang paling banyak diterima anggota Fraksi Gerindra selama reses 1 Tahun 2015. Masyarakat memandang persoalan kasus ini sering muncul namun tak diketahui ujung penyelesaiannya. “Dari sekian laporan kami hanya mendengar satu kasus yang penyelesaiannya secara tuntas,”kata Kata Ketua Fraksi Gerindra, Abdullah Syafi’I, S.H. Masyarakat sebenarnya menunggu dan ingin mengetahui cara penyelesaian dari kasus pungli tersebut. Sementara ini masyarakat hanya dibuat bertanya-tanya. Apakah ada peringkingan penyelelesaian kasus per kasus. Bagaimana dinas terkait menyelesaikannya. “Apakah kasus diselesaikan antara dinas terkait dengan wali murid atau ada cara lain,” kata Syafi’i. Pemerintah daerah diharapkan tanggap terhadap keinginan masyarakat ini. Segala bentuk laporan atau pengaduan agar diselesaikan dengan tuntas dan transparan.Jangan laporan sekedar diterima dan cukup diketahui saja, seperti angin lalu. “Kami mendukung atas terbentuknya penyelenggaraan pendidikan yang bebas dari pungutan liar,” katanya. (*)

ASPIRASI MASYARAKAT HASIL RESES FRAKSI GERINDRA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

18

Sektor pertanian masih kurang diperhatikan, bantuan materiil mapun moril yang sifatnya pembinaan masih kurang dirasakan petani. Bantuan untuk petani masih tebang pilih Belum ada intervensi kebijakan dari pemerintah daerah untuk melindungi harga gabah dimusim panen. Belum ada aksi nyata saat terjadinya kelangkaan pupuk. Data warga miskin yang tidak sama menyebabkan berbagai bantuan ada yang tak tepat sasaran. Perlakukan diskriminatif dari rumah sakit bagi warga miskin. Industri masih tidak mengutakan warga asli Gresik. Banyaknya pekerja outshorsing tanpa pengawasan.


TANGGUL KALI LOMONG MINTA SEGERA DIBANGUN SOAL PERAWATAN JALAN KABUPATEN HINGGA KELUHAN OPERASIONAL WARNET KONDISI infrastruktur jalan khususnya jalan poros desa (JPD) menjadi perhatian Fraksi Kebangkitan Bangsa. Perubahan status jalan dari JPD ke jalan kabupaten ternyata tak membuat jalan tersebut lebih bagus. Sebaliknya tak ada peningkatan kualitas jalan. Padahal pemanfaatannya jauh lebih besar, baik dari volume kendaraan maupun jenis dan bobot kendaraan yang melaluinya. Sehingga terjadi kerusakan lagi dalam waktu yang cepat, karena tidak disertai dengan peningkatan kualitas maupun konstruksinya. Pemeliharaan juga tak menyentuh daerah sisi kanan atau kiri jalan. Banyak ruas jalan yang kanan kirinya ditanami pohon penghijauan, akan tetapi kurang terawat dan cenderung mengganggu, bahkan membahayakan pengguna jalan. Akibat terlalu rimbunnya pepohonan yang ada di kanan kiri jalan tersebut. “Masyarakat berharap segera dilakukan pemangkasan yang diperlukan agar tidak membahayakan warga dan pengguna jalan,” sekretaris FKB, Sujono SH.(*)

HASIL PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT FKB SELAMA RESES 1.

Banyak bangunan besar dan pergudangan membuat tersumbatnya aliran air di musim hujan. Akibatnya banjir di sejumlah ruas jalan raya tak terhindarkan. 2. Banyak ruas-ruas jalan kabupaten yang sudah saatnya segera mendapatkan perawatan. Diantaranya Jalan Martadinata Gresik, Jalan antara Karangandong dengan Wringin Anom, dan lain-lain. 3. Masyarakat juga banyak mengeluhkan kurangnya penerangan jalan umum di berbagai tempat. 4. Masyarakat juga banyak mengeluhkan kurangnya traffic light . 5. Masyarakat banyak mengeluhkan oprasional warnet yang tidak mengenal waktu, bahkan sampai larut malam. 6. Masyarakat banyak mengeluhkan kurangnya penertiban terhadap parkir di tepi jalan umum. 7. Menjamurnya warung-warung pujasera yang mempertontonkan pandangan tak elok. 8. Masyarakat banyak mengeluhkan beroperasinya dum truk besar pada jamjam berangkat dan pulang sekolah. 9. Jumlah guru swasta dan honorer masih banyak di kabupaten Gresik. 10. Masyarakat banyak tidak paham perbedaan antara berbagai program pemerintah di bidang kesehatan seperti Jamkesmas, Jamkesmasda dan BPJS. 11. Masyarakat juga banyak mengeluhkan pelayanan BPJS di rumah sakit maupun puskesmas milik pemerintah. 12. Banyak dijumpai kerusakan terumbu karang laut semakin parah, sehingga berdampak pada menurunnya hasil nelayan. 13. Tempat-tempat umum seperti alun –alun yang masih kurang tertata dan kumuh. 14. Masyarakat Bawean berharap Pulau Bawean menjadi pemasok daging sapi, mengingat Pulau Bawean sangat potensial untuk itu. 15. Masyarakat berharap operasionalisasi terminal lumpur oleh masyarakat segera dikonkritkan.

FRAKSI Persatuan Pembangunan DPRD Gresik menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dengan lowongnya perangkat desa di sejumlah desa. Jabatan lowong ini mengakibatkan pelayanan publik tidak maksimal. Telebih selama ini belum ada sosialisasi terkait apabila terjadi kekosongan sekretaris desa. “Bagaimana proses pengisiannnya,” kata Sekretaris FPPP Muntarifi, SE. Pertanyaan lain yang selalu dilontarkan warga soal masa jabatan sekretaris kepala desa. Apakah selama sepuluh tahun atau sampai usia 60 tahun. Demikian juga dengan tata cara pemberhentian perangkat desa yang dianggap tak patut memimpin masyarakat. Selama ini masyarakat tak banyak tahu berapa danayang diterima desa baik dari pusat maupun daerah dan bagiamana rencana pembangunan dan pertanggungjawabananya,” katanya Saat reses warga juga mengeluhkan soal pengurusan KTP dan KSK yang masih lamban. Begitu juga dengan proses pengurusn SIM di Gresik. Persoalan banjir tak luput dari pengaduan masyarakat. Khususnya mereka yang berada didaerah sekitar aliran Kali Lamong. Mereka berharap pembangunan tanggul Kali Lamong segera terealisasi. Hal ini untuk mengatasi bajir tahunan yang melanda warga disekitar aliran sungai kali lamong. Apalagi musibah tahunan ini telah merenggut korban jiwa. (*)

HASIL PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT FPPP SELAMA RESES 1.

Masyarakat berharap ada program sertifikasi gratis untuk tanah wakaf baik tanah wakaf tempat ibadah maupun sarana pendidikan. 2. Pemerintah daerah diharapkan bisa bekerja sama dengan BPN untuk penanganan persoalan tanah 3. BPD diharapkan berperan aktif dalam pengawasan ditingkat desa, sesuai dengan UU no.06 tahun 2014,dan PP no 43 tahun 2014. Kenyataannya terkesan BPD dianaktirikan dengan tidak ada pembinaan. 4. Tertib administrasi antar lembaga instansi agar tidak mempersulit masyarakat, misal format tentang pernyataan ahli waris jemaah calon haji yang meninggal sebelum berangkat, form yang dikeluarkan kemenag dengan kecamatan berbeda apalagi ini harus melalui pengadilan agama. 5. Warga disekitar kelurahan Lumpur mengeluh dengan debu batubara yang diangkut truk tanpa pernutup muatan. Mereka mengalami sesak nafas. 6. Masyarakat Pulau Bawean meminta pemeliharaan jalan lingkar Bawean diperhatikan. 8. Pembangunan lapangan terbang minta segera ada kejelasan 9. Kebutuhan listrik di desa Balikterus Bawean diharapkan dipenuhi. 10. Pengurusan akte kelahiran bisa dipercepat.


19

RESES

BAWEAN

MEWUJUDKAN RUMAH IBADAH, BANTU PENGGEMUKAN SAPI FRAKSI PAN DPRD Kabupaten Gresik dalam resesnya melakukan pertemuan dengan sejumlah elemen masyarakat. Mereka yang terlibat dalam pertemuan tersebut diantaranya kepala desa dan perangkat desa, pengurus PKK, perangkat RT dan RW dan tokoh masyarakat. Sejumlah program diusulkan oleh masyarakat diantaranya bedah rumah di Kebomas, bantuan untuk tempat ibadah di Wringin Anom dan suntikan bantuan bagi kelompok penggemukan sapi di Kebomas. “Usulan berasal dari masyarakat dan kami memastikan tepat sasaran,” kata Ketua FPAN Faqih Usman.

ASPIRASI HASIL RESES FPAN 1. 2. 3. 4. 5.

20

Rehab lembaga pendidikan swasta Rehab tempat ibadah dan pondok pesantren Bantuan kepada kelompok tani, kelompok ternak dan usulan lainnya Bntuan untuk infrastruktur desa Bansos rumah keluarga miskin

PROGRAM BEDAH RUMAH AGAR TEPAT SASARAN FRAKSI Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia menampung berbagai aspirasi dari segenap lapisan masyarakat. Ketua FPDIP Hadi Kusuno dalam laporannya menyoroti masalah saluran air di perkotaan yang mampet. Akibatnya genangan air di musim penghujan semakin luas. “Ini perlu dilakukan perbaikan,” katanya. Persoalan banjir juga menjadi ketakutan warga Desa Sidomukti. Kepada anggota FPDIP, Noto Utomo, warga mendesak agar di desa Sidomukti dibangun plengsengan. “Warga juga meminta bantuan untuk pembangunan sarana sekolah dan tempat ibadah,” katanya. Bantuan bagi pelaku usaha kecil diharapkan mendapat skala prioritas. Lantaran di Gresik ada ribuan keluarga yang menggantungkan hidupnya dari sektor usaha mikro. (*)


HASIL PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT FPDIP SELAMA RESES Mengeluhkan juru parkir yang menarik retribusi pada kendaraan berstiker parkir berlanggangan. 2. Bantuan pembangunan tempat ibadah dan sekolah swasta masih sangat diperlukan bagi masyarakat. 3. Warga Desa Sidomukti Kecamatan Bungah minta kepastian tentang Rencana Relokasi Warga yang terdampak Proyek Bendung Gerak Sembayat (BGS). 4. Masyarakat Sidomukti meminta nama Bendung Gerak Sembayat menjadi Bendung Gerak Sidomukti. 5. Optimalisasi layanan kepada masyarakat utamanya tentang administrasi kependudukan. 6. Tunjangan RT dan RW ditingkatkan pada tahun depan. 8. Pembangunan plengsengan Desa Sidomukti sangat dibutuhkan Masyarakat. Pengerasan jalan di RT. 27 Dusun Pereng Kulon Desa Melirang sekaligus Pavingisasi. Desa-Desa di Kecamatan Bungah membutuhkan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 9. Pengawasan kepada aparatur desa di tingkatkan. 10. Pemeliharaan jalan kabupaten kurang maksimal. 11. Program Bedah Rumah keluarga miskin agar tepat sasaran 12. Pembangunan saluran air/gorong-gorong sangat dibutuhkan sekali di wilayah kecamatan dukun. 13. Pembangunan jalan poros desa dan jalan lingkungan di wilayah 14. Pelaku UKM di kecamatan Balongpanggang butuh bantuan modal. 15. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah Gresik selatan perlu di tingkatkan 16. Pungli / calo dalam bidang administrasi kependudukan harus diperangi.

Dua wajah berbeda pembangunan di Pulau Bawean dijumpai Komisi C DRPD Gresik kala menggelar inspeksi mendadak (sidak).

1.

P

ERTAMA, proyek penuntasan jalan lingkar dari Kecamatan Sangkapura ke Kecamatan Tambak yang amburadul. Kedua, pembangunan rumah sakit tipe B di Kecamatan Sangkapura dan Puskesmas di Kecamatan Tambak. Pada sidak kedua, Komisi C tampak puas dengan hasil kerja kontraktor. Namun sepuluh anggota Komisi C sangat kecewa dengan kondisi jalan lingkar berupa paving yang masih pecah-pecah di Kecamatan Sangkapura, tepatnya di Desa Daun. Proyek jalan paving senilai Rp 7,86 miliar itu dikerjakan digarap PT Sekar Wangi Graha Buana. Selanjutnya, untuk peningkatan jalan di desa yang sama dengan anggaran Rp 7,54 miliar, masih

banyak ditemukan kejanggalan dan tidak sesuai spek. Wakil Ketua Komisi C M Syafik AM mengatakan, pihaknya sangat kecewa dengan kondisi beberapa proyek yang disidak. Karena itu kontraktor diberi waktu untuk melakukan perbaikan. “Kondisi pavingnya banyak yang pecah hampir merata, kelihatanya kualitasnya rendah. Selain itu, pengerjaannya tidak bisa sempurna,” ujarnya, Kamis (5/3)). Proyek jalan lingkar Pulau Bawean dibiayai APBD 2014, sebagai lanjutan proyek jalan lingkar yang menghubungkan Kecamatan Sangkapura ke Kecamatan Tambak. “Dua proyek dengan nilai berbeda dan tempat yang berbeda itu kelihatannya dikerjakan oleh satu orang (kontraktor). Itu terlihat dari jenis pavingnya, di mana sepanjang jalan tersebut

sama. Kami minta segera diperbaiki agar bisa digunakan warga,” sambung Syafik. Kekecewaan sama dilontarkan Edi Santoso dan Sunariaji, juga anggota Komisi C. “Kelihatan sekali paving ini dikerjakan di satu pabrik. ,” sungut Edi. Sunariaji menilai ada yang tidak beres dengan proyek pavingisasi tersebut. Lain cerita, saat komisi C ketika meninjau proyek pembangunan rumah sakit tipe B di Kecamatan Sangkapura, serta Puskesmas di Kecamatan Tambak. Para anggota dewan itu merasa puas dengan kinerja kontraktor. Pembangunan gedung rumah sakit di Sangkapura menelan anggaran APBD 2014 senilai Rp12,5 miliar, sedangkan Puskesmas Tambak sebesar Rp 4,1 miliar. Kedua proyek tersebut dikerjakan PT Kharisma Multi Jaya tepat waktu. (*)


21

Bawean

Kartini

JANGAN HANYA JADI PENONTON Pertemuan Komisi D DPRD Kabupaten Gresik di Pulau Bawean dengan pegawai di lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan Sangkapura, UPTD Puskesmas Sangkapura dan pejabat kesra desa, Senin (9/3), menjadi ajang curhat. Wakil Ketua Komisi D

P

ADA pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi D, H Muntarifi menjelaskan komisi D DPRD Gresik tengah menggali informasi terkait tugas dan pekerjaan di lingkungan pendidikan, kesehatan dan kesra di Kecamatan Sangkapura. Muntarifi berpesan kepada para pegawai agar dalam bertugas selalu berpedoman kepada aturan yang berlaku. “Jangan ada lagi tarikan kepada siswa sehingga memberatkan orangtua, termasuk pelayanan kesehatan agar ditingkatkan. Kesra dalam penyaluran bantuan juga mesti tepat sasaran,” tuturnya. Syaikhu Busiri, anggota F-PKB, lantas meminta para pegawai di Pulau Bawean tersebut untuk menyampaikan segala uneg-uneg. Dewan berjanji akan memperjuangan aspirasi mereka. Ternya-

22

ta, dalam sesi tanya jawab, pertanyaan lebih didominasi tuntutan peningkatan kesejahteraan daripada bagaimana menunjang keberhasilan siswa di sekolah. Para pegawai itu meminta agar alokasi dana daerah terpencil ditingkatkan, termasuk pembiayaan pengiriman atlet ataupun delegasi seni yang selalu dibebankan kepada pihak sekolah. Sedangkan Kepala UPTD Dispendik Sangkapura membeberkan puluhan ruang kelas sudah rusak dan membutuhkan perbaikan. Masalah kendaraan operasional bagi kepala UPTD Dispendik Sangkapura juga dikeluhkan. “Kalau camat mendapat mobil baru, semestinya UPTD dapat mobil juga. Tapi kita hanya dapat sepeda motor,” ujarnya. Di samping itu, kendaraan


operasional bagi penilik dan pengawas yang harus mendatangi sekolah-sekolah dengan medan yang berat juga patut diperhatikan. Bukan hanya guru, pegawai UPTD Puskesmas Sangkapura juga menuntut adanya tunjangan daerah terpencil. “Apa bedanya guru dengan perawat kesehatan yang sama-sama bertugas di Pulau Bawean? Tidak adil jika hanya guru yang dapat tunjangan daerah terpencil, perawat kesehatan juga butuh tunjangan yang sama,” tegas seorang pegawai puskesmas. Anggota dewan mengaku siap mengawal tuntutan guru dan perawat kesehatan tentang peningkatan kesejahteraan mereka, salah satunya dengan meneruskan kepada kepala dinas terkait. (*)

DULU masyarakat Gresik enggan menjadi karyawan pabrik maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, saat ini kondisinya telah berbeda, masyarakat Gresik berbondong-bondong melamar bekerja di pabrikpabrik maupun mendaftar sebagai PNS. Fenomena ini terjadi lantaran lesunya dunia Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM). “Sekarang berbeda, warga mulai merubah mindsite lebih baik jadi PNS atau karyawan pabrik karena gajinya pasti setiap bulan,” ujar Anggota DPRD Gresik dari Komisi B Lilik Hidayati. Menurut dia, perubahan mindsite ini terjadi lantaran lesunya dunia UMKM di Kabupaten Gresik. Sehingga, masyarakat Gresik yang dulu sejahtera dengan berdagang kini merasa selalu mengalami kerugian. Dirinya ingin kembali membangkitkan kondisi UMKM Gresik. Salah satunya, dengan berupaya menyediakan lokasi sentra UMKM Kabupaten Gresik. “Selama ini para pengrajin maupun pedagang tidak

mendapat fasilitas dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya, sehingga mereka harus pontang-panting untuk memasarkan hasil kerajinannya. Padahal, kerajinan itu adalah simbol Kota Gresik,” kata dia. Dengan adanya sentra UMKM ini, maka para pedagang tidak kesulitan untuk memamerkan hasil kerajinannya. Selain itu, harga sewa stan yang disubsidi APBD, diharapkan bisa meningkatkan gairah usahawan-usahawan di Kabupaten Gresik. “Ini harus segera direalisasikan, kalau telat sedikit saja, banyak ikon-ikon Kota Gresik yang punah,” tegas dia. Dijelaskan, untuk lokasi sentra UMKM nanti, pihaknya memiliki gagasan untuk dijadikan satu dengan lokasi-lokasi wisata yang ada di Kabupaten Gresik. Sehingga, nanti ada paket travel kunjungan ke Gresik termasuk sentra UMKM. “Harus disingkronkan seluruh wisata yang ada di Kabupaten Gresik, soalnya selama ini wisata kita tidak terkelola dengan baik,” tandasnya. (*)

NUR Saidah menjadi politisi perempuan pertama yang menempati posisi pimpinan DPRD Gresik. Ini menjadi bukti kaum hawa juga mampu menjadi seorang pemimpin. “Sejak adanya gerakan Kartini, perempuan tidak hanya menjadi penghias rumah. Mereka juga harus ikut memikirkan nasib bangsa dan masyarakatnya,” katanya. Politisi Partai Gerindra ini memandang perempuan harus punya andil dalam pemerintahan, politik serta hukum. Sebab, tiga hal ini merupakan wilayah strategis dalam menentukan arah bangsa ini. “Perempuan tidak boleh hanya menjadi penonton, perempuan harus menjadi bagian dari perubahan bangsa ini ke arah yang lebih baik,” tandas istri Said Sa’dan ST MM ini. Keberhasilan Nur Saidah menduduki jabatan strategis di lingkungan DPRD Gresik menghembuskan angin segar bagi para perempuan. Setidaknya akan ada pengawalan kebijakan yang pro perempuan. “Setiap ada pembahasan anggaran, pos untuk lembaga perempuan selalu dinomorduakan. Karena itu saya selalu mencoba mengawal anggaran tersebut agar tidak didrop,” terangnya. Salah satu yang selalu dipertahankan dan dikawal adalah anggaran untuk Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). Alasannya, lembaga ini dinilai sangat penting untuk menelurkan para politikus perempuan. “Dengan semakin banyak perwakilan perempuan di dunia politik, maka akan semakin banyak program untuk perempuan yang ditelurkan,” tutupnya. (*)


23

Kartini

INSPIRASI PEREMPUAN BAWEAN MIFTAHOL Jannah, SE. M.Si. kini tercatat sebagai sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Gresik. Perjalanan Miftahol menapak dunia politik tidak dilalui dengan mudah. Sebagai politisi muda apalagi perempuan harus berjuang dengan politisi senior yang syarat pengalaman. “Saya mengalir saja, melakukan hal kecil tapi sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Miftahol. Pada pemilu 2009, Miftahol terpilih menjadi wakil rakyat dari dapil Pulau Bawean. Sekaligus menjadi satu-satunya politisi perempuan Bawean yang duduk di parlemen. Untuk kedua kalinya Miftahol kembali terpilih pada pemilu 2014. “Pada pemilu 2009, caleg perempuan dari Bawean hanya pelengkap saja, untuk memenuhi quota perempuan,” kata Miftahol. Berbeda dengan pemilu 2014, caleg perempuan dari Bawean benar-benar bertarung menarik simpati. Rupanya, para perempuan Bawean termotivasi sosok Miftahol. “Perempuan-perumpuan Bawean sekarang ini tidak lagi berada di sumur dan kasur, mereka telah berani mengambil keputusan dan terjun ke dunia politik,” kata Miftahol. Miftah berharap mereka yang hendak berpolitik tidak putus asa lantaran tak terpilih. Tapi terus berjuang diberbagai bidang guna mensejahterakan warga Bawean. (*)

HJ KHOMSATUN S.Sos adalah satu di antara dua politisi perempuan Partai Golkar yang terpilih dalam pemilihan legislatif 2014. Tak berlebihan bila nalurinya lebih condong pada kaum perempuan. Pada beberapa kesempatan kunjungan kerja dia selalu berinteraksi dengan ibu-ibu atau remaja putri. Kokom—demikian dia disapa—, selalu berusaha menyelami apa yang tengah dihadapi masyarakat, terutama perempuan. Misalnya ketika mengikuti kunjungan Komisi D ke Pulau Bawean. Kokom berpendapat, pulau yang terletak di utara Gresik itu menyediakan sumber daya alam (SDA) yang bisa dimanfaatkan kaum ibu untuk meningkatkan ekonomi keluarga. “Seperti kekayaan ikan dan buah-buahan, mestinya bisa dimanfaatkan oleh kaum ibu untuk diolah jadi produk unggulan,” katanya. Kenyataannya, SDA melimpah itu belum dikelola secara maksimal akibat minimnya keterampilan warga setempat. Anggota DPRD Gresik dari Dapil IV (Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme dan Kecamatan Duduksampeyan) ini siap memberikan Jasmas untuk menggelar pelatihan bagi kaum ibu di Pulau Bawean. “Kaum ibu semestinya diberi pelatihan untuk membuat produk unggulan dengan memanfaatkan potensi di lingkungan sekitar,” jelasnya. (*)

JANGAN TAKUT BERPOLITIK PERJUANGAN RA Kartini untuk mensejajarkan hak-hak perempuan dengan laki-laki sangat dirasakan Ida Astutik. Kini perempuan seperti dirinya bisa berkarya disemua bidang termasuk sebagai politisi. “RA Kartini sosok yang hebat, dan terlalu hebat dijamannya,” kata politisi Partai Demokrat ini. Dunia politik yang kini dijalani Ida sebelumnya

24

identik dengan dunia lakilaki. Bahkan ada penilaian dunia politik adalah dunia yang kotor penuh intrik saling menjatuhkan. Penilaian ini tak menyusutkan Ida untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Gresik di Pemilu 2014. Dan hasilnya Ida terpilih. Apa yang dirasakan saat ini sangat berbeda dengan gambaran tentang politik sebelumnya. Politik tidak


kotor dan tak penuh intrik. “Sebaliknya dengan politik kita bisa membantu masyarakat,” katanya. Apalagi Ida berada di komisi D yang membidangi masalah kesejahteraan rakyat. Hampir setiap hari berinteraksi dengan masyarakat. “Persoalan yang kami tangani dari persoalan pungli dilembaga pendidikan hingga persoalan terminal,” pungkasnya. (*)

SOSIALISASI 10 1

9

10

1

8

2

1. Anggota Fraksi Golkar Suparno Diantoro, SH, M.Si sosialisasi Perda Perubahan atas Perda Kabupaten Gresik, NO 4 TH 2010 Perda NO 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Balai Desa Slempit, Kecamatan Kedamean Rabu,4 Maret 2015 2. Anggota Fraksi Golkar Bambang Adi Pranoto, SH, M.Si sosialisasi Perda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Jalan Raya Pendopo 4-5 Sembayat, Manyar-Gresik, Sabtu, 7 Maret 2015 3. Anggota Fraksi Golkar Hj. Khomsatun, S.Sos. menjelaskan Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Desa Dapet, Kecamatan Balongpanggang, Selasa, 17 Maret 2015 4. Anggota Fraksi Golkar M. Zaini , S.P. menjelaskan Perda Perubahan atas Perda Kabupaten Gresik, NO 4 TH 2010 Perda NO 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Balai Desa Banjarsari Minggu, 15 Maret 2015 5. Anggota Fraksi Golkar M. Hamzah Takim, S.P sosialisasi Perda NO 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Balai Desa Dusun Dapet Kecamatan Balongpanggang, Minggu, 23 Maret 2015 6. Ketua Fraksi Golkar H. Asro’in Widiyana, S.Sos sosialisasi Perda NO 2 TH 2011 Tentang Pajak Daerah dan Perubahan PBB (Perda NO 7 TH 2011 tentang PBB Pedesaan dan Perkotaan) di Balai Desa Lowayu, Sabtu, 7 Maret 2015. 7. Anggota Fraksi Golkar Sugiyo, SH, M.Si sosialisasi Perda Penyelenggaraan Kesehatan Daerah di Balai Desa Lebani Waras, Wringinanom, Minggu, 8 Maret 2015 8. Anggota Fraksi Golkar Markasim Halim Widyanto sosialisasi Perda Pendidikan Diniyah Takmiliyah di Pondok Salafiyah Kawisanyar Giri Rabu, 11 Maret 2015 9. Anggota Fraksi Golkar Miftahol Jannah, M.Si sosialisasi Perda JKN di Desa Daun, Sangkapura Selasa, 3 Maret 2015 10. Anggota Fraksi Golkar Wongso Negoro, SE, SH, M.Si sosialisasi Perubahan atas Perda Kabupaten Gresik, NO 4 TH 2010 Perda NO 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Bongso Wetan Kecamatan Menganti Sabtu, 7 Maret 2015

3

9

7

8

1. Anggota Fraksi PPP Hj. Lilik Hidayati, SE. sosialisasi Perda NO 7 Tahun 2013 Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Balai Kelurahan Kawisanyar, Jl. Sunan Giri, Kecamatan Kebomas Minggu, 22 Maret 2015 2. Wakil Ketua DPRD Nur Sai’dah, SE sosialisasi Perda NO 13 TH 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Desa Duduk Sampean RT 10 RW 06 Kecamatan Duduksampeyan Selasa, 10 Maret 2015 3. Anggota Fraksi Demokrat H. Suberi, S.Pd sosialisasi Perda Penataan dan Pemberdayaan PKL di Desa Goloan Sidayu, Minggu, 8 Maret 2015 4. Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa H. Moh. Syafi’ AM, SH sosialisasi Perda Terkait Pemerintahan Desa di Pondok Aswaja Banci Demang, Balongpanggang Minggu, 22 Maret 2015 5. Ketua Komisi D H. Ruspandi Sunaryo, SE, MM sosialisasi Perda Sistem Kesehatan Daerah di kantor MWC NU Menganti, Minggu, 15 Maret 2015 6. Anggota Fraksi Gerindra Abdullah Munir sosialisasi Perda Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Kedung Rukem Benjeng Sabtu , 7 Maret 2015 7. Anggota Fraksi KB H. M. Abdul Qodir, S.Pd sosialisasi Perda NO 4 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Aula Rumah H. M. Abdul Qodir, S.Pd, Desa Wates Tanjung Kecamatan Wringinanom, Minggu, 29 Maret 2015 8. Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Syaichu Busiri sosialisasi Perda Pengarustamaan Gender di Warung Apung Rachmawati, Kecamatan Kebomas Minggu, 29 Maret 2015 9. Anggota Fraksi Gerindra Dwi Laksono, ST. sosialisasi Perda NO 29 TH 2011 tentang Bangunan dan Gedung di Warung Apung Rahmawati, Kecamatan Kebomas Senin, 6 April 2015 10. Anggota fraksi Kebangkitan Bangsa H. Sujono, SH sosialisasi Perda N0 20 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di MWC NU Driyorejo Minggu 8 Maret 2015

7

6

2

4 3

5

5

26



6

4

27

SOSIALISASI

1

2

3

4

1

5

1. Ketua Komisi A Jumanto, SE, MM sosialisasi Perda Perubahan atas Perda Kabupaten Gresik, NO 4 TH 2010 Perda NO 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Jum’at, 27 Maret 2015 2. Ketua Fraksi PDIP H. Hadi Kusono, S.Sos sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Ngawen Sedayu Rabu, 4 Maret 3. Wakil Ketua DPRD Nur Qolib, S.Ag, MM sosialisi Perda terkait dengan Pemerintahan Desa di Kolam Pancing Ds. Boteng Desa Setro Kec. Menganti Sabtu, 28 Februari 2015 4. Anggota Fraksi Gerindra Taufiqul Umam ,S.Sos, MIP sosialisasi Perda NO 14 TH 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral BKN Logam DAN Batu Bara di Dusun Bangsal RT 01 RW 02 Desa Banyu Urip Kecamatan Ujungpangkah Sabtu, 14 Maret 2015, 14.00 WIB 5. Anggota Fraksi PPP Mustaqim , S.Pd. sosialisasi Perda Pendidikan Diniyah dan Takmiliyah (PERDA NO 17 2013) di MI. Miftahuttholibin Dsn. Bareng Kec. Benjeng Minggu, 15 Maret 2015 6. Sekretaris fraksi PDIP Mujid Riduan , SH. sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2013 Tentang Sistem Kesehatan Daerah di GOR Dwi Utomo Desa Hulaan, Menganti,Sabtu, 28 Februari 2015 7. Anggota Fraksi PDIP Noto Utomo sosialisasi Perda NO. 22 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Melirang Bungah Rabu, 4 Maret 8. Anggota Fraksi PDIP Nur Hudi D Arianto , S.Pd sosialisasi Perda Pemerintahan Desa di JL. Raya Desa Banter Kecamatan Benjeng Senin, 16 Maret 2015 9. Anggota Fraksi PPP H. Sumardi , BA sosialisasi Perubahan atas Perda Kabupaten Gresik, NO 4 TH 2010 Perda NO 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Balai Desa Suko Minggu,1 Maret 2015 10. Anggota Fraksi PPP H. Khoirul Huda , S.Ag sosialisasi Perda Pendidikan Diniyah dan Takmiliyah di Balai Desa Suci Rabu, 25 Februari 2015

7

6

2

5

4

3

6

1. Ketua Fraksi Demokrat H. Eddy Santoso, ST. sosialisasi Perda Sistem Kesehatan Daerah diWarung Apung Rachmawati, Kecamatan Kebomas Minggu, 22 Maret 2015 2. Anggota Fraksi Demokrat Ahmad Fauzi, S.Ag. sosialisasi Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Balai Desa Mulyorejo, Delegan, Panceng, Minggu, 22 Maret 2015 3. Anggota Fraksi Demokrat H. Mohammad Subki sosialisasi Perda Perubahan Atas Perda Kabupaten Gresik , NO 4 TH 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Lebak Sangkapura Selasa, 4 Maret 2015 4. Anggota Fraksi PAN Muhammad Reban , S.Pd, M.Pd. sosialisasi Perda Sistem Kesehatan Daerah di Desa Wotansari Kecamatan Balongpanggang Minggu, 22 Maret 2015, 10.00 WIB 5. Anggota Fraksi PAN Drs. Mubin Sosialisasi Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum di Balai RW 01 Randuagung Senin, 23 Maret 2015 6. Anggota Fraksi PAN Drs. H. Sunariaji Sosialisasi Perda DPRD NO 12 TH 2012 tata cara pemilihan kepala desa di Desa Pasinan Lemah Putih, Wringinanom Senin, 23 Maret, 19.00 WIB 7. Anggota Fraksi Demokrat Ida Astutik sosialisasi Perda Sistem Kesehatan Daerah di Desa Setro RT 4 RW 2 Kecamatan Menganti, Selasa, 17 Maret 2015 8. Anggota Fraksi PAN H. Mustajab, S.Sos, MM. sosialisasi Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Desa Goloan Kecamatan Sedayu Senin, 23 Maret 2015, 19.00 WIB 9. Anggota Fraksi Demokrat Syaiful Fuad, SHi sosialisasi Perda NO. 9 Tahun 2011 Tentang Program Legislasi Daerah di Desa Legundi Minggu, 22 Maret 2015 10. Ketua Fraksi PAN Faqih Usman, SE, M.Si sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah dan Perda Tentang Pemerintahan Desa di Desa Pantenan, Panceng, Minggu, 22 Maret 2015. 11. Anggota Fraksi PDIP Tri Purwito, SE sosialisasi Perda JKN di Gedung Serbaguna Ds. Tenaru Kecamatan Driyorejo Minggu, 29 Maret 2015.

7

10

9

8

8

28


9

11 BULETIN SWARA DPRD KABUPATEN GRESIK

10

29

Sidak

A

WAL Januari 2015 Komisi A DPRD Gresik menengahi konflik antara warga dengan aparatur Desa Mojotengah Kecamatan Menganti. Konflik ini dipicu ketidakpuasan warga dengan kinerja perangkat desa. Warga menuntut pencabutan SK Kepala desa Mojotengah tentang pengangkatan beberapa perangkat desa. Alasanya perangkat desa yang bersangkutan tidak memberi teladan yang baik kepada masyarakat. Serta tidak ada program kinerja triwulan, 6 bulan atau tahunan. SK yang dimaksud adalah SK tahun 2008 dan yang menandatangani saat itu kepala desa Slamet Subagiono. Sedangkan SK perangkat desa tersebut atas nama, Kepala Dusun Mojotengah Iswanto, Kasi trantib desa mojotengah Muslik dan Kaur Kesra desa Mojotengah M. Solikan. Sebenarnya masalah telah ditangani pemerintah umum Pemkab Gresik. Pada saat pengangkatan perangkat desa pada tahun 2008, dasar hukum

yang digunakan Perda nomor 12 tahun 2006 khususnya pasal 44 ayat 2, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Untuk masalah pengangkatan perangkat desa di Mojotengah tidak ada masalah pengangkatan perangkat desa tersebut sah menurut peraturan yang ada,” kata Ketua Komisi A DPRD Gresik, Jumanto. Dua tahun lalu, tepatnya April 2013, Komisi A DPRD Gresik telah kedatangan perwakilan warga Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti. Mereka mengadu terkait dugaan

jual beli tanah negara (TN) menjadi hak milik perseorangan.Saat itu Abdul Aziz, koordinator warga Desa Mojotengah, mengatakan bahwa diduga Kepala Desa Slamet Subagiono, telah menjual TN menjadi tanah perseorangan atas nama Suyunus. Tanah yang masih berupa telaga tersebut selama puluhan tahun dimanfaatkan untuk kebutuhan warga Mojotengah dan sampai sekarang air telaga tersebut digunakan untuk keperluan masjid. (*)

DPRD Minta Pembangunan GOR Ditunda KETUA Komisi C DPRD Gresik Anwar Sadad mengaku salah bila menolak pembangunan GOR Menganti. Penolakan hanya bisa dilakukan bila anggaran GOR belum masuk dalam APBD. “GOR Menganti tidak bisa dibangun saat ini bukan karena ditolak dewan. Tapi masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan,” kata Anwar usai rapat dengar pendapat soal GOR Menganti di Gedung DPRD Gresik, Jumat (10/4). Berdasar jalannya rapat dengar pendapat tersebut, terdapat sejumlah masalah yang muncul. Pertama soal pemanfaatan lahan. Ternyata sampai saat ini pihak Pemkab Gresik belum mengajukan pemanfaatan lahan negara itu ke BPN. “Kami baru pekan depan akan mendaftarkan ke BPN,” kata Kabag Pemerintahan Yusuf Ansori. Menurut Eko dari BPN Gresik, ada proses yang harus dilalui sebelum tanah

Negara tersebut masuk dalam daftar asset daerah. Pemerintah daerah harus mendaftarkannya terlebih dahulu untuk mendapatkan nomer induk bidang. Selanjutnya tim BPN akan melakukan pengukuran guna mengeluarkan peta bindang. “Butuh 38 hari, untuk mendapatkan status lebih lanjut tentu

masih diproses lagi,” kata Eko. Masalah juga muncul dari warga Mojotengah dimana GOR tersebut akan dibangun. Kades Mojotengah mengakui bila warga belum mendapat sosialisasi. Mereka menuntut pembangunan GOR ditunda sebelum ada kesepakatan dengan warga. Belum lagi soal UKL/UPL sebagai syarat pembangunan proyek yang ternyata juga belum diproses. “Ini proyek kan sudah ada perbupnya, kalau begini kan kasihan Dinas PU yang siap mbangun, tapi ternyata dibawah tak siap,” kata anggota komisi C, Edy Gujel. Wakil Ketua Komisi C Syafi’ AM meminta agar proyek ini ditunda saja. Sampai segala prasyarat pembangunan terpenuhi. “Sangat disayangkan apabila pemerintah meminta masyarakat taat asas, tapi pemerintah sendiri mengabaikan asas itu,” kata Syafi’AM. (*)


31

Sidak

Sidak

Komisi C Teliti Pembangunan Puskesmas Cerme PEMBANGUNAN Puskesmas Cerme menjadi salah satu program Pemerintah kabupaten Gresik untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Mulai dibangun Tahun 2014, dengan pagu anggaran Rp.1,3 Milyar. Penawaran Rp. 1.001.111.100,- dimenangkan oleh CV. Hasan Sejati dengan tanggal kontrak 29 Agustus 2014 dan tanggal akhir kontrak 31 Desember 2014. Masa pemeliharaan dicantumkan sampai tanggal 12 Mei 2014. Dengan anggaran tersebut rekanan mengerjakan pagar, pafing parker, interior lantai 2, meja Resepsionis, AC lantai 2

URUSAN pendapatan daerah dari pajak bumi bangunan menjadi salah satu perhatian Komisi B DPRD Gresik. Selama kurun waktu Februari 2015, komisi yang diketua Abdullah Munir ini melakukan monitoring di sejumlah kecamatan. Salah satu tujuannya mengetahui jumlah penerimaan PBB. Kecamatan Driyorejo misalnya, pada PBB Buku I dan II Tahun 2014 di Kecamatan Driyorejo sebesar Rp. 3.306.672.576, sampai dengan Desember 2014 terealisasi Rp. 1.830.681.296, masih ada tunggakan sebesar Rp. 1.475.991.280 atau 55,36 %. Dari 16 desa yang ada di Kecamatan Driyorejo, ada beberapa desa yang capaian PBB tidak sampai 50 %, yaitu: Desa Tenaru 49,04 persen, Banjaran 41,55 persen, Wedoroanom 43,91 persen dan Mojosarirejo 43,25 persen. Sedangkan untuk desa lainnya hampir keseluruhannya belum ada yang mencapai 100 %. Kepala Desa mengaku menghadapi berbagai kendala dalam penarikan PBB. Diantaranya karena daerah perumahan dan rata-rata tidak berpenghuni. Sehingga kades kesulitan untuk menyampaikan sppt ataupun melakukan penagihan PBB. Kedua ada beberapa perumahan yang dikontrakkan oleh pemiliknya, sehingga pada saat dilakukan penagihan penyewa tidak

32

mau membayar dengan dalih bukan wajib pajak yang tertera dalam SPPT. Ketiga kesulitan untuk melakukan balik nama SPPT terutama terhadap obyek pajak yang transaksinya dibawah tangan. “Dan terakhir karena daftar mutasi obyek pajak yang dibuat oleh kepala desa belum tentu sama dengan data yang ada di DPPKAD,” kata Ketua Komisi B Abdullah Munir. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota,bagian dari dana perimbangan, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD propinsi dan APBD kabupaten/kota serta hibah. Desa juga mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Untuk Kabupaten Gresik senilai Rp.229.180.762.410,75 yang dibagi ke 330 desa, sesuai dengan proporsi masing-masing. Besaran masing-masing sumber dana tersebut ADD sebesar Rp139.562.090.932,75, didasarkan atas jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Bagi hasil pajak sebesar Rp.40 miliar dan dana desa (APBN) sebesar Rp49.618.671.478,00. (*)


WILAYAH Kecamatan Wringinanom merupakan wilayah yang mempunyai potensi galian C yang cukup besar. Pada tahun 2014 dari target Pajak Galian C sebesar Rp. 10,6 M terealisasi sebesar Rp. 5,7 M yang berasal dari Kecamatan Wringinanom. Hanya saja tambang ini memicu keresahan warga. Karena menjadi penyebab tergerusnya sumber mata air. Apalagi tambang itu tak berijin. Para kepala desa mengeluhkan pengambilan galian C yang tidak berijin. Sementara Satpol PP tidak mempunyai kewenangan untuk menutup galian C tersebut. Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa untuk ijin galian c merupakan wewenang dari pemerintah propinsi sedangkan untuk pemerintah daerah hanya memberikan rekomendasi. (*)

sebanyak 14 unit , lantai 1 sebanyak 10 unit dan plant lantai. Setelah melakukan sidak lokasi ada beberapa permasalahan yaitu Namun komisi C DPRD Gresik menemukan berbagai kekurangan dari realisasi pembangunan Puskesmas Cerme. Misalnya renovasi bangunan belum selesai. Di lantai 2 ada ceramik sebanyak 4 yang warna tidak sama. Selain itu pagar dan list tangga menuju lantai 2 belum selesai dikerjakan. “Kualitas paving kurang bagus bahkan ada yang sudah pecah dan bergelombang,” kata Sekretaris komisi C Syafi AM.(*)

Keluhan warga Kecamatn Kedamean ditindaklanjuti Komisi C DPRD Gresik. Warga khusunya yang berdekatan dengan Pabrik PT Sinar Garuda Makmurindo di Jalan Raya Kedamean resah dengan polusi cerobong pendek. Wakil Ketua Komisi C DPRD Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan PT SGM ditemukan telah melakukan pelanggaran terkait infrastruktur limbah. Perusahaan daur ulang kertas ini tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) untuk limbah B3. “Sehingga, limbah tersebut diletakkan di sembarang tempat, di areal perusahaan,” ujarnya. Masih kata Syafi’, limbah sisa pembakaran kertas yang tidak terpakai mengganggu masyarakat yang ada di sekitarnya. Pabrik juga tidak pernah melakukan uji lab terhadap limbah yang dihasilkan dari produksinya. Padahal, sesuai ketentuan yang ada limbah dari perusahaan tersebut harus diuji lab untuk mengetahui kadar yang dimiliki. “Kami minta BLH untuk menindak tegas agar segera dilakukan uji lab,” pungkasnya. (*)


33

Sidak

P

RAKTEK layanan kesehatan di Kabupaten Gresik masih membutuhkan perhatian ekstra. Khususnya layanan yang dilakukan pihak swasta. Penelusuran Komisi D DPRD Gresik ditemukan adanya rumah sakit yang tak berizin. Padahal rumah sakit tersebut telah bertahun-tahun beroperasi. Salah satunya RS Rachmi Dewi di Perumahan Gresik Kota Baru. Rumah sakit yang sudah beroperasi hampir 10 tahun ini ternyata belum mengantongi izin operasional dari dinas kesehatan. Anggota Komisi D DPRD Gresik, Syaichu Busyiri mengungkapkan, RS Rachmi Dewi memang tidak memiliki izin. Selain itu, izin yang dimiliki sebelumnya hanya untuk klinik persalinan. “Izinnya klinik persalinan, sedangkan izin rumah sakitnya belum ada,” ujarnya, kemarin. Dikatakan, meskipun tidak memiliki izin beroperasi, klinik bersalin tersebut ternyata sudah berubah menjadi rumah sakit. Bahkan, rumah sakit yang sebelumnya klinik persalinan tersebut kini sudah membuka

34

TEMUKAN GENSET TAK LAYAK KOMISI D DPRD Gresik melakukan sidak ujian nasional ke beberapa sekolah, Selasa (14/5). Sidak kali ini juga diikuti oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Mahin. Yang pertama didatangi ketika sidak ini adalah SMA Negeri 1 Gresik, selanjutnya di SMA Negeri 1 Manyar dan terakhir di SMA NU 1 Gresik. Saat sidak di SMAN I Gresik, Komisi D menemukan alat penunjang yang kurang layak. Genset yang disediakan terlihat usang dan meragukan. Ketua Komisi D DPRD Gresik Ruspandi Sunaryo mengatakan kesiapannya sudah bagus. “Hanya saja untuk gensetnya agak kurang baik,” tukasnya. Ruspandi melanjutkan bahwa seharusnya ada anggaran untuk sarana dan prasarana UN CBT. “Nanti akan kita persiapkan bersama untuk sarana dan prasarana sehingga kedepannya lebih banyak sekolah yang siap melaksanakan unas CBT ini,” kata dia. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mengatakan untuk ratarata, persiapan unas disemua sekolah sudah memenuhi prosedur. “Kami juga menyediakan soal manual untuk sekolah yang menggunakan CBT, ini untuk mengantisipasi kendala teknis yang mungkin terjadi,” tuturnya. (*)


beberapa poli. “Peralihan menjadi rumah sakit ternyata juga belum ada izinnya,” terang dia. Pihaknya juga menemukan beberapa kejanggalan lain sehingga rumah sakit tersebut boleh beroperasi. Yakni, lantaran rumah sakit tersebut memberikan surat pernyataan akan menyelesaikan perizinan dalam jangka waktu dua minggu. “RSAI (Nyi Ageng Pinatih) saja yang sudah mengurus izin ditutup, tapi ini hanya surat pernyataan malah diperbolehkan beroperasi,” kata dia. Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi D DPRD Gresik Tri Purwito. Politisi PDIP ini berharap rumah sakit Rachmi Dewi tersebut dihentikan dan ditutup sementara. Ini dilakukan hingga seluruh kelengkapan administrasi bisa diselesaikan. “Kami menyarankan demikian, karena tidak selayaknya rumah sakit yang belum berizin tetapi boleh beroperasi,” katanya. Perwakilan RS Rachmi Dewi dr Andre membenarkan bahwa, pihaknya telah membuat surat pernyataan untuk segera menyelesaikan perizinannya. “Iya benar, kami memang membuat surat pernyataan kepada Dinkes untuk segera menyelesaikan,” ujarnya kepada anggota dewan. (*)

Legislasi

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bamperda) DPRD Kabupaten Gresik berkomitmen menghasilkan perda yang bermanfaat bagi masyarakat.

P

ERDA tersebut tentunya bisa berjalan efektif. “Kami tidak kejar tayang, ranperda (rancangan perda red) melalui tahapan yang selektif,” kata Ketua Bamperda DPRD Kabupaten Gresik, Syaiful Fuad, SHi kepada Swara, Kamis (30/4). Ada 32 ranperda plus daftar ranperda kumulatif terbuka tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Diantara ranperda tersebut, 14 ranperda merupakan inisiatif dari DPRD Gresik. “Ranperda inisiatif DPRD dikeluarkan sebelum pengesahan APBD 2015, sekitar November 2014,” kata Fuad.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan proses keluarnya ranperda melalai prosedur yang detail. Masing-masing pemrakarsa dalam hal ini komisi dan bamperda terlebih dahulu mengajukan usul ranperda. Masing-masing melakukan pemaparan dan kemudian dilakukan penelitian bersama. “Apakah ranperda tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang diatasnya, dan yang terpenting sejauh mana urgensi bagi kepentingan masyarakat umum,” kata Fuad. Fuad optimis dalam tahun anggaran 2015 ini seluruh ranperda yang telah menjadi program legislasi daerah bisa disahkan. Satu diantara ranperda

yang telah disahkan menjadi perda yaitu peraturan derah Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Selanjutnya ada 5 ranperda yang akan dibahas pada Juni 2015. Diantaranya perda tentang RT dan RW. Mengacu pada proses pengesahan perda tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, waktu yang dibutuhkan dari pembentukan pansus hingga pengesahan tidak kurang dari tiga minggu. “Satu pansus bisa menangani beberapa ranperda, saya kira baik perda inisiatif DPRD maupun eksekutif bisa dirampungkan di tahun 2015 ini,” pungkasnya Fuad.(*)


35

Legislasi

Heritage

”Satu pansus bisa menangani beberapa ranperda, saya kira baik perda inisiatif DPRD maupun eksekutif bisa dirampungkan di tahun 2015 ini.”

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NO. JUDUL RANPERDA

PEMRAKARSA

NO. JUDUL RANPERDA

PEMRAKARSA

1

Komisi A

20

Pemerintah Daerah

2

3 4

5 6 7

8 9

10 11 12 13 14 15

16

17 18

19

36

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Daerah Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Bagi Pejalan Kaki Dan Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Kawasan Pantai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Kawasan Perumahan Dan Permukiman Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Menengah Universal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemerintahan Desa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Duduksampeyan - Cerme

Komisi A 21

Komisi A

22

Komisi B 23 Komisi B Komisi B Komisi C

24

Komisi C Komisi C

Komisi C

25

26

Komisi D 27 Komisi D 28 Bapemperda Bapemperda

29

Pemerintah Daerah

30

Pemerintah Daerah

31

Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

32

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Gresik Selatan (Menganti, Driyorejo, Kedamean) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Gresik Perkotaan (Kebomas, Gresik) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Gresik Utara (Sidayu, Panceng, Ujungpangkah) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan, Permukiman, Industri Dan Perdagangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Perda Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penataan, Pembangunan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Kebersihan Lingkungan Laut Wilayah 4 Mil Dan Pesisir Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Penerbitan Wilayah Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Gresik Rancangan Peraturan DaerahTentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bidang Urusan Pemerintahan Untuk Urusan Konkuren Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ranperda Tentang Retribusi Kebandarudaraan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Yang Dikuasai Pemerintah Kabupaten Gresik Dalam Urusan Pekerjaan Umum Rancangan Peraturan Daerah Tentang Satuan Polisi Pamong Praja


Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah


Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

R

ENCANA revitalisasi Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik kembali menuai sorotan. Soal pembongkaran dan pembangunan kembali GNI mengemukan lagi, setelah kalangan DPRD Gresik menemukan angka Rp 7 miliar di APBD untuk merenovasinya. Biaya rehab GNI di Jalan Pahlawan tersebut masuk di dalam anggaran dinas pekerjaan umum (PU). Sejumlah anggota DPRD pun mempertanyakannya. Dengan biaya sebesar itu tentu GNI akan dibongkar total. Padahal GNI dibangun tahun 1960. Sehingga, umur bangunan tersebut sudah mencapai 55 tahun. “Kami hanya ingin sharing terkait landasan hukum pembongkaran GNI,” kata Ketua Komisi D DPRD Gresik Ruspandi Sunaryo. Anggota Komisi D DPRD Gresik, Syaichu Busyiri menilai pembongkaran GNI menyalahi Peraturan Daerah (perda) Gresik Nomor 27 Tahun 2011. Di mana, bangunan yang usianya mencapai 50 tahun masuk

kategori cagar budaya. “Kalau memang mau membongkar GNI, maka Perda 27 Tahun 2011 ini harus dicabut dulu,” katanya Kepala Disbudparpora Kabupaten Gresik, Siswadi Aprilianto saat rapat dengar pendapat dengan komisi D, Selasa (28/4) mengaku telah membentuk tim ahli cagar budaya. Diantara anggotanya sejarawan Gresik Mohtar Jamil dan Dr M Thoha. Tim ini nantinya akan memberikan rekomendasi bangunan-bangunan mana saja di Gresik yang masuk cagar budaya,

termasuk GNI. “Kami membentuk tim cagar budaya, untuk memastikan GNI masuk cagar budaya atau tidak,” ujarnya. Pembentukan tim cagar budaya ini sempat dikritik anggota DPRD Gresik. Lantaran tim dibentuk sementara peraturan bupati (perbup) dari perda cagar budaya belum dikeluarkan. “Ini kan lucu, perbup belum ada tapi tim telah dibentuk,” kata Ruspandi. Busiri menambahkan pada masa lalu GNI digunakan untuk sidang DPRD. Dan yang urunan juga melibatkan pelajar. “Saya tidak sepakat bila dipugar seluruhnya, nilai sejarahnya akan hilang,” kata Busiri. (*)

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah

DAFTAR RANPERDA KUMULATIF TERBUKA Pemerintah Daerah


1

Daftar Ranperda Kumulatif Terbuka Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah


37

KOMISI B: Datangi Uji Kir Gresik RAPAT: Dengar pendapat komisi A dengan Badan Pertanahan Gresik (BPN)

KOMISI A: Menyimak saat berkunjung ke Kota Batu

KOMISI C: DPRD Gresik Meninjau Lapangan Terbang Bawean

KUNJUNGAN KERJA: Komisi D ke Puskesmas Bungah terkait Pelayanan Kesehatan

KOMISI A: Menimba ilmu di Kabupaten Malang

KOMISI D: Kunjungan kerja ke PT. TPC Indo Plastic terkait ketenagakerjaan

KUNJUNGAN KERJA: KOMISI B diterima pejabat Pemkab Tuban

KOMISI B: Saat lawatan kerja ke Kabupaten Rembang.

KUNJUNGAN KERJA: KOMISI B diterima pejabat Pemkab Bojonegoro

38


KUNJUNGAN KERJA: Komisi A di Kabupaten Jember

KOMISI C: Memantau kinerja pengumpulan PBB di kecamatan Panceng


39

Daftar Isi SALAM REDAKSI. HAL 4. Agustus, 34 Desa Pilkades Serentak

Recommend Documents