DAFTAR ISI. RAD MDGs Jawa Tengah

DAFTAR ISI Hal Daftar Isi ..................................................................................................

ii

Daftar Tabel dan Gambar ........................................................................

xii

Daftar Singkatan ..................................................................................... xvi Bab I Pendahuluan ..................................................................................

1

1.1. Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Jawa Tengah ..............................................................................................

3

Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan..........................

3

Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990-2015 ........... Target 1B:

5

Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda......................................

9

Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 19902015 .......................................................................

13

Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua..............................

15

Target 2A:

Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar ......................................................

Tujuan 3. Mendorong

Kesetaraan

Gender

dan

Pemberdayaan

Perempuan .............................................................................. Target 3A:

Menghilangkan

ketimpangan

15

gender

di

20

tingkat

pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 .......................................................................

22

Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak ........................................

27

Target 4A:

Menurunkan angka kematian balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990 – 2015 ............

RAD MDGs Jawa Tengah

27

ii

Tujuan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu .................................................

34

Target 5A : Menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990 – 2015 .................... Target 5B:

35

Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 ......................................................

38

Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya ....................................................................................

39

Target 6 A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015…… Target 6B:

41

Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 .......................................................................

Target 6C:

42

Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 ...................................................

42

Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup ...........................

45

Target 7A:

Memadukan

prinsip-prinsip

pembangunan

yang

berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan ...................................................... Target 7B:

48

Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010 . .....................................

Target 7C:

50

Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015................

Target 7D:

Mencapai

peningkatan

yang

signifikan

51

dalam

kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020 ......................................................


52

iii

1.2. Permasalahan

dan

Tantangan

Dalam

Pencapaian

Tujuan

Pembangunan Milenium di Jawa Tengah ......................................

53

1.2.1 Permasalahan ................................................................................

53


53

Target 1A:

Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990-2015 ............

Target 1B:

53


Target 1C:

54

Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 19902015 .......................................................................

54


55

Target 2A:


Tujuan 3. Mendorong

Kesetaraan

Gender

dan

Pemberdayaan


Menghilangkan

ketimpangan

55

gender

di

56

tingkat


56


57

Target 4A:

Menurunkan angka kematian balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990 – 2015 ..................

57


60

Target 5A:

Menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990 – 2015 ....................

Target 5B:

60


62


63

Target 6 A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015 ........ RAD MDGs Jawa Tengah

63 iv

Target 6B:


Target 6C:

64


65


67

Target 7A:

Memadukan

prinsip-prinsip

pembangunan

yang


67


Target 7C:

69

Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015 ...............

Target 7D:

Mencapai

peningkatan

yang

signifi

kan

69

dalam


70

1.2.2 Tantangan ......................................................................................

71


71

Target 1A:


Target 1B:

71


Target 1C:

72


72


73

Target 2A:



73 v

Tujuan 3. Mendorong

Kesetaraan

Gender

dan

Pemberdayaan


Menghilangkan

ketimpangan

gender

di

74

tingkat


74


75

Target 4A:


75


76

Target 5A : Menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990 – 2015 .................... Target 5B:

76


79


80

Target 6 A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015 ........ Target 6B:

80


Target 6C:

81


81


84

Target 7A:

Memadukan

prinsip-prinsip

pembangunan

yang


84


Target 7C:

86

Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015................


86 vi

Target 7D:

Mencapai

peningkatan

yang

signifi

kan

dalam


87

Bab II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs 2.1. Arah

............................................................................................ 88 Kebijakan

Pecepatan

Pencapaian

Target

Tujuan

Pembangunan Milenium (MDG’s) ...................................................

88


88

Target 1A:


Target 1B:

88


Target 1C:

93


94


96

Target 2A:


Tujuan 3. Mendorong

Kesetaraan

Gender

dan

Pemberdayaan


Menghilangkan

ketimpangan

96

gender

di

97

tingkat


97


98

Target 4A:


98


99

Target 5A : Menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990 – 2015 ....................


99

vii

Target 5B:

Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 ...................................................... 100

Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya .................................................................................... 100 Target 6 A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015 ........ 100 Target 6B:

Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 …………………………………………………………………. .. 100

Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 ................................................... 100 Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup ........................... 102 Target 7A:

Memadukan

prinsip-prinsip

pembangunan

yang

berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan ...................................................... 102 Target 7B:

Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010 . ..................................... 103

Target 7C:

Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015................ 103

Target 7D:

Mencapai

peningkatan

yang

signifi

kan

dalam

kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020 ...................................................... 104

2.2. Strategi

Pecepatan

Pencapaian

Target

Tujuan

Pembangunan

Milenium (MDGs) ................................................................................ 105 Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan.......................... 105 Target 1A:

Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990-2015 ............ 105

Target 1B:

Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda...................................... 106


viii

Target 1C:

Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 19902015 ....................................................................... 106

Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua.............................. 107 Target 2A:

Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar ...................................................... 107

Tujuan 3. Mendorong

Kesetaraan

Gender

dan

Pemberdayaan

Perempuan .............................................................................. 108 Target 3A:

Menghilangkan

ketimpangan

gender

di

tingkat

pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 ....................................................................... 108 Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak ........................................ 110 Target 4A:

Menurunkan angka kematian balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990 – 2015 .................. 110

Tujuan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu ................................................. 111 Target 5A : Menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990 – 2015 .................... 111 Target 5B:


Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya .................................................................................... 114 Target 6 A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015….. Target 6B:

114

Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 ……………………………………………………………… ...... 114

Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 ................................................... 114


ix

Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup .......................... 116 Target 7A:

Memadukan

prinsip-prinsip

pembangunan

yang



Target 7C:


Target 7D:

Mencapai

peningkatan

yang

signifi

kan

dalam

kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020 ...................................................... 119

2.3. Target Kinerja Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Jawa Tengah ....................................................................... 119 Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan.......................... 119 Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua.............................. 120 Tujuan 3. Mendorong

Kesetaraan

Gender

dan

Pemberdayaan

Perempuan .............................................................................. 121 Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak ........................................ 122 Tujuan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu ................................................. 122 Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya .................................................................................... 123 Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup ........................... 125

2.4. Program dan Kegiatan Pecepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) .................................................... 127 Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan.......................... 127 Target 1A:

Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990-2015 ............ 127

Target 1B:

Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda...................................... 129


x

Target 1C:

Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 19902015 ....................................................................... 130

Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua.............................. 132 Target 2A:

Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar ...................................................... 132

Tujuan 3. Mendorong

Kesetaraan

Gender

dan

Pemberdayaan

Perempuan .............................................................................. 134 Target 3A:

Menghilangkan

ketimpangan

gender

di

tingkat

pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 ....................................................................... 134 Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak ........................................ 135 Target 4A:

Menurunkan angka kematian balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990 – 2015 .................. 135

Tujuan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu ................................................. 138 Target 5A : Menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990 – 2015 .................... 138 Target 5B:


Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya .................................................................................... 144 Target 6 A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015 ........ 144 Target 6B:

Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 ....................................................................... 145

Target 6C:

Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 ................................................... 145


xi

Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup ........................... 148 Target 7A:

Memadukan

prinsip-prinsip

pembangunan

yang



Target 7C:


Target 7D:

Mencapai

peningkatan

yang

signifi

kan

dalam

kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020 ...................................................... 150 BAB III Pemantauan dan Evaluasi .............................................................. 152 Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan.......................... 156 Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua.............................. 157 Tujuan 3. Mendorong

Kesetaraan

Gender

dan

Pemberdayaan

Perempuan .............................................................................. 157 Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak ........................................ 158 Tujuan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu ................................................. 158 Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya .................................................................................... 159 Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup ........................... 160

BAB IV Penutup ....................................................................................... 163 Lampiran I.

Pagu Indikatif Kebutuhan Anggaran Untuk Mendukung Percepatan Pencapaian MDGs Jateng Tahun 2011-2015

II. Dukungan Kabupaten/Kota Terhadap Capaian MDGs Jateng


xii

BAB I PENDAHULUAN

Pertemuan World Summits pada bulan September tahun 2000 telah menghasilkan deklarasi yang disebut Millennium Declaration. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Millennium Declaration tersebut kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB ke dalam Resolusi Nomor 55/2 tanggal 18 September 2000

tentang Deklarasi

Millenium PBB atau lebih dikenal dengan nama Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/MDGs). Deklarasi tersebut mencanangkan komitmen global untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam satu paket kebijakan pembangunan guna mempercepat pencapaian pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan di seluruh dunia pada tahun 2015.

Millenium Development Goals (MDGs) terdiri dari delapan tujuan utama dengan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya. Delapan tujuan utama tersebut adalah : (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem; (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu hamil; (6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan; dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Waktu pencapaian kedelapan tujuan tersebut adalah 25 tahun dengan tahun dasar 1990. Kedelapan tujuan tersebut diharapkan pada tahun 2015 dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan, bahkan dapat dicapai lebih cepat. Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) berkomitmen mewujudkan delapan tujuan tersebut, sebagai perwujudan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan


1

kualitas hidup yang lebih baik. Secara nasional komitmen tersebut dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan nasional, antara lain dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004 – 2009, kemudian dipertegas pada RPJMN 2010 – 2014 dan Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Meskipun hambatan dan tantangan pencapaian tujuan tersebut cukup banyak, namun berbagai prestasi pembangunan diketahui telah melampaui target MDGs, seperti penanggulangan kemiskinan dan kelaparan berat, dan pendidikan untuk semua (education for all). Walaupun beberapa indikator menunjukkan arah ketercapaian target MDGs (tahun 2015), namun tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa capaian yang masih memprihatinkan, antara lain peningkatan pelayanan air bersih, kesehatan lingkungan dan pemukiman kumuh yang diperkirakan baru dapat dicapai pada tahun 2020. Selain itu beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian,

antara

lain

terkait

dengan

upaya

sinergitas

program

dan

penganggaran pembangunan, kesenjangan antar daerah terhadap rata-rata capaian nasional dan provinsi serta keterbatasan sumber daya. Percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) merupakan amanah dari Inpres Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 2010 dan Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan. Pemerintah memandang bahwa pencapaian tujuan MDGs sampai dengan tahun 2010 belum optimal. Beberapa capaian

target

MDGs

stagnan,

bahkan

menunjukkan

kinerja

menurun.

Percepatan pencapaian MDGs di tingkat nasional tertuang dalam Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia. Sementara itu di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) perlu dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Pembangunan Millenium Provinsi Jawa Tengah disusun sesuai panduan yang diterbitkan oleh Bappenas, terdiri dari empat bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, mendeskripsikan gambaran kondisi pencapaian MDGs di Jawa Tengah dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi; Bab II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan


2

Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium, mendeskripsikan tentang arah kebijakan dan strategi percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium masing-masing tujuan di Jawa Tengah; Bab III Monitoring dan Evaluasi, menggambarkan tentang mekanisme monitoring dan evaluasi percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium di Provinsi Jawa Tengah; dan Bab IV Penutup. Dalam penyusunan RAD Percepatan Pencapaian Pembangunan Millenium Provinsi Jawa Tengah ini tidak seluruh tujuan (8 tujuan) MDGs dibahas, namun hanya 7 tujuan, mengingat tujuan ke-8 yaitu Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan, kurang relevan untuk dibahas di tingkat daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan menjadi kompetensi Pemerintah Pusat. Pada bab ini akan digambarkan kondisi pencapaian tujuan pembangunan millenium di Provinsi Jawa Tengah dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium. Gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan millenium serta permasalahan dan tantangan di Jawa Tengah adalah sebagai berikut: 1.1. Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Jawa Tengah Penyusunan

Rencana

Aksi

Daerah

Percepatan

Pencapaian

Target

Millenium Development Goals (MDGs) diawali dengan mendeskripsikan kondisi capaian masing-masing indikator tujuan. Deskripsi pencapaian tujuan MDGs Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Ringkasan status pencapaian target-target MDGs untuk Tujuan ke-1 Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan, dapat dilihat pada tabel berikut :


3

Tabel 1.1 Status Capaian Tujuan ke-1 MDGs Jawa Tengah Acuan Dasar

Indikator

Target MDGs 2015

Saat Ini

Status

Sumber

Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015 Tingkat kemiskinan 17,49% 16,56% BPS, 1.1 berdasarkan garis 8,75% (1990) (2010) Susenas kemiskinan nasional 1.2

Indeks Kedalaman Kemiskinan

3,51 (2005)

2,49 (2010)

Berkurang

BPS, Susenas

Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda Buku PDRB Jawa Tengah Laju PDRB per tenaga 3,92 2,25 1.4 dan Jawa kerja (1990) (2009) Tengah Dalam Angka Rasio kesempatan kerja 70,07% 64,19% 1.5 terhadap penduduk usia Meningkat (1990) (2009) 15 tahun ke atas BPS, Proporsi tenaga kerja Sakernas yang berusaha sendiri 69,77% 59,03% 1.7 dan pekerja bebas (1990) Menurun (2009) keluarga terhadap total kesempatan kerja Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 Prevalensi balita dengan 16% 15,7% BPS, 1.8 berat badan rendah / 14,05% (2007) (2010) Susenas kekurangan gizi 1.8a 1.8b

1.9

Prevalensi balita gizi buruk

4% (2007)

3,3% (2010)

2,15%

Prevalensi balita gizi kurang

12% (2007)

12,4% (2010)

11,9%

< 1.400 Kkal/kapita/ hari

-

15,22% (2009)

8,50%

< 2.000 Kkal/kapita/ hari

-

66,89% (2009)

35,32%

Kemkes, Riskesdas

Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum:

Keterangan :

Sudah tercapai


Akan tercapai

BPS, Susenas

Perlu perhatian khusus

4

Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990-2015. 1. Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari. Dalam pengukuran tingkat kemiskinan BPS Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan pendataan dengan tolok ukur proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 per kapita per hari, karena data ini tidak tersedia (n.a.=not available). Tolok ukur kemiskinan dengan menggunakan garis kemiskinan (poverty line) yang berlaku untuk Indonesia. 2. Persentase

Penduduk

yang

hidup

dibawah

garis

kemiskinan

nasional. Pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar Rp 192.435,- per kapita/bulan, dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita/ bulan di bawah nilai tersebut. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1990 sebanyak 4,16 juta jiwa (17,49%). Pada tahun 1999 terjadi peningkatan yang signifikan jumlah penduduk miskin

sebanyak 8,76 juta jiwa atau 28,46%.

Meningkatnya angka kemiskinan tersebut karena pada tahun 1997/1998 negara kita mengalami krisis ekonomi dan politik yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah penganggur. Maka sejak tahun 1999 telah dilakukan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu, sehingga angka kemiskinan cenderung semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 - 2006 di Jawa Tengah terjadi peningkatan persentase penduduk miskin dari 20,49% menjadi 22,19%, hal ini disebabkan RAD MDGs Jawa Tengah

5

terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi sebanyak 5.369.200 orang (16,56%). Namun demikian persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah masih lebih tinggi dari rata-rata

nasional, yaitu sebesar 13,33%. Kondisi tersebut

menempatkan Jawa Tengah

pada peringkat ke-17 dari 33 provinsi di

Indonesia. Namun demikian perlu diwaspadai kemungkinan munculnya penduduk miskin baru akibat kejadian bencana alam, antara lain bencana erupsi dan banjir lahar dingin pasca erupsi Gunung Merapi, yang telah menyebabkan kerusakan dan kerugian di 3 (tiga) kabupaten yaitu : Kab.Magelang, Kab.Klaten dan Kab.Boyolali. Kecenderungan proporsi penduduk miskin di Jawa Tengah dari tahun 1990–2010 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.2 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990 – 2010 Tahun

Garis Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)

1990 1999 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

15.457 76.579 119.403 126.651 130.013 142.337 154.111 168.168 182.515 192.435

4.915,4 8.755,4 6.980,0 6.843,8 6.533,5 7.100,6 6.557,2 6.189,6 5.725,7 5.369,2

Persentase Penduduk Miskin (%) Jawa Tengah Nasional 17,49 15,10 28,46 23,43 21,78 17,42 21,11 16,66 20,49 15,97 22,19 17,75 20,43 16,58 19,23 15,42 17,72 14,15 16,56 13,33

Sumber : diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2010

Perlu dikemukakan bahwa data penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 17,72%, sebagaimana tersebut pada tabel di atas adalah data yang dikeluarkan BPS kondisi bulan Maret 2009. Untuk mengetahui sebaran penduduk miskin di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dapat dilihat pada data penduduk miskin yang dikeluarkan BPS kondisi bulan Juli 2009, dimana persentase penduduk miskin tercatat sebesar 17,48%, menurun sebesar 0,24% dibandingkan data sebelumnya. RAD MDGs Jawa Tengah

6

Gambaran distribusi penduduk miskin di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik sebagai berikut : Gambar 1.1 Grafik Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Sumber : diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2009. Tingkat kemiskinan di atas angka Provinsi Tingkat kemiskinan di bawah angka Provinsi

Berdasarkan data kemiskinan tahun 2009 (bulan Juli 2009), tingkat kemiskinan di kabupaten/kota dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, sebagai berikut : 1. Kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya di atas angka Provinsi Jawa Tengah (17,48%). Terdapat sebanyak 16 kabupaten, yaitu: Kab. Blora, Pekalongan, Grobogan, Wonogiri, Klaten, Sragen, Demak, Cilacap, Banjarnegara, Banyumas, Pemalang, Brebes, Purbalingga, Kebumen, Rembang dan Wonosobo. 2. Kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya di bawah angka Provinsi Jawa Tengah (17,48%).


7

Terdapat sebanyak 19 kabupaten/kota yaitu : Kab. Purworejo, Batang, Kendal, Boyolali, Pati, Magelang, Temanggung, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar, Tegal, Sukoharjo, Kudus, Semarang, Kota Magelang, Kota Tegal, Kab. Jepara, Kota Pekalongan, Kota Salatiga dan Kota Semarang.

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Data Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2009 sebesar 2,96 kemudian pada tahun 2010 menurun menjadi 2,49 atau terjadi penurunan sebesar 0,47. Kondisi ini sesuai dengan yang ditargetkan dalam MDG’s yakni harus terjadi penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan sampai dengan tahun 2015. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 sebanyak 5.369.200 orang (16,56%). Pengukuran kemiskinan menggunakan garis kemiskinan yang berbeda antara daerah perdesaan dan perkotaan. Di daerah perkotaan garis kemiskinan pada tahun 2010 sebesar Rp 205.606,00 per kapita/bulan, sedangkan di perdesaan sebesar Rp 179.982,00 per kapita/bulan. Pada periode Maret 2009-2010 penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sebanyak 162 ribu orang, sedangkan di perdesaan berkurang sebanyak 194,53 ribu orang. Besarnya Indeks Kedalaman Kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada tahun 2010, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perkotaan sebesar 2,09 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 2,86. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 hingga tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:


8

Tabel 1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Provinsi Jawa Tengah Bulan Maret 2005-2010 No

Tahun

1 2 3 4 5 6

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Desa Kota+Desa 3,05 2,75 3,33 2,97 2,56 2,09

3,84 4,37 4,32 3,78 3,34 2,86

3,51 3,69 3,84 3,39 2,96 2,49

Sumber : Kemiskinan Makro Susenas, BPS

Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda 1. Laju PDRB per Tenaga Kerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tenaga kerja diperoleh dari total PDRB dibagi jumlah seluruh tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Produk

Domestik

Regional

Bruto

(PDRB)

per

tenaga

kerja

dapat

menunjukkan produktivitas tenaga kerja, sehingga laju PDRB per tenaga kerja

memberikan

gambaran

mengenai

kecepatan

pertumbuhan

produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah. Pada tahun 1990 laju PDRB Jawa Tengah sebesar 3,92%. Kemudian pada tahun 2006 laju PDRB per tenaga kerja tercatat cukup tinggi yaitu mencapai 8,41%, namun demikian pada tahun 2007 laju PDRB per tenaga kerja tersebut mengalami penurunan hingga -1,49%. Kemudian pada tahun 2008 tumbuh positif sebesar 11,19% dan pada tahun 2009 laju PDRB per tenaga kerja kembali menurun menjadi sebesar 2,25%. Pertumbuhan laju PDRB per tenaga kerja yang tidak konsisten ini, perlu mendapatkan perhatian khusus, agar dapat diupayakan pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan. Perkembangan laju PDRB per tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2005 – 2009 dapat dilihat pada tabel berikut:


9

Tabel 1.4 Perkembangan Laju PDRB per Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2009 No.

Tahun

PDRB Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 (Juta Rupiah)

1

2005

143.051.213,88

Jumlah Tenaga Kerja (orang) 15.655.303

PDRB per Tenaga Kerja Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 (Rp)

Laju PDRB per Tenaga Kerja (%)

2

2006

150.682.654,74

15.210.931

9.137.556,38

-

9.906.208,55

8,41

3

2007

159.110.253,77

16.304.058

9.758.935,71

-1,49

4

2008

167.790.369,85

15.463.658

10.850.626,02

11,19

5

2009

175.685.267,57 Sumber: Data BPS yang telah diolah

15.835.382

11.094.476,13

2,25%

2. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas Rasio kesempatan kerja untuk penduduk kelompok usia 15 tahun ke atas menggambarkan perkembangan tenaga kerja yang memasuki lapangan kerja. Besarnya kesempatan kerja bagi penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 1990 sebesar 70,07%. Sementara itu rasio kesempatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2009 menurun menjadi sebesar 62,96%. Upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja di Jawa Tengah antara lain tergantung pada besarnya penanaman modal di daerah dalam rangka penyerapan kerja,

kebijakan peningkatan kesempatan

berusaha,

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dukungan regulasi serta iklim usaha yang kondusif. Perkembangan rasio kesempatan kerja untuk penduduk kelompok usia 15 tahun ke atas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.5 Rasio Kesempatan Kerja Untuk Penduduk Kelompok Usia 15 Tahun Ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990 - 2009 Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas (orang)

Rasio Kesempatan kerja untuk penduduk 15 Tahun ke atas (orang)

1990

Angkatan Kerja yang bekerja (orang) 12.978.070

18.522.256

70,07%

2005

15.655.303

27.323.479

57,30%

2006

15.210.931

27.041.083

56,25%

2007

16.304.058

25.178.172

64,75%

2008 2009

15.463.658

24.411.601

63,35%

15.533.096 24.669.525 Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah yang diolah

62,96%

Tahun


10

Rasio kesempatan kerja di Jawa Tengah mengalami fluktuasi tahun 1990 sampai dengan tahun 2009, yaitu

dari

sebesar 70,07% (1990)

menurun menjadi 56,25% (2006), kemudian meningkat menjadi 64,75% (2007) dan menurun kembali menjadi 62,96% (2009). Berdasarkan data tersebut, kondisi kesempatan kerja di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi dua kategori sebagai berikut: 1. Kabupaten/kota yang berada di atas angka kesempatan kerja Provinsi Jawa Tengah. Terdapat 24 kabupaten/kota, yaitu Kota Pekalongan, Kab. Kebumen, Sukoharjo, Klaten, Pati, Batang, Karanganyar, Demak, Purbalingga, Jepara, Kudus, Kendal, Pekalongan, Semarang, Sragen, Banjarnegara, Rembang, Magelang, Wonogiri, Wonosobo, Temanggung, Boyolali, Blora dan Grobogan. 2. Kabupaten/kota yang berada di bawah angka kesempatan kerja Provinsi Jawa Tengah. Terdapat 11 Kabupaten/kota yaitu: Kab. Purworejo, Brebes, Banyumas, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kab. Cilacap, Pemalang, Tegal, Kota Tegal dan Kota Magelang. Gambar 1.2 Grafik Rasio Kesempatan Kerja Penduduk Usia 15 Tahun Keatas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Tingkat kemiskinan di atas angka Provinsi Tingkat kemiskinan di bawah angka Provinsi


11

3. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja menunjukkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja secara mandiri atau berwirausaha. Pada tahun 1990 jumlah tenaga kerja yang bekerja mandiri sebesar 69,77% dari angkatan kerja. Kemudian pada tahun 2005 jumlah tenaga kerja yang bekerja mandiri sebesar 56,71% dan meningkat menjadi 59,03% pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan masih banyak tenaga kerja yang berusaha sendiri dan dibantu tenaga kerja yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja. Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga baik pada skala usaha mikro, kecil dan kegiatan usaha di sektor informal perlu perhatian untuk mendapatkan fasilitasi keterampilan dan perlindungan tenaga kerja. Besarnya Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.6 Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009 No 1 2

Status Pekerjaan Utama Berusaha Sendiri (orang) Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap (orang)

2005 3.230.500 2.856.165

2006 3.179.633 2.911.064

Tahun 2007 2.984.783 3.871.357

2008 2.958.783 3.496.142

2009 2.942.281 3.650.147

3

Berusaha dibantu Buruh 508.746 481.634 425.021 380.621 405.682 Tetap (orang) 4 Pekerja Bebas di Pertanian 1.205.505 1.095.313 1.091.136 1.128.268 1.045.307 (orang) 5 Pekerja Bebas di Non 1.077.548 1.161.764 1.185.594 1.304.151 1.304.151 Pertanian (orang) Jumlah Tenaga Kerja yang 8.878.464 8.829.408 9.557.891 9.267.965 9.347.568 berusaha sendiri dan pekerja Bebas keluarga (orang) Jumlah Kesempatan kerja (orang) 15.655.303 15.210.931 16.304.058 15.463.658 15.835.382 Proporsi Tenaga Kerja yang 56,71% 58,05% 58,62% 59,93% 59,03% berusaha sendiri dan pekerja Bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2005–2009 (diolah)


12

Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 1. Prevalensi Balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi Terdapat hubungan timbal balik antara kekurangan gizi dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyebab pokok atau akar masalah terjadinya kekurangan gizi selain disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang gizi seimbang bagi sebagian masyarakat terutama di perdesaan dan kelompok rentan. Proporsi Balita yang kekurangan gizi berbanding

lurus

dengan jumlah penduduk miskin. Semakin kecil pendapatan penduduk maka persentase Balita yang kekurangan gizi semakin meningkat, dan sebaliknya semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk, semakin rendah persentase Balita yang kekurangan gizi. Berdasarkan data Riskesdas, prevalensi Balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi pada tahun 2007 sebesar 16%, turun menjadi 15,7% pada tahun 2010 sedangkan target MDGs tahun 2015 sebesar 14,05%. Diperkirakan target MDGs tersebut akan dapat tercapai di Jawa Tengah. a. Prevalensi Balita gizi buruk Gizi buruk dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Secara langsung disebabkan oleh tiga hal, yaitu: anak tidak mendapat makanan bergizi seimbang, anak tidak mendapat asupan gizi yang memadai, dan kemungkinan anak menderita penyakit infeksi. Berdasarkan data Riskesdas, prevalensi Balita gizi buruk di Jawa Tengah pada tahun 2007 sebesar 4% dan pada tahun 2010 turun menjadi 3,3%, sedangkan target MDGs tahun 2015 sebesar 2,15%. b. Prevalensi Balita gizi kurang Prevalensi kekurangan gizi pada Balita pada tahun 2007 sebesar 12% naik menjadi 12,4% pada tahun 2010, sedangkan target MDGs pada tahun 2015 sebesar 11,9%. Melalui prioritas program dan kegiatan yang semakin intensif utamanya pada kelompok rentan dan kekurangan gizi, diharapkan Jawa Tengah mampu mencapai target MDGs yang telah ditetapkan.


13

2. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum. Pola konsumsi pangan yang kurang mencukupi kebutuhan energi dan gizi akan mengakibatkan terjangkitnya penyakit serius, bahkan kematian. Asupan makanan yang seimbang sangat penting bagi ketahanan tubuh terhadap penyakit. Penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat minimum sehingga berdampak buruk bagi kesehatan dan status gizi, sebagian besar disandang oleh masyarakat miskin. Kondisi ini menegaskan bahwa upaya peningkatan dan perbaikan konsumsi terutama bagi masyarakat miskin sangat mendesak untuk dilakukan. a. Kategori < 1.400 Kkal/kapita/hari Proporsi penduduk di Jawa Tengah dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum atau <1.400 Kkal/kapita/hari pada tahun 2009 sebesar 15,22%, sedangkan target MDGs tahun 2015 sebesar 8,50%. Oleh sebab itu, perlu perhatian khusus agar proporsi penduduk dengan asupan

kalori

kurang

dari

1.400

Kkal/kapita/hari

tersebut

dapat

diturunkan sesuai target MDGs. b. Kategori < 2.000 Kkal/kapita/hari Proporsi penduduk di Jawa Tengah dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum atau < 2.000 Kkal/kapita/hari pada tahun 2009 sebesar 66,89%, masih jauh apabila dibandingkan target MDGs tahun 2015 sebesar 35,32%. Oleh sebab itu, perlu perhatian khusus melalui serangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan sinergis, sehingga proporsi penduduk dengan asupan kalori kurang dari 2.000 Kkal/kapita/hari tersebut dapat diturunkan seoptimal mungkin.


14

Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Mencapai pendidikan dasar untuk semua adalah upaya yang dilakukan agar penduduk usia sekolah dasar seluruhnya dapat menikmati pendidikan SD/ MI/Paket A pada tahun 2015. Tujuan ke-2 ini memiliki tiga indikator yaitu: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A; Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/MI/Paket A dan Angka melek huruf penduduk usia 15 – 24 tahun perempuan dan laki-laki.

APM SD/MI/Paket A adalah hasil bagi antara

jumlah siswa SD/MI/Paket A usia 7 – 12 tahun pada satu wilayah administratif dibagi penduduk usia 7 – 12 tahun. Status pencapaian tujuan ke-2 MDGs di Jawa Tengah adalah sebagai berikut: Tabel 1.7 Status Capaian Tujuan ke-2 MDGs Jawa Tengah Acuan Target Saat ini Status Dasar MDGs 2015 Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk semua Target 2 A : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar Angka Partisipasi 92,77% 97,08% 2.1 Murni (APM) SD/ MI/ 100% (2007/2008) (2009/2010) Paket A Proporsi murid kelas 1 99,44% 99,78% 2.2 yang berhasil 100% (2007/2008) (2009/2010) menamatkan SD/ MI Angka melek huruf P: 99,80% P: 100% penduduk usia 15-24 2.3 L: 99,83% L: 100% 100% tahun, perempuan dan (2007/2008) (2009/2010) laki-laki Indikator

Keterangan :

Sudah tercapai

Akan tercapai

Sumber

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan


Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar Capaian target tujuan kedua MDGs untuk indikator APM SD/MI/Paket A dan angka melek huruf penduduk usia 15

- 24 tahun Provinsi Jawa Tengah

sudah menuju pada pencapaian target 2015 (On Track). Pada tahun 2010 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A telah mencapai 108%, Angka Partisipasi


15

Murni (APM) SD/MI/Paket A 97,08% dan APK SMP/MTs/Paket B 99,40%. Pada jenjang Pendidikan Dasar, berdasarkan data indikator pembangunan bidang pendidikan, terdapat peningkatan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B sejak tahun 2007/2008, yakni APM SD/MI/Paket A pada tahun 2007/2008 sebesar 92,77% meningkat menjadi 97,08% pada tahun 2010. Dibandingkan dengan rata-rata nasional (sebesar 95,23%), posisi Jawa Tengah sudah berada di atas rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar mengalami peningkatan dari tahun 2007/2008 hingga tahun 2010. Apabila trend peningkatan tersebut dapat dipertahankan, maka Jawa Tengah diharapkan dapat mencapai target MDGs pada jenjang SD/MI/Paket A pada tahun 2015. Perkembangan capaian APK dan APM SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada gambar 1.3 dan 1.4. Grafik tersebut menggambarkan bahwa selama kurun waktu tersebut baik APK maupun APM SD/MI/Paket A, SMP/MTs/ Paket B dan SMA/SMK/MA/ Paket C menunjukkan peningkatan. Gambar 1.3 Perkembangan APK SD/MI/Paket A, SMP/MTs/ Paket B dan SMA/SMK/MA/ Paket C Tahun 2008, 2009, 2010

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah


16

Gambar 1.4 Perkembangan APM SD/MI/ Paket A, SMP/MTs/ Paket B dan SMA/SMK/MA/ Paket C Tahun 2008, 2009, 2010

92,77

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Didukung oleh peraturan perundangan dan berbagai kebijakan serta upaya keras dari seluruh stakeholder, pembangunan pendidikan di Jawa Tengah berhasil mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, antar kelompok pendapatan, dan antar daerah terutama pada tingkat sekolah dasar. Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Sekolah Dasar (SD/MI/Paket A) telah melampaui angka 100 %. Pada tahun 2009/2010 APK SD/MI/Paket A telah mencapai 108% dan angka partisipasi murni (APM) sekitar 97,08 %. Pada tahun yang sama, APK dan APM jenjang SMP/MTs/Paket B masing-masing mencapai 99,40% dan 76,87% (Gambar 1.3 dan 1.4). Pada tingkat Sekolah Dasar (SD/MI/Paket A), disparitas partisipasi pendidikan antar Kabupaten/ Kota sudah sangat kecil. Data Dinas Pendidikan menunjukan bahwa APM SD/MI/Paket A di semua Kabupaten/ Kota telah mencapai lebih dari 90,0 %, kecuali Kabupaten Kudus dengan APM sebesar 87,60% (Gambar 1.5). Perlu diketahui bahwa capaian APM 100 % pada tingkat sekolah dasar tidak mungkin tercapai karena terdapat kenyataan yang ada saat ini adalah banyak siswa SD kelas satu berusia di bawah usia 7 tahun. Sebaran APM SD/MI/Paket A pada masing-masing Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa masih terdapat 11 Kabupaten/Kota yang capaian APM SD/MI/Paket A masih berada di bawah rata-rata Jawa Tengah. Namun demikian, angkanya sudah berada di atas kisaran 85%. Capaian APM SD/MI/Paket A


17

terendah adalah Kabupaten Kudus, dengan APM SD/MI/Paket A sebesar 87,60%. Hal ini disebabkan bahwa kecenderungan bahwa orang tua menyekolahkan anak ke SD/MI di bawah usia 7 tahun. Gambar 1.5 menunjukkan capaian APM SD/MI/Paket A Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2010. Gambar 1.5 Capaian APM SD/MI/Paket A Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2009/2010

Sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Indikator murid kelas 1 berhasil menamatkan SD/MI mengukur berapa banyak siswa kelas 1 tahun tertentu dalam kurun waktu 6 tahun kemudian berhasil menamatkan jenjang SD/MI. Data pada tahun ajaran 2007/2008 angka kelulusan SD/MI sebesar 99,47% berarti pada tahun ajaran 2002/2003 jumlah siswa kelas 1 ada sebesar 588.306 murid. Demikian pula pada tahun ajaran 2009/2010 jumlah siswa lulus sebesar 99,78% berarti pada tahun ajaran 2004/2005 jumlah murid kelas 1 sebanyak 573.895 murid. Hal ini menunjukan adanya penurunan angka putus sekolah pada tingkat sekolah dasar termasuk Madrasah Ibtidaiyah sebesar 0,33% terlihat pada gambar 1.6.


18

Gambar 1.6 Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Tahun 2010


Angka melek huruf penduduk Provinsi Jawa Tengah berusia 15-24 tahun dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Angka melek huruf telah digunakan sebagai indikator tercapainya Education for All (EFA) dan MDGs serta berperanan penting dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia. Melek huruf merupakan prasyarat utama yang memungkinkan seseorang mengakses informasi dan pengetahuan serta memiliki kemampuan untuk memperoleh pekerjaan demi kehidupan yang lebih baik. Data Dinas Pendidikan tahun 2009-2010 menunjukan bahwa angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun di Provinsi Jawa Tengah mencapai 100% baik untuk laki-laki maupun perempuan. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2007/2008. Angka melek huruf pada tahun 2007/2008 sebesar 99,79% untuk laki-laki dan 99,85% untuk perempuan. Peningkatan angka melek huruf terjadi antara lain karena peningkatan partisipasi penduduk usia 15 – 24 tahun yang buta huruf untuk mengikuti program pendidikan keaksaraan dan pendidikan non formal serta meningkatnya proporsi siswa yang menamatkan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B.


19

Gambar 1.7 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2009/2010


Tujuan 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tujuan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan memiliki tiga indikator, yaitu (1) rasio perempuan terhadap laki-laki ditingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi; (2) Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian dan (3) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD. Rasio perempuan terhadap laki-laki tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi adalah angka hasil bagi APM perempuan jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan APM laki-laki pada jenjang pendidikan yang sama. Apabila hasil bagi berada pada kisaran 95 – 105, dapat disimpulkan dalam kategori terjadi kesetaraan gender. Terjadi ketimpangan gender apabila hasil bagi lebih besar dari 105 atau lebih kecil dari 95. Gambaran status capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:


20

Tabel 1.8 Status Capaian Tujuan ke-3 MDGs Jawa Tengah Target MDGs Status Sumber 2015 Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Target 3 A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015. Rasio Perempuan terhadap laki-laki ditingkat pen 3.1 didikan dasar menengah dan tinggi - Rasio APM perempuan/ 93,46 99,32 BPS laki-laki di SD/ (2004/2005) (2009/2010) 100 MI/Paket A - Rasio APM 100,12 105,66 perempuan/ BPS (2004/2005) (2009/2010) 100 laki-laki di SMP - Rasio APM 92,96 98,19 perempuan/ BPS (2004/2005) (2009/2010) 100 laki-laki di SMA - Rasio APM perempuan/ BPS 84,13 124,88 laki-laki di (2004/2005) (2009/2010) 100 Perguruan Tinggi Target Acuan Indikator Saat ini MDGs Status Sumber Dasar 2015 Rasio melek huruf perempuan 3.2 terhadap laki-laki 95,96 100 BPS 100 pada kelompok (2007) (2009) usia 15-24 tahun Kontribusi perempuan Disnakertrans 3.3 dalam pekerjaan 64,16% 65,51% duk Meningkat upahan di sektor (2007) (2009) non pertanian Proporsi kursi yang diduduki 10,22% 14,75% Kesbangpolin 3.4 perempuan di (Pileg 2004) (Pileg 2009) Meningkat mas DPRD Indikator

Keterangan :


Acuan Dasar

Sudah tercapai

Saat ini

Akan tercapai


21

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 Berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di berbagai bidang. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di SD/MI/Paket A, SMP/MTs/ Paket B, SMA/MA/Paket C, dan Pendidikan Tinggi (PT) berturut-turut sebesar 99,32, 105,66, 98,19, dan 124,88 pada tahun 2009/2010, dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun telah mencapai 99,95%. Dengan demikian, Jawa Tengah sudah secara efektif menuju (on-track) pencapaian kesetaraan gender yang terkait

dengan

pendidikan

pada tahun

2015. Di

bidang

ketenagakerjaan, terlihat adanya peningkatan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian sebesar 65,51% pada tahun 2009 meningkat dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu sebesar 64,16% (sumber: Disnakertransduk, 2009). Di samping itu, proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu terakhir juga mengalami peningkatan menjadi 14,75%. Berdasarkan Data BPS tahun 2009/2010, APM baik perempuan maupun laki-laki, pada SD/MI/Paket A sudah mencapai lebih dari 90%. Disparitas antar Kabupaten/Kota masih merupakan masalah utama, terutama pada tingkat pendidikan menengah. Data BPS 2009/2010 menunjukan bahwa disparitas gender APM perempuan terhadap laki-laki pada SD/MI/Paket A berkisar antara 93,50 (Kota Semarang) dan 104,13 (Kabupaten Karanganyar) yang menunjukan bahwa rasio APM perempuan terhadap laki-laki hampir sama di semua Kabupaten/ Kota terlihat pada gambar 1.8. APM perempuan terhadap lakilaki pada SMP/ MTs/ Paket B berkisar antara 82,55 (Kabupaten Sragen) dan 147,15 (Kabupaten Wonosobo) terlihat pada gambar 1.9, sedangkan pada SMA/MA/Paket C berkisar antara 54,12 (Kabupaten Rembang) dan 174,83 (Kabupaten Purbalingga) terlihat pada gambar 1.10. Rasio perempuan yang duduk di Perguruan Tinggi pada tiga Kabupaten (Brebes, Grobogan, Purbalingga) sebesar 0, sedangkan di Kabupaten/Kota lainnya berkisar antara 16,25


22

(Kabupaten Banjarnegara) dan 569,26 (Kabupaten Blora) terlihat pada gambar 1.11. Dari data tersebut terlihat bahwa APM perempuan terhadap laki-laki untuk jenjang SMP/MTs/Paket B dan SMA/MA/Paket C perbedaannya relatif tidak begitu jauh, sedangkan pada jenjang Perguruan Tinggi data antar Kabupaten/Kota sangat luas. Gambar 1.8 Rasio APM SD/MI/ Paket A Tahun 2009/2010

Sumber data : BPS tahun 2009 Gambar 1.9 Rasio APM SMP/MTs/Paket B Tahun 2009/2010

Sumber data : BPS tahun 2009 RAD MDGs Jawa Tengah

23

Gambar 1.10 Rasio APM SMA/MA/Paket C Tahun 2009/2010

Sumber data : BPS tahun 2009

Gambar 1.11 Rasio APM Perguruan Tinggi Tahun 2009/2010

Sumber data : BPS tahun 2009

Angka melek huruf perempuan dan laki-laki kelompok usia 15-24 tahun telah mencapai sasaran MDGs. Pada tahun 2009/2010, Disparitas gender angka


24

melek huruf antara perempuan dan laki-laki Provinsi Jawa Tengah kelompok usia 15-24 tahun sudah mencapai 100. Di bidang ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki. Data BPS tahun 2010 menunjukan bahwa TPAK perempuan tidak menunjukan peningkatan yang signifikan, hanya berkisar sekitar 27,70 %. Angka tersebut jauh lebih rendah jika di bandingkan dengan TPAK laki-laki yang rata-rata 84 % selama periode yang sama. Persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian memperlihatkan kecenderungan meningkat, yang termasuk pekerja upahan di sektor non-pertanian adalah buruh/karyawan/pegawai dan pekerja bebas yang bekerja

di

lapangan

kerja

sektor

nonpertanian.

Data

Disnakertransduk

menunjukan bahwa kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan nonpertanian mengalami peningkatan, dari sebesar 64,16 % pada tahun 2007 menjadi sebesar 65,51 % pada tahun 2009. Gambar 1.12 menunjukkan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian pada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Gambar 1.12 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian Kab/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2009

Sumber data : Disnakertransduk Provinsi jawa Tengah


25

Kemajuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga diukur berdasarkan proporsi perempuan di lembaga-lembaga publik (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), menunjukan adanya peningkatan yang cukup berarti. Hal ini dapat dilihat dari proporsi perempuan yang menduduki kursi di DPRD mengalami peningkatan dari 10,22 % pada tahun 2004 menjadi 14,75 % pada tahun 2009. Di bidang politik, kemajuan yang dicapai antara lain adalah dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Komisi Pemilihan umum (KPU), Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, disusul dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan dengan jelas 30 % keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat dan daerah dalam daftar yang diajukan untuk calon anggota legislatif. Gambar 1.13 menunjukkan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD. Gambar 1.13 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan Di DPRD Kab/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2009

Sumber data : Kesbangpolinmas Provinsi jawa Tengah


26

Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak Target yang akan dicapai pada tujuan ini adalah: menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990 – 2015 dengan indikator (1) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup; (2) Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup; dan (3) Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak. Tabel 1.9 Status Capaian Tujuan 4 MDGs Jawa Tengah Acuan Target Saat ini Status Dasar MDGs 2015 Target 4 A : Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015 48,8 Angka Kematian Bayi SDKI; 10,62 4.1 (AKB) per 1.000 8,5 Jateng (2010) kelahiran hidup 1991 79,8 Angka Kematian Balita SDKI; 12,02 4.2 (AKBA) per 1.000 11,85 Jateng (2010) kelahiran hidup 1991 72,3% Proporsi anak berusia SDKI; 95% 4.3 1 tahun diimunisasi 95% Jateng 2010 campak 2007 Indikator

Keterangan :

Sudah tercapai

Akan tercapai

Sumber

Dinkes

Dinkes BPS Dinkes SDKI JATENG


Target 4A: menurunkan angka kematian balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990 – 2015 Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1991 sampai dengan 2010 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 1991 AKB sebesar 48,8/ 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2010 menurun menjadi 10,62 / 1.000 kelahiran hidup. Dibandingkan target MDGs tahun 2015 sebesar 23 / 1.000 kelahiran hidup kondisi ini telah mencapai target. Pada Tahun 2015 target capaian AKB Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,5/1.000 kelahiran hidup.


27

Gambar 1.14 Angka Kematian Bayi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 – 2010 (per 1.000 kelahiran hidup)

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Jateng 2010

Gambar 1.15 Perbandingan Angka Kematian Bayi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2003 – 2010 (per 1.000 kelahiran hidup)


Jumlah kasus kematian bayi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 sejumlah 6.181 kasus yang tersebar di 35 kabupaten/kota dengan jumlah kelahiran hidup 582.074. RAD MDGs Jawa Tengah

28

Kabupaten/Kota dengan kasus kematian bayi tertinggi adalah Kabupaten Kebumen (540 kasus), Kota Semarang (337 kasus) dan Kabupaten Brebes (312 kasus). Kabupaten dengan kasus kematian bayi terendah adalah Kota Magelang (13 kasus), Kota Tegal (15 kasus) dan Kota Salatiga (29 kasus). Gambar 1.16 Jumlah Kematian Bayi di Kab/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2010 (orang)


Menurunnya AKB di Jawa Tengah disebabkan oleh meningkatnya pelayanan kesehatan pada bayi. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN-1) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 sebesar 96,82 %, dengan cakupan Kabupaten/ Kota tertinggi adalah Kabupaten Kebumen (101,36 %) dan Kabupaten dengan cakupan terendah adalah Kabupaten Wonosobo (83,21 %). Masih terdapat 11 kabupaten dengan cakupan kunjungan neonatal pertama dibawah cakupan Provinsi Jawa Tengah.


29

Gambar 1.17 Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Kab/Kota se-Jateng Tahun 2010 (%)

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jateng 2010

Cakupan

pelayanan

kesehatan

bayi

adalah

cakupan

bayi

yang

mendapatkan pelayanan paripurna minimal 4 kali yaitu 1 kali pada umur 29 hari – 2 bulan, 1 kali pada umur 3 – 5 bulan, satu kali pada umur 6 – 8 bulan dan 1 kali pada umur 9 – 11 bulan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan bayi pada tahun 2010 sebesar 94,14%, Kabupaten/Kota dengan cakupan tertinggi adalah Kota Semarang (109,18%) dan Kabupaten dengan cakupan terendah adalah Kabupaten Pemalang (76,23 %). Sampai dengan tahun 2010 cakupan kunjungan bayi yang masih di bawah capaian Jawa Tengah sebanyak 14 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Pemalang, Sragen, Cilacap, Boyolali, Jepara, Karanganyar, Brebes, Kota Tegal, Rembang, Purworejo, Purbalingga, Kota Magelang, Kudus dan Wonosobo.


30

Gambar 1.18 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2010 (%)


Angka Kematian Balita (AKBA). AKBA Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2005 (10,02 / 1.000 kelahiran hidup) sampai dengan tahun 2010 (12,02/1.000 kelahiran hidup) mengalami peningkatan, namun demikian masih dibawah target MDGs tahun 2015 (32 / 1.000 kelahiran hidup). Diharapkan pada tahun 2015 target AKBA Provinsi Jawa Tengah (11,85/ 1.000 kelahiran hidup) dapat tercapai.


31

Gambar 1.19 Angka Kematian Balita (AKBA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2010 (per 1.000 kelahiran hidup)


Jumlah kasus kematian anak balita di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 sejumlah 813 kasus yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Kabupaten / Kota dengan kasus kematian anak balita terbanyak adalah

Kota

Semarang (90 kasus), Kabupaten Cilacap (84 kasus) dan Kabupaten Jepara (59 kasus). Kabupaten / Kota dengan kasus terkecil adalah Kota Salatiga (2 kasus), Kota Magelang, Kota Surakarta dan Kota Tegal dimana masing masing 4 kasus. Gambar 1.20 Jumlah Kematian AKBA di Kab/kota se - Jawa Tengah Tahun 2010 (orang)



32

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Jawa Tengah sebesar 76,38 %, dimana Kabupaten / Kota dengan cakupan tertinggi adalah Kabupaten Semarang (99,57 %) dan Kabupaten dengan cakupan terendah adalah Kota Salatiga (22,40%). Cakupan pelayanan kesehatan anak balita kabupaten/kota yang masih dibawah capaian Jawa Tengah sebanyak 18 kabupaten/kota meliputi Kota Salatiga, Kabupaten Magelang, Pekalongan, Karanganyar, Batang, Kota Pekalongan, Grobogan, Banjarnegara, Kota Surakarta, Blora, Cilacap, Kota Tegal, Wonosobo, Pemalang, Kota Magelang, Jepara, Sukoharjo, dan Purworejo. Gambar 1.21 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita di Kab/Kota Jawa Tengah

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Jateng 2010 Proporsi anak - anak berusia 1 tahun di-imunisasi campak di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar 94,7 % menurun dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu sebesar 96,7 %. Target MDGs untuk indikator ini telah tercapai. Namun

demikian,

masih

diperlukan

berbagai

upaya

meningkatkan

dan

mempertahankan cakupan pelayanan imunisasi campak sehingga target Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 95% dapat tercapai. Imunisasi merupakan salah satu cara dalam rangka pencegahan penyakit menular dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan balita. Peningkatan imunisasi sebesar 3 persen dapat menurunkan kematian anak balita sebesar 1 per 1.000 kelahiran hidup (UNSD 2009, ADB).


33

Gambar 1.22 Proporsi Anak-anak Berusia 1 Tahun diimunisasi Campak

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Jateng 2010 (diolah)

Tujuan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu

Target yang akan dicapai pada tujuan ini adalah sebagai berikut: 1. Target 5a: menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990 – 2015 dengan indikator sebagai berikut: a. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup b. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih 2. Target 5b: mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 dengan indikator sebagai berikut: a. Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR) bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun saat ini, cara modern. b. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 – 19 tahun) per 1,000 perempuan usia 15-19. c. Cakupan pelayanan antenatal (K4 atau empat kali kunjungan) d. Unmetneed (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)


34

Status pencapaian tujuan 5 MDGs di Jawa Tengah sebagai berikut: Tabel 1.10 Status Capaian Tujuan 5 MDGs Jawa Tengah Acuan Dasar

Indikator

Saat ini

Target MDGs 2015

Status

Sumber

Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 5 A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990 – 2015 Angka Kematian Ibu 2005 : 104,97 Dinkes 5.1 per 100.000 kelahiran 60 115,57 (2010) BPS hidup Proporsi kelahiran 2009: 93,93 % 5.2 yang ditolong tenaga 84,30% 100% Dinkes (2010) kesehatan terlatih (%) (Susenas) Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 Angka pemakaian kontrasepsi/Contracept ive Prevalence Rate 2007 : 60% BKKBN 65,2% 5.3 (CPR) pada (SDKI 70,60% BP3AKB (2010) perempuan menikah Jateng) Dinkes usia 15-49 tahun (Cara Modern) 1991 : Tingkat kelahiran pada Kota : 39 BKKBN remaja (per 1.000 25,3 5.5 Desa : 82 22,92 BP3AKB perempuan usia 15 – (2010) Total : 67 Dinkes 19 tahun) (SDKI) 1995 : Cakupan pelayanan K4 : 64,8% K4 : 5.6 95% Dinkes antenatal (K4) (Profil 92,04% Kesehatan) Unmet need KB 2000 : BKKBN (Kebutuhan keluarga 12,66% 11,59% 5.7 4,1% BP3AKB berencana / KB yang (LUB BKKBN (2010) Dinkes tidak terpenuhi) Jateng) Keterangan :

Sudah tercapai

Akan tercapai


Target 5A: menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990 – 2015 Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 (115,57/ 100.000 kelahiran hidup) mengalami penurunan pada tahun 2010 (104,97 / 100.000 kelahiran hidup). Dibandingkan dengan target MDGs (102 per 100.000 kelahiran hidup), target Jawa Tengah tahun 2015 (60 per 100.000 kelahiran hidup) pada kondisi akan tercapai. Upaya yang dilakukan untuk menekan AKI di Jawa Tengah antara lain melalui penerapan program Jampersal sehingga persalinan dilakukan dengan gratis, rencana penerbitan Peraturan Gubernur yang


35

mengatur tentang pelayanan persalinan yang harus berada di sarana kesehatan dan dilakukan oleh petugas/tenaga kesehatan, peningkatan kualitas puskesmas melalui pelayanan PONED dan Rumah Sakit melalui pelayanan PONEK dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan. Menurunnya

AKI

ini

diantaranya

disebabkan

oleh

meningkatnya

persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan sebanyak empat kali/ K4) dan meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan. Sampai dengan tahun 2010 cakupan K4 sebesar 92,04% dan kelahiran hidup dengan proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) sebesar 93,93%. Intervensi kunci yang mempengaruhi AKI mencakup pelayanan antenatal yang baik, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, perawatan yang memadai untuk kehamilan resiko tinggi termasuk pencegahan ibu hamil komplikasi, program keluarga berencana untuk menghindari kehamilan dini, mengurangi tingkat aborsi tidak aman dan post abortion care serta programprogram perubahan perilaku di kalangan perempuan usia subur. Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar (PONED) sebesar 30,91 % Puskesmas dan persentase RS Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sebesar 40 %. Gambar 1.23 Angka Kematian Ibu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2010 (Per-100.000 kelahiran hidup)



36

Gambar 1.24 Perbandingan Angka Kematian Ibu Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2006 – 2010 serta Target 2015


Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2010 sebesar 611 kasus, dengan kontribusi terbesar adalah Kabupaten Pemalang sebanyak 48 kasus, diikuti Kabupaten Brebes (36 kasus) sebagaimana pada grafik berikut:

Gambar 1.25 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Kab/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2010 (orang)

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi


37

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2010 sebesar 93,93%. Dibandingkan dengan target MDGs kondisi ini sudah tercapai dan pada tahun 2015 akan mencapai target Jawa Tengah (100%). Sampai dengan tahun 2010 cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di kabupaten/kota yang masih dibawah rata-rata Jawa Tengah sebesar 17 Kabupaten/Kota, yaitu Kab. Banyumas, Kota Magelang, Banjarnegara, Brebes, Tegal, Blora, Cilacap, Purbalingga, Pati, Wonosobo, Pemalang, Jepara, Klaten, Kota Semarang, Rembang, Kota Pekalongan dan Kab. Batang. Gambar 1.26 Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah


Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 Pada tahun 2010 persentase cakupan peserta KB aktif (CPR) perempuan menikah (15-49 tahun) cara modern sebesar 65,5% mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun 2007 (60%) serta telah mencapai Target MDGs di tahun 2015. Target Jawa Tengah tahun 2015 (70,6%), diharapkan dapat tercapai (on track). Sampai dengan tahun 2010 jumlah persalinan pada anak remaja (15 – 19 tahun) per 1.000 perempuan sebesar 25,3% dan diharapkan pada tahun 2015 turun menjadi 22,92%.


38

Cakupan antenatal care (K4) Jawa Tengah Tahun 2010 (77,28%) mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 1995 (64,8%), dan diharapkan dapat mencapai target pada tahun 2015 sebesar 95%. Jumlah pasangan usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi (unmetneed) mengalami penurunan, pada tahun 2000 (LUB BKKBN Jateng) sebesar 12,66% turun menjadi 11,59% tahun 2010. Target unmetneed Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 4,1% diharapkan dapat tercapai.

Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Target yang akan dicapai pada tujuan ini adalah: 1. Target 6a: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru dengan indikator : a. Prevalensi HIV dari total populasi. b. Persentase Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir. c. Persentase

penduduk

15-24

tahun

yang

memiliki

pengetahuan

komprehensif tentang HIV/AIDS. 2. Target 6b: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015 dengan indikator proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obat antiretroviral. 3. Target 6c: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 dengan indikator: a. Angka kejadian Tuberkulosis per 100.000 penduduk. b. Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk. c. Proporsi kasus TB yang ditemukan melalui DOTS. d. Proporsi kasus TB yang disembuhkan melalui DOTS (cure rate).


39

e. Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk. f. Angka Kesakitan DBD (per 100.000 penduduk). g. Kematian DBD.

Status pencapaian tujuan ke-6 di Jawa Tengah adalah sebagai berikut: Tabel 1.11 Status Capaian Tujuan 6 MDGs Jawa Tengah Acuan Target Saat ini Status Sumber Dasar MDGs 2015 Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Target 6 A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015 Indikator

6.1

6.2

6.3

Prevalensi HIV Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS

(1990) : 0,16 (Pusdatin Depkes)

0,25

<0,5

Dinkes

(2002/3) : 12,8 (SKRRI-BPS)

30%

70%

Dinkes

-

14,3%

85%

Dinkes

Target 6 B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV / AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015 Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut 6.4 yang memiliki akses 35,33% 95% Dinkes pada obat obatan antiretroviral Target 6 C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberculosis) hingga tahun 2015 Angka kejadian tuberkulosis (insiden (1990) : 343 6.5 semua kasus/ (lap TB 107 88 Dinkes 100.000 penduduk/ Global, WHO) tahun) Tingkat prevalensi (1990) : 443 Belum ada 6.6 tuberkulosis (per (Lap TB 219 Dinkes data 100.000 penduduk) Global, WHO) Tingkat kematian (1990) : 92 karena tuberculosis 6.7 (Lap TB 2,13 <3 Dinkes (per 100.000 Global, WHO) penduduk) Proporsi kasus TB (2000) : 19,7 6.8 yang ditemukan 53,72% 90% Dinkes % melalui DOTS


40

Indikator 6.9

Proporsi kasus TB yang disembuhkan melalui DOTS (cure rate)

6.10

Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk

6.11

Penyakit Menular Lainnya: DBD **) Angka Kesakitan DBD (per 100.000 penduduk)

6.12

Angka Kematian DBD

Keterangan :

Acuan Dasar

Saat ini

Target MDGs 2015

(2000) : 87,0 %

90,57%

90%

Dinkes

4,68

0,101

0,01

Dinkes

59,5 %

35%

Dinkes

1,23

1%

Dinkes

(2000) : 19,1 % (Dinkes Jateng) (2000) : 1,31 (Dinkes Jateng)

Sudah tercapai

Akan tercapai

Status

Sumber


**) Demam Berdarah Dengue, di Jawa Tengah merupakan jenis penyakit menular yang perlu

mendapatkan perhatian serius meskipun tidak termasuk dalam salah satu indikator pada tujuan ke-6 Road Map RAD MDG’s 2015.

Target 6 A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015 dan Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 Prevalensi kasus HIV di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar 0,25% dari total penduduk. Kondisi ini telah mencapai target apabila dibandingkan dengan target MDGs dan target Jawa Tengah tahun 2015 (< 0,5%). Dalam rangka mengendalikan penyebaran HIV/AIDS perlu upaya penemuan kasus di masyarakat mengingat hal ini seperti “fenomena gunung es”. Penularan HIV dan AIDS disebabkan oleh hubungan seks yang beresiko dengan tidak menggunakan kondom dan pemakaian narkoba melalui jarum suntik. Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki pengetahuan tentang HIV dan AIDS pada tahun 2010 mencapai 14,3%, dan jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV sebesar

6.535

orang,

persentase

Kabupaten/Kota

yang

melaksanakan

pencegahan penularan HIV sesuai pedoman sebesar 46 %, penggunaan kondom pada kelompok hubungan seks berisiko tinggi sejumlah 30 % dan ODHA yang diobati/yang mendapatkan antiretoviral therapy sebesar 36,33 %. RAD MDGs Jawa Tengah

41

Jumlah penderita HIV dan AIDS Jawa Tengah dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2010 sebesar 3.313 orang, dengan rincian 1.441 kasus AIDS dan 1.872 HIV. Kabupaten/kota yang penderita HIV dan AIDS tertinggi adalah Kota Semarang yaitu mencapai lebih dari 650 kasus. Gambar 1.27 Jumlah Kasus HIV AIDS Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun 1993 – 2010

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Jateng

Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 Angka Kejadian TB Paru di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar 107/100.000 penduduk, dengan tambahan kasus baru sebesar 53,72% dan persentase kasus TB yang dapat disembuhkan sebesar 89,3%. Angka kejadian TB Paru pada tahun 2015 akan turun sesuai dengan target Jawa Tengah (88 per 100.000 penduduk)

Case Detection Rate (CDR) TB Paru Kabupaten/Kota yang capaiannya dibawah rata-rata Jawa Tengah, sebanyak 18 Kabupaten/Kota. Adapun CDR TB Paru terendah berada di Kabupaten Boyolali.


42

Gambar 1.28 Realisasi dan Target Penemuan TB Paru Kab/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2010 (%)


Pada tahun 2010 angka kematian karena TB Paru sebesar 2,3%, dibawah target Jawa Tengah tahun 2015 yaitu 3%. Kondisi ini dikarenakan kesadaran penderita untuk minum obat secara teratur mengalami peningkatan dilihat dari capaian kesembuhan melalui program DOTS sebesar 90,57%. Angka penemuan kasus malaria di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar 0,101 per 1.000 penduduk. Daerah endemis malaria di Jawa Tengah adalah Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo dan Banyumas. Pada tahun 2010 prevalensi Malaria (API) paling tinggi adalah Kabupaten Purbalingga.


43

Gambar 1.29 Prevalensi Malaria Se Kab/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2010 (API per 1.000 jumlah penduduk)


Angka kesakitan DBD di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar 60,51 / 100.000 penduduk dan angka kematian DBD sebesar 1 %. Target Jawa Tengah untuk Angka kesakitan DBD adalah 35 per 100.000 penduduk. Angka kesakitan DBD terbesar adalah Kota Semarang, disusul adalah Kota Magelang, Kab. Jepara, Kab. Kudus, Kota Salatiga, Kota Tegal , Kota Surakarta, Kab. Batang, Kab. Pati dan Kab. Sragen. Gambar 1.30 Angka Kesakitan DBD kab/kota Se-Jawa Tengah Tahun 2010 (per 100.000 penduduk)



44

Penyakit DBD bukan penyakit yang menjadi target pencapaian MDGs, namun demikian kasus kesakitan dan kematian penyakit DBD menjadi program prioritas di Provinsi Jawa Tengah sehingga perlu adanya penanganan yang serius dan bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor Kesehatan namun memerlukan dukungan lintas sektor. Gambar 1.31 Angka Kematian DBD Kab/kota Se-Jawa Tengah Tahun 2010 (%)


Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Tujuan 7 MDGs mencakup empat target, yaitu (1) Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang; (2) Target 7B: Mengurangi laju kehilangan keanekaragaman hayati dan mencapai penurangan yang signifikan pada tahun 2010; (3) Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015; dan Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020. Terdapat sembilan indikator yang harus dicapai untuk mencapai tujuan 7 MDGs, yaitu (1) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil


45

pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan; (2) Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)e; (3) Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO); (4) Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman. (5) Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan; (6) Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial; (7) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan; (8) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan; dan (9) Proporsi rumahtangga kumuh perkotaan. Status pencapaian tujuan 7 MDG’s di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.12 Status Capaian Tujuan ke-7 MDGs Jawa Tengah Acuan Target MDGs Saat ini Status Sumber Dasar 2015 Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7A: memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang Indikator

7.1

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan

30,55% (2006)

32% (2010)

7.2

Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)

30.718 Gg CO2e (2008)

7.3

Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO)

28,4 ton (2010)

7.4

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman


92,91% (1997)

102,3% (2008)

33%

Berkurang 2% pada tahun 2029 atau 31.500 Gg CO2 e (2015) dengan tutupan lahan sama dengan kondisi th 2010 Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) menjadi 27,01 Ton

100%

Dinas Kehutanan

Badan LH (hasil perhitungan)

Badan LH

Dinas Kelautan dan Perikanan

46

Acuan Target MDGs Saat ini Status Sumber Dasar 2015 Target 7B : menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang siginfikan pada tahun 2010 22,34% 22,34% Rasio luas kawasan (2010) (tetap), lindung untuk Dinas (kawasan tutupan pohon menjaga kelestarian 22,34% hutan terdiri Kehutanan 7.5 pada kawasan keanekaragaman (2008) dari hutan lindung rakyat dan hayati terhadap total BLH meningkat 5% hutan luas kawasan hutan dari th 2010 Negara) Indikator

Meningkat 0,032% dengan Rasio kawasan bertambahnya 0,0000 lindung perairan 0,000093% luasan kawasan 7.6 93% terhadap total luas (2010) lindung (2008) perairan territorial perairan Ujung Negoro, Batang seluas 49,425 ha Target 7C : menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015. 7.7 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan 16,99% 23,46% 57,72% terhadap air minum (2007) (2010) layak, perkotaan dan perdesaan

7.8

7.9

Dinas Kelautan dan Perikanan

berkelanjutan

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Perkotaan

33,2% (2007)

38% (2010)

75.00%


Perdesaan

9% (2007)

16,3% (2010)

52,8%


51% (2007)

57% (2010)

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan Proporsi rumahtangga kumuh perkotaan

Keterangan :

5%

Sudah tercapai


4,98%

72%

4,76%



Akan tercapai


47

Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan Rasio luas kawasan pepohonan terhadap luas daratan di Jawa Tengah tercatat sebesar 32% pada tahun 2010, naik secara signifikan bila dibandingkan dengan

tahun 2006 yaitu seluas 30,55%. Pada tahun 2015 ditargetkan rasio

kawasan pepohonan terhadap luas daratan di Jawa Tengah mengalami peningkatan menjadi sebesar 33%. Hal ini sesuai dengan target MDGs nasional yang hanya mentargetkan peningkatan rasio kawasan pepohonan terhadap luas daratan. Emisi CO2 (e) berdasarkan penghitungan yang dilakukan pada tahun 2010 menggunakan baseline data tahun 2008 menunjukkan bahwa jumlah emisi CO2 (e) di Jawa Tengah sebesar 30.718 Gg. Perhitungan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, energi, peternakan dan sampah. Sumber emisi CO2(e) paling besar bersumber dari penggunaan energi yang mencapai 78,45%, terutama akibat penggunaan kendaraan bermotor yang sulit dibatasi. Di Jawa Tengah emisi CO2 (e) ditargetkan berkurang sebesar 2%, jauh lebih rendah dari target nasional (menurun sebesar 26%). Untuk mewujudkan target tersebut diperlukan kerja keras, sebab menurunkan emisi CO2 tidak mudah, dipengaruhi oleh banyak faktor, baik aktivitas alamiah maupun aktivitas manusia. Prediksi tahun 2015 sesuai dengan trend kegiatan masyarakat emisi (e) di Jawa Tengah mencapai 34 juta ton dengan catatan kondisi lingkungan tutupan daratan berdasarkan tahun 2010. Dengan adanya upaya pengelolaan lingkungan maka jumlah emisi CO2(e) pada tahun 2015 dapat diminimalkan menjadi hanya 31,5 juta ton.


48

Gambar 1.32 Emisi CO2e di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 NO

SEKTOR

1.

Energi

2.

Proses/ Produk Industri

3.a

Pertanian

b.

Peternakan

c.

Perikanan

4.

Sampah Jumlah

EMISI CO2e (ton) 24.096.756 1.724.788

875.664 79.976 1.160 3.973.819 30.752.163

Gambar 1.33 Emisi CO2e di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008

20.03.2011

Konsumsi bahan perusak ozon (BPO) di Jawa Tengah dihitung berdasarkan selisih refrigerant ramah lingkungan yang tersalur dengan sisa yang tidak tersalur pada akhir tahun. Pada tahun 2010 konsumsi BPO di Jawa Tengah sebesar 28,4 ton. Pemerintah pusat mentargetkan pada tahun 2015 penggunaan CFCs tidak ada lagi, dan mengurangi penggunaan HCFCs. Kondisi ini memerlukan


49

perhatian yang serius menginggat kebutuhan masyarakat terhadap peralatan yang menggunakan refrigeran semakin meningkat, sementara refrigeran jenis lain yang lebih ramah lingkungan belum ditemukan. Penggunaan CFCs juga diperkirakan masih ada, dan sulit sekali dideteksi karena dilakukan secara ilegal. Pada tahun 2015 ditargetkan pemakaian bahan perusak ozon di Jawa Tengan dapat berkurang dengan adanya peningkatan pemakaian refrigeran ramah lingkungan 4% pada tahun 2015 menjadi 27,01 ton. Untuk mendorong hal tersebut maka program monitoring dan pengawasan terhadap distribusi pemakaian refrigeran yang ramah lingkungan di Jawa Tengah perlu ditingkatkan. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman di jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar 102,3%. Kondisi ini menunjukkan bahwa telah terjadi overfishing di perairan Jawa Tengah. Pada tahun 2015 ditargetkan proporsi tangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman di Jawa Tengah sebesar 100%, artinya tidak melebihi batasan biologis yang aman. Hal ini dapat terwujud apabila ada penambahan kapal penangkap ikan berukuran 30 GT keatas yang memiliki jangkauan wilayah penangkapan di wilayah yang lebih jauh, tentunya diikuti dengan penggantian kapal berukuran kecil.

Target 7B: Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010. Kawasan perlindungan daratan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 seluas 310.531,97 ha, terdiri dari kawasan lindung diluar hutan seluas 222.759 ha, dan kawasan lindung dalam kawasan hutan seluas 87.772,97 ha. Diketahui bahwa rasio luas kawasan lindung terhadap luas kawasan hutan sebesar 22,34%. Rasio luas kawasan lindung ini tidak mengalami perubahan tiap tahunnya, namun dilihat dari kualitasnya semakin menurun. Target rasio kawasan lindung di Jawa Tengah pada tahun 2015 tetap yaitu sebesar 22,34% dan peningkatan tutupan pohon pada kawasan lindung sebesar 5%. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung perairan laut di Jawa Tengah sejak tahun 2008 sampai dengan 2010 mempunyai luasan yang tetap yaitu 160 ha (0,000093% dari luas teritorial perairan Provinsi Jawa RAD MDGs Jawa Tengah

50

Tengah), terdiri dari luas kawasan lindung perairan Karimunjawa 111,625 ha, dan perairan Ujung Negoro Batang seluas 49,425 ha. Walaupun tidak mengalami perubahan luasan kawasan lindung, namun kualitasnya semakin menurun akibat aktivitas yang tidak ramah lingkungan. Pada tahun 2015 ditargetkan luas kawasan lindung laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau meningkat 0,032% dengan bertambahnya luasan kawasan lindung perairan Ujung Negoro Batang seluas 49,425 ha, dan kualitasnya meningkat dibanding tahun 2010. Program yang dapat mendukung pencapaian target tersebut yaitu Program Pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi dan Jenis.

Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015 Proporsi rumah tangga yang terlayani akses air bersih di perkotaan dan perdesaan di Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar 23,46%, mengalami kenaikan dari tahun 2007 sebesar 16,99%. Cakupan pelayanan air bersih di wilayah perkotaan pada tahun 2010 sebesar 38% dan di wilayah perdesaan sebesar 16,3%; mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2007, yaitu sebesar 33,2% untuk wilayah perkotaan, dan 9% untuk wilayah perdesaan. Pencapaian ini masih jauh dari target MDGs nasional sebesar 75,29% untuk wilayah perkotaan, dan 65,81% untuk wilayah perdesaan. Pencapaian tersebut juga masih jauh dari yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di Jawa Tengah, yaitu pada tahun 2015 sebesar 57,72% di seluruh wilayah (perkotaan dan perdesaan), sebesar 75.0% untuk wilayah perkotaan, dan sebesar 52,8% untuk wilayah perdesaan. Kondisi ini disebabkan oleh sulitnya mengembangkan sumber air baku dan lemahnya institusi dan manajemen PDAM serta keterlibatan aktif/ partisipasi masyarakat yang masih rendah. Proporsi rumah tangga di Jawa Tengah dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di wilayah perkotaan dan perdesaan pada tahun 2010 sebesar 57%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2007 sebesar 51%. Pencapaian ini masih jauh dibandingkan target MDGs nasional tahun 2015 RAD MDGs Jawa Tengah

51

sebesar 68,87%, dan target Jawa Tengah sebesar 72,00%. Secara umum Pelayanan

Pengelolaan

Persampahan

baru

mencapai

68%,

Pelayanan

Pengelolaan Limbah baru mencapai 55%, Pelayanan Pengelolaan Drainase baru mencapai 50%.

Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020

Kondisi pencapaian target 7D di Jawa Tengah diketahui dari jumlah rumah tangga kumuh di perkotaan, yaitu sebanyak 115.000 rumah tangga atau 5% dari 2.300.000 rumah tangga kumuh di Jawa Tengah. Kondisi ini masih belum memenuhi target capaian Propinsi Jawa Tengah sebesar 4,76% dan masih jauh dari target nasional tahun 2020 yaitu tidak ada rumah tangga kumuh di perkotaan (0%).


52

1.2. Permasalahan dan Tantangan 1.2.1 Permasalahan Berdasarkan kondisi capaian target tujuan pembangunan milennium permasalahan dihadapi dalam rangka akselerasi pencapaian target tujuan pembangunan milennium di Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari perhari dalam kurun waktu 1990-2015. 1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia kelompok masyarakat miskin, sebagian besar

kelompok usia produktif berpendidikan rendah (SD/

sederajat). 2. Rendahnya akses terhadap pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi). 3. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha. 4. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah (legalitas). 5. Rendahnya pemilikan aset usaha dan akses terhadap permodalan sehingga belum dapat melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif baik pada skala mikro maupun kecil. 6. Lemahnya jaminan rasa aman dan kurangnya partisipasi dalam tahaptahap pembangunan. 7. Sebagian besar penduduk miskin bertempat tinggal dan bekerja di perdesaan (57,72%) dan selebihnya di perkotaaan (42,28%).


53

Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda 1. Masih banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja di sektor pertanian dan

industri, yang sebagian besar berstatus buruh tani dan buruh

industri karena tingkat pendidikan yang rendah, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pendapatanya. 2. Masih banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, yang kurang

mendapatkan perlindungan kerja/sosial serta

jaminan

kepastian keberlanjutan usaha. 3. Terdapat sektor-sektor usaha tertentu yang bersifat padat modal, sehingga berpengaruh terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. 4. Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibanding laki-laki.

Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Pola Gizi Seimbang yang disebabkan

rendahnya

pengetahuan, belum optimalnya

pemanfaatan potensi pangan lokal dan belum mantapnya sosialisasi kepada masyarakat. 2. Masih terdapat Balita yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang, terutama kelompok masyarakat miskin di perdesaan. 3. Masih terdapat penduduk miskin dengan tingkat konsumsi kalori di bawah 2.100 Kkal/per kapita/per hari, karena belum mantapnya ketahanan pangan keluarga.


54

Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar 1.

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A masih belum optimal, masih terdapat 11 Kabupaten/Kota yang angka APM SD/MI/Paket A masih di bawah rata-rata Jawa Tengah. Terdapat satu kabupaten yang angka APM SD/MI/Paket A masih di bawah angka 90%. Beberapa faktor yang menyebabkan beberapa kabupaten/kota belum mencapai rata-rata Jawa Tengah adalah kondisi layanan pendidikan dasar antar kabupaten/kota belum berimbang; Masih rendahnya kondisi sarana prasarana pendidikan dasar sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Kabupaten/Kota; Disparitas kualifikasi pendidikan pendidik pada pendidikan dasar antar Kabupaten/Kota; disparitas katagori (hasil akreditasi)

satuan pendidikan dasar antar

Kabupaten/Kota. 2.

Proporsi anak kelas 1 yang mampu menamatkan pendidikan di SD/MI/Paket A masih belum optimal. Masih ada siswa SD/MI/Paket A yang drop out walaupun persentasenya hanya 0,33% pada tahun 2009. Beberapa faktor yang menyebabkan drop out antara lain faktor ekonomi dan faktor kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya hingga tamat SD/MI/Paket A.

3.

Upaya pelestarian angka melek huruf Jawa Tengah belum optimal. Pada tahun 2010 angka melek huruf telah mencapai 100%. Hal tersebut berarti bahwa tidak lagi terdapat penduduk yang buta aksara. Capaian tersebut harus dipertahankan atau dilestarikan agar, mereka yang telah melek huruf tidak kembali buta huruf karena kurang atau tidak ada upaya pelestarian. Pelestarian penduduk yang


55

sudah melek huruf pada saat ini masih kurang. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pelestarian seperti program Koran Ibu, Kelompok Belajar

Masyarakat

(KBM),

Kelompok

Belajar

Usaha

(KBU),

frekuensinya masih sangat rendah.

Tujuan 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 1) Rasio APM perempuan terhadap laki-laki lebih tinggi laki-laki untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMA/MA/Paket C. Namun untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B dan Perguruan Tinggi (PT) Rasio APM perempuan terhadap laki-laki lebih tinggi perempuan. 2) Rasio

angka

melek

huruf

perempuan

terhadap

laki-laki

data

menunjukkan pada angka 100 sehingga yang perlu dilakukan adalah upaya pelestarian kesetaraan rasio agar tetap terjaga. 3) Belum optimalnya kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian. Produktivitas perempuan di sektor non pertanian lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Sampai dengan tahun 2009, kontribusi perempuan hanya berkisar 65,51% sedangkan lakilaki sebesar 77,47%. Faktor yang menyebabkan rendahnya kontribusi perempuan karena tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor non pertanian lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. 4) Belum optimalnya proporsi perempuan yang duduk di DPRD di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Proporsi perempuan di DPRD di Jawa Tengah belum sesuai dengan harapan, karena masih rendahnya peminatan perempuan di bidang politik di bandingkan dengan laki-laki. Selain itu partisipasi perempuan di bidang politik, khususnya sebagai pengurus partai relatif masih rendah. Pengurus Partai Politik masih


56

didominasi oleh laki-laki. Rendahnya perempuan sebagai pengurus partai politik menyebabkan partai kesulitan mencari kader partai perempuan untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif.

Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak

Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015

1) Aspek pelayanan : a) Dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar baik di Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) maupun Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), bidan dituntut memiliki kompetensi tekhnis pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), diantaranya kompetensi untuk menerapkan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Pada tahun 2010, di Provinsi Jawa Tengah 52 % bidan belum terlatih tentang MTBS. b) Dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan kesehatan bayi dan balita, bidan sangat dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu, sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Untuk memberikan

pelayanan

kesehatan

anak

di

unit

pelayanan

kesehatan dasar, sudah disusun standar pelayanan kebidanan dan KIA, prosedur tetap dan Standard Operating Procedure (SOP) sesuai dengan kewenangan bidan. Berdasarkan evaluasi, masih ditemukan beberapa bidan yang kurang patuh terhadap standar pelayanan, prosedur tetap dan SOP kebidanan dan pelayanan KIA. c) Posyandu strata purnama dan mandiri sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar bagi anak usia dini dalam beberapa kurun waktu terakhir ini menunjukkan penurunan pelayanan kegiatan baik kualitas maupun kuantitas.


57

2) Aspek Masyarakat : a) Kesehatan adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya instansi kesehatan saja tetapi juga instansi / institusi / dinas terkait dan masyarakat itu sendiri. Masyarakat bukan lagi menjadi obyek tetapi

subyek

yang

harus

bertanggung

jawab

terhadap

kesehatannya sendiri, keluarga dan lingkungan untuk itu perlu adanya dukungan berupa perilaku yang menunjang kesehatan. Sebagaimana kita ketahui, kesehatan anak dan bayi sangat tergantung pada pola asuh orang tua dan keluarga. Harapannya, pola asuh yang baik khususnya pola asuh berperilaku hidup bersih dan sehat, pola makan yang bergizi dan seimbang akan meningkatkan derajat kesehatan bayi dan anak, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pola asuh bayi dan anak yang sehat yang salah satunya disebabkan oleh minimnya pusat informasi kesehatan, promosi kesehatan dan penyuluhan / pendidikan kesehatan untuk masyarakat secara langsung. b) Sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan di Provinsi Jawa Tengah, masih mempercayai pemahaman bahwa meninggal dunia pada saat melahirkan adalah mati syahid dan masuk surga , sehingga pemahaman ini secara tidak langsung mempengaruhi motivasi ibu hamil untuk melahirkan dengan aman dan selamat karena hal ini akan menjadi kebanggan tersendiri. Sementara pemahaman lain adalah apabila anak atau bayi (yang belum memiliki dosa) meninggal, maka dia akan menolong ibunya supaya masuk surga, sehingga hal ini secara tidak langsung mempengaruhi motivasi orang tua untuk berusaha semaksimal mungkin dalam mencari pengobatan dan pemeliharaan kesehatan anaknya (khususnya untuk masyarakat miskin). c) Masyarakat khususnya ibu dengan latar belakang pendidikan rendah dan tingkat sosial ekonomi yang rendah, sangat jarang memperoleh pengetahuan tentang kesehatan anak baik bayi dan


58

balita dari tenaga kesehatan. Dalam memberikan perawatan bayi dan anak, ibu cenderung mengandalkan pengalaman orang tua dan keluarganya serta masukan informasi dari keluarga dan lingkungannya

yang

terkadang

informasi

tersebut

secara

kesehatan kurang benar, misalnya : memberikan ramuan untuk pusar bayi baru lahir, memberi bayi baru lahir dengan nasi campur pisang dan lain lain. Kelirunya perilaku masyarakat dalam perawatan

bayi

dan

anak

sangat

mempengaruhi

derajat

kesehatan bayi dan anak dan bisa berujung pada kematian. d) Ada sebagian kecil masyarakat (tetapi sangat besar pengaruhnya untuk di contoh masyarakat lain) yang memiliki pemahaman bahwa imunisasi adalah haram, karena telah memasukkan barang/benda/cairan asing ke dalam tubuh manusia. Pemahaman seperti itu sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan program imunisasi khususnya untuk anak dan bayi yang sangat rentan terhadap penularan beberapa penyakit menular. e) Pengetahuan dan kesadaran orangtua yang memiliki anak usia balita mengenai tumbuh kembang balita yang optimal masih minim, terutama bagi masyarakat yang berada di pedesaan/tidak mampu. Disamping itu kualitas kader posyandu di masyarakat juga

sangat

terbatas,

karena

kurangnya

dukungan

untuk

peningkatan kapasitas kader.


59


Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015 1) Aspek Pelayanan : a) Dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu khususnya untuk ibu hamil dan melahirkan, terdapat dua tahapan yaitu sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehatan Desa / PKD) dan pelayanan kesehatan rujukan PONED

(rumah

sakit).

Rumah

Sakit

Umum

pemerintah

di

kabupaten/kota se jawa Tengah belum seluruhnya berkualitas pelayanannya, khususnya IGD maternal, Bank Darah RS, rujukan konseling ke dokter spesialis, dan kesiapan PONEK 24 jam. Kualitas pelayanan

rujukan

(meliputi

sarana

prasarana

dan

tenaga

kesehatan (bidan,dokter spesialis obsgyn dan tenaga kesehatan lainnya),

sangat

mempengaruhi

kecepatan

dan

ketepatan

pelayanan ibu hamil / melahirkan dengan risiko tinggi. b) Kompleksnya permasalahan yang mempengaruhi meningkatnya Angka Kematian Ibu disebabkan oleh kualitas dan akses pelayanan kesehatan serta beragamnya kegiatan / program kesehatan ibu baik yang dilaksanakan di Provinsi maupun Kabupaten / Kota. Namun kegiatan - kegiatan yang di rencanakan dan dilaksanakan belum

merupakan

penanganan

kegiatan

kesehatan

ibu

yang belum

berkelanjutan dapat

dilakukan

sehingga secara

berkesinambungan. c) Untuk dapat memberikan pelayanan kehamilan dan persalinan di pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) yang bermutu, dibutuhkan adanya standart peralatan untuk Pelayanan Obsetri Neonatus Emergency Dasar (PONED) karena hal ini sangat besar peranannya


60

dalam menurunkan resiko kematian pada saat ibu melahirkan dan pelayanan yang diberikan dapat lebih cepat dan tepat. Namun belum semua Puskesmas memiliki peralatan PONED sesuai dengan standard. d) Dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan persalinan

di

Puskesmas,

sangat

beresiko

tinggi

sehingga

dibutuhkan kenyamanan dan ketenangan serta profesionalisme tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk payung hukum. Sampai saat ini belum ada satupun produk hukum yang dapat melindungi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan PONED di Puskesmas. e) Pelayanan PONED di Puskesmas yang bermutu, membutuhkan tenaga bidan yang terampil dan profesional sehingga Puskesmas di Kabupaten/Kota membutuhkan tenaga bidan yang telah dilatih PONED namun sampai akhir tahun 2010, belum semua tenaga bidan di Puskesmas PONED telah mengikuti pelatihan PONED. Disamping itu, perlu adanya pembinaan dari Tim PONED Rumah Sakit yang rutin setiap bulannya. Namun pada kenyataannya belum semua Tim PONED Rumah Sakit melakukan pembinaan sesuai dengan yang diharapkan sehingga berdampak pada kurang optimalnya fungsi PONED di Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan obstetri dan neonatal. f) Pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja sebagai calon Pasangan Usia Subur masih sangat minim sehingga mempengaruhi pencapaian kuantitas dan kualitas kegiatan. 2) Aspek Masyarakat : a) Di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (misalnya Kabupaten Banjarnegara) melahirkan di rumah tanpa dibantu tenaga kesehatan merupakan kebanggaan tersendiri / bergengsi, sehingga hal ini sangat rentan terhadap kematian ibu berisiko tinggi (misalnya ibu dengan placenta previa, ibu dengan penyakit


61

jantung dan penyakit menular, ibu yang terkena Pre Eklamsi / Eklamsia). b) Keselamatan ibu melahirkan, walaupun menjadi tanggung jawab suami atau keluarga tetapi perlu adanya dukungan, peran dan partisipasi

masyarakat

mendampingi melahirkan.

ibu Namun

di

mulai pada

sekitarnya

dari

khususnya

kehamilan

kenyataannya

sampai

untuk dengan

keselamatan

ibu

melahirkan belum dirasakan menjadi tanggung jawab bersama. c) Pengetahuan dan pemahaman orangtua yang memiliki anak remaja mengenai bagaimana tumbuh kembang anak remajanya saat ini masih minim. Selain itu kualitas kader di masyarakat juga masih perlu ditingkatkan serta membutuhkan dukungan untuk peningkatan kapasitas kader.

Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 1) Aspek Pelayanan Pelayanan KB berkualitas merupakan hak reproduksi klien dan masyarakat yang harus selalu diupayakan untuk dipenuhi. Faktor penentu kualitas pelayanan KB antara lain aspek sarana prasarana dan ketersediaan SDM terlatih. Kondisi sarana dan prasarana di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Kesehatan Desa) saat ini masih belum memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas serta dukungan tenaga terlatih pelayanan KB yang memadai. 2) Aspek Masyarakat a) Dinamika pelaksanaan program KB dalam era otonomi daerah mengakibatkan

menurunnya

kesadaran

masyarakat

dalam

mengikuti program KB. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan penduduk dan TFR (Total Fertility Rate) yang masih sekitar 2,3. Artinya perempuan di Jawa Tengah melahirkan rata-rata 2 sampai 3 kali sepanjang siklus reproduksinya. RAD MDGs Jawa Tengah

62

b) Usia remaja (15 – 19 tahun) merupakan usia yang sangat rentan untuk hamil dan melahirkan karena baik secara fisik maupun psikologis masih belum sempurna. Kehamilan pada usia remaja tidak saja membahayakan (yang dapat berujung pada kematian) ibunya tetapi juga membahayakan keselamatan bayinya. Di Provinsi Jawa Tengah, kejadian kehamilan pada usia remaja (baik yang sudah menikah maupun diluar nikah) masih sangat tinggi.

Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya

Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015 1) Aspek Pelayanan : a) Sebagai upaya pelayanan Voluntary Counselling Test (VCT) di Rumah Sakit Pemerintah bagian penderita HIV/AIDS , diperlukan reagen yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan, namun belum semua Rumah Sakit Pemerintah yang memiliki klinik VCT mampu

menyediakan

reagen

sesuai

kebutuhan

dikarenakan

anggaran APBD Kabupaten/Kota yang terbatas. b) Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular khususnya HIV dan AIDS, diperlukan adanya surveilans sebagai upaya deteksi dini penyakit menular. Deteksi dini penyakit menular ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang telah dilatih surveilans namun karena keterbatasan tenaga surveilans dan keterbatasan anggaran maka kegiatan surveilans ini masih kurang intensif dilaksanakan. 2) Aspek Masyarakat : a) Penderita penyakit menular khususnya HIV dan AIDS selama ini masih belum memperoleh keadilan dalam pergaulan di masyarakat


63

karena sebagian besar masyarakat masih mendiskriminasikan ODHA dikarenakan stigma yang jelek. b) Penderita HIV/AIDS seperti fenomena gunung es, selama ini penemuan kasus HIV/AIDS masih sangat rendah sementara jumlah penderita HIV/AIDS yang belum ditemukan masih tinggi karena kurangnya

kesadaran

masyarakat

kesehatannya dan informasi

untuk

memeriksakan

tentang layanan dan pencegahan

penyakit menular khususnya HIV/AIDS masih belum mampu menyadarkan mereka untuk segera mengenali dan mengobati sakitnya. c) Permasalahan HIV/AIDS sudah tidak lagi terjadi pada kelompok kelompok tertentu saja seperti Pekerja Sexual Komersial (PSK), atau pengguna jarum suntik narkoba, tetapi juga pada kelompok yang berhubungan sex bersiko tinggi lainnya. d) Penularan penyakit penyakit HIV/AIDS dari satu daerah ke daerah lain, sangat tergantung pada pola migrasi masyarakatnya. Misalnya jumlah penderita HIV/AIDS di luar Pulau Jawa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Jika penderita HIV/AIDS dari luar Jawa masuk di suatu daerah di Jawa maka penularannya perlu diwaspadai dengan surveilans migrasi penduduk. Surveilans migrasi ini, memerlukan partisipasi dan peran serta masyarakat dengan melapor ke petugas kesehatan / unit pelayanan kesehatan tentang keberadaan penderita penyakit menular, namun pada kenyataannya pemberdayaan masyarakat dalam surveilans migrasi ini masih rendah.

Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 Dalam memberikan pelayanan pengobatan ARV, diperlukan adanya kelengkapan sarana dan prasarana serta tenaga yang kompeten dan profesional, namun belum semua Rumah Sakit Pemerintah di Provinsi


64

Jawa Tengah memilikinya sehingga belum bisa memberikan pelayanan pengobatan ARV bagi penderita penyakit HIV/AIDS. Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 1) Aspek Pelayanan a) Untuk menyembuhkan pasien TB dan mencegah terjadinya penularan TB, maka perlu adanya pengobatan penderita TB. Pemerintah menganjurkan pengobatan pasien TB dengan strategi DOTS. Namun pada kenyataannya pengobatan strategi DOTS masih dilakukan di Puskesmas sementara masih banyak Rumah Sakit dan dokter Praktek Swasta yang belum memberikan pengobatan dengan strategi DOTS. b) Akses pelayanan penyakit menular baik di unit pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan sudah meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, namun sampai saat ini dirasakan komitmen stakeholder di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum optimal sehingga pelayanan yang diberikan masih belum memuaskan semua pihak. c) Penyakit Malaria di Provinsi Jawa Tengah memang relatif sedikit, namun karena Malaria adalah penyakit menular yang perlu diwaspadai

penyebarannya

maka

diperlukan

adanya

upaya

penemuan penderita secara aktif khususnya di daerah-daerah endemis malaria dan berpotensi terjadi penyebaran Malaria. Dalam rangka penemuan kasus malaria, telah ditunjuk Juru Malaria Desa (JMD) di Puskesmas, namun belum semua Puskesmas memiliki JMD karena keterbatasan tenaga dan anggaran. d) Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular khususnya TB, Malaria dan DBD, diperlukan adanya surveilans sebagai upaya deteksi dini penyakit menular. Deteksi dini penyakit menular ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang telah dilatih surveilans namun karena keterbatasan tenaga surveilans dan RAD MDGs Jawa Tengah

65

keterbatasan anggaran maka kegiatan surveilans ini masih kurang insentif dilaksanakan. e) Dalam mendiagnosis suatu penyakit, sering terjadi kesulitan diagnosis

sehingga

sering

terjadi

overdiagnosis

atau

under

diagnosis. Over diagnosis artinya diagnosis penyakit (Misalnya TBC, DBD) yang diberikan oleh dokter terlalu berlebihan atau terlalu cepat mendiagnosis dengan data yang minimal walaupun pasien belum tentu menderita TBC atau DBD. Apabila terjadi overdiagnosis terdapat konsekuensi yang tidak ringan dihadapi oleh pasien, karena harus mengkonsumsi 2 atau 3 obat sekaligus. Bahkan kadangkala diberikan lebih lama apabila dokter menemukan tidak ada perbaikan klinis. Padahal obat dalam jangka waktu lama beresiko mengganggu fungsi hati,persyarafan telinga dan organ tubuh lainnya. Padahal belum tentu pasien tersebut mengidap penyakit tuberculosis/DBD. Overdiagnosis dan overtreatment pada pasien dengan gejala hampir sama, sementara mendiagnosis penyakit tidaklah mudah. 2) Aspek Masyarakat : a) Penderita penyakit menular khususnya TB dan ODHA selama ini masih belum memperoleh keadilan dalam pergaulan di masyarakat karena sebagian besar masyarakat masih mendiskriminasikan penderita TB dan ODHA dikarenakan stigma yang jelek. b) Penularan penyakit khususnya TB dan malaria dari satu daerah ke daerah lain, sangat tergantung pada pola migrasi masyarakatnya. Misalnya angka kesakitan penyakit malaria di luar pulau Jawa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Pulau Jawa, Jika penderita Malaria dari luar Jawa masuk di suatu daerah di Jawa maka penularannya

perlu

diwaspadai

dengan

surveilans

migrasi

penduduk. Surveilans migrasi ini, memerlukan partisipasi dan peran serta masyarakat dengan melapor ke petugas kesehatan/unit pelayanan kesehatan tentang keberadaan penderita penyakit


66

menular, namun pada kenyataannya pemberdayaan masyarakat dalam surveilans migrasi ini masih rendah. c) Merebaknya kasus DBD di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah perilaku masyarakat dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit DBD. Salah satu upaya yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya penyakit DBD adalah program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), namun sebagian besar masyarakat belum menyadari arti pentingnya ber perilaku hidup bersih dan sehat dan PSN sehingga belum banyak masyarakat yang mau terlibat dalam PSN.

Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan 1. Permasalahan terkait potensi tutupan pepohonan:

a. Masih terdapat lahan kritis dan potensial kritis di luar kawasan hutan. Pada tahun 2010 luas lahan kritis di luar kawasan hutan masih cukup luas yaitu sebesar 696.797,70 ha. b. Masih terjadinya gangguan terhadap kawasan hutan untuk pembangunan diluar sektor kehutanan dan penyelesaiannya yang belum tuntas. c. Masih rendahnya kualitas RTH perkotaan Kab/Kota dan tingginya tingkat kerusakan ekosistem pesisir pantai (ekosistem mangrove) yang dapat berfungsi sebagai sabuk hijau. Hasil identifikasi kerusakan pesisir mencapai 112 km seluas 3.240 ha di Pantai Utara, dan sepanjang 3 km seluas 874 ha di Pantai Selatan Jawa Tengah.


67

d. Kemiskinan dan kerentanan sosial penduduk sekitar hutan relatif tinggi yang dapat mempengaruhi tingkat pemanfaatan hutan. 2. Permasalahan terkait dengan potensi emisi CO2(e):

a. Emisi CO2(e) dihitung dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yakni: sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, energi, peternakan dan sampah, sehingga diperlukan data yang komplek untuk melakukan penghitungan, sedangkan ketersediaan data kurang memadai untuk bahan penghitungan emisi CO2(e) setiap tahunnya. b. Pertambahan kendaraan bermotor sulit dibatasi yang berpengaruh terhadap konsumsi BBM dan timbulnya pencemaran udara, potensi pencemaran udara dari industri skala rumah tangga relatif tinggi dan belum banyak yang tertangani, juga pencemaran dari emisi industri menengah besar maupun pertanian. 3. Permasalahan terkait Bahan Perusak Ozon (BPO) yaitu peredaran

refrigerant ilegal umumnya dari jenis tidak ramah lingkungan yang sulit terdeteksi untuk keperluan pendataan. 4. Permasalahan terkait jumlah tangkapan ikan yang melebihi batasan

biologis yang aman: a. Kapal yang beroperasi di perairan teritorial Jawa Tengah didominasi kapal berkapasitas kecil dalam jumlah yang sangat banyak. b. Masih banyak ditemuinya aktivitas penangkapan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, sehingga mempengaruhi daya pulih perairan laut untuk pertumbuhan ikan. 5. Permasalahan

terkait dengan penanganan limbah

bahan-bahan

berbahaya dan beracun, terutama dari sektor domestik yang belum ada fasilitas untuk mengelolanya.


68

Target 7B: Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010. 1. Permasalahan terkait kawasan lindung pada kawasan hutan: a. Kawasan lindung belum berfungsi optimal baik sebagai penyangga kehidupan maupun perekonomian masyarakat disekitarnya. b. Kapasitas kelembagaan dan kesadaran masyarakat desa di sekitar hutan dalam pelestarian hutan lindung yang masih rendah. c. Masih rendahnya kondisi perekonomian masyarakat desa di sekitar hutan sehingga memanfaatkan sumberdaya hutan lindung untuk menunjang kehidupan keluarga. 2. Permasalahan terkait kawasan lindung perairan : a. Masih ditemuinya pelanggaran terhadap pemanfaatan sumberdaya pada zona perlindungan laut. b. Pemanfaatan sumber daya perairan dengan peralatan tidak ramah lingkungan (obat kimia dan bahan peledak). c. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan masih rendah.

Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015 1. Permasalahan terkait ketersediaan air minum layak : a. Rendahnya akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air minum; b. Terbatasnya debit mata air yang dapat didayagunakan sebagai sumber air minum; c. Kualitas air permukaan sebagai sumber air baku menurun akibat pencemaran lingkungan; d. Lemahnya kinerja institusi dan managemen PDAM dalam pelayanan air bersih bagi masyarakat;


69

e. Lemahnya dukungan pelaksanaan kebijakan Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan

(AMPL)

secara

konsisten

melalui

pemberdayaan Pokja AMPL. 2. Permasalahan terkait ketersediaan sanitasi lingkungan : a. Rendahnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana kesehatan lingkungan; b. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan kebiasaan masyarakat yang sulit diubah; c. Kemampuan masyarakat dalam penyediaan sarana sanitasi dasar masih rendah; d. Belum dikembangkan potensi dan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum; e. Lemahnya kinerja institusi dan managemen PDAM dalam pelayanan air bersih bagi masyarakat.

Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020 Permasalahan terkait permukiman kumuh, antara lain: 1. Rendahnya pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan infrastruktur permukiman terutama pada masyarakat pedesaan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Terbatasnya

penghasilan

penduduk

miskin

yang

tidak

mampu

membangun atau memperbaiki rumah; 3. Keterbatasan akses pelayanan sertifikasi tanah.


70

1.2.2 Tantangan Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target tujuan MDGs di Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2015, yaitu sebagai berikut:

Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990-2015. Tantangan utama adalah mempercepat menurunnya proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (tingkat kemiskinan) pada tahun 2015 dan mengurangi kesenjangan tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota. Hampir sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan peluang berusaha, termasuk

bagi

kelompok masyarakat miskin. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan investasi di Jawa Tengah, maka dibutuhkan upaya penegakan hukum, promosi investasi, peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dengan meningkatkan kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi dan kalangan dunia usaha. Tantangan

lainnya

adalah

menurunkan

kesenjangan

indeks

kedalaman kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan secara signifikan, mengingat indeks kedalaman kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2010 untuk daerah perkotaan sebesar 2,09 dan daerah perdesaan sebesar 2,86. Melihat kondisi tersebut diperlukan langkah kebijakan yang komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan di perdesaan sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan

di seluruh Kabupaten/Kota di

Jawa Tengah.


71

Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda Sempitnya

kesempatan

kerja

disebabkan

oleh

(1)

ketidak-

seimbangan antara kesempatan kerja yang tersedia dengan

jumlah

tenaga kerja yang memasuki pasar kerja, dan (2) rendahnya tingkat penyerapan angkatan kerja dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja, telah mengakibatkan bertambahnya jumlah penganggur (backlog). Tantangan dalam mewujudkan kesempatan kerja yaitu bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas di tingkat Kabupaten/Kota sehingga

meningkatkan upaya penciptaan lapangan

kerja baru. Tantangan lain yang dihadapi adalah semakin besarnya tenaga kerja yang berusaha sendiri dan membutuhkan fasilitasi dari pemerintah daerah agar dapat berkembang menjadi kegiatan usaha yang memiliki jaminan perlindungan kerja/sosial, sehingga mampu menjamin kepastian keberlangsungan usaha. Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 Masih terdapat kesenjangan status gizi balita antar kabupaten/kota menjadi tantangan yang harus dihadapi Jawa Tengah. Hal ini ditandai banyaknya anak Balita di perdesaan yang mengalami kekurangan

gizi

lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan. Prevalensi kekurangan gizi pada anak Balita

yang tinggi di

kemiskinan,

pendidikan

wilayah perdesaan terkait erat dengan

orang

tua

yang

rendah

dan

kesadaran

masyarakat tentang Pola Gizi Seimbang belum dipahami secara luas. Tantangan

lain,

yang

perlu

mendapatkan

perhatian

adalah

menurunkan jumlah penduduk dengan tingkat asupan kalorinya < 2.100 Kkal per kapita/ hari, terutama


bagi kelompok masyarakat miskin dan

72

rentan, agar

tidak rawan terhadap penyakit menular, infeksi dan

ancaman kematian.

Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar Tantangan yang dihadapi dalam mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua: 1) Tantangan utama dalam percepatan pencapaian sasaran MDGs pendidikan adalah meningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan pendidikan

dasar

yang

berkualitas

di

semua

daerah.

Untuk

meningkatkan akses tersebut perlu diupayakan agar kualitas fasilitas pendidikan dasar ditingkatkan. Sampai dengan tahun 2010 persentase SD/MI/Paket A yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional pendidikan baru sebesar 25,34%. Selain itu dana BOS untuk SD/MI/Paket A belum sesuai dengan kebutuhan SD/MI/Paket A dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan dana BOS sesuai dengan kebutuhan SD/MI/Paket A untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai SNP. 2) Tantangan yang dihadapi untuk mengoptimalkan siswa kelas 1 agar dapat

menamatkan

pendidikannya

di

SD/MI/Paket

A

adalah

menurunkan angka drop out SD/MI/Paket A dari 0,33% menjadi 0,08% atau bahkan 0%. 3) Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian angka melek huruf adalah meningkatkan frekuensi kegiatan pelestarian angka melek huruf yang berkualitas sehingga benar-benar mampu mendorong mereka yang telah melek huruf untuk terus mengembangkan dirinya sehingga


73

mereka tidak hanya dapat membaca, menulis dan berhitung tetapi benar-benar terampil membaca, menulis dan berhitung.

Tujuan 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 Tantangan yang dihadapi dalam Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : 1) Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian rasio APM perempuan terhadap

laki-laki

pada

semua

jenjang

pendidikan

adalah

meningkatkan partisipasi perempuan dalam menempuh pendidikan menengah dan tinggi. 2) Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian rasio angka melek huruf perempuan

terhadap

laki-laki

adalah

meningkatkan

kesadaran

perempuan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelestarian melek aksara. 3) Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan pencapaian kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian adalah peningkatan angka partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor non pertanian. 4) Tantangan yang dihadapi adalah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan partai politik.


74


Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015 Tantangan dalam upaya menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) : 1)

Pola asuh anak yang benar antara lain dengan memberikan makanan yang bergizi dan seimbang, mendapatkan pelayanan tumbuh kembang balita yang benar serta memberikan hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang maksimal sehingga derajat kesehatan anak akan tercapai. Belum sesuainya pola asuh anak tentang kesehatan akan menghambat pencapaian derajat kesehatan anak yang optimal. Pada kenyataannya, pola asuh ibu/ orang tua terhadap anak di Provinsi Jawa Tengah baik di perkotaan dan pedesaan masih kurang sehingga diperlukan upaya yang lebih spesifik dan kerja keras untuk merubah pola asuh anak yang keliru.

2) Pertumbuhan dan perkembangan anak mulai dilahirkan sampai dengan usia 5 (lima) tahun harus terpantau secara periodik, sehingga dibutuhkan peran serta aktif ibu/orang tua untuk memantau dan memonitoring pertumbuhan dan perkembangan anaknya setiap bulan. Wadah pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di desa adalah

posyandu, pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Bidan Praktek Swasta/BPS yang terdapat di setiap desa/kelurahan. Di Provinsi Jawa Tengah, semua desa/kelurahan sudah tersedia posyandu, pos PAUD, PKD dan BPS namun sebagian besar belum berkualitas dan belum melaksanakan kegiatannya secara rutin dan berkesinambungan. 3) Belum mencukupinya ketersediaan buku KIA untuk setiap bayi dan balita sebagai alat komunikasi antara tenaga kesehatan/kader kesehatan dengan ibu.


75

4) Belum semua bidan mengikuti pelatihan penanganan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), Manajemen Terpadu Bayi Muda dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBM/MTBS). 5) Masih kurangnya akses pelayanan kesehatan anak berkualitas di unit pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa / PKD).


Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015 Tantangan dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu yaitu : 1) Melahirkan di rumah tanpa bantuan tenaga kesehatan bagi ibu khususnya ibu hamil dengan risiko tinggi sangat rawan terjadinya kematian ibu dan bayinya. Sehingga perlu kegiatan/upaya untuk menghilangkan budaya masyarakat melahirkan di rumah karena apabila dibiarkan berkembang akan menghambat upaya percepatan penurunan angka kematian ibu. 2) Kejadian kematian ibu bersalin, sebagian besar terjadi di rumah dan dalam perjalanan menuju sarana pelayanan kesehatan. Kematian di rumah disebabkan karena proses kelahiran tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan sarana prasarana persalinan yang tidak steril/memenuhi syarat layanan persalinan sementara kematian dalam perjalanan menuju sarana pelayanan kesehatan disebabkan karena kurang tanggapnya pihak keluarga untuk segera membawa ibu bersalin ke sarana pelayanan kesehatan ketika ditemukan masalah persalinan di rumah. Sehingga diperlukan upaya/kegiatan untuk mengubah perilaku masyarakat melahirkan di rumah.


76

3) Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) merupatan unit pelayanan kesehatan terdekat masyarakat karena berada di desa, namun sarana prasarana yang dimiliki PKD sebagian besar jauh dari cukup dan bermutu, sehingga hal ini mempengaruhi kualitas pelayanan di PKD. Mengingat penting dan

vitalnya peran

PKD dalam meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat maka diperlukan upaya untuk meningkatkan sarana prasarana PKD. 4) Implementasi desa siaga sangat mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat mengingat manfaat desa siaga adalah agar masyarakat desa dapat mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan di desanya dengan Pengawasan Bidan Desa/PKD dan Puskesmas. Sementara itu, belum semua desa siaga aktif sehingga perlu upaya untuk mengaktifkan dan mengembangkan Desa Siaga. 5) Perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat akan kesehatan demikian juga halnya dengan ibu hamil, ibu balita yang wajib mendapatkan informasi/pengetahuan tentang kesehatan. Namun belum semua desa membentuk Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita di desa sebagai wadah pelayanan KIE bagi ibu hamil, ibu bayi dan ibu balita. 6) Jumlah masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga perlu adanya penambahan kuota dalam pelaksanaan

Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

Masyarakat

(Jamkesmas). Namun pada kenyataannya, belum semua masyarakat miskin ter-cover program Jamkesmas, padahal mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan. Untuk itu, setiap Kabupaten/Kota perlu melaksanakan program Jaminan

Kesehatan

Daerah

(Jamkesda)

dengan

dana

APBD

Kabupaten/Kota. Minimnya anggaran APBD mengakibatkan belum semua Kabupaten/Kota melaksanakan Jamkesda dan belum semua daerah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Jaminan Kesehatan


77

Daerah (Jamkesda) sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatannya. 7) Salah satu faktor rendahnya minat masyarakat melahirkan di unit pelayanan kesehatan adalah masalah sosial ekonomi (biaya tidak terjangkau) terutama pada masyarakat miskin, sehingga mereka lebih memilih melahirkan di rumah dengan bantuan dukun yang rawan terhadap kematian ibu dan bayi. Untuk mengatasi masalah ini, khususnya masyarakat miskin yang di luar kuota Jamkesmas perlu bantuan biaya persalinan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada kenyataannya, belum semua masyarakat memperoleh bantuan dana persalinan baik dari Jamkesmas maupun Jamkesda. 8) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas khususnya untuk

kegiatan

manfaatnya

peningkatan

mengingat

kesehatan

keterbatasan

ibu

sangat

anggaran

dirasakan

daerah/APBD

Kabupaten/Kota, namun pemberian dana BOK tersebut masih sangat kurang. 9) Dana pendampingan ibu hamil sangat diperlukan untuk operasional petugas kesehatan (bidan) dalam melaksanakan pendampingan ibu hamil dan dana tersebut sangat membantu proses pendampingan, namun

demikian

memperoleh

dana

masih

banyak

pendampingan

Kabupaten/Kota ibu

hamil.

yang

Sehingga

belum perlu

perencanaan yang terpadu antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penganggaran pendampingan ibu hamil karena hal ini terbukti mampu menekan angka kematian ibu hamil di daerah yang mendapatkan dana. 10) Upaya perbaikan status gizi khususnya untuk ibu hamil dan anak memerlukan anggaran/ dana yang tidak sedikit karena sebagian besar masyarakat penderita gizi buruk/kurang berasal dari masyarakat miskin dengan jumlah penghasilan/pendapatan yang rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan gizinya. Dengan keterbatasan dana, anggaran yang disediakan masih belum sesuai dengan jumlah


78

penderita gizi buruk/kurang di Provinsi Jawa Tengah maka upaya menaikkan status gizi masyarakat masih belum dilaksanakan secara maksimal. Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 Tantangan dalam upaya mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua yaitu : 1) Beberapa daerah di Jawa Tengah, masih memiliki budaya menikahkan anaknya dalam usia sangat muda (di bawah 20 tahun) serta faktor kemiskinan yang juga mendorong para orangtua untuk segera menikahkan anaknya. Kehamilan pada usia dibawah 20 tahun beresiko tinggi

dan

dapat

menyebabkan

kematian

ibu,

bayi

serta

ketidakberhasilan program keluarga berencana. 2) Struktur penduduk Jawa Tengah menggambarkan bahwa jumlah penduduk usia muda cukup besar. Hal ini menjadi salah satu faktor potensial ledakan penduduk apabila penggunaan kontrasepsi dalam program KB tidak disosialisasikan dan dipromosikan dengan baik. 3) Beban Petugas Lapangan Program Keluarga Berencana (PLKB) tidaklah mudah. Pasalnya, selain harus terjun ke pelosok desa untuk membina para kader, mereka juga harus melakukan pendekatan terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta melakukan komunikasi informasi dan edukasi (KIE). Jumlah Petugas Lapangan KB (PLKB) di Provinsi Jawa Tengah yang menurun (2500 orang), tidak sebanding dengan jumlah desa (8000 desa), sehingga ratio PLKB : Desa menjadi 1 : 3-4 desa bahkan lebih. Hal ini menyebabkan beban kerja PLKB menjadi berat dan sangat mempengaruhi kinerja khususnya dalam mendapatkan akseptor KB. 4) Dalam melaksanakan program Keluarga Berencana (KB), banyak ditemukan beberapa hambatan diantaranya adalah peran

serta/

partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan program keluarga


79

berencana dan perlu adanya dukungan lintas program dan lintas sektoral, untuk itu perlu adanya kebijakan dan komitmen mulai dari pemerintahan Desa/Kelurahan, Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat , namun demikian komitmen sebagian

besar

Kabupaten/Kota

dalam

mendukung

pelaksanaan

program KB sampai ke lini lapangan belum optimal.


Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015 Masalah HIV dan AIDS saat ini bukan hanya masalah medik dari penyakit menular semata tetapi sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sangat luas. Oleh karena itu penanganannya juga harus berdasarkan pendekatan masyarakat melalui upaya pencegahan primer, sekunder dan tersier. Konseling dan tes sukarela atau Voluntary Conseling and Testing (VCT)

merupakan

pintu

masuk

untuk

membantu

setiap

orang

mendapatkan akses kesemua pelayanan, baik informasi, edukasi, terapi atau dukungan psikososial. Dengan terbukanya akses, maka kebutuhan akan informasi yang akurat dan tepat dapat dicapai sehingga proses berpikir dan bertindak dapat diarahkan kepada perubahan perilaku yang lebih sehat. Untuk dapat memberikan pelayanan VCT seperti dimaksud maka konseling dan tes haruslah berkualitas artinya harus dilakukan secara profesional, namun pada kenyataannya kualitas layanan konseling dan test sukarela HIV di Provinsi Jawa Tengah masih kurang.


80

Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 Penyakit

HIV

dan

AIDS

disebabkan

oleh

virus

HIV

(Human

Immunodeficiency Virus). Semakin banyak virus di dalam tubuh, akan semakin melemahkan daya tahan tubuh kita. Apabila daya tahan tubuh kita semakin lemah, maka penyakit lain akan mudah menyerang kita. Penyakit lain tersebut dikenal sebagai infeksi oportunistik (infeksi ikutan), antara lain: Tuberkulosis Paru, Herpes simpleks, Jamur di mulut, Infeksi CMV (Cytomegalovirus), Toksoplasmosis, Hepatitis B dan C. Agar virus HIV tidak terus menerus berkembang biak di dalam tubuh kita, maka pasien yang terinfeksi HIV harus minum obat ARV (Antiretrovirus), untuk menekan perkembang biakan virus HIV. Jika obat ARV diminum secara teratur sesuai anjuran dokter, maka obat ini akan efektif membantu pasien. Pasien akan merasakan kesegaran badan yang lebih baik. Berat badan meningkat setiap bulan. Jumlah virus akan menurun, dan kekebalan tubuh akan meningkat yang ditandai dengan peningkatan kadar CD4. Namun demikian, belum semua Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah menyediakan 19 layanan perawatan dukungan dan pengobatan ARV.

Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 Tantangan

dalam

upaya

mengendalikan

penyebaran

dan

mulai

menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya yaitu : 1) Tingginya mobilitas penduduk ke/dari luar Jawa, sedangkan kasus di luar Jawa masih tinggi, hal ini dikarenakan upaya penduduk dalam mencari pekerjaan, berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa pekerjaan

tersebut

banyak

dilakukan

di

pulau

Sumatera

dan

Kalimantan yang notabene merupakan daerah endemis malaria sehingga kemungkinan penularan malaria pada pekerja tersebut


81

sangat tinggi. Para pekerja merupakan penduduk yang tidak menetap dan sering pulang ke kampung halamannya. Hal ini yang menyebabkan penularan malaria masih terus terjadi di pulau Jawa karena vektor malaria yang masih ditemukan, selain itu didukung dengan adanya penderita malaria yang datang dari daerah endemis di luar Jawa dan belum terpantau oleh petugas kesehatan karena tidak adanya informasi dari masyarakat. 2) Jawa Tengah merupakan daerah reseptif yang potensial terjadi penularan malaria. Kondisi seperti ini dikarenakan Jawa Tengah memilki 3 hal yang mendukung penularan malaria masih terus terjadi : 

Masih ditemukan vektor malaria



Kondisi geografis yang mendukung berkembangnya vektor malaria



Mobilitas penduduk yang tinggi

3) Persepsi masyarakat selama ini terhadap penanggulangan DBD adalah dengan melakukan fogging/pengasapan, hal ini masih diperkenankan selama telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yaitu bila di suatu wilayah ditemukan adanya penderita DBD dan adanya 3 penderita panas tanpa sebab yang jelas. Selanjutnya pengasapan harus dilakukan 2 kali dengan rentang waktu selama 7 hari dalam radius 200 meter. Kenyataan di masyarakat selama ini, bahwa pengasapan yang dilakukan masih kurang memperhatikan kualitas (dosis penggunaan insektisida) dan kuantitas (frekuensi) sehingga hasil yang dicapai tidak bisa optimal. Kondisi demikian pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kekebalan/resisten pada vektor DBD. 4) Penularan penyakit DBD bisa secara trans ovarian, yaitu penularan dilakukan oleh anak dari nyamuk aedes aegypti yang sudah mengandung virus Dengue. Artinya, penularan dapat dilakukan oleh nyamuk aedes aegypti yang belum pernah menggigit orang yang terinfeksi virus Dengue. Keadaan yang demikian dapat terjadi karena virus Dengue yang ada dalam tubuh seekor nyamuk dewasa dapat memasuki telur nyamuk, sehingga begitu telur tersebut menetas menjadi larva, pupa, yang selanjutnya menjadi nyamuk aedes aegypti RAD MDGs Jawa Tengah

82

baru maka dalam tubuh nyamuk tersebut sudah mengandung virus Dengue yang dapat ditularkan kepada manusia. Sehingga keadaan ini menjadikan kita harus lebih waspada terhadap lingkungan/tempat – tempat perindukan nyamuk. 5) Pemanasan global (Global Warming) memberi dampak pada berbagai aspek

kehidupan

manusia,

termasuk

pada

bidang

kesehatan.

Perubahan cuaca dan lautan dapat berupa peningkatan temperatur panas secara global yang dapat mengakibatkan munculnya penyakitpenyakit yang berhubungan dengan panas (heat stroke) dan kematian, terutama pada orang tua, anak-anak dan mereka yang berpenyakit kronis.

Pergeseran

ekosistem

dapat

memberi

dampak

pada

penyebaran penyakit melalui air (waterborne diseases) maupun penyebaran penyakit melalui vektor (vector-borne diseases). Sebagai contoh meningkatnya kejadian Demam Berdarah. Nyamuk aedes

aegypti sebagai vektor penyakit ini memiliki pola hidup dan berkembang biak pada daerah panas. Hal itulah yang menyebabkan penyakit ini banyak berkembang di daerah perkotaan yang panas dibandingkan dengan daerah pegunungan yang dingin. Namun dengan terjadinya Global Warming, dimana terjadi pemanasan secara global, maka daerah pegunungan pun mulai meningkat suhunya sehingga memberikan ruang (ekosistem) baru untuk nyamuk ini berkembang biak. Degradasi lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran limbah pada sungai juga berkontribusi pada waterborne diseases dan vector-

borne disease. Ditambah pula dengan polusi udara hasil emisi gas-gas pabrik yang tidak terkontrol selanjutnya akan berkontribusi terhadap penyakit-penyakit

saluran

pernafasan

seperti

asma,

alergi,

coccidiodomycosis, penyakit jantung dan paru kronis, dan lain-lain. 6) International Standard for Tuberculosis Care (ISTC) merupakan standar

yang

melengkapi

guideline

program

penanggulangan

tuberkulosis nasional yang konsisten dengan rekomendasi WHO terdiri dari 17 standar yaitu 6 standar untuk diagnosis , 9 standar untuk pengobatan dan 2 standar yang berhubungan dengan kesehatan RAD MDGs Jawa Tengah

83

masyarakat. Di Provinsi Jawa Tengah, belum semua Rumah Sakit baik Pemerintah maupun swasta dan praktek swasta belum menerapkan ISTC. 7) Dalam melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular khususnya HIV/AIDS, Malaria, TB dan DBD perlu payung hukum berupa peraturan daerah, namun sebagian besar Kabupaten / Kota belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pencegahan dan penangulangan penyakit menular (HIV/AIDS, TB, Malaria dan DBD).

Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan 1. Tantangan terkait rasio luas kawasan tertutup pepohonan, yaitu isue pemanasan global dan perubahan iklim, serta kerusakan lingkungan, terutama hutan dan lahan. Pemanasan global dan perubahan iklim yang ditandai: meningkatnya suhu bumi, kenaikan muka air laut, pola curah hujan yang lebih bervariasi

dapat menyebabkan banjir dan

kekeringan, serta perubahan lainnya. Perubahan iklim dapat berakibat pada

kelangkaan

pasokan

air,

penurunan

hasil

panen,

dan

berkurangnya produktivitas ekosistem pesisir. Lebih jauh perubahan iklim akan menyebabkan terjadinya bencana-bencana alam seperti banjir, angin topan, siklon dan kekeringan. Kerusakan hutan dan lahan yang dapat terjadi antara lain disebabkan oleh kebakaran hutan, pembalakan liar, konversi hutan, dan praktik pengelolaan hutan yang tidak lestari. 2. Tantangan terkait jumlah emisi karbon dioksida, yaitu penambahan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak dan sulit dibatasi.


84

Pada tahun-tahun mendatang penggunaan kendaraan bermotor semakin banyak, karena masyarakat semakin mudah mendapatkan akses kredit kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor mengakibatkan terjadinya kemacetan dan timbulnya polusi udara. Pertambahan

industri

yang semakin

banyak

pada tahun-tahun

mendatang juga akan semakin meningkat. Perkembangan industri, terutama

industri

pengolahan

yang

menggunakan

BBM

akan

menyebabkan timbulnya polusi udara apabila tidak diikuti penghijauan di sekitar pabrik, pemakaian teknologi ramah lingkungan dan pengolahan emisi gas cerobong. Kebakaran hutan dan pembukaan hutan melalui pembakaran tidak hanya mengakibatkan menipisnya potensi sumber daya hutan, tetapi juga menghasilkan CO2 dalam jumlah besar. Konversi hutan untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk budidaya menjadi salah satu penyebab penurunan sumber daya hutan yang sulit dikendalikan. 3. Tantangan terkait jumlah konsumsi bahan perusak ozon, yaitu penggunaan

HCFC

(Hydrochlorofluorocarbon)

sebagai

pengganti

sementara CFC (Chlorofluorocarbon) yang ternyata masih berdampak negatif pada lapisan ozon walaupun ODP-nya jauh lebih kecil sekarang ini semakin banyak. Penggunaan HCFC antara lain untuk AC, pendinginan, busa, pelarut, aerosol, dan pemadam kebakaran. Penggunaan berbagai peralatan tersebut tidak dapat dibatasi, karena menjadi sebuah kebutuhan masyarakat. Tantangan ke depan adalah bagaimana menciptakan bahan refrigrant lain yang lebih ramah lingkungan

dan

mengembangkan

peralatan

yang

menggunakan

refrigerant ramah lingkungan secara lebih efisien. 4. Tantangan terkait proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, yaitu meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sumberdaya laut yang dapat berakibat pada peningkatan aktivitas

yang

dapat

merusak

kelestarian

ekosistem

perairan.

Peningkatan kebutuhan ekonomi nelayan menyebabkan pemanfaatan sumber

daya


perikanan

menggunakan

peralatan

tidak

ramah 85

lingkungan (obat kimia, bahan peledak), yang dapat menyebabkan rusaknya sumber daya kelautan (terumbu karang dan ekosistem laut lainnya).

Target 7B: Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010. 1. Tantangan terkait rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan, yaitu aktivitas penebangan hutan secara liar, dan pemanfaatan hasil hutan baik kayu maupun non kayu tanpa memperhatikan kelestariannya, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat di sekitar hutan. Kawasan lindung di luar hutan sebagian besar merupakan lahan milik masyarakat dengan perubahan pemanfaatannya relatif sulit dilakukan pengendalian. 2. Tantangan terkait rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan

territorial,

yaitu

meningkatnya

kebutuhan

terhadap

sumberdaya laut, yang dapat berakibat pada meningkatnya aktivitas yang dapat merusak kelestarian ekosistem perairan. Pemanfaatan sumber daya perairan dengan peralatan tidak ramah lingkungan (obat kimia, bahan peledak), dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan yang rendah dapat menyebabkan rusaknya sumber daya kelautan (terumbu karang dan ekosistem laut lainnya). Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015 1. Tantangan terkait proporsi rumah tangga tanpa akses terhadap air minum

layak

yaitu:

(a)

Berkurangnya

jumlah

mata

air

dan

menurunnya kualitas air minum, baik air permukaan maupun air bawah tanah akibat kerusakan catchment area dan pencemaran lingkungan; dan (b) meningkatnya kebutuhan air minum seiring dengan pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah, terutama di wilayah RAD MDGs Jawa Tengah

86

perkotaan yang belum diiringi pembangunan infrastruktur yang memadai; (c) lemahnya kapasitas Pokja AMPL dalam mensinergikan program/kegiatan terkait air minum. 2. Tantangan terkait proporsi rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi dasar yaitu: (a) Laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah yang semakin meningkat, terutama di wilayah perkotaan yang berakibat pada peningkatan cakupan sanitasi dasar yang harus disediakan oleh pemerintah maupun swasta; dan (b) Meningkatnya pembuangan limbah secara langsung ke sungai dan penggunaan lahan perkotaan yang padat terbangun sehingga sulit untuk pengembangan drainase dan penanganan sampah perkotaan; (c). Rendahnya kesadaran akan Pola Hidup Bersih Sehat/PHBS; (d). lemahnya kapasitas Pokja AMPL dalam mensinergikan program/kegiatan terkait air minum.

Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020 Tantangan terkait proporsi rumah tangga kumuh perkotaan yaitu: (1) Meningkatnya kebutuhan terhadap rumah yang tidak seimbang dengan kemampuan penyediaan rumah, baik yang diusahakan oleh pengembang, pemerintah/pemerintah daerah maupun swadaya masyarakat, sehingga terjadi backlog; dan (2) Banyaknya perumahan yang tidak layak huni baik yang berlokasi di pedesaan maupun perkotaan akibat terbatasnya ketersediaan lahan, rendahnya kualitas pengelolaan infrastruktur dan rendahnya kemampuan/daya beli masyarakat; (3). Rendahnya akses masyarakat dalam mengupayakan legalitas, keamanan dan kelayakan di perumahan dan lingkungan permukiman kumuh.


87

BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDGs

Setelah dikemukakan kondisi capaian target Tujuan Pembangunan Millennium Provinsi Jawa Tengah dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi, berikut ini dikemukakan upaya untuk memecahkan masalah dan menghadapi tantangan melalui arah kebijakan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs. 2.1. Arah

Kebijakan

Pecepatan

Pencapaian

Target

Tujuan

Pembangunan Millenium (MDGs) Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990-2015. Arah kebijakan untuk mencapai target menurunnya hingga setengahnya proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$1,00 (PPP) per kapita per hari adalah: 1. Mengurangi besarnya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, melalui: a. Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha. Upaya perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan usaha. 1) Kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja. Kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat miskin

88

dan mampu menjamin penghasilan yang tetap. Selain itu juga mendorong masyarakat miskin untuk belajar berusaha secara mandiri melalui kelompok, sehingga mampu mewujudkan jiwa kewirausahaan. a) Peningkatan kesempatan kerja masyarakat miskin. Upaya peningkatan kesempatan kerja dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja produktif dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal dan dilakukan secara mandiri. b) Peningkatan akses permodalan bagi masyarakat miskin. Peningkatan

akses

permodalan

dilakukan

dengan

membangun kemitraan bersama koperasi, instansi terkait, lembaga keuangan dan BUMN/BUMD. Selain itu dilakukan pula pendampingan pengelolaan manajerial dan pemasaran. c) Pengembangan usaha. Pengembangan usaha dilakukan melalui pengembangan budaya usaha dan pelatihan kewirausahaan. 2) Kebijakan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja antara lain: a) Pengembangan kewirausahaan. Upaya ini dilakukan dengan penguatan

kelembagaan dan

kemampuan manajemen usaha. b) Peningkatan kapasitas kerja masyarakat miskin. Upaya

ini

kompetensi,

dilakukan

melalui

kemampuan

peningkatan

manajemen

dan

kualitas, penerapan

teknologi tepat guna. 3) Kebijakan

untuk

meningkatkan

usaha

produktif

bagi

masyarakat miskin, meliputi: a) Pengembangan usaha pada masyarakat miskin. Pengembangan usaha dilakukan melalui pendampingan kegiatan disertai

usaha,

peningkatan

perlindungan

pembentukan serta pengembangan

usaha

dan

sentra-sentra

usaha . 89

b) Peningkatan akses sumberdaya produktif bagi kelompok masyarakat miskin. Peningkatan akses sumberdaya produktif dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal dengan penggunaan teknologi tepat guna, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kegiatan usaha. b. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah. Pengurangan kesenjangan antar wilayah dilakukan melalui berbagai langkah yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan wilayah desa tertinggal, terpencil, perbatasan dan wilayah pasca bencana antara lain meliputi : 1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar di wilayah tertinggal, pesisir, perbatasan provinsi dan pasca bencana. 2) Peningkatan investasi dan pengembangan usaha di wilayah tertinggal, pesisir, perbatasan provinsi dan pasca bencana. 3) Revitalisasi kebijakan penataan ruang wilayah yang sesuai dengan peruntukannya dan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan. 4) Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

pemerintah

dan

masyarakat di wilayah tertinggal, pesisir, perbatasan provinsi dan pasca bencana. 5) Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah dalam rangka pengembangan potensi daerah. c. Pemenuhan Hak Dasar. Upaya

pemenuhan

hak

dasar

dipusatkan

pada

prioritas

penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumberdaya alam, rasa aman dan partisipasi masyarakat , antara lain meliputi : 1) Pemenuhan kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau serta meningkatkan gizi masyarakat . 90

2) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi kelompok masyarakat kurang mampu dan rentan. 3) Peningkatan pendidikan masyarakat, baik pendidikan formal dan non formal. 4) Peningkatan

penyediaan

pekerjaan

yang

layak

bagi

kemanusiaan. 5) Penyediaan tempat tinggal atau perumahan yang layak dan permukiman yang sehat. 6) Peningkatan ketersediaan air bersih yang aman dan sanitasi dasar yang baik. 7) Peningkatan penjaminan dan perlindungan hak perorangan dan hak komunal atas tanah. 8) Peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. 9) Peningkatan perlindungan dan ketenteraman dalam masyarakat. 10) Memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam keseluruhan proses pembangunan. d. Percepatan Pembangunan Perdesaan. Upaya percepatan pembangunan perdesaan dilakukan dengan mengarahkan kembali orientasi pembangunan ke pedesaan yang bersifat menyeluruh, terkait pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan lingkungan, sosial budaya, politik dan kewilayahan.

Segenap potensi masyarakat Jawa Tengah, baik

pengetahuan,

keterampilan,

permodalan

diarahkan

teknologi

untuk

dan

mendukung

informasi

serta

pembangunan

perdesaan secara terpadu. Hal tersebut sejalan dengan gerakan pembangunan

“Bali nDeso mBangun Deso” yang kesemuanya

ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dilakukan dalam bentuk : 1) Revitalisasi pertanian dalam arti luas dalam bentuk reorientasi pengelolaan usaha tani, peningkatan akses petani dan nelayan terhadap modal, sarana dan prasarana, teknologi dan pasar. 91

2) Peningkatan dan perbaikan infrastruktur perdesaan dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin dan menarik investor mengembangkan usaha di perdesaan. 3) Memperkuat

kelembagaan

masyarakat

dalam

rangka

mengoptimalkan modal sosial (social capital). 4) Meningkatkan berperan

aktif

pemberdayaan

masyarakat,

dalam pembangunan

dan

agar

masyarakat

kelembagaan

di

perdesaan. 5) Menciptakan iklim yang kondusif, agar kegiatan usaha dapat tumbuh berkembang dan mandiri di wilayah perdesaan. 6) Menjamin kestabilan ketersediaan pangan. 7) Menjamin kepastian harga komoditas pertanian dan perlindungan pasar, agar menguntungkan bagi petani. 2. Menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Upaya menurunkan Indek Kedalaman Kemiskinan diarahkan untuk mengurangi

kesenjangan

rata-rata

pengeluaran

penduduk

miskin

terhadap garis kemiskinan, antara lain berupa: a. Penajaman

prioritas

program

dan

sasaran

untuk

kelompok

masyarakat sangat miskin. b. Peningkatan bantuan perlindungan sosial bagi kelompok miskin. c. Peningkatan

fasilitasi

pemberdayaan

masyarakat

miskin

dan

lembaga desa/kelurahan dalam melaksanakan pembangunan. d. Peningkatan peran serta masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di tingkat desa/kelurahan. e. Peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem informasi

yang

menunjang pemberdayaan masyarakat. f. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan. g. Peningkatan kemampuan manajemen keuangan desa/kelurahan. h. Peningkatan jumlah anggaran bagi penduduk miskin yang dikelola desa/kelurahan. i. Peningkatan

pengawasan

pelaksanaan

penggunaan

anggaran

untuk penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran. 92

Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda Arah kebijakan untuk mencapai target terwujudnya kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda . 1. Meningkatkan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. Upaya peningkatan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dilakukan antara lain melalui peningkatan kerjasama antar daerah dan antar negara dalam rangka penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara) maupun transmigrasi, disertai peningkatan kualitas tenaga kerja dengan ketrampilan khusus terhadap tenaga kerja yang akan masuk dalam mekanisme dan program kerja tersebut. Selain itu dikembangkan pula jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri. 2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dilakukan diantaranya melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), fasilitasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan pemagangan di dalam dan luar negeri. Selain itu perlunya penyesuaian kurikulum pelatihan dan

keterampilan

dari

waktu

ke

waktu

untuk

menyesuaikan

perkembangan kebutuhan dan tuntutan perkembangan pasar kerja. 3. Meningkatkan upaya perlindungan dan penegakan hukum. Upaya perlindungan dan penegakan hukum diarahkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemenuhan hak-hak pekerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, sehingga akan menjamin keberlanjutan usaha dan terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha.

93

Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 Arah kebijakan untuk mencapai target menurunnya hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan sampai dengan tahun 2015 adalah: 1. Penurunan Prevalensi Balita dengan berat badan rendah dan prevalensi gizi buruk, melalui: a. Peningkatan

akses

penduduk

miskin

terhadap

pelayanan

kesehatan. 1) Fasilitasi dan sosialisasi bagi kelompok miskin tentang Pola Gizi Seimbang. 2) Peningkatan pelayanan bagi anak Balita dan ibu hamil untuk memperoleh asupan gizi seimbang. 3) Peningkatan intervensi pelayanan suplementasi gizi bagi anak usia sekolah. b. Mengembangkan

bantuan

khusus

untuk

penduduk

miskin

kepada kabupaten/kota. 1) Peningkatan pemberian makanan tambahan untuk bayi dan anak balita. 2) Peningkatan penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil dan menyusui. 3) Pengembangan program pemberian makanan tambahan di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. 4) Peningkatan program suplementasi zat gizi mikro (tablet Fe dan Vitamin A) yang ditujukan khususnya bagi anak balita dan ibu hamil. 5) Peningkatan akses untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar, air minum yang

layak dan fasilitas sanitasi bagi

kelompok masyarakat miskin.

94

c. Meningkatkan sosialisasi dan

fasilitasi

tentang perilaku hidup

bersih dan sehat. 1) Peningkatan promosi pemberian ASI eksklusif dan praktik pemberian makanan pada bayi. 2) Peningkatan investasi pada prasarana dasar (kesehatan, air, sanitasi) terutama di daerah perdesaan dan perkampungan miskin di wilayah perkotaan. d. Memperkuat

pemberdayaan

masyarakat

dan

merevitalisasi

Posyandu. 1) Memperkuat program pangan dan gizi masyarakat. 2) Merevitalisasi Posyandu dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat termasuk mengaktifkan kembali praktik pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. 3) Mengintergrasikan kegiatan pelayanan gizi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 4) Mengembangkan memberdayakan

kegiatan lembaga

gizi

masyarakat

masyarakat

setempat

dengan seperti

kelompok pengajian dan organisasi perempuan lainnya. 2. Meningkatkan penduduk dengan tingkat konsumsi kalori sesuai angka kecukupan sebesar 2.000 Kkal/ per kapita per hari, melalui: a. Peningkatan ketahanan pangan pada tingkat Kabupaten/Kota terutama untuk mengurangi disparitas ketahanan pangan antar daerah. 1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. 2) Perbaikan sistem distribusi, akses dan sistem penanganan masalah pangan. 3) Percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis

sumber daya lokal melalui perbaikan teknologi budidaya dan teknologi pengolahan pangan. 4) Peningkatan

sosialisasi dan pemahaman tentang Pola Gizi

Seimbang secara luas kepada masyarakat.

95

b. Memperkuat

kelembagaan

di

tingkat

Kabupaten/Kota

untuk

merumuskan kebijakan dan program bidang pangan dan gizi. 1) Menyelaraskan dan mengkordinasikan kegiatan penanggulangan kelaparan dan kekurangan gizi pada berbagai sektor terkait. 2) Melakukan advokasi kepada para pemangku kepentingan terutama pada pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan

komitmen

dan

alokasi

sumberdaya

dalam

menanggulangi kekurangan gizi. 3) Memperkuat sistem kewaspadaan pangan dan gizi termasuk sistem kewaspadaan dini (early warning system). 4) Mengintegrasikan dan menyelaraskan kegiatan perbaikan gizi dalam program penanggulangan kemiskinan.


Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar Arah kebijakan untuk mencapai target menjamin semua anak-anak, lakilaki maupun perempuan dimanapun pada 2015 dapat menyelesaikan pendidikan dasar lebih diprioritaskan pada (i) peningkatan pemerataan akses melalui penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, rehabilitasi ruang kelas yang rusak, meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan program BOS, dan meningkatkan pendidikan kesetaraan yang bermutu untuk menjangkau anak-anak sekolah dan anak-anak usia sekolah yang tidak mampu menempuh pendidikan formal; (ii) meningkatkan kualitas dan relevansi dengan cara mempercepat peningkatan kualitas dan pelatihan guru, perbaikan kurikulum dan kualitas pembelajaran, serta mengembangkan manajemen berbasis sekolah (MBS) 96

pada jenjang SD. Disamping itu diperlukan juga kebijakan khusus dalam hal pengurangan kesenjangan APM SD/MI/Paket A antar Kabupaten/Kota dan menjamin 100% siswa kelas 1 SD/MI dapat menamatkan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah serta pelestarian penduduk melek aksara. Berbagai

kebijakan

dan

program

telah

diluncurkan

dalam

upaya

mempercepat percapaian tujuan MDGs pada tahun 2015. Kebijakan tersebut antara lain adalah: (i) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; (ii) perluasan akses yang merata pada pendidikan dasar khususnya bagi masyarakat miskin; (iii) penguatan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan. Kebijakan alokasi dana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk bidang pendidikan minimal sebesar 20% dari jumlah APBD akan diteruskan untuk mengakselerasi pencapaian pendidikan dasar untuk semua pada tahun 2015.

Tujuan 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 Arah kebijakan untuk mencapai target menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 adalah: 1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat yang berkesetaraan gender dalam rangka mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antar wilayah, gender, dan sosial ekonomi. 2. Mengoptimalkan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian.

97

3. Mengoptimalkan proporsi partisipasi perempuan dalam legislatif dan partai politik.

Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak Target 4A: menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990 – 2015 Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka menurunkan angka kematian bayi dan balita adalah sebagai berikut: 1. Percepatan Pencapaian derajat kesehatan bayi dan anak di Provinsi Jawa

Tengah

melalui

pemantapan

komitmen

dengan

penentu

kebijakan dan lintas sektor akselerasi implementasi Peraturan Daerah, pengembangan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan, pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu di semua unit pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa / PKD) serta unit pelayanan rujukan (Rumah Sakit). 2. Revitalisasi Posyandu untuk semua Desa di Provinsi Jawa Tengah melalui

penggalangan

kemitraan

dengan

sektor

terkait

dalam

revitalisasi Posyandu, revitalisasi Posyandu dalam meningkatkan cakupan imunisasi 3. Pengembangan Desa Siaga atau Kelurahan Siaga dalam rangka penanggulangan faktor resiko timbulnya masalah kesehatan anak di Provinsi Jawa Tengah melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian derajat kesehatan bayi dan anak.

98


Target 5A: menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990 – 2015 Arah Kebijakan yang ditempuh dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu adalah : 1. Percepatan pencapaian derajat kesehatan ibu di Provinsi Jawa Tengah, antara lain melalui penguatan semua kelembagaan lintas sektor yang ada di Desa agar dapat dikoordinasi dalam satu wadah untuk upaya penyelamatan ibu; optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian derajat kesehatan ibu; dan pemerataan jangkauan jaminan pemeliharaan maternal. 2. Pengembangan mutu pelayanan kesehatan ibu di unit pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa/PKD) serta unit pelayanan rujukan (Rumah Sakit) di Provinsi Jawa Tengah, antara lain melalui pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu di semua unit pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa/PKD) serta

unit

pelayanan

rujukan

Poned

dan

Rumah

Sakit;

dan

pengembangan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan. 3. Penajaman Program Perencanaan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) untuk semua desa di Provinsi Jawa Tengah, antara lain melalui penggalangan kemitraan dengan sektor terkait dalam penajaman kegiatan Program Perencanaan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). 4. Pengembangan Desa Siaga atau Kelurahan Siaga dalam rangka penanggulangan faktor resiko timbulnya masalah kesehatan ibu di Provinsi Jawa Tengah, antara lain dengan pemantapan komitmen dari penentu kebijakan dan lintas sektor melalui akselerasi implementasi Peraturan Daerah. Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua 99 pada tahun 2015

Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan akses kesehatan reproduksi adalah peningkatan akses dan pengembangan kualitas pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah melalui pemenuhan akses dan mutu pelayanan serta peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang Keluarga Berencana.

Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDs pada tahun 2015, Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010, dan Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberkolusis) hingga tahun 2015

Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya adalah : 1. Percepatan akses pelayanan kesehatan bagi penderita HIV AIDS melalui penggalangan kemitraan dengan sektor terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 2. Peningkatan

mobilisasi

masyarakat

untuk

meningkatkan

upaya

pencegahan, perawatan dan pengobatan HIV/AIDS pada populasi rentan melalui peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu di semua unit pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa/PKD) serta unit pelayanan rujukan (Rumah Sakit). 3. Memperkuat sistem informasi dan sistem monitoring dan evaluasi melalui pemantapan komitmen dari penentu kebijakan dan lintas

100

sektor dalam rangka akselerasi implementasi Peraturan Daerah dengan kegiatan . 4. Pengembangan Desa Siaga atau Kelurahan Siaga dalam rangka penanggulangan faktor resiko timbulnya masalah kesehatan di Provinsi Jawa Tengah melalui Penggalangan kemitraan dengan sektor terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 5. Memperkuat

pelayanan

dalam

pencegahan,

pengendalian

dan

pengobatan melalui revitalisasi posyandu dalam meningkatkan cakupan imunisasi 6. Pemantapan komitmen dari penentu kebijakan dan lintas sector melalui akselerasi

implementasi

pemberdayaan

Peraturan

masyarakat

dalam

Daerah

melalui

optimalisasi

rangka

pencapaian

derajat

kesehatan masyarakat. 7. Peningkatan

cakupan

profesionalisme

tenaga

DOTS kesehatan

pengembangan dan

pemenuhan

kompetensi, pelayanan

kesehatan yang bermutu di semua unit pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa/ PKD) serta unit pelayanan rujukan (Rumah Sakit). 8. Peningkatan

kapasitas

dan

kualitas

penanganan

TB

melalui

pemantapan komitmen dari penentu kebijakan dan lintas sektor melalui akselerasi implementasi Peraturan Daerah dengan kegiatan.

Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup 101

Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumberdaya lingkungan adalah: 1. Meningkatkan rasio luasan kawasan tertutup pepohonan melalui peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang kritis dan potensial kritis; dan peningkatan fungsi RTH sebagai jantung kota dan upaya penghijauan di wilayah perkotaan, dan sekitar pabrik industri. 2. Mengurangi emisi karbon dioksida melalui fasilitasi pencarian potensi cadangan energi baru dan penganekaragaman pemanfaatan energi terbarukan (energi alternatif) yang lebih ramah lingkungan, dan pengolahan gas cerobong pabrik. 3. Mengurangi jumlah konsumsi bahan perusak ozon melalui peningkatan kampanye hemat energi, pengurangan penggunaan refrigerant; dan pengurangan peredaran barang-barang ilegal yang menggunakan CFCs. 4. Mempertahankan jumlah tangkapan ikan yang berada pada batasan yang aman melalui penambahan jumlah kapal berkapasitas di atas 30 GT untuk meningkatkan jangkauan jelajah kapal.

Target 7B: Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010.

102

Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan adalah : 1. Mempertahankan pengelolaan

fungsi

sumber

hutan

daya

lindung

hutan

secara

melalui

peningkatan

berkelanjutan

dengan

melibatkan masyarakat; meningkatkan produksi hasil hutan non kayu untuk

kesejahteraan

masyarakat

desa

disekitar

hutan;

dan

mengendalikan kerusakan kawasan lindung melalui upaya pengawasan dan

penegakan

hukum

lingkungan

serta

fasilitasi

penanganan

pemulihan kerusakan lingkungan. 2. Peningkatan fungsi kawasan lindung perairan melalui peningkatan pengelolaan,

pengawasan

dan

perlindungan

terhadap

kawasan

konservasi sumberdaya laut; dan peningkatan kesadaran masyarakat di wilayah pesisir tentang pentingnya kelestarian terumbu karang dan sumberdaya perikanan. Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015 Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015 adalah: 1. Mengurangi proporsi

rumah

tangga

tanpa akses

berkelanjutan

terhadap air bersih melalui peningkatan fungsi sarana dan prasarana konservasi sumber daya air untuk kelestarian air dan sumber air, pengurangan kesenjangan penyediaan sarana dan prasarana air bersih antar wilayah dan meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat; 2. Mengurangi proporsi

rumah

tangga

tanpa akses

berkelanjutan

terhadap sanitasi dasar melalui peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana sanitasi pemukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan, dan peningkatan pelayanan persampahan terutama bagi Rumah Tangga Miskin (RTM); 103

3. Mendorong sinergitas Pokja AMPL Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan akses AMPL bagi masyarakat tidak mampu; 4. Mendorong pembentukan Pokja AMPL bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki Pokja AMPL dan mengaktifkan Pokja AMPL yang tidak aktif; 5. Mendorong peningkatan PHBS di masyarakat.

Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020 Arah kebijakan untuk mengurangi proporsi rumah tangga kumuh perkotaan yaitu: 1. Prioritas pemenuhan kebutuhan rumah pada MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah); 2. Pemanfaatan lahan perumahan secara efisien dan efektif melalui pembangunan rumah secara vertikal; 3. Pemberdayaan komunitas perumahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

dengan

mengembangkan

kearifan

lokal

dan

pertanahan

yang

memperhatikan kelembagaan yang telah ada; 4. Memfasilitasi

perwujudan

tertib

administrasi

berkualitas dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensertifikatkan tanah; 5. Dukungan

sertifikasi

lahan

untuk

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat dan mencegah penyalahgunaan serta alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya.

2.2. Strategi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs)

104

Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990-2015. Strategi menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dan untuk Provinsi Jawa Tengah menggunakan ukuran garis kemiskinan, adalah: 1. Mengoptimalkan

sumberdaya

(Aparat

Desa/Kelurahan)

dalam

memberikan fasiltasi kepada masyarakat dan Desa/Kelurahan. 2. Meningkatkan SDM masyarakat Desa/Kelurahan dalam pembangunan. 3. Mengembangkan teknologi tepat guna dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal. 4. Mengoptimalkan

kelembagaan

ekonomi

Desa/Kelurahan

dalam

memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan. 5. Meningkatkan fasilitasi Bintek dan pelatihan bagi aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan. 6. Mengoptimalkan bantuan langsung masyarakat kepada masyarakat Desa/Kelurahan. 7. Memantapkan perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan mengefektifkan rapat koordinasi baik antar SKPD Provinsi maupun dengan Kab/Kota.

Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan 105

kaum muda Strategi pencapaian target perwujudan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda, adalah: 1. Strategi untuk memperluas kesempatan kerja yaitu: a) Meningkatkan fasilitasi dalam upaya memperluas jejaring kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penyerapan tenaga kerja, baik regional, nasional maupun internasional. b) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan bursa kerja dan optimalisasi sistem informasi bursa kerja yang mudah diakses oleh masyarakat. c) Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja sesuai norma hukum yang berlaku, serta meningkatkan peran lembaga ketenagakerjaan. 2. Strategi

untuk

meningkatkan

produktivitas

tenaga

kerja

yaitu

optimalisasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja.

Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 Strategi meningkatkan penduduk yang mengkonsumsi kalori sesuai angka kecukupan, adalah: 1. Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan lumbung pangan masyarakat. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan melalui Pengembangan Desa Mandiri Pangan. 3. Pengembangan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala. 4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga. 106

5. Pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan melalui pemberian penghargaan, promosi, kampanye dan pendampingan. 6. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan. 7. Peningkatan kesadaran mutu dan keamanan produk pangan kepada pelaku usaha bidang pangan serta konsumen. 8. Peningkatan dukungan terhadap pengelolaan lahan kering dan air tanah untuk pengembangan komoditas pangan.


Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar Strategi pencapaian target semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2015, adalah: 1. Meningkatkan APM SD/MI/Paket A secara optimal dan mengurangi kesenjangan APM SD/MI/Paket A Kabupaten/Kota melalui: a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. b. Mendorong dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar pada 11 Kabupaten/Kota yang APM-nya di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A. d. Fasilitasi

pembinaan

siswa

melalui

penguatan

bantuan

biaya

operasional sekolah pada pendidikan SD/MI/Paket A.

107

e. Mengembangkan kearifan lokal dengan berpedoman pada falsafah

ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani’ . f. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan yaitu

pemerintah

(Provinsi,

Kabupaten/Kota),

masyarakat

dan

swasta. 2. Menjamin seluruh siswa kelas 1 SD/MI/Paket A dapat menamatkan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, melalui: a. Melanjutkan pemberian bantuan operasional sekolah kepada sekolah dasar. b. Memberikan dorongan kepada orangtua untuk tetap menyekolahkan anak sampai tamat SD/MI/Paket A. c. Penguatan pembinaan potensi siswa pendidikan dasar. 3. Mengoptimalkan pelestarian penduduk melek aksara, melalui: a. Memfasilitasi

Kabupaten/Kota untuk

mengoptimalkan

Kelompok

mengoptimalkan

Kelompok

Belajar Masyarakat (KBM). b. Memfasilitasi

Kabupaten/Kota untuk

Belajar Usaha (KBU). c. Peningkatan koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan yaitu Pemerintah (Provinsi, Kabupaten/Kota), Masyarakat, LSM dan Swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan .


Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 Strategi pencapaian target menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan, dibidang ketenagakerjaan dan politik adalah: 108

1. Meningkatkan Rasio APM perempuan terhadap laki-laki untuk semua jenjang pendidikan, melalui: a. Peningkatan

kesadaran

masyarakat

untuk

peka

gender

dan

menyekolahkan anak perempuan sampai perguruan tinggi. b. Memberikan bantuan kepada penduduk perempuan kurang mampu usia sekolah sampai pendidikan tinggi. c. Pemberian beasiswa kepada penduduk perempuan untuk jenjang pendidikan menengah. 2. Meningkatkan rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki serta mengoptimalkan pelestariannya, melalui: a. Peningkatan kesadaran penduduk perempuan usia 15 – 24 tahun buta aksara yang telah memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) untuk tetap belajar menulis. b. Optimalisasi kelompok belajar usaha bagi buta aksara usia 15–24 yang telah memperoleh SUKMA. 3. Mengoptimalkan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian, melalui: a. Mengoptimalkan partisipasi perempuan dalam bekerja di sektor non pertanian. b. Meningkatkan produktivitas perempuan dalam bekerja. c. Memberikan perlindungan kerja terhadap tenaga kerja perempuan. 4. Mengoptimalkan proporsi perempuan yang duduk di DPRD di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, melalui: a. Penguatan

kebijakan

affirmative

action

untuk

peningkatan

keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. b. Penguatan pengetahuan dan pemahaman politik perempuan sebelum mereka terjun ke dunia politik.

109


Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990 – 2015 Strategi pencapaian target menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga sampai dengan 2015 adalah: 1. Pemenuhan buku KIA yang bermanfaat untuk monitoring perkembangan kesehatan anak dan sekaligus sebagai bahan komunikasi antara orangtua/pengasuh anak dengan petugas kesehatan. 2. Pemantapan komitmen dengan penentu kebijakan dan lintas sektor diarahkan pada akselerasi implementasi Peraturan Daerah antara lain melalui

pembinaan

pelayanan

kesehatan

neonatal;

pembinaan

pelayanan kesehatan bayi; pembinaan pelayanan kesehatan anak balita, pemenuhan kecukupan obat, alat dan form MTBS/MTBM di Puskesmas, pemenuhan kecukupan obat dan alat di puskesmas perawatan dan RS, Kabupaten/Kota sesuai dengan Buku Saku Kesehatan. 3. Pengembangan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan antara lain melalui pemenuhan kecukupan tenaga dokter spesialis anak di RS kabupaten/kota, pelatihan manajemen Asfiksia dan manajemen BBLR bagi perawat/bidan di Puskesmas, pelatihan kebutuhan perawat dan bidan di Desa dan faskes (PKM dan RS), pelatihan perinatologi bagi perawat/bidan di Puskesmas Perawatan dan RS, koordinasi Pengelola Data Kesehatan Kabupaten/Kota. 4. Pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu di semua unit pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa/PKD) serta unit pelayanan rujukan (Rumah Sakit)

antara

melaksanakan

lain

melalui

sosialisasi

dan

peningkatan advokasi

mutu pada

Puskesmas perusahaan

yang untuk

menyediakan tempat memerah ASI pada perusahaan dan melaksanakan pemberian ASI segera setelah melahirkan dan pemberian ASI saja 110

hingga bayi usia 6 bulan (esklusif), dilanjutkan hingga 2 tahun dengan memberikan makanan pendamping ASI, pemenuhan kecukupan obat, alat dan form MTBS/MTBM di Puskesmas, pelayanan balita sakit di Puskesmas Perawatan dan RS Kabupaten/Kota sesuai standar. 5. Penggalangan kemitraan dengan sektor terkait dalam revitalisasi Posyandu antara lain melalui peningkatan kemitraan dengan LSM/Dunia Usaha/Organisasi

Keagamaan

peningkatan

mutu

Puskesmas,

optimalisasi peran dan fungsi Forum Kesehatan Desa. 6. Revitalisasi Posyandu dalam meningkatkan cakupan imnusasi antara lain melalui

pelatihan pemberian imunisasi sesuai standar, pemberian

imunisasi dasar lengkap, optimalisasai dan pemantapan peran dan fungsi Posyandu dalam penurunan AKBA. 7. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian derajat kesehatan bayi dan anak antara lain melalui pemberdayaan masyarakat tentang perawatan bayi, anak balita, penyediaan materi KIE tentang perawatan bayi dan anak balita, peningkatan kualitas lingkungan perumahan.


Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990 – 2015

Strategi pencapaian target menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah: 1. Pemantapan komitmen dengan penentu kebijakan dan lintas sektor dalam rangka akselerasi implementasi Peraturan Daerah antara lain melalui (a) Peningkatan kapasitas SDM kesehatan di 10 Kabupaten/Kota prioritas; (b) Pemantapan 11 Organisasi Profesi, Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Provinsi Jawa Tengah Program Dukungan 111

Manajemen dan Tugas Teknis lainnya; (c) Meningkatkan kemitraan dengan LSM/Dunia Usaha/Organisasi Masyarakat/Organisasi Keagamaan dalam rangka penurunan kematian ibu; (d) Talkshow penanggulangan masalah kesehatan reproduksi wanita bagi kader PKK; (e) Penggerakan masyarakat

melalui

sosialisasi

pembentukan

kelompok

peminat

kesehatan ibu dan anak; dan (f) Pengembangan TOGA untuk mendukung pengobatan sendiri. 2. Pengembangan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan antara melalui (a) Peningkatan SDM dalam penanganan administrasi dan pengelolaan

keuangan;

(b)

Peningkatan

kualitas

manajemen

pembelajaran di 70 Institusi pendidikan tenaga kesehatan; dan (c) Koordinasi pengelola data kesehatan Kabupaten/Kota. 3. Pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu di semua unit pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa/PKD) serta unit pelayanan rujukan Poned dan Rumah Sakit antara lain melalui (a) Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi; (b) Pelatihan PONED termasuk evaluasi pasca latih bagi tim PONED di Puskesmas; (c) Pelatihan pelayanan pasca keguguran untuk tim PONED; (d) Penyediaan sarana & prasarana untuk PONED, KB, pelayanan pasca keguguran; (e) Penyediaan ambulans PONED untuk mendukung rujukan PONED; (f) Orientasi ANC terpadu bagi puskesmas PONED, Bintek Tim PONEK RS di Kabupaten/Kota, Pelatihan klinis pelayanan KB di RS Kabupaten/Kota, Pembinaan RS dan klinik swasta oleh RS PONEK (RS dan klinik yang ada di sekitar PONEK), Pemenuhan standar sarana dan peralatan RS PONEK di Kabupaten/Kota dan Pembuatan SK Tim PONEK kabupaten/kota; (g) Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi; dan (h) Peningkatan mutu RS dalam pelayanan sistem rujukan PONEK, (i) Peningkatan mutu pelayanan KIA perlu mempertimbangkan saat melakukan rotasi petugas kesehatan di Pustu, Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan; (j). Menjaga mutu pelayanan KIA perlu dilakukan monitoring kunjungan rumah pasca persalinan di Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin, dan PKD; (k). 112

Menjaga mutu pelayanan KIA perlu dilakukan standarisasi alat pelayanan PONED, PONEK melalui TERA ULANG fungsi, akurasi dan kelengkapan alat. 4. Penggalangan kemitraan dengan sektor terkait dalam penajaman kegiatan Program Perencanaan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) antara lain melalui (a) Pemeliharaan kesehatan ibu maternal dalam upaya penyelamatan ibu dan bayi; (b) Orientasi dan peningkatan pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun; (c) Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi; dan (d) Fasilitasi perencanaan terpadu Kabupaten/Kota dalam pecepatan penurunan angka kematian ibu yang responsif gender (DTPS). 5. Penguatan semua kelembagaan lintas sektor yang ada di desa yang dapat dikoordinasi dalam satu wadah untuk upaya penyelamatan ibu antara lain melalui (a) Orientasi dan peningkatan pelaksanaan Kemitraan Bidan dan Dukun; (b) Optimalisasi peran dan fungsi Posyandu dlm penurunan angka kematian ibu bersalin; (c) Pemantapan peran dan fungsi Posyandu dalam penurunan kematian ibu; dan (d) Optimalisasi peran dan fungsi FKD/FKK dalam penurunan Kematian Ibu. 6. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian derajat kesehatan ibu antara lain melalui (a) Optimalisasi peran dan fungsi Posyandu dalam penurunan angka kematian ibu bersalin; dan (b) pemantapan peran dan fungsi Posyandu dalam penurunan kematian ibu. 7. Pemerataan jangkauan jaminan pemeliharaan maternal antara lain melalui (a) Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi; (b) Pemeliharaan kesehatan ibu maternal dalam upaya penyelamatan ibu dan bayi; (c) Penyediaan sarana & prasarana untuk PONED, KB, pelayanan pasca keguguran; dan (d) Penyediaan ambulans PONED untuk mendukung rujukan PONED, (e) apabila ibu telah memiliki anak sudah lebih dari 2, maka yang bersangkutan (ibu melahirkan) harus menggunakan KONTAP (Kontrasepsi Mantap). Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 113

Strategi pencapaian target mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 adalah: 1. Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana. 2. Pemenuhan akses dan mutu pelayanan keluarga berencana antara lain melalui pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi untuk mendapatkan pelayanan antenatal, meningkatkan persentase Cakupan Peserta KB Aktif (CPR), Unmeet Need; pelayanan statis dan mobile KB MOW, MOP, IUD, Implan, Suntik, Pil dan cabut implan. 3. Peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat masyarakat antara lain melalui pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi dengan memberikan pelatihan fasilitas pelayanan yang ramah remaja bagi puskesmas, meningkatkan peran serta perusahaan dan masyarakat dalam program KB dengan advokasi penggerakan KB, penyediaan media promosi dan KIE, penggerakan lini lapangan, Peningkatan kualitas pengelola KRR dan PIK KRR. Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDs pada tahun 2015, Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010; dan Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberkolusis) hingga tahun 2015. Strategi pencapaian target memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit menular lainnya adalah: 1. Pemantapan komitmen dengan penentu kebijakan dan lintas sektor melalui akselerasi implementasi Peraturan Daerah antara lain dengan advokasi, sosialisasi, KIE, kampanye Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN-DBD) dan penguatan sistem. 2. Pengembangan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan antara lain dengan pelatihan surveilance, pelatihan pengurangan 114

dampak buruk (harm reduction) bagi petugas di sarana kesehatan, Pelatihan VCT dan IMS bagi TIM di fasilitas kesehatan, pelatihan PMTCT bagi petugas di sarana kesehatan, pelatihan TIM dalam pelayanan TB dengan DOTS,

pelatihan managemen program pengendalian DBD,

pelatihan medis dan paramedis dalam tatalaksana kasus malaria serta pelatihan manajemen program. 3. Pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu di semua unit pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa/PKD) serta unit pelayanan rujukan (Rumah Sakit) antara lain dengan tersedianya dukungan sarana dan operasional untuk pembentukan layanan VCT dan IMS bagi fasilitas kesehatan, dukungan sarana dan operasional untuk pembentukan pengurangan

dampak

buruk

dan

PMTCT,

pengadaan

layanan metadon,

pengadaan sarana dan prasarana Pelayanan TB sesuai standar dan dengan strategi DOTS, penyelenggaraan DOTS di Puskesmas serta pengadaan mikroskop dan bahan laboratorium yang sesuai standard (reagen, pot sputum, slide, box slide) untuk pemeriksaan sputum. 4. Penggalangan kemitraan dengan sektor terkait dalam upaya pencegahan dan

penanggulangan

penyakit

menular

antara

lain

dengan

pengembangan model intervensi lintas sektor (seperti Larvaciding,

biological control/penebaran jentik, source reduction, dll) dan sosialisasi pencegahan penyakit Menular, dialog interaktif di televisi, media . 5. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian derajat kesehatan masyarakat antara lain dengan Pengadaan Kelambu berinsektisida di Kabupaten/Kota endemis malaria, pembagian kelambu berinsektisida ibu hamil dan bayi, peningkatan kapasitas masyarakat tentang sanitasi dengan metode CLTS dan MPA PHAST, Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan, pelatihan Pengawas Minum Obat (PMO) dalam rangka memantau Kepatuhan Penderita serta pengembangan Model KIE bagi Keluarga tentang NAPZA, PMs termasuk HIV/AIDS.

115

6. Revitalisasi posyandu dalam meningkatkan cakupan imunisasi antara lain dengan Pengobatan (MBS, MFS, MSE, TMC, dll) dan penyedian obat TB dengan Strategi DOTS. 7. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat antara lain dengan

pengambilan darah massal (sero survey) (MBS, MFS, MSE, TMC, dll) , penyemprotan rumah di desa-desa dengan malaria tinggi dan Kawasan Bebas Jentik.

Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan Strategi pencapaian target memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan adalah: 1. Meningkatkan rasio luasan kawasan tertutup pepohonan melalui pengelolaan lahan kritis dengan cara konservasi lahan kritis berupa usaha pencegahan kerusakan, memperbaiki kerusakan, pemeliharaan dan mempertahankan kesuburan lahan serta meningkatkan kesuburan lahan. Beberapa tindakan memperkuat konservasi tanah dan air dapat dilakukan melalui: (a) pengaturan pola tanam yang tepat; (b) pengolahan tanah menurut kontur; (c) penggunakan bahan organik; (d) peletakan sisa tanaman/mulsa sepanjang kontur; (e) diversifikasi usaha tani termasuk tanaman pohon; (f) pemeliharaan atau pembuatan hutan di atas lereng; (g) perlindungan tanah dengan tanaman penutup tanah; dan (h) peternakan dikandangkan. 2. Mengurangi emisi karbon dioksida melalui pembangunan jaringan dan pembangkit listrik dengan potensi sumber energi setempat dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber–sumber energi alternatif 116

ramah

lingkungan

yang

telah

banyak

berkembang

antara

lain

pemanfaatan biogas dari kotoran ternak, limbah tahu/tempe dan limbah domestik rumah tangga, serta mengembangkan pemakaian peralatan hemat energi. 3. Mengurangi jumlah konsumsi bahan perusak ozon melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam kampanye lingkungan terkait dengan pengurangan penggunaan refrigant dalam bentuk penyebarluasan leaflet mengenai bahaya sinar UVB bagi kesehatan masyarakat yang salah satu penyebabnya karena adanya penggunaan refrigerant yang tidak ramah lingkungan serta melakukan pengawasan atas peredaran BPO melalui : a. Mendatangi bengkel mobil, kulkas dan AC guna mendata dan mengarahkan pemilik bengkel untuk menggunakan refrigerant yang ramah lingkungan. b. Bekerjasama dengan Kabupaten/Kota, meminta data dari bengkel mobil, kulkas dan AC jumlah refrigerant yang terjual serta mendata alamat distributor/pemasok refrigerant tersebut. 4. Mempertahankan jumlah tangkapan ikan yang berada pada batasan yang aman melalui peningkatan pemanfaatan bantuan kapal penangkap ikan dengan melibatkan masyarakat.

Target 7B: Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010. Strategi pencapaian target menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan, yaitu: 1. Mempertahankan fungsi hutan lindung dengan membangun komitmen dengan stakeholders untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas sumber daya hutan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya hutan dengan melibatkan masyarakat desa di sekitar hutan, dan meningkatkan pengelolaan, pengawasan dan perlindungan kawasan lindung dengan melibatkan masyarakat lokal. 117

2. Meningkatkan fungsi kawasan lindung perairan dengan meningkatkan kesadaran dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan, dan perlindungan sumberdaya di kawasan konservasi sumberdaya laut.

Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015 Strategi pencapaian target menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar yaitu: 1. Mengurangi proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air bersih melalui peningkatan layanan jaringan perpipaan air bersih PDAM di perkotaan; mengembangkan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pansimas), peningkatan prasarana dan sarana air minum yang aman dan sehat, mendorong terbentuknya regionalisasi

pengelolaan

air

minum;

dan

peningkatan

kinerja

pengelolaan air minum melalui pembinaan SDM. 2. Mengurangi proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar melalui peningkatan ketersediaan prasarana sarana sanitasi dasar yang memadai melalui partisipasi masyarakat; mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase; dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase melalui pembinaan SDM. 3. Meningkatkan kapasitas Pokja AMPL dalam penyusunan program/ kegiatan

Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020

118

Strategi pencapaian target mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh yaitu mengurangi proporsi rumah tangga kumuh perkotaan melalui: 1. Mengoptimalkan peran stakeholder dalam pembangunan rumah. 2. Memanfaatkan

potensi

(BKK,BPR,BMT),

dalam

lembaga pembiayaan

pembiayaan

keuangan

perumahan

terutama

lokal bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 3. Melanjutkan program program pensertifikatan tanah secara masal dan murah. 2.3. Target Kinerja Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) Jawa Tengah Target kinerja dalam pencapaian target indikator masing-masing tujuan MDGs adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

No

Indikator MDGs

Kondisi Saat Ini 2010

Target 2011

2012

2013

2014

2015

Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015 Tingkat kemiskinan 1.1 berdasarkan garis 16,56% 15% 13,44% 11,88% 10,32% 8,75% kemiskinan nasional Indeks Kedalaman 1.2 2,49 2,33 2,17 2,03 1,89 1,77 Kemiskinan Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda 1.4

1.5

Laju PDRB per tenaga kerja Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas

2,25% (2009)

2,92% – 3,15%

3,25% – 3,60%

3,58% – 4,05%

3,92% – 4,50%

4,25% – 4,95%

64,19% (2009)

66,38%

67,43%

68,44%

69,43%

70,38%

119

No

1.7

Indikator MDGs Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja


59,03% (2009)

Target 2011

2012

2013

2014

2015

58,17%

57,45%

56,74%

56,04%

55,35%

Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 Prevalensi balita dengan berat 1.8 15,70% 15,37% badan rendah / kekurangan gizi Prevalensi balita 1.8a 3,30% 3,07% gizi buruk Prevalensi balita 1.8b 12,40% 12,30% gizi kurang Proporsi penduduk dengan asupan kalori di 1.9 bawah tingkat konsumsi minimum: - 1.400 15,22% 14,1% Kkal/kapita/ hari (2009) - 2.000 66,89% 56,37% Kkal/kapita/ hari (2009)

proporsi penduduk yang menderita

15,04%

14,71%

14,38%

14,05%

2,84%

2,61%

2,38%

2,15%

12,20%

12,10%

12,00%

11,90%

12,98%

11,86%

10,74%

8.50%

51,10%

45,84%

40,58%

35.32%


Kondisi Saat Ini No Indikator MDGs 2010 2011 2012 Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Target 2013

2014

2015

Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar 2.1 2.2

APM SD/MI/Paket A (%) Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD

97,08

97,67

98,25

98,83

99,42

100

99,78

99,83

99,87

99,91

99,96

100

120

No 2.3


Indikator MDGs Angka Melek Huruf penduduk usia 1524 tahun perempuan dan laki-laki - Laki - laki - Perempuan

100 100

Target 2011

100 100

2012

100 100

2013

100 100

2014

100 100

2015

100 100

Tujuan 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kondisi Target Saat Ini No Indikator MDGs 2010 2011 2012 2013 2014 Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

2015

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 3.1 Rasio perempuan thdp laki2 di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi: - Rasio APM prp/laki2 di 99,32 99,48 99,61 99,75 99,87 100 SD

3.2 3.3 3.4

- Rasio APM prp/laki2 di SMP

105,66

103,44

102,38

101,47

100,69

100

- Rasio APM prp/laki2 di SMA

98,19

98,55

98,91

99,28

99,64

100

- Rasio APM prp/laki2 di Perguruan Tinggi

124,88

119,9

114,93

109,95

104,98

100

100

100

100

100

100

100

65,51

65,91

66,11

66,31

66,51

66,71

14,75

14,75

14,75

14,75

16,96

16,96

Rasio Melek huruf Prp thdp laki2 klp usia 15-24 tahun Kontribusi prp dlm pekerjaan upahan di sektor non pertanian Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

121

Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak Kondisi Target Saat Ini No 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tujuan 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak Target 4 A : Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015 4.1 Angka Kematian 12,02 12,01 12 11,95 11,9 11,85 Balita (AKABA) /1.000 kh 4.1.1 Cakupan 76,38 81.00 83,00 85,00 88,00 90,00 Pelayanan Kesehatan Anak Balita 4.2 Angka Kematian 10,62 9,1 9 8,9 8,7 8,5 Bayi (AKB)/ 1.000 kh 4.2.1 Cakupan 96,82 91,00 92,00 93,00 94,00 96,00 Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 4.2.2 Cakupan 94,14 95,00 96,00 97,00 98,00 98,00 Pelayanan Kesehatan Bayi 4.3 Persentase anak 95% 95% 95% 95% 95% 95% usia 1 th yang di imunisasi campak Indikator MDGs


Kondisi Target Saat Ini 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 5 A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990 – 2015 5.1 Angka kematian 104,97 100 90 80 70 60 ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup No

Indikator MDGs

122

No

Indikator MDGs

Kondisi Saat Ini 2010 93,93%

Target

2011 2012 2013 2014 2015 Proporsi kelahiran 98% 99% 100% 100% 100% yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN) Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 5.3 Angka pemakaian 65,20% 66,5% 67,9% 69,2% 70,6% 70,60% kontrasepsi/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 1549 tahun 5.4 Angka kelahiran 25,30% 24,8% 24,2% 23,7% 23,1% 22,92% remaja (perempuan usia 15-19 tahun) 5.5 Cakupan 92,04 92,5 93 94 95 95 pelayanan antenatal (K4) 5.6 Unmet Need 11,59 9,14 8,40 7,00 6,20 4,1 (kebutuhan keluarga berencana/KB) yang tidak terpenuhi 5.2


Kondisi Target Saat Ini No Indikator MDGs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Target 6 A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015 6.1. Prevalensi HIV 0,25 0,3 0,4 0,45 <0,5 <0,5 pada penduduk usia 15-24 tahun 6.2. Penggunaan 30% 35% 45% 55% 65% 70% kondom pada hubungan seks terakhir

123

No

Indikator MDGs

Kondisi Saat Ini 2010 14,3%

Target

2011 2012 2013 2014 2015 Proporsi penduduk 65% 70% 75% 80% 85% usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS Target 6 B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV / AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015 6.3

6.4

Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral

35,33%

75%

80%

85%

90%

95%

Target 6 C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberculosis) hingga tahun 2015 6.5 Angka kejadian 107 104 101 96 92 88 Tuberkulosis (insiden semua kasus/ 100.000 penduduk/ tahun) 6.6 Tingkat prevalensi Blm ada 231 228 226 224 219 Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 6.7

6.8

6.9

6.10

-

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate) Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk Penyakit Lainnya Angka Kesakita DBD per 100.000 penduduk Angka Kematian DBD (%)

2,13

<5

<4,5

<4

<3,5

<3

53,72

70

75

80

85

90

90,57

86

87

88

89

90

0,101

0,03

0,025

0,02

0,015

0,01

59,5

55

50

45

40

35

1,23

1

1

1

1

1

124

Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Kondisi Saat Ini 2011 2012 2010 Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup No

Indikator MDGs

Target 2013

2014

2015

Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang 7.1 Ratio luas kawasan 32 % 32,20 32,40 32,60 32,80 33 % tertutup % % % % pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan 7.2 Jumlah emisi 30.718 Gg 30.918 31.000 31.150 31.300 31.500 Gg karbon dioksida CO2e Gg Gg Gg Gg CO2e (CO2e) (2008) CO2e CO2e CO2e CO2e 7.3 Jumlah konsumsi 28,40 ton 28,12 27,83 27,56 27,28 27,01 ton bahan perusak ton ton ton ozon (BPO) dalam metrik ton 7.4 Proporsi tangkapan 102,3% 101,84 101,38 100.92 100,46 100% ikan yang berada (2008) % % % % (tidak dalam batasan melebihi biologis yang aman batas) Target 7B : Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang siginfikan pada tahun 2010 7.5 Rasio kawasan 22,34% 22,34 22,34 22,34 22,34 22,34% lindung untuk % % % % tutupan menjaga Tutup- tutupan tutupan Tutup- pohon pd kaw kelestarian an pohon pohon an lindung keanekaragaman pohon pd kaw pd kaw pohon meningkat hayati terhadap pd kaw lindung lindung pd kaw 5% dari tahun total luas kawasan linmening mening lin2010 hutan dung kat 2% kat 3% dung menin dari dari menin gkat tahun tahun gkat 1% 2010 2010 4% dari dari tahun tahun 2010 2010

125

No 7.6

Indikator MDGs Ratio luas kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial

Kondisi Saat Ini 2010 Luas kawasan lindung perairan Karimunjawa 111.625 Ha dan Ujung negoro, Batang 49.425 Ha.

Target 2011

2012

2013

2014

2015

Kualitas kawas an Lindung menin gkat 1% dari tahun 2010

Luas kualitas Kualikualitas kawakawatas kawasan san san kawalindung konser lindung san meningkat vasi mening Lin5% dari tahun bertam kat 3% dung 2010 bah(Ka dari menin rang tahun gkat Jeruk, 2010 4% Kab dari Tegal tahun 52 Ha), 2010 dan kualitas kawasan lindung meningkat 2% dari tahun 2010 Target 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015. 7.7

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutn terhadap air minum layak 38% 62,50% 63,00% 63,50% 67,00% 75,00% Perkotaan 16,3% 23,6 % 30,9% 38,2% 45,5% 52,8% Perdesaan 57% 60% 63% 66% 69% 72% 7.8 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar yang layak Target 7D : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020 4,98% 4,94% 4,89% 4,85% 4,81% 4,76% 7.9 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan

126

2.4. Program dan Kegiatan Percepatan Pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990-2015. Berbagai program dan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs Provinsi Jawa Tengah dirinci per program sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Keluarga Berencana (KB) a. Peningkatan Pelayanan KB meliputi : Medis Operasi Wanita (MOW), Medis Operasi Pria (MOP), IUD, Implan, Suntik, Pil dan cabut Implan melalui pelayanan statis dan pelayanan mobile. b. Peningkatan Cakupan Akseptor KB Bagi Kelompok PUS melalui pengembangan

media

promosi

(Komunikasi,

Informasi

dan

Edukasi/KIE). c. Penggerakan Lini Lapangan melalui peningkatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). d. Peningkatan Kemandirian ber-KB Bagi Keluarga Pra KS dan KS I (kelompok miskin). 2. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) -

Kegiatan Penyediaan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Tingkat Lanjut untuk Masyarakat Miskin Non-Kuota.

3. Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat. a. Pengembangan Lembaga Ekonomi. b. Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). c. Penguatan kelembagaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). d. Pemanfaatan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

127

4. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir -

Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

5. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya -

Pengembangan Sistem Produksi Pembudidaya Ikan.

6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap a. Pengembangan

Usaha

Penangkapan

Ikan

dan

Pemberdayaan

Nelayan Skala Kecil. b. Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan Dan Peningkatan Kualifikasi Awak Kapal Perikanan. 7. Program Rehabilitasi Sosial a. Kegiatan Fasilitasi Penyantunan Terhadap Lanjut Usia (LU) Potensial. b. Pelayanan Sosial Lanjut Usia. 8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a. Kegiatan Fasilitasi Penyantunan Terhadap LU Potensial. b. Pelayanan Sosial Lanjut Usia. 9. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya a. Peningkatan Kemampuan Dan Keterampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi. b. Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan. c. Penanggulangan Kemiskinan. 10. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Lainnya) -

Kegiatan Pelayanan Sosial Terhadap Kelompok Masyarakat Tuna Sosial.

11. Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) -

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Berkembang.

128

Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda 1. Program Pendidikan Formal dan Non Formal -

Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan.

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani -

Kegiatan Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Kelompok Tani.

3. Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja a. Pengembangan Kewirausahaan. b. Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja. c. Padat Karya Produktif bagi Kelompok Masyarakat Miskin. d. Bintek Petugas Lapangan TTG, Padat Karya, Pendamping Tenaga Penggerak Perluasan Kesempatan Kerja Perdesaan. e. Peningkatan Pelayanan, Penempatan Melalui Mekanisme AKL, AKAD dan AKAN. f. Pelayanan Penempatan, Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri. g. Fasilitasi Penyiapan, Penempatan dan Pemantapan Penyelenggaraan Transmigrasi. 4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga Kerja a. Peningkatan Ketrampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). b. Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja. c. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. d. Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja di Dalam Negeri dan Luar Negeri. 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi -

Kegiatan

Fasilitasi

Sekretariat

Forum

Pengembangan

Ekonomi

Sumber Daya (FPESD).

129

6. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM -

Pengembangan Dan Perkuatan Kelembagaan Koperasi Kelembagaan Kelompok Masyarakat/ Pra Koperasi.

7. Program Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing -

Pengembangan Kualitas Usaha, Sarana Prasarana dan Permodalan Koperasi di Wilayah Perdesaan.

9. Program Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha a. Peningkatan dan Pengembangan Permodalan, Lingkage Usaha Jaringan, Pengusaha, Anggota Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP). b. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

bagi Peningkatan Akses Permodalan

Usaha. 10. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal a. Peningkatan dan Pengembangan Industri Alternatif Berbasis Sumber Daya Lokal. b. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Industri Padat Karya. 11. Program Peningkatan SDM, Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri a. Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Pengembangan SDM Industri Kecil dan Menengah Industri Aneka di Jawa Tengah. b. Pengembangan Wirausaha Baru Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Mendukung Program Kewilayahan di Jawa Tengah. Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak -

Pembinaan Gizi Masyarakat melalui Pola Gizi Seimbang.

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan a. Program Aksi Desa Mandiri Pangan. 130

b. Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman. 3. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan -

Intervensi Pengenalan Konsumsi Pangan B2Sa pada SD/MI dan Pondok Pesantren.

4. Program Pengembangan Agribisnis a. Kegiatan

Penanganan

Panen,

Pasca

Panen

dan

Pemasaran

Tanaman Pangan dan Hortikultura. b. Kegiatan Pengelolaan Lahan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura. c. Kegiatan Pengembangan Alsintan mendukung Ketahanan Pangan dan Hortikultura 5. Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Berkelanjutan a. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi-umbian b. Pengelolaan Tanaman Serealia c. Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan 6. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan -

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

7. Program

Penyediaan

dan

Pengembangan

Prasarana

dan

Sarana Pertanian a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian b. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian c. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan d. Fasilitas Pupuk dan Pestisida 8. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian a. Pengembangan Pemasaran Domestik b. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

131


Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar 1. Program Pendidikan Dasar a. Fasilitasi Pendampingan BOS SD/MI. b. BOS SD/SDLB. c. Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD. d. Fasilitasi Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD. e. Fasilitasi Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak MI. f. Fasilitasi Pembangunan Ruang Perpustakaan SD. g. Fasilitasi Pembangunan Ruang Perpustakaan MI. h. Fasilitasi Pengadaan Buku Perpustakaan SD. i. Fasilitasi Pengadaan Buku Perpustakaan MI. j. Fasilitasi Peningkatan Sarpras SDLB/SLB. k. Fasilitasi Peningkatan Sarpras MI. l. Fasilitasi Pengembangan MBS SD. m. Fasilitasi Penguatan Kurikulum SD. n. Fasilitasi Penguatan Kurikulum MI. o. Fasilitasi Pendampingan BOS SMP/MTS. p. BOS SMP/SMPLB/SMTP. q. Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP. r. Fasilitasi Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SMP. s. Fasilitasi Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak MTs. t. Fasilitasi Pengadaan Buku Perpustakaan SMP. u. Fasilitasi Pengadaan Buku Perpustakaan MTs. 2. Program Pendidikan Non Formal dan Informal a. Fasilitasi Pembinaan Warga Belajar Paket A. b. BOP Paket A. 132

c. Fasilitasi Pembinaan Warga Belajar Paket B. d. BOP Paket B. e. Fasilitasi Pembinaan Warga Belajar Paket C. f. BOP Paket C. g. Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat. h. Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. i. Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD Rintisan. j. PKH Lembaga Kursus dan Pelatihan. k. Fasilitasi Kursus Wirausaha Kota. l. Fasilitasi Kursus Wirausaha Desa. m. Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar. n. Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri. 3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Fasilitasi Peningkatan Kualifikasi Guru. b. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Guru. c. Fasilitasi Kesejahteraan Pendidik. d. Tunjangan Fungsional Guru non PNS Dikdas. e. Tunjangan Profesi Guru Dikdas. f. Tunjangan Khusus Guru. g. Tunjangan Fungsional Guru non PNS Dikmen. h. Insentif TLD/FDI. 4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan a. Fasilitasi UASBN. b. Fasilitasi UN dan UNPK.

133

Tujuan 3. Mendorong Perempuan

Kesetaraan

Gender

dan

Pemberdayaan

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 1. Program Pendidikan Dasar dan Menengah -

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Pendidikan yang Responsif Gender.

2. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik a. Pendidikan Politik. b. Peningkatan Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif. 3. Program Pendidikan Non Formal dan Informal a. Fasilitasi Pendidikan Keaksaraan. b. Fasilitasi Penyelenggaraan Kelompok Belajar Masyarakat. 4. Program

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan. 5. Penguatan Kelembagaan PUG a. Diseminasi Teknis Penghapusan Diskriminasi Pekerja Laki-laki dan Perempuan dalam Pekerjaan dan Jabatan. b. Sosialisasi

Keselamatan

dan

Kesehatan

Kerja

bagi

Pekerja

Perempuan.

134

Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak Target 4A: menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990 – 2015 1. Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak a. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Neonatal dengan sub kegiatan meningkatkan akses dan kualitas kunjungan neonates, pemberian asuhan bayi baru lahir sesuai standar,

pemberdayaan masyarakat

tentang perawatan BBL, penyediaan materi KIE (Buku KIA, Poster, Leaflet, Lembar Balik, dll) kepada masyarakat tentang perawatan BBL, Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di Kabupaten/Kota. b. Pembinaan

Pelayanan

Kesehatan

Bayi

dengan

sub

kegiatan

pemberian

pelayanan

kesehatan

pada

bayi

sesuai

standar,

penyediaan dan distribusi vitamin A 100.000 IU bagi bayi, pelayanan SDIDTK bagi bayi, pelatihan SDIDTK bagi petugas kesehatan, pemberian screening KIT SDIDTK bagi Puskesmas. c. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dengan sub kegiatan pemberian pelayanan kesehatan pada anak balita sesuai standar, pemberian vitamin A 200.000 IU

bagi anak balita, peningkatan

jangkauan pemantauan pertumbuhan anak balita, peningkatan jangkauan

pemantauan

perkembangan

(SDIDTK)

anak

balita,

pelatihan MTBS bagi Perawat dan Bidan, pelatihan On the Job

Training MTBS bagi Perawat/Bidan di Desa, pelaksanaan PWS KIA di Puskesmas, pelaksanaan sistem rujukan secara berjenjang. 2. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan a. Pemenuhan Kecukupan Obat, Alat dan Form MTBS/MTBM di Puskesmas. b. Pemenuhan Kecukupan Obat dan Alat di Puskesmas Perawatan dan RS Kabupaten/Kota sesuai dengan Buku Saku.

135

3. Program Manajemen Pembangunan Kesehatan a. Pemenuhan Kecukupan Tenaga Dokter Spesialis Anak di RS Kabupaten/Kota. b. Pemenuhan Kecukupan Tenaga Fasilitator, Motivator dan Konselor ASI di masing-masing Kabupaten/Kota. c. Upaya Pemberian ASI segera setelah melahirkan, pemberian ASI saja hingga anak usia 6 bulan yang dilanjutkan hingga 2 tahun dengan diberikan pendamping ASI. 4. Program Pembinaan Upaya Kesehatan a. Pelatihan

Manajemen

Asfiksia

Dan

Manajemen

BBLR

bagi

Perawat/Bidan di Puskesmas. b. Pelatihan Perinatologi Bagi Perawat/Bidan di Puskesmas Perawatan dan RS. c. Penyediaan Kecukupan Alat Resusitasi (tabung dan balon sungkup) di Puskesmas. d. Penyediaan Kecukupan Obat BBL. e. Peningkatan Jumlah Puskesmas dengan rantai dingin yang efektif. f. Pelayanan

Balita

Sakit

di

Puskesmas

Perawatan

dan

RS

Kabupaten/Kota sesuai standar. g. Peningkatan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan balita sakit sesuai standar. h. Penyediaan

Perinatologi Set bagi Puskesmas Perawatan dan RS

Kabupaten/Kota. i. Pemenuhan

Kebutuhan Perawat dan Bidan di Desa dan Fasilitasi

Kesehatan (PKM dan RS). j. Pelatihan Perinatologi bagi Perawat/Bidan di Puskesmas Perawatan dan RS. 5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Kemenkes) a. Meningkatkan Kemitraan dengan LSM/Dunia Usaha/ Organisasi Masyarakat/Organisasi Keagamaan dalam rangka penurunan AKBA. b. Pemberdayaan Masyarakat tentang Perawatan Bayi. 136

c.

Pemberdayaan Masyarakat tentang Perawatan Anak Balita.

d. Penyediaan Materi KIE (Buku KIA, Poster, Leaflet, Lembar Balik) kepada Masyarakat tentang Perawatan Anak Balita dan Bayi. e. Sosialisasi Pencegahan HIV/AIDS dari Ibu Terinfeksi HIV/AIDS ke Anak. 6. Program Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan a. Penemuan Kasus TB Anak. b. Pemberian ART pada ODHA Anak di RS Rujukan ART. c. Pengobatan pada Bayi yang Terinfeksi Sifilis di Puskesmas. d. Pendistribusian Kelambu Berinsektisida secara massal/rutin melalui kegiatan integrasi. e. Penyediaan Oralit dan Zink di Posyandu. f. Distribusi Vaksin HB O. g. Pelatihan Pemberian Imunisasi sesuai standar. h. Pemberian Imunisasi Campak pada Bayi. i. Distribusi Vaksinasi Dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, Campak). j. Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap. 7. Program Sumber Daya Kesehatan a. Koordinasi Pengelola Data Kesehatan kabupaten/kota. b. Evaluasi Pengelolaan Data Kesehatan. c. Kajian Bidang Kesehatan. 8. Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat a. Peningkatan Mutu Puskesmas yang melaksanakan sosialisasi dan advokasi pada perusahaan untuk menyediakan tempat memerah ASI pada perusahaan yang mempunyai banyak pekerja wanita. b. Meningkatkan Akses dan Kualitas Kunjungan Neonates. c. Pemenuhan Kebutuhan Perawat dan Bidan di Desa dan Fasilitasi Kesehatan ( PKM dan RS). 9. Program Penyehatan Lingkungan -

Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan.

137

10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Optimalisasi Peran Dan Fungsi Posyandu dalam Penurunan AKBA. b. Pemantapan Peran dan Fungsi Posyandu dalam Penurunan AKBA. c. Pengembangan Deteksi Dini FR Kematian Balita melalui surveilans berbasis masyarakat. d. Optimalisasi Peran dan Fungsi FKD/FKK dalam Penurunan AKBA. e. Advokasi dan KIE. f. Penguatan Sistem. g. Mobilisasi Sosial dan Promosi Kesehatan. h. Monitoring dan Evaluasi.


Target 5A: menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990 – 2015 1. Program Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi dengan sub kegiatan pelatihan APN dan evaluasi pasca latih, kunjungan rumah untuk meningkatkan cakupan ibu nifas, advokasi pembentukan rumah tunggu bagi bumil risti dan seluruh bumil di daerah geografis sulit tanpa fasilitas

kesehatan

pelaksanaan

di

kemitraan

Kabupaten,

Orientasi

Bidan

Dukun,

dan

dan

peningkatan

penyediaan

fasilitas

pertolongan persalinan di Puskesmas, kampanye KIE persalinan di fasilitas kesehatan dan kesiapan menghadapi komplikasi persalinan; orientasi Bikor dalam melaksanakan supervisi fasilitatif Puskesmas dalam pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) termasuk layanan swasta. 2. Program Upaya Kesehatan a. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi.

138

b. Pelatihan PONED termasuk Evaluasi Pasca Latih bagi Tim PONED di Puskesmas. c. Pelatihan Pelayanan Pasca Keguguran untuk Tim PONED. d. Penyediaan Sarana & Prasarana untuk PONED, KB, Pelayanan Pasca Keguguran. e. Penyediaan Ambulans PONED untuk Mendukung Rujukan PONED. f. Orientasi PKRE Terpadu di Puskesmas PONED. g. Orientasi PP-KTP Terpadu di Puskesmas PONED. h. Orientasi ANC Terpadu bagi Puskesmas PONED, Bintek Tim PONEK RS di Kabupaten/Kota, Pelatihan klinis pelayanan KB di RS Kabupaten/Kota, Pembinaan RS dan klinik swasta oleh RS PONEK (RS dan klinik yang ada di sekitar PONEK), pemenuhan standar sarana dan peralatan RS PONEK di Kabupaten/Kota dan pembuatan SK Tim PONEK Kabupaten/Kota. i. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi. j. Bimbingan dan Pengendalian PONEK di RS kelas B dan C. k. Bimbingan dan Pengendalian Tim PONEK RS ke Puskesmas PONED. l. Pelatihan Tim PKBRS di RS Kelas B. m. Mapping Sarana dan Peralatan di RS PONEK. n. Inventarisasi RS yang memiliki SK Tim PONEK. o. Peningkatan Mutu RS dalam Pelayanan Sistem Rujukan PONEK. rujukan dari Pustu, Puskesmas atau Bidan Desa harus dihubungkan (link) dengan data PWS-KIA melalui call center di Rumah Sakit PONEK Kabupaten/Kota. p. Promosi dan Degradasi perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga SOTK perlu memperhatikan aspek kualitas pelayanan pada masyarakat di Pustu, Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan. 3. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan a. Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan di 10 Kabupaten/Kota prioritas. 139

b. Pemantapan 11 Organisasi Profesi, Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Provinsi Jawa Tengah Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya. c. Pengembangan Deteksi Dini Faktor Resiko Kematian Ibu melalui Surveillans Berbasis Masyarakat (SBM). d. Meningkatkan Kemitraan dengan LSM/Dunia Usaha Organisasi Masyarakat/Organisasi

keagamaan

dalam

rangka

penurunan

kematian ibu. e. JAMPERSAL

(Jaminan

Persalinan

gratis)

sebagai

strategi

memasarkan pelayanan KB Mantap bagi pasangan yang telah memiliki anak lebih dari 2. 4. Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat a. Pemeliharaan Kesehatan Ibu Maternal dalam upaya penyelamatan ibu dan bayi. b. Orientasi dan Peningkatan Pelaksanaan Kemitraan Bidan dan Dukun. c. Fasilitasi Pembuatan SK Bupati Walikota/ Perda Persalinan, Rumah Tunggu dan PONED. d. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi. e. Fasilitasi Perencanaan Terpadu Kabupaten/Kota dalam Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Yang Responsif Gender (DTPS). f. Orientasi Surveilans Kematian Ibu dan AMP bagi tim AMP di Kabupaten/Kota. g. Pembinaan 4 Puskesmas oleh Tim PONEK RS (minimal 4 kali setahun per PKM). h. Regional Sistem Rujukan Maternal Neonatal di Kabupaten/Kota. i. Pengolahan Data Kematian Ibu di Kabupaten/Kota. j. Peningkatan

Mutu

Puskesmas

dengan

Pelayanan

Kesehatan

Reproduksi Pekerja Wanita di Perusahaan yang Mempunyai Banyak Pekerja Wanita.

140

k. Peningkatan Mutu Puskesmas dengan Pelayanan Gizi Perusahaan Pada Pekerja Wanita di Perusahaan yang Mempunyai Banyak Pekerja Wanita. l. Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas dalam Program KIA Gizi dengan Akreditasi Puskesmas. m. Peningkatan Mutu Puskesmas dengan Penyelenggaraan Pelayanan PONED. n. Pemetaan Peralatan PONED di Puskesmas. o. Pendampingan Manajemen BOK di provinsi dan Kabupaten/Kota. 5. Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Advokasi dan KIE. b. Penguatan Sistem. c. Mobilisasi Sosial dan Promosi Kesehatan. d. Monitoring dan Evaluasi. e. Optimalisasi Peran dan Fungsi Posyandu dalam Penurunan Angka Kematian Ibu Bersalin. f. Pemantapan Peran dan Fungsi Posyandu dalam Penurunan Kematian Ibu. g. Optimalisasi Peran dan Fungsi FKD/FKK dalam penurunan Kematian Ibu. h. Memfungsikan Kelas Ibu untuk Forum Interaksi para Ibu Hamil dalam rangkan memahami perkembangan kehamilannya bersama para motivator dan konselor ASI. 6. Program Sumber Daya Kesehatan a. Peningkatan SDM dalam Penanganan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan. b. Peningkatan Kualitas Manajemen Pembelajaran di 70 Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan. c. Koordinasi Pengelola data Kesehatan Kabupaten/Kota. d. Evaluasi Pengelolaan Data Kesehatan. e. Kajian Bidang Kesehatan.

141

7. Program Kesehatan (PKK Provinsi) a. Talkshow Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi wanita bagi kader PKK. b. Penggerakan masyarakat melalui Sosialisasi Pembentukan Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak. c. Pengembangan TOGA untuk mendukung pengobatan sendiri. Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 1. Kependudukan dan Keluarga Berencana a. Pembinaan, Kesertaan, dan Kemandirian ber KB melalui 23.500 Klinik KB pemerintah dan swasta. b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penyelenggara Program KB di 1.630 Klinik KB pemerintah dan swasta dalam rangka pembinaan, kesertaan dan kemandirian ber KB. c. Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Perilaku Remaja tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR). d. Peningkatan Pengetahuan Sikap Dan Perilaku Masyarakat tentang Pengendalian Penduduk dan KB. e. Peningkatan Peran Serta LSM, Swasta dan Penyelenggaran Program KB f. Peningkatan Kemandirian ber KB keluarga Pra S dan KS-1. 2. Program Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak a. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi, Pembinaan Puskesmas

dalam pemanfaatan Buku KIA, Pendataan Ibu Hamil,

Pengadaan

Paket

Kelas

Ibu

untuk

Puskesmas,

Orientasi

pembentukan kelas Ibu di Puskesmas, Fasilitasi perencanaan terpadu kab/kota dalam pecepatan penurunan Angka Kematian Ibu yang responsif gender (DTPS), Pembentukan mobile team

untuk

memberikan pelayanan kesehatan ibu di DTPK, Insersi ARH dalam kurikulum, Orientasi Surveilans kematian ibu dan AMP bagi Tim AMP

142

di

Kabupaten/Kota

dan

Pengolahan

data

kematian

ibu

di

Kabupaten/Kota. b. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi, Penyediaan Kit pelayanan KB di faskes dasar yang memberikan pelayanan KB, Update (pemutakhiran) keterampilan pelayanan KB bagi Dokter dan Bidan di tingkat pelayanan dasar dan RS, Orientasi ABPK bagi Bidan dan Dokter. c. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi, Orientasi Pelayanan KB Pasca Persalinan, Pengadaan Buffer Stock Alokon di tingkat Provinsi, Sweeping Pelayanan KB bagi Kabupaten/Kota dengan unmetneed tinggi. d. Pembinaan

Pelayanan

Kesehatan

Ibu

dan

Reproduksi,

Orientasi/pelatihan Fasilitas Pelayanan yang Ramah Remaja bagi Puskesmas di Kabupaten/Kota, Pengadaan Buku Pedoman Panduan Kesehatan Remaja, Sosialisasi Buku Panduan Kesehatan Remaja, Pelatihan Konselor Sebaya (Peer konselor) dan Insersi ARH dalam Kurikulum. 3. Program Pelayanan Keluarga Berencana a. Pelayanan KB meliputi : MOW, MOP, IUD, Implan, Suntik, Pil dan cabut Implan melalui pelayanan statis dan pelayanan mobile. b. Peningkatan Peran serta Perusahaan dan Masyarakat dalam Program KB. c. Peningkatan Cakupan Akseptor KB melalui Pengembangan Media KIE d. Penggerakan Lini Lapangan. e. Peningkatan Kemandirian ber KB Keluarga PS dan KS I. 4. Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja a. Peningkatan Kualitas Pengelola KRR dan PIK KRR.

143

Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015 1. Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat a. Promosi Pencegahan HIV Dan AIDS. b. Promosi Pencegahan untuk Kelompok Risti. c. Advokasi dan Sosialisasi. 2. Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat a. Dukungan Sarana dan Operasional untuk Pembentukan Layanan VCT bagi Fasilitas Kesehatan. b. Dukungan Sarana dan Operasional

untuk Pembentukan Layanan

IMS bagi Fasilitas Kesehatan. c. Pelatihan Pengurangan Dampak Buruk (harm reduction) bagi Petugas di Sarana Kesehatan. 3. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan a. Dukungan Sarana dan Operasional untuk Pembentukan Layanan Pengurangan Dampak Buruk (HR). b. Pengadaan Metadon. 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit a. Zero Surveilance. b. Pelatihan Surveilance. c. Pelatihan VCT bagi Tim di Fasilitas Kesehatan. d. Pelatihan IMS bagi Tim di Fasilitas Kesehatan. e. Pelatihan PMTCT bagi Petugas di Sarana Kesehatan. f. Dukungan Sarana dan Operasional untuk pembentukan

layanan

PMTCT. g. Pelatihan Manajemen Program.

144

5. Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja a. Peningkatan Kualitas Pengelola KRR dan PIK KRR. b. Pengembangan Model KIE bagi Keluarga tentang NAPZA, PMS termasuk HIV/AIDS. Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 1. Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat a. Pengadaan Mesin CD4. b. Pengadaan Reagen CD4. c. Pertemuan Pelayanan Kesehatan HIV/AIDS. 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit -

Pelatihan CST bagi petugas di sarana kesehatan, Dukungan sarana dan operasional operasional untuk pembentukan layanan CST.

Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberkolusis) hingga tahun 2015 1. Program Upaya Kesehatan a. Ruang Isolasi untuk Pasien TB-HIV dan MDR-TB. 2. Program Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan a. Monitoring dan Surveilens Penyakit, Pelatihan Wasor TB kabupaten/ kota, Pelatihan Teknis Pelayanan TB di RS dengan Strategi DOTS. 3. Program Sumberdaya Kesehatan a. Penyediaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) sesuai standard. b. Koordinasi Pengelola Data Kesehatan Kabupaten/Kota. c. Evaluasi Pengelolaan Data Kesehatan. d. Kajian Bidang Kesehatan. 4. Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan TB sesuai standar. b. Kesehatan Kerja di Puskesmas dan Rumah Sakit. c. Penyelenggaraan DOTS di Puskesmas. 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit a. Advokasi Pembentukan Gerdunas. 145

b. Penyediaan Tuberkulin Test untuk Diagnosis TB pada anak. c. Pelatihan TIM dalam Pelayanan TB dengan DOTS. d. Penyediaan Bio Safety Cabinet dalam rangka mencegah infeksi TB di Rumah Sakit. e. Sosialisasi Pelayanan TB dengan Strategi DOTS di Rumah Sakit. f. Penyedian Obat TB dengan Strategi DOTS. g. Pertemuan Koordinasi dalam Pelayanan TB Dengan Strategi DOTS dengan stakeholder terkait. h. Pelatihan Pengawas Minum Obat (PMO) dalam rangka memantau Kepatuhan Penderita. i. Pelatihan Petugas Kesehatan di lapas/rutan dalam pelayanan TB DOTS. j. Pelatihan

Tenaga

Laboratorium

dalam

meningkatkan

kualitas

diagnostik TB. k. Pengadaan Mikroskop dan Bahan Laboratorium yang sesuai standard (reagen, pot sputum, slide, box slide) untuk pemeriksaan sputum. 6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat -

Promosi Kesehatan tentang TB.

7. Program Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan a. Pengadaan Kelambu berinsektisida di Kabupaten/Kota Endemis Malaria. b. Pembagian Kelambu Berinsektisida Ibu Hamil dan Bayi. c. Pengambilan Darah Massal (zero survey) (MBS, MFS, MSE, TMC, dll). d. Pengadaan Rapid Diagnostic Test (RDT) (terutama untuk Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan). e. Pengobatan (MBS, MFS, MSE, TMC, dll). f. Penyemprotan Rumah di Desa-desa dengan Malaria Tinggi. g. Pengadaan Insektisida. h. Pengadaan

Alat

Semprot

(spraycan)

dan

Perlengkapan

Alat

Penyemprot. i. Pelatihan Tenaga Mikroskopist Malaria. j. Pelatihan Medis dan Paramedis dalam Tatalaksana Kasus Malaria. 146

k. Pelatihan Pengelola Malaria dalam Manajemen Program Malaria. l. Pengembangan Model Intervensi Lintas Sektor (seperti Larvaciding,

biological control/penebaran jentik, source reduction, dll). 8. Program Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan a. Kampanye Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN-DBD). b. Kawasan Bebas Jentik. c. Pengadaan PSN Kit. d. Refreshing Tatalaksana DBD bagi Tenaga Medis. e. Pelatihan Managemen Program Pengendalian DBD. f. Pengadaan Insektisida. g. Pengadaan Larvasida. h. Pengadaan Alat Fogging. 9. Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat a. Kesehatan Kerja di Puskesmas dan Rumah Sakit. b. Penyelenggaraan DOTS di Puskesmas. c. Bimbingan dan Pengendalian Rumah Sakit yang Melaksanakan Program DOTS. 10. Program Penyehatan Lingkungan a. Peningkatan

Kapasitas

Masyarakat

tentang

Sanitasi

dengan

Metode CLTS dan MPA PHAST. b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan. 11. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Advokasi dan KIE. b. Penguatan Sistem. c. Mobilisasi Sosial dan Promosi Kesehatan. d. Monitoring dan Evaluasi. 12. Program Pembinaan Sosial a. Rakor penanggulangan Penyakit Menular. b. Sosialisasi Pencegahan Penyakit Menular, Dialog Interaktif di Televisi, Media Cetak dan Radio.

147


Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Nasional dan Daerah a. Perlindungan Atmosfir b. Mitigasi Perubahan Iklim c. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim 2. Program Rehabilitasi dan Peningkatan Sumberdaya Hutan dan Lahan a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan b. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan. 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup. b. Peningkatan Kualitas RTH Perkotaan. 4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA -

Penanganan Kerusakan dan Pelestarian Kawasan Tambak/Permukiman Masyarakat Pada Ekosistem Pesisir dan Pantai Utara.

5. Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas a. Pembangunan PLTS SHS, Pembangunan PLTMH, Pengembangan Panas Bumi, Desa Mandiri Energi b. Identifikasi dan Pengembangan Potensi Gas Rawa di Jawa Tengah. 6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a. Fasilitasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga b. Pembangunan Peralatan Minimasi Emisi Udara pada Industri Kecil c. Pembangunan Biogas dari Limbah Ternak atau Tinja 148

d. Fasilitasi Pembangunan Biogas dari Limbah Industri Tahu. e. Pengembangan dan Penerapan Peralatan Hemat Energi. f. Pemakaian Teknologi Bersih g. Pembangunan Instalasi Biogas dari Limah Ternak, Tinja dan Limbah Domestik. h. Fasilitasi Pembangunan Instalasi Biogas dari Limbah Industri Tahu dan Industri Makanan. 7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peredaran BPO. b. Pengembangan Kemitraan dengan Para Pihak dalam Penggunaan Refrigerant yang Ramah Lingkungan. c. Pencegahan dan Pengurangan Pemakaian BPO d. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peredaran BPO 8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Nasional dan Daerah -

Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Target 7B: Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010. 1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam a. Fasilitasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan Penanganan Konservasi Lingkungan. b. Fasilitasi Perbaikan Kualitas Kawasan Lindung dan Pemberian Insentif Sertifikasi Tanah bagi Masyarakat yang Mempunyai Tanah pada Kawasan Lindung dan Telah Berhasil Memperbaiki Kondisi Fisik di Lapangan 2. Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam a. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam b. Rehabilitasi Perlindungan Konservasi Hutan c. Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan 149

d. Pengembangan Jasa Lingkungan Hutan. 3. Program Pengelolaan sumber daya laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil -

Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi dan Jenis.

Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015 1. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan -

Penyehatan Lingkungan.

2. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi -

Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih.

3. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku -

Penyediaan Air Baku dari Mata Air dan Sumber Lain

4. Program pengembangan Lingkungan Sehat a. Pengembangan Wilayah Sehat b. Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi Dasar c. Pemeliharaan dan Pengawasan Lingkungan d. Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan. 5. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan

Sanitasi a. Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi b. Fasilitasi dan Stimulan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat c. Penyediaan Air Baku dari Mata Air dan Sumber Lain. d. Implementasi Kebijakan Nasional AMPL

Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020 1. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan a. Fasilitasi dan Stimulan Perbaikan Berbasis Masyarakat 150

b. Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

Pengelolaan

Lingkungan

dan

Peningkatan Kesejahteraan. 2. Program Pembangunan Perumahan a. Fasilitasi dan Stimulan Kualitas Perumahan Berbasis Masyarakat b. Fasilitasi dan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya bagi RTM. 3. Program Pengelolaan Pertanahan Di Provinsi Jawa Tengah - Sertifikasi

Tanah Prona, Tanah UKM, Tanah Pertanian, Tanah

Perikanan/Nelayan dan Redistribusi Tanah. 4. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah - Sertifikasi Tanah Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari.

151

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI Kegiatan pemantauan dan evaluasi program Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Millenium

(MDGs) pada dasarnya dilakukan oleh semua

pelaku atau pemangku kepentingan (stakeholders). Pemantauan dan Evaluasi oleh lembaga pemerintah dilakukan secara internal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program, serta mengukur dampak kebijakan dan program pencapaian Target MDGs. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Jawa Tengah juga bisa dilakukan secara independen oleh lembagalembaga Non

Pemerintah

seperti LSM ataupun Perguruan Tinggi. Hasil

Pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Lembaga Non Pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh sekretariat Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015 dengan empat Pokja agar dihasilkan laporan pemantauan dan evaluasi yang sistematis. Tujuan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Percepatan Pencapaian Target MDGs adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatankegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan, atau untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara keadaan yang telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki atau seharusnya dapat dicapai, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk selanjutnya dapat diambil langkah-langkah guna meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan seperti yang dikehendaki. Disamping

prinsip-prinsip

tersebut,

ada

beberapa

hal

yang

harus

diperhatikan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, yaitu : 1. Pelaku pemantauan dan evaluasi adalah semua pelaku/stakeholders yang berkepentingan terhadap pencapaian RAD MDGs Jawa Tengah

target MDGs lainnya di Provinsi Jawa 152

Tengah. Dengan kata lain, pelaku pemantauan dan evaluasi dalam kebijakan dan program Pencapaian target MDGs di Provinsi Jawa Tengah adalah pemantau bagi dirinya sendiri dan bagi pelaku lain. Dengan demikian diharapkan dapat terlaksananya prinsip-prinsip transaparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Tim Pengarah Pencapaian Target MDGs di tingkat Provinsi bertanggung jawab mengkoordinasikan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder/SKPD. 2. Obyek pemantauan dan evaluasi adalah semua kebijakan dan program yang terkait dengan upaya pencapaian Target MDGs di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, kegiatan pemantauan dilaksanakan sejak awal dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program terkait, dan dilakukan oleh seluruh stakeholder di Provinsi Jawa Tengah. 3. Sarana pemantauan

dan evaluasi kebijakan dan program

percepatan

pencapaian target MDGs adalah segenap sarana yang dimiliki oleh masingmasing pelaku, selaras dengan semangat kerelawanan dan keikutsertaan, sehingga para pelaku dapat mempergunakan metode dan alat mereka sendiri untuk dikompilasikan hasilnya dan dikaji bersama sebagai dasar perbaikan dan program percepatan pencapaian target MDGs selanjutnya. 4. Metode pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program pencapaian target MDGs ditentukan oleh masing-masing pihak, sesuai dengan kapasitas dan mekanisme kerja masing-masing dengan semangat memperbaiki kebijakan dan program percepatan pencapaian target MDGs yang sedang berjalan. Ada dua tujuan/kegunaan utama pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencapaian MDGs yaitu : 1. Kegunaan terkait dengan operasional yaitu : a. Melalui pemantauan dan evaluasi kita dapat mengetahui cara yang tepat untuk mencapai target MDGs yang dikehendaki dan sekaligus dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan program percepatan pencapaian target MDGs yang dilakukan. b. Melalui pemantauan dan evaluasi kita dapat lakukan perubahan-perubahan modifikasi dan supervisi terhadap kegiatan/program percepatan pencapaian target MDGs yang dilaksanakan, dan RAD MDGs Jawa Tengah

153

c. Melalui pemantauan dan evaluasi, akan dapat dikembangkan tujuan-tujuan serta analisis informasi yang bermanfaat bagi pelaporan kegiatan. 2. Kegunaan terkait dengan kebijakan yang mencakup : a. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat dirumuskan kembali, strategi percepatan pencapaian

target

MDGs,

pendekatan,

serta

asumsi-asumsi

yang

digunakan. b. Untuk menggali dan meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang hubungan antar kegiatan program pembangunan, yang sangat bermanfaat bagi

peningkatan

efektifitas

dan

efisiensi

kegiatan

di

masa-masa

mendatang. Kegiatan pemantauan dan evaluasi secara prinsip merupakan kegiatan tahap pelaksanaan dan akhir suatu program dan kegiatan, untuk menilai apakah sebuah kebijakan dan program dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak. Kegiatan Pemantauan evaluasi percepatan pencapaian target-target MDGs ini dapat dibagi menurut waktu pelaksanaannya

sebagai

berikut: 1. Pemantauan pada saat program berjalan, kegiatan ini dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. 2. Evaluasi tahunan, dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengetahui pencapaian target-target tahunan yang telah disusun. 3. Evaluasi akhir (summative evaluation), dilakukan pada akhir periode rencana aksi ini yaitu tahun 2015. Dengan demikian kegiatan pemantauan dan evaluasi bukan merupakan kegiatan yang sekali saja dilakukan pada saat akhir program/kegiatan tetapi kegiatan yang bisa dilakukan sesuai tahapan yang dilaksanakan. Secara umum, kegiatan pemantauan dan evaluasi akan menjawab pertanyaan sebagai berikut : 1. Apakah kebijakan dan program yang dilaksanakan sudah mencapai tujuan yang direncanakan? 2. Apakah kebijakan dan program yang dilaksanakan berhasil? Jika berhasil faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya? dan


154

apabila tidak berhasil, hal-hal apa saja yang menyebabkan ketidakberhasilan tersebut mengapa? 3. Apakah kita akan mengulanginya lagi dengan berbagai perbaikan atau melakukan hal yang berbeda? Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja baik indikator masukan, proses, keluaran dan manfaat maupun dampak. Tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah : a. Menilai kemajuan pelaksanaan program percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium. b. Mengetahui kendala-kendala dan permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan program. c. Mengukur keluaran / hasil, manfaat / maksud dan atau dampak pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan indikator-indikator yang telah di tetapkan. d. Sebagai umpan balik untuk peningkatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah untuk periode sekarang maupun yang akan datang. Indikator kinerja upaya pencapaian target MDGs merupakan indikator proses dari setiap langkah program percepatan pencapaian target MDGs secara lintas sektor yang dilakukan oleh instansi-instansi di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian diharapkan terjadi sinkronisasi dan sinergi untuk mencapai sasaran pokok. Indikator kinerja upaya percepatan pencapaian target MDGs meliputi :


155

Tujuan 1 Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

No

Indikator

Penanggung Jawab

Target 1A:Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015 1.1 Tingkat kemiskinan berdasarkan garis Bapermasdes, BPS, BKKBN, kemiskinan nasional BP-3AKB,Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan & Perikanan, Biro Keuangan 1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan BPMD,Dinkop & UMKM, Disnakertransduk, Dinas Kelautan & Perikanan, Disperindag, Dinas Pertanian, Biro Perekonomian Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda 1.4 Laju PDRB per tenaga kerja Semua SKPD 1.5 1.7

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja

Dinas Nakertransduk, Dinkop & UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan & Perikanan, BPMD Dinperindag, dan Perbankan

Target 1C:Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 1.8 Prevalensi balita dengan berat badan rendah / Dinas Kesehatan, kekurangan gizi BKKBN 1.8a Prevalensi balita gizi buruk Dinas Kesehatan 1.8b Prevalensi balita gizi kurang Dinas Kesehatan 1.9 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di Badan Ketahanan bawah tingkat konsumsi minimum: Pangan, Dinas Kesehatan, - 1.400 Kkal/kapita/ hari Dinas Pertanian - 2.000 Kkal/kapita/ hari


156


No

Indikator

Penanggung Jawab

Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar 2.1 Pendidikan Dasar Kemenag dan Disdik 2.2 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil Kemenag dan Disdik menamatkan SD/MI/Paket A 2.3 Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki - Laki - laki Kemenag dan Disdik - Perempuan Kemenag dan Disdik


No

Indikator

Penanggung Jawab

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 3.1 .

Rasio perempuan thdp laki2 di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi: - Rasio APM prp/laki2 di SD

BP3AKB dan Dinas Pendidikan

- Rasio APM prp/laki2 di SMP


- Rasio APM prp/laki2 di SMA


- Rasio APM prp/laki2 di Perguruan Tinggi


3.2

Rasio Melek huruf Prp thdp laki2 klp usia 15-24 tahun


3.3

Kontribusi prp dlm pekerjaan upahan di sektor non pertanian

Disnakertransduk

3.4

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Badan Kesbangpol KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia)


157


No

Indikator MDGs

Penanggung Jawab

Target 4 A : Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015 4.1 Angka Kematian Balita (AKBa) /1.000 Dinkes penduduk 4.2 Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1.000 kh Dinkes 4.3 Persentase anak usia 1 th yg di imunisasi Dinkes campak


No

Indikator MDGs

Penanggung Jawab

Target 5 A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990 – 2015 5.1 Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 Dinkes, TP PKK kelahiran hidup 5.2 Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga Dinkes, TP PKK kesehatan terlatih (PN) Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 5.3 Angka pemakaian Dinkes, BKKBN, BP3AKB kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 1549 tahun 5.4 Angka kelahiran remaja (perempuan usia Dinkes, BKKBN, BP3AKB 15-19 tahun) 5.5 Cakupan pelayanan antenatal (K4) Dinkes, BKKBN 5.6 Unmet Need (kebutuhan keluarga Dinkes, BKKBN berencana/KB) yang tidak terpenuhi


158


No

Indikator MDGs

Penanggung jawab

Target 6 A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015 yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015 6.1. Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-24 Dinkes, KPA Jateng, BP3AKB tahun 6.2.

Penggunaan kondom pada hubungan seks Dinkes,KPA Jateng terakhir 6.3 Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang Dinkes, KPA Jateng, BP3AKB memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS Target 6 B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV / AIDS bagi semua 6.4 Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut Dinkes yang memiliki akses pd obat antiretroviral Target 6 C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberculosis) hingga tahun 2015 6.5 Angka kejadian Tuberkulosis (insiden Dinkes semua kasus/ 100.000 penduduk/ tahun) 6.6 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per Dinkes 100.000 penduduk) Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per Dinkes 100.000 penduduk) Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang Dinkes terdeteksi dalam program DOTS (CDR) Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil Dinkes diobati dalam program DOTS (success rate) Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 Dinkes penduduk Penyakit Lainnya Angka Kesakita DBD per 100.000 penduduk Dinkes Angka Kematian DBD (%) Dinkes


159


No

Indikator

Penanggung Jawab

Target 7A: memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang 7.1 Ratio luas kawasan tertutup pepohonan Dinhut berdasarkan hasil pemotretan citra satelit BLH dan survei foto udara terhadap luas daratan 7.2 Jumlah emisi karbon dioksida (CO2e) BLH Dinas ESDM 7.3 Jumlah konsumsi bahan perusak ozon BLH (BPO) dalam metrik ton 7.4 Proporsi tangkapan ikan yang berada Dinlutkan dalam batasan biologis yang aman Target 7B : menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang siginfikan pada tahun 2010 7.5 Rasio kawasan lindung untuk menjaga Dinhut kelestarian keanekaragaman hayati BLH terhadap total luas kawasan hutan 7.6 Ratio luas kawasan lindung perairan Dinlutkan terhadap total luas perairan teritorial Target 7C : menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015. 7.7 Proporsi rumah tangga dengan akses Dincipkataru berkelanjutan terhadap air minum layak Bapermasdes Dinkes Perkotaan Perdesaan 7.8 Proporsi rumah tangga dengan akses Dincipkataru berkelanjutan terhadap sanitasi dasar yang Bapermasdes layak Dinkes Target 7D : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020 7.9 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Dincipkataru Indikator dipergunakan sebagai tolok untuk menilai kemajuan, keseluruhan kinerja dan dampak program percepatan pencapaian target MDGs. Indikator RAD MDGs Jawa Tengah

160

merupakan kunci sistim pemantauan dan evaluasi sehingga indikator-indikator kinerja yang ada harus dapat diverifikasi secara obyektif. Indikator pencapaian hasil menentukan : a) Apakah kegiatan dan masukan program percepatan pencapaian target MDGs menghasilkan keluaran / output yang diharapkan, b) Apakah keluaran atau hasil program percepatan pencapaian target MDGs mencapai maksud / manfaat program, c) Apakah maksud / manfaat program ini memberikan sumbangan kepada tujuan keseluruhan program percepatan pencapaian target MDGs.


161

Diagram Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Implementasi RAD Percepatan Pencapaian Tujuan Pembagunan Millenium (MDGs) Jawa Tengah.

Tolok ukur pemantauan : Target Ouput dan Outcome Program

Pemantau: - Pokja - Pimpinan SKPD - Pihak independen LSM/PT

Pemantauan : Selama Pelaksanan Program

Rekomendasi Hasil Pemantauan

Laporan monitoring 3 bulanan

RAD Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs

Implementasi Progam dan Kegiatan Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs

Penyempurnaan (on going) Implementasi Progam dan Kegiatan Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs

Penyempurnaan Periodik Implementasi Progam dan Kegiatan Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs

Tolok ukur evaluasi : Indikator kinerja cpaaian MDGs setiap tahun/akhir periode Program

Evaluasi Periodik Setiap satu tahun dan akhir program

Evaluator : - Pengarah - Pokja - Pihak independen LSM/PT Lainnya

Rekomendasi Hasil Evaluasi

Laporan Evaluasi Tahunan Hasil Implementasi Progam dan Kegiatan Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs Sesuai dengan Target Capaian Kinerja


Laporan Evaluasi Akhir Program

162

BAB IV PENUTUP Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) Provinsi Jawa Tengah ini disusun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung tercapainya target-target MDGs di tingkat Nasional yang telah digambarkan dalam

Peta

Jalan

Percepatan

Pencapaian

Tujuan

Pembangunan

Millenium di Indonesia yang disusun oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2010. RAD Percepatan Pencapaian Target MDGs ini menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan di Jawa Tengah dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang disepakati secara global dalam targettarget MDGs. Oleh karena itu RAD MDGs ini perlu diintergrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJM-D dan Renstra SKPD maupun dalam jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD ataupun dalam Renja SKPD. Terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2010 mengamanatkan pentingnya kesadaran terhadap prinsip dasar (basic principle)

tentang Tujuan Negara

sebagai tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, yaitu: ‘memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial’. Oleh karena itu ada makna yang hakiki dan korelasi yang kuat antara tujuan Negara dengan Tujuan Pembangunan Millenium.

Dengan

demikian, kehadiran Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs menjadi penting dan strategis dalam konteks pengamalan amanah kontitusi. Keberhasilan RAD Percepatan Pencapaian MDGs ini perlu didukung melalui sinergitas program dan pendanaan secara sinergis yang berasal dari Pemerintah (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD), meskipun tidak menutup kemungkinan dukungan pendanaan yang berasal swasta dan masyarakat. Tidak kalah pentingnya adalah dukungan komitmen DPRD sebagai wakil rakyat dalam hal


163

pengawalan

program

dan

penganggaran

guna

mendukung

keberhasilan

implementasi RAD ini. Pemerintah Kabupaten/Kota perlu merespon RAD ini dengan melakukan hal yang sama untuk menjamin implementasi dan mencapai target seperti yang diharapkan dalam Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia. Selain dukungan dalam hal pendanaan guna mendukung tercapainya target-target MDGs, upaya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat yang lainnya, juga diperlukan untuk ikut melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program percepatan pencapaian target MDGs dalam koridor kewenangan dan peraturan yang berlaku.

--o0o--


164

REKAPITULASI PAGU INDIKATIF ANGGARAN PENCAPAIAN TARGET MDGs TAHUN 2011 - 2015 NO

TUJUAN (GOALS) MDGS

1

2

1

Menanggulangi Kemiskinan & Kelaparan

2

APBD 3

2011 APBN 4

96.451

215.705

Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua

394.009

33.366.846

3

Mendorong Kesetaraan Gender & Pemberdayaan Perempuan

3.836

4

Menurunkan angka Kematian Anak

5

Meningkatkan Kesehatan Ibu

Sumber Lainnya 5

6

7

114.025

236.086

-

396.946

3.405.332

1.252

-

5.520

3.148

13.007

-

7.451

99.824

6

Memerangi HIV/AIDS, Malaria & Penyakit6.526 Menular Lainnya

1.184

7

Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

JUMLAH

69.274

1.170.588

580.695

34.868.406

4.700.300

APBD

2012 APBN

9

10 257.608

-

402.941

3.451.208

1.754

-

7.358

4.885

17.094

-

-

14.248

346.257

2.352

15.752

15.223

-

145.463

1.185.079

696.839

5.206.825

4.702.652

1.

APBN

= Rp. 56,67

TRILYUN

2

APBD

= Rp. 3,42

TRILYUN

3.

SUMBER LAINNYA (PARTISIPASI MASY, CSR, BLN, PERBANKAN)

= Rp. 25,81

TRILYUN

= Rp. 85,90

TRILYUN

4.900.400

APBD

74.390

REKAPITULASI KEBUTUHAN ANGGARAN PENCAPAIAN TARGET MDGs SELAMA 5 (LIMA) TAHUN =

TOTAL GOALS 1 - 7

Sumber Lainnya 8

2013 APBN

Sumber Lainnya 11

12

13

81.614

277.489

-

403.956

3.489.988

2.256

-

9.120

6.576

19876

-

-

16.318

439.870

3.677

16.696

12.757

-

171.760

1.224.987

696.039

5.408.562

4.904.077

5.200.400

APBD

2014 APBN

Sumber Lainnya 14

15 83.327

267.329

-

411.749

3.537.142

-

2.758

-

7.474

3.260

-

6.743

22.555

-

4.398

21.939

-

-

14.278

466.534

-

14.276

498.547

-

3.677

16.545

11.200

2.885

16.582

8.640

-

186.719

1.268.833

-

196.648

1.317.046

718.975

5.539.357

734.454

5.653.903

5.204.077

5.400.500

APBD

(Dalam jutaan rupiah) 2015 APBN Sumber Lainnya 16 17

5.403.385

5.600.500

2.193

-

5.602.693

DAFTAR ISI. RAD MDGs Jawa Tengah

Recommend Documents