daftar isi Dari Redaksi

Dari Redaksi

daftar isi

6

HODPDWEHUWHPXNHPEDOLSDUDSHPEDFD%XND ,QIRUPDVL3XEOLN\DQJEXGLPDQ.DOLLQLNDPL KDGLUGLHGLVLEXODQ0DUHW

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

2

5HGDNVL

Buka! Informasi Publik | Edisi 03 Maret 2014

Dari Redaksi ............................. 02 Laporan Utama .......................... 03 Aspirasi ................................... 07 Fokus ..................................... 09 Opini ...................................... 12 Kegiatan KI Pusat ........................ 13 Sidang KI Pusat .......................... 26 Kegiatan KI Provinsi ..................... 32

Laporan Utama .HOXDUNDQ3HUNL3HPLOX.RPLWPHQ.,3XVDW'RURQJ 3HPLOX7UDQVSDUDQ

Komisi Informasi Pusat Dorong Pemilu Transparan

Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono (tengah) mempresentasikan pokok-pokok Perki Pemilu didampingi oleh (dari kanan ke kiri) Ketua Bawaslu Muhamad, Ketua KPI Judhariksawan,Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Komisioner KIP Yhannu Setyawan di Kantor KIP Jakarta 18 Maret 2014

0HQHUELWNDQ3HUNL3HPLOXGDQLNXWVHUWD PHQDQGDWDQJDQL.HSXWXVDQEHUVDPDHPSDW OHPEDJDDGDODKEHQWXN.RPLWPHQ.,3GDODP PHQGRURQJ3HPLOX\DQJWUDQVSDUDQ Komitmen Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi yang digelar lima tahunan (Pemilihan Umum_red) yang jujur, adil, dan transparan sudah tidak lagi diragukan. KI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengeluarkan regulasi untuk menjamin publik mendapatkan informasi Pemilihan Umum (Pemilu) secara cepat. Regulasi yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 28 Februari 2014 melalui Lembaran Negara Nomor 275 tersebut diODXQFKLQJdi Kantor KIP Selasa, (18/3) bersamaan dengan acara penyampaian hasil pemantauan Kampanye Pemilu dari Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pemilu (GT P3) yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Informasi Pusat (KIP). “Penyelenggaraan Pemilu yang amat cepat dan terbatas, maka perlu dibuat sebuah regulasi dengan cara mempercepat (akselerasi) proses layanan Informasi Pemilu di Badan Publik Penyelenggara Pemilu dan proses penyelesaian

Sengketa Informasi Pemilu di KIP,” ujar Komisioner KIP Henny S. Widyaningsih di depan awak media saat ODXQFKLQJPeraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu (Perki Pemilu). Di tengah ingar bingar pesta demokrasi, keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Pemilu menjadi harapan ribuan jiwa penduduk Indonesia. Pemilu yang jujur, adil, dan transparan adalah wujud dari demokrasi. “Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan sarana mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis karenanya tanpa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraannya mustahil rasanya suatu Pemilu dapat dikatakan sebagai Pemilu yang demokratis,” terang Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono. Hamid panggilan Abdulhamid Dipopramono menegaskan salah satu hal yang mendasar dalam Perki Pemilu itu adalah berkaitan dengan jangka waktu pemenuhan informasi Pemilu. “Jangka waktu paling lambat sepuluh hari kerja untuk menjawab permohonan informasi menjadi dua hari kerja dan jangka waktu paling lambat tiga puluh hari kerja untuk menanggapi keberatan menjadi tiga hari kerja.”

Buka! Informasi Publik | Edisi 03 | Maret 2014

3

Laporan Utama Menurut Hamid, aturan yang dibuat sedemikian rupa itu dimaksudkan untuk memenuhi hak masyarakat atas Informasi Pemilu. “Pemilu yang jujur, adil dan berhasil hanya mungkin terwujud dalam suasana yang demokratis, sedangkan suasana demokratis hanya mungkin lahir dari rahim keterbukaan informasi,” terang dia. /DKLUQ\D3HUNL3HPLOX Perki Pemilu lahir bukan tanpa alasan. Pada acara )RUXP*URXS'LVFXVVLRQ (FGD) pembahasan Draf Perki Pemilu yang diselenggarakan pada 6 Februari 2014 di Kantor KIP dan dihadiri oleh sejumlah VWDNHKROGHU Penyelenggara Pemilu, di antaranya Bawaslu, KPU dan sejumlah Lembaga Swasta Masyarakat (LSM) turut memperbincangkan Draf Perki Pemilu itu dengan serius, karena dasar diterbitkannya Perki Pemilu jelas untuk memenuhi hak publik mendapat Informasi Pemilu secara cepat. Komisioner KIP Yhannu Setyawan mengatakan, bahwa Perki ini untuk membantu pelaksanaan Pemilu agar berlangsung secara jujur dan adil. Dengan adanya regulasi ini KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak perlu merasa terbebani.

“Bagi Pemohon informasi yang merasa tidak puas atas data informasi Pemilu yang diminta, maka dapat melakukan sengketa informasi ke Komisi Infomasi menggunakan Perki ini,” ungkap Komisioner KIP Rumadi. Selaras dengan yang disampaikan Rumadi Komisioner KIP Henny S. Widyaningsih mengatakan lahirnya Perki Pemilu ini tidak akan membuat pertentangan antara KI dan KPU. “Sudah ada kesepahaman bahwa KPU sangat berkepentingan terhadap Perki ini, karena KPU sudah menyatakan tunduk pada UU KIP,” kata dia. Perki Pemilu memiliki fungsi yang sangat penting karena dapat membantu mengatasi masalah sengketa hasil Pemilu. “Tingkat kepentingannya jadi sangat tinggi jika nantinya hasil putusan sengketa informasi di KI menjadi barang bukti dalam sengketa Pemilu,” ujar Henny. Dalam kesempatan itu, Komisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar mengatakan pada prinsipnya, Perki Pemilu sangat penting untuk mengatur Layanan Informasi Pemilu karena sangat khusus. Ia mengatakan dengan adanya tahapan Pemilu dengan jadwal yang ketat, maka tidak mungkin menggunakan prosedur normal dalam proses pelayanan informasi.

“Perki Pemilu hanya menjangkau sengketa data informasi tentang tahapan Pemilu 2014 dan Pilpres, namun tidak termasuk data informasi pada umumnya, seperti data informasi tentang profil Komisioner KPU dan sebagainya,” Kata Yhanu. Jauh sebelum UU KIP dilahirkan, dan dua kali pesta demokrasi ini diselenggarakan di Indonesia (Pemilu Tahun 2004 dan 2009) ketidakjelasan informasi perolehan suara, kekacauan sistem informasi Pemilu, hanya menjadi rumor dan desas-desus jalanan yang disebabkan belum adanya regulasi yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh Informasi Pemilu.

4


Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua KPI Judhariksawan, dan Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono usai tandantangani SKB tentang Kepatuhan Pelaksanaan Kampaye Pemilihan Umum Melalui Media Penyiaran di Kantor Bawaslu Jumat, 28 Februari 2014

Laporan Utama Selain itu, ia juga menjelaskan, bahwa dalam penyelenggaran Pemilu maka KPU dan Bawaslu yang sangat bertanggungjawab, karena memiliki putusan yang implikasinya langsung ke masyarakat. Namun KPU dan Bawaslu di Daerah lebih bersifat DGKRF, karena penyedia informasi ada di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi saja. “Tidak mungkin Pemohon informasi meminta data informasi Pemilu di Kabupaten, karena yang diminta adalah berita acara perhitungan suara di tingkat Kecamatan,” katanya. Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua John Fresly bersama Komisioner Yhannu Setyawan dan Komisioner Rumadi saat melakukan sosialisasi ke KPU, Jumat (28/2) menjelaskan bahwa niat baik KIP untuk menerbitkan Perki Pemilu semata-mata untuk meringankan beban KPU. “Jadi KIP sama sekali tidak bermaksud memperberat kerja KPU yang sekarang ini memang sudah berat,” kata John. Hal itu menjawab pertanyaan Komisioner KPU Sigit Pamungkas, yang dalam acara itu juga dihadiri oleh Ferry Kurniawan Rizkyansyah, dan Arief Budiman. Sigit menilai seolah-olah Perki ini akan memberatkan kerja KPU nantinya karenanya Ia mempertanyakan mengapa tanggapan atas Pemohon informasi ke KPU harus dipersingkat dari paling lambat 10 hari menjadi hanya dua hari kerja. Menurut John, justru dengan adanya Perki ini dapat lebih mempermudah masyarakat untuk mendapatkan data informasi Pemilu karena mendapatkan data informasi merupakan hak asasi manusia. “Tidak mungkin hak asasi manusia pelayanannya diperlambat.” Sementara Komisioner Yhannu Setyawan mengatakan, secara umum memang Perki Pemilu telah memperpendek waktu Pemohon informasi hingga masuk ke sengketa di KIP dan Daerah. Ia menjelaskan, untuk prosedur yang normal maka jangka waktu proses

Penyelesaian Sengketa Informasi mencapai 115 hari kerja, namun Perki Pemilu ini mempersingkat waktu hanya 29 hari kerja. Dengan demikian, menurut Yhannu terbitnya Perki Pemilu memberikan solusi bagi Pemohon informasi sekaligus upaya menjaga kredibilitas KPU dalam memenuhi tuntutan para Pemohon informasi. .,37DQGDWDQJDL.HSXWXVDQ%HUVDPD(PSDW /HPEDJD Memprediksi besarnya potensi pertentangan akibat kemungkinan besar akan terjadinya kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2014, maka sejumlah lembaga negara bersatu guna meminimalisasikan potensi negatif tersebut. KIP yang sejak awal telah mempersiapkan Perki Pemilu dalam upaya menjadikan Pemilu yang transparan ternyata mendapatkan dukungan dari KPU, Bawaslu, dan KPI. Bahkan anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang QRWDEHQH merupakan para kontestan pada Pemilu 2014 tampak antusias mendukung kiprah keempat lembaga negara itu untuk membentuk Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pemilu. Antusiasme itu diwujudkan Komisi I DPR RI dengan mengundang empat lembaga negara tersebut hadir pada Rapat Dengar Pendapat (RDP), 24 februari 2014 guna membahas upaya mencegah kontestan Pemilu, baik partai politik maupun para Calon Legislatif-nya melakukan kecurangan. GT P3 dalam RDP itu menyepakati dua poin kesepakatan di Gedung DPR RI. Pertama, disepakati moratorium (penghentian) penayangan iklan politik dan kampanye sampai 15 Maret 2014, dan kedua DPR mendesak Gugus Tugas agar menjalankan kesepakatan di antara anggota agar tercipta Pemilu berkualitas. Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono pada RDP itu mengatakan bahwa semua partai politik (parpol) termasuk Badan Publik karena menerima dana APBN, seperti diatur dalam


5

Laporan Utama Pasal 15 UU KIP harus tunduk pada UU KIP dan transparan dalam penggunaan anggaran. Sedangkan media massa yang termasuk Badan Publik seperti TVRI dan RRI yang wajib tunduk pada UU, dan media non-Badan Publik namun mereka menggunaan barang publik berupa frekuensi dan bergerak dalam kepentingan publik, sehingga dituntut untuk transparan, akuntabel, dan memberikan akses sama kepada peserta Pemilu. Dalam konteks pemasangan iklan, maka menurut Hamid pada RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan (Demokrat) semua media massa harus bertanggung jawab terkait keuangan parpol dalam pemasangan iklan, terdiri frekuensi dan durasi yang harus didata KPU, serta agen iklan yang bertransaksi yang harus jelas faktur pajaknya. Usai RPD, keempat lembaga negara terus meningkatkan akselerasi guna mewujudkan SKB (Surat Kesepakatan Bersama) sehingga efektifitas pelaksanaan moratorium penayangan iklan politik di lembaga penyiaran dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab. Akhirnya pada 28 februari 2014 keempat lembaga negara ini melaksanakan penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tentang Kepatuhan Ketentuan Kampanye melalui Media Penyiaran di Gedung Bawaslu Jakarta, Jumat (28/2). Penandatanganan SKB itu dilakukan langsung oleh masing-masing Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua KPI Judhariksawan, dan Ketua KIP Abdulhamid Dipopramo. Turut menyaksikan penandatanganan yang efektif berlaku sejak ditandatangani itu, Wakil Ketua KIP John Fresly, Komisioner Yhannu Setyawan, dan Sekretaris KIP Bambang Hardi Winata. Pada kesempatan itu, Ketua KIP Abdulhamid mengatakan, segenap masyarakat berhak mengetahui seluruh proses tahapan Pemilu 2014. Ia menjelaskan kepada hadirin yang mayoritas terdiri para wartawan cetak maupun elektronik dan online, bahwa penayangan iklan politik dan kampanye Pemilu 2014 di lembaga

6


penyiaran harus transparan dan akuntabel karena Pemilu merupakan proses penyelenggaraan negara. “Apalagi semua lembaga penyiaran, baik milik pemerintah maupun swasta, mempergunakan frekuensi yang merupakan milik publik sehingga harus dipergunakan secara HTXDO oleh semua peserta Pemilu dan akses maksimum seluas-luasnya oleh publik,” katanya menjelaskan. Dengan demikian, menurut ia semua kontestan Pemilu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat tampil kampanye di lembaga penyiaran baik untuk porsi berita maupun iklan kampanye, tidak tergantung pada besar kecilnya kepemilikan sumber daya mereka. Menurutnya, KIP akan mengawal pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu, sebelum, saat pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaannya.

Penandantanganan SKB tentang Kepatuhan Pelaksanaan Kampaye Pemilihan Umum Melalui Media Penyiaran oleh Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua KPI Judhariksawan, dan Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono di Kantor Bawaslu Jumat, 28 Februari 2014

Ia juga mengingatkan, bahwa penting untuk dipatuhi seluruh lembaga survei dan lembaga penyiaran sesuai dengan SKB, adalah agar menunda penyiaran hasil TXLFNFRXQW(hasil hitung cepat) Pemilu hingga dua jam setelah selesainya Pemilu di waktu Indonesia bagian barat (WIB). “KIP prinsipnya harus mendorong semua informasi Pemilu segera diumumkan, tapi KPU mengatur baru dua jam setelah pelaksanaan pencoblosan di wilayah barat, sehingga itu harus jadi pegangan karena sudah tanda tangan bersama,” kata dia.

Aspirasi Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu yang Transparan Mewujudkan Penyelenggaraan PemiluTransparan yang Transparan Mewujudkan Pemilu yang

Secercah harapan menuai dalam pagelaran pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahunan (Pemilihan Umum_red) ini, yaitu terlaksananya pesta demokrasi secarayang jujur, adil dan transparan. Pertanyannya Secercah harapan menuai dalam pagelaran pesta demokrasi dilaksanakan lima tahunan (Pemilihan bagaimana mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang transparan? Berikut pandangan para Komisioner Umum_red) ini, yaitu terlaksananya pesta demokrasi secara jujur, adil dan transparan. Pertanyannya Komisi Informasi provinsi. penyelenggaraan Pemilu yang transparan? Berikut pandangan para Komisioner bagaimana mewujudkan Komisi Informasi provinsi.

Ahmad S.H Ketua Komisi Ahmad S.H Informasi

Provinsi Bangka Belitung Ketua Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung

K K

eberadaan UU KIP yang baru efektifUU pada eberadaan KIPTahun yang 2010 menjadi suatu baru efektif pada Tahun keniscayaan keterbukaan 2010 menjadi suatu informasi dalam keniscayaan keterbukaan penyelenggaraan informasi dalam Pemilu, untuk itu penyelenggara penyelenggaraan Pemilu, Pemilu harus memahami betul untuk itu penyelenggara hak-hak pemilih dalam betul Pemilu harus memahami menggunakan haknya karena hak-hak pemilih dalam banyak warga yang belum menggunakan haknya karena mengerti apa Pemilu itu banyak warga yang belum sebenarnya. mengerti apa Pemilu itu sebenarnya. Untuk mendapatkan hasil Pemilu yang berkualitas, Untuk mendapatkan hasilmaka akses Informasi Publik adalah Pemilu yang berkualitas, maka suatu yangadalah akses keniscayaan Informasi Publik dibutuhkan bangsa yang ini dalam suatu keniscayaan rangka pestabangsa demokrasi dibutuhkan ini dalam bangsa. rangka pesta demokrasi bangsa. Sebagai lembaga yang baru dibentuk (Komisi Informasi Sebagai lembaga yang baru Provinsi Bangka dibentuk (Komisi Informasi Belitung) mencoba untuk Provinsi Bangka mendorong masyarakat Belitung) mencoba untuk menggunakan haknya mendorong masyarakatsecara bertanggung jawab. menggunakan haknya secara bertanggung jawab.

H.M Zaki Abdullah Ketua Komisi Informasi H.M Zaki Abdullah

Provinsi Sumatera Utara Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

P P

Salman Hadiyanto, SH Ketua Komisi InformasiSH Provinsi Salman Hadiyanto,

Sulawesi Tengah Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah

U U

emilu merupakan wujud ndang-undang Pemilu pelaksanaan kedaulatan memberikan tugas dan emilu merupakan wujud ndang-undang Pemilu rakyat, sedangkan mandat kepada Komisi pelaksanaan kedaulatan memberikan tugas dan keterbukaan dalam Pemilihan Umum (KPU) Komisi untuk rakyat,informasi sedangkan mandat kepada penyelenggaraan Pemiludalam menjalankan kewenangan, keterbukaan informasi Pemilihan Umum (KPU) untuk merupakan hak masyarakat tugas, dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu menjalankan kewenangan, sekaligus sarana untuk penyelenggaraan merupakan hak masyarakat tugas, dan fungsi Pemilu dalam mewujudkan Pemilu yang secara adil, transparan sekaligus sarana untuk penyelenggaraan Pemiludan jujur, adil danPemilu demokratis. berkualitas. mewujudkan yang secara adil, transparan dan jujur, adil dan demokratis. berkualitas. UU KIP yang mengatur dan Apakah KPU telah ´PHPDNVDµ%DGDQ3XEOLNDWDX melaksanakan tahapan dan UU KIP yang mengatur dan Apakah KPU telah penyelenggara Pemilu untuk proses Pemilu dengan ´PHPDNVDµ%DGDQ3XEOLNDWDX melaksanakan tahapan dan transparan dalam transparan? KPU harus diberi penyelenggara Pemilu untuk proses Pemilu dengan menyebarluaskan, dukungan, agar transparan dalam transparan?motivasi KPU harus diberi mengumumkan dan menyelenggarakan menyebarluaskan, dukungan, motivasiPemilu agar menyediakan informasi terkait sesuai ketentuan, maksud mengumumkan dan menyelenggarakan Pemilu dan Pemilu menjadi bagian terkait tujuan, yang terpenting menyediakan informasi sesuai ketentuan, maksud dan penting dalam mewujudkan transparansi adalah Pemilu menjadi bagian tujuan, yangPemilu terpenting Pemilu jujur, adil, dan tanggung jawab semua pihak. pentingyang dalam mewujudkan transparansi Pemilu adalah demokratis Pemilu yangsupaya jujur, tidak adil, dan tanggung jawab semua pihak. terjadi korupsi Pemilu karena Bila semua pihak mendukung demokratis supaya tidak dipicu ketertutupan. keterbukaan Informasi pada terjadisikap korupsi Pemilu karena Bila semua pihak mendukung semua proses Informasi dan tahapan, dipicu sikap ketertutupan. keterbukaan pada Transparansi dalam maka sebenarnya rakyat telah semua proses dan tahapan, penyelenggaraan Pemilu, menuai separuh keberhasilan Transparansi dalam maka sebenarnya rakyat telah harus dimulai dariPemilu, dalam Pemilu penyelenggaraan menuaimewujudkan separuh keberhasilan perencanaan, pelaporan yang berkualitas, sebab hasil harus dimulai dari dalam mewujudkan Pemilu keuangan, pelayanan publik yang sangat perencanaan, pelaporan yang diperoleh berkualitas, sebab hasil Partai Politik dan tergantung dari sangat proses yang keuangan, pelayanan publik yang diperoleh penyelenggara Pemilu. dilalui. Partai Politik dan tergantung dari proses yang penyelenggara Pemilu. dilalui. Buka! Informasi Publik | Edisi 03 | Maret 2014

7

Aspirasi

Arifuddin Jalil

Fikri Riza

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi

P

esta demokrasi akan semakin berkualitas ketika para penyelenggaranya memiliki komitmen untuk menjalankan peraturan perundangundangan secara baik dan benar, termasuk UU KIP. Pada Pemilu tahun ini, partai politik termasuk calon anggota legislatif memiliki kewajiban untuk melaporkan modal dan penggunaan dana kampanye. KPU pun memiliki kewenangan untuk mengumumkan laporan dana kampanye tersebut. Di Provinsi Kepulauan Riau laporan dana kampanye dapat diakses pada ZHEVLWH penyelenggara Pemilu di setiap daerah, baik ZHEVLWH provinsi, maupun kabupaten dan kota. Masyarakat atau pemilih dapat mengetahui asal muasal dana kampanye tersebut, termasuk besaran dana kampanye, serta penggunaannya, dengan demikian kita bisa mewujdukan budaya transparansi menjadi kenyataan.

8

P

esta Demokrasi ini harus sejalan dengan semangat UU KIP. Bahwa disebutkan Partai Politik dalam Pasal 15 UU KIP adalah Badan Publik sehingga segala Dana Kampanyenya harus disampaikan kepada publik. Maka peserta Pemilu baik Perorangan ataupun partai politik wajib menyampaikan dana kampanye ke publik agar seluruh prosesnya berjalan dengan transparan. Jika partai politik tidak mau menyampaikan dana kampanyenya kepada publik tidak ada rasa kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Kata kuncinya adalah Dana Kampanye yang efektif akan menghasilkan calon-calon legislatif yang mempunyai integritas untuk mengembalikan keterpurukan karena di negara kita ini telah terjadi degradasi moral.


I Nyoman Gde Legawa Partha Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali

P

roses Pemilu pada setiap tahapan dikenal rawan. Banyak pelanggaran dilakukan oleh parpol dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Kerawanan bisa terjadi karena ada informasi yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan, atau bisa jadi ada unsur kesengajaan pihakpihak tertentu menyelewengkan informasi. Kata rawan tak perlu timbul, jika semua pihak transparan dan terbuka akan informasi. Tak cukup hanya peserta Pemilu yang terbuka, penyelenggara dan pengawas Pemilu pun harus membuka keran informasi yang baik secara merata dan adil tanpa ada yang disembunyikan. Ada harapan besar Pemilu 2014 berjalan lancar dan mencapai harapan bersama, jika semua pihak menjadikan UU KIP sebagai pondasi dan semangat dalam mewujudkan pemilu yang transparan, bersih, dan bermartabat.

Fokus

Informasi Evaluasi Kenaikan Jabatan PNS Dapat Dibuka .RPLVL,QIRUPDVL3XVDW.,3 SXWXVNDQVWDWXVLQIRUPDVL .RPLVL,QIRUPDVL3XVDW.,3 SURVHVSHPEHUKHQWLDQ SXWXVNDQVWDWXVLQIRUPDVL 3HJDZDL1HJHUL6LSLO316 SURVHVSHPEHUKHQWLDQ GDQLQIRUPDVLHYDOXDVL 3HJDZDL1HJHUL6LSLO316 NHQDLNDQMDEDWDQVHEDJDL GDQLQIRUPDVLHYDOXDVL LQIRUPDVLWHUEXNDEHUV\DUDW NHQDLNDQMDEDWDQVHEDJDL LQIRUPDVLWHUEXNDEHUV\DUDW Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Nomor 14 Sejak Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2008 tentang (UU KIP) diundangkan, Keterbukaan Informasi maka Publik

telapak tangan untuk memperoleh informasi telapak tangan untuk dan tidak semudah pula Badan memperoleh informasi dan Publiksemudah untuk menyatakan tidak pula Badansuatu informasi tertentu dapat suatu Publik untuk menyatakan dikategorikan sebagai informasi informasi tertentu dapat yang tertutup/dikecualikan. dikategorikan sebagai informasi

(UU KIP) diundangkan, maka

demikian pula Badan Publik

yang tertutup/dikecualikan. Bila Publik hendak memperoleh suatu informasi harus melalui Bila Publik hendak memperoleh prosedur yang ditentukan suatu informasi harus melalui demikian pula ditentukan Badan Publik prosedur yang

Pasalnya, sengketa informasi tersebut seorang Pasalnya,melibatkan sengketa informasi Pegawai Negeri Sipil yang tersebut melibatkan seorang menyengketakan Badan PublikPegawai Negeri Sipil yang nya ke KIP. Uniknya, informasi menyengketakan Badan Publikyangke dimohonkan merupakan nya KIP. Uniknya, informasi informasi yang berkaitan yang dimohonkan merupakan dengan Pemohon itu sendiri dan informasi yang berkaitan dinyatakan Badan Publik dengan Pemohon itu sendiri dan sebagai informasi yang dinyatakan Badan Publik dikecualikan. sebagai informasi yang dikecualikan.

“Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan informasi a quo dan/atau penjelasan tertulis atas informasi a quo selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon.” paradigma lama dalam penyelenggaraan negara terkait paradigma lama dalam penyediaan Informasi Publik penyelenggaraan negara terkait (semua informasi tertutup penyediaan Informasi Publik kecuali diizinkan untuk (semua yang informasi tertutup dibuka) beralih pada paradigma kecuali yang diizinkan untuk baru (semua informasi terbuka dibuka) beralih pada paradigma untuk umum kecuali informasi baru (semua informasi terbuka yang untukdikecualikan). umum kecuali informasi

harus melalui prosedur bila mengecualikan suatu informasi. harus melalui prosedur bila

yang dikecualikan). Secara legal jaminan memperoleh Informasi Publik Secara legal jaminan diatur dalam Informasi UU KIP. Ternyata memperoleh Publik tidak semudah membalikkan diatur dalam UU KIP. Ternyata

mengecualikan suatu informasi. Konsekuensi dari tidak diperolehnya suatu informasi Konsekuensi dari tidak atau dinyatakannya suatu diperolehnya suatu informasi informasi sebagai informasi atau dinyatakannya suatu yang dikecualikan akan informasi sebagai informasi menimbulkan sengketa yang dikecualikan akan Informasi Publik. Dalam menimbulkan sengketa catatan redaksi %XND,QIRUPDVL3XEOLN Informasi Publik. Dalam catatan setidaknya terdapat dua redaksi %XND,QIRUPDVL3XEOLN sengketa informasi setidaknya terdapatyang dua menjadi sorotan publik. sengketa informasi yang

tidak semudah membalikkan

menjadi sorotan publik.

,QIRUPDVL 3HPEHUKHQWLDQ316 ,QIRUPDVL 3HPEHUKHQWLDQ316

Awal 2014, mungkin bisa dibilang sebagai salah satu Awal 2014, mungkin bisa catatan dibilang pembenaran sebagai salahbahwa satu paradigma ketertutupan catatan pembenaran bahwa informasi paradigmadalam ketertutupan penyelenggaraan informasi dalam pemerintahan telah berubah dengan penyelenggaraan pemerintahan ditandainya Putusan telah berubah denganSengketa Informasi Publik Register Nomor ditandainya Putusan Sengketa 040/IV/KIP-PS-A/2013 antara Informasi Publik Register Nomor Pemohon Ari Widodo (Eks PNS 040/IV/KIP-PS-A/2013 antara Pemohon Ari Widodo (Eks PNS


9

Fokus

Dokumentasi (PPID) tertanggal 11 Februari 2013. Dalam surat tersebut dinyatakan informasi yang dimohon Pemohon adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 4 dan Pasal 17 huruf i UU KIP sehingga permohonan informasi ditolak. Sidang antara Pemohon Ari Widodo terhadap Termohon Kemenkeu, 8-1-2014

Kemenkeu) dengan Termohon Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI) oleh KIP. Putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon berkaitan dengan proses pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas nama Pemohon oleh Majelis Komisioner yang diketuai John Fresly beranggotakan Rumadi dan Dyah Aryani, itu bisa menjadi pelajaran bagi Badan Publik lainya dalam mengambil suatu kebijakan. Putusan yang dibacakan secara bergantian tanggal 20 Januari 2014 dalam sidang terbuka untuk umum yang dimohonkan Pemohon termasuk informasi yang dikecualikan. Toh, Pemohon diberikan jaminan melalui putusan tersebut untuk memperoleh informasinya. ´Permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan Pemohon merupakan Informasi Publik yang dikecualikan tetapi terbuka hanya untuk

10

Pemohonµ bunyi amar putusan dalam sengketa itu. ´Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan informasi DTXR dan/atau penjelasan tertulis atas informasi DTXRselambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon.µ Dari fakta persidangan yang digelar KIP pada tanggal 12 September 2013, 7 Oktober 2013, 8 Januari 2014 dan dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Oktober 2013, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan alasan untuk membuktikan ada tidaknya hukuman disiplin yang lebih ringan yang telah dijatuhkan sebelumnya kepada Pemohon. Pemohon tidak pernah menerima surat panggilan pemeriksaan ataupun penjatuhan hukuman disiplin lebih ringan sebelumnya. Atas dasar permohonan Pemohon, Termohon kemudian memberikan tanggapan melalui Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan


Beralasan itu, Majelis Komisioner dalam putusannya berpendapat bahwa terkait dengan ´3LKDN\DQJUDKDVLDQ\D GLXQJNDSµGDODP3DVDOD\DW (2) UU KIP, pihak yang dimaksud dari informasi yang rahasianya diungkap adalah pihak atau pribadi yang bersangkutan yang menjadi subyek pemeriksaan dalam hal ini adalah Pemohon bukan pihak Termohon atau bagian dari Termohon dalam sengketa DTXRdengan demikian, alasan penolakan permohonan informasi Termohon sudah seharusnya ditolak. Selain itu, Majelis Komisioner juga berpendapat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.01/PJ.92/2012 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas nama Pemohon harus dapat dijelaskan oleh Termohon tentang pertimbangan atau dasar munculnya surat keputusan tersebut sehingga sudah semestinya Termohon dibebankan untuk menjelaskan secara resmi dan tertulis.

Fokus

,QIRUPDVL.HQDLNDQ -DEDWDQ Dalam sengketa informasi yang melibatkan Pemohon Gito Purnomo (PNS Kemenkeu) dengan Termohon sama seperti sengketa sebelumnya. Namun, dalam sengketa informasi yang diberi Register Nomor 329/VIII/KIP-PS-A/2011, pokok sengketa informasi yang dimohon Pemohon yaitu informasi hasil evaluasi pelaksana dalam jabatan, berita acara hasil penilaian pelaksana dalam jabatan dan Surat rekomendasi kenaikan/penurunan/ tetapnya pelaksana dalam jabatan menyangkut dirinya sendiri. Berdasarkan fakta persidangan yang diputus pada 11 Juni 2012 tersebut, Majelis Komisioner yang diketuai Ahmad Alamsyah Saragih mengabulkan permohonan Pemohon. ´0HQJDEXONDQSHUPRKRQDQ 3HPRKRQXQWXNVHEDJLDQµNDWD Ketua Majelis Komisioner saat membacakan putusan secara bergantian dengan Anggota Majelis Henny S. Widyaningsih dan Ramly Amin Simbolon. ´MHQ\DWDNDQ«LQIRUPDVL\DQJ dimohon adalah informasi yang tertutup tetapi merupakan informasi terbuka bagi pihak yang rahasianya diungkap, di mana Pemohon merupakan pihak yang rahasianya diungkap dan sebagai Pemohon informasi atas LQIRUPDVLQ\DVHQGLULµ

Pangkal dari timbulnya sengketa informasi ini berdasarkan fakta persidangan adalah disebabkan jawaban terhadap permohonan informasi Pemohon dari Termohon yang pada intinya menyatakan informasi hasil evaluasi adalah bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh siapapun, kecuali pejabat yang menangani

bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan VHVHRUDQJµ

Sidang Ajudikasi antara Pemohon Gito Purnomo dengan Termohon Kementerian Keuangan

kepegawaian pada unit tersebut dan Pejabat Penilai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008. Majelis pun mempertimbangkan alasan pengecualian dari Termohon, dengan berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi yang dikecualiakan namun informasi yang diungkap berkaitan dengan Pemohon maka dinyatakan sebagai informasi terbuka. ´«hal-hal yang dimohonkan Pemohon termasuk informasi yang di kecualikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP yang menyebutkan setiap Badan Publik wajib membuka akses

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat karena pihak yang rahasianya akan terungkap dalam informasi itu adalah Pemohon maka informasi tersebut terbuka bagi Pemohon. ´«informasi yang di kecualikan dalam Pasal 17 huruf h angka 4 merupakan informasi terbuka bagi pihak yang rahasinya diungkap, dimana pemohon merupakan pihak yang rahasianya diungkap dan sebagai pemohon informasi atas LQIRUPDVLQ\DVHQGLULµ tegasnya.

Buka! Informasi Publik | Edisi 03 Maret 2014

11

Opini Memaknai Frase “Pengguna” pada Sengketa Informasi Publik

P P

engguna Informasi Publik berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU KIP adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik (BP) yang menggunakan engguna Informasi Publik berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU KIP adalah orang Informasi Publik. Sementara Pasal 1 angka 12 UU KIP mengatakan Pemohon Informasi perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik (BP) yang menggunakan Publik adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan Informasi Publik. Sementara Pasal 1 angka 12 UU KIP mengatakan Pemohon Informasi permintaan Informasi Publik kepada BP menurut UU KIP. Publik adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik kepada BP menurut UU KIP. Jika Sengketa Informasi Publik (SIP) didefinisikan Pasal 1 angka 5 UU KIP sebagai sengketa yang terjadi antara BP dan Pengguna Informasi Publik maka agak berbeda yang diatur Pasal 1 Jika Sengketa Informasi Publik (SIP) didefinisikan Pasal 1 angka 5 UU KIP sebagai sengketa angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian yang terjadi antara BP dan Pengguna Informasi Publik maka agak berbeda yang diatur Pasal 1 Sengketa Informasi Publik (Perki 2/2010) yaitu SIP antara BP dan Pemohon Informasi Publik angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian John Fresly berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat 1 UU KIP. Wakil Ketua KIP Sengketa Informasi Publik (Perki 2/2010) yaitu SIP antara BP dan Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat 1 UU KIP. Memperhatikan Pasal 1 angka 5 UU KIP dapat ditafsirkan adanya mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dalam dua jenis skema atau model yang berbeda. Pertama, SIP menyangkut hak untuk memperoleh informasi Memperhatikan Pasal 1 angka 5 UU KIP dapat ditafsirkan adanya mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) (selanjutnya disebut tipe I) yang menggunakan permintaan informasi (Pasal 22 UU KIP) dan menggunakan dalam dua jenis skema atau model yang berbeda. Pertama, SIP menyangkut hak untuk memperoleh informasi mekanisme keberatan (Pasal 35 UU KIP). Kedua SIP menyangkut hak untuk menggunakan informasi (selanjutnya (selanjutnya disebut tipe I) yang menggunakan permintaan informasi (Pasal 22 UU KIP) dan menggunakan disebut tipe II) tanpa adanya permintaan informasi melainkan pengguna informasi langsung mengajukan keberatan mekanisme keberatan (Pasal 35 UU KIP). Kedua SIP menyangkut hak untuk menggunakan informasi (selanjutnya kepada BP terkait (Pasal 35 ayat (1) huruf b UU KIP dan dipertegas pada Pasal 8 ayat (2) Perki 2/2010). disebut tipe II) tanpa adanya permintaan informasi melainkan pengguna informasi langsung mengajukan keberatan kepada BP terkait (Pasal 35 ayat (1) huruf b UU KIP dan dipertegas pada Pasal 8 ayat (2) Perki 2/2010). Sejak diberlakukannya UU KIP dan adanya perubahan Perki 2/2010 menjadi Perki 1/2013, praktik PSI yang dilakukan Komisi Informasi (KI) Pusat tidak merujuk pada definisi SIP sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 UU Sejak diberlakukannya UU KIP dan adanya perubahan Perki 2/2010 menjadi Perki 1/2013, praktik PSI yang KIP. Pemahaman mengenai adanya dua skema ini tidak pernah diterapkan dalam kasus-kasus sengketa informasi. dilakukan Komisi Informasi (KI) Pusat tidak merujuk pada definisi SIP sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 UU Akibatnya tafsir yang dianut dalam praktik PSI di KI saat ini adalah SIP harus ada Pemohon atau tipe I. Doktrin ini KIP. Pemahaman mengenai adanya dua skema ini tidak pernah diterapkan dalam kasus-kasus sengketa informasi. berkembang menjadi doktrin QRUHTXHVWHUQRFDVHV. Akibatnya tafsir yang dianut dalam praktik PSI di KI saat ini adalah SIP harus ada Pemohon atau tipe I. Doktrin ini berkembang menjadi doktrin QRUHTXHVWHUQRFDVHV. Dilihat dari unsur kepentingannya, maka tipe II lebih dapat dirasakan manfaat atas pemberian akses informasi terhadap hak konstitusionalnya daripada tipe I. Oleh karenanya perlu ada mekanisme yang mengatur agar ruang Dilihat dari unsur kepentingannya, maka tipe II lebih dapat dirasakan manfaat atas pemberian akses informasi bagi tipe II dapat lebih dieksplorasi. terhadap hak konstitusionalnya daripada tipe I. Oleh karenanya perlu ada mekanisme yang mengatur agar ruang bagi tipe II dapat lebih dieksplorasi.

SS

Menyoal Pentingnya Uji Kegunaan dalam PSI

ecara tegas UU KIP menjamin hak memperoleh Informasi Publik (yang dilakukan melalui permohonan Informasi Publik). Namun Pasal 4 ayat (3) UU KIP menekankan keharusan ecara tegas UU KIP menjamin hak memperoleh Informasi Publik (yang dilakukan melalui adanya alasan dalam mengajukan permintaan Informasi Publik. Tampaknya pembuat UU permohonan Informasi Publik). Namun Pasal 4 ayat (3) UU KIP menekankan keharusan KIP menyadari di kemudian hari akan terjadi puluhan bahkan ratusan gelombang adanya alasan dalam mengajukan permintaan Informasi Publik. Tampaknya pembuat UU permohonan Informasi Publik kepada Badan Publik yang bisa jadi dilakukan tidak sesuai KIP menyadari di kemudian hari akan terjadi puluhan bahkan ratusan gelombang dengan maksud dan tujuan UU KIP. permohonan Informasi Publik kepada Badan Publik yang bisa jadi dilakukan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan UU KIP. Oleh karena itu ´SHQ\HUWDDQDODVDQSHUPLQWDDQµGDODPSHUPRKRQDQLQIRUPDVLGLKDUDSNDQ mampu menjadi filter pertama (sebagai syarat prosedural). Terlepas apakah alasan Oleh karena itu ´SHQ\HUWDDQDODVDQSHUPLQWDDQµGDODPSHUPRKRQDQLQIRUPDVLGLKDUDSNDQ permintaan dalam permohonan Informasi Publik disampaikan secara tertulis atau tidak mampu menjadi filter pertama (sebagai syarat prosedural). Terlepas apakah alasan tertulis, yang terpenting alasan permintaan Informasi Publik harus dinyatakan (GHFODUH). permintaan dalam permohonan Informasi Publik disampaikan secara tertulis atau tidak Dyah Aryani tertulis, yang terpenting alasan permintaan Informasi Publik harus dinyatakan (GHFODUH). Komisioner KIPtidak Pasal 6 ayat (2) UU KIP menegaskan, Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila sesuai dengan ketentuan perundang-XQGDQJDQ)UDVDŃHWHQWXDQSHUDWXUDQSHUXQGDQJ-XQGDQJDQµKDUXVGLWDIVLUNDQ Pasal 6 ayat (2) UU KIP menegaskan, Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sebagai seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentu saja termasuk UU KIP. sesuai dengan ketentuan perundang-XQGDQJDQ)UDVDŃHWHQWXDQSHUDWXUDQSHUXQGDQJ-XQGDQJDQµKDUXVGLWDIVLUNDQ sebagai seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentu saja termasuk UU KIP. Harus diakui bahwa keberadaan Pasal 6 Ayat (2) Jo. Pasal 4 Ayat (3) UU KIP seolah memberi peluang kepada Badan 3XEOLN XQWXN PHPSHUWDKDQNDQ ŃHWHUWXWXSDQQ\Dµ NDUHQD GHQJDQ PXGDK GDSDW PHQRODN SHUPLQWDDQ ,QIRUPDVL Harus diakui bahwa keberadaan Pasal 6 Ayat (2) Jo. Pasal 4 Ayat (3) UU KIP seolah memberi peluang kepada Badan Publik berdasarkan alasan prosedural. Padahal tidak semua permintaan Informasi Publik dilakukan tanpa itikad 3XEOLN XQWXN PHPSHUWDKDQNDQ ŃHWHUWXWXSDQQ\Dµ NDUHQD GHQJDQ PXGDK GDSDW PHQRODN SHUPLQWDDQ ,QIRUPDVL baik, sekadar iseng atau tanpa maksud dan tujuan yang diamanatkan UU KIP. Publik berdasarkan alasan prosedural. Padahal tidak semua permintaan Informasi Publik dilakukan tanpa itikad baik, sekadar iseng atau tanpa maksud dan tujuan yang diamanatkan UU KIP. Di sinilah pentingnya Komisi Informasi melakukan uji kegunaan dalam setiap Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP) dengan cara meneliti, mengkaji, dan menguji alasan permintaan Informasi Publik. Tujuannya adalah Di sinilah pentingnya Komisi Informasi melakukan uji kegunaan dalam setiap Penyelesaian Sengketa Informasi untuk menilai ada tidaknya kegunaan Informasi Publik, mencegah tindakan sewenang-wenang Badan Publik dalam Publik (PSIP) dengan cara meneliti, mengkaji, dan menguji alasan permintaan Informasi Publik. Tujuannya adalah menolak permintaan karena alasan prosHGXUDOPHPDVWLNDQWHUSHQXKLQ\DXQVXU´3HQJJXQD,QIRUPDVL3XEOLNµserta untuk menilai ada tidaknya kegunaan Informasi Publik, mencegah tindakan sewenang-wenang Badan Publik dalam memastikan informasi yang diminta digunakan oleh Pengguna Informasi Publik secara tidak melawan hukum dan menolak permintaan karena alasan prosHGXUDOPHPDVWLNDQWHUSHQXKLQ\DXQVXU´3HQJJXQD,QIRUPDVL3XEOLNµserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. memastikan informasi yang diminta digunakan oleh Pengguna Informasi Publik secara tidak melawan hukum dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12


Kegiatan KI Pusat Pattiro ² KI Jatim Susun Pedoman Beracara

Karena semangatnya melahirkan dasar hukum dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP), maka kekurangan di UU KIP dan di Perki yang telah ada, termasuk tidak termuatnya teks sumpah, janji, dan lain-lainnya, disempurnakan di pedoman.

D

Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua KI Provinsi Jawa Timur Joko Tetuko dengan menghadirkan narasumber Prof Dr Hadi Subhan (Akademisi Unair), Bambang (Mahkamah Agung), beberapa Komisioner KI Provinsi seperti Juniardi (Lampung), Lilik Rukitasari (Kaltim), Dewi Amanatun Suryani (DI Yogyakarta), Amas Tadjuddin HS (Banten), Budi Yoga Permana (Jawa barat), Siti Mariam (DKI Jakarta), dan seluruh KI Provinsi Jawa Timur.

alam rangka menjaga pelaksanaan proses Sengketa Informasi Publik sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), maka Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur (Jatim) bersama Pattiro menginisiasi penyusunan Pedoman Teknis Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Pembahasan final pedoman tersebut telah dilaksanakan dalam gelaran )RFXV*URXS'LVFXVVLRQ (FGD) di Hotel Alila Jakarta, (20/1). Garis besar pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk menjaga citra KI dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi. Dalam pedoman telah ditetapkan lima pedoman pokok, yakni 1. Pra-sidang (Kinerja Komisioner dan Panitera/Panitera Pengganti); 2. Sidang Komisi Informasi dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan (Pemeriksaan Awal); 3. Mediasi; 4. Sidang Ajudikasi (Pembuktian sampai Putusan ); 5. Pasca-putusan.

Sedangkan dari KIP, turut hadir Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono, John Fresly (Wakil Ketua), Henny S Widyaningsih, dan Yhannu Setiawan.

KI Bengkulu Usul Keseragaman Pelaksanaan Tugas

A

da kebutuhan keseragaman dalam tata laksana dan tata kelola sekretariat serta proses dalam persidangan sengketa informasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) hingga KI Daerah. Untuk itu, diperlukan sebuah ketentuan pelaksanaan tugas KI di seluruh Indonesia yang dikeluarkan KIP dalam bentuk

Peraturan Komisi Informasi atau Surat Edaran.

Hal itu terungkap saat audiensi rombongan KI Bengkulu dan Dishubkominfo Pemprov Bengkulu bersama seluruh Komisioner KIP di ruang rapat Sekretariat KIP Jakarta, Selasa (21/01). KI Bengkulu yang baru dilantik 30 Desember 2013 itu diterima Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono, Wakil Ketua KIP John Fresly, didampingi anggota Henny S. Widyaningsih, Rumadi Ahmad, Yhannu Setyawan, dan Evy Trisulo. Ketua Komisi Informasi (KI) Bengkulu Emex Verzoni didampingi Wakil-nya Firmansyah bersama anggota Mizan Pranoto Hidayat, Ifsyanusi, dan Komisioner wanita Tri Susanti serta Saptanti dari Dishubkominfo Bengkulu. Emex mengatakan, sebagai KI yang baru terbentuk mereka terdorong untuk banyak belajar karena kemungkinan besar dalam waktu dekat sudah ada sengketa informasi yang segera masuk ke KI Bengkulu. Emex mengatakan, diperlukan persamaan persepsi dalam tata kelola dan tata laksana kesekretariatan KI Bengkulu dan juga diperlukan ketentuan dan tata cara dalam persidangan nanti.


13

Kegiatan KI Pusat “Kami mengharapkan adanya keseragaman pelaksanaan tugas sehingga terbangun kewibawaan Komisi Informasi di daerah,” kata dia. Menurutnya, saat ini KI Bengkulu sudah mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bengkulu sebesar Rp 1,3 miliar untuk Tahun 2014. Namun untuk setiap kegiatan harus ada surat tugas dari Gubernur Bengkulu sehingga dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan. Problem demikian menurutnya perlu ada solusi.

Hadapi Gugatan Golkar, KI NTB Koordinasi ke KIP

M

enghadapi gugatan dari Partai Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB), Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak gentar dan mengatur banyak strategi untuk menghadapinya, termasuk melakukan koordinasi dengan KIP, Selasa (28/1). Salah seorang Komisioner KI NTB, Ajeng Roslinda, datang ke kantor KIP di Jakarta, antara lain ditemui oleh Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono, Wakil Ketua John Fresly, serta para Komisioner Dyah Aryani,

14

Evy Trisulo, Rumadi, dan Yhannu Setyawan. Ajeng melaporkan bahwa KI NTB beserta Pemohon Informasi bernama Suhardi telah digugat oleh Partai Golkar NTB akibat keputusan KI NTB yang memerintahkan Partai Golkar untuk membuka informasi berupa laporan keuangan, laporan program umum kegiatan partai Tahun 2011 dan 2012, serta struktur kepengurusan partai. Demikian juga, KIP dijadikan Tergugat 3 dalam gugatan yang diajukan ke PN Mataram tersebut. KIP dituduh tidak melakukan pembinaan ke KI NTB. Gugatan Golkar NTB dinilai aneh dan tidak memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang antara lain juga mengatur Partai Politik di Pasal 15. Wakil Ketua KIP John Fresly menyebutkan bahwa gugatan Golkar tersebut salah alamat. Menurutnya, gugatan terhadap putusan KI mestinya bukan berupa perdata dengan tuntutan uang. Sebab Mahkamah Agung dengan Perma Nomor 2/2011 sudah mengatur hukum acara sengketa informasi. “KI tidak bisa dijadikan pihak untuk digugat,” kata John. Dalam dialog antara Komisioner KI NTB dengan KIP tersebut disimpulkan bahwa KI NTB telah menjalankan perannya secara baik. KIP menaruh perhatian karena putusan KI NTB dalam kasus antara Pemohon


Informasi Suhardi dengan Termohon DPD Golkar NTB kualitasnya cukup baik. KI NTB secara umum telah melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyelesai sengketa seperti diatur undangundang Peraturan Komisi Informasi (Perki). Untuk itu KIP akan mendukung penuh perjuangan KI NTB.

Malik Fadjar: KIP Perlu Sosialisasi UU KIP Secara Sistematis

P

engurus Pusat (PP) Muhammadiyah menerima kunjungan Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Kamis (30/1). Ketua PP Muhammadiyah Malik Fadjar bersama Sekretaris Abdul Mu’ti dan Bendahara Abdul Abbas audiensi dengan Wakil Ketua KIP John Fresly serta Komisioner Yhannu Setyawan dan Rumadi. Dalam kesempatan itu, Malik Fadjar yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama Kabinet Reformasi Pembangunan (19981999) sempat mempertanyakan eksistensi KIP yang masih kurang diketahui masyarakat termasuk ia sendiri.

Kegiatan KI Pusat Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (19832000) memberikan solusi supaya KIP melakukan sosialisasi secara sistematis sehingga masyarakat luas dapat lebih memahami hak-haknya untuk mendapatkan informasi pada Badan Publik. Sementara John Fresly menjelaskan bahwa sudah ada sejumlah putusan yang dilakukan KIP dalam menyelesaikan sengketa informasi antara Pemohon perorangan dan Lembaga Sewadaya Masyarakat (LSM) dengan Badan Publik. Di antaranya mengenai pertanahan dan sengketa soal Pegawai Negeri Sipil sehingga Pemohon bisa memperoleh haknya. Dijelaskannya, semua Badan Publik yang seluruh atau sebagian anggarannya berasal dari APBN dapat disengketakan ke Komisi Informasi jika menolak memberikan Informasi Publik. Badan Publik termasuk Organisasi Masyarakat seperti PP Muhammadiyah dan LSM yang sebagian dananya berasal dari masyarakat. Yhannu Setyawan menjelaskan, meski semua warga negara dan Badan Hukum dapat meminta Informasi Publik ke Badan Publik namun tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Adapun informasi yang kecualikan untuk diberikan kepada Pemohon informasi, seperti rahasia negara, data proses persidangan, data pribadi, dan lainnya.

Usai audiensi, Rumadi yang diwawancarai jaringan televisi PP Muhammadiyah (TvMU) mengatakan KIP menginginkan dukungan dalam revolusi keterbukaan Informasi Publik kepada semua pihak, termasuk PP Muhammadiyah yang memiliki basis umat yang besar.

Kemenkeu Bisa Jadi %HQFKPDUN Pelaksanaan UU KIP

K

emajuan sistem penyampaian data Informasi Publik yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dapat dijadikan EHQFKPDUN bagi penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dorongan untuk menjadikan Kemenkeu sebagai EHQFKPDUN disampaikan sejumlah Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) saat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kemenkeu beserta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu berkunjung ke kantor KIP di Jakarta, Kamis (30/1).

Pada kesempatan audiensi tersebut KIP dipimpin langsung Ketua Abdulhamid

Dipopramono, Wakil Ketua John Fresly, Henny S Widyaningsih, Rumadi, dan Yhannu Setyawan. Sementara dari Kemenkeu RI hadir Koordinator PPID Kemenkeu Yudi Pramadi, PPID Dirjen Kekayaan Negara (KN) Tavianto Noegroho, beserta puluhan orang stafnya. Pihak Koordinator PPID Kemenkeu dan PPID DJKN Kemenkeu memaparkan struktur organisasi pengelolaan informasi lengkap dengan data informasi yang akan dinyatakan sebagai data informasi dikecualikan dan potensi konfliknya. Peran PPID Kemenkeu akan sangat luas karena meliputi sejumlah perwakilan di seluruh daerah serta dapat menjadi jalan masuk Pemohon informasi dari seluruh kementerian dan lembaga negara lainnya. Menurut Koordinator PPID Kemenkeu Yudi, Kemenkeu sebenarnya menguasai seluruh data informasi anggaran seluruh Kementerian dan Lembaga Negara sehingga dapat saja menjadi jalan para Pemohon informasi kepada seluruh Badan Publik yang anggarannya berasal dari APBN. Namun jika semua informasi lewat Kemenkeu akan membuat kewalahan, sebab organisasi Kemekeu sendiri sudah sangat besar. Pada kesempatan tersebut Yudi menanyakan lembaga negara mana yang harus dijadikan EHQFKPDUN dalam keterbukaan informasi umumnya dan


15

Kegiatan KI Pusat pelaksanaan UU KIP pada khususnya. Sebab selama ini Yudi mengaku belum menemukannya. Menanggapi hal tersebut Hamid mengatakan justru Kemenkeu mestinya bisa jadi EHQFKPDUN. “Kemenkeu kan mendapat anugerah Peringkat Pertama dalam menjalankan UU KIP versi KIP yang penganugerahannya diserahkan Wapres. Jadi Kemenkeu yang harus jadi EHQFKPDUN,” kata Hamid. Hal itu juga ditekankan oleh Komisioner KIP Henny S Widyaningsih. Henny memuji bahwa tidak salah jika Kemenkeu menjadi peringkat terbaik dalam pemeringkatan Badan Publik Tahun 2013. Oleh karenanya, “Sebagai Badan Publik yang memiliki struktur organisasi PPID yang lengkap, maka dapat menjadi contoh bagi Badan Publik lainnya,” ujarnya. John Fresly menegaskan perlunya Kemenkeu melakukan uji konsekuensi sendiri terhadap sejumlah informasi yang telah dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Jika seluruh informasi yang dikecualikan sudah melalui uji konsekeunsi, maka jika ada Pemohon melakukan sengketa informasi ke KIP dapat langsung ketok palu tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan.

16

Ketua PB NU: Keterbukaan Harus Berakhlak

K

etua Umum (7DQILG]L\DK) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Said Aqil Siradj menyambut baik pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di tanah air sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Namun demikian, lulusan Doktor (S3) dari University of Umm Al-Quran itu mengingatkan bahwa keterbukaan informasi harus berakhlak.

Said yang terpilih sebagai Ketua Umum PB NU untuk Periode 2010-2015 pada Muktamar ke32 Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Sudiang, Makasar, Sulawesi Selatan itu menjelaskan keterbukaan informasi harus berakhlak jangan sampai kesannya hanya untuk menjatuhkan pimpinan Badan Publik yang diminta informasi. Hal itu disampaikan mantan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari anggota fraksi yang mewakili Nahdlatul Ulama periode 19922004 saat menerima kunjungan Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang dipimpin Wakil Ketua John Fresly, serta Komisioner Rumadi, Henny S


Widyaningsih, dan Yhannu Setyawan di kator PB NU Jakarta, Rabu (5/2). Pada kesempatan audiensi itu, John mengatakan selain informasi yang terbuka yang wajib diberikan kepada Pemohon informasi, maka ada juga informasi yang dikecualikan. Namun menurut ia, jika Badan Publik menyatakan informasi yang diminta Pemohon informasi yang dikecualikan maka harus melakukan uji konsekuensi terlebih dahulu. Sementara Rumadi mengatakan Badan Publik yang wajib memberikan data informasi publiknya adalah Badan Publik Negara dan non-Negara yang dana seluruhnya atau sebagian berasal dari APBN, APBD, atau masyarakat. “PB NU termasuk kategori Badan Publik, jika ada Pemohon yang meminta data Informasi Publik harus dilayani,” terangnya. Hal senada disampaikan Henny bahwa PB NU harus terbuka karena termasuk salah satu Badan Publik sebagaimana yang disyaratkan UU KIP. Namun demikian, Yhannu mengharapkan PB NU dapat membantu dalam hal menyebarluaskan UU KIP, terutama mengingatkan kepada sejumlah Kepala Daerah yang belum membentuk Komisi Informasi di Daerah.

Kegiatan KI Pusat Pattiro ² KIP Akan Susun Modul PSI yang Komprehensif

S

ebagai bentuk keseriusan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi secara profesional oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dan KI Daerah, maka akan diterbitkan modul pelatihan Penyelesaian Sengketa Informasi yang lebih komprehensif dari yang sudah ada.

Untuk keperluan tersebut LSM Pattiro telah mempresentasikan draf modul pelatihan yang disiapkannya di hadapan para Komisioner KIP di kantor KIP Jakarta, Rabu (5/2). Sebelumnya, dengan dana Australian Aid, Pattiro sudah bekerja sama dengan KIP dan Daerah lewat beberapa program. Pada kesempatan presentasi tersebut dari pihak Pattiro hadir Bejo Untung, Ahmad Rafik, dan Feri Nariadi. Sedangkan dari KIP hadir Ketua Abdulhamid Dipopramono, Wakil Ketua John Fresly, Komisioner Dyah Aryani, Evy Trisulo, Henny S Widyaningsih, Rumadi, dan Yhannu setiawan. Menanggapi presentasi dari Pattiro, KIP menginginkan agar

modul didesain lebih komprehensif, mendalam, dan rinci karena selama ini KIP telah memiliki modul serupa yang disusun atas kerja sama dengan MSI dan sudah diaplikasikan di beberapa daerah. Modul yang disusun diharapkan juga dimulai dari tahap paling awal dalam proses penyelesaian sengketa, seperti registrasi perkara, penanganan berkas, dan lain-lain, sampai tahap pasca-putusan. Ketua KIP mengakui bahwa praktik penyelesaian sengketa yang ada saat ini masih ada bolong-bolong di sana sini. Diharapkan setelah ada modul yang komprehensif, mendalam, dan rinci, disertai ketersediaan SDM yang memadai maka penyelesaian perkara akan lebih profesional dan memuaskan semua pihak. Komisioner Evy Trisulo lebih jauh mengatakan bahwa jika modul yang dibuat oleh Pattiro nanti lengkap dan baik, maka akan bisa menjadi acuan semua persidangan di KI, sebab menurut undang-undang, hukum acara penanganan sengketa di KI berbeda dengan yang ada di pengadilan pada umumnya. Bukan pidana tapi juga bukan perdata. “Jika modul yang dibuat Pattiro bagus, maka akan bisa menjadi acuan. Selanjutnya KIP akan memberi lisensi kepada Pattiro untuk melakukan sertifikasi pada peserta pelatihan,” kata Evy.

Perlu Dukungan Pemda untuk Eksistensi KI Daerah

D

iperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan eksistensi Komisi Informasi (KI) Daerah. Untuk itu, perlu diupayakan oleh para Komisioner di daerah dapat menjalin kerja sama yang baik dengan Pemerintah Daerah setempat. Hal itu berkembang dalam dialog saat Komisioner KIP menerima kunjungan rombongan KI Sulawesi Tengah yang dipimpin Wakil Ketua-nya Isman di ruang rapat KIP Jakarta, Jumat (7/2).

Pertemuan itu sekaligus mengklarifikasi tentang adanya surat pengunduran diri dari Ketua KI Sulteng Salman Hadiyanto yang disampaikan ke KIP dan ingin mendapatkan gambaran tentang realisasi hasil Rakornas 2013 di Solo. Dari KIP hadir Ketua Abdulhamid Dipopramono, Wakil Ketua John Fresly, Komisioner Henny S Widyaningsih, Rumadi, Evy Trisulo, Dyah Aryani, Yhannu Setyawan, dan Sekretaris KIP Bambang Hardi Winata. Komisioner menyampaikan bahwa salah satu hasil Rakornas tentang revisi Perki No. 1 Tahun 2013 sedang dalam proses. Juga tentang MXGLFLDO


17

Kegiatan KI Pusat UHYLHZ UU No. 14 Tahun 2008 sedang dalam proses tindak lanjut, antara lain dengan FGD yang menghadirkan pakar hukum tata negara, Refly Harun. Selain itu, KIP juga sedang menyusun Perki tentang Pemilu yang akan dituntaskan Maret 2014 (saat ini gagasan Perki Pemilu telah diundangkan dengan Berita Negara Nomor 275). John Fresly melontarkan pentingnya kerja sama antara Pemda dengan KI Daerah. Menurut wakil ketua tersebut ada sejumlah daerah yang akhirnya berhasil eksis karena mendapatkan dukungan dari Pemda, seperti KI Kepri, KI Sumut, KI DKI, KI Banten, dan lainnya. Namun demikian, ia mengatakan, meski sudah mendapatkan dukungan Pemda terkadang masih ada KI Daerah kurang produktif, seperti KI DKI yang belum menghasilkan banyak output. “Padahal KI Jatim yang pada awalnya belum mendapatkan dukungan Pemda justru berhasil membuat banyak produk sehingga akhirnya Pemda mendukungnya,” kata John. Mengenai isu pengunduran diri Ketua KI Sulteng, Henny mengharapkan adanya klarifikasi karena surat yang dikirim ke KIP justru dari Sekda Sulteng bukan, dari KI Sulteng. “Seharusnya dari rapat pleno Komisioner baru menyurat ke KIP,” kata Henny. Anggota KI Sulteng, Abbas mengatakan sebenarnya sudah ada kesepakatan dari Ketua KI

18

Sulteng bahwa pengunduran diri baru dilakukan pada Oktober 2013. “Dalam pleno sudah ada kesepakatan untuk menggantikan ketua pada dua Tahun masa kerja dan itu dilakukan pada Oktober. Saya yang akan menggantikannya,” kata dia.

KIP dan KPI Awasi Aliran Dana Kampanye Pemilu

D

ua lembaga negara, Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bahu membahu dalam mengawasi aliran dana kampanye partai politik, calon legislatif dan calon presiden menjelang pelaksanaan Pemilu 9 April 2014. Kedua komisi ini melakukan rapat koordinasi yang membahas khusus tentang aliran dana kampanye melalui iklan di media televisi, baik televisi pemerintah maupun televisi swasta yang dilaksanakan di kantor KIP Jakarta, Selasa (18/2). Dari KIP diwakili oleh Wakil Ketua John Fresly bersama Komisioner Rumadi, Yhannu Setyawan dan Henny S. Widyaningsih sementara dari KPI diwakili oleh Ketua KPI Judhariksawan, Komisioner Bekti Nugroho, Fajar Arifianto


Isnugroho, Danang Sangga Buana, Amirudin, Idy Muzayyad, dan Agatha Lily. Masing-masing Komisioner baik KIP maupun KPI melontarkan sejumlah gagasan dalam upaya mewujudkan mekanisme pengawasan aliran dana kampanye melalui transparansi penggunaan dana iklan kampanye terutama yang digunakan di lembaga penyiaran swasta maupun pemerintah. Sebagaimana diketahui, sekarang ini data informasi dana Parpol yang digunakan untuk keperluan penayangan iklan di lembaga penyiaran belum dapat diakses publik. Kedua Komisi ini sangat berkepentingan untuk dapat membuka data informasi tersebut, termasuk upaya untuk dapat membuka data informasi biaya iklan perhari dan faktur pajak iklan Parpol di lembaga penyiaran. KIP sendiri terus mengkaji lebih jauh apakah lembaga penyiaran privat (swasta) yang menggunakan frekuensi publik dapat dikategorikan sebagai Badan Publik sehingga data informasi publiknya dapat diakses. Wakil Ketua KIP John Fresly mengatakan sedang mengkaji lebih jauh apakah lembaga penyiaran swasta dapat dikatakan Badan Publik yang dapat diakses informasi publiknya seperti yang terdapat pada Pasal 1 ayat 3 UU KIP. Komisioner Henny S. Widyaningsih menambahkan,

Kegiatan KI Pusat bahwa KIP akan mencoba membuat pedoman pengisian informasi dana iklan kampanye Parpol di TV dan sesuai kewenangannya pula, KPI dapat membuat ketentuan bagi lembaga penyiaran swasta untuk transparan dalam hal dana pembayaran iklan Parpol di TV.

Keterbukaan Informasi Problem Semua Negara

S

emua negara baik negara berkembang maupun negara maju mengalami problem keterbukaan informasi. Bahkan, di Amerika Serikat sampai sekarang masih memperdebatkan informasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai rahasia negara dan informasi apa saja yang bisa dishare ke publik. Problematika tersebut, mengemuka dalam kunjungan delegasi dari United States Agency for International Development (USAID) yang diwakili oleh Heather Flyn dan Milie Toder, Diah Januarti dan didampingi tim Management System International (MSI) Ahsanul Minan, Juhani Grossmann dan Desi yang diterima Wakil Komisi Informasi Pusat John Fresly, Komisioner

Rumadi, dan Komisoner Yhannu Setyawan di KIP Jakarta, Selasa (18/2). Pada kesempatan itu, John panggilan John Fresly memaparkan sejumlah masalah yang masih dihadapi KIP dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kata John, masalah itu menyangkut keseriusan pemerintah daerah mematuhi perintah UU KIP karena terbukti dari 34 Provinsi, baru 23 yang membentuk KI Provinsi. “Melihat kenyataan ini, saya jadi punya persepsi apakah pemerintah memang ingin serius melaksanakan keterbukaan Informasi Publik, atau hanya ingin memenuhi keinginan sebagian lembaga swadaya masyarakat pengguna informasi,” kritik John sambil menegaskan akan terjadi kesenjangan persepsi dalam pelaksanaan UU KIP oleh pemerintah baru hasil dari pemilu pada September mendatang yang pemahamannya tentang UU KIP dari awal lagi. Sementara itu, Komisioner Rumadi mengatakan pelaksanaan UU KIP di Indonesia masih belum berjalan dengan efektif dengan ditandainya kasus-kasus korupsi yang sering terjadi, belum lagi adanya oknum Pemohon yang memanfaatkan UU KIP ini untuk melakukan permohonan secara tidak wajar (YH[DWLRXV UHTXHVW), yaitu satu Pemohon

melakukan 400 permohonan sengketa informasi. Dengan adanya persoalan tersebut, Komisioner Yhannu Setyawan mengharapkan adanya ketentuan yang jelas terhadap data informasi yang dikecualikan, ia bertanya bagaimana dengan pengalaman data informasi yang dikecualikan di Amerika Serikat. Flynn bersama Toder menjelaskan secara bergantian semua masalah yang disampaikan Komisioner KIP itu. Menurut mereka, sebenarnya kondisi keterbukaan informasi di AS tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa, jika ada oknum Pemohon informasi yang mengajukan sengketa dalam jumlah besar maka langsung tidak dilayani. Demikian juga dengan data informasi yang dikecualikan, di Amerika Serikat juga masih menjadi perdebatan sengit, misalnya apakah data intelejen yang telah berusia 30 atau 40 Tahun dapat dibuka atau tidak. Keduanya juga sependapat dengan John tentang kondisi pergantian pemerintahan pada September nanti, akan terjadi ketimpangan implementasi tentang kerbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, dibutuhkan pemahaman yang sama tentang keterbukaan Informasi Publik terhadap pemerintahan yang baru nanti.


19

Kegiatan KI Pusat Ketua KIP Desak Gubernur Segera Lantik Komisioner KI Papua

K

etua Komisi Informasi Pusat Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono mendesak Gubernur Papua segera melantik Komisioner KI Papua yang sudah lolos ILWDQG SURSHUWHVW pada 27 Desember 2013 lalu. Desakan disampaikan di Forum Workshop tentang Integritas dan Keterbukaan yang diselenggarakan The Jawa Pos Institute of Pro-otonomy (JPIP) di Swiss-bell Hotel Jayapura, Papua, Selasa (19/2). Desakan juga disampaikan lewat Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Ruben Magai, pada Rabu (20/2) di Jayapura, karena gubernur sedang tidak berada di Jayapura. Bersama Komisioner Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman dan Anggota DPR RI asal Papua, Agustina Basik-Basik, Ketua KIP menjadi narasumber dalam workshop tentang integritas dan keterbukaan yang diselenggarakan JPIP. Pada Rabu (20/2) di Jayapura, Abdulhamid juga berbicara di depan wartawan lokal Papua dan wartawan jaringan Jawa Pos seluruh Indonesia dengan topik “Penguatan Komunikasi

20

Lembaga Negara dengan Media.” Di depan wartawan Ketua KIP mengatakan bahwa menurut survei, tingkat pengenalan masyarakat terhadap UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) maupun Komisi Informasi masih di bawah 30 persen. Hal ini disebabkan UU KIP baru diundangkan lima Tahun lalu dan anggaran sosialisasi sangat kecil. “Bahkan KIP tidak memiliki anggaran untuk sosialisasi, anggarannya ada di Ditjen IKP Kementerian Kominfo,” kata dia. Namun dia menegaskan bahwa anggaran tidak boleh dijadikan alasan. Dia berjanji para Komisioner akan lebih proaktif bicara di media. Abdulhamid mengatakan bahwa pada Maret 2014 KIP berencana membentuk Litbang yang salah satu tugasnya melakukan kajian rutin terhadap segala hal terkait keterbukaan informasi dan persoalan-persoalan hukumnya. Hasil kajian tersebut secara periodik akan disampaikan kepada media/publik. “Bukan saatnya lagi lembaga negara semacam KI atau Komisioner-nya asal bicara keras dan main kritik sembarangan tanpa data. Ke depan KIP akan lebih mendasarkan segalanya lewat kajian dan urun gagasan, bukan sekadar opini,” kata dia. Dalam kesempatan di Jayapura pada Selasa (19/2) malam, Ketua KIP juga melakukan koordinasi dengan empat


Komisioner KI Papua terpilih yang belum dilantik. Mereka adalah Armin Thalib, Hans Paiki, Joel Wanda, dan Petrus Mambay. Para Komisioner KI Papua melaporkan bahwa mereka sudah lolos ILWDQG SURSHUWHVW di DPRP pada 27 Desember 2013 tetapi belum mendapatkan SK Gubernur. Mereka mengatakan gubernur masih sibuk membahas RUU Pemerintahan Tanah Papua (pengganti UU Otsus) dan banyak berada di Jakarta. Ketua KIP sedianya juga akan menemui Gubernur Papua tetapi sedang tidak berada di Jayapura. Pada Rabu (19/2) Abdulhamid juga melakukan koordinasi dengan Ketua Komisi A DPRP, Ruben Magai, untuk mendorong agar DPRP terus mengawal hingga KI Papua definitif terbentuk, difasilitasi sekretariatnya, dan bisa eksis menjalankan perannya. Dia minta agar DPRP mendesak gubernur segera melantik Komisioner KI Papua. Sedianya Ketua KIP juga akan berkoordinasi dengan personil Pattiro di Papua, Irwan Chalid, tetapi batal karena Irwan mengalami kecelakaan dan masuk rumah sakit. Melalui telepon kepada Irwan, Abdulhamid menyampaikan terima kasih kepada Pattiro karena telah mendorong keterbukaan informasi di Papua dan mengawal pembentukan KI Papua.

Kegiatan KI Pusat Penerimaan Pegawai Non PNS KIP

P

ara calon Pegawai NonPegawai Negeri Sipil Komisi Informasi Pusat (KIP) menjalani tes wawancara pada Rabu (19/2) di kantor KIP, Jakarta. Tes wawancara ini merupakan tahap seleksi keempat setelah seleksi administrasi, tes tulis, dan psikotes. Tes wawancara langsung dilakukan oleh Komisioner dan Sekretaris KIP. Para peserta yang lolos dalam tahap ini akan menjalani satu tahapan wawancara lagi, dengan pewawancara Komisioner dan Sekretaris KIP. Untuk diketahui penerimaan Pegawai Non PNS KIP disiapkan untuk mengisi posisi administrasi umum, asisten ahli dan tenaga ahli yang dibuka pengumumannya mulai tanggal 8 sampai dengan 20 Januari 2014. Penerimaan Pegawai Non PNS KIP ini diumumkan melalui ZHEVLWH resmi KIP dengan rincian tahapan yang wajib diikuti oleh peserta meliputi tes tulis, psikotes, wawancara. Sebanyak 16 pelamar mendaftar untuk posisi administrasi umum, 58 pelamar mendaftar sebagai asisten ahli dan 12 pelamar mendaftar untuk posisi tenaga ahli, total

pelamar sebanyak 86. Hasil seleksi administrasi yang memenuhi kualifikasi dari 86 menjadi 84 pelamar. Tes tulis dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2014. Berdasarkan penilaian yang dilakukan Tim Seleksi Tes Penerimaan Pegawai Non PNS KIP, terdapat 55 peserta yang tidak memenuhi VFRUH minimal atau SDVVLQJJUDGHdan sebanyak 30 peserta dinyatakan lulus tes tulis yang wajib mengikuti psikotes yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2014 dan mengikuti wawancara pertama pada tanggal 19 Februari dan yang lulus wawancara pertama kemudian mengikuti wawancara kedua yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2014. Hasil test wawancara kedua dihasilkan 11 yang lulus dan dari total tersebut kemudian disaring lagi dan yang dinyatakan lulus sebagai Pegawai Non PNS KIP berdasarkan rapat pleno tanggal 4 Maret 2014 sebanyak 9 orang dengan rincian untuk administrasi umum hanya 1 orang yang dinyatakan lulus, asisten ahli sebanyak 6 orang dan 2 orang untuk mengisi posisi sebagai tenaga ahli.

KIP Susun SOP Kelembagaan

K

omisi Informasi Pusat (KIP) melakukan kegiatan penyusunan 6WDQGDUG 2SHUDWLQJ3URFHGXUH (SOP)

untuk kelembagaan KIP yang bertempat di Hotel Santika, Bogor, dari hari Kamis (20/2) hingga Sabtu (22/2). Kegiatan tersebut sepenuhnya dibiayai Pattiro bekerja sama dengan Australian Aid, disebabkan KIP sendiri tidak memiliki anggaran untuk itu. Kegiatan yang dibuka oleh Ketua KIP tersebut diikuti 15 peserta aktif terdiri dari pejabat struktural dan staf di Sekretariat KIP, Tenaga Ahli, serta Asisten Ahli. Selain para peserta dan Ketua KIP, acara juga dihadiri Wakil Ketua KIP John Fresly, Komisioner Evy Trisulo, Budi Rahardjo dan Bejo Untung dari Pattiro, serta beberapa staf Pattiro sebagai fasilitator. Dalam penyusunan SOP tersebut, Evy Trisulo yang sebelum menjadi Komisioner adalah pejabat di Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan berpengalaman dalam penyusunan SOP, bertindak sebagai narasumber dan melakukan FRDFKLQJ kepada seluruh peserta selama tiga hari.

Dalam kata sambutan pada pembukaan, Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono menekankan pentingnya KIP memiliki SOP untuk segala lini. “Adanya SOP yang kurang sempurna jauh lebih baik dibandingkan tidak ada SOP,”


21

Kegiatan KI Pusat kata Ketua. Abdulhamid juga menguraikan bahwa ketiadaan SOP akan menjadikan organisasi kurang arah, tidak jelas siapa melakukan apa, dan banyak memunculkan konflik dan kebingunan dalam bekerja. Hal itu, menurut dia, bisa membuat lembaga dan personel KIP banyak kehilangan energi sehingga pencapaian tujuan institusi tidak efektif.

menjelang Pemilu, kesepakatan itu berupa moratorium/penghentian penayangan iklan politik dan kampanye sampai 15 Maret 2014. Hasil kesepakatan yang dicapai dijadikan dasar oleh Komisi I DPR RI untuk memberikan rekomendasi kepada GT P3, Komisi I juga mendesak agar GT P3 menjalankan kesepakatan supaya tercipta Pemilu yang berkualitas.

Gugus Tugas Pengawasan Pemilu Keluarkan Moratorium Iklan Politik

Pertemuan itu dihadiri oleh Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono, Wakil Ketua John Fresly, Komisioner Rumadi, dan Sekretaris Bambang Hardi Winata.

K

omisi I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) dan Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pemilu (GT P3) yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Informasi Pusat (KIP) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (24/2) di Gedung Parlemen Jakarta. Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan tersebut menghasilkan poin kesepakatan terkait persoalan iklan politik di media

22

Sementara dari KPU hadir Ketua Husni Kamil Manik dan beberapa staf Setjen KPU, dari Bawaslu hadir komisioner Daniel Zuchron, serta dari KPI hadir Ketua Judhariksawan, Wakil Ketua Idy Muzayyad, Komisioner Amirudin, Agatha Lily, Bekti Nugroho, Danang Sangga Buana, dan Fajar Arifianto Isnugroho. Anggota Komisi I yang hadir dalam RDP itu antaranya TB Hasanuddin (PDIP), Mahfudz Siddiq (PKS), dan Agus G Kartasasmita (Golkar) tersebut juga dihadiri oleh para anggota yang dikenal kritis seperti Chandra Tirtawijaya (PAN), Evita Nursanty (PDIP), Helmy Fauzy (PDIP), Susaningtyas Nefo Handayani (Hanura), Mardani Ali Sera (PKS), dan Max Sopacua (Demokrat).


Ketua KIP menyampaikan bahwa partai politik (parpol) merupakan Badan Publik. Pasalnya, lanjut Hamid sapaan Abdulhamid Dipopramono karena parpol menerima dana dari APBN sehingga dalam hal Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dalam Pasal 15 UU KIP parpol harus tunduk dan patut pada UU KIP dan transparan dalam penggunaan anggarannya. Sedangkan untuk media massa, tidak semua media massa masuk dalam kategori Badan Publik, akan tetapi bagi yang termasuk Badan Publik seperti TVRI dan RRI wajib tunduk pada UU KIP, sementara media nonBadan Publik yang menggunakan barang publik berupa frekuensi dan bergerak dalam kepentingan publik, sehingga dituntut untuk transparan, akuntabel, dan memberikan akses sama kepada peserta Pemilu. Dalam konteks pemasangan iklan, Hamid berpendapat semua media massa harus bertanggung jawab terkait keuangan parpol dalam pemasangan iklan yang terdiri frekuensi dan durasi yang harus didata KPU, serta agen iklan yang bertransaksi harus jelas faktur pajaknya. Ketua KIP juga menyatakan bahwa KIP akan mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) tentang Pemilu yang menjamin akses masyarakat terhadap informasi Pemilu di semua tahapan.

Kegiatan KI Pusat Tugas Segera Berakhir, KI Jateng Koordinasi ke KIP

M

asa tugas Komisi Informasi Jawa Tengah (KI Jateng) akan berakhir pada 6 April 2014 mendatang. KI Jateng merupakan KI Daerah pertama yang akan segera berganti Komisioner. Oleh karenanya mereka melakukan koordinasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait masa transisi tersebut sekaligus berdiskusi tentang Perki Nomor 1/2014 yang belum lama lalu terbit, bertempat di Kantor KIP Jakarta, Selasa (25/3). Rombongan KI Jateng dipimpin Ketuanya Rahmulyo Adiwibowo, beserta Wakil Ketua Zaini Bisri, Komisioner Achmad Labib, Edi Pranoto, dan Soejatno Pedro, didampingi Sekretaris Rudiyanto dan seorang staf Sekretariat. Mereka diterima oleh Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono, Wakil Ketua John Fresly, Komisioner Henny S Widyaningsih, Evy Trisulo, Dyah Aryani, dan Yhannu Setyawan.

Rahmulyo menjelaskan bahwa meskipun masa tugas Komisioner KI Jateng akan berakhir 6 April tapi hingga saat ini DPRD Jateng belum melakukan ILWDQGSURSHUWHVW terhadap 14 calon Komisioner

yang telah lolos dari Penitia Seleksi. “Padahal SK Penetapan oleh Gubernur menunggu hasil ILWDQGSURSHUWHVW tersebut,” kata lelaki yang akrab disapa Bowo tersebut. Terkait hal itu beberapa Komisioner KIP menyarankan KI Jateng segera bersurat kepada Gubernur terkait masa tugas yang akan segera berakhir. Komisioner KIP Evy Trisulo dan Dyah Aryani menyarankan KI Jateng tetap berpedoman pada Pasal 33 dan 34 UU KIP dalam hal mengisi kevakuman jabatan. Sedangkan Komisioner KIP Yhannu Setyawan mengingatkan tentang kewenangan memutus perkara yang dimiliki oleh Komisioner yang sesuai masa jabatan, sehingga harus hati-hati agar taat asas dan tidak menabrak rambu hukum. Soal penanganan perkara, Komisioner KIP Henny S Widyaningsih menyarankan agar KI Jateng segera melakukan pemetaan terhadap semua perkara yang telah masuk, mana yang sederhana sehingga bisa diproses cepat dan mana yang butuh waktu panjang. Dari situ KI Jateng bisa segera menetapkan mana perkara yang bisa diselesaikan sebelum tanggal 6 April (FXWRII) dan mana yang tidak, sehingga harus dilakukan pelimpahan sesuai ketentuan perundangan. Wakil Ketua John Fresly berpandangan bahwa persoalan transisi jabatan Komisioner seharusnya tidak hanya ditinjau dari aspek yuridis, tetapi juga

sosiologis dan filosofis, sehingga kita harus melihat kebutuhan riil dari KI Jateng. “Faktor sosiologis dan filosofis harus diperhatikan, termasuk aspirasi publik agar sengketa jangan menumpuk,” kata John. Sedangkan Ketua Abdulhamid mengingatkan bahwa di KIP sendiri pernah ada perpanjangan masa jabatan periode 2009 – 2013 yang ditetapkan oleh Presiden karena Komisioner baru belum ditetapkan. Hal ini bisa menjadi semacam jurisprudensi yang bisa diacu oleh Gubernur. “Kenyataannya masa jabatan Komisioner KI Jateng akan berakhir tanggal 6 April, sedangkan saat ini belum dilakukan ILWDQGSURSHUWHVW sehingga tidak mungkin tanggal 6 April ada Komisioner baru. Ini realitas yang yang harus dicarikan solusi agar KI Jateng tidak vakum,” kata Abdulhamid.

KPU, Bawaslu, KPI, dan KIP Gelar Rakor dengan Pimpinan Parpol dan Media

E

mpat lembaga negara yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi


23

Kegiatan KI Pusat Informasi Pusat (KIP) menggelar rapat koordionasi (Rakor) dengan pimpinan partai politik (Parpol) dan media massa yang diselenggarakan di Hotel Alila Jakarta, Rabu (26/2). Dalam Rakor ini Bawaslu bertindak sebagai tuan rumah dengan mengambil tema “Rakor Progres Pelaksanaan Kampanye dan Rencana Hasil Survei pada Pemilu 2014”. Dari KIP hadir Ketua Abdulhamid Dipopramono dan Wakil Ketua John Fresly. Adapun yang menjadi pembicara dalam Rakor tersebut adalah Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah, Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron, Wakil Ketua KPI Idy Muzayyad, dan Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono dengan moderator Komisioner Bawaslu Nasrullah. Sementara yang turut hadir dari kalangan Parpol yaitu PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, Hanura, PBB, dan PKPI sedangkan dari media penyiaran antara lain TV One, ANTV, Global TV, dan TVRI. Selain itu, hampir semua perwakilan media cetak nasional dan situs warta (online) juga hadir. Dalam rakor berkembang pemikiran tentang perlunya penegakan hukum dari aturanaturan yang ada tentang kampanye Pemilu, utamanya yang menyangkut pemberitaan dan iklan di media penyiaran (televisi). Selama ini diduga sudah banyak pelanggaran dilakukan dan sudah ada teguran tetapi sanksi tidak

24

signifikan dan tidak dipatuhi. Forum juga memandang bahwa kesamaan akses dari semua peserta Pemilu dan maksimum akses oleh masyarakat terhadap informasi Pemilu, harus dijamin karena menyangkut hak asasi yang telah diatur undangundang.

Komisi A DPRD Jatim Konsultasikan Seleksi Anggota KI Provinsi ke KIP

K

omisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) berkunjung ke Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk konsultasi mengenai Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim. 16 anggota Komisi A DPRD Jatim dan dua stafnya yang dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Jatim Sabron Djamil Pasaribu itu ditemuai oleh Wakil Ketua KIP John Fresly di kantor KIP, Selasa (4/3). Pada kesempatan itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim menanyakan soal keterwakilan pemerintah pada seleksi calon anggota KI Jatim, juga keterwakilan perempuan sebagaimana pengalaman di KIP. John panggilan John Fresly


saat menemui kunjungan wakil rakyat Jatim bersama dengan Komisioner Rumadi, Komisioner Dyah Aryani, dan Sekretaris KIP Bambang Hardi Winata menuturkan bahwa dirinya bersama Rumadi merupakan wakil dari pemerintah. “ketentuan tentang wakil pemerintah merupakan perintah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang wajib dijalankan,” terangnya. Namun demikian, lanjut John menjelaskan pada pengalaman proses seleksi calon anggota KIP, Panitia Seleksi (Pansel) menawarkan kepada calon yang ingin menjadi wakil dari pemerintah. “karena hal tersebut merupakan perintah undangundang maka Pansel calon anggota KI Jatim dapat menawarkan wakil kepada para calon anggota yang ingin menjadi wakil dari pemerintah dalam proses seleksi nanti,” sarannya. Semangat untuk memasukkan unsur pemerintah dalam komposisi komisioner, menurut Rumadi adalah agar pemerintah tidak dijadikan obyek dalam pelaksanaan UU KIP ini. Soal keterwakilan perempuan, pria berkacamata ini mengatakan bahwa keterwakilan perempuan tidak diatur dalam UU KIP sehingga tidak ada ketentuannya dalam seleksi calon anggota di KIP maupun KI Daerah.

Kegiatan KI Pusat KIP Tuntaskan Renstra 2014 ² 2017

S

elama tiga hari Komisi Informasi Pusat (KIP) menuntaskan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2014 – 2017, yakni pada Rabu (19/3) hingga Jumat (21/3), di Gading Serpong, Banten.

Pada hari pertama dan kedua kegiatan diikuti tujuh Komisioner KIP, sedangkan pada hari ketiga ditambah dengan Sekretaris dan para Kepala Bagian di Sekretariat, Tenaga Ahli, serta Asisten Ahli. Kegiatan difasilitasi oleh Indonesia Parliamentary Center (IPC) bekerja sama dengan The Asia Foundation. Kegiatan diawali dengan diskusi umum tentang positioning KIP, dilanjutkan penyusunan visi dan misi, dan kemudian dilanjutkan penyusunan Renstra yang merupakan rincian indikator capaian dari misi yang telah ditetapkan. Pada acara tersebut dari IPC hadir Direktur Sulastio dan beberapa staf, serta para fasilitator yang terdiri Danardono, Henry Subagio, Yulius, dan Desy Eko. Setelah acara di Gading Serpong tersebut dokumen akan segera dirapikan dan kemudian

disahkan sebagai dokumen resmi KIP.

KIP Kunjungi KI Aceh

S

ebagai wujud komitmen untuk peningkatan kapasitas dan penguatan koordinasi dengan Komisi Informasi Daerah, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono berkunjung ke Komisi Informasi Provinsi Aceh (KI Aceh) di Banda Aceh pada Kamis (27/3). Ketua KIP ditemui Wakil Ketua KI Aceh Jehalim Bangun, Komisioner Hamdan Nurdin, Koordinator PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Aceh Asriani, Penitera Pengganti Yusran, serta Ketua KI Aceh Afrizal Tjoetra pada siang harinya.

Selain sosialisasi tentang Perki 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu yang belum lama diluncurkan, Ketua KIP juga mengajak berdiskusi tentang persoalan-persoalan yang sedang dihadapi KI Aceh. Wakil Ketua KI Aceh Jehalim Bangun maupun Komisioner Hamdan Nurain banyak minta pandangan tentang hukum acara penyelesaian sengketa

informasi dan proses persidangan. Sedangkan Asriani dan Yusran banyak minta pandangan tentang pembentukan dan pembinaan PPID. Pada kunjungan tersebut dibahas juga tentang kasus yang sedang hangat dibicarakan publik Aceh dan banyak disorot media lokal, yakni tentang pencabutan permohonan sengketa informasi dari LSM Mata terhadap Partai Aceh. Ketua KIP mengatakan, apa pun motif pencabutan, tetap harus melewati prosedur beracara di KI karena perkara sudah diregister dan masuk ajudikasi. “Jangan sampai melanggar ketentuan yang ada. Para pemohon informasi juga jangan takut diintimidasi oleh siapa pun” kata Abdulhamid. Jehalim dan Asriani meminta saran tentang PPID di Sekretariat KI Aceh yang hingga saat ini belum terbentuk. Abdulhamid menyarankan agar segera ditunjuk PPID karena KI menjadi acuan dari Badan Publik lain. Jika tidak belum menunjuk PPID maka kredibilitas KI akan diragukan orang. “KI Pusat sendiri sedang membenahi PPID-nya yang masih jauh dari harapan. Yang penting harus ada dan semangat untuk memperbaikinya terjaga terus,” kata dia.


25

Sidang KI Pusat Tiga Perkara Disidang KIP

K

omisi Informasi Pusat mengggelar tiga sidang ajudikasi lanjutan dalam sengketa Informasi Publik. Antara lain perkara dengan register Nomor 015/II/KIPPS/2013 antara Pemohon Sammuel Sammy dengan Termohon Badan Pertanahan Kota Depok.

Meski Termohon mangkir dari persidangan, Majelis Komisioner, yang diketuai John Fresly serta beranggotakan Abdulhamid Dipopramono dan Dyah Aryani, tetap melangsungkan persidangan di Kantor KIP Jakarta, Rabu (8/1/2014). Ketidakhadiran Termohon juga terjadi dalam sidang perdana sengketa register Nomor 285/IX/KIP-PS/2012 antara Pemohon Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) dengan Termohon Perusahaan Umum Pengangkatan Penumpang Djakarta (Perum PPD). Informasi yang menjadi sengketa antara Seknas Fitra dengan Perum PPD terkait dengan permohonan informasi Pemohon mengenai salinan Akta Jual Beli Tanah Depo D

26

Kandung dan salinan Akta Jual Beli Tanah Depo B Clilitan yang tidak mendapat tanggapan dari Perum PPID.

dan KBL Tahun Anggaran 2010 dan 2011, diputus gugur oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Kamis, 16/1/2014.

“Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus tanpa kehadiran Termohon,” tegas Ketua Majelis Komisioner Evy Trisulo yang berangotakan Abdulhamid Dipopramono dan Yhannu Setyawan pada kasus Fitra-PPD.

Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan secara terbuka untuk umum, Majelis menilai karena Pemohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan Gugur sesuai bunyi Pasal 48 Perki Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Sementara dalam sengketa informasi lainnya, yaitu mengenai rincian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam register Nomor 040/IV/KIP-PS/2013 antara Pemohon Ari Widodo dengan Termohon Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, dihadiri kedua belah pihak. Sidang yang dipimpin Komisioner John Fresly beranggotakan Rumadi dan Dyah Aryani akan dilanjutkan dengan sidang berikutnya dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli dari kedua belah pihak.

KIP Gugurkan Permohonan LSM Sarvodaya

S

idang Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Lembaga Swadaya Masyarakat Sarvodaya KPODI dengan Termohon PT Pertamina (Persero), terkait permintaan informasi berupa Daftar Salinan Dokumen Realisasi Anggaran Dana Bergulir Program DPKP


“Dalam hal Pemohon dan kuasanya tidak hadir di persidangan atau tidak dapat dihubungi pada sidang pemeriksaan tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan Gugur dan tidak dapat diajukan kembali ke Komisi Informasi kecuali jika Pemohon telah mengajukan proses permohonan informasi ulang.” Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Komisioner John Fresly yang beranggotakan Abdulhamid Dipopramono dan Evy Trisulo serta dihadiri pihak Termohon, yakni PT Pertamina (Persero).

Sidang KI Pusat KI Jambi dan Bengkulu Belajar Praktik Sidang di KIP

B

anyak cara dapat dilakukan untuk mendapatkan keterampilan dalam menjalankan tugas di Komisi Informasi (KI) daerah, tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Seperti yang dilakukan para Komisioner KI Jambi dan KI Bengkulu yang belajar praktik langsung tentang proses persidangan ajudikasi sengketa informasi yang dijalankan di Komisi Informasi Pusat (KIP) Jakarta, Kamis (23/01). Mereka menekuni delapan proses persidangan.

Para Komsioner KI Jambi yang dipimpin langsung Ketua-nya Fikri Riza mengikuti sidang ajudikasi secara cermat bahkan juga mengabadikannya dalam bentuk video lewat HP. Hal yang sama dilakukan para Komisioner KI Bengkulu yang dipimpin Ketua-nya Emex Virzoni memotret dan merekam dalam bentuk video persidangan ajudikasi yang dilaksanakan di lantai 3 maupun lantai 5 ruang sidang KIP Jakarta. Memang pelaksanaan persidangan ajudikasi hari

Kamis dilakukan KIP secara serentak sebanyak delapan perkara. Dari sekian banyak proses persidangan ajudikasi tersebut, setidaknya ada dua sengketa informasi yang mengundang perhatian pengunjung, yaitu sidang antara Pemohon Lembaga Komunitas Independen melawan Termohon lembaga Komisi Informasi DKI Jakarta. Satunya lagi adalah persidangan ajudikasi antara Pemohon Edy Sunyoto melawan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada persidangan perdana antara Lembaga Komunitas Independen melawan KI DKI dipimpin Ketua Majelis Komisioner Dyah Aryani dengan anggota Yhannu Setyawan dan Rumadi dilaksanakan di lantai 3. Sementara persidangan kedua yang digelar di lantai 5, KIP menyidangkan pemohon Herbert Sitorus melawan Termohon Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Abdulhamid Dipopramono bersama anggota Henny S Widyaningsih dan John Fresly. Sementara enam persidangan lainnya, yaitu sidang sengketa informasi antara pemohon Abdullah melawan Perum III Perumnas dipimpin Ketua Majelis Komisioner Yhannu Setyawan dengan anggota Dyah Aryani dan Henny S Widyaningsih. Sidang antara Pemohon LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) melawan Termohon

Inspektorat Pembantu Jaktim dipimpin Ketua Majelis Komisioner John Fresly dengan anggota Abdulhamid Dipopramono dan Evy Trisulo. Sidang sengketa informasi antara Pemohon Forst Watch Indonesia melawan Ditjen Bina Usaha Kehutanan dipimpin Ketua Majelis Komisioner Evy Trisulo dengan anggota Abdulhamid Dipopramono dan Yhannu Setyawan. Berikutnya, sidang ajudikasi Edy Sunyoto melawan Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin Ketua Majelis Komisioner Dyah Aryani dengan anggota John Fresly dan Rumadi. Adapun persidangan antara pemohon Sarvodaya melawan Termohon SMPN 160 DKI dipimpin Ketua Majelis Komisioner Rumadi dengan anggota Yhannu Setyawan dan Henny S Widyaningsih. Dan terakhir, sidang ajudikasi antara Pemohon Edy Sunyoto melawan Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dipimpin Ketua Majelis Komisioner John Fresly dengan anggota Abdulhamid Dipopramono dan Yhannu Setyawan.

Tak Penuhi /HJDO 6WDQGLQJ, KIP Tolak FWI

K

etua Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Evy Trisulo bersama anggota Abdulhamid


27

Sidang KI Pusat Dipopramono dan Yhannu Setyawan menolak permohonan informasi dari Yayasan Forest Wacth Indonesia (FWI). Dalam sidang ajudikasi antara Pemohon melawan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK) Kementerian Kehutanan RI di Sekretariat KIP Jakarta, Senin (27/1), majelis membaca putusan secara bergantian dengan amar putusan menolak permohonan untuk seluruhnya.

Usai pembacaan putusan sela tersebut, Ketua FWI Soelthon Ginanjar selaku pemohon sengketa infromasi maupun Imam sebagai Kuasa Dirjen BUK tidak memberikan tanggapan terhadap putasan tersebut. Namun anggota Majelis Komisioner Abdulhamid dan Yhannu mengingatkan bahwa putusan ajudikasi ini belum masuk ke pokok perkara dan hanya terhenti akibat tak terpenuhinya legal standing Pemohon sebagai badan hukum sesuai ketentuan UU KIP. Hamid menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi dapat dilakukan warga negara atau Badan Hukum. “Sebenarnya permohonan sengkata informasi dapat dilakukan perorangan, hanya berbekal KTP sudah

28

memenuhi legal standing. Kalau badan hukum, betapa pun mulianya tujuan permohonan tersebut, tetap harus memenuhi ketentuan hukum,” kata Hamid. “Badan Publik tetap harus menyediakan Informasi Publik sesuai ketentuan UndangUndang KIP, baik ada permohonan dari Pemohon maupun tidak. Ditjen BUK harus benar-benar melaksanakan ketentuan dalam undangundang tersebut,” kata Yhannu. Usai persidangan, Soelthon mengatakan menerima putusan sela tersebut dan akan segera menempuh jalan baru, yakni maju lagi sebagai Pemohon perorangan dengan menggunakan bekal KTP. “Tapi kami tetap akan mengurus dan menunggu aspek legal yayasan FWI sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM,” terang Soelthon. Ada lima informasi yang diminta Pemohon kepada Termohon, yaitu Dokumen Rencana Kerja Pengusahaan Hutan dan RKT 2012 dan 2013, SK Penetapan IUPHHK-HT dan IUPHHK-HA beserta cap dan tanda tangan Menteri Kehutanan. Lalu ketiga, Lampiran Peta Rencana Kerja Pengusahaan Hutan (RKPH) dan RKT, keempat, Dokumen Lengkap RPBBI > 6000 m2, serta kelima, Daftar Nama Perusahaan HPH.


Penggalian Perkara LHP Hambalang BPK di Sidang KIP Berlangsung Alot

M

ajelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) menggali keterangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigatif dan forensik kasus Proyek Pembangunan Arena Pemusatan Latihan Olahraga Nasional Hambalang, Bogor. Penggalian keterangan berlangsung alot karena logika dan argumen dari Termohon BPK yang dinilai inkonsisten oleh Majelis namun tetap mempertahankan argumennya. Peristiwa tersebut berlangsung dengan durasi cukup panjang pada Kamis (30/1) di Ruang Sidang Kantor KIP Jakarta. Pada sidang sengketa antara Pemohon Pattiro yang diwakili Ari Setiawan melawan Termohon BPK tersebut pihak BPK diwakili Wahyu Priyono, Gilang Gumelar, dan tiga orang lainnya. BPK bersikukuh bahwa data informasi LHP Hambalang jilid I dan jilid II merupakan informasi yang dikecualikan sehingga tidak akan diberikan kepada Pemohon sengketa informasi LSM Pattiro. Perkara tersebut ditangani Ketua Majelis Komisioner John Fresly bersama anggota Abdulhamid Dipopramono dan Yhannu Setyawan.

Sidang KI Pusat memberikan data LHP Hambalang itu kepada Komisi XI DPR RI? Menurut kuasa BPK, data informasi LHP Hambalang memang telah diserahkan ke DPR karena merupakan order dari lembaga legislatif. Anggota majelis Komisioner Abdulhamid mengatakan argumentasi termohon yang mengecualikan LHP Hambalang tidak relevan, karena data informasi itu telah beredar luas di kalangan para pemburu berita karena telah diserahkan kepada DPR RI. “Jika memang termohon dapat memastikan bahwa data informasi LHP Hambalang merupakan informasi yang dikecualikan, maka harus disertai dengan pembuktian uji konsekuensi, apakah uji konsekuensi sudah dilakukan oleh termohon?” tanya Hamid. Kuasa Termohon mengatakan belum melakukan uji konsekuensi, hanya mengutip pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa sebuah informasi dikecualikan karena jika dibuka akan mengganggu proses penegakan hukum. Majelis Komisioner menanyakan kepada Termohon, apakah DPR termasuk penegak hukum? Dan termohon tidak mampu menjelaskannya. Anggota Majelis komisioner Yhannu mempertanyakan, jika memang data informasi LHP Hambalang dikecualikan berdasarkan persepsi Termohon, kenapa termohon

Yhannu mengatakan jika Termohon berani memberikan data informasi itu kepada wakil rakyat, kenapa kepada rakyat seperti Pemohon Pattiro justru tidak diberikan. Menurut Yhannu seharusnya data informasi itu diberikan kepada lembaga penegak hukum jika memang masih dianggap dikecualikan karena khawatir mengganggu proses hukum, bukannya diberikan kepada lembaga politik semacam DPR RI. Ketua Majelis Komisioner John Fresly memutuskan menunda sidang pada kesempatan berikutnya dengan agenda memeriksa saksi dari Anggota DPR dan pemeriksaan setempat terhadap dokumen LHP Hambalang yang dimiliki BPK, di Kantor BPK. Sementara itu pada persidangan ajudikasi sebelumnya, pada hari yang sama, Ketua Majelis Komisioner Evy Trisulo bersama anggota Abdulhamid Dipopramono dan Yhannu Setyawan menyidangkan sengketa informasi antara Pemohon dari LSM Fitra terhadap Termohon Perum PPD (Perusahaan Pengangkutan Djakarta). Dalam sidang ajudikasi itu, Pemohon meminta data

informasi AJB (Akta Jual Beli) Dipo D dan Dipo B Perum PPD kepada Termohon, namun Termohon tidak dapat memberikan data AJB Dipo D karena tidak diketahui keberadaannya. Sementara data AJB Dipo B kini sedang disita Kejati DKI untuk keperluan penyidikan perkara korupsi yang menimpa PPD.

KIP Lakukan Pemeriksaan Setempat ke Kemkominfo

K

etua Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Dyah Aryani bersama anggota Evy Trisulo melakukan pemeriksaan setempat di Kantor PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta, Senin (10/2). Pemeriksaan setempat dilakukan guna memastikan apakah data informasi yang diminta Pemohon Edy Sunyoto kepada Termohon Kemenkominfo RI terbuka atau tertutup.

Pemohon meminta tiga data informasi, yaitu copy data dokumen kontrak pemenang tender paket pekerjaan 2


29

Sidang KI Pusat KPU/USO di Blok WPUT II yang meliputi wilayah Lampung. Kedua, copy surat penerapan pemenang Nomor 10/M.Kominfo/I/2009 dan Nomor 02/M.Kominfo/I/2009 yang ditandatangani Menteri Kominfo, dan ketiga copy surat SPMK FHO. Sementara pada sidang ajudikasi lainnya tiga hari sebelumnya antara Pemohon Seknas Fitra dengan Perum PPD, Jumat (7/2) Ketua Majelis Komisioner Evy Trisulo bersama anggota Abdulhamid Dipopramono dan Yhannu Setyawan menyatakan dalam amar putusannya, menerima permohonan Pemohon untuk sebagian. Juga diputuskan Informasi yang diminta Pemohon berupa salinan Akta Jual Beli Tanah Depo D Kedaung dan salinan Akta Jual Beli Tanah Depo B Clilitan, merupakan informasi yang terbuka. Majelis juga memerintahkan Termohon untuk memberikan penjelasan secara tertulis informasi secara detil atau terinci status terakhir kepemilikan Depo B dan status terakhir kepemilikan Depo D dalam waktu selambatlambatnya empat belas hari kerja sejak putusan diterima oleh Termohon. Adapun sidang ajudikasi lainnya, pada Kamis (6/2), KIP melalui Majelis Komisionernya menetapkan tiga Putusan Sela. Dalam Putusan Sela itu Majelis menolak tiga permohonan sengketa informasi yang

30

dilaksanakan di ruang sidang KIP Jakarta. Putusan Sela pertama dibacakan secara bergantian oleh Ketua Majelis Komisioner John Fresly, anggota Majelis Abdulhamid Dipopramono, dan Evy Trisulo antara Pemohon LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara dengan Termohon Inspektorat Pembantu Jakarta Timur. Majelis Komisioner menolak permohonan Pemohon karena tidak memenuhi syarat legal standing. Pada hari yang sama, Ketua Majelis Komisioner Rumadi bersama anggota John Fresly dan Yhannu Setyawan juga memutus dua sengketa sekaligus dari satu Pemohon yang sama, masing-masing sengketa bernomor 359/XI/KIPPS/2013 dan 367/XI/KIPPS/2013, ntara Pemohon Antoni Fernando dan Kemenparekraf. Dalam amar putusannya, Majelis Komisioner menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena melewati batas waktu permohonan sengketa informasi.

Tak Penuhi /HJDO 6WDQGLQJ KIP Tolak 3 Pemohon

M

ajelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) mengeluarkan tiga Putusan Sela yang menolak Pemohon sengketa informasi karena OHJDOVWDQGLQJ dan masalah batas waktu.


Ketua Majelis Komisioner Abdulhamid Dipopramono bersama anggota John Fresly dan Henny S Widyaningsih pada sidang ajudikasi di ruang sidang KIP Jakarta, Kamis (13/2), membacakan Putusan Sela menolak permohonan sengketa informasi Pemohon Herbert Sitorus, dalam perkara melawan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), karena tidak memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa ke KIP.

Sementara itu, dua Putusan Sela lainnya diputuskan Ketua Majelis Komisioner Dyah Aryani bersama anggota Rumadi dan Yhannu Setyawan di tempat yang sama. Kedua Putusan Sela itu menolak permohonan Pemohon yang sama karena tidak memenuhi syarat OHJDO VWDQGLQJ. Dalam persidangan pembacaan putusan, Pemohon dari Lembaga Komunitas Independen yang diwakili Jeremias melawan Termohon Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, keduanya tidak hadir. Dengan adanya Putusan Sela ini, maka sidang tidak masuk pada pokok perkara mengenai permintaan data informasi struktur PPID dan Dasar Hukum keberadaan perwakilan KI DKI

Sidang KI Pusat di enam wilayah dan satu di Balai Kota DKI. Pada Putusan Sela pertama antara Pemohon Herbert Sitorus melawan BNPB, Majelis Komisioner mengatakan menolak permohonan Pemohon karena tidak memenuhi syarat jangka waktu permohonan informasi. Pertimbangan Majelis Komisioner menyebutkan, Pemohon belum memenuhi jangka waktu 30 hari untuk mengajukan sengketa informasi terhitung sejak keberatan pada 17 September 2013 dan permohonan sengketa langsung dilakukan pada 22 Oktober 2013. Dengan demikian persidangan tidak masuk ke dalam pokok perkara, yaitu mengenai permohonan informasi copy kontrak pengadaan alat evakuasi mobil dan motor rescue penanggulangan bencana tahap I dan II, serta copy daftar nama panitia pelaksana lelang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BNPB.

PPID Kemkominfo Penuhi Permintaan Pemohon

K

epala Humas Kemkominfo sekaligus PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kemkominfo RI, Gatot S Dewo Broto, memenuhi permintaan data informasi yang diminta Pemohon perorangan Edy Sunyoto. Gatot bersama jajaran PPID Kemkominfo mencermati secara seksama

seluruh proses persidangan hingga hasil putusan yang dibacakan Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Dyah Aryani bersama anggota Yhannu Setyawan dalam sidang putusan yang dilaksanakan ruang sidang KIP Jakarta, Senin (17/2).

Sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan sebelumnya oleh Ketua Majelis Komisioner Dyah bersama anggota Evy Trisulo di Kantor PPID Kemkominfo pekan silam, pihak Termohon telah menyatakan bahwa data informasi yang diminta Pemohon dapat diberikan. Pihak Termohon memastikan data informasi yang diminta Pemohon dapat diberikan karena sudah melewati jangka waktu untuk dapat dibuka. Sementara itu, dalam persidangan ajudikasi sebelum sidang putusan dilaksanakan pada hari yang sama, Gatot mengharapkan kepada semua Pemohon data informasi ke Kemkominfo dapat langsung mengakses ke laman dengan alamat ZZZNRPLQIRJRLG. “Jika para Pemohon menginginkan data informasi cukup akses lewat laman Kominfo, semua sudah tersedia infomasi yang terbuka disana,” kata Gatot menjelaskan.

Hanya saja, pada saat Gatot menjelaskan hal tersebut, justru Pemohon belum hadir pada persidangan sehingga Pemohon tidak bisa mendengarkan secara langsung. Nanti pada sidang putusan baru para pihak hadir mendengarkan putusan tersebut dibacakan secara bergantian oleh Majelis Komisioner (MK). Dalam amar putusan MK memutuskan memenuhi permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian, Pemohon berhak atas tiga data informasi, yaitu copy data dokumen kontrak pemenang tender Paket Pekerjaan 2 KPU/USO di Blok WPUT II yang meliputi wilayah Lampung. Kedua, copy surat penerapan pemenang Nomor 10/M.Kominfo/I/2009 dan Nomor 02/M.Kominfo/I/2009 yang ditandatangani Menteri Kominfo, dan ketiga copy surat SPMK FHO. Namun demikian, Ketua MK Dyah Aryani mengingatkan kepada Pemohon pribadi Edy Sunyoto agar bertanggung jawab atas data informasi yang diberikan Termohon, dan jika disalahgunakan dapat dipidana. “Majelis Komisioner mengingatkan kepada Pemohon agar benar-benar dapat menggunakan data informasi yang diberikan untuk keperluan para pengguna informasi. Jadi yang dijamin dalam UndangUndang KIP adalah pengguna informasi secara umum bukan hanya kepentingan pribadi Pemohon,” kata Dyah.


31

Kegiatan KI Provinsi

KI Aceh Lakukan Asistensi pada PPID Bireuen

K

omisi Informasi (KI) Aceh melakukan asistensi dan WHFKQLFDOVXSSRUW pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bireuen.

Kegiatan ini dilakukan sejak awal hingga pertengahan Februari 2014 melalui kerja sama dengan PPID Utama Aceh. Agenda awal dilakukan dengan kunjungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Bireuen, tempat PPID Utama yang baru di SK-kan oleh Bupati Bireuen, Oktober 2013.

PPID di tiap Satuan Peringkat Kerja (SKPK) Kabupaten Bireuen. ´%HQWXNDVLVWHQVLGDQWHFKQLFDOVXSSRUWuntuk PPID tidak hanya kita lakukan di Bireuen, sebagai bagian dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Mulai triwulan kedua sampai akhir tahun akan kita lanjutkan pada Badan Publik prioritas lainnya sesuai hasil evaluasi 2013 terkait kepatuhan %DGDQ3XEOLNGDODPLPSOHPHQWDVL88.,3µXMDU Hamdan Nurdin, Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi KIA.

KI Kepri Mulai Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

D

Asistensi ini bertujuan untuk mempercepat berfungsinya PPID tersebut sekaligus memperkuat Tim PPID dalam pengelolaan dan teknis layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2010). Berikutnya, WHFKQLFDO VXSSRUW yang difasilitasi KI Aceh adalah penajaman uraian tugas PPID dan Tim Layanan Informasi Publik, kewajiban Badan Publik, tanggungjawab dan kewenangan PPID, teknis membuat Daftar Informasi Publik, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan tatacara memberikan layanan Informasi Publik serta halhal tehnis lainnya. Dukungan yang diberikan mengingat PPID Utama Bireuen juga berfungsi sebagai pusat koordinasi

32


alam memasuki tahun 2014 Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau (KI Kepri) semakin meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Diharapkan undangundang ini semakin terimplementasi pada setiap Badan Publik di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sehingga tercipta tata pemerintahan yang baik serta akuntabel. Dengan demikian kesejahteraan rakyat akan semakin baik dan meningkat. KI Kepri yang mendapat dukungan kepegawaian dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau telah ditugaskan 25 orang pegawai Dinas Kominfo untuk memperkuat pelayanan administrasi pada KI Kepri. KI Kepri mempunyai tiga bidang yaitu Bidang Kelembagaan, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dan terakhir Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA). Mengenai dukungan anggaran, dalam tahun anggaran 2014 ini KI Kepri mendapatkan dukungan anggaran Rp 3 Miliar dari Pemerintahan Provinsi Kepri sesuai pengajuan anggaran yang diperlukan berdasarkan perencanaan anggaran rutin dan kegiatan yang akan dilakukan dalam tahun 2014. Setiap tahun realisasi dan


pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan kegiatan KI Kepri dilaporkan pada Gubernur Kepulauan Riau Drs. HM Sani dan DPR D Provinsi Kepri. KI Kepri yang telah terbentuk sejak 4 Agustus 2010 telah melaksanakan tugas pokok yang diamanahkan dalam melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik dan diharapkan pada tahun ini akan semakin meningkatkan kinerjanya.

KI Sumut, Ombudsman, Tiga Asosiasi Jasa Kontruksi Tandatangani MoU

K

omisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara (Prov. Sumut) dengan tiga asosiasi perusahaan jasa konstruksi di Sumatera Utara (Gapensi, Gapeksindo, dan Aspekindo) dan Ombudsman Perwakilan Sumut menandatangani nota kesepahaman (PHPRUDQGXPRI XQGHUVWDQGLQJ/MoU) di Hotel Swissbel Medan, Selasa (28/1/2014).

Kerjasama tersebut diharapkan, baik KI Prov. Sumut dan Ombudsman Kantor Perwakilan Sumut dapat membantu mengatasi jika ada Badan Publik yang menutup informasi dan pelanggaranpelanggaran administrasi di sektor konstruksi. Mewakili tiga asosiasi, TM Pardede mengatakan, di Sumut banyak terjadi ketertutupan akses informasi dan pelanggaran disiplin oleh aparatur pemerintah sebagai pengguna jasa. "Tahun yang lalu kita sudah buat biro hukum, dan kini kita lakukan MoU lagi dengan Ombudsman dan KI Prov Sumut. Jadi sangat lengkap sebagai wadah penyelesaian semua permasalahan. Ini demi kemajuan konstruksi di Sumut. Karena kita lihat gubernur terlalu sibuk dengan urusan lain," ujar TM. Ketua KI Prov. Sumut, M Zaki Abdullah mengatakan, dengan disahkannya UU KIP, tidak boleh lagi Badan Publik, khususnya terkait jasa kontruksi di Sumut yang menutup diri atas akses informasi. Semua Informasi Publik wajib dibuka karena itu merupakan amanah UU KIP dan amanah pasal 28F UUDNRI 1945. "Jadi, apabila banyak informasi yang dirahasikan pemerintah, itu artinya banyak pula lembaranlembaran uang yang telah diselewengkan dan tidak ada pengawasan. Dengan UU KIP lah diatur kalau semua rakyat boleh mengetahui Informasi Publik," pungkasnya.

Penandatanganan MoU dilakukan Ketua KI Prov. Sumut, H.M Zaki Abdullah dengan disaksikan komisioner KI Prov. Sumut lainnya, Mayjen Simanungkalit, Robinson Simbolon dan M Syahyan. Sedangkan dari asosiasi jasa kontruksi oleh Ketua Umum BPD Gapensi Sumut Tiopan Manuasa Pardede, Ketua DPP Aspekindo Sumut Yuzelfi, dan Sekretaris Umum DPD Gapeksindo Sumut Robertman Sirait. Sementara dari Ombudsman Kantor Perwakilan Sumut oleh Abyadi Siregar.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman Kantor Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, dengan adanya MoU ini diharapkan pelanggaran administrasi dapat diminimalisir dan usaha konstruksi di Sumut semakin meningkat. "Kita hadir untuk meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar memperoleh pelanan publik yang adil dan sejahtera. Jadi setiap pelanggaran administrasi memang harus kita tuntaskan, yang diawali dengan keterbukaan Informasi Publik," ucapnya.


33


KI DIY Implementasikan Keterbukaan Informasi di Tingkat Desa

K

omisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KI DIY) bekerja sama dengan Bagian Humas Kabupaten/Kota menyelenggarakan URDGVKRZ sosialisasi UU KIP dan peraturan pelaksananya kepada Kepala Desa/Lurah di seluruh Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hadir sebagai nara sumber adalah komisioner KI Provinsi DIY dan Sekda masing-masing Kabupaten/Kota.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula masingmasing Kabupaten/Kota. Di Kulonprogo dilaksanakan tanggal 25 Februari, Bantul pada tanggal 4 Maret, Yogyakarta 19 Maret, Gunung Kidul 20 dan 27 Maret, sedangkan Sleman direncanakan tanggal 8 Mei 2014. Sebagain besar peserta sosialisasi belum mengetahui adanya UU KIP yang mewajibkan Desa/Kelurahan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sehingga kegiatan ini dirasakan bermanfaat dan membuka cara pandang desa yang selama ini terkooptasi oleh aturan yang tidak mengizinkan masyarakat mengetahui detail penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai contoh, satu sengketa informasi yang masih kasasi di Mahkamah Agung adalah ketidaksediaan Kepala Desa untuk membuka informasi tentang tanah kas desa. KI DIY memutuskan bahwa informasi tanah kas desa merupakan informasi yang terbuka dan

34


putusan ini dikuatkan oleh PTUN, namun Kepala Desa mengajukan kasasi. Dengan demikian pemahaman tentang informasi dan klasifikasi informasi di tingkat desa masih memerlukan upaya yang terus menerus untuk disampaikan agar sengketa dapat dicegah dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa semakin meningkat. Sepanjang tahun 2013, sengketa informasi yang masuk di Komisi Informasi Provinsi DIY didominasi oleh Kepala Desa sebagai termohon. Informasi yang disengketakan terbanyak adalah pertanahan. Mengingat nilai tanah di DIY semakin meningkat dan menjadi informasi investasi yang banyak dicari. Dalam persidangan terungkap bahwa Desa belum mengetahui adanya UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Padahal, Desa/Kelurahan merupakan badan publik yang sangat dekat dengan pelayanan masyarakat.

KI Jatim Berikan Bimtek Penguatan SLIP

S

ampai saat ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sudah terbentuk, namun tidak sedikit yang belum bisa mengumpulkan, mendokumentasikan, menyimpan dan memberikan informasi publik. Untuk itu Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Jatim) memberikan Bimbingan Teknis Penguatan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Demikian disampaikan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jatim, Djoko Tetuko saat pembukaan Bimtek PPID.


Tampil sebagai pemateri dalam Bimtek ini Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, H. Djoko Tetuko dan Imadoeddin dengan Moderator Daan Rachmad Tanod. Materi bimtek terdiri dari: Standardisai Kinerja Desk & PPID, Kinerja Internal dan Eksternal SOP PPID dan Atasan PPID di Badan Publik dan Kinerja PPID Dalam Proses Permohonan Informasi Publik. Peserta yang hadir pada Bimtek PPID yang digelar di Inna Simpang Surabaya, Rabu (26/03/2014) adalah PPID Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan PPID Kab./Kota se-Jatim yang tidak kurang dari 100 orang.

Lomba Menulis Opini Tingkat SLTA dan Mahasiswa Se Lampung

B

andar lampung - Setelah menyelenggarakan lomba opini bagi pelajar SMA sederajat se-Lampung untuk mendorong transparansi anggaran, Komisi informasi lampung bersama Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Waykanan bekerjasama kembali menggelar Lomba Menulis Opini "Menuju Masyarakat Melek Anggaran" bagi mahasiswa se-Lampung.

Perjuangan untuk menuju perubahan membutuhkan sikap konsisten yang diperlukan untuk menuju Indonesia yang transparan dan bebas korupsi, kata ketua KI lampung Juniardi. Juniardi menegaskan KI harus berupaya konsiten mewujudkan Indonesia yang merdeka seperti dicita-citakan pendiri bangsa.

"Indonesia akan berdaya, mumpuni, merdeka secara nyata dirasakan seluruh warganya jika penyakit kronis korupsi bisa diatasi. Namun diperlukan partisipasi aktif seluruh komponen bangsa utamanya kaum muda. Termasuk GP Ansor Waykanan, kaum muda nahdliyin di ujung utara Lampung mengajak seluruh komponen bangsa dan para pemuda Indonesia bergerak, berkeringat, terjun ke arena untuk berlaga melawan pembodohan, bertanding dengan siapa pun yang anti kemerdekaan Indonesia yang nyata. Menyampaikan transparansi anggaran kepada publik adalah salah satu jalan mewujudkan Indonesia merdeka secara nyata," ujarnya "Perlunya APBN/APBD Terbuka untuk Publik" itu digelar untuk mendorong transparansi anggaran di Provinsi Lampung khususnya dan Indonesia umumnya. "Juara I lomba ini berhak mendapatkan hadiah uang pembinaan Rp1 juta, juara II uang pembinaan Rp750 ribu, juara III uang pembinaan Rp500 ribu, dan tujuh nominasi masing-masing mendapatkan uang Rp100 ribu," ujarnya. Sepuluh penulis opini terbaik berhak mendapatkan sertifikat, paket buku terbitan Indepth Publishing, dan voucher analisa sidik jari gratis untuk mengetahui bakat dan potensi diri dari De MOST (Motivator, Observer, Service, Totally) Fingerprint. Selain itu, 10 karya terpilih tersebut akan ditampilkan pada portal "teraslampung.com" sebagai kampanye publik atas informasi penggunaan APBN/APBD. Naskah lomba bisa dikirim mulai 12 Februari hingga 24 Maret 2014, dengan penjurian 25 Maret sampai dengan 5 April 2014 serta pengumuman pemenang pada 7 April 2014. "Pengumuman lomba tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Sedunia. Kita ingin dunia kecil bernama Indonesia bebas dari sakit berkepanjangan,"


35

Pemohon mengajukan permohonan Informasi Pemilu ke Badan Publik.

Badan Publik wajib menjawab dalam 2 hari kerja sejak menerima permohonan.

Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk menjawab permohonan dalam 2 hari kerja.

Pemohon dapat mengajukan keberatan ke Atasan PPID dalam hal permohonan tidak mendapat jawaban atau jawaban tidak sebagaimana mestinya.

Atasan PPID wajib menanggapi keberatan Pemohon dalam 3 hari kerja sejak menerima keberatan.

Dalam hal Atasan PPID tidak memberikan tanggapan keberatan atau tanggapan tidak sesuai dengan semestinya, Pemohon dapat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) ke Komisi Informasi dalam 2 hari kerja sejak menerima tanggapan keberatan atau jangka waktu memberikan tanggapan telah berakhir.

Telah diluncurkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada 18 Maret 2014

36


daftar isi Dari Redaksi

Recommend Documents